Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pendidikan

Bone, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

DPK KEPMI Bone La Pawawoi UNM Kawal Pengusulan La Pawawoi Karaeng Sigeri sebagai Pahlawan Nasional

Tinggalkan Komentar / Bone, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Watampone, Rabu 7 April 2026, Kami turut hadir pada seminar pengusulan pahlawan nasional La Pawawoi Karaeng Sigeri Raja Bone ke-XXXI. Kegiatan tersebut di buka oleh Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M. yang dilaksanakan di Gedung PKK Kabupaten Bone pada Selasa, 7 April 2026. Pada kegiatan ini menghadirkan para narasumber, diantaranya Prof. Dr. Bahri, M.Pd (Guru Besar UNM sekaligus Dewan Penasehat DPK KEPMI Bone La Pawawoi UNM), Prof. Dr. Andi Ima Kusuma, M.Pd (Ketua TP2GD Provinsi Sulawesi Selatan) serta perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Turut hadir pula OPD kabupaten Bone, budayawan, MGMP Sejarah Indonesia, serta Perwakilan Keluarga Besar Puatta La Pawawoi Karaeng Sigeri Raja Bone Ke-XXXI. Dimana ini merupakan momentum kita sebagai Mahasiswa Kabupaten Bone untuk melihat dan meneladani sifat patriotisme, integritas dan keberanian untuk menegakkan siri na pesse demi kedaulatan tanah air, perjuangan La Pawawoi Karaeng Sigeri dalam perlawanan melawan kolonialisme Belanda pada tanggal 18 November Tahun 1905 Peristiwa Rumpa’na Bone yang tertuang dalam buku Sakke’ Rupa Sejarah dan Budaya Bone. Sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan gigih melawan kolonialisme, pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan akademisi yang hadir pada kegiatan tersebut secara resmi mendukung dan mengawal pengajuan gelar Pahlawan Nasional kepada La Pawawoi Karaeng Sigeri Raja Bone ke-31. Langkah ini diambil untuk mengabadikan nilai-nilai keberanian dan integritas yang ditunjukkan oleh beliau dalam mempertahankan kedaulatan tanah air. Historis La Pawawoi Karaeng Sigeri Raja Bone Ke-31: Beliau Lahir pada tahun 1835 dan merupakan putra Singkeru Rukka Sultan Ahmad Idris Matinroe Ri Topaccing Raja Bone Ke-29 yang memiliki visa kedaulatan. Kemudian beliau menggantikan Kakaknya We Fatimah Banri Sultanah Fatimah Matinroe Ri Bolamparenna Ratu Bone Ke-30 yang wafat pada 17 Februari 1895 menjadi Mangkau (Raja) dan dilantik pada 1 Agustus 1895 Di Bone. Selama masa kepemimpinannya, beliau dikenal sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat sebelum akhirnya terjun ke medan laga untuk melawan agresi militer Belanda yang mencoba menguasai jalur perdagangan di Sulawesi Selatan. La Pawawoi Karaeng Sigeri Raja Bone Ke-31 pada tahun 1895–1905. Dikenal sebagai sosok pemimpin yang teguh dan tidak kenal kompromi terhadap intervensi kolonian belanda pada saat itu. Puncak perjuangannya terjadi pada Peristiwa Rumpa’na Bone pada tahun 1905, di mana beliau memimpin rakyat Bone dalam pertempuran sengit melawan ekspedisi militer Belanda. Kita bisa melihat bagaimana Perjuangan Puatta La Pawawoi Karaeng Sigeri. Kegigihan Melawan Penjajah, Beliau menolak keras pembaruan Korte Verklaring (Perjanjian Pendek) yang diajukan Belanda karena dianggap merugikan martabat dan kedaulatan Kerajaan Bone. Kepemimpinan di Medan Perang, meskipun memiliki keterbatasan persenjataan dibandingkan pasukan KNIL, beliau bersama putranya, Besse Kajuara dan Andi Mappanyukki, tetap memimpin perlawanan gerilya yang merepotkan pasukan kolonial. Keteguhan dalam Pengasingan : Setelah tertangkap, beliau diasingkan ke Bandung (Jawa Barat) pada tahun 1905 hingga wafatnya pada 1911. Pengasingan ini tidak sedikit pun melunturkan martabatnya sebagai simbol perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Kami segenap keluarga besar DPK KEPMI Bone La Pawawoi UNM mengharapkan Pengusulan ini bukan sekadar mengejar status formal, melainkan upaya menjaga ingatan kolektif bangsa akan nilai-nilai Ade’ Pangadereng dan semangat pantang menyerah. La Pawawoi Karaeng Sigeri adalah representasi dari karakter pemimpin yang menempatkan kehormatan bangsa di atas kepentingan pribadi,” ujar perwakilan panitia pengusul. Saat ini, tahapan pengusulan dokumen pendukung yang meliputi narasumber sejarah, naskah akademik, hingga bukti autentik perjuangan telah disusun melalui seminar daerah. Dukungan terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan mahasiswa, budayawan, hingga pemerintah pusat. Melalui momentum ini, diharapkan generasi muda dapat menyerap semangat patriotisme La Pawawoi Karaeng Sigeri, khususnya dalam menjaga nilai-nilai keadilan dan etika kepemimpinan di era modern. “Mabbulo sipeppa, mallilu’ sipakainge, mali’ siparappe, rebba sipatokkong” 🚀 Kunjungi juga linimasa kami: 📽 Youtube : La Pawawoi Bone UNM 📸 Instagram : lapawawoiboneunm 📩 Email : dpkkepmibonelapawawoiunm1994@gmail.com 📱Tiktok : lapawawoiboneunm . . #lapawawoiboneunm #tetapjayadalamtantangan

Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

PJJ Pasca-Pandemi: Adaptasi atau Pengulangan Kesalahan?

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, Makassar – Pembelajaran jarak jauh (PJJ) kembali menjadi wacana dalam kebijakan pendidikan tinggi nasional. Dalam merespons dinamika energi global akibat konflik di Timur Tengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 yang mengatur penerapan PJJ bagi mahasiswa semester 5 ke atas. Kebijakan ini disebut tidak berlaku untuk semua program studi, melainkan disesuaikan dengan kesiapan, karakteristik keilmuan, serta capaian pembelajaran. Secara normatif, pendekatan ini tampak fleksibel. Namun, di lapangan, kebijakan tersebut justru memantik kritik luas dari kalangan mahasiswa. Penetapan semester lima sebagai sasaran utama PJJ menjadi salah satu persoalan krusial. Pada fase ini, mahasiswa mulai mengintegrasikan teori ke dalam pemodelan tingkat lanjut, studi kasus nyata, hingga penyusunan tugas akhir. Proses tersebut menuntut interaksi intensif, diskusi mendalam, serta dialektika yang kuat antara mahasiswa dan dosen. Dalam konteks ini, PJJ dinilai berpotensi mereduksi ruang interaksi tersebut. Pembelajaran yang seharusnya berlangsung secara langsung dan dinamis berisiko berubah menjadi proses yang kaku dan terbatas. Dampaknya bukan hanya pada pemahaman akademik, tetapi juga pada kualitas proses berpikir mahasiswa. Asrul menilai bahwa penerapan PJJ pada fase ini tidak hanya berdampak pada aspek akademik, tetapi juga pada perkembangan sosial mahasiswa. *“Kondisi ini berpotensi membuat mahasiswa lulus begitu saja tanpa matang secara sosialnya. PJJ bukan mendorong kemandirian akademik, tetapi bisa menjadi bentuk penelantaran akademik,”* ujarnya. Pengalaman selama pandemi COVID-19 memperkuat kekhawatiran tersebut. Evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ sebelumnya menunjukkan masih adanya ketimpangan fasilitas di kalangan mahasiswa, mulai dari keterbatasan laptop, akses wifi, hingga kuota internet. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat masih adanya kesenjangan akses internet antarwilayah di Indonesia. Dalam kondisi ini, penerapan PJJ berpotensi mendiskriminasi mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan menyediakan fasilitas belajar secara mandiri. Alih-alih memperluas akses pendidikan, kebijakan ini justru dapat memperdalam ketimpangan. Selain itu, aspek evaluasi pembelajaran daring juga menjadi sorotan. Sistem penilaian dalam PJJ dinilai memiliki celah yang rentan terhadap manipulasi. Jika tidak diawasi secara ketat, hal ini berpotensi menurunkan standar akademik. *“PJJ berpotensi menormalisasi penurunan kualitas akademik atas nama efisiensi,”* lanjut Asrul. Persoalan lain yang muncul adalah terkait transparansi penggunaan uang kuliah tunggal (UKT). Mahasiswa mempertanyakan relevansi biaya pendidikan yang tetap dibayarkan secara penuh, sementara aktivitas pembelajaran tidak lagi berlangsung secara langsung di kampus. Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa tidak semua mata kuliah akan diberlakukan PJJ, terutama yang membutuhkan praktikum dan interaksi intensif. Namun, implementasi kebijakan ini tetap membutuhkan pengawasan yang ketat agar tidak menyimpang dari tujuan awalnya. Lebih jauh, dampak PJJ tidak hanya terbatas pada ruang akademik. Dalam kehidupan kampus, penerapan PJJ juga berpotensi melahirkan krisis dalam organisasi kemahasiswaan. Aktivitas organisasi yang bergantung pada interaksi langsung, kaderisasi, dan diskusi kolektif berisiko mengalami stagnasi. Pengalaman pandemi menunjukkan bahwa banyak organisasi mahasiswa mengalami penurunan partisipasi dan kesulitan menjalankan program kerja. Jika kondisi ini kembali terjadi, maka kampus tidak hanya kehilangan dinamika organisasinya, tetapi juga kehilangan salah satu pilar penting dalam pembentukan kepemimpinan dan daya kritis mahasiswa. Pada akhirnya, kebijakan PJJ tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar pendidikan: keadilan, aksesibilitas, dan kualitas. Pengalaman pandemi seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar fase yang dilalui tanpa pembelajaran. Jika PJJ kembali diterapkan tanpa perbaikan yang signifikan, maka kebijakan ini berisiko menjadi pengulangan kesalahan. Lebih dari itu, ia dapat melahirkan krisis ganda: penurunan kualitas pembelajaran dan melemahnya kehidupan organisasi mahasiswa. Pendidikan tidak cukup hanya berjalan. Ia harus memastikan setiap mahasiswa belajar secara utuh dan tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara intelektual dan sosial. Tanpa itu, setiap kebijakan akan selalu berjarak dari realitas yang seharusnya ia jawab.

Badan Gizi Nasional, Bantaeng, Daerah, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized

FPAM Bantaeng Sorot Korwil MBG, Desak BGN dan DLH Bongkar Dugaan Pembiaran Skandal IPAL Ilegal

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Bantaeng, Daerah, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized /

ruminews.id, Bantaeng – Sesuai dengan hasil investigasi di lapangan menunjukkan kondisi yang tidak bisa lagi ditutupi dengan narasi normatif. Dari 18 dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Bantaeng, hanya 4 dapur yang benar-benar memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sisanya, sebanyak 14 dapur, diduga hanya mengandalkan bak kontrol sederhana tanpa sistem pengolahan limbah yang layak namun tetap diizinkan beroperasi. Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Ini adalah bentuk pembiaran yang sistematis. Penggunaan bak kontrol jelas tidak dapat disamakan dengan IPAL yang memenuhi standar teknologi pengolahan limbah domestik. Praktik ini secara terang-terangan melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2760 Tahun 2025 yang mewajibkan setiap kegiatan usaha, termasuk satuan pelayanan pemenuhan gizi, untuk mengolah limbah hingga memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Fakta bahwa 14 dapur tetap beroperasi menunjukkan bahwa aturan tersebut seolah hanya menjadi dokumen formal tanpa implementasi nyata. Lebih parah lagi, aturan dari Badan Gizi Nasional (BGN) secara tegas melarang operasional dapur MBG yang belum memenuhi standar kelayakan, termasuk ketersediaan IPAL. Namun yang terjadi di Bantaeng justru sebaliknya: dapur yang tidak layak tetap berjalan, sementara penindakan terkesan selektif. Di titik inilah dugaan kongkalikong menjadi sulit untuk diabaikan. Kebijakan suspend yang seharusnya menjadi instrumen penegakan aturan justru dipertanyakan integritasnya. Mengapa dapur yang jelas tidak memenuhi standar IPAL tetap dibiarkan? Siapa yang melindungi mereka? Dan atas dasar apa keputusan-keputusan tersebut diambil? Indikasi kuat mengarah pada adanya relasi tidak sehat antara oknum politisi dengan korwil MBG. Dugaan ini bukan tanpa dasar ketimpangan penegakan aturan adalah bukti paling nyata. Ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka publik berhak curiga bahwa ada kepentingan yang bermain di balik layar. Ketua FPAM Bantaeng mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG di wilayah ini. Tidak boleh ada lagi kompromi terhadap pelanggaran yang berpotensi merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kami menyatakan sikap akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai agen sosial sebab yang terjadi bukan hanya pelanggaran lingkungan, tetapi juga degradasi moral dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Limbah yang tidak diolah dengan baik bukan hanya mencemari lingkungan, tetapi juga menjadi simbol rusaknya sistem pengawasan.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan, Uncategorized

Dukungan Penuh Mengalir: Demisioner Ketua Umum HMI Koorkom UNM Tegaskan Prof. Juhanis Figur Tepat untuk FIKK UNM”

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar — Dalam merespons dinamika kepemimpinan di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) Universitas Negeri Makassar (UNM), Demisioner Ketua Umum HMI Korkom UNM periode 2023–2024 menyampaikan sikap terbuka dengan memberikan dukungan kepada Prof. Juhanis sebagai calon Dekan FIKK UNM. Dukungan ini disampaikan dalam kerangka pertimbangan yang tidak semata bersifat administratif, melainkan berpijak pada aspek etika kepemimpinan dan kapasitas intelektual yang dinilai menjadi fondasi penting dalam mengelola institusi akademik. Ihwal Anhar, yang akrab disapa Jhoker, menegaskan bahwa kepemimpinan di lingkungan kampus tidak cukup hanya diukur dari kemampuan teknokratis, tetapi juga dari integritas moral dan kedalaman berpikir. “Kampus adalah ruang etik dan intelektual. Karena itu, kepemimpinan di dalamnya harus mencerminkan keduanya. Kami melihat Prof. Juhanis memiliki keseimbangan antara integritas personal dan kapasitas akademik,” ujar Jhoker. Menurutnya, FIKK UNM ke depan membutuhkan figur yang tidak hanya mampu menjaga stabilitas kelembagaan, tetapi juga mendorong lahirnya gagasan-gagasan progresif yang berbasis pada tradisi keilmuan. Dalam konteks tersebut, rekam jejak akademik dan pengalaman Prof. Juhanis dinilai relevan dengan kebutuhan tersebut. Lebih lanjut, Jhoker menekankan bahwa dukungan ini merupakan bentuk tanggung jawab intelektual, bukan sekadar preferensi personal. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam seluruh proses dinamika kepemimpinan di kampus. “Kita perlu memastikan bahwa proses ini tetap berada dalam koridor akademik yang sehat—menghargai gagasan, menjunjung etika, dan menghindari polarisasi yang tidak produktif,” tambahnya. Dengan demikian, dukungan terhadap Prof. Juhanis diposisikan sebagai bagian dari ikhtiar kolektif untuk mendorong kepemimpinan yang berorientasi pada nilai, gagasan, dan kemajuan institusi secara berkelanjutan. “Yang kita dorong bukan hanya figur, tetapi kualitas kepemimpinan yang berakar pada etika dan intelektualitas. Itu yang kami yakini ada pada Prof. Juhanis,” tutup Jhoker.

Enrekang, Kesehatan, Pemuda, Pendidikan

Mahasiswa Universitas Hasanuddin Laksanakan Program Pemberian Vitamin untuk Dukung Kesehatan Sapi Perah di Enrekang

Tinggalkan Komentar / Enrekang, Kesehatan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Enrekang – Mahasiswa Universitas Hasanuddin melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program pemberian vitamin B kompleks pada ternak sapi perah di Dusun Padang Malua dan Dusun Lekkong, Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari program Bina Desa dalam Mata Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat, dengan tujuan mendukung kesehatan ternak serta membantu meningkatkan produksi susu sapi perah milik peternak setempat. Program ini dilaksanakan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi kondisi peternakan, memahami kendala yang dihadapi peternak, serta memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di Desa Pinang, usaha sapi perah menjadi salah satu penunjang ekonomi warga karena susu yang dihasilkan tidak hanya dijual dalam bentuk segar, tetapi juga diolah menjadi produk khas daerah, yaitu dangke. Namun, produksi susu ternak masih dinilai belum optimal sehingga diperlukan upaya pendampingan, salah satunya melalui pemberian vitamin untuk menunjang kesehatan dan produktivitas ternak. Sebagai bentuk solusi, mahasiswa memberikan vitamin B kompleks pada sapi perah milik peternak. Vitamin ini diharapkan dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh, memperbaiki nafsu makan, serta menjaga daya tahan tubuh ternak agar tetap sehat dan produktif. Dengan kondisi ternak yang lebih baik, produksi susu diharapkan meningkat dan dapat mendukung keberlanjutan usaha peternakan masyarakat di wilayah tersebut. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada 8–9 Januari 2026 secara langsung di kandang sapi perah peternak. Rangkaian kegiatan diawali dengan observasi lapangan, kemudian dilanjutkan dengan edukasi melalui leaflet, serta pendampingan langsung dalam praktik pemberian vitamin kepada ternak sesuai dosis yang dianjurkan. Melalui metode ini, peternak tidak hanya menerima informasi secara teori, tetapi juga memperoleh contoh praktik yang dapat diterapkan secara langsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peternak memperoleh tambahan pemahaman mengenai pentingnya vitamin dalam mendukung kesehatan dan produksi susu sapi perah. Selain itu, leaflet yang dibagikan diharapkan dapat menjadi media informasi berkelanjutan bagi peternak dalam menerapkan manajemen pemeliharaan yang lebih baik. Program ini menjadi langkah awal dalam mendorong peningkatan produksi susu serta nilai tambah hasil olahan susu di Desa Pinang.

Nasional, Pemuda, Pendidikan

Bedah Booklet “Kontemplasi Laki-laki”: Mengurai Patriarki dari Sudut Pandang yang Jarang Dibahas

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Pendidikan /

Ruminews.id, Yogyakarta – Diskursus tentang kesetaraan gender di Indonesia umumnya berfokus pada pengalaman perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak sistem patriarki. Namun, perspektif berbeda diangkat dalam diskusi peluncuran booklet terbitan Suara Setara yang berjudul “Kontemplasi Laki-laki: Mengungkap Keresahan Laki-laki pada Budaya Patriarki”, yang digagas dalam program Setara Berdaya Akademi oleh Nahasea. Diskusi yang diselenggarakan pada 11 Maret 2026 lalu ini dipandu oleh Iman yang juga merupakan peserta Setara Berdaya Academy dan menghadirkan penulis booklet, Muhammad Rinci Takwa. Dalam pemaparannya, Rinci menjelaskan bahwa booklet ini berangkat dari keresahan mendasar: patriarki tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga laki-laki—meskipun dalam relasi kuasa, laki-laki tetap berada pada posisi dominan. Ia menegaskan bahwa kesadaran ini penting untuk membuka ruang refleksi yang lebih jujur bagi laki-laki., “Patriarki itu tidak disadari oleh laki-laki bahwa itu merugikan mereka juga. Nah, ini saya coba angkat agar laki-laki bisa merefleksikan diri,” ujar Rinci. Booklet tersebut disusun berdasarkan dua metode utama, yakni survei daring yang menjaring responden lintas daerah serta sesi diskusi reflektif (intimate session) yang melibatkan sepuluh laki-laki dari berbagai latar belakang. Pendekatan ini membuat isi booklet tidak hanya berbasis data, tetapi juga pengalaman personal yang dekat dengan realitas sehari-hari. Salah satu temuan menarik dalam booklet tersebut menunjukkan bahwa laki-laki juga menghadapi tekanan sosial yang kuat dalam mengekspresikan emosi. Dalam diskusi, Iman menyoroti data bahwa sekitar 70 persen laki-laki mengalami stereotip negatif terkait ekspresi emosional, seperti menangis atau menunjukkan kerentanan. Fenomena ini memperkuat anggapan bahwa konstruksi maskulinitas yang kaku justru membatasi ruang kemanusiaan laki-laki itu sendiri. Dalam booklet Kontemplasi Laki-laki, hal ini dijelaskan sebagai bagian dari norma patriarkal yang menuntut laki-laki untuk selalu kuat, rasional, dan dominan. Padahal, tuntutan tersebut kerap menjadi beban psikologis yang tidak terlihat. Rinci menambahkan bahwa tujuan utama penyusunan booklet ini bukan untuk menegasikan ketimpangan yang dialami perempuan, melainkan untuk melengkapi perspektif dalam upaya mencapai kesetaraan gender. “Tidak mungkin laki-laki tidak berubah, perempuan bisa berubah. Ketika laki-laki mulai mengerti kesetaraan gender, maka kondisi bagi perempuan juga akan menjadi lebih baik,” jelasnya. Sebagai moderator diskusi, Iman juga memberikan refleksi kritis terhadap isi booklet tersebut. Ia menilai pendekatan yang digunakan cukup relevan untuk menjembatani kesalahpahaman yang selama ini berkembang di masyarakat, terutama anggapan bahwa isu kesetaraan gender identik dengan agenda Barat atau hanya berfokus pada perempuan. Menurutnya, penting untuk membuka ruang dialog yang lebih inklusif agar laki-laki tidak merasa teralienasi dalam diskursus ini. Ia juga menekankan bahwa pengakuan atas kerugian yang dialami laki-laki dalam sistem patriarki tidak boleh mengaburkan fakta bahwa perempuan dan kelompok gender lainnya tetap mengalami penindasan yang lebih sistemik. Dengan demikian, pendekatan reflektif seperti yang ditawarkan dalam booklet ini dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kesadaran bersama tanpa menciptakan polarisasi baru dalam isu gender. Dalam diskusi tersebut, Rinci juga menggarisbawahi pentingnya refleksi diri secara jujur bagi laki-laki. Menurutnya, proses ini tidak mudah karena menyangkut pembongkaran identitas yang telah dibentuk sejak kecil oleh budaya dan lingkungan. “Kadang laki-laki tidak menyadari bahwa dia berada dalam sistem patriarki… padahal ada banyak kerugian yang dia alami,” katanya. Booklet ini juga mengangkat temuan lain yang tak kalah penting, yakni fenomena “beban ganda” pada laki-laki. Berdasarkan survei, sekitar 39 persen responden laki-laki mengaku mengalami tekanan untuk menyeimbangkan peran di ranah publik dan domestik. Ini menunjukkan adanya pergeseran peran, sekaligus tantangan baru dalam mendefinisikan maskulinitas yang lebih setara. Namun, alih-alih menawarkan solusi besar yang abstrak, booklet ini justru menekankan pentingnya langkah-langkah kecil yang konsisten. Pendekatan ini dinilai lebih realistis dalam mendorong perubahan perilaku sehari-hari. “Langkah kecil itu justru yang membuat perubahan menjadi konsisten. Mudah dilakukan dan bisa diulang,” ujar Rinci. Secara konseptual, booklet Kontemplasi Laki-laki juga berupaya mengubah cara pandang masyarakat terhadap laki-laki. Selama ini, laki-laki sering diposisikan sebagai simbol kekuatan semata, yang tidak boleh menunjukkan kelemahan. Padahal, perspektif tersebut justru mempersempit ruang ekspresi dan memperkuat siklus patriarki. Rinci menekankan bahwa perubahan tidak hanya harus datang dari individu laki-laki, tetapi juga dari lingkungan sosial yang lebih luas. Masyarakat perlu berhenti menghakimi laki-laki yang mencoba keluar dari norma maskulinitas tradisional. Di sisi lain, diskusi ini juga menegaskan bahwa perjuangan kesetaraan gender tidak bisa dilakukan secara parsial. Transformasi harus melibatkan semua pihak, termasuk laki-laki sebagai bagian dari sistem yang selama ini dianggap diuntungkan. Dengan format yang ringkas dan mudah diakses, booklet ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat luas untuk memahami isu kesetaraan gender secara lebih inklusif. Tidak hanya sebagai bacaan reflektif, tetapi juga sebagai panduan praktis untuk memulai perubahan dari hal-hal sederhana.

Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Psikologi Perempuan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Edha Angriani – Peserta LKK HMI Cabang Barru ruminews.id – Psikologi perempuan adalah wilayah yang kaya, kompleks, dan sering kali disalahpahami karena terlalu lama dilihat melalui kacamata umum yang belum tentu merepresentasikan pengalaman perempuan secara utuh. Menurut saya, memahami psikologi perempuan berarti memahami bagaimana emosi, identitas, dan relasi terbentuk dari interaksi antara faktor biologis, pengalaman personal, serta tekanan sosial yang khas. Perempuan cenderung memiliki kedalaman emosional yang kuat, bukan dalam arti “lebih emosional” secara stereotip, tetapi lebih terlatih dalam mengenali, mengolah, dan mengekspresikan perasaan. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pola asuh dan ekspektasi sosial yang sejak dini mendorong perempuan untuk peka, peduli, dan menjaga hubungan. Akibatnya, banyak perempuan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, terutama dalam membaca situasi sosial dan membangun koneksi interpersonal. Namun, di balik kekuatan itu, ada sisi rentan yang sering terabaikan. Perempuan kerap menghadapi tuntutan yang berlapis: menjadi individu yang mandiri, sekaligus tetap memenuhi ekspektasi tradisional seperti merawat, mengalah, atau menjaga keharmonisan. Tekanan ini bisa menimbulkan konflik batin, rasa bersalah, atau kecemasan ketika merasa tidak mampu memenuhi semua peran tersebut secara sempurna. Menariknya, justru dari kompleksitas itu muncul ketahanan psikologis yang kuat. Banyak perempuan mampu beradaptasi, bertahan, bahkan berkembang dalam situasi yang penuh tekanan. Mereka sering menjadikan relasi, dukungan sosial, dan makna hidup sebagai sumber kekuatan, bukan sekadar pencapaian individual. Dalam pandangan saya, penting untuk tidak lagi melihat psikologi perempuan sebagai sesuatu yang “lebih lemah” atau “terlalu emosional”, tetapi sebagai bentuk kecerdasan yang berbeda—yang berakar pada empati, koneksi, dan kemampuan memahami nuansa kehidupan. Ketika ruang untuk menjadi diri sendiri semakin terbuka, perempuan memiliki potensi besar untuk berkembang secara psikologis tanpa harus terjebak dalam batasan stereotip. Kesimpulannya, psikologi perempuan bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang bagaimana perempuan menavigasi dunia dengan kompleksitas emosi, tuntutan sosial, dan kekuatan batin yang sering kali tidak terlihat namun sangat mendalam.

Barru, Pemuda, Pendidikan, Uncategorized

KOHATI HMI Cabang Gowa Raya Susun Road MAP Gerakan Perempuan Progresif dan Kontekstual

Tinggalkan Komentar / Barru, Pemuda, Pendidikan, Uncategorized /

ruminews.id, Barru – Langkah KOHATI di bawah HMI Cabang Gowa Raya dalam menyusun road map gerakan perempuan progresif dan kontekstual merupakan sebuah langkah yang tidak hanya strategis, tetapi juga mencerminkan adanya kesadaran ideologis dan organisatoris yang semakin matang. Ini menunjukkan bahwa arah gerakan perempuan di tubuh organisasi tidak lagi berjalan secara sporadis atau sekadar memenuhi rutinitas kegiatan, melainkan mulai dirancang secara sistematis dengan orientasi jangka panjang yang jelas. Dalam konteks gerakan mahasiswa dan perempuan hari ini, penggunaan istilah “progresif” bukan sekadar label, tetapi mengandung konsekuensi berpikir dan bertindak yang lebih berani. Artinya, KOHATI mencoba mendorong kadernya untuk tidak hanya berada pada wilayah wacana normatif tentang perempuan, tetapi juga masuk ke dalam ruang-ruang kritis yang menyentuh persoalan struktural, seperti ketimpangan akses pendidikan, marginalisasi ekonomi, kekerasan berbasis gender, hingga minimnya representasi perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Sikap progresif ini juga menuntut adanya keberanian untuk melakukan refleksi internal, termasuk mengkritisi budaya organisasi sendiri jika masih terdapat praktik yang tidak adil atau belum sensitif gender. Di sisi lain, penekanan pada aspek “kontekstual” menjadi sangat penting agar arah gerakan yang dibangun tidak tercerabut dari realitas sosial yang dihadapi. Gowa Raya memiliki dinamika sosial, budaya, dan keagamaan yang khas, sehingga pendekatan gerakan perempuan tidak bisa disamakan dengan wilayah lain. Dengan pendekatan kontekstual, road map yang disusun diharapkan mampu membaca kebutuhan riil perempuan di tingkat lokal, memahami tantangan yang mereka hadapi, serta merumuskan strategi gerakan yang relevan dan aplikatif. Ini juga menjadi upaya untuk menjembatani antara gagasan besar gerakan perempuan dengan realitas keseharian masyarakat, sehingga gerakan tidak terkesan elitis atau jauh dari akar sosialnya. Namun demikian, tantangan terbesar dari penyusunan road map ini justru terletak pada tahap implementasi. Tidak sedikit organisasi yang mampu merumuskan dokumen perencanaan yang baik, tetapi gagal dalam menerjemahkannya menjadi gerakan nyata yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan road map harus benar-benar dijadikan sebagai pedoman operasional yang mengikat, bukan hanya sebagai produk intelektual yang berhenti di forum-forum diskusi. Dibutuhkan konsistensi, disiplin organisasi, serta mekanisme evaluasi yang jelas agar setiap program yang dijalankan tetap berada dalam koridor yang telah dirumuskan. Selain itu, kesiapan sumber daya kader juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Gerakan perempuan yang progresif dan kontekstual menuntut kader yang tidak hanya aktif secara organisatoris, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual, kepekaan sosial, serta kemampuan analisis yang baik. Kader harus mampu membaca realitas secara kritis, membangun narasi yang kuat, serta terlibat langsung dalam advokasi maupun pemberdayaan di tengah masyarakat. Tanpa itu, road map hanya akan menjadi konsep yang sulit diwujudkan secara konkret. Lebih jauh lagi, penting bagi KOHATI untuk membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak di luar organisasi, baik itu komunitas perempuan, lembaga swadaya masyarakat, maupun institusi lainnya. Kolaborasi ini akan memperkuat gerakan, memperluas jangkauan, serta memperkaya perspektif dalam merespons isu-isu perempuan yang semakin kompleks. Dengan demikian, gerakan yang dibangun tidak bersifat eksklusif, tetapi mampu menjadi bagian dari upaya kolektif dalam mendorong perubahan sosial yang lebih luas. Secara keseluruhan, saya melihat bahwa penyusunan road map ini adalah fondasi penting yang dapat menentukan arah gerakan perempuan ke depan. Ini adalah momentum bagi KOHATI Cabang Gowa Raya untuk menegaskan perannya tidak hanya sebagai pelengkap dalam struktur organisasi, tetapi sebagai motor penggerak perubahan yang memiliki visi, strategi, dan keberpihakan yang jelas. Jika dijalankan dengan komitmen yang kuat dan konsistensi yang terjaga, maka road map ini bukan hanya akan berdampak pada penguatan internal organisasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kemajuan perempuan di tengah masyarakat.

Makassar, Pemuda, Pendidikan

Pentas Seni PPNJ: Wadah Ekspresi dan Dakwah Kreatif Generasi Muda

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 5 April 2026 – Suasana meriah dengan panggung megah dan antusiasme ribuan penonton mewarnai kegiatan tahunan Pentas Seni Santri yang digelar di Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah (PPNJ) Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada Sabtu malam (05/04/2026). Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi para santri untuk mengekspresikan bakat dan kreativitas di berbagai bidang seni, sekaligus menghadirkan seni sebagai medium alternatif dakwah yang komunikatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Mengusung tema “Harmoni dalam Perbedaan, Mewujudkan Generasi Islami Kreatif dan Inovatif”, pentas seni tersebut menampilkan beragam pertunjukan, mulai dari tari tradisional, nyanyian Islami, teater, modern dance, hingga pembacaan puisi. Ragam penampilan ini berhasil memukau para penonton yang hadir dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, tenaga pendidik, hingga masyarakat umum. Acara ini turut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, di antaranya Bupati Luwu Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Luwu Timur, Dr. Ramadhan Pirade, M.Si., Anggota DPRD Luwu Timur daerah pemilihan Wotu–Burau, Harisal dan Muh. Nur, sejumlah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), camat se-Kabupaten Luwu Timur, serta para kepala desa di Kecamatan Burau. ‎Dalam sambutannya, Sekda Luwu Timur menyampaikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai pentas seni ini sebagai bukti nyata kreativitas santri yang patut mendapat perhatian lebih luas. “Luar biasa pentas ini, kita harus viralkan di media sosial. Ini untuk membuktikan bahwa kampung kita memiliki potensi yang luar biasa,” ujar Ramadhan Pirade. Sekda juga membacakan sambutan Bupati Luwu Timur, Irwan Bahri Syam (IBAS), yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa kegiatan yang digagas oleh PPNJ merupakan bentuk dakwah melalui pendekatan seni dan budaya. “Budaya dan kesenian adalah jantung peradaban bangsa. Nilai-nilai Islam yang luhur berpadu dengan kebudayaan lokal harus terus dikembangkan. Seni dan budaya harus menjadi media dakwah yang mampu menjangkau masyarakat luas,” demikian kutipan sambutan Bupati. Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah, Nurchalis Azis R., Lc., M.Pd., menegaskan bahwa Pentas Seni Santri merupakan ruang positif dalam mengarahkan energi generasi muda ke arah yang konstruktif. “Pentas seni santri harus terus didukung sebagai wadah yang mengarahkan potensi anak muda ke hal-hal positif. Ini juga menjadi sarana dakwah bahwa anggapan pesantren kumuh dan tertinggal di era digital adalah keliru,” ujarnya. ‎Ia juga menambahkan bahwa santri masa kini memiliki daya saing yang tidak kalah dengan generasi di luar pesantren, termasuk dalam bidang seni dan kreativitas. ‎“Santri hari ini mampu bersaing, bahkan unggul dalam kreativitas. Pesantren bukan untuk dijauhi, melainkan dirangkul bersama dalam menjaga masa depan generasi umat,” tegasnya. Salah satu penampilan yang paling mencuri perhatian adalah drama musikal bertema kehidupan sehari-hari santri. Dengan alur cerita yang menyentuh dan akting yang kuat, pertunjukan tersebut sukses mengundang tepuk tangan meriah dari penonton. ‎Selain itu, penampilan tari tradisional yang dikemas secara modern turut menjadi daya tarik tersendiri karena mampu mengangkat nilai-nilai budaya lokal dalam balutan yang lebih segar dan kontekstual. ‎Melalui kegiatan ini, diharapkan Pentas Seni Santri dapat terus menjadi agenda rutin yang tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga ruang pembinaan karakter, ekspresi kreatif, serta penguatan nilai-nilai dakwah di kalangan generasi muda.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Bupati Gowa Dorong Konsolidasi Organisasi dan Penguatan Peran Sosial FKPPI

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa mendorong penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan melalui Musyawarah Cabang X FKPPI Kabupaten Gowa yang berlangsung di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Sabtu (4/4). Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi internal sekaligus penguatan posisi organisasi dalam mendukung stabilitas daerah dan agenda pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Bupati Gowa, Husniah Talenrang, menekankan bahwa forum ini memiliki fungsi strategis dalam memastikan arah gerak organisasi tetap relevan dengan kebutuhan daerah. Ia melihat FKPPI memiliki basis nilai yang kuat dan dapat berkontribusi dalam menjaga kohesi sosial. “Kabupaten Gowa membutuhkan energi persatuan. Organisasi seperti FKPPI diharapkan menghadirkan kader yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mampu menjaga ruang publik tetap kondusif,” ujar Talenrang. Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya relasi yang konstruktif antara pemerintah daerah dan organisasi. Pemerintah membuka ruang kolaborasi, namun tetap menempatkan independensi organisasi sebagai prasyarat penting dalam menjaga kualitas kontribusi. “Kami membuka ruang kemitraan yang luas. Namun organisasi juga perlu menjaga sikap kritis dan integritas agar mampu memberi masukan yang berbasis kepentingan publik,” lanjutnya. Dalam konteks dinamika internal organisasi, Bupati Gowa juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas pasca proses musyawarah. Perbedaan pilihan dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang harus dikelola dengan kedewasaan. “Soliditas organisasi menjadi faktor kunci. Siapapun yang terpilih harus didukung bersama, sementara seluruh kader tetap menjadi kekuatan kolektif yang produktif bagi masyarakat,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua FKPPI Sulawesi Selatan, Iskandar Lathief, menilai Muscab ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten serta memastikan kesinambungan kepemimpinan yang adaptif terhadap tantangan daerah. “Muscab harus menghasilkan kepemimpinan yang mampu menjaga soliditas internal sekaligus memperkuat kontribusi nyata organisasi di tengah masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan daerah,” ujarnya. Melalui Muscab ini, diharapkan lahir kepemimpinan yang mampu mengarahkan organisasi pada peran yang lebih konkret, baik dalam menjaga stabilitas sosial maupun dalam mendukung program pembangunan daerah secara berkelanjutan. Turut hadir, Dandim 1409/Gowa, Letkol Inf. Heri Kuswanto, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Gowa, Alim Bahri, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis. (PS)

Scroll to Top