Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Nasional

Nasional, Politik

Kaesang Pangarep Serukan PSI Jadikan Bali “Kandang Gajah”

Tinggalkan Komentar / Nasional, Politik /

Ruminews.id, Badung – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, secara terbuka menyatakan kesiapan partainya untuk menantang dominasi PDI Perjuangan di Provinsi Bali. Pernyataan ini disampaikan Kaesang saat menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI Bali yang digelar di Kerobokan, Kabupaten Badung. Langkah politik ini menyusul pernyataan Kaesang sebelumnya yang menjuluki Jawa Tengah sebagai “Kandang Gajah”. Kini di Bali, ia membawa narasi serupa dengan tekad mematahkan hegemoni partai penguasa di Pulau Dewata. Kehadiran putra bungsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ini disambut meriah dengan berbagai kesenian tradisional Bali, mulai dari iringan musik Baleganjur, kesenian Tek-tekan khas Tabanan, hingga atraksi Barong Gajah. Dalam kunjungan tersebut, Kaesang didampingi pula oleh sejumlah petinggi partai yang juga menjabat di pemerintahan, yakni: yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Iyana Bagoes Oka. Salah satu agenda utama dalam Rakorwil ini adalah penguatan struktur organisasi. Kaesang secara resmi melantik Ketut Suyasa, mantan tokoh senior Partai Golkar, sebagai Ketua DPW PSI Provinsi Bali. Selain itu, dilantik pula jajaran pengurus DPW dan DPD dari seluruh Kabupaten/Kota se-Bali. Dalam orasinya, Kaesang mengakui bahwa Bali merupakan basis massa yang sangat kuat bagi PDI Perjuangan, terutama karena ikatan batin dan historis yang begitu panjang. Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut tidak boleh menyiutkan nyali para kader PSI. “Bali harus menjadi tempat yang baik untuk memelihara gajah. Saya tidak mau hanya sekadar membongkar, tapi memelihara. Kita harus membuktikan bahwa PSI bisa memberikan kontribusi yang lebih besar daripada ‘sebelah’,” ujar Kaesang di hadapan ratusan kader. Kaesang juga memberikan catatan kritis terkait perolehan kursi PSI di Bali saat ini yang dinilainya masih minim. Ia menginstruksikan seluruh Ketua DPD untuk segera: Menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dalam waktu dekat. Merapikan struktur partai hingga ke tingkat akar rumput. Memperkuat konsolidasi agar manfaat kehadiran PSI dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Menutup arahannya, Kaesang membakar semangat para kader untuk bersiap menghadapi kontestasi politik di tahun 2029. Ia menegaskan bahwa target utama PSI adalah memenangkan hati rakyat Bali melalui kerja nyata dan solidaritas yang kuat. Meski ambisius, wacana PSI untuk merebut “kandang banteng” dianggap masih terlalu terburu-buru oleh beberapa pakar politik. Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie misalnya, menilai posisi PSI justru kian rapuh meski terus mengaitkan diri dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. “PSI ini baru 2026 sudah bicara Pemilu 2029. Target realistis mereka sebenarnya hanya berjuang lolos ambang batas parlemen 4 persen. Bahkan menembus 3 persen saja masih sangat sulit. Prediksi saya PSI tetap terkapar di Jateng dan Bali,” ujar Jerry, kepada wartawan, Selasa (3/2/2026). Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai kehadiran Jokowi sebagai PSI tidak lagi memberikan keuntungan elektoral signifikan. Menurutnya, puncak potensi elektoral PSI sejatinya sudah mekar pada Pemilu 2024, saat Jokowi masih menjabat Presiden. Maka tentu PSI memerlukan strategi serta pendekatan yang berbeda jika ingin merealisasikan target ambisiusnya.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Uncategorized

Kekurangan Volume 20 Paket Proyek PUPR Diduga Rugikan Negara, SPMP Ancam Demo Kantor Bupati dan Kejari Gowa

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Uncategorized /

ruminews.id, Gowa- Dalam tahun 2024 pemerintah menggelontorkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam sebesar Rp172.108.797.874,17 atau 172M untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa. Namun dalam hasil rekapan atau audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan kejanggalan pada 20 paket pengerjaan jalan, irigasi dan jaringan. Dalam hasil audit BPK RI terdapat kekurangan volume pada setiap paket pengerjaan yang berjumlah 20 paket dengan estimasi kerugian negara sebesar Rp724.444.628,77. Dari hasil temuan itu BPK RI memerintahkan pemerintah kabupaten gowa untuk segera mengganti seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akan tetapi hanya Rp.40.000.000 yang di kembalikan ke negara. Atas dasar tersebut Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda (SPMP) mengambil sikap tegas perihal persoalan temuan yang merugikan keuangan negara tersebut. Dalam pernyataan sikapnya Bams sapaan akrab Jendral Lapangan SPMP itu menyampaikan bahwa mereka siap turun kejalan dan melaporkan perihal tersebut ke aparat penegak hukum untuk menyikapi persoalan kerugian negara tersebut. “Kami siap dan akan melakukan pergerakan aksi unjuk rasa serta melaporkan temuan tersebut ke aparat penegak hukum”, ungkapnya. Bams juga menambahkan bahwa terungkapnya temuan negara tersebut bukan hanya sebatas hasil audit tapi bagaimana aparat penegak hukum dan bupati kabupaten gowa mengambil sikap tegas tanpa pandang bulu terhadap oknum pejabat yang menimbul kerugian negara. “Kita disini liat bagaimana ketegasan aparat penegak hukum dan bupati gowa dalam menyikapi temuan tersebut apa lagi ini sudah bisa kita bilang mengarah ke tindakan Korupsi”, Ujarnya.

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Krakatau Steel Raih Laba Bersih Rp5,7 Triliun di Tahun Buku 2025, PB HMI : Kemenangan Industri Baja Nasional

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Raihan laba bersih sebesar Rp5,7 triliun yang dibukukan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk pada tahun buku 2025 merupakan momentum penting yang patut diapresiasi sebagai titik balik kebangkitan industri baja nasional sekaligus fondasi menuju kedaulatan baja Indonesia. Capaian tersebut tidak semata menunjukkan keberhasilan finansial perusahaan, melainkan menjadi bukti bahwa langkah transformasi yang dijalankan secara disiplin, konsisten, dan terukur telah mulai memberikan hasil nyata. Turning Point Krakatau Steel 2025 harus dipandang sebagai fondasi kuat dalam memperkuat keberlanjutan kinerja perusahaan, meningkatkan daya saing industri baja nasional, serta mendorong hilirisasi industri yang menjadi agenda strategis bangsa.  Transformasi tersebut terlihat dari penguatan fundamental bisnis, restrukturisasi keuangan yang berhasil, peningkatan utilisasi fasilitas produksi, hingga strategi portofolio usaha yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar. Sepanjang tahun 2025, Krakatau Steel membukukan pendapatan sebesar Rp16,05 triliun dengan volume penjualan baja mencapai 944.562 ton atau meningkat 29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga tercermin dalam meningkatnya kinerja operasional dan kapasitas industri nasional.  Apresiasi tersebut disampaikan oleh Ratu Nisya Yulianti selaku Wakil Bendahara Umum PB HMI sekaligus Aktivis Perempuan Banten. “Raihan laba bersih Rp5,7 triliun ini merupakan bukti bahwa Krakatau Steel telah memasuki fase kebangkitan baru. Saya mendukung penuh visi kedaulatan baja Indonesia, karena bangsa yang besar tidak boleh terus bergantung pada baja impor. Indonesia harus mampu berdiri di atas kekuatan industrinya sendiri, dan Krakatau Steel adalah pilar strategis bagi cita-cita tersebut,” ujar Ratu Nisya Yulianti. Menurutnya, keberhasilan ini juga tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Direktur Utama Dr. Akbar Djohan yang menjadikan tahun 2025 sebagai turning point penting dalam sejarah Krakatau Steel. Di bawah kepemimpinan Dr. Akbar Djohan, Krakatau Steel dinilai berhasil menjalankan transformasi yang tidak hanya menyelamatkan perusahaan dari tekanan struktural, tetapi juga mengarahkan perusahaan menjadi motor utama penguatan industri baja nasional. Kepemimpinan tersebut menghadirkan arah yang jelas: memperkuat industri, meningkatkan efisiensi, dan membangun keberlanjutan jangka panjang. “Dr. Akbar Djohan telah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang visioner dan berani mengambil langkah strategis dapat membawa Krakatau Steel kembali bangkit. Ini bukan hanya kemenangan perusahaan, tetapi kemenangan industri nasional,” tegasnya. Sebagai perusahaan yang berpusat di Banten, keberhasilan Krakatau Steel juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Banten. Melalui penguatan hilirisasi industri baja, Krakatau Steel dinilai berhasil membawa Banten melesat untuk Indonesia bahkan dunia. Keberadaan Krakatau Steel di Banten bukan hanya menghadirkan dampak ekonomi regional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global. Ratu Nisya Yulianti menegaskan bahwa penguatan Krakatau Steel harus terus dijaga dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, karena industri baja merupakan sektor strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional, infrastruktur, manufaktur, hingga percepatan visi Indonesia Emas 2045. “Krakatau Steel hari ini bukan hanya berbicara tentang laba, tetapi tentang harapan baru bagi kemandirian industri nasional. Karena itu, saya menyatakan dukungan penuh terhadap visi kedaulatan baja Indonesia dan mengapresiasi setinggi-tingginya raihan laba bersih Krakatau Steel tahun buku 2025 sebagai tonggak kebangkitan industri baja nasional,” tutupnya.

Gowa, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Road Map KOHATI : CAGORA Bertumbuh, Berani, dan Menentukan Arah

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis : Andi Nur Fitri Dewi – Cabang Gowa Raya ruminews.id – Kalau kita bicara tentang KOHATI, sering kali yang muncul di kepala adalah kegiatan, forum, atau sekadar ruang berkumpulnya perempuan di HMI. Tapi kalau dipikir lebih dalam, KOHATI sebenarnya bukan hanya soal itu. Ia adalah ruang proses tempat kita belajar memahami diri, belajar melihat dunia dengan lebih jernih, dan perlahan menyadari bahwa kita punya peran yang tidak kecil, baik di organisasi maupun di masyarakat. Di KOHATI Cabang Gowa Raya, proses itu sedang berjalan. Tidak selalu sempurna, bahkan kadang terasa naik turun. Ada semangat yang besar, tapi di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa arah gerak kita kadang belum benar-benar jelas. Kita aktif..? iya!!. Kegiatan ada, diskusi jalan. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah cukup untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar? Di titik ini, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur kita ini sedang sibuk, atau sedang bertumbuh? Karena realitasnya, menjadi perempuan hari ini tidak sesederhana menjalankan peran yang sudah ada. Banyak hal yang harus dihadapi mulai dari tekanan sosial, keterbatasan akses, sampai persoalan yang sering tidak terlihat tapi dirasakan. Di cabang Gowa Raya sendiri, kita tahu betul bahwa masih banyak perempuan yang belum punya ruang untuk berkembang sepenuhnya. Ada yang terhambat oleh lingkungan, ada yang tidak punya kesempatan, dan ada juga yang bahkan belum sadar bahwa dirinya punya potensi. Di sinilah sebenarnya KOHATI punya arti penting. Bukan hanya sebagai tempat diskusi, tapi sebagai ruang yang benar-benar menyiapkan perempuan untuk menghadapi realitas itu. Tapi tentu saja, itu tidak akan terjadi kalau kita tidak punya arah yang jelas. Road map KOHATI Cabang Gowa Raya ke depan bukan lagi sekadar wacana. Kita butuh arah yang benar-benar kita pahami dan jalankan bersama. Dimulai dari hal yang paling mendasar pada kualitas kader. Bukan hanya aktif secara struktur, tapi punya cara berpikir yang kuat, berani berpendapat, dan tidak mudah ikut arus. Selain itu, kita juga perlu membangun kebiasaan berpikir yang lebih dalam. Diskusi jangan hanya jadi rutinitas, tapi jadi ruang untuk benar-benar mengasah cara pandang. Kita harus mulai membiasakan diri membaca realitas di sekitar, membicarakan isu-isu perempuan yang dekat dengan kita, dan mencoba memahami kenapa itu terjadi. Dari situ, perlahan kita belajar untuk tidak hanya bicara, tapi juga mencari jalan keluar. Ke depannya KOHATI Cabang Gowa Raya juga harus lebih berani keluar dari zona nyaman. Tidak hanya berkutat di internal, tapi mulai hadir di masyarakat. Entah itu melalui kegiatan sosial, advokasi sederhana, atau sekadar menjadi suara bagi mereka yang tidak terdengar. Karena pada akhirnya, ukuran dari gerakan kita bukan seberapa sering kita berkumpul, tapi seberapa besar dampak yang bisa dirasakan. Dalam naungan HMI kita juga perlu lebih percaya diri. KOHATI bukan pelengkap, dan tidak seharusnya merasa seperti itu. Kita adalah bagian dari gerakan yang sama. Artinya, kita juga punya hak untuk berbicara, berpendapat, dan ikut menentukan arah. Perspektif perempuan itu penting, dan kalau tidak kita yang membawanya, lalu siapa lagi? Tapi di tengah semua itu, satu hal yang tidak boleh hilang, KOHATI harus tetap jadi rumah. Tempat kita bisa belajar tanpa takut salah, tempat kita bisa jatuh tapi tidak dibiarkan sendiri. Karena justru dari ruang yang seperti itu, biasanya lahir keberanian yang paling jujur. Akhirnya, semua kembali ke kita sebagai kader. Mau dibawa ke mana KOHATI Cabang Gowa Raya ini? Mau tetap berjalan seperti biasa, atau mulai pelan-pelan berubah dan menentukan arah? Kalau kita serius membangun road map dan benar-benar menjalaninya, bukan tidak mungkin KOHATI Cabang Gowa Raya bisa melahirkan perempuan-perempuan yang kuat, sadar, dan berani. Perempuan yang tidak hanya tumbuh untuk dirinya sendiri, tapi juga membawa perubahan di sekitarnnya Perubahan besar itu memang selalu dimulai dari langkah kecil yang kita pilih hari ini.Kita tidak kekurangan potensi, kita hanya butuh keberanian untuk menentukan arah. Jadi hari ini, pilihannya jelas: tetap berjalan seperti biasa, atau mulai bergerak dengan kesadaran. Karena KOHATI Cabang Gowa Raya tidak akan berubah dengan sendirinya ia akan berubah ketika kita berani mengambil peran dan bertanggung jawab atas masa depannya.

Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Sinjai

Jalan Tanah Warga Tonrong Terpaksa Tandu Pasien Menuju Puskesmas Tengalembang Sejauh Dua Kilometer.

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Sinjai /

ruminews.id, Sinjai – Sekitar jam 15:00 WITA, Masyarakat Dusun Tonrong Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai bernama Ramlah 22 THN. Mengalami pendarahan setelah melahirkan beberapa hari yang lalu, 02/03/2026. Sebelum pasien tersebut di larikan ke Puskesmas Tengalembang sempat mendapatkan pertolongan pertama oleh salah satu perawat, hingga darahnya berhenti keluar setelah dua jam dan sempat pingsan karena banyak darah yang keluar. Karena ditakutkan kondisinya tidak baik dan demi mendapatkan perawatan yang maksimal keluarga memutuskan untuk membawa ke Puskesmas Tengalembang yang berada di Bonto salama Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Pasien tersebut ditandu sejauh 2 km untuk sampai dijalan yang bisa dijangkau mobil ambulance menggunakan alat seadanya berupa sarung juga sebatang bambu. Pasien tersebut ditandu karena kondisi jalan yang masih jalan tanah hingga tidak bisa dilalui mobil. “Iya kami keluarga putuskan untuk kita bawa ke Puskesmas demi pasilitas kesehatan yang cukup dan mudah terkontrol langsung oleh perawat dan dokter. Jelas Syamsul ” “Namun karena kondisi jalanan yang ada di dusun kami ini tepatnya di Dusun Tonrong Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat tidak memungkinkan untuk dilalui mobil Ambulance karena jalan tanah dan licin saat musim hujan seperti ini. Jelas Syamsul” Jadi ini salah satu contoh apabila ada orang sakit di tempat kami ini harus ditandu untuk samapai ke Puskesmas terdekat “Syamsul berharap agar pembangunan di daerahnya bukan sekedar wacana atau janji saja . “ “Saya berharap pemerintah daerah memperhatikan wilayah Dusun kami ini jangan asal janji dan wacana saja tapi buktikan dengan mengaspal atau cor jalanan kami ini juga”

Barru, Nasional, Opini, Pemuda

Urgensi peran perempuan dalam kemajuan HMI

Tinggalkan Komentar / Barru, Nasional, Opini, Pemuda /

Penulis : Edha Anggriani (Peserta Latihan Khusus Kohati/LKK Cabang Barru) ruminews.id, – BARRU Peran perempuan dalam kemajuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan sebuah keniscayaan yang semakin mendesak untuk diperkuat secara sistematis dan berkelanjutan di tengah kompleksitas dinamika zaman yang terus berkembang. Sebagai organisasi kader yang berorientasi pada pembentukan insan akademis, pencipta, pengabdi, serta bernafaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, HMI tidak hanya dituntut untuk melahirkan intelektual muslim yang progresif dan berintegritas, tetapi juga harus mampu merepresentasikan prinsip keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas secara nyata. Dalam konteks ini, eksistensi dan kontribusi perempuan bukan sekadar aksesoris struktural, melainkan kebutuhan strategis yang tidak terelakkan. Perempuan memiliki sudut pandang, sensitivitas sosial, serta pengalaman empiris yang khas dalam membaca dan merespons berbagai problematika sosial, keumatan, dan kebangsaan. Partisipasi aktif perempuan dalam ruang-ruang dialektika dan pengambilan keputusan akan memperkaya khazanah pemikiran organisasi, sekaligus melahirkan formulasi kebijakan yang lebih holistik, responsif, dan berkeadilan. Tanpa keterlibatan yang optimal dari perempuan, HMI berpotensi mengalami stagnasi intelektual dan kehilangan sebagian besar potensi kader terbaiknya. Lebih jauh, urgensi ini juga berkorelasi erat dengan tuntutan global terkait isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta pembangunan berkelanjutan. HMI seyogianya mampu menjadi lokomotif perubahan yang mendorong peran perempuan secara progresif, tanpa tercerabut dari nilai-nilai teologis yang menjadi fondasinya. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan struktural dan kultural, termasuk bias patriarkis, yang membatasi akses perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan kebijakan. Menurut saya, untuk itu diperlukan transformasi paradigma serta komitmen kolektif untuk menciptakan ekosistem kaderisasi yang lebih egaliter dan afirmatif. Dengan demikian, penguatan peran perempuan bukan hanya merupakan tuntutan normatif, melainkan juga strategi fundamental untuk mendorong HMI menjadi organisasi yang adaptif, transformatif, dan relevan di masa depan

Barru, Nasional, Opini, Pemuda

Memahami Psikologi Perempuan: Antara Emosi, Identitas, dan Tekanan Sosial

Tinggalkan Komentar / Barru, Nasional, Opini, Pemuda /

Penulis : Aisah A Panti (Peserta Latihan Khusus Kohati/LKK Cabang Barru) ruminews.id, – BARRU, Psikologi perempuan sering kali disederhanakan hanya pada satu hal: emosi. Perempuan dianggap “terlalu perasa”, mudah cemas, dan sulit rasional. Padahal dalam kajian Psikologi, kondisi ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor biologis, pengalaman hidup, dan tekanan sosial yang terus-menerus. Secara psikologis, perempuan memang cenderung memiliki tingkat kesadaran emosional (emotional awareness)yang lebih tinggi. Mereka lebih peka terhadap perubahan suasana hati, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Namun, kepekaan ini sering disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal, kemampuan ini justru menjadi dasar dari kecerdasan emosional—kemampuan penting dalam membangun hubungan, mengambil keputusan, dan menghadapi konflik. Masalah muncul ketika kepekaan tersebut tidak diimbangi dengan ruang ekspresi yang sehat. Banyak perempuan tumbuh dalam lingkungan yang menuntut mereka untuk memendam perasaan. Mereka diajarkan untuk kuat dalam diam, untuk tidak terlalu banyak mengeluh, dan untuk selalu menjaga perasaan orang lain. Akibatnya, emosi yang tidak tersalurkan berubah menjadi beban psikologis: overthinking, kecemasan berlebih, bahkan kelelahan mental. Selain itu, aspek penting dalam psikologi perempuan adalah pembentukan identitas diri. Perempuan sering menghadapi dilema antara “menjadi diri sendiri” dan “menjadi seperti yang diharapkan”. Standar sosial tentang bagaimana perempuan harus bersikap lembut, sabar, tidak terlalu dominan secara tidak langsung membatasi eksplorasi diri mereka. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan krisis identitas, di mana perempuan merasa kehilangan arah atau tidak mengenal dirinya sendiri secara utuh. Tidak hanya itu, perempuan juga lebih rentan mengalami tekanan psikologis yang bersifat relasional. Artinya, kondisi mental mereka sering berkaitan erat dengan kualitas hubungan baik dengan keluarga, pasangan, maupun lingkungan sosial. Ketika hubungan tersebut tidak sehat atau penuh tekanan, dampaknya bisa sangat signifikan terhadap kesehatan mental perempuan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang sering diabaikan: daya lenting (resilience)perempuan. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan dan beradaptasi. Dalam banyak kasus, perempuan mampu mengelola luka batin, bangkit dari tekanan, dan tetap menjalankan peran sosialnya. Ini menunjukkan bahwa psikologi perempuan bukan hanya tentang kerentanan, tetapi juga tentang kekuatan yang tidak selalu terlihat. Karena itu, memahami psikologi perempuan tidak cukup hanya dengan melihat emosinya. Kita perlu melihat bagaimana emosi, identitas diri, dan tekanan sosial saling berinteraksi. Perempuan bukan sekadar makhluk yang “terlalu sensitif”, tetapi individu yang hidup dalam kompleksitas tuntutan yang sering kali tidak disadari. Menurut saya, yang dibutuhkan bukanlah mengubah perempuan menjadi “kurang emosional”, tetapi menciptakan ruang yang lebih sehat agar mereka bisa memahami, menerima, dan mengekspresikan dirinya secara utuh. Karena ketika perempuan diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, yang muncul bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang selama ini tersembunyi.

Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Buah Perjuangan Sunyi Penghayat: TVRI Lantik ASN Pertama dari Penghayat Kepercayaan Masade

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

Ruminews.id, Jakarta — Ada satu peristiwa penting yang nyaris tak terdengar gaungnya. Rabu, 1 April 2026, di Auditorium Gedung GPS TVRI Senayan, Jakarta, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) baru dilantik. Namanya Rivaldi Muli. Sekilas, ini tampak seperti pelantikan biasa. Rutinitas birokrasi yang berlangsung nyaris setiap waktu. Tapi ada satu hal yang membuat momen ini berbeda. Rivaldi adalah penghayat kepercayaan Masade. Sumpah jabatannya tidak dipandu dalam format agama resmi yang lazim. Ia didampingi rohaniwan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), Bambang Subagio. Prosesi berjalan sebagaimana keyakinan yang ia anut. Bagi sebagian orang, ini mungkin detail kecil. Tapi bagi komunitas penghayat kepercayaan, ini adalah sesuatu yang lama diperjuangkan. Rivaldi berasal dari Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, daerah yang hidup dengan keberagaman tradisi dan ekspresi kultural. Kini ia menjadi bagian dari institusi negara. Kehadirannya membawa pesan sederhana bahwa identitas sebagai penghayat kepercayaan tidak selalu harus berada di luar sistem. Namun perjalanan menuju titik ini tidak singkat. Selama bertahun-tahun, penghayat kepercayaan hidup dalam ruang yang sempit. Mereka sering kali tak punya tempat dalam dokumen resmi, apalagi dalam struktur formal seperti birokrasi negara. Identitas mereka kerap dianggap tidak “cukup sah” untuk diakui. Perubahan baru mulai terasa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 2017 tentang Penghayat Kepercayaan membuka jalan pengakuan dalam administrasi kependudukan. Sejak saat itu, pelan-pelan, ruang itu mulai terbuka. Meski belum luas, setidaknya tidak lagi tertutup rapat. Ajaran Masade atau yang sering pula disebut sebagai Islam Tua adalah agama yang berkembang di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Islam Tua adalah sebutan yang diberikan orang luar kepada penganut kepercayaan ini karena menganggap sebagian ajarannya lebih dekat pada agama Islam, sedangkan para pemeluknya sendiri menyebut kepercayaan mereka sebagai Masade. Akibat tekanan pemerintahan dan berkembangnya zaman, kepercayaan ini mengalami beberapa perubahan nama. Pertama kali agama ini dikenali sebagai agama Masade, kemudian Islam Handung, kemudian Penghayat, dan pada akhirnya agama ini disebut oleh sebagian orang Sangihe sebagai Islam Tua. Para penghayat Masade pun menjadi sasaran diskriminasi dan dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perkawinan dengan cara Masade tidak diakui dan harus melalui pengadilan. Di kolom agama KTP, mereka diwajibkan menulis agama Islam. Pelantikan Rivaldi menjadi salah satu tanda bahwa perubahan itu benar-benar berjalan, walau masih tersendat dan jauh dari kata merata. Penghayat kepercayaan di dalam institusi negara masih sangat sedikit. Bahkan cerita seperti ini pun jarang muncul ke permukaan. Minimnya pemberitaan bukan kebetulan. Isu kelompok marjinal kerap tidak dianggap cukup “besar” untuk diangkat. Padahal, bagi mereka yang selama ini berada di pinggiran, satu peristiwa seperti ini bisa berarti banyak. Ini bukan sekadar pelantikan. Ini adalah pengakuan bahwa kini mereka setara di hadapan hukum sebagai warga negara dan sebagai manusia yang memiliki kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB).

Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Krisis Energi di Depan Mata, Prabowo Jangan Salah Prioritas

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Rendi Pangalila (Ketua Umum HMI MPO Komisariat UNM Gunung Sari) ruminews.id, Makassar – Di tengah eskalasi perang global antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran, dunia kini tidak lagi sekadar berbicara tentang potensi krisis energi kita sudah berada di ambang nyata kehancuran stabilitas energi global. Namun ironisnya, Prabowo Subianto justru tetap sibuk mendorong program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), seolah-olah Indonesia tidak sedang berdiri di tepi jurang krisis. Fakta global saat ini sangat mengkhawatirkan. Penutupan Selat Hormuz jalur vital yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dunia telah mengguncang pasar energi internasional. Bahkan, akibat eskalasi konflik sejak Februari 2026, jalur ini praktis lumpuh, dengan lalu lintas kapal turun drastis hingga hampir berhenti. Dampaknya brutal: harga minyak dunia melonjak tajam hingga menembus lebih Rp1,6 juta per barel (setara dengan lebih dari seratus dolar Amerika), bahkan sempat mendekati Rp1,8 juta per barel dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, distribusi energi global terganggu, suplai jutaan barel per hari terancam hilang, dan negara-negara Asia termasuk Indonesia menjadi pihak yang paling rentan karena ketergantungan tinggi pada impor energi. Ini bukan sekadar krisis regional ini adalah shock energi global yang berpotensi memicu resesi dunia. Bahkan lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan perdagangan global akan anjlok drastis akibat gangguan ini. Lalu di mana posisi Indonesia? Indonesia bukan negara yang siap menghadapi guncangan ini. Ketergantungan terhadap impor energi masih tinggi, sementara cadangan energi domestik terbatas. Dalam kondisi seperti ini, setiap lonjakan harga minyak global akan langsung menghantam APBN, memperbesar subsidi, dan pada akhirnya menekan rakyat melalui inflasi dan kenaikan harga barang. Namun alih-alih memperkuat fondasi energi nasional, pemerintah justru memilih jalur yang dangkal: mempertahankan program MBG yang menyedot anggaran besar. Ini adalah bentuk kebijakan yang gagal membaca konteks global. Ketika dunia sedang berperang memperebutkan energi, Indonesia justru sibuk membagi-bagikan anggaran untuk program yang secara ekonomi tidak mendesak. Lebih parah lagi, eskalasi konflik belum menunjukkan tanda mereda. ancaman meluas ke jalur energi lain seperti Laut Merah semakin memperbesar potensi krisis berlapis. Artinya, dunia bisa menghadapi dua titik choke point energi sekaligus sebuah skenario mimpi buruk yang akan melumpuhkan rantai pasok global. Dalam situasi seperti ini, melanjutkan MBG bukan hanya salah prioritas ini adalah bentuk kelalaian strategis. Negara seharusnya mengalihkan fokus pada: Penguatan cadangan energi nasional Percepatan transisi energi terbarukan Pengurangan ketergantungan impor Reformasi subsidi agar tepat sasaran Bukan malah terjebak dalam kebijakan populis yang hanya menguntungkan citra politik jangka pendek. Sejarah akan mencatat; negara yang gagal membaca krisis bukan karena tidak punya sumber daya, tetapi karena salah menetapkan prioritas. Dan hari ini, jika kebijakan tidak segera dikoreksi, Indonesia sedang berjalan menuju krisis yang seharusnya bisa dihindari. Jika pemerintah tetap keras kepala, maka ini bukan lagi soal program ini soal kegagalan kepemimpinan dalam menghadapi realitas global.

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Tere Liye: Suara Lugas di Tengah Normalisasi Utang Pemerintah

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Kusfiardy – Pengamat Ekonomi. ruminews.id – Ada satu fakta fiskal yang jarang benar-benar dijelaskan secara jujur kepada publik oleh pemerintah. Namun Tere Liye dengan gamblang menyederhanakan persoalan ini melalui tulisannya di laman Facebook berjudul “Gali Lubang Tutup Lubang” (https://www.facebook.com/share/p/1HeHszMmcz/). Dalam narasinya, ia menyebut bahwa hampir separuh pendapatan negara habis bukan untuk pembangunan, melainkan untuk membayar utang yang terdiri dari pokok dan bunganya. Penjelasan ini bukan sekadar retorika, melainkan potret konsekuensi matematis dari struktur APBN yang terus defisit dan bergantung pada pembiayaan baru. Dalam tulisannya, Tere Liye menyatakan: “Tahukah kalian, total pendapatan Indonesia tahun 2025 itu Rp2.756,3 T. Nah, apesnya, kita harus bayar cicilan pokok utang jatuh tempo dan bunganya sekitar Rp1.314 T (estimasi debt service), nyaris 47–50% dari pendapatan habis untuk beginian. Ini FAKTA dari data resmi dan analisis fiskal. Dari Rp1.314 T itu, cicilan pokok jatuh tempo sekitar Rp800 T, dan bunga sekitar Rp552 T (pagu APBN). Pokok Rp800 triliun ditutup dengan utang baru (refinancing). Bunga juga banyak yang dibiayai dari kas yang didukung utang baru. Jadilah gali lubang tutup lubang. Dengan skenario begini, pemerintah masih punya Rp2.756 T untuk bayar gaji ASN, polisi, tentara, MBG, dll. Malah lebih kok, belanja negara bisa tembus Rp3.451 T. Kok bisa? Karena boleh defisit hingga 3% PDB, dan duitnya dari utang baru.” Dalam kerangka itu, negara tidak lagi sepenuhnya mengelola anggaran untuk masa depan, tetapi sibuk menyelesaikan kewajiban masa lalu. Ketika utang jatuh tempo dibayar dengan utang baru, dan bunga ditutup melalui penerbitan surat utang berikutnya, maka yang terjadi bukan sekadar manajemen fiskal, melainkan pergeseran menuju ketergantungan sistemik. Di titik inilah istilah “gali lubang tutup lubang” tidak lagi terdengar sebagai kritik yang berlebihan, tetapi sebagai deskripsi yang semakin mendekati realitas. Penulis novel satu ini memang keluar dari pakem. Kritik kebijakannya bukan hanya tajam, tetapi juga disampaikan dengan bahasa lugas yang memotong ilusi teknokratis. Ia menyederhanakan satu hal yang sering dikaburkan: utang adalah kewajiban riil yang harus dibayar pokok dan bunga bukan sekadar angka rasio yang bisa “dikelola” dalam presentasi fiskal. Dalam kerangka kebijakan fiskal, penjelasan tersebut justru membuka masalah struktural yang selama ini cenderung disamarkan: Indonesia tidak sedang menghadapi krisis fiskal terbuka, tetapi sedang memasuki fase kelelahan struktural fiskal atau structural fiscal fatigue. Fakta dasarnya sederhana namun implikasinya serius. Negara memiliki pendapatan terbatas, sekitar Rp2.700-an triliun pada 2025, sementara beban pembayaran utang yang mencakup pokok dan bunga telah menembus lebih dari Rp1.300 triliun. Artinya, hampir separuh kapasitas fiskal terserap untuk kewajiban masa lalu. Kondisi ini menciptakan tekanan crowding-out dalam APBN, di mana ruang untuk belanja produktif semakin terdesak oleh kewajiban pembayaran utang. Dalam perspektif teknis, praktik yang disebut sebagai “gali lubang tutup lubang” tersebut dikenal sebagai debt rollover atau refinancing. Praktik ini memang lazim digunakan oleh banyak negara, tetapi persoalan utamanya terletak pada arah penggunaan utang dan kualitas pertumbuhan yang dihasilkan. Jika utang digunakan untuk investasi produktif yang memperluas basis penerimaan negara, maka keberlanjutannya masih dapat dijaga. Namun jika utang lebih banyak digunakan untuk belanja yang tidak meningkatkan kapasitas produksi maupun penerimaan, maka yang terjadi adalah akumulasi kewajiban tanpa peningkatan kemampuan bayar. Dalam kondisi seperti ini, risiko debt trap tidak lagi bersifat hipotetis, melainkan menjadi kecenderungan struktural. Pemerintah kerap merujuk pada rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto yang masih berada di bawah 40 persen sebagai indikator keamanan fiskal. Secara normatif, angka ini memang terlihat aman, tetapi secara ekonomi politik indikator tersebut memiliki keterbatasan mendasar. PDB adalah ukuran output ekonomi, bukan sumber kas pemerintah. Negara tidak membayar utang dari PDB, melainkan dari penerimaan fiskal, terutama pajak. Di sinilah kontradiksi muncul. Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran lima persen, namun rasio pajak justru stagnan di kisaran sembilan hingga sepuluh persen terhadap PDB, bahkan sempat mengalami penurunan pada periode pandemi dan belum pulih secara signifikan. Hal ini menunjukkan adanya disfungsi dalam transmisi pertumbuhan terhadap penerimaan negara, di mana ekonomi tumbuh tetapi tidak cukup terkonversi menjadi pendapatan fiskal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural seperti sempitnya basis pajak, dominasi sektor informal, insentif fiskal yang menggerus penerimaan, serta praktik penghindaran pajak. Dalam situasi ini, pembiayaan negara secara bertahap bergeser dari berbasis penerimaan menuju berbasis utang. Ketika utang terus meningkat, tekanan untuk meningkatkan penerimaan menjadi tidak terhindarkan, dan pada titik inilah beban tersebut secara tidak langsung berpindah kepada masyarakat. Beban itu tidak hadir dalam bentuk pembayaran utang secara langsung, melainkan melalui kenaikan pajak konsumsi seperti PPN, perluasan objek pajak, pengurangan subsidi, serta meningkatnya komersialisasi layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam perspektif ekonomi politik, fenomena ini mencerminkan praktik fiscal extraction, di mana negara meningkatkan ekstraksi sumber daya dari masyarakat untuk menjaga kesinambungan fiskalnya Dinamika yang lebih mengkhawatirkan adalah kontraksi kelas menengah. Di satu sisi, belanja bantuan sosial terus meningkat sebagai bantalan stabilitas sosial dan politik, tetapi di sisi lain kelas menengah mengalami tekanan daya beli akibat stagnasi pendapatan riil dan meningkatnya biaya hidup. Hal ini menciptakan struktur ekonomi yang timpang, di mana negara semakin bergantung pada utang sementara basis pajak produktif justru melemah. Dengan demikian, kritik Tere Liye menjadi relevan bukan karena ia sepenuhnya presisi secara teknokratis, tetapi karena ia menangkap inti persoalan yang sering dihindari. Arah fiskal Indonesia sedang bergerak menuju ketergantungan struktural pada utang. Persoalannya bukan sekadar apakah utang itu besar atau rasionya masih terlihat aman, melainkan apakah utang tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas produksi nasional dan memperkuat penerimaan negara, atau justru menciptakan ilusi stabilitas di atas fondasi fiskal yang rapuh. Jika tren ini berlanjut, maka skenario yang paling mungkin terjadi bukanlah krisis fiskal yang datang secara tiba-tiba, melainkan erosi perlahan kapasitas negara, di mana semakin banyak pendapatan habis untuk membayar masa lalu dan semakin sedikit ruang tersisa untuk membiayai masa depan. Pada titik itu, “gali lubang tutup lubang” bukan lagi sekadar kritik, melainkan telah menjadi desain sistem itu sendiri sebuah desain yang secara perlahan menjauhkan praktik pengelolaan negara dari amanat konstitusi. Padahal, tujuan bernegara telah ditegaskan secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketika ruang fiskal semakin tersandera oleh kewajiban

Scroll to Top