Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pendidikan

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Rosihan Anwar dan Tradisi Liberalisme Konstitusional di Indonesia

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Ruminews.id, Yogyakarta – Dalam sejarah intelektual Indonesia, nama Rosihan Anwar sering muncul sebagai salah satu figur yang konsisten membela kebebasan sipil. Ia bukan politisi partai yang dominan, melainkan seorang jurnalis dan intelektual publik yang menggunakan ruang pers untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi. Secara ideologis, posisinya dapat didudukkan secara longgar sebagai liberal-demokrat atau liberal konstitusional. Meski memiliki sedikit kecenderungan sosial-demokratik, Rosihan tetap dapat dipahami sebagai bagian dari garis pemikiran yang menolak dominasi negara sekaligus tetap menyadari pentingnya institusi demokrasi yang plural. Rosihan tumbuh dalam generasi intelektual pasca-kemerdekaan yang melihat kebebasan sebagai prasyarat utama bagi kehidupan politik yang sehat. Baginya, kebebasan pers bukan sekadar hak profesional wartawan, melainkan fondasi dari masyarakat yang terbuka. Melalui surat kabar “Pedoman”, yang ia pimpin, Rosihan secara konsisten memposisikan pers sebagai kekuatan yang mengawasi tindak tanduk negara. Ia percaya bahwa tanpa media yang bebas, kekuasaan akan cenderung menutup diri dan menjadi otoriter. Dalam pandangannya, “pers harus menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan agar demokrasi tidak berubah menjadi otoritarianisme terselubung” (Anwar, 2004). Komitmen ini membawa konsekuensi politik yang tidak ringan. Pada masa Demokrasi Terpimpin, “Pedoman” ditutup oleh pemerintah pada tahun 1961 karena dianggap terlalu kritis terhadap kebijakan negara. Penutupan ini menunjukkan ketegangan klasik antara kekuasaan yang ingin memonopoli narasi politik dan jurnalisme yang berusaha mempertahankan otonominya. Situasi ini sekali lagi mengaminkan tesis libertarianisme bahwa negara akan membatasi kebebasan individu ketika kekuasaan tidak dibatasi secara institusional. Namun, posisi Rosihan tidak dapat disederhanakan sebagai anti-negara secara mutlak. Ia tetap melihat pentingnya kerangka konstitusional yang menjamin kebebasan sipil. Dalam hal ini, Rosihan lebih dekat dengan tradisi liberalisme klasik yang menekankan “limited government“, di mana negara akan tetap ada, tetapi dibatasi oleh hukum dan oleh masyarakat sipil yang kuat. Demokrasi parlementer tahun 1950-an sering ia pandang sebagai periode yang relatif lebih sehat secara politik karena memberi ruang bagi oposisi, kompetisi partai, dan kebebasan pers (Hill, 2010). Kritik Rosihan terhadap Demokrasi Terpimpin berangkat dari kekhawatiran bahwa konsentrasi kekuasaan pada satu figur politik akan melemahkan institusi demokrasi. Ketika Sukarno mengkonsolidasikan kekuasaan melalui sistem politik yang lebih sentralistik, Rosihan melihatnya sebagai kemunduran dari prinsip pluralisme politik. Dalam pandangannya, demokrasi tidak boleh bergantung pada karisma seorang pemimpin, melainkan pada aturan yang membatasi kekuasaan itu sendiri. Menariknya, posisi anti-otoritarian Rosihan juga tidak berhenti pada kritik terhadap Sukarno. Setelah perubahan politik tahun 1965, ia sempat melihat peluang bagi pemulihan demokrasi. Namun, seiring menguatnya kontrol politik pada masa Orde Baru, Rosihan kembali menunjukkan sikap kritis terhadap pembatasan kebebasan sipil. Hal ini menandakan bahwa komitmen liberalnya tidak bersifat selektif. Ia tidak hanya menolak otoritarianisme kiri yang diasosiasikan dengan komunisme, tetapi juga menolak bentuk otoritarianisme yang muncul dari negara militeristik (Steele, 2005). Dalam konteks ideologi global Perang Dingin, Rosihan memang dikenal sebagai tokoh yang anti-komunis, terutama terhadap Partai Komunis Indonesia. Namun, posisi anti-komunismenya tidak bersifat reaktif atau ultra-nasionalis. Kritiknya lebih berfokus pada potensi monopoli politik yang dapat menghilangkan pluralisme dan kebebasan individu. Ia juga kritis terhadap polarisasi ideologi yang ada dan dibakar oleh para politisi demi kepentingan elektoral. Sikap-sikap Rosihan ini mencerminkan tradisi liberal yang melihat kebebasan sebagai nilai universal, bukan sekadar alat politik dalam konflik ideologis (Anwar, 1983). Selain itu, Rosihan juga dikenal sebagai intelektual yang kosmopolitan. Ia banyak menulis tentang sejarah dunia, membaca literatur internasional, serta terlibat dalam jaringan jurnalisme global. Keterbukaan ini mencerminkan tradisi liberal-humanis yang melihat pertukaran gagasan lintas budaya sebagai sumber kemajuan intelektual. Dalam perspektif libertarian yang lebih luas, kosmopolitanisme seperti ini juga memperkuat gagasan bahwa kebebasan individu tidak boleh dibatasi oleh nasionalisme sempit atau kontrol negara yang berlebihan. Dengan demikian, Rosihan Anwar dapat dipahami sebagai figur yang berada di persimpangan antara liberalisme klasik dan demokrasi konstitusional. Ia bukan libertarian radikal yang menolak negara sepenuhnya, tetapi ia juga bukan pendukung negara yang kuat tanpa batas. Posisi intelektualnya lebih tepat dilihat sebagai pembela masyarakat terbuka: sebuah masyarakat di mana negara dibatasi, pers bebas, dan warga memiliki ruang untuk mengkritik kekuasaan. Dalam konteks Indonesia kontemporer di mana kebebasan sipil sering kembali diperdebatkan, warisan intelektual Rosihan menjadi penting untuk dibaca kembali dan mengingatkan bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi juga soal keberanian mempertahankan kebebasan terhadap siapa pun yang berkuasa. Referensi: Anwar, R. (1983). “Menulis dalam air: Di sini sekarang, esok hilang“. Jakarta: Sinar Harapan. Anwar, R. (2004). “Sejarah kecil “petite histoire” Indonesia“. Jakarta: Kompas. Hill, D. T. (2010). “Journalism and politics in Indonesia: A critical biography of Mochtar Lubis (1922–2004) as editor and author“. London: Routledge. Steele, J. (2005). “Wars within: The story of Tempo, an independent magazine in Soeharto’s Indonesia“. Jakarta: Equinox Publishing. Penulis, Iman Amirullah merupakan Managing Editor Suara Kebebasan dan National Coordinator untuk Students For Liberty Indonesia 2024/2025. Ia merupakan lulusan S1 Hubungan Internasional di Universitas AMIKOM Yogyakarta dengan fokus studi internasionalisasi gerakan sosial.

Hukum & Kriminal, Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Segitiga Berdarah Timur Tengah: Bukan Konspirasi, Tapi Struktur Kekuasaan Dunia.

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Dalam diskursus geopolitik Timur Tengah, kadang muncul sebuah istilah yang terdengar dramatis: “Segitiga Berdarah”. Istilah ini merujuk pada hubungan strategis antara Amerika Serikat, Israel, dan Saudi Arabia. Penting ditegaskan sejak awal bahwa narasi ini bukan teori konspirasi. Ini bukan cerita tentang pertemuan rahasia tiga negara yang diam-diam mengendalikan dunia. Istilah tersebut lahir dari analisis geopolitik kritis yang mencoba menjelaskan pola hubungan kekuasaan yang nyata dalam konflik Timur Tengah selama beberapa dekade terakhir. Dalam studi hubungan internasional, para analis sering memakai istilah “strategic triangle” atau segitiga strategis untuk menggambarkan hubungan tiga aktor besar yang saling mempengaruhi dalam sebuah kawasan. Konsep ini muncul dalam literatur geopolitik sejak masa Perang Dingin untuk menjelaskan bagaimana tiga kekuatan dapat membentuk keseimbangan kekuasaan regional. Dalam konteks Timur Tengah, banyak pengamat melihat bahwa hubungan antara Amerika, Israel, dan Arab Saudi membentuk konfigurasi seperti itu. Satu negara menyediakan kekuatan militer global, satu menjadi kekuatan militer regional yang sangat dominan, dan satu lagi berperan sebagai jantung energi dunia. Istilah “Segitiga Berdarah” sendiri bukan istilah akademik formal, melainkan bahasa kritik politik yang kemudian populer di media alternatif, tulisan aktivis Timur Tengah, serta sejumlah artikel opini geopolitik sejak akhir abad ke-20. Sebutan “berdarah” muncul sebagai metafora moral karena hubungan strategis tersebut sering berada di tengah pusaran konflik seperti pada perang Arab–Israel, invasi Irak, konflik Suriah, hingga ketegangan panjang dengan Iran. Para pengkritik berpendapat bahwa ketika kepentingan militer, energi, dan keamanan global saling berkelindan di kawasan yang sama, konsekuensinya sering kali adalah perang yang mahal dan penderitaan sipil yang luas. Menariknya, istilah “bloody triangle” sebenarnya bukanlah istilah baru dalam bahasa politik atau militer. Dalam sejarah militer, istilah yang sama pernah dipakai untuk menggambarkan wilayah konflik yang sangat mematikan, misalnya dalam berbagai laporan perang yang menyebut suatu kawasan pertempuran sebagai “bloody triangle” karena intensitas kekerasannya yang ekstrem. Istilah ini juga pernah muncul dalam laporan konflik di Palestina pada pertengahan abad ke-20 untuk menggambarkan wilayah yang dipenuhi bentrokan bersenjata. Tradisi penggunaan metafora semacam ini kemudian diadopsi dalam wacana geopolitik modern untuk menggambarkan konfigurasi kekuasaan yang dianggap menghasilkan konflik berkepanjangan. Jika kita melihat struktur hubungan tiga negara tersebut (Amerika-Israel-Arab Saudi), gambarnya menjadi cukup jelas. Amerika membawa kekuatan militer global, jaringan pangkalan militer, dan pengaruh diplomatik yang sangat besar. Israel berkembang menjadi sekutu strategis dengan kemampuan militer dan teknologi pertahanan paling maju di kawasan. Sementara Arab Saudi memainkan peran yang berbeda namun sangat vital yakni sebagai salah satu produsen minyak terbesar di dunia dan pusat stabilitas pasar energi global. Ketika tiga faktor (militer global, kekuatan regional, dan energi) bertemu dalam satu kawasan yang sama, terbentuklah sebuah konfigurasi kekuasaan yang sangat menentukan arah politik Timur Tengah. Namun yang membuat konfigurasi ini menarik adalah paradoks sejarahnya. Hubungan antara Arab Saudi dan Israel tidak selalu bersahabat. Selama puluhan tahun, keduanya berada di kubu yang berlawanan dalam politik Timur Tengah. Tetapi geopolitik jarang tunduk pada sentimen lama. Dalam politik internasional, kepentingan strategis sering kali lebih kuat daripada memori sejarah. Ketika pengaruh Iran meningkat di kawasan, peta hubungan lama perlahan bergeser dan membuka ruang bagi bentuk kerja sama baru yang sebelumnya sulit dibayangkan. Karena itu memahami konsep “Segitiga Berdarah” sebenarnya bukan soal menyederhanakan dunia menjadi kisah hitam-putih tentang siapa yang baik dan siapa yang jahat, melainkan sebuah upaya membaca struktur kekuasaan dalam geopolitik modern. Konflik Timur Tengah sering dipahami melalui narasi agama atau identitas, padahal di baliknya terdapat pertemuan kepentingan besar yaitu keamanan militer, stabilitas energi, dan dominasi geopolitik global. Pada akhirnya, istilah ini mengingatkan kita pada satu realitas klasik dalam filsafat politik internasional bahwa negara tidak digerakkan oleh persahabatan atau kebencian, tetapi oleh kepentingan. Dan ketika kepentingan militer, energi, dan kekuasaan global bertemu di satu kawasan yang sama, sejarah menunjukkan bahwa stabilitas menjadi rapuh dan konflik mudah meledak. Memahami pola itu membuat kita melihat berita perang dengan perspektif yang lebih luas, bahwa di balik setiap krisis sering tersembunyi arsitektur kekuasaan yang jauh lebih besar daripada sekadar peristiwa harian yang muncul di layar berita. [Erwin]

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik, Teknologi

Citra Kesalehan dan Anomali Industri: Catatan Ramadan bersama Baqir Al-Sadr

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik, Teknologi /

ruminews.id – ‎Ramadan selalu menjadi ruang kontemplasi bagi umat Islam. Masih banyak meyakini kalau Ramadan bukan sekadar ritual tahunan, tetapi momentum untuk melakukan hijrah perpindahan moral dan spiritual dari kehidupan yang biasa menuju kehidupan yang lebih bernilai. Mungkin sudah jadi pandangan umum ditambah berbagai bukti sejarah, bahwa hijrah di Islam bukan hanya perpindahan fisik, melainkan transformasi kesadaran. Namun dalam realitas kontemporer, hijrah semakin sering tampil sebagai fenomena sosial yang tidak lepas dari logika pasar dan industri. ‎Kini di ruang digital (atau kita bisa istilahkan realitas semu), narasi hijrah berkembang pesat. Simbol-simbol religius, gaya hidup islami, hingga identitas kesalehan diproduksi dan disebarluaskan secara masif. Dari busana muslim yang menjadi tren, kajian yang dikemas seperti acara motivasi, hingga figur publik yang membangun citra religius sebagai bagian dari personal branding. Fenomena ini melahirkan apa yang bisa disebut sebagai “hijrah industri” sebuah situasi di mana pengalaman spiritual mulai bersinggungan dengan mekanisme tekonomi dan popularitas. ‎Di satu sisi, perkembangan ini memiliki sisi positif. Industri halal, ekonomi syariah, dan konten dakwah digital tumbuh pesat serta membuka ruang bagi penyebaran nilai-nilai Islam yang lebih luas. Namun di sisi lain, terdapat risiko ketika spiritualitas direduksi menjadi simbol dan komoditas, dan sayangnya belum teratasi. Saya teringat pada kritik yang pernah disampaikan oleh pemikir besar asal Iraq, Muhammad Baqir al-Sadr. Dalam karya monumentalnya, Iqtisaduna, ia menyoroti bagaimana sistem kapitalisme modern memiliki kecenderungan menjadikan hampir semua aspek kehidupan sebagai komoditas, termasuk nilai moral dan spiritual. Dalam pandangannya, ekonomi tidak boleh berdiri terpisah dari etika; jika tidak, ia akan mereduksi manusia menjadi sekadar agen produksi dan konsumsi. ‎Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr memberikan perspektif penting untuk membaca fenomena ini. Dalam gagasannya tentang kritik terhadap sistem kapitalisme modern, ia menegaskan bahwa kapitalisme memiliki kecenderungan mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia menjadi komoditas. Ia menjelaskan bahwa sistem ekonomi modern sering kali menempatkan nilai materi sebagai pusat orientasi, sehingga nilai moral dan spiritual berisiko tersubordinasi oleh logika pasar. Pemikiran Baqir al-Sadr tidak hanya berhenti pada kritik ekonomi. Ia juga berusaha merumuskan visi politik Islam yang mampu menghadapi modernitas. Melalui pemikirannya, agama tidak hanya sebagai ritual privat, tetapi sebagai fondasi etika dalam membangun sistem sosial dan politik yang adil. Dalam konteks inilah gagasan-gagasannya menjadi inspirasi penting bagi gerakan politik Islam modern. ‎Pengaruh intelektual Baqir al-Sadr bahkan melampaui Irak, tanah kelahirannya. Pemikirannya ikut memberi warna pada dinamika ideologis yang melatarbelakangi Iranian Revolution. Ia secara terbuka mendukung kepemimpinan Ruhollah Khomeini, dan gagasan tentang pemerintahan Islam yang dipimpin oleh ulama mendapatkan resonansi kuat dalam wacana politik saat itu. ‎Jika refleksi ini kita tarik ke fenomena hijrah hari ini, maka kita bisa melihat potensi terjadinya komodifikasi religiusitas. Ketika hijrah menjadi tren sosial, ia rentan diserap oleh mekanisme industri: dijual sebagai gaya hidup, dikemas sebagai identitas visual, dan diproduksi sebagai konten yang mengejar popularitas. ‎Dalam kondisi seperti ini, (tanpa menggurui ) spiritualitas berisiko kehilangan kedalaman maknanya. Menurut saya, Baqir al-Sadr menggambarkan bahwa dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak boleh dipisahkan dari dimensi etika dan tanggung jawab sosial. Spirit agama tidak boleh tunduk sepenuhnya pada kepentingan ekonomi. Artinya, aktivitas ekonomi boleh berkembang, tetapi tidak boleh menggerus nilai-nilai moral yang menjadi fondasinya. ‎Di titik inilah Ramadan mengingatkan kita tentang makna hijrah sesungguhnya. Hijrah bukan sekadar perubahan penampilan atau identitas sosial, melainkan perubahan kesadaran. Ia proses sunyi memperbaiki diri, memperdalam kejujuran, dan memperluas empati terhadap sesama. ‎Jika hijrah hanya berhenti pada simbol, maka ia mudah menjadi tren yang datang dan pergi. ‎Tetapi jika hijrah berakar pada transformasi moral, ia akan melahirkan perubahan yang lebih mendalam—baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial. Ramadan pada akhirnya bukan sekadar bulan ibadah, tetapi juga bulan refleksi. Ia mengajak kita bertanya dengan jujur: apakah kita berhijrah untuk mendekat kepada Tuhan, atau sekadar mengikuti gelombang tren religius? Karena hijrah yang sejati, sebagaimana spirit yang ditekankan para pemikir Islam seperti Baqir al-Sadr, bukanlah hijrah menuju citra kesalehan, melainkan hijrah menuju keadilan, kesadaran moral, dan kemanusiaan yang lebih utuh.

Nasional, Pemuda, Pendidikan

PB HMI Umumkan 13 Daerah Calon Tuan Rumah Kongres HMI Ke-XXXIII

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Jakarta – Himpunan Mahasiswa Islam melalui Pengurus Besar (PB HMI) secara resmi mengumumkan daftar daerah calon tuan rumah pelaksanaan Kongres HMI Ke-XXXIII yang akan digelar pada tahun 2026. Penetapan tersebut merupakan hasil Pleno II PB HMI yang dilaksanakan pada 12–15 Februari 2026. Dalam surat pemberitahuan bernomor 463/A/SEK/09/1447 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, dan Sekretaris Jenderal, M. Ih Jusrianto, PB HMI menyampaikan kepada seluruh Ketua Umum HMI Badko dan Ketua Umum HMI Cabang se-Indonesia untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Adapun sejumlah daerah yang masuk dalam daftar calon tuan rumah Kongres HMI Ke-XXXIII antara lain Gorontalo, Ciputat, Palu, Mataram, Banda Aceh, Karawang, Bangka Belitung, Makassar, Manado, Bogor, Lampung, Medan, dan Samarinda. PB HMI juga meminta kepada pengurus Badko dan cabang di daerah yang masuk dalam daftar rekomendasi agar segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi setempat guna mempersiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan kongres. Selain itu, PB HMI menekankan pentingnya memperhatikan secara seksama timeline penentuan calon tuan rumah Kongres HMI Ke-XXXIII sebagaimana yang telah dilampirkan dalam surat pemberitahuan tersebut. Melalui keputusan ini, PB HMI berharap seluruh pihak terkait dapat mempersiapkan diri secara maksimal demi terselenggaranya Kongres HMI Ke-XXXIII yang sukses serta mampu menjadi momentum konsolidasi organisasi bagi kader HMI di seluruh Indonesia.

Internasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Apa yang terjadi jika Iran menutup selat Hormus yang menjadi jalur minyak global dunia?

Tinggalkan Komentar / Internasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Iran mengancam akan “membakar” kapal-kapal yang mencoba melewati selat Hormuz, jalur pelayaran minyak tersibuk di dunia. Pemblokiran selat ini berpotensi melambungkan harga barang dan jasa di seluruh dunia karena kenaikan harga minyak berdampak pada ekonomi global. Ketidak pastian dan gangguan terhadap perdagangan internasional ini terjadi akibat serangan AS dan Israel terhadap Iran. China, India, dan Jepang, Indonesia yang merupakan importir utama minyak mentah yang melalui jalur tersebut akan sangat terdampak dengan penutupan selat ini. Selama ini, sekitar 20% dari pasokan minyak dan gas global melewati jalur pelayaran sempit di Teluk Persia tersebut. Namun pascaserangan AS-Israel beberapa hari lalu, Jenderal Sardar Jabbari dari Iran menyatakan Teheran “tidak akan membiarkan setetes minyak pun meninggalkan wilayah tersebut”.

Internasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Ali Khamenei; Membaca Kolonialisme

Tinggalkan Komentar / Internasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Bagian yang sangat halus dalam cengraman kolonialisme adalah serangannya melalui budaya. Serangan ini merupakan wujud perang budaya melalui kekuatan ekonomi dan politik. Mereka menggunakan teror halus untuk menaklukan prinsip-prinsip dan unsur-unsur kebudayaan suatu negara. Perang budaya ini, bukanlah bentuk dalam kekerasan fisik sehingga kadang, dalam masyarakat tertentu tidak menyadari bahwa mereka sedang dalam serang budaya. Ali Khamenei memandangan bahwa cara kerja perang budaya yang dilancarkan oleh kolonialisme ini bertujuan untuk menguasi suatu negara. Agar mereka dapat merealisasikan keinginan mereka, maka perlu untuk menundukan masayarakat dalam negara tersebut melalui serangan budaya. “Serangan tersebut bertujuan merealisasikan keinginannya dan menundukan umat dimaksud di bawah kendalinya. Dalam konteks perang ini, kelompok penyerang bersandar pada penguasaan negeri itu dan dengan cara paksa, memberlakukan keyakinan dan kebudayaan baru sebagai ganti kebudayaan dan keyakinan lama umat itu”, tulis, Khamenei dalam Perang Budaya (2023:1). Benang merah yang dinyatakan Ali Khamenei di atas adalah bentuk kebudayaan dan keyakinan baru yang ditujukan masyarakat yang tengah di jajah oleh kolonialisme. Budaya dan keyakinan baru tersebut untuk mengganti budaya dan keyakinan yang telah diterima masyarakat, agar mereka menggunaan budaya dan keyakinan kolonialisme yang ditawarkan. Bagi Ali Khamenei, serangan budaya ini berlangsung secara diam-diam tanpa menimbulan kegaduhan atau menarik perhatian. Sebab, serangan tersebut bukanlah kontak fisik atau menggunakan peralatan persenjataan. Melainkan melalui perang budaya. Pemimpin revolusi Islam Iran ini melihat cara kolonialisme hendak melakukan serangan budaya agar generasi masyarakat tersebut melucuti keyakinan dirinya dengan berbagai cara yang dilakukan kolonialisme untuk membentuk masyarakat sesuai dengan keinginan mereka, ia memaparkan demikian; “Pertama, menggoyangkan keyakinan mereka terhadap agamanya. Kedua, memutuskan hubungan mereka dari keyakinan prinsip-prinsip revolusi Islam. Ketiga, menjauhkan mereka dari pemikiran efektif yang mampu menghasilkan kekuatan besar yang berwibawa seraya menggiring mereka untuk merasakan keadaan yang diliputi ketakutan dan ancaman”, tutur, Ali Khamenei, (2023:1). Dengan cara kolonialisme seperti yang dinyatakan Ali Khamenei; umat Muslim tak lagi memandang budayanya dan agama sebagai karakter dan identitas mereka. Melainkan, mereka memiliki karakter baru, yaitu budaya dan identitas dari kolonialisme yang menggiring umat Muslim menggunakannya. Sehingga, umat Muslim tidak lagi sadar akan perang budaya yang tengah berlangsung. Sebab pikiran, kesadaran, dan identitas telah dikuasi oleh kolonial. Nalar kritis tidak lagi menjadi senjata ampuh untuk melawan kolonialisme Barat. Melainkan nalar tersebut siap di isi oleh fatwa-fatwa yang akan dikatakan oleh kolonial. Heidegger dengan cara yang mendalam mengamati gejala ini; “Ketakbermaknaan dengan ketakberpikiran, karena manusia terpenjara oleh keinginan untuk melakukan segala sesuatu dengan cepat, sepraktis, dan seefisien mungkin. Cara kerja instan menyebabkan pikiran dikendalikan oleh kecepatan itu sendiri”, tulis, Piliang, (2020:74). Manusia tengah dikendalikan tanpa pikiran dan makna, ia terpenjara oleh hasutan halus keinginan kolonialisme dengan pengendalian oleh kecepatan dalam instrumen yang di dalamnya wajah teknologi memainkan peran tawaran budaya. Ali Khamenei dengan menyatakan istilah perang budaya ini sangat menyentuh eksistensianya, ia sangat memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Bahkan sampai direlung hati dan jiwanya—sehingga ia memberikan dua pilar yang dimainkan oleh kolonialisme yang patut diketahui dalam hal ini; “Pertama, menggantikan budaya setempat (lokal) dengan budaya asing. Praktek ini dalam kenyataannya melanjutkan praktik politik. Kedua, melakukan serangan budaya terhadap nilai-nilai menyanggap Islam dan bangsasnya dengan berbagai cara dan sarana. Di antaranya, mengimpor film-film dan drama picisan berseri produksi asing serta penyebaran buku-buku dan majalah yang ditulis berdasarkan arahan pihak asing”, (2023:1). Bersambung………….

Daerah, Infotainment, Pemuda, Pendidikan, Sleman

Sahur Bersama Shinta Nuriyah di UIN Yogyakarta, Ruang Merawat Keberagaman dan Mengikis Sekat Sosial

Tinggalkan Komentar / Daerah, Infotainment, Pemuda, Pendidikan, Sleman /

Ruminews.id, Sleman – Sekretaris Nasional (Seknas) Gusdurian bersama berbagai lembaga organisasi masyarakat sipil Yogyakarta menyelenggarakan sahur bersama yang dihadiri Dr. (H.C.) Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid digelar di Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Selasa (3/3/2026) dini hari. Acara tersebut diikuti lebih dari seribu peserta dari berbagai latar belakang sosial, mulai dari mahasiswa, tokoh lintas iman, komunitas ojek daring, paguyuban becak, hingga kelompok masyarakat difabel dan komunitas ragam gender dan seksual. Sahur bersama ini bukan sekadar kegiatan Ramadan biasa. Pertemuan tersebut dirancang sebagai ruang dialog dan kebersamaan lintas kelompok sosial untuk memperkuat nilai toleransi, kemanusiaan, dan kebangsaan di tengah masyarakat yang semakin beragam. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noorhaidi Hasan yang hadir membuka kegiatan ini menilai kehadiran Ibu Nyai Shinta Nuriyah memiliki makna khusus bagi kampus tersebut. Selain dikenal sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan nilai kemanusiaan dan demokrasi, Shinta juga merupakan alumni UIN Sunan Kalijaga. Menurutnya, kehadiran tokoh tersebut menjadi pengingat bagi civitas akademika untuk terus menjaga komitmen terhadap nilai toleransi, kemanusiaan, dan kebangsaan. Ia mengatakan bahwa kebersamaan dalam kegiatan sahur tersebut menjadi kesempatan untuk belajar memahami satu sama lain sekaligus memperkuat persatuan di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Shinta Nuriyah dalam kesempatan tersebut juga berbagi refleksi mengenai perjalanan hidupnya serta komitmennya dalam merawat nilai kemanusiaan. Ia menuturkan bahwa tradisi sahur bersama kelompok masyarakat marjinal telah ia lakukan sejak masa kepemimpinan mendiang Presiden Abdurrahman Wahid. “Sahur bersama ini adalah bagian penting dari perjalanan hidup saya yang dimulai sejak masa Gus Dur menjadi Presiden. Kegiatan ini lebih dari sekadar seremonial, ini adalah wujud dari komitmen untuk terus merawat kebersamaan dan semangat toleransi di Indonesia,” ujarnya. Menurutnya, kegiatan sahur bersama dengan kelompok masyarakat yang sering terpinggirkan menjadi cara sederhana untuk menghapus sekat sosial yang selama ini memisahkan berbagai kelompok dalam masyarakat. Melalui pertemuan langsung, berbagi makanan, dan berdialog tanpa jarak, nilai kesetaraan dapat dihadirkan secara nyata. Shinta juga mengingatkan pentingnya kejujuran sebagai fondasi kehidupan bersama. Ia mengajak para peserta untuk menempatkan kejujuran sebagai nilai dasar dalam kehidupan pribadi maupun sosial. “Kejujuran adalah kunci untuk mencapai kedamaian dan keharmonisan, bukan hanya dalam keluarga atau lingkungan sekitar, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya. Selama hampir dua dekade, Shinta Nuriyah secara konsisten menggelar sahur bersama di berbagai kota di Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun ruang perjumpaan antara berbagai kelompok masyarakat, khususnya mereka yang sering luput dari perhatian publik. Melalui tradisi sahur bersama tersebut, ia berharap nilai kepedulian sosial, solidaritas, serta semangat kebersamaan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Acara sahur bersama di UIN Sunan Kalijaga tersebut kemudian ditutup dengan suasana kebersamaan yang hangat, di mana para peserta dari berbagai latar belakang duduk bersama tanpa sekat sosial, meneguhkan kembali pentingnya persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan berbangsa. (*)

Pemuda, Pendidikan

MUBES IKA FEBI UIN Alauddin Makassar: Merawat Jejak Alumni, Menenun Harapan untuk Masa Depan Fakultas

Tinggalkan Komentar / Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar –  6 Maret 2026, Di tengah suasana kebersamaan bulan Ramadhan yang penuh keberkahan, Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IKA FEBI) UIN Alauddin Makassar menyelenggarakan Musyawarah Besar (MUBES) Alumni pada Sabtu, 6 Maret 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan buka puasa bersama yang mempertemukan para alumni dari berbagai angkatan dalam satu ruang silaturahmi yang hangat dan penuh makna. Pertemuan ini bukan sekadar forum organisasi, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan gagasan, kenangan, dan komitmen kolektif para alumni untuk terus merawat ikatan dengan almamater. Dalam suasana yang sarat kekeluargaan, para alumni berkumpul untuk merefleksikan perjalanan, memperkuat solidaritas, serta merumuskan arah masa depan organisasi alumni FEBI UIN Alauddin Makassar. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni (DPP IKA) UIN Alauddin Makassar yang diwakili oleh Prof. Dr. Hasanuddin, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil DPP IKA Alumni UIN Alauddin Makassar. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa alumni merupakan bagian penting dari ekosistem akademik yang memiliki peran strategis dalam memperluas jejaring keilmuan, profesionalitas, dan kontribusi sosial bagi perkembangan institusi. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Amiruddin, M.E.I., turut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musyawarah Besar tersebut. Ia menilai kegiatan ini sebagai cerminan dari kuatnya rasa memiliki para alumni terhadap fakultas yang pernah menjadi tempat mereka bertumbuh secara intelektual. Ia juga mengapresiasi dinamika demokrasi yang berlangsung dalam forum tersebut, terutama dengan hadirnya tujuh kandidat ketua alumni yang menunjukkan tingginya semangat pengabdian dan kepedulian alumni terhadap keberlanjutan organisasi. Melalui proses musyawarah yang berlangsung secara demokratis dan penuh semangat kekeluargaan, forum akhirnya menetapkan Mega Oktaviani, Ph.D. sebagai Ketua IKA FEBI UIN Alauddin Makassar. Mega Oktaviany dikenal sebagai pendiri KSEI FORKEIS sekaligus alumni Program Studi Ekonomi Islam angkatan 2007 yang telah lama berkontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi Islam. Ketua IKA FEBI sebelumnya, Adi Putra, M.M., menyampaikan rasa bangga dan haru melihat antusiasme para alumni yang hadir dari berbagai generasi. Menurutnya, kehadiran mereka bukan sekadar memenuhi undangan, tetapi menjadi bukti bahwa ikatan alumni FEBI masih terjaga kuat oleh rasa kebersamaan dan tanggung jawab terhadap almamater. Sementara itu, dalam sambutan perdananya sebagai ketua terpilih, Mega Oktaviani, Ph.D., menyuarakan pentingnya merawat solidaritas alumni sebagai fondasi dalam membangun kontribusi yang lebih luas bagi fakultas. Ia menegaskan bahwa alumni dan civitas akademika FEBI harus berjalan beriringan, saling menguatkan dalam upaya memajukan institusi. “Alumni adalah jejak perjalanan intelektual dari fakultas ini. Ketika kita tetap terhubung, saling mendukung, dan berkolaborasi dengan civitas akademika, maka kita tidak hanya menjaga kenangan masa lalu, tetapi juga sedang menenun masa depan bagi FEBI UIN Alauddin Makassar,” ujarnya. Melalui Musyawarah Besar ini, diharapkan IKA FEBI UIN Alauddin Makassar dapat menjadi ruang pertemuan gagasan dan solidaritas alumni yang terus hidup, tumbuh, dan memberikan dampak nyata bagi perkembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di masa yang akan datang.

Ekonomi, Enrekang, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Dorong Pemanfaatan Pembayaran Digital, Mahasiswa Unhas Edukasi Warga tentang QRIS

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Enrekang, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

ruminews.id, ENREKANG, 3 Februari 2026 — Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran digital kepada masyarakat Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Maylofhaza Thazya Mochtar, mahasiswa Jurusan Akuntansi, sebagai bagian dari realisasi program kerja individu dalam kegiatan Bina Desa MKPK Batch V. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada Selasa, 3 Februari 2026 pukul 21.00 WITA hingga selesai yang bertempat di salah satu kediaman warga di Dusun Padang Malua, Desa Pinang. Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai sistem pembayaran digital, khususnya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Dalam pelaksanaannya, kegiatan dilakukan melalui metode sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Peserta diberikan pemaparan mengenai pengertian QRIS, manfaat penggunaan pembayaran digital, serta cara menggunakan QRIS dalam transaksi sehari-hari. Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga disertai dengan pemberian pre-test dan post-test kepada warga untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan setelah sosialisasi dilakukan. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Desa Pinang dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai sistem pembayaran digital serta mampu memanfaatkan QRIS sebagai alternatif transaksi yang lebih praktis, aman, dan efisien. Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya dalam mendukung peningkatan literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi digital di masyarakat. Program sosialisasi ini menunjukkan komitmen mahasiswa Universitas Hasanuddin dalam berkontribusi kepada masyarakat melalui kegiatan edukatif yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Internasional, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

HMI Maktim Soroti Board of Peace, Agresi Militer AS–Israel terhadap Iran dan Reformasi Polri

Tinggalkan Komentar / Internasional, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, Makassar — HMI Cabang Makassar Timur akan menggelar unjuk rasa di kawasan, Jalan Perintis Kemerdekaan, pada Jumat (6/3/2026) pukul 15.30 WITA hingga selesai. Aksi tersebut akan diawali dengan titik kumpul di samping UNDIPA sebelum massa bergerak menuju titik aksi. Dalam rencana aksi tersebutmassa membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia, khususnya terkait sikap terhadap isu internasional dan reformasi institusi kepolisian. Salah satu tuntutan utama adalah mendesak pemerintah Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Massa aksi juga menuntut pemerintah Indonesia mengecam agresi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dengan alasan kemanusiaan. Selain itu, massa juga mendesak agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar sidang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Amerika Serikat dan Israel atas tindakan agresi militer yang dinilai berpotensi memperkeruh konflik global. Di sisi lain, massa aksi juga menyoroti perdebatan terkait keterlibatan Indonesia dalam BOP. HMI Maktim menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara, terlebih ketika persoalan kemerdekaan Palestina dinilai masih belum terselesaikan. Tidak hanya itu, aksi ini juga membawa tuntutan terhadap institusi kepolisian. Massa meminta agar aparat yang terbukti melakukan tindakan represif terhadap masyarakat sipil segera dicopot dari jabatannya. Mereka juga mendesak adanya transparansi serta pengoptimalan kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri agar proses pembenahan institusi kepolisian dapat berjalan lebih serius dan terbuka. Aksi ini rencananya dipimpin oleh Jenderal Lapangan dari Kabid PTKP HMI Maktim, dengan Koordinator Mimbar Adrian bersama Kabid PTKP Komisariat Sejajaran HMI Cabang Makassar Timur. Penyelenggara aksi juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna jalan yang melintas di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan apabila kegiatan tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas. Mereka menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai dalam rangka menyuarakan kepentingan kemanusiaan dan keadilan.

Scroll to Top