Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pendidikan

Nasional, Opini, Pendidikan, Politik

Membedah Akal Sehat yang Semu. Anomali Kebijakan dalam Cengkeraman Hegemoni

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pendidikan, Politik /

Penulis : Muhammad rajab – Pegiat Literasi Ruminews, Dalam panggung politik kontemporer, kita sering kali disuguhi kebijakan struktural yang tampak objektif, teknokratis, dan tanpa pilihan lain. Mulai dari reformasi subsidi, aturan fleksibilitas pasar tenaga kerja, hingga digitalisasi birokrasi. Namun, jika kita meminjam Prespektif Antonio Gramsci, kebijakan-kebijakan ini sering kali bukanlah alat kesejahteraan, melainkan anomali yang dipelihara untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Gramsci mengingatkan kita bahwa kelas penguasa tidak lagi memerintah hanya dengan moncong senjata (masyarakat politik), tetapi melalui hegemoni kepemimpinan moral dan intelektual. Anomali kebijakan struktural terjadi ketika sebuah regulasi secara nyata memicu ketimpangan, namun narasi publik justru merayakannya sebagai “kemajuan.” Inilah yang disebut Gramsci sebagai manipulasi Common Sense (Akal Sehat). Masyarakat digiring untuk memercayai bahwa pengetatan ikat pinggang atau komersialisasi sektor publik adalah hukum alam yang tidak bisa didebat. Padahal, di balik jargon efisiensi tersebut, sedang terjadi redistribusi kekayaan ke atas, menuju apa yang Gramsci sebut sebagai Blok Historis aliansi elit politik dan pemilik modal. Seringkali, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang terlihat progresif, seperti bantuan sosial atau skema inklusi keuangan. Namun, dalam perspektif Gramscian, ini bisa jadi adalah bentuk Revolusi Pasif. Anomalinya terletak pada sifat kebijakan tersebut, ia dirancang untuk meredam gejolak di akar rumput tanpa pernah menyentuh struktur ketidakadilan yang mendasar. Ini adalah upaya mengobati gejala, namun memelihara penyakitnya. Perubahan dilakukan sedemikian rupa hanya agar struktur kekuasaan lama tetap utuh. Oposisi tidak dihancurkan, melainkan “dijinakkan” dan diserap ke dalam sistem (transformisme). Saat ini, kita berada dalam apa yang disebut Gramsci sebagai masa Interregnum sebuah masa transisi di mana tatanan lama mulai runtuh, namun tatanan baru belum sanggup lahir. Dalam ruang hampa ini, muncul fenomena morbid atau anomali yang tidak sehat. Kebijakan struktural yang lahir dalam masa ini sering kali bersifat kontradiktif dan dipaksakan. Munculnya para intelektual organik yang lebih berfungsi sebagai pemasar kebijakan ketimbang pemikir kritis, semakin memperparah kondisi ini. Mereka membungkus kepentingan elit dengan bahasa akademis yang rumit, membuat rakyat merasa terlalu “bodoh” untuk mempertanyakan arah bangsa. Opini ini ingin menegaskan bahwa anomali kebijakan bukanlah sebuah kekhilafan administratif, melainkan strategi sadar untuk mempertahankan status quo. Menghadapi ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan kritik teknis. Gramsci menawarkan “War of Position” (Perang Posisi) sebuah perjuangan kebudayaan dan intelektual untuk merebut kembali makna “akal sehat.” Kita harus berani membongkar bahwa kebijakan yang dianggap pasti benar itu sebenarnya bersifat politis dan memihak. Sudah saatnya kita berhenti melihat kebijakan hanya sebagai deretan angka statistik, dan mulai melihatnya sebagai medan pertempuran ideologi. Sebab, selama kita masih menerima anomali struktural sebagai kewajaran, selama itu pula kita menjadi tawanan dalam penjara hegemoni yang kita bangun sendiri dengan persetujuan kita.

Bantaeng, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik

Suahyar Terpilih sebagai Ketua BPK Oi Bantaeng 2026–2030 dalam Musyawarah Oi Kabupaten ke-3

Tinggalkan Komentar / Bantaeng, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, Bantaeng, 12 April 2026 — Musyawarah Kabupaten (Muskab) Oi Kabupaten Bantaeng ke-3 resmi menetapkan Suahyar sebagai Ketua Badan Pengurus Kabupaten (BPK) Oi Bantaeng periode 2026–2030. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu (12/4) ini digelar dalam suasana sederhana namun penuh kebersamaan, bertempat di Baruga Rumah Adat Gantarangkeke Kab. bantaeng yang menjadi lokasi pertemuan peserta dari berbagai kelompok seperti delegeasi dari BP.Kel Oi Suara Hati, Bp.Kel Oi Bongkar , Dan Bp. Kel Oi Rajawali. Pemilihan berlangsung secara Aklmasi, mencerminkan semangat persatuan dan regenerasi dalam tubuh organisasi Oi. Muskab kali ini mengusung tema “Bersinergi dalam regenerasi menguatkan keberlanjutan organisasi”, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas generasi dalam menjaga eksistensi dan peran organisasi di tengah masyarakat. Dalam forum yang dihadiri oleh perwakilan anggota Oi dari berbagai wilayah di Kabupaten Bantaeng, Suahyar terpilih sebagai figur yang dinilai mampu membawa organisasi ke arah yang lebih progresif. Proses pemilihan berlangsung secara kondusif, dengan diskusi terbuka antar peserta sebelum akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Suasana Muskab terlihat hangat dan penuh kekeluargaan. Para peserta duduk melingkar,berdiskusi secara santai namun tetap fokus pada agenda utama. Hal ini mencerminkan karakter organisasi Oi yang dikenal dekat dengan nilai-nilai solidaritas dan kesederhanaan. Dalam sambutannya usai terpilih, Suahyar menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa Oi Bantaeng menjadi organisasi yang lebih aktif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. “Ini bukan tentang saya pribadi, tetapi tentang bagaimana kita bersama-sama membangun Oi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Saya mengajak seluruh anggota untuk terus bersinergi, menjaga solidaritas, dan berkontribusi positif di tengah masyarakat,” ujarnya. Lebih lanjut, Suahyar juga menekankan pentingnya regenerasi dalam organisasi. Menurutnya, keterlibatan generasi muda menjadi kunci dalam menjaga dinamika dan keberlangsungan Oi di masa depan. Ia berkomitmen untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi anggota baru untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Sementara itu, beberapa peserta Muskab mengungkapkan harapan agar kepemimpinan baru dapat membawa perubahan yang signifikan. Mereka berharap program-program yang akan dijalankan ke depan mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus memperkuat peran Oi sebagai wadah kreativitas dan solidaritas sosial. Kegiatan Muskab ini juga menjadi momentum evaluasi bagi kepengurusan sebelumnya. Sejumlah poin penting dibahas, mulai dari program kerja yang telah dilaksanakan hingga rencana strategis untuk periode mendatang. Diskusi berlangsung terbuka, dengan berbagai masukan konstruktif dari peserta sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan arah kebijakan organisasi ke depan. Selain itu, pemilihan lokasi yang berada di lingkungan masyarakat memberikan pesan tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Oi tetap berakar pada kehidupan sosial masyarakat, tidak terlepas dari realitas yang ada di lapangan. Kedekatan ini diharapkan dapat terus terjaga dan menjadi kekuatan utama dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial dan budaya. Dengan terpilihnya Suahyar sebagai Ketua BPK Oi Bantaeng periode 2026–2030, diharapkan organisasi ini mampu terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata, baik bagi anggotanya maupun masyarakat luas. Sinergi, regenerasi, dan semangat kebersamaan menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan ke depan. Musyawarah Kabupaten Oi Bantaeng ke-3 tidak hanya menjadi ajang pemilihan kepemimpinan baru, tetapi juga momentum memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan organisasi. Kepemimpinan Suahyar diharapkan mampu membawa energi baru, memperkuat solidaritas, serta mendorong lahirnya berbagai program inovatif yang berdampak positif bagi masyarakat Bantaeng.

Luwu Timur, Nasional, Palopo, Pemuda, Pendidikan

PP HAM LUTIM Batara Guru melaksanakan Latihan Kepemimpinan Dasar Untuk Mahasiswa Luwu Timur

Tinggalkan Komentar / Luwu Timur, Nasional, Palopo, Pemuda, Pendidikan /

Ruminews.id, Luwu Timur – Upaya penguatan kaderisasi kembali diwujudkan melalui Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Dasar (Pengkaderan) dengan tema Rekontruksi jiwa kepemimpinan Batara Guru muda yang progresif dan berkarakter, yang digelar mulai hari Jumat sampai hari minggu, 10 – 12 April 2026 di Villa Bosowa Latuppa. Kegiatan strategis ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, loyalitas, serta semangat kontribusi aktif kepada mahasiswa dan pembangunan daerah, khususnya untuk mahasiswa Luwu Timur yang menempuh pendidikan di kota palopo. Acara ini dihadiri mahasiswa luwu timur dari berbagai kecamatan sebagai peserta. Kegiatan pembukaan kegiatan ini di laksanakan di Aula ratona Kantor walikota palopo serta Forum materi dilaksanakan di Villa Bosowa Latuppa. Pada pembukaan kegiatan dihadiri oleh alumni serta organisasi mahasiswa daerah, organisasi cipayung plus dan mahasiswa Luwu timur. Dalam penyampaiannya, Rishariyadi selaku ketua umum Pengurus Pusat HAM-LUTIM Batara Guru menekankan pentingnya membangun pola kaderisasi yang tidak hanya struktural, tetapi juga adaptif serta bagaimana mendorong daya kreatif, kritis, dan kolaboratif mahasiswa. Ia mengajak para peserta untuk menanamkan semangat keberdayaan yakni keberanian berpikir mandiri, bertindak solutif, dan aktif menggali potensi diri di dalam organisasi. Pada kegiatan Latihan Kepemimpinan Dasar ini di hadiri mahasiswa dari berbagai kecamatan yang ada di luwu timur. Pengkaderan berlangsung dengan lancar dan penuh antusiasme. Pada kegiatan ini di hadiri oleh berbagai narasumber yang inspiratif menjadikan kegiatan ini sebagai momentum penting dalam mewujudkan kader-kader mahasiswa yang adaptif, berdaya, dan siap berkembang bersama organisasi yang nantinya bisa memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Jeneponto, Nasional, Pemuda, Pendidikan

SEMMI Jeneponto Lantik MAJESTI Sebagai Ketua Baru, Tegaskan Komitmen Perjuangan dan Sikap Kritis

Tinggalkan Komentar / Jeneponto, Nasional, Pemuda, Pendidikan /

Ruminews.id, Jeneponto, 12 April 2026 — Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Jeneponto secara resmi melantik Ketua majesti akbar HS mallarangang masa khidmat 2026–2027 Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan penegasan arah ideologis organisasi dalam menjaga marwah perjuangan SEMMI sebagai gerakan mahasiswa Islam yang konsisten memperjuangkan kepentingan umat dan rakyat. Dalam pernyataannya, Ketua MAJESTI yang baru dilantik menegaskan bahwa posisi SEMMI cab jeneponto merupakan garda terdepan menjaga konsistensi gerakan organisasi. “Kami akan memastikan SEMMI tetap berada pada garis perjuangan tidak tunduk pada kepentingan pragmatis dan menjadi rekan kritis pemerintahan demi kemajuan masyarakat.” Ia juga menekankan pentingnya konsolidasi kader di semua lini, serta penguatan tradisi intelektual dan keberpihakan terhadap persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Jeneponto dan Indonesia secara umum. Momentum pelantikan ini dihadiri oleh jajaran pengurus besar, SEMMI, serta berbagai elemen organisasi kepemudaan dan masyarakat. Dengan kepemimpinan MAJESTI yang baru, SEMMI Cabang Jeneponto diharapkan semakin solid, progresif, dan berani dalam mengawal isu-isu strategis serta menjadi kekuatan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan

FLMI Sukses Gelar First Training Angkatan Pertama di Benteng Somba Opu

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan /

Ruminews.id, Gowa – Forum Literasi Mahasiswa Indonesia (FLMI) sukses menyelenggarakan First Training Angkatan Pertama yang berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 10 hingga 12 April 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Rumah Adat Bantaeng, Kawasan Benteng Somba Opu, yang memberikan nuansa historis bagi para peserta. Lokasi ini dipilih untuk memberikan inspirasi bagi mahasiswa dalam mendalami akar budaya sekaligus memperkuat jati diri intelektual mereka. Mengusung tema “Manifestasi Gagasan dalam Menentukan Navigasi Intelektual”, pelatihan ini dirancang sebagai kompas bagi mahasiswa dalam menentukan arah gerak di tengah dinamika zaman. FLMI menekankan bahwa setiap pemikiran yang lahir harus memiliki dasar yang kuat agar tidak mudah goyah. Hal ini menjadi langkah awal bagi organisasi untuk membentuk kader yang memiliki kedalaman berpikir sekaligus ketajaman dalam bertindak. Salah satu fokus utama dalam kegiatan ini adalah upaya untuk menyadarkan mahasiswa mengenai esensi sejati dari Tridarma Perguruan Tinggi. Bagi FLMI, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bukanlah sekadar formalitas akademik untuk menggugurkan kewajiban. Sebaliknya, poin-poin tersebut harus menjadi nafas dalam setiap pergerakan yang memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekitar. Visi besar yang ditanamkan kepada para anggota adalah menjadi subjek yang aktif dalam arus zaman. FLMI mendorong setiap individu yang berhimpun di dalamnya agar tidak hanya puas menjadi pembaca sejarah dari masa lalu. Organisasi ini memotivasi anggotanya untuk memiliki keberanian dan kapasitas intelektual guna menulis sejarah mereka sendiri melalui karya dan pengabdian yang konsisten. Semangat ini selaras dengan semboyan organisasi, yaitu “Satu Nafas Perjuangan Mengajar Pada Akar Rumput Merambat Pada Peradaban”. Semboyan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan harus dimulai dari bawah, bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil. Dengan dasar yang kuat di tingkat akar rumput, FLMI meyakini bahwa perubahan besar akan merambat dan memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban. Setelah melalui berbagai sesi materi yang padat, rangkaian kegiatan pun ditutup dengan momen khidmat lewat prosesi Tudang Sipulung. Seluruh peserta dan pengurus berkumpul melingkari api unggun untuk berdialog santai dan saling berbagi rasa. Sesi ini sengaja dirancang untuk membangun hubungan emosional yang erat, sehingga ikatan kekeluargaan antaranggota semakin solid dan kuat. Dengan berakhirnya First Training ini, FLMI berharap para kader angkatan pertama mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang telah didapatkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, semangat dari Benteng Somba Opu ini menjadi bahan bakar bagi mereka untuk terus bergerak. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa literasi bukan sekadar membaca buku, melainkan perjuangan kolektif demi masa depan bangsa yang lebih baik. Satu Nafas Perjuangan, Mengakar Pada Akar Rumput, Merambat Pada Peradaban

Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Ramah Tamah INVE25 SIMETRIA, Angkatan 25 Matematika FMIPA UNM Tunjukkan Kekompakan dan Kreativitas

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan /

Ruminews.id, MAKASSAR — Mahasiswa Angkatan 25 Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar kegiatan Ramah Tamah INVE25 SIMETRIA di Gedung Mulo, Makassar, pada Sabtu, 11 April 2026. Kegiatan seremonial ini menjadi ajang mempererat tali silaturahmi dan hubungan kekeluargaan antaranggota angkatan. Selain itu, acara tersebut juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menampilkan berbagai bakat yang dimiliki oleh teman-teman seangkatan. Ketua Jurusan Matematika FMIPA UNM, Ja’faruddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D., mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai acara ini memperlihatkan sisi lain dari mahasiswa matematika di luar ruang kelas. “Kegiatan ini menunjukkan sisi lain dari mahasiswa Jurusan Matematika. Melalui tema Integrasi Simetria: Dari Selisih Menjadi Sinergi, mahasiswa mampu membuktikan bahwa mereka memiliki potensi dan kreativitas yang besar di luar ruang kelas,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Dekan I Bidang Akademik FMIPA UNM, Prof. Dr. Awi Dassa, M.Si., menyampaikan pesan agar mahasiswa tetap menjaga ketertiban akademik dan administrasi. “Mahasiswa diharapkan lebih proaktif dalam memperbarui informasi akademik serta tertib secara administratif. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga disiplin dalam organisasi,” katanya. Ketua Panitia, Fathinaufal Alamsyah, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. “Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini, mulai dari panitia, pengurus, warga Matematika FMIPA UNM, hingga sponsor dan media partner. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama,” ujarnya. Ia juga berharap kebersamaan yang telah terjalin dapat terus berlanjut meski kegiatan telah selesai. “Kegiatan ini bukanlah akhir, melainkan awal untuk terus menjaga silaturahmi dan kebersamaan antarangkatan,” tambahnya. Ketua Angkatan 2025, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa angkatannya merupakan sebuah keluarga yang saling mendukung dalam berbagai keadaan. “Momentum ini menunjukkan bahwa kami bukan sekadar satu angkatan, tetapi sebuah keluarga. Kami berharap kebersamaan ini dapat terus terjaga dan memberikan kontribusi nyata bagi kampus maupun masyarakat,” ungkapnya. Di sisi lain, Ketua Umum HMJ Matematika FMIPA UNM, Muhammad Hidayat, turut menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya kegiatan tersebut. “Kami mengapresiasi Angkatan 2025 atas terselenggaranya INVE25 SIMETRIA. Kegiatan ini menjadi bukti kontribusi nyata bagi keluarga besar HMJ Matematika FMIPA UNM,” ujarnya. Apresiasi juga datang dari Wakil Dekan I Bidang Akademik FMIPA UNM, Prof. Dr. Awi Dassa, M.Si. Ia menyampaikan pesan agar mahasiswa tidak takut menghadirkan sesuatu yang baru dalam berkarya maupun berpikir. “Karya terbaik sering kali hadir dari sesuatu yang baru, meskipun maknanya tidak selalu langsung terlihat. Oleh karena itu, mahasiswa tidak perlu takut untuk mencoba hal-hal baru,” tuturnya. Melalui Ramah Tamah INVE25 SIMETRIA, mahasiswa Angkatan 25 Matematika FMIPA UNM berharap semangat kebersamaan, kreativitas, dan solidaritas yang terbangun dapat terus terjaga dalam aktivitas akademik maupun organisasi di lingkungan kampus.

Hukum & Kriminal, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Yogyakarta

Hukum dalam Kegelisahan Moral

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Yogyakarta /

Penulis: Suko Wahyudi – Pegiat Literasi Yogyakarta  Ruminews.id, Yogyakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa hanya Badan Pemeriksa Keuangan yang berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara korupsi menandai satu fase penting dalam penataan hukum di Indonesia. Ia bukan sekadar keputusan prosedural, tetapi refleksi tentang bagaimana negara berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi yang selama ini berjalan dalam ketegangan diam diam. Pragmatisme Penegakan Hukum Dalam praktik sebelumnya, penegakan hukum, terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kerap bertumpu pada logika kecepatan. Korupsi dipahami sebagai kejahatan luar biasa yang menuntut respons luar biasa. Karena itu, penghitungan kerugian negara tidak selalu menunggu satu otoritas, melainkan dapat melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan maupun ahli independen. Pendekatan ini lahir dari kebutuhan praktis agar penanganan perkara tidak tersandera prosedur panjang. Namun, pragmatisme tersebut menyisakan persoalan. Perbedaan metodologi dan hasil penghitungan kerap menjadi celah dalam proses peradilan. Terdakwa tidak jarang menggugat keabsahan angka kerugian negara, sehingga fokus perkara bergeser dari substansi korupsi ke perdebatan teknis. Dalam situasi ini, hukum kehilangan ketegasannya sebagai rujukan yang pasti. Putusan Mahkamah Konstitusi mencoba mengakhiri ambiguitas tersebut. Dengan memusatkan kewenangan pada Badan Pemeriksa Keuangan, negara menegaskan bahwa kerugian negara harus dihitung oleh lembaga yang memiliki legitimasi konstitusional. Langkah ini penting untuk memperkuat kualitas pembuktian dan mengurangi ruang perdebatan di pengadilan. Meski demikian, kepastian hukum yang diperkuat melalui sentralisasi kewenangan tidak lepas dari konsekuensi. Proses audit oleh BPK membutuhkan waktu, tahapan, dan kehati hatian. Dalam kondisi kapasitas kelembagaan yang terbatas, hal ini berpotensi memperlambat penanganan perkara korupsi. Di sinilah muncul kekhawatiran bahwa hukum menjadi lebih tertib, tetapi kurang responsif. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, kecepatan adalah bagian penting dari efektivitas. Penundaan dapat memberi ruang bagi pelaku untuk menghilangkan bukti atau memengaruhi saksi. Karena itu, fleksibilitas selama ini menjadi instrumen strategis dalam membongkar kasus korupsi yang kompleks. Tarik menarik antara kepastian hukum dan efektivitas ini menjadi inti persoalan. Hukum membutuhkan kejelasan dan keteraturan, sementara pemberantasan korupsi menuntut kecepatan dan ketegasan. Keduanya sama sama penting, tetapi tidak selalu mudah dipertemukan dalam praktik. Jika ditelaah lebih jauh, putusan ini mencerminkan kecenderungan normalisasi dalam penegakan hukum. Ada upaya untuk mengembalikan pemberantasan korupsi ke dalam kerangka prosedural yang lebih baku. Pendekatan luar biasa mulai dibatasi, dan hukum dikembalikan pada disiplin konstitusionalnya. Namun, normalisasi ini menyimpan risiko jika tidak diiringi penguatan kelembagaan. Sentralisasi kewenangan di Badan Pemeriksa Keuangan dapat menimbulkan penumpukan perkara apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Dalam kondisi demikian, proses hukum bisa tersendat, dan keadilan menjadi tertunda. Di sisi lain, kejelasan otoritas juga membawa manfaat. Standar penghitungan kerugian negara menjadi lebih seragam dan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kokoh. Hal ini penting untuk memperkuat legitimasi putusan pengadilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sintesis Kepastian Efektivitas Karena itu, persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan memilih salah satu antara kepastian hukum atau efektivitas. Yang dibutuhkan adalah upaya untuk menyelaraskan keduanya. Hukum harus tetap pasti, tetapi juga tidak kehilangan daya tanggap terhadap dinamika kejahatan korupsi. Sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi kunci. Proses audit perlu dipercepat melalui inovasi sistem dan pemanfaatan teknologi, tanpa mengorbankan akurasi. Koordinasi yang lebih erat juga diperlukan agar proses penyidikan dan audit dapat berjalan secara paralel. Lebih jauh, putusan ini mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal penindakan, tetapi juga pembangunan sistem hukum yang berintegritas. Kecepatan tanpa dasar hukum yang kuat dapat menimbulkan ketidakadilan, sementara kepastian hukum tanpa efektivitas dapat melemahkan daya cegah hukum itu sendiri. Dalam perspektif yang lebih luas, Indonesia sedang berada dalam fase konsolidasi hukum. Dari pendekatan yang cenderung reaktif menuju sistem yang lebih tertata. Namun, proses ini harus tetap berpijak pada kepentingan publik. Hukum tidak boleh terjebak dalam formalitas yang menjauh dari rasa keadilan masyarakat. Pada akhirnya, putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi ujian bagi arah pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah kepastian hukum dapat berjalan seiring dengan efektivitas, atau justru saling menegasikan. Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah hukum mampu menjadi instrumen keadilan yang hidup, atau sekadar mekanisme prosedural yang kaku.

Hukum & Kriminal, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

FGD BADKO HMI SULSEL: Diskursus HAM Demokrasi, Masyarakat Sipil Diminta Perkuat Peran Kolektif

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, Makassar – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Diseminasi HAM dan Ujian Negara: Teror sebagai Motif Krisis Moral-Demokrasi” di Manners Coffee and Society, Rabu (8 April 2026). Kegiatan ini diinisiasi oleh Bidang Perlindungan HAM dan Bidang PTKP BADKO HMI Sulsel. Kegiatan ini dihadiri sekitar 150 peserta dari berbagai elemen, di antaranya Ketua Umum BADKO HMI Sulsel, Ketua Umum KOHATI BADKO HMI Sulsel, Sekretaris Umum BADKO HMI Sulsel, jajaran ketua bidang BADKO HMI Sulsel, perwakilan HMI Cabang se-Sulsel, BEM/Presiden Mahasiswa, akademisi, jurnalis, komunitas hukum dan HAM, NGO, OKP, pegiat HAM dan demokrasi, pekerja seni, santri, serta masyarakat sipil. Turut terlibat pelaku usaha kreatif sebagai support system kegiatan, yakni Manners, Choros, Perantau, dan Audio Vision sebagai tim pendukung teknis FGD. Dalam sambutannya, Ketua Bidang Perlindungan HAM BADKO HMI Sulsel, Iwan Mazkrib, menegaskan bahwa diseminasi HAM dalam perspektif FGD ini berangkat dari narasi konstitusi yang dinilai menghadapi tantangan relevansi dalam dinamika sosial saat ini. Ia menyampaikan bahwa praktik teror merupakan bagian dari ujian negara yang mencerminkan krisis moral demokrasi, sekaligus menjadi respons atas maraknya isu teror yang dilakukan oleh oknum tertentu. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan mendorong nilai-nilai diseminasi HAM kepada publik agar demokrasi tetap berjalan secara seimbang.   “Demokrasi ibarat sistem yang hanya stabil jika seluruh elemennya bekerja seimbang. Ketika teror hadir sebagai variabel gangguan, krisis moral menjadi reaksi berantai yang sulit dikendalikan. Di titik inilah HAM berfungsi sebagai konstanta, menjaga arah agar negara tidak kehilangan gravitasi etiknya. Diseminasi HAM dan ujian negara menjadi upaya membaca ulang peta kemanusiaan di tengah turbulensi moral-demokrasi,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Bidang PTKP BADKO HMI Sulsel, Muh. Rafly Tanda, menambahkan bahwa FGD tersebut menjadi ruang keberagaman perspektif untuk membangun narasi demokrasi yang sehat serta memperkuat negara kedaulatan yang mampu menjamin perlindungan HAM. Ia menyampaikan bahwa melalui Bidang PTKP dan Perlindungan HAM BADKO HMI Sulsel, pihaknya membuka ruang komunikasi dan pengaduan terhadap berbagai isu pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat. “Tidak ada ruang bagi teror di Sulsel. FGD ini mendorong kemanusiaan untuk pulang menjenguk hak asasi masing-masing. Space of diversity. Yakin usaha sampai,” tegasnya. Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan pegiat HAM yang menyoroti kondisi demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia yang dinilai menghadapi tantangan serius. Para narasumber menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam menjaga ruang kebebasan, memperkuat supremasi sipil, serta mendorong negara agar tetap berjalan dalam koridor demokrasi substantif. Praktisi hukum Haswandy Andy Mas menegaskan bahwa masyarakat sipil merupakan pejuang HAM sekaligus instrumen utama demokrasi. Karena itu, seluruh elemen didorong untuk mengambil peran aktif dan bersuara secara kolektif dalam mengawal keadilan, termasuk terhadap berbagai kasus kekerasan terhadap aktivis. Ia menekankan bahwa keterlibatan publik menjadi kunci agar demokrasi tidak kehilangan arah dan tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Aktivis HAM perempuan Aflina Mustafainah menyoroti pentingnya kontribusi berkelanjutan dalam memperjuangkan HAM di tengah dinamika era digital yang serba cepat. Menurutnya, perubahan sosial tidak selalu terjadi secara terencana, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam setiap langkah kecil. Ia juga menegaskan bahwa perempuan harus ditempatkan sebagai aktor penting dalam demokrasi, bukan sebagai kelompok pinggiran, mengingat tubuh perempuan kerap menjadi ruang kerentanan terhadap kekerasan dan pelanggaran hak. Penguatan perspektif gender, menurutnya, menjadi bagian penting dalam memastikan demokrasi berjalan inklusif dan berkeadilan.   Direktur LBH Makassar Abdul Azis Dumpa menilai situasi demokrasi saat ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ia menyoroti meningkatnya represi terhadap masyarakat sipil, kriminalisasi aktivis, serta penggunaan hukum sebagai instrumen kekuasaan. Selain itu, kecenderungan remiliterisasi melalui pendekatan sekuritisasi dinilai membuka ruang keterlibatan militer dalam ranah sipil dan berpotensi melemahkan supremasi sipil. Dalam kondisi tersebut, ia menekankan pentingnya solidaritas luas masyarakat sipil untuk mempertahankan demokrasi, memperkuat partisipasi publik, serta menolak segala bentuk otoritarianisme. Sementara itu, Andi Muh. Aswar Darwis menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dipersempit hanya pada prosedur elektoral. Menurutnya, demokrasi berasal dari konsep demos dan kratos yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat secara berkelanjutan, bukan sekadar momentum lima tahunan. Ketika demokrasi berhenti pada voting, ruang kontrol publik melemah dan kritik berpotensi dibatasi. Ia juga menilai arah kebijakan negara belum sepenuhnya menempatkan HAM sebagai arus utama, sementara program populis lebih dominan dalam agenda politik. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendiskusikan negara secara kritis sebagai upaya menjaga kesadaran kolektif dan arah demokrasi yang berpihak pada rakyat. Para narasumber juga menegaskan bahwa masyarakat sipil berada dalam posisi rentan terhadap teror ketika praktik militerisme menguat dalam kekuasaan. Pola kekerasan, premanisme, hingga penggunaan kelompok sipil untuk menghadapi sipil lainnya dinilai sebagai ancaman terhadap kebebasan demokratis. Setiap kasus kekerasan terhadap aktivis harus dibaca sebagai persoalan politik yang mencerminkan relasi kekuasaan, bukan sekadar peristiwa kriminal biasa. Selain itu, ditegaskan bahwa hak sipil-politik dan hak ekonomi-sosial-budaya tidak dapat dipertentangkan. Kesejahteraan tanpa kebebasan berpotensi melahirkan otoritarianisme, sementara kebebasan tanpa pemenuhan kebutuhan dasar juga tidak menghadirkan keadilan. Karena itu, penguatan pendidikan publik, partisipasi masyarakat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi langkah penting dalam menjaga demokrasi yang sehat. FGD ini ditutup dengan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat sipil untuk terus membangun ruang diskursus, memperkuat solidaritas, serta menjaga nilai-nilai HAM sebagai fondasi demokrasi. Para narasumber sepakat bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh melalui kesadaran individu, keberanian kolektif, serta komitmen bersama untuk menolak segala bentuk represi dan praktik kekuasaan yang mengancam kebebasan sipil.

Bone, Daerah, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Seminar Pengusulan Calon Pahlawan Nasional La Pawawoi Raja Bone ke-31 Sukses Digelar di Bone

Bone, Daerah, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

Penulis: Andi Aso Tenritatta (Ketua Umum Historia Bone) Ruminews.id, Bone – Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone berkolaborasi dengan Historia Bone dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FIS-H), Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar Seminar Nasional Pengusulan Calon Pahlawan Nasional untuk La Pawawoi Karaeng Sigeri Raja Bone ke-31, yang berlangsung di Gedung PKK Kabupaten Bone pada 7 April 2026. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Bone dalam mendukung proses pengusulan hingga mencapai hasil maksimal. “Semoga seminar ini bukan menjadi akhir, melainkan langkah awal menuju penetapan La Pawawoi Karaeng Sigeri sebagai Pahlawan Nasional. Pemerintah Kabupaten Bone siap memberikan dukungan penuh hingga gelar tersebut terwujud,” ujarnya. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, Hj. Andi Murni Al, S.E., M.Hum., selaku penyelenggara kegiatan, turut mengapresiasi peran generasi muda, khususnya Komunitas Historia Bone sebagai inisiator dan mitra kolaborasi dalam pelaksanaan seminar ini. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam momentum Peringatan Hari Jadi Bone ke-696. “Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Bone ke-696, sekaligus mengenang perjuangan tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah Bone dan sebagai tokoh yang diteladani oleh masyarakat Bone,” tegasnya. Seminar ini menghadirkan berbagai unsur, mulai dari tokoh adat dan budaya, masyarakat, guru sejarah, akademisi, mahasiswa, hingga jajaran Pemerintah Kabupaten Bone. Sebagai inisiator kegiatan, Andi Aso Tenritatta selaku Ketua Historia Bone menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kebudayaan dan Pemerintah Kabupaten Bone atas dukungan yang diberikan. Ia juga berharap agar ke depan pemuda terus diberi ruang untuk terlibat aktif dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. “Harapan kami, pemuda terus dilibatkan dan diberikan ruang untuk berkontribusi aktif demi kemajuan Bone,” ujarnya. Adapun narasumber yang dihadirkan adalah Prof. Dr. Andi Ima Kesuma, M.Pd. selaku Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Provinsi Sulawesi Selatan. Hadir pula Guru Besar Sejarah UNM dan Ketua Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah Se- Indonesia (P3SI), Prof. Dr. Bahri., M.Pd. Serta Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Muhammad Anshori S.Tr.Sos., M.Si. Kegiatan ini juga melibatkan HMPS Pendidikan Sejarah FIS-H UNM selaku Mitra Penyelenggara. Penyelenggara berharap seminar ini terus ditindak lanjuti sampai penetapan La Pawawoi Karaeng Sigeri Raja Bone ke-31 sebagai Pahlawan Nasional.

Scroll to Top