Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pendidikan

Daerah, Ekonomi, Gowa, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Purbaya: Idola Baru Gen Z, Musuh Lama Para Elit

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Gowa, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Di tengah hiruk-pikuk kabinet yang kerap sibuk berbicara tanpa arah, satu nama muncul sebagai oase di padang tandus kepercayaan publik: Purbaya, Menteri Keuangan yang kini dielu-elukan sebagai idola Gen Z. Sosok yang dulu dikenal dingin dalam angka, kini hangat dalam tindakan menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang selama ini membeku di Bank Indonesia, seolah mengalirkan kembali nadi ekonomi rakyat yang lama beku. Langkah-langkahnya tak hanya berbicara, tapi berdentum seperti derap kuda di tanah gersang kebijakan. Saat menteri lain sibuk menata pencitraan, Purbaya justru memburu 200 penunggak pajak besar bukan rakyat kecil, bukan pedagang kaki lima, melainkan mereka yang selama ini nyaman di balik pagar kekuasaan. Ia menatap mereka tanpa takut, dengan gaya khasnya yang disebut publik sebagai gaya koboi: tegas, lugas, dan tidak peduli siapa yang tersengat oleh kebenaran. Sementara itu, rakyat kecil mendengar kabar yang jarang turun dari langit kekuasaan: tidak ada kenaikan cukai rokok, kajian penurunan PPN, dan yang paling menyentuh penghapusan utang warga di bawah satu juta rupiah agar mereka kembali punya akses ke KPR. Langkah kecil di atas kertas, tapi besar di hati mereka yang hidup dari upah harian. Program “Lapor Pak Purbaya” menjadi jembatan baru antara rakyat dan negara. Di saat banyak menteri bersembunyi di balik meja rapat, Purbaya justru membuka telinganya bagi keluhan yang sering dianggap remeh oleh pejabat lain. Ia menjawab dengan tindakan, bukan jargon. “Rakyat tak perlu datang ke istana untuk didengar, cukup bicara dan kami yang datang,” ujarnya suatu kali, dengan senyum tipis khas koboi yang baru saja menundukkan badai. Publik menilai, langkahnya bukan sekadar reformasi fiskal, tapi revolusi nurani. Ia menahan anggaran-anggaran yang tak perlu, memotong belanja seremonial yang gemerlap namun tak berfaedah. Di saat sebagian menteri sibuk menyebut nama “rakyat” dalam setiap pidato, Purbaya justru bekerja untuk rakyat tanpa perlu menyebutnya berulang-ulang. Namun, di balik tepuk tangan rakyat, awan mendung mulai tampak di langit kabinet. Dalam satu rekaman rapat yang tersebar luas, publik menyaksikan bagaimana Purbaya duduk sendirian tanpa sapaan, tanpa obrolan ringan dari rekan sejawatnya. Kursinya seolah menjadi simbol kesendirian pejabat yang terlalu jujur di tengah politik yang terlalu penuh kepentingan. Netizen menyorot adegan itu dengan tajam: “Beginilah nasib menteri yang berpihak pada rakyat—dijauhi oleh mereka yang berpihak pada proyek.” Sebuah sindiran yang menggema di ruang digital, menggambarkan bagaimana sebagian menteri lain seolah menyimpan sentimen terhadap Purbaya, hanya karena langkah-langkahnya menelanjangi kenyamanan mereka. Padahal, publik justru melihat keberpihakan itu sebagai keberanian. Di tengah senyum basa-basi yang bertebaran di rapat kabinet, Purbaya memilih diam dengan harga diri. Ia tahu, lebih baik disalahpahami karena membela rakyat daripada dipuji karena melayani oligarki. Dan ketika kritik datang, ia tidak menutup diri. “Kritik itu peluru, bukan racun,” katanya suatu kali menanggapi komentar pedas terhadap kebijakannya. Berbeda jauh dari rekan-rekan selevelnya yang kerap menjadikan keresahan publik sebagai bahan olok-olok, seolah keluh kesah rakyat hanyalah riuh tanpa makna. Kini, di dunia digital yang dikuasai Gen Z, nama Purbaya menjelma jadi simbol baru integritas: menteri yang tidak hanya menghitung uang, tapi juga menghitung rasa. Ia membuktikan bahwa di tengah suara sumbang politik dan kepentingan oligarki, masih ada pejabat yang memilih berdiri di sisi rakyat bukan demi sorotan kamera, tapi demi nurani bangsa. Dan barangkali, di antara riuh notifikasi media sosial dan meme politik yang datang silih berganti, generasi muda akhirnya menemukan satu alasan untuk percaya: bahwa di dalam sistem yang kusut, masih ada satu koboi bernama Purbaya, yang berani mengatur keuangan negara dengan hati dan keberanian.

Pangkep, Pendidikan, Politik

Lewat Pendidikan Politik, Ketua PWI Pangkep Ajak Pelajar Pahami Peran Pers dalam Menjaga Demokrasi

Tinggalkan Komentar / Pangkep, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – PANGKEP- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Pangkep menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda melalui pendidikan politik di Gedung Sekretariat DPD II Golkar Pangkep, Senin (20/10/2025). Salah satu topik yang diangkat adalah peran pers dalam demokrasi. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pangkep, Sakinah Fitrianti, hadir sebagai narasumber dan menyampaikan pentingnya media dalam menjaga informasi publik. “Pers memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Pers bukan hanya pilar keempat demokrasi, tetapi juga cermin dari kematangan politik masyarakat,” ujar Jurnalis Harian Fajar ini. Selain itu, ia juga mengungkap bahwa pers hadir dalam rangka melakukan kontrol terhadap pemerintahan dan juga partai politik agar berjalan transparan dan akuntabel. “Karena fungsi pengawasan media itu menjaga akuntabilitas institusi untuk publik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Itu pula yang menjadi poin penting pers dalam pilar demokrasi,” tuturnya. Ketua DPD II Golkar Pangkep, Andi Ilham Zainuddin mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen partai dalam membangun kesadaran politik di kalangan pelajar, hal itu dengan menghadirkan sejumlah siswa dari pelbagai SMA di Kabupaten Pangkep. Menurutnya, pendidikan politik penting agar generasi muda memahami nilai-nilai demokrasi dan dapat berpartisipasi secara bijak dalam kehidupan berbangsa. Terlebih lagi pelaksanaan ini menjadi rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-61 dengan menghadirkan narasumber dari Kesbangpol Pangkep dan PWI Pangkep membahas pentingnya pendidikan politik. “Golkar ingin menumbuhkan generasi muda yang kritis, memahami nilai-nilai demokrasi, dan aktif dalam kehidupan masyarakat, dan Golkar juga hadir untuk senantiasa sebagai penyambung aspirasi masyarakat,” tambahnya yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Pangkep ini.

Daerah, Makassar, Pendidikan

Rapat Terbuka Luar Biasa Senat STIKES Nani Hasanuddin Dalam Rangka Wisuda Sarjana, Penyumpahan Profesi, Dan Ahli Madya

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 18 Oktober 2025 – Dalam balutan suasana penuh haru dan kebanggaan, aula Angin Mammiri Hotel Dalton hari ini menjadi saksi perjalanan panjang yang berakhir di gerbang keberhasilan. Sebanyak 156 wisudawan dan wisudawati resmi dikukuhkan dalam Rapat Terbuka Luar Biasa Senat STIKES Nani Hasanuddin dalam rangka wisuda sarjana, penyumpahan profesi, dan ahli madya. Dari wajah-wajah yang berderet rapi, tampak kilau kebahagiaan yang tak tersembunyikan buah dari perjuangan panjang yang tak hanya menuntut kecerdasan, tetapi juga ketulusan dan keteguhan hati. Menurut La Sakka, S.Farm., Apt., M.Kes, selaku Koordinator Humas dan Promosi STIKES Nani Hasanuddin, kegiatan ini menjadi momentum sakral yang menandai babak baru dalam perjalanan akademik dan profesional para lulusan. “Ini bukan hanya seremoni, tapi penanda lahirnya insan kesehatan yang siap mengabdi,” tuturnya. Kehadiran Dr. Andi Lukman, M.Si, Kepala LLDIKTI Wilayah IX, menambah khidmat suasana. Dalam sambutannya yang penuh makna, beliau berpesan agar ilmu dan pengetahuan yang diperoleh tak berhenti di ruang akademik, melainkan menjelma menjadi amal nyata bagi bangsa, negara, dan umat manusia. Ia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada institusi yang kini telah menorehkan prestasi membanggakan dengan dua guru besar (profesor) di jajaran akademiknya. “Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia adalah napas kemajuan. Dan STIKES Nani Hasanuddin telah membuktikan komitmennya dalam hal itu,” ujar Dr. Andi Lukman dalam nada penuh kebanggaan. Kehadiran organisasi profesi seperti PAFI, IBI, dan PPNI turut memperkuat suasana kebersamaan lintas profesi. Tak hanya itu, acara ini juga dihadiri oleh para tamu kehormatan dari mitra STIKES Nani Hasanuddin, mulai dari Rumah Sakit Kota Makassar, sejumlah klinik dan puskesmas, hingga apotek-apotek yang selama ini menjadi mitra kerja sama dalam bidang praktik, penelitian, dan penyaluran alumni. Mereka hadir sebagai wujud dukungan dan sinergi nyata antara dunia pendidikan dan dunia pelayanan kesehatan. Mitra-mitra tersebut menjadi jembatan penting antara teori dan praktik, antara ruang kuliah dan ruang pengabdian—sebuah ekosistem kolaboratif yang memastikan bahwa setiap lulusan STIKES Nani Hasanuddin tak hanya berilmu, tapi juga siap berkiprah di tengah masyarakat. Sebagai penutup acara, digelar penyerahan simbolik bendera Ikatan Alumni STIKES Nani Hasanuddin—sebuah tradisi yang sarat makna. Bendera itu diserahkan oleh Fikri Haikal, A.Md.Farm, Pengurus IKA Stikes Nani Hasanuddin yang juga merupakan Pimpinan Redaksi Ruminews.id, kepada perwakilan wisudawan sebagai simbol estafet perjuangan dan semangat pengabdian yang tak pernah padam. Sore itu, langit Makassar seolah turut tersenyum menyaksikan generasi baru insan kesehatan melangkah ke masa depan dengan ilmu di tangan dan nurani di dada. Dari kampus ini, cahaya ilmu kembali dijemput untuk menerangi kehidupan.

Badan Gizi Nasional, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan, Uncategorized

Bukan Sekadar Janji, MBG Adalah Langkah Revolusioner Membangun SDM Unggul

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan, Uncategorized /

ruminews.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipimpin oleh pemerintahan Prabowo-Gibran awalnya terdengar seperti janji kampanye yang terlalu bagus untuk jadi nyata bahkan terkesan janji populis. Ia menawarkan fasilitas gratis, bergizi, dan tersedia bagi seluruh anak sekolah — hal ini terdengar ambisius di tengah kondisi keuangan yang sulit. Namun di balik keraguan itu, MBG memiliki visi besar: membentuk manusia Indonesia yang mempunyai kemampuan yang unggul. Selama bertahun-tahun, pembangunan di Indonesia lebih sering bicara tentang jalan tol, embung, dan jembatan. Tapi jarang yang benar-benar membangun manusia. MBG hadir dengan ide sederhana namun penting: sebelum membicarakan kualitas pendidikan, pastikan anak-anak tidak lapar saat belajar. Karena tak ada pelajaran yang bisa masuk jika perut kosong. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka stunting Indonesia masih mencapai lebih dari 21 persen pada tahun 2024. Artinya, satu dari lima anak tumbuh tidak sesuai dengan usianya. Stunting bukan hanya tubuh pendek, tapi juga menunjukkan sistem yang gagal dalam memenuhi hak anak. Itulah sebabnya MBG sangat penting: ia bukan hanya proyek politik, tetapi usaha kemanusiaan. Secara teori, gagasan ini punya dasar yang kuat. Theodore W. Schultz dan Gary Becker melalui teori Human Capital menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan hanya mungkin terjadi jika negara berinvestasi pada manusia — terutama lewat pendidikan dan gizi. Anak yang sehat akan belajar lebih baik, tumbuh lebih produktif, dan memberikan kontribusi besar bagi ekonomi. Dengan begitu, MBG sebenarnya adalah investasi jangka panjang, bukan beban anggaran. Amartya Sen, seorang ekonom, melalui konsep capability approach juga menekankan bahwa pembangunan yang sejati terjadi ketika setiap manusia memiliki kesempatan untuk hidup sehat dan bermartabat. MBG adalah bentuk konkret dari keadilan sosial tersebut — memastikan anak-anak dari keluarga miskin pun berhak mendapatkan makanan bergizi, bukan hanya mereka yang lahir di kota besar. Namun, di tengah pujian, program ini juga menghadapi kritik. Dalam beberapa uji coba di beberapa daerah, terdapat laporan kasus keracunan makanan di sekolah akibat kurangnya standar kebersihan dan pengawasan distribusi. Kejadian-kejadian itu memicu kekhawatiran: apakah MBG bisa dijalankan secara nasional tanpa persiapan teknis yang memadai? Kritik publik ini sah dan perlu dijadikan cermin. Karena niat baik bisa kehilangan maknanya jika pelaksanaannya tergesa-gesa dan minim pengawasan. Pemerintah perlu mengambil langkah taktis dan transparan: 1.Menegaskan standar keamanan pangan di setiap dapur sekolah, dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan dan BPOM. 2.Melibatkan ahli gizi dan masyarakat setempat dalam merancang menu agar sesuai dengan kebutuhan anak di tiap wilayah. 3.Membangun sistem digital untuk melacak distribusi bahan makanan agar mengurangi risiko penyimpangan atau penurunan kualitas. 4.Mengevaluasi bertahap dan terbuka sebelum memperluas cakupan program secara nasional. Selain masalah kesehatan, ada tantangan lain dalam mengelola program ini. MBG harus dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik — transparan, bertanggung jawab, dan didasarkan pada data. Diperlukan audit yang terbuka dan partisipasi masyarakat sipil agar uang triliunan rupiah benar-benar sampai kepada anak-anak, bukan terhenti di meja birokrat. Meski memiliki kekurangan, arah kebijakan ini patut diapresiasi. Jika dijalankan dengan pendekatan lokal, MBG memiliki potensi ekonomi yang besar. Bahan pangan dibeli dari petani, nelayan, dan pengusaha kecil di sekitar sekolah. Dengan cara ini, uang negara mengalir ke desa, bukan hanya ke perusahaan besar. Inilah bentuk ekonomi rakyat sejati — sekaligus menjaga kesehatan anak dan menggerakkan perekonomian lokal. Kritik terhadap MBG sebagai program populis mungkin tidak sepenuhnya salah. Namun, jika hanya melihat dari sisi biaya, kritik tersebut terlalu dangkal. Bangsa yang besar tidak lahir dari perhitungan untung-rugi semata, melainkan dari keberanian berinvestasi pada manusia. MBG menanam gizi hari ini untuk mendapatkan generasi yang unggul di masa depan. Jika dijalankan dengan hati-hati, MBG bisa menjadi kebijakan terbesar dalam dua dekade terakhir — setara dengan wajib belajar dan jaminan kesehatan nasional. Karena membangun bangsa bukan hanya membangun jalan, melainkan membangun manusia yang memiliki kemampuan dan kemapanan kognitif . Dari satu piring makanan bergizi, lahir jutaan harapan. Makan Bergizi Gratis bukan hanya sebuah program — ia merupakan pernyataan moral bahwa negara akhirnya memilih berpihak kepada anak-anak, mereka yang paling kecil, paling sunyi, dan hidup di perkampungan dan jauh dari perkotaan dan kelayakan hidup.

Nasional, Opini, Pendidikan

Ketika Tagar #BoikotTrans7 Menutupi Cermin

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pendidikan /

ruminews.id – Langit jagat maya kembali bergemuruh. Tagar #BoikotTrans7 berputar cepat, seperti badai yang lahir dari amarah dan cinta yang tak sempat menimbang. Sebuah tayangan tentang kehidupan pesantren dianggap menghina, menodai, bahkan menista. Maka seruan boikot menjadi mantra, dan kritik pun dianggap dosa. Namun di balik riuh itu, kita lupa: pesantren bukanlah kaca yang tak boleh berdebu. Ia adalah lembaga mulia yang hidup dalam denyut masyarakat, tempat ilmu dan akhlak bersemayam, tetapi juga tempat manusia bernafas dan di sanalah, kadang, kekeliruan menemukan ruangnya. Apakah kita lupa pada berita tentang dugaan korupsi sang mantan menteri agama, yang justru lahir dari rahim yang sama bernama keagamaan? Atau tangis santri perempuan yang disembunyikan di balik pagar tinggi, korban pelecehan oleh mereka yang seharusnya menjaga? Dan bagaimana dengan bangunan pesantren yang ambruk, bukan karena hujan deras, melainkan karena fondasi yang rapuh oleh kelalaian dan kepentingan? Kita terlalu sibuk membungkus luka dengan klaim kehormatan. Kita terlalu cepat tersinggung, sebelum sempat bercermin. Kita marah pada televisi, tapi lupa memarahi realitas. Kita hidup di zaman ketika budaya pesantren dipaksa dinormalisasi, seolah semua yang lahir dari balik temboknya adalah suci dan tak tersentuh cela. Kritik dianggap judgmental, dan keberanian menyoal dianggap melecehkan agama. Padahal, televisi, media sosial, hingga parodi para influencer hanyalah cermin dari keresahan yang sesungguhnya keresahan melihat para petinggi pesantren yang menjauh dari ajaran Islam yang mereka serukan. Kita menyaksikan bagaimana air doa dijual seperti komoditas, air celupan jari dijadikan berkah berbayar, kuburan palsu dipuja-puja seolah jalan pintas menuju surga. Ada pula yang menjual barang yang diklaim peninggalan Rasulullah, bahkan rambut sang Nabi, untuk keuntungan pribadi. Di sudut lain, tampak santri bersikap berlebihan mencium tangan hingga batas yang memalukan, jongkok ketika petinggi pondok lewat, bahkan berebut makanan yang ditendang pengurusnya, dan merangkak ketika diberi nasi bungkus. Semuanya dibungkus dengan label “ta’dzim” padahal itu seringkali bukan penghormatan, melainkan perendahan martabat. Lebih getir lagi, ketika sebagian ustaz berbicara hal tak senonoh di mimbar yang mestinya suci. Lelucon cabul disamarkan sebagai dakwah, dan kritik atas kelakuan itu malah dianggap serangan terhadap Islam. Lalu masyarakat yang memberi fakta, yang menyuarakan kegelisahan, justru diserbu balik dengan dalih: “Kamu tak paham kehidupan pesantren.” Feodalisme dalam pesantren apakah benar itu fitnah, atau justru cermin kecil dari kebisuan yang kita pelihara? Tidak semua pesantren demikian, benar. Tapi bukankah menutup mata pada segelintir kebusukan sama saja dengan membiarkannya tumbuh? Mahasiswa Nahdlatul Ulama, para alumni santri, dan mereka yang mencintai pesantren tentu berhak marah. Tapi marah yang luhur bukan marah yang membungkam, melainkan marah yang menuntut perbaikan. Karena cinta sejati bukan hanya memuja, tapi juga berani mengoreksi. Seakan-akan kita harus memaklumi semua kejanggalan atas nama budaya. Seakan-akan kebodohan harus dirawat agar disebut adab. Padahal, adab sejati bukan tunduk tanpa nalar, bukan hormat yang membungkam. Pesantren bukan menara gading yang steril dari kritik ia adalah taman ilmu yang harus tumbuh bersama kejujuran. Lalu mengapa ketika cermin menampakkan noda, kita malah memecahkannya? Tagar boikot boleh menggema, tapi jangan sampai ia menenggelamkan nurani. Sebab lebih berbahaya dari fitnah media adalah diam yang mengafirmasi kesesatan. Dan cinta yang sejati pada pesantren bukanlah yang menutup mata atas luka-lukanya, melainkan yang berani membersihkannya dengan ilmu, keberanian, dan kejujuran. Mungkin Trans7 keliru dalam cara menarasikan, tapi lebih keliru lagi bila kita menolak bercermin. Sebab pesantren bukan hanya warisan masa lalu ia adalah amanah masa depan. Dan masa depan itu tak akan bersinar bila kita terus memoles cermin retak dengan pujian semu.

Internasional, Kesehatan, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan

Ketika Kemasan Lebih Dipercaya dari Kandungan

Tinggalkan Komentar / Internasional, Kesehatan, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan /

ruminews.id – Ada kalanya dunia farmasi terasa seperti panggung sunyi tempat kami berdiri di antara ilmu dan persepsi. Di balik meja apotek, kami bukan hanya penjaga obat, tapi juga penjaga kepercayaan. Namun, sering kali kepercayaan itu goyah hanya karena selembar kemasan berbeda warna. Pasien datang dengan keluhan, meminta obat yang “biasa ia minum.” Kami dengarkan, kami analisis, dan kami berikan pilihan terbaik: obat dengan kandungan dan dosis yang sama. Tapi ketika kemasannya tak lagi serupa dengan yang ia kenal, tatapan ragu pun muncul. “Ini bukan obat yang biasa saya beli,” katanya. Lalu, dalam sekejap, kompetensi kami diragukan. Padahal, bagi kami, setiap nama generik adalah kebenaran ilmiah yang berdiri di atas dasar farmakologi. Paracetamol tetaplah paracetamol entah ia datang dalam kemasan biru, hijau, atau putih polos. Yang bekerja menyembuhkan bukanlah warna bungkusnya, tapi zat aktif yang menenangkan panas dan nyeri di baliknya. Namun di mata sebagian pasien, obat adalah kepercayaan visual. Mereka percaya pada kemasan, bukan pada kandungan. Mereka menilai kebenaran dari rupa, bukan dari isi. Di sinilah keresahan kami tumbuh bukan karena mereka salah, tapi karena kami gagal menanamkan pemahaman. Kami, para farmasis, berdiri di garis depan edukasi kesehatan. Kami ingin masyarakat tahu bahwa farmasi bukan sekadar transaksi jual beli obat, melainkan ruang edukasi tentang kesadaran medis. Bahwa setiap nama generik adalah bahasa universal dari penyembuhan, dan setiap farmasis adalah penerjemah di antara dunia sains dan kehidupan sehari-hari. Maka, biarlah kami terus menjelaskan, meski kadang dianggap keliru. Sebab di balik keresahan ini, tersimpan niat suci: agar setiap pasien sembuh bukan hanya dari sakit di tubuhnya, tapi juga dari salah paham yang menyesatkan tentang obatnya.

Daerah, Makassar, Pendidikan

Bahas Transformasi Bisnis di Era AI dan Ekonomi Hijau, Prodi Manajemen FEB UNM Gelar Konferensi Internasional Bernama ICOMAN 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar — Universitas Negeri Makassar (UNM) melalui Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) akan menyelenggarakan International Conference on Management (ICOMAN) 2025 pada 1 November 2025 secara daring melalui platform Zoom Meeting. Konferensi ini mengusung tema besar “The Future of Management Practices and Sustainable Business Transformation in the Era of AI and the Green Economy.” Kegiatan berskala internasional ini dirancang sebagai forum akademik dan profesional bagi dosen, mahasiswa, peneliti, serta praktisi manajemen dari berbagai negara untuk membahas isu-isu strategis dalam transformasi bisnis berkelanjutan dan penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam dunia industri. Dalam audiensi panitia dengan Rektor UNM, Prof. Dr. H. Karta Jayadi, M.Sn., Selasa (14/10), pihak universitas menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut. Audiensi yang berlangsung di Gedung Rektorat UNM itu juga dihadiri oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik, Prof. Dr. Andi Aslinda, M.Si., dan Dekan FEB UNM, Prof. Dr. Basri Bado, S.Pd., M.Si. “Kegiatan internasional seperti ICOMAN 2025 harus dipersiapkan secara menyeluruh dan terencana, baik dari sisi peserta, mitra co-host, maupun aspek teknis pelaksanaan. Dengan kesiapan yang matang, acara ini akan menjadi cerminan profesionalisme dan reputasi akademik UNM di tingkat global,” ujar Prof. Karta Jayadi dalam arahannya. Rektor UNM juga memastikan akan memberikan pidato pembukaan (opening speech) sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut pada hari pelaksanaan.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

Sinergi untuk Generasi: HIMA AP FIP UNM dan Pemkot Makassar Bersatu Lawan Kekerasan dan Kobarkan Sportivitas

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar — Pemerintah Kota Makassar melalui **Wakil Wali Kota Makassar menyatakan dukungan penuh terhadap program kerja Himpunan Mahasiswa Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar (HIMA AP FIP UNM) Periode 2025–2026, yang meliputi penyelenggaraanTurnamen Futsal SMA se-Sulawesi Selatan serta Penyuluhan tentang Kekerasan Seksual dan Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Makassar. Dukungan tersebut disampaikan setelah dilaksanakannya audiensi antara pengurus HIMA AP FIP UNM dengan Wakil Wali Kota Makassar, yang turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Dinas Pendidikan Kota Makassar. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi antara pemerintah dan mahasiswa untuk mengembangkan potensi generasi muda di bidang olahraga, pendidikan, dan sosial. Dalam audiensi tersebut, Ibu Wakil Wali Kota Makassar menyampaikan apresiasi atas semangat mahasiswa yang menghadirkan kegiatan dengan nilai edukatif dan sosial yang kuat. “Pemerintah Kota Makassar sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan yang digagas oleh mahasiswa HIMA AP FIP UNM. Kegiatan ini tidak hanya mendorong sportivitas, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di Kota Makassar,” ujarnya. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung mulai bulan Oktober 2025 hingga Februari 2026 dengan beberapa tahapan pelaksanaan. Tahap pertama adalah Turnamen Futsal SMA se-Sulawesi Selatan yang akan diselenggarakan pada awal bulan November 2025. Selanjutnya, penyuluhan terkait kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di Kota Makassar akan dilaksanakan secara berkelanjutan mulai Oktober 2025 hingga Februari 2026 di berbagai sekolah dan komunitas. Rangkaian kegiatan ini nantinya akan ditutup dengan Seminar Nasional sebagai bentuk refleksi dan evaluasi atas hasil pelaksanaan seluruh program. Ketua Umum HIMA AP FIP UNM Periode 2025–2026, Muh. Ramdani, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar serta jajaran dinas terkait. “Kami sangat berterima kasih atas dukungan penuh dari Pemerintah Kota Makassar. Program kerja ini kami rancang sebagai bentuk kontribusi mahasiswa dalam menanamkan nilai sportivitas, edukasi, dan kepedulian sosial di kalangan generasi muda,” ujar Muh. Ramdani. Sementara itu, Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan, Dr. Muh. Ardiansyah, S.IP., M.Pd., turut memberikan apresiasi kepada mahasiswa atas keberhasilan menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah. “Kami dari pihak jurusan berterima kasih kepada HIMA AP FIP UNM yang telah mampu mengadakan kegiatan positif ini dan mendapat dukungan langsung dari Pemerintah Kota Makassar. Ini menjadi bukti bahwa mahasiswa Administrasi Pendidikan mampu berkontribusi nyata bagi masyarakat,” ucapnya. Melalui kolaborasi ini, diharapkan HIMA AP FIP UNM dapat terus menjadi pelopor gerakan mahasiswa yang progresif, humanis, dan berdampak luas, sekaligus memperkuat sinergi antara dunia pendidikan tinggi dan pemerintah dalam membangun karakter generasi muda yang berprestasi dan peduli terhadap isu sosial, khususnya dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di Kota Makassar.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Silaturahmi Regional KAHMI Se-Sulawesi: Dari Konsolidasi Gagasan Menuju “Sulawesi Menggugat”

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 10 Oktober 2025, Gelombang semangat intelektual dan kebersamaan kembali bergema dari timur Indonesia. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Regional Sulawesi menggelar Silaturahmi Regional Se-Sulawesi dengan tema besar “Konsolidasi Indonesia Maju, Sulawesi Menggugat.” Forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat komitmen kebangsaan, mengonsolidasikan gagasan, serta meneguhkan peran moral KAHMI dalam mengawal arah pembangunan bangsa. Acara yang berlangsung di Makassar itu dihadiri oleh berbagai tokoh dan pimpinan wilayah KAHMI dari seluruh provinsi di Sulawesi. Suasana penuh kehangatan dan keakraban mewarnai jalannya pertemuan, mempertemukan lintas generasi alumni HMI dalam semangat ukhuwah dan intelektualitas. Asri Tadda, mewakili Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa silaturahmi tidak hanya berarti mempererat hubungan personal, tetapi juga menjadi momentum strategis dalam menyatukan gagasan dan sikap moral terhadap kondisi bangsa. “Dari forum seperti inilah gagasan besar lahir. KAHMI harus menjadi rumah intelektual dan kekuatan moral bangsa,” ujarnya tegas. Diskusi-diskusi yang berlangsung hangat dan terbuka melahirkan kesadaran baru di antara para peserta. Bahwa sudah saatnya Sulawesi bersuara lebih lantang  tidak sekadar menjadi penonton, tetapi menjadi penggerak perubahan nasional. Dari konsolidasi ide itu, lahirlah satu suara bersama yang kemudian disepakati sebagai “Tuntutan Sulawesi Menggugat.”  forum, Asri Tadda membacakan secara resmi Tujuh Tuntutan Sulawesi Menggugat, yang menjadi hasil dan sikap moral dari konsolidasi tersebut. Dalam pembacaan yang disambut tepuk tangan para peserta, ia menegaskan bahwa gugatan ini bukan bentuk perlawanan destruktif, melainkan panggilan nurani dari timur untuk menegakkan keadilan dan memperbaiki arah kebijakan bangsa. Adapun isi dari Tujuh Tuntutan Sulawesi Menggugat tersebut ialah: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dijalankan dengan skema proyek. Program ini harus menjadi tanggung jawab negara secara penuh terhadap gizi, pendidikan, dan masa depan anak bangsa, serta bebas dari penyimpangan dan tumpang tindih program. Mendesak Tim Reformasi Polri untuk bekerja secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta menyampaikan progresnya secara berkala kepada publik. Memperkuat pemberantasan korupsi dengan mengokohkan sinergi antara KPK, Polri, dan Kejaksaan agar penegakan hukum berjalan bersih dan berintegritas. Menuntut pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat daerah, bukan hanya pada kepentingan ekonomi elit atau korporasi besar. Mendorong evaluasi sistem pemilu nasional dengan merevisi Undang-Undang Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik agar lebih demokratis, representatif, dan akuntabel. Menegaskan reposisi otonomi provinsi agar memiliki kewenangan lebih luas dalam menentukan arah pembangunan sesuai karakter dan kebutuhan daerah. Meneguhkan KAHMI sebagai kekuatan moral dan intelektual bangsa, menjaga idealisme, menegakkan kebenaran, dan mengawal setiap kebijakan publik demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pembacaan tuntutan tersebut, forum Silaturahmi Regional Se-Sulawesi menandai lahirnya semangat baru di tubuh KAHMI Sulawesi semangat untuk menggugat ketimpangan, menggugat ketidakadilan, dan menggugat abainya negara terhadap aspirasi daerah. “Sulawesi Menggugat” bukan sekadar slogan, tetapi menjadi seruan moral dari para intelektual umat dan pejuang keadilan. Dari tanah Sulawesi, suara kebangsaan kembali bergema menyeru agar Indonesia Maju tidak hanya menjadi slogan politik, melainkan cita-cita yang diwujudkan dengan keberpihakan nyata kepada rakyat. Penulis: Randi_ruminews

Daerah, Pangkep, Pendidikan

Latihan Kader 1 Perdana Pengurus HMI Kom.STKIP A.M Cabang Pangkep 2025-2026

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pangkep, Pendidikan /

ruminews.id – Pangkep, 10 Oktober 2025 – Setelah dilantik sebagai Pengurus baru Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat STKIP Andi Matappa Cabang Pangkep Periode 2025-2026, dengan sigap berinisiatif menyelenggarakan kegiatan Latihan Kader 1 (LK-1) sebagai bentuk kaderisasi dasar organisasi di ruang Aula kantor BKKBN Pangkep.(Kamis, 9/10/2025). Kegiatan ini menyusun Tema: “Membentuk kader yang berintelktual dan militan. sejalan dengan lima kualitas insan cita.” Dihadiri oleh Sabaruddin Kabid PA Badko Sulsel, Ariel Kumang Sekretaris MD KAHMI Pangkep, dan Mamal Lapor Jendral Mantan Ketua Umum HMI Komisariat STKIP A.M. serta puluhan calon kader HMI komisariat STKIP. Ketua Umum yang baru HMI Komisariat STKIP A.M yang kerap di panggil Lukman ini, dalam sambutannya menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk keberlangsungan serta untuk menghidupkan kembali ruang intelektual. “Ini adalah kegiatan wajib yang harus diikuti oleh calon kader HMI. Kegiatan yang merupakan kewajiban dalam tingkat komisariat ini harus tetap berlanjut.” Ujarnya. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Mantan ketua umum HMI Komisariat STKIP A.M Cabang Pangkep, Mamal (Lapor Jendral) memberikan motivasi kepada calon peserta agar tetap konsisten mengikuti kegiatan LK1 ini hingga selesai. “Jika kegiatan wajib pada jenjang komisariat seperti ini tidak ada, maka tidak ada itu HMI. dan pada kegiatan ini juga menjadi salah satu kunci kesuksesan kita untuk membesarkan HMI. LK1 ini bukan sekedar formalitas, tetapi menyiapkan kader sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan, jadi memang harus dilatih mulai sekarang, dan kalian harus benar-benar serius mengikuti kegiatan ini” Ungkapnya. Sementara itu, Sekretaris MD KAHMI Pangkep, Ariel Kumang dalam kesempatan yang sama mengatakan, ilmu adalah “makanan termahal” bagi setiap kader HMI. Ia juga menyampaikan rasa rindu yang mendalam kepada himpunan mahasiswa Islam. “Sudah lama saya tidak hadir di agenda Basic Training, mungkin karena dulu saya terlalu cepat keluar dari dinamika HMI karena pekerjaan. Hari ini saya sempatkan hadir, karena rindu, cinta, sekaligus ingin melihat langsung semangat para peserta dan kader HMI.” Ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama Sabaruddin, Kabid PA Badko Sulsel memberikan apresiasi melalui sambutannya bahwa Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan kader HMI untuk memperkuat intelektualitas, semangat berorganisasi, serta kesadaran akan tanggung jawab sebagai bagian dari umat dan bangsa. “Tentu saja harapannya kedepan, di forum ini kalian akan terbentuk sebagai kader yang memiliki kepribadian muslim yang berkualitas akademis, memiliki kesadaran fungsi serta peran dalam berorganisasi, dan mampu menunaikan hak serta kewajiban sebagai kader umat dan bangsa” Jelasnya. Sementara itu Fadly, Ketua umum HMI Cabang Pangkep dalam sambutannya menyampaikan kepada calon kader sekaligus membuka secara resmi kegiatan Basic Training LK1 Angkatan-IX ini. “Untuk calon kader HMI komisariat STKIP A.M dsini kalian akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan penting untuk menginternalisasi nilai-nilai yang dianut HMI. Semoga calon kader dapat produktif sampai akhir kegiatan LK1 ini.” Tutupnya. Diakhir kegiatan tampak penyerahan semua berkas Basic Training LK1 kepada ketua umum HMI komisariat STKIP A.M Pangkep oleh ketua umum HMI cabang Pangkep dan selanjutnya ditutup dengan sesi foto bersama. (Febrian)

Scroll to Top