ruminews.id – Makassar, 09 Oktober 2025 — Kehadiran Menteri Kehutanan RI dalam Agenda Silaturahmi Regional KAHMI se-Sulawesi di Hotel Aryaduta Makassar disambut kritik tajam dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan.
Menurut Iwan Mazkrib, Ketua Bidang Perlindungan HAM Badko HMI Sulsel, langkah Menteri Kehutanan hadir di hotel mewah justru menunjukkan jarak moral birokrasi dengan realitas rakyat dan hutan yang kini berada dalam kondisi darurat.
Kerusakan hutan di Sulsel bukan sekadar soal pohon tumbang, tapi soal hidup manusia yang terancam. Apa urgensi kedatangan Menteri Kehutanan ke ruangan ber-AC di Makassar? Turun ke lapangan, temui masyarakat, lihat langsung kondisi hutan dan bagaimana dampaknya. Ataukah pak menteri hanya datang secara pribadi, tanpa fasilitas negara? Coba dikroscek!” ujarnya.
Badko HMI Sulsel menilai situasi kehutanan di Sulawesi Selatan sudah masuk kategori darurat ekologis dan kemanusiaan, dengan lebih dari 400 ribu hektare kawasan hutan berstatus kritis dan ratusan hektare terbakar dalam dua tahun terakhir di Luwu Timur, Enrekang, Bone, dan Bulukumba. Belum lagi konflik tenurial dan alih fungsi Kawasan Hutan, terjadi perambahan, alih fungsi lahan, klaim masyarakat terhadap lahan hutan terjadi tanpa izin yang sah. Lahan kritis dan penurunan fungsi hutan. Akibat penegakan hukum yang tidak menyeluruh.
Ketika air bersih sulit didapat, longsor dan banjir makin sering terjadi, itu bukan semata bencana alam itu bukti pelanggaran hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945,. Kan jelas aturannya, sikap kementerian juga harus tegas.” lanjutnya.
Badko HMI Sulsel menegaskan, negara tidak boleh diam. Diamnya negara di tengah kerusakan hutan adalah bentuk kejahatan struktural terhadap rakyat. Kehadiran Menteri Kehutanan di Makassar seharusnya membawa solusi konkret, bukan hanya tampil seremonial.
10 Catatan Kritis Badko HMI Sulsel untuk Kementerian Kehutanan RI
- Evaluasi secara tegas seluruh struktur dan kebijakan Kementerian Kehutanan hingga tingkat desa, jangan hanya administratif, tapi berbasis kondisi ekologis faktual.
- Transparansikan data izin dan konflik kehutanan agar publik dapat menilai siapa perusak dan siapa yang dilindungi.
- Audit alih fungsi kawasan hutan yang melanggar tata ruang dan merusak daya dukung lingkungan hidup.
- Tegakkan hukum ekologis terhadap pelaku deforestasi, ilegal logging, dan tambang destruktif tanpa pandang bulu.
- Pulihkan lahan kritis secara ilmiah dan ekologis, bukan proyek politis jangka pendek.
- Perkuat hak masyarakat adat dan lokal sebagai subjek utama pengelolaan dan penjaga hutan.
- Buka akses publik terhadap dana reboisasi dan CSR kehutanan demi akuntabilitas dan keadilan ekologis.
- Bongkar praktik jual-beli izin dan kolusi pejabat kehutanan yang menjadi akar mafia ruang dan sumber korupsi struktural.
- Integrasikan kebijakan kehutanan dengan ketahanan pangan, air, dan energi rakyat.
- Ungkap skandal izin kehutanan di Sulsel yang bertentangan dengan Penataan Ruang dan prinsip hak atas lingkungan hidup yang sehat.
“Apa Urgensi Menteri Kehutanan Datang ke Aryaduta Makassar? Hutan bukan komoditas politik. Kalau Menteri Kehutanan hanya datang untuk berpidato lalu pulang tanpa kebijakan konkret, maka kementerian ini gagal total,” tutup Iwan Mazkrib.
