9 Oktober 2025

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Siap Kembangkan Pertanian Perkotaan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id – JAKARTA – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menargetkan Kota Makassar menjadi salah satu daerah penopang pangan nasional melalui pengembangan urban farming atau pertanian di lahan sempit perkotaan. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, meskipun Makassar bukan wilayah dengan lahan pertanian luas. Hal tersebut disampaikan Munafri usai mengikuti Rapat Koordinasi Ketersediaan Pangan Nasional bersama Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, dan sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Dalam keterangannya, Munafri menegaskan bahwa meski Makassar adalah kota metropolitan dengan lahan pertanian terbatas, namun potensi pengembangan pertanian lahan sempit cukup besar jika didukung teknologi modern. “Kami dari Kota Makassar ini tidak punya banyak lahan pertanian. Karena itu, kami menyampaikan kepada Pak Menteri agar Kementerian bisa memberikan dukungan terhadap pengembangan pertanian lahan sempit di perkotaan,” ujar Munafri di kantor Kementan RI. Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Makassar mendorong pembangunan minimal tiga green house percontohan di sejumlah titik strategis. Menurutnya, kehadiran green house tersebut diharapkan dapat menjadi trigger atau pemantik minat masyarakat perkotaan untuk terlibat dalam kegiatan pertanian modern. “Di Kota Makassar kami butuh ada percontohan green house, minimal tiga unit, untuk memberikan minat kepada masyarakat kota agar mau melakukan pertanian lahan sempit dengan teknologi yang tepat,” jelasnya, saat memberikan keterangan kepada media nasional. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu mengungkapkan, bahwa potensi pengembangan pertanian perkotaan di Makassar cukup besar, terutama dengan adanya sekitar 5.000 lorong yang dapat dimanfaatkan sebagai basis kegiatan lorong pangan. Program ini selaras dengan kebijakan Kementerian Pertanian terkait tanaman pekarangan bergizi, yang akan diadopsi oleh Pemkot Makassar untuk menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal. “Saya berharap program tanaman pekarangan bergizi dari Kementerian bisa kami adopsi. Selain membuka peluang kerja, ini juga membantu memperkuat ketahanan pangan di tingkat kota,” harap politisi Golkar itu. Selain urban farming, mantan Bos PSM itu juga menilai keberadaan lahan persawahan yang tersisa di wilayahnya. Saat ini, sekitar 30 persen lahan sawah di Makassar masih berfungsi sebagai daerah irigasi tadah hujan. Oleh sebab itu, Appi menuturkan perlu adanya dukungan peralatan dan infrastruktur pertanian dari pemerintah pusat agar lahan tersebut tidak beralih fungsi menjadi kawasan pembangunan. “Hanrapan kami ada bantuan alat pertanian bagi masyarakat, seperti kontraktor atau mesin pengolah lahan, agar lahan pertanian yang tersisa bisa dimaksimalkan dan tidak terkonversi menjadi kawasan pembangunan,” tutur Appi. Ia juga menyambut baik respon positif dari Menteri Pertanian yang berkomitmen memberikan dukungan teknis melalui jajaran direktorat jenderal terkait. Pemkot Makassar, lanjutnya, segera menyiapkan usulan teknis secara lebih rinci untuk disampaikan kepada Kementerian Pertanian. “Alhamdulillah, Pak Menteri merespons dengan baik. Dalam waktu dekat, kami akan koordinasi dengan Dirjen yang lebih teknis untuk mematangkan seluruh program yang akan dijalankan, termasuk dukungan anggaran dari Kementan,” ucapnya. Munafri menegaskan bahwa strategi penguatan ketahanan pangan di Kota Makassar akan dijalankan secara terpadu, dengan mengintegrasikan berbagai sektor seperti pengelolaan sampah dan pertanian urban. Dua menambahakan, sistem ini akan melahirkan siklus ekonomi sirkular di mana hasil pengelolaan sampah organik dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk untuk urban farming. “Kami akan terapkan sistem terintegrasi pengelolaan sampah yang ujung-ujungnya mendukung pertanian lahan sempit seperti urban farming. Komunitas sayur-sayuran, termasuk tomat dan tanaman hortikultura lainnya, akan kami support penuh,” jelas Munafri. Dengan pendekatan tersebut, Munafri optimistis Makassar dapat menjadi contoh kota besar yang berhasil memadukan inovasi perkotaan dengan kemandirian pangan, sekaligus menjawab tantangan keterbatasan lahan di tengah pertumbuhan kota. “Ini cara kami menjaga ketahanan pangan di tengah kota metropolitan. Makassar bisa menjadi contoh bahwa keterbatasan lahan bukan alasan untuk tidak berdaulat pangan,” pungkasnya. Dalam pertemuan ini, hadir mendampingi Wali Kota Munafri, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Ketua Tim Ahli Pemkot, Andi Hudli Huduri, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Aulia Arsyad, Kepala Bapenda, Asminullah. Sedangkan, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Aulia Arsyad, mengatakan bahwa dalam rapat koordinasi bersama Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, pihak Pemkot menyampaikan sejumlah usulan bantuan yang dibutuhkan Pemkot Makassar untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat di wilayah perkotaan. “Pak Menteri merespon permintaan kami terkait bantuan Pekarangan Pangan Berkelanjutan (P2L) untuk lorong-lorong, pengembangan green house, serta alat dan mesin pertanian seperti combine harvester, traktor roda dua (TR2), dan traktor roda empat (TR4),” ujar Aulia. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Makassar untuk mengoptimalkan lahan terbatas di perkotaan agar tetap produktif, sejalan dengan program Lorong Wisata dan gerakan Urban Farming yang terus digencarkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Aulia menambahkan, bantuan yang diusulkan akan difokuskan untuk mendukung masyarakat lorong dan kelompok tani perkotaan agar mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri. “Kami berharap dukungan dari Kementan ini bisa segera terealisasi, sehingga masyarakat kota bisa merasakan manfaat langsung dari pengembangan pertanian perkotaan yang berkelanjutan,” tutupnya.

Daerah, Tangerang Selatan

Ketua Prodi Manajemen FEB UNM Hadiri Sidang Pleno 2 APSMBI Tahun 2025 Di Universitas Terbuka

Tinggalkan Komentar / Daerah, Tangerang Selatan / Fikri Haikal

ruminews.id – Tangerang Selatan, 8 Oktober 2025 — Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar (FEB UNM), Dr. Anwar, S.E., M.Si., menghadiri kegiatan Sidang Pleno 2 Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Aliansi Program Studi Manajemen dan Bisnis Indonesia (APSMBI) di Universitas Terbuka, Tangerang Selatan. Kegiatan berskala nasional ini dihadiri oleh perwakilan dari 39 Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia yang tergabung dalam APSMBI. Sidang pleno kali ini mengusung semangat kolaborasi antarprogram studi manajemen dan bisnis dalam memperkuat mutu akademik, kesetaraan standar pembelajaran, dan akreditasi unggul di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia. Dua agenda utama dibahas dalam sidang pleno ini, yaitu: 1) Penetapan Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Manajemen dan Bisnis berdasarkan standar APSMBI; 2) Sharing dan Diskusi Ilmiah bertema “Instrumen Akreditasi Unggul (IAU) LAMEMBA: Meneguhkan Mutu Prodi Manajemen dan Bisnis untuk Kampus Berdampak” yang dibawakan oleh Prof. Dr. Ina Primiana, selaku Ketua Dewan Eksekutif LAMEMBA. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Anwar menyampaikan bahwa partisipasi aktif FEB UNM dalam forum nasional seperti APSMBI merupakan wujud komitmen fakultas dalam menjaga relevansi kurikulum dan mutu akademik program studi. Sidang Pleno APSMBI ini menjadi wadah penting bagi seluruh pengelola program studi manajemen dan bisnis untuk menyamakan persepsi, memperkuat standar mutu lulusan, dan memastikan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan kebijakan nasional,” ungkapnya. Kehadiran FEB UNM dalam forum ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat posisi universitas dalam jaringan akademik nasional serta mendukung penerapan Outcome-Based Education (OBE) dan akreditasi unggul di lingkungan LAMEMBA. Dengan terselenggaranya Sidang Pleno 2 APSMBI Tahun 2025 ini, diharapkan lahir kesepakatan bersama antarperguruan tinggi untuk terus meningkatkan daya saing dan kontribusi program studi manajemen dan bisnis bagi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia.

Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan

10 Catatan Kritis HMI Sulsel Sambut Kedatangan Menteri Kehutanan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id – Makassar, 09 Oktober 2025 — Kehadiran Menteri Kehutanan RI dalam Agenda Silaturahmi Regional KAHMI se-Sulawesi di Hotel Aryaduta Makassar disambut kritik tajam dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan. Menurut Iwan Mazkrib, Ketua Bidang Perlindungan HAM Badko HMI Sulsel, langkah Menteri Kehutanan hadir di hotel mewah justru menunjukkan jarak moral birokrasi dengan realitas rakyat dan hutan yang kini berada dalam kondisi darurat. Kerusakan hutan di Sulsel bukan sekadar soal pohon tumbang, tapi soal hidup manusia yang terancam. Apa urgensi kedatangan Menteri Kehutanan ke ruangan ber-AC di Makassar? Turun ke lapangan, temui masyarakat, lihat langsung kondisi hutan dan bagaimana dampaknya. Ataukah pak menteri hanya datang secara pribadi, tanpa fasilitas negara? Coba dikroscek!” ujarnya. Badko HMI Sulsel menilai situasi kehutanan di Sulawesi Selatan sudah masuk kategori darurat ekologis dan kemanusiaan, dengan lebih dari 400 ribu hektare kawasan hutan berstatus kritis dan ratusan hektare terbakar dalam dua tahun terakhir di Luwu Timur, Enrekang, Bone, dan Bulukumba. Belum lagi konflik tenurial dan alih fungsi Kawasan Hutan, terjadi perambahan, alih fungsi lahan, klaim masyarakat terhadap lahan hutan terjadi tanpa izin yang sah. Lahan kritis dan penurunan fungsi hutan. Akibat penegakan hukum yang tidak menyeluruh. Ketika air bersih sulit didapat, longsor dan banjir makin sering terjadi, itu bukan semata bencana alam itu bukti pelanggaran hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945,. Kan jelas aturannya, sikap kementerian juga harus tegas.” lanjutnya. Badko HMI Sulsel menegaskan, negara tidak boleh diam. Diamnya negara di tengah kerusakan hutan adalah bentuk kejahatan struktural terhadap rakyat. Kehadiran Menteri Kehutanan di Makassar seharusnya membawa solusi konkret, bukan hanya tampil seremonial. 10 Catatan Kritis Badko HMI Sulsel untuk Kementerian Kehutanan RI Evaluasi secara tegas seluruh struktur dan kebijakan Kementerian Kehutanan hingga tingkat desa, jangan hanya administratif, tapi berbasis kondisi ekologis faktual. Transparansikan data izin dan konflik kehutanan agar publik dapat menilai siapa perusak dan siapa yang dilindungi. Audit alih fungsi kawasan hutan yang melanggar tata ruang dan merusak daya dukung lingkungan hidup. Tegakkan hukum ekologis terhadap pelaku deforestasi, ilegal logging, dan tambang destruktif tanpa pandang bulu. Pulihkan lahan kritis secara ilmiah dan ekologis, bukan proyek politis jangka pendek. Perkuat hak masyarakat adat dan lokal sebagai subjek utama pengelolaan dan penjaga hutan. Buka akses publik terhadap dana reboisasi dan CSR kehutanan demi akuntabilitas dan keadilan ekologis. Bongkar praktik jual-beli izin dan kolusi pejabat kehutanan yang menjadi akar mafia ruang dan sumber korupsi struktural. Integrasikan kebijakan kehutanan dengan ketahanan pangan, air, dan energi rakyat. Ungkap skandal izin kehutanan di Sulsel yang bertentangan dengan Penataan Ruang dan prinsip hak atas lingkungan hidup yang sehat. “Apa Urgensi Menteri Kehutanan Datang ke Aryaduta Makassar? Hutan bukan komoditas politik. Kalau Menteri Kehutanan hanya datang untuk berpidato lalu pulang tanpa kebijakan konkret, maka kementerian ini gagal total,” tutup Iwan Mazkrib.

DPRD Kota Makassar

Kominfo Makassar Gelar Sosialisasi SPLP untuk Integrasi Layanan Publik

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar / Admin01

ruminews.id – Makassar – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar Sosialisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLP) di Hotel Novotel Makassar, Kamis (9/10/2025). Kegiatan ini mengangkat tema “Penguatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah untuk Integrasi Layanan Publik pada Makassar Super Apps.” Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Makassar, Muhammad Roem, menekankan pentingnya setiap OPD memiliki operator yang menangani urusan digitalisasi. “Saya selalu minta kepada kepala OPD, bapak dan ibu sekalian, agar menetapkan operator atau orang yang menangani soal digitalisasi atau produk digital di OPD,” ujarnya. Menurutnya, hal itu penting karena setiap produk dan kebijakan saling berkaitan satu sama lain. “Satu produk atau satu kebijakan pasti terkait dengan kebijakan lain, seperti SPLP yang kita bahas hari ini,” tambahnya. Roem berharap, melalui forum ini, seluruh OPD bisa menyatukan arah dan memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan layanan digital. “Forum ini diharapkan membangun sinergi dan komitmen bersama untuk memperkuat interoperabilitas sistem serta menyatukan standar data,” jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan pengembangan Lontara Plus sebagai wajah pelayanan publik digital Kota Makassar yang modern dan inklusif. Roem yang juga menjadi pembicara turut membahas perkembangan Lontara Plus, terutama dalam hal pengaduan masyarakat. Ia menekankan pentingnya merespons aduan warga dengan cepat dan tuntas. “Setiap aduan masyarakat harus direspons maksimal, mulai dari admin hingga penanganan di lapangan,” tegasnya. Kegiatan ini juga menghadirkan Sekretaris Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Sulsel, Sultan Rakib, sebagai narasumber yang membagikan pandangan tentang penguatan sistem layanan digital daerah. Melalui pertemuan ini, diharapkan terus terbangun kolaborasi antar-OPD guna mewujudkan layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan bagi masyarakat.

Daerah, Makassar, Pendidikan, Politik

Aktivis Vs Politisi: 5 Tokoh Muda yang Potensi Menjadi Bakal Calon Ketua KNPI Sulsel.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id – Makassar, 9 Oktober 2025 – Semangat muda kembali menggema di Sulawesi Selatan. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel bersiap menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XVI, dengan mengusung tema “Kolaborasi Pemuda untuk Sulsel Maju.” Ajang ini menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk menentukan arah baru gerakan kepemudaan di Sulsel melalui figur-figur potensial yang siap melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi. Ketua Panitia Musda XVI, Idham Raihutama, mengatakan bahwa persiapan kegiatan sudah hampir rampung. Ia menegaskan bahwa seluruh panitia kini tengah melakukan koordinasi intens dengan berbagai pihak, baik dari unsur DPD kabupaten/kota, OKP, aparat keamanan, maupun pemerintah daerah. “Alhamdulillah, sejauh ini semua berjalan baik. Kami ingin Musda ini berlangsung lancar, tertib, dan menjadi ajang silaturahmi pemuda Sulsel. Tinggal sedikit pemantapan teknis dan finalisasi logistik,” ujar Idham saat dihubungi ruminews.id Ketika ditanya soal tantangan terbesar, ia menegaskan bahwa kunci utama ada pada transparansi kepesertaan. “Tantangannya di verifikasi kepesertaan, karena di situ kunci transparansi pemilihan. Tapi alhamdulillah panitia sudah on the track, kita berupaya semaksimal mungkin agar semua proses berjalan dengan fair,” tambahnya. Musda XVI KNPI Sulsel dijadwalkan mulai digelar pada 17 Oktober 2025, dan diperkirakan akan menjadi salah satu perhelatan kepemudaan terbesar di wilayah timur Indonesia. Tak hanya menjadi forum demokrasi, tetapi juga ruang adu gagasan dan visi antar generasi muda yang siap membawa KNPI ke arah lebih kolaboratif dan progresif. Lima Tokoh Muda Potensial Menjelang pelaksanaan Musda, publik Sulawesi Selatan mulai ramai memperbincangkan lima nama calon kuat yang dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi Ketua DPD KNPI Sulsel periode mendatang. Mereka berasal dari dua kategori besar: aktivis dan politisi muda, yang sama-sama membawa semangat perubahan dan kolaborasi. Kategori Aktivis 1. Hasrul Kaharuddin Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Sulsel ini dikenal sebagai aktivis lapangan berpengalaman dalam pengorganisasian pemuda dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pernah menjabat sebagai Ketua KNPI Kota Makassar periode 2021–2024, Hasrul memiliki rekam jejak panjang dalam pemberdayaan generasi muda di tingkat daerah. Dedikasinya terhadap pemuda dan komitmennya dalam membangun solidaritas lintas organisasi membuatnya menjadi salah satu figur kuat di bursa calon ketua. 2. Elly Oscar Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel periode 2018–2023 ini dikenal sebagai aktivis intelektual dan penggerak dakwah sosial. Alumni pesantren dan Ketua Umum BEM Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar ini memiliki reputasi baik di bidang moralitas, etika kepemimpinan, serta pemberdayaan sosial masyarakat akar rumput. Elly dikenal sebagai sosok yang menjembatani nilai keagamaan dan semangat kepemudaan progresif. Kategori Politisi 3. M. Fathul Fauzy Nurdin Sebagai Bupati Bantaeng, Fathul Fauzy Nurdin dikenal sebagai sosok muda visioner yang berhasil melanjutkan tradisi kepemimpinan progresif di daerahnya. Putra dari mantan Bupati legendaris Nurdin Abdullah ini sukses mengembalikan citra Bantaeng sebagai kabupaten inovatif dan ramah investasi. Fathul membawa semangat baru dengan menempatkan pemuda sebagai pilar pembangunan daerah. 4. Irfan Malluserang Kahfi Anggota DPRD Kota Makassar sekaligus Wakil Ketua Komisi B yang membidangi perekonomian dan keuangan ini merupakan politisi muda dengan visi kemandirian ekonomi pemuda. Selain aktif di parlemen, Irfan juga dikenal sebagai pelaku usaha kuliner yang menciptakan banyak lapangan kerja bagi generasi muda. Ia membawa semangat produktivitas dan inovasi ke dalam dunia kepemudaan. 5. Vonny Ameliani S Figur perempuan muda yang menonjol di antara kandidat lainnya, Vonny Ameliani S adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Tidar Sulsel, organisasi sayap muda Partai Gerindra. Vonny dikenal vokal memperjuangkan kesetaraan gender dan inklusi sosial di kalangan pemuda. Melalui jejaringnya, ia aktif mendorong partisipasi anak muda di bidang politik dan ekonomi kreatif. Demokrasi Muda yang Berwarna Dengan hadirnya kelima figur ini, Musda XVI KNPI Sulsel diprediksi akan menjadi ajang yang sarat warna dan gagasan. Para pendukung, simpatisan, hingga tokoh-tokoh senior kepemudaan mulai mengatur langkah dan arah dukungan. Dinamika media sosial kian ramai, menjadi cerminan bahwa KNPI masih menjadi ruang yang relevan bagi pertarungan ide dan semangat kepemimpinan muda. Musda kali ini bukan sekadar ajang perebutan jabatan, tetapi momentum untuk menegaskan kembali peran pemuda sebagai motor perubahan—sejalan dengan tema besar: “Kolaborasi Pemuda untuk Sulsel Maju.”

Daerah, Pangkep, Pemerintahan

Dinsos Pangkep Perkuat Validasi Data: 9.000 Penerima Program Jaminan Kesehatan Dinonaktifkan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pangkep, Pemerintahan / Fikri Haikal

Ruminews.id, Pangkep – untuk memastikan penyaluran bantuan program jaminan kesehatan tepat sasaran Dinas Sosial (Dinsos) Kab. Pangkep Menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan BP Pemerintah Daerah Tahun 2025. Dihadiri oleh Dinas Kesehatan Hj. Herlina, para operator lurah dan desa se-kabupaten pangkep di ruang rapat lantai 3 kantor bupati pangkep. (Rabu, 8/10/2025). Rakor ini dibuka secara resmi oleh asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda kab. Pangkep, Kusumawati. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting untuk menyamakan persepsi antar operator di lapangan. “Tujuannya agar penyaluran bantuan iuran jaminan kesehatan ini dapat berjalan tepat sasaran,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pangkep, Asykur Abubakar, dalam pemaparannya, rakor ini bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi para operator, baik yang menangani PBI APBN maupun PBI APBD. “Saat ini banyak muncul inovasi dan perubahan, sehingga penting untuk menyamakan persepsi di antara para operator,” jelas Asykur. Sebanyak 9.000 jiwa penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dinonaktifkan setelah ditemukan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai warga kurang mampu, sekitar 300 orang lagi telah Berhasil Diaktifkan Kembali dalam Skema Reaktivasi Mendesak. Penghapusan ribuan nama ini penting, terutama setelah adanya skema dari Universal Health Coverage (UHC) menjadi sistem daftar tunggu untuk pendaftar baru di kabupaten Pangkep. “Reaktivasi ini bisa dilakukan dengan alasan tertentu, seperti kondisi sakit yang mendesak atau akan menjalani operasi. Prosesnya dapat selesai dalam 1-2 hari,” ungkapnya. Asykur menegaskan bahwa pembaruan data penerima manfaat di Kabupaten Pangkep dilakukan dua kali dalam setahun untuk memastikan keakuratannya. Ia berharap seluruh data penerima dapat valid dan sinkron dengan Data Induk Kependudukan (Dukcapil). “Banyak kasus ketidakaktifan BPJS disebabkan oleh data kependudukan yang belum diperbarui, seperti warga meninggal tanpa akta kematian, pindah tidak melapor, atau bayi lahir tidak dilaporkan,” tuturnya. Kepala Dinas Sosial Pangkep, Asykur Abubakar, menambahkan bahwa validasi data adalah kunci untuk meminimalisir penyimpangan. Dari total 230.000 warga Pangkep yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (termasuk 160.000 PBI APBN dan 70.000 PBI APBD). Penulis: Febrian

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini