Kesehatan

Kesehatan, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan

HKN 2025: Cita Transformasi Kesehatan Dengan Enam Pilar Yang Rapuh

ruminews.id – Setiap tahun, tanggal 12 November datang membawa pesan yang sama: seruan untuk menegakkan kembali makna kesehatan sebagai hak asasi manusia yang sejati. Hari Kesehatan Nasional bukan sekadar peringatan administratif di kalender birokrasi, tetapi seharusnya menjadi cermin nurani bangsa sejauh mana tubuh negeri ini benar-benar sehat, bukan hanya raganya, tetapi juga sistem yang menopang nadi kehidupan rakyatnya. Kita berbicara tentang Transformasi Kesehatan, sebuah cita luhur yang menggema di ruang-ruang kebijakan negeri. Di atas kertas, ia tampak begitu megah berdiri di atas enam pilar: penguatan layanan primer dan rujukan, transformasi sistem pembiayaan, peningkatan SDM kesehatan, penguatan sistem ketahanan kesehatan, serta pemanfaatan teknologi. Enam tiang yang seharusnya menyangga rumah besar bernama kesehatan nasional. Namun, seperti rumah yang megah di atas tanah rawan, pilar-pilar itu seringkali hanya tampak dari jauh indah dipandang, namun rapuh di dalamnya. Masih banyak dinding yang retak, fondasi yang goyah, dan ruang-ruang kosong yang belum terisi oleh keadilan dan pemerataan. Lihatlah bagaimana pemanfaatan teknologi kesehatan masih terperangkap dalam kebingungan birokrasi. Di era ketika dunia berlari dengan kecerdasan buatan, masih ada tangan-tangan yang gemetar menolak sistem digital, memilih cara manual karena tak paham atau tak mau belajar. Maka, data pasien terselip, pelayanan tersendat, dan niat efisiensi berubah menjadi ironi. Layanan rujukan pun kerap tersesat di simpang jalan administratif. Seharusnya sistem membuat jalan menjadi cepat dan jelas, namun justru terjerat oleh syarat dan surat pengantar yang berlapis-lapis. Di ruang tunggu rumah sakit, waktu menjadi penantian yang menyakitkan, sementara sistem terus bicara tentang efisiensi. Di sisi lain, SDM kesehatan dokter, perawat, dan tenaga medis lain masih berjuang bukan hanya melawan penyakit, tapi juga ketimpangan. Di kota besar, mereka hidup dalam cahaya; di pelosok, mereka berjuang dalam gelap, dengan gaji yang tak sepadan, fasilitas yang minim, dan janji kesejahteraan yang sering tak kunjung nyata. Maka, profesi yang seharusnya luhur menjadi pilihan yang pahit, penuh pengabdian namun sedikit penghargaan. Transformasi seharusnya bukan hanya perubahan sistem, tetapi juga perubahan cara pandang. Kesehatan bukan angka statistik di laporan kementerian, melainkan denyut kehidupan setiap manusia. Cita-cita besar itu akan tetap semu bila tidak berpijak di bumi: bila teknologi tak dipahami, bila birokrasi masih jadi tembok, bila kesejahteraan tenaga medis tak diangkat. Hari Kesehatan Nasional seharusnya menjadi momen renungan: apakah bangsa ini benar-benar sedang bertransformasi, atau hanya berganti bahasa dalam ketimpangan yang sama?Transformasi tanpa pemerataan hanyalah retorika. Sistem tanpa empati hanyalah mesin yang dingin. Kita butuh kesehatan yang tidak hanya canggih di layar, tetapi juga nyata di pelukan rakyat. Sebab sejatinya, kesehatan bukan soal tubuh yang bebas dari sakit, tetapi negeri yang bebas dari ketimpangan.

Kesehatan, Nasional, Opini

Cara Mengatasi Sulit Tidur: Belajar Menyerahkan Kendali Agar Otak Dan Jiwa Bisa Seimbang Alami

ruminews.id – Dalam bukunya “Why Can’t We Sleep?”, psikoanalis Darian Leader menjelaskan bahwa masalah insomnia dan krisis tidur modern tidak bisa hanya dijelaskan dari sisi biologis atau medis. Ia menyoroti bahwa akar masalahnya juga bersumber dari perubahan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dunia modern menuntut kita untuk terus produktif, selalu terhubung, dan tidak pernah benar-benar berhenti. Cahaya biru dari layar gawai, tekanan untuk mencapai target, serta aliran notifikasi dan pesan yang tiada henti membuat kita hidup dalam keadaan siaga terus-menerus. Leader menyebut fenomena ini sebagai simptom budaya – tanda bahwa kita, sebagai masyarakat, telah kehilangan kemampuan untuk “melepaskan diri” dan beristirahat secara mental. Secara sederhana, tubuh kita mungkin duduk diam, tetapi pikiran tetap berlari. Otak kita seperti mesin yang tidak pernah dimatikan. Dari sisi neurosains, kondisi ini berarti gelombang otak kita tetap berada di frekuensi tinggi, yang disebut gelombang beta. Gelombang beta sebenarnya wajar dan bermanfaat ketika kita bekerja, berpikir, atau fokus memecahkan masalah. Namun, ketika gelombang ini terus aktif tanpa jeda, otak tidak punya kesempatan untuk berpindah ke frekuensi yang lebih tenang seperti alpha atau theta – gelombang yang muncul saat relaksasi dan tidur. Akibatnya, walaupun tubuh merasa lelah, pikiran tetap “terjaga” dan sulit beristirahat. Setiap kali kita membuka ponsel, mengecek pesan, atau melihat notifikasi, otak melepaskan dopamin – zat kimia yang membuat kita merasa senang dan penasaran. Sensasi kecil ini membuat otak “belajar” untuk terus mencari rangsangan baru. Lama-kelamaan, ini menciptakan semacam lingkaran ketegangan halus: kita merasa perlu untuk terus memeriksa layar, takut tertinggal, dan tidak nyaman jika diam terlalu lama. Secara biologis, sistem saraf simpatik – bagian dari sistem saraf yang mengatur kewaspadaan dan respons “fight or flight” – terus aktif, meski sebenarnya tidak ada bahaya nyata. Dalam kondisi seperti ini, bagian otak yang bertugas mendeteksi ancaman, yaitu amigdala, menjadi terlalu aktif. Hipotalamus kemudian merespons dengan mengirim sinyal stres ke seluruh tubuh, membuat kelenjar adrenal memproduksi hormon kortisol lebih banyak. Kortisol yang tinggi membuat jantung berdebar, napas cepat, dan tubuh siaga – kebalikan dari kondisi yang dibutuhkan untuk tidur. Karena sinyal “waktunya istirahat” tidak pernah sampai ke tubuh, banyak orang akhirnya terjebak dalam paradoks: tubuh kelelahan, tetapi otak masih berputar dalam mode bertahan hidup dan produktivitas. Akhirnya, banyak orang di zaman modern benar-benar tidak tahu cara melepaskan diri dari kewaspadaan. Tubuh mereka mungkin sudah lelah dan ingin tidur, tetapi pikiran tidak mengizinkannya berhenti. Seolah-olah ada “perang kecil” di dalam diri – antara bagian tubuh yang ingin beristirahat dan bagian pikiran yang tetap waspada, sibuk, dan siaga. Dalam bahasa ilmiah, ini sebenarnya adalah ketegangan halus antara dua sistem saraf utama: sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf simpatik bisa diibaratkan seperti pedal gas – ia berfungsi untuk mengaktifkan tubuh agar waspada, bekerja, dan siap menghadapi tantangan. Sementara sistem saraf parasimpatik adalah pedal rem – ia menenangkan tubuh, menurunkan detak jantung, memperlambat napas, dan membantu proses istirahat serta regenerasi. Dalam keadaan seimbang, kedua sistem ini bergantian bekerja sesuai kebutuhan: gas untuk beraktivitas, rem untuk beristirahat. Namun, dalam kehidupan modern, sistem “gas” terlalu dominan. Kita hidup dalam keadaan seolah terus menekan pedal gas, bahkan sudah saatnya “parkir”. Tubuh mungkin diam di tempat tidur, tapi otak masih berjalan kencang: memikirkan pekerjaan, membaca pesan terakhir, atau menelusuri media sosial. Akibatnya, tubuh tidak pernah benar-benar masuk ke mode pemulihan. Inilah inti dari insomnia modern – bukan sekadar sulit tidur, tetapi ketidakmampuan untuk menyerah pada ketenangan, karena sistem saraf kita terbiasa hidup dalam keadaan siaga tanpa jeda. Selain faktor stres dan kewaspadaan yang berlebihan, gangguan tidur juga diperparah oleh paparan cahaya biru dari layar elektronik dan lampu buatan. Secara ilmiah, cahaya biru memiliki panjang gelombang sekitar 460–480 nanometer, dan jenis cahaya ini memiliki efek langsung terhadap sistem biologis tubuh yang mengatur siklus tidur. Di dalam retina mata kita terdapat sel khusus bernama ipRGCs (intrinsically photosensitive retinal ganglion cells) yang mengandung pigmen melanopsin. Sel-sel inilah yang sangat sensitif terhadap cahaya biru – terutama dari layar ponsel, komputer, televisi, atau lampu LED putih dingin yang banyak digunakan di rumah dan kantor modern. Ketika cahaya biru mengenai mata di malam hari, ipRGCs mengirim sinyal ke SCN (suprachiasmatic nucleus), yaitu jam biologis utama yang terletak di otak bagian hipotalamus. SCN kemudian “mengira” bahwa hari masih siang, sehingga ia menunda sinyal untuk memproduksi hormon tidur, yaitu melatonin, di kelenjar pineal. Akibatnya, kadar melatonin bisa turun drastis hingga 80 persen hanya karena paparan cahaya biru yang kuat pada malam hari. Penurunan melatonin ini membuat tubuh tetap berada dalam mode waspada, seperti sedang siang hari, padahal waktu sudah malam. Inilah sebabnya banyak orang merasa sulit mengantuk atau mengalami insomnia onset, yaitu kesulitan untuk memulai tidur meskipun tubuh sebenarnya sudah lelah. Dengan kata lain, cahaya biru “menipu” otak untuk tetap terjaga, membuat ritme alami tubuh kacau, dan menunda datangnya rasa kantuk alami. Walhasil, insomnia modern bukan sekadar persoalan tubuh yang tidak bisa tidur, tetapi cerminan dari jiwa yang tidak tahu bagaimana berhenti berjuang. Di balik sulitnya memejamkan mata, tersimpan ketegangan batin yang dalam: dorongan untuk terus waspada, mengendalikan, dan memikirkan sesuatu – bahkan ketika seharusnya kita menyerah pada ketenangan. Dalam arti yang lebih luas, sulit tidur adalah gejala zaman, sebuah tanda bahwa manusia modern kehilangan kemampuan untuk percaya pada proses alami tubuhnya sendiri. Tidur, sejatinya, adalah tindakan “menyerahkan diri”. Saat tidur, kita membiarkan alam bawah sadar mengambil alih, membiarkan tubuh memperbaiki dirinya tanpa campur tangan pikiran. Namun, dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, banyak orang tidak lagi merasa aman untuk berhenti. Pikiran mereka terus berkata: “Masih ada yang harus dilakukan, masih ada yang perlu dipikirkan.” Dalam keadaan ini, kewaspadaan menjadi kebiasaan, bahkan ketergantungan. Banyak orang tidak lagi tahu cara melepaskan diri dari kewaspadaan. Setiap notifikasi, target, dan tuntutan sosial menanamkan pesan bahwa diam berarti tertinggal, bahwa istirahat berarti lemah. Padahal, tidur membutuhkan kepercayaan kepada tubuh dan kehidupan itu sendiri: bahwa dunia tidak akan runtuh saat kita tertidur, bahwa kita aman untuk beristirahat. Tidur bukan sesuatu yang bisa “dipaksa”, tetapi diundang dengan menciptakan kondisi otak dan tubuh yang siap untuk tidur. Kita tidak kehilangan tidur, kita kehilangan ketenangan batin yang mengizinkan tidur datang dengan sendirinya. Tidur

Kesehatan, Nasional, Opini

Sumpah Pemuda Narasi Titik Temu

ruminews.id, Makassar – Gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya bergemuru pada 97 tahun silam, ratusan pemuda berteriak dengan narasi yang sama, kesadaran kolektif untuk memulai gerakan perlawanan kemerdekan lewat kebersatuan yang melampaui sekat suku, agama dan perbedaan pandang. Kita harus belajar pada  generasi pencetus sumpah pemuda, juga Mereka adalah generasi yang telah belajar dari sejarah, dari sporadik menyepakati untuk bersatu dan tidak bercerai-berai lagi. Narasi ikrar sakral yang pernah diucapkan 28 Oktober tahun 1928, kini bukan hanya monumen sejarah, melainkan Sumpah yang menjadi narasi titik temu yang mengikat komitmen kolektif, bahwa Indonesia hanya bisa maju jika ia berdiri di atas fondasi persatuan. Dulu, lantas sekarang? Realitas dan Tantangan Generasi Meskipun semangat optimisme membumbung tinggi, realitas data menunjukkan bahwa pemuda Indonesia hari ini khususnya Generasi Z dan Milenial muda memikul beban tantangan yang kompleks. Angka pengangguran, terutama di kalangan lulusan kejuruan, masih tinggi, menciptakan ketidaksesuaian antara hasil pendidikan dan kebutuhan industri yang terus berubah. Keterampilan dan daya saing harus diasah lebih dalam, karena memasuki era yang ditandai oleh ketidakpastian ekonomi global dan otomatisasi. Tantangan ini menuntut  untuk menjadi lebih dari sekadar pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja. Ironi Krisis Nilai dan Keterasingan Moral Di tengah tuntutan untuk menjadi agen perubahan, kita menyaksikan sebuah kondisi yang ironi: krisis nilai di sebagian kalangan kaum muda, tidak semua namun bisa jadi termasuk kita. Di satu sisi, kaum muda adalah generasi paling terhubung dan berpendidikan, namun di sisi lain, perilaku pragmatisme hanya mementingkan hasil praktis tanpa memedulikan proses etis dan gaya hidup hedonisme mengejar kesenangan sesaat semakin mengikis idealisme. Kondisi ini diperparah dengan penurunan moral di dalam generasi yang tampak jelas dalam interaksi sehari-hari. Contohnya, tingginya kasus cyberbullying(perundungan daring) yang berujung pada trauma mental, penyebaran informasi hoax tanpa filter demi popularitas viral, hingga kurangnya rasa hormat terhadap figur otoritas seperti guru di Banten, bahkan yang berujung pada pelaporan hukum. Nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab seringkali kalah bersaing dengan kecepatan viral dan keuntungan pribadi. Alarm Keras Kesehatan Mental Isu yang tak kalah penting, dan yang perlu menjadi perhatian utama, adalah kesehatan mental di kalangan pemuda. Tekanan untuk meraih kesuksesan, beban finansial, serta perbandingan diri yang tak berkesudahan di media sosial, telah menciptakan generasi yang rentan cemas (anxious). Tingkat stres dan depresi semakin meningkat, menjadi alarm keras bagi ekosistem pendidikan dan keluarga. Dibutuhkan ruang aman dan sistem dukungan yang lebih baik agar pemuda dapat mengenali, memahami, dan menjaga kesejahteraan mental mereka sebagai modal dasar untuk memimpin bangsa. Generasi Z: Perjuangan dalam Genggaman Generasi muda hari ini menampilkan karakter yang berbeda dalam berjuang. Generasi Z, khususnya, cenderung menggunakan media sosial sebagai alat perjuangan dan berekspresi. Mereka tidak lagi hanya turun ke jalan, tetapi juga menyuarakan isu-isu sosial, politik, dan lingkungan melalui tagar (hashtag), campaign digital, dan konten viral. Kekuatan digital ini menjadikan mereka generasi yang kritis, cepat bereaksi, namun juga rentan terhadap cancel culture dan arus informasi yang bias. Media sosial telah menjadi “lapangan” baru tempat identitas dan kontribusi diperjuangkan. Di momentum Sumpah Pemuda hari ini, seruan untuk bersatu, bergerak bersama, dan seirama menjadi sangat relevan. Pemuda adalah jembatan demografi menuju Indonesia Emas. Kegagalan generasi adalah kegagalan bangsa. Oleh karena itu, harapan besar ditujukan kepada pemuda untuk mengalirkan karya di bawa kepemimpinan presiden Prabowo Subianto yang selalu  mendengungkan pengarusutamaan pemuda Inilah optimisme yang harus kita pegang: 1. Penguatan Vokasi Inklusif: Pemerintah kembali memastikan kurikulum adaptif dan menyediakan platformmagang yang adil dan berjenjang. 2. Investasi Kesehatan Mental: Integrasi layanan kesehatan mental yang terjangkau dan mudah diakses di tingkat komunitas dan pendidikan. 3. Ruang Digital Beretika: Kolaborasi pemerintah dan pemuda untuk menciptakan literasi digital yang kuat, yang mendorong konten produktif dan meredam hoax dan cyberbullying. Saatnya kita menyadari bahwa kita adalah Titik Temu. Bukan hanya berkumpul, tetapi menyatukan energi, menyelaraskan langkah, dan mengubah potensi menjadi aksi. Penulis, dr. Haerul Anwar Praktisi Kesehatan

Gowa, Kesehatan

SAPMA PP Gowa Gelar Aksi Sosial Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Sambut HUT Pemuda Pancasila ke-66 dan Hari Sumpah Pemuda.

ruminews.id – Gowa – 27 Oktober 2025, Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pemuda Pancasila ke-66 sekaligus Hari Sumpah Pemuda, Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Gowa bersama KOTI Mahatidana, Farkes Reformasi, PMI Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kecamatan Somba Opu menggelar kegiatan sosial berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, Senin (27/10/2025). Kegiatan yang digelar di wilayah Kecamatan Somba Opu ini mendapat antusiasme tinggi dari warga sekitar. Ratusan masyarakat berpartisipasi mendonorkan darah serta memeriksakan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ketua SAPMA PP Gowa, Sigit, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan aksi nyata Pemuda Pancasila terhadap masyarakat. ” Ini adalah aksi sosial kami sebagai wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Melalui momentum HUT Pemuda Pancasila dan Hari Sumpah Pemuda, kami ingin mengajak masyarakat untuk hidup sehat dan peduli terhadap sesama melalui donor darah,” ujar Sigit. Sementara itu, Ketua Farkes Reformasi, Dr. dr. Muji, menambahkan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk sinergi antara organisasi kepemudaan dan tenaga medis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. “ Kami ingin menunjukkan bahwa kesehatan adalah bagian penting dari pembangunan bangsa. Kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat,” jelasnya. Dari unsur KOTI Mahatidana, Agussalim, selaku Komandan KOTI, menegaskan dukungan penuh terhadap kegiatan sosial tersebut. “Pemuda Pancasila tidak hanya hadir dalam gerakan moral, tapi juga aksi kemanusiaan yang langsung menyentuh masyarakat,” ungkapnya. Camat Somba Opu, Nuraeny Apriyani, turut mengapresiasi inisiatif kegiatan yang digelar di wilayahnya. “Kami sangat mendukung kegiatan positif seperti ini. Kolaborasi antara organisasi kepemudaan, kesehatan, dan pemerintah daerah menjadi contoh baik bagi masyarakat dalam memperingati momen bersejarah bangsa,” tuturnya. Dengan terlaksananya kegiatan ini, SAPMA PP Gowa berharap semangat kepemudaan dan nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang!

Kesehatan, Opini

Berkarya Membangun Kesehatan Bangsa, 75 Tahun Hari Dokter Nasional

ruminews.id, Makassar – Dalam menyambut Hari Dokter Nasional ke 75 dan ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mari kita refleksikan perjalanan panjang dan pengabdian para dokter dan tenaga kesehatan (nakes) di Tanah Air. Peringatan ini bukan sekadar perayaan, melainkan momentum untuk merenungkan posisi Indonesia yang masih berada di persimpangan jalan dalam upaya pemerataan dan peningkatan akses kesehatan. Mengenang Perjuangan di Masa Pandemi Kondisi kesehatan Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dengan sulitnya akses kesehatan di berbagai daerah pelosok. Memori heroik para tenaga kesehatan di era pandemi COVID-19 kembali menyentuh hati. Periode tersebut menjadi masa yang paling menegangkan dan mengharukan, di mana para dokter, perawat, dan seluruh nakes berdiri di garda terdepan, mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan bangsa. Berdasarkan data yang tercatat oleh IDI dan organisasi profesi kesehatan lainnya, jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang gugur selama puncak pandemi COVID-19 di Indonesia mencapai angka yang memilukan. Meskipun angkanya fluktuatif tergantung periode pencatatan, secara kumulatif, ratusan dokter dan ribuan tenaga kesehatan (termasuk perawat, bidan, dan lainnya) meninggal dunia akibat terpapar virus saat menjalankan tugas mulia mereka. Perjuangan dan pengorbanan mereka adalah bukti nyata dari dedikasi yang tak terhingga bagi kesehatan masyarakat. Capaian dan Kesenjangan: Dua Sisi Mata Uang Kabar baiknya, capaian kesehatan Indonesia terus menunjukkan tren perbaikan, seperti peningkatan usia harapan hidup dan menurunnya angka kematian ibu dan bayi. Namun, kemajuan ini seperti dua sisi mata uang, karena masih diwarnai oleh disparitas atau kesenjangan yang tajam dalam distribusi dokter dan fasilitas kesehatan. Sebagian besar dokter spesialis dan fasilitas kesehatan terbaik terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) masih sangat kekurangan. Meskipun statistik kesehatan secara umum membaik, kita tidak boleh melupakan fakta bahwa ratusan dokter dan tenaga kesehatan lainnya masih harus bertaruh nyawa, bukan hanya melawan penyakit, tetapi juga menghadapi keterbatasan infrastruktur dan risiko keamanan di daerah daerah terluar dan terpelosok. Bahkan laporan mengenai tenaga kesehatan yang menjadi korban saat pelayanan di Papua dan wilayah sulit lainnya menjadi pengingat pahit akan risiko fisik dan sosial yang mereka hadapi demi menjalankan sumpah profesi. Harapan Perbaikan dan Denyut Nadi Bangsa Di usianya yang ke 75, Hari Dokter Nasional menjadi seruan untuk perbaikan kesehatan bangsa. Para dokter adalah denyut nadi bangsa, yang denyutnya harus dijaga dan didukung. Harapan untuk masa depan adalah terwujudnya sistem kesehatan yang lebih merata dan berkeadilan. Peran IDI bersama pemerintah dan masyarakat harus diperkuat untuk menciptakan karya nyata dalam membangun kesehatan bangsa, yang meliputi: 1. Pemerataan Distribusi Dokter: Mendorong kebijakan insentif dan program penugasan yang efektif agar dokter spesialis bersedia mengabdi di daerah 3T. 2. Peningkatan Infrastruktur: Memastikan setiap puskesmas dan rumah sakit di pelosok memiliki fasilitas dan alat kesehatan yang memadai. 3. Jaminan Keamanan dan Kesejahteraan: Memberikan perlindungan fisik, hukum, dan kesejahteraan yang layak bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah berisiko tinggi. Hanya dengan semangat pengabdian dan dukungan penuh dari semua pihak, para dokter dapat terus berkarya dan memastikan denyut nadi kesehatan bangsa Indonesia terus berdetak kuat, membawa harapan bagi seluruh rakyat dari Sabang hingga Merauke. Selamat Hari Dokter Nasional! dr. Haerul Anwar Praktisi Kesehatan – Asesor Program Penugasan Khusus Dokter untuk daerah Pelosok

Internasional, Kesehatan, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan

Ketika Kemasan Lebih Dipercaya dari Kandungan

ruminews.id – Ada kalanya dunia farmasi terasa seperti panggung sunyi tempat kami berdiri di antara ilmu dan persepsi. Di balik meja apotek, kami bukan hanya penjaga obat, tapi juga penjaga kepercayaan. Namun, sering kali kepercayaan itu goyah hanya karena selembar kemasan berbeda warna. Pasien datang dengan keluhan, meminta obat yang “biasa ia minum.” Kami dengarkan, kami analisis, dan kami berikan pilihan terbaik: obat dengan kandungan dan dosis yang sama. Tapi ketika kemasannya tak lagi serupa dengan yang ia kenal, tatapan ragu pun muncul. “Ini bukan obat yang biasa saya beli,” katanya. Lalu, dalam sekejap, kompetensi kami diragukan. Padahal, bagi kami, setiap nama generik adalah kebenaran ilmiah yang berdiri di atas dasar farmakologi. Paracetamol tetaplah paracetamol entah ia datang dalam kemasan biru, hijau, atau putih polos. Yang bekerja menyembuhkan bukanlah warna bungkusnya, tapi zat aktif yang menenangkan panas dan nyeri di baliknya. Namun di mata sebagian pasien, obat adalah kepercayaan visual. Mereka percaya pada kemasan, bukan pada kandungan. Mereka menilai kebenaran dari rupa, bukan dari isi. Di sinilah keresahan kami tumbuh bukan karena mereka salah, tapi karena kami gagal menanamkan pemahaman. Kami, para farmasis, berdiri di garis depan edukasi kesehatan. Kami ingin masyarakat tahu bahwa farmasi bukan sekadar transaksi jual beli obat, melainkan ruang edukasi tentang kesadaran medis. Bahwa setiap nama generik adalah bahasa universal dari penyembuhan, dan setiap farmasis adalah penerjemah di antara dunia sains dan kehidupan sehari-hari. Maka, biarlah kami terus menjelaskan, meski kadang dianggap keliru. Sebab di balik keresahan ini, tersimpan niat suci: agar setiap pasien sembuh bukan hanya dari sakit di tubuhnya, tapi juga dari salah paham yang menyesatkan tentang obatnya.

Badan Gizi Nasional, Daerah, Kesehatan, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan

MBG: Modus Baru Genosida

‎ruminews.id – ‎Di suatu pagi merangkak siang, seorang anak menyantap satu porsi makanan. Tak ada yang memintanya membayar. Si anak itu pun berpikir, ini gratis. Namun tidak ada yang benar-benar gratis di kehidupan ini, kecuali udara yang kita hirup atau sinar matahari yang menyapa pagi. Makanan bergizi yang dihidangkan untuk si anak dan untuk ribuan anak lainnya tidak jatuh begitu saja dari langit atau gratis. Ia datang dari keringat yang mengucur, dari waktu yang terkurung, dari keping-keping uang yang disetorkan dengan sukarela maupun tidak rela ke negara. Ia datang dari pajak. ‎ ‎Pajak. Kata itu seringkali memberatkan, seperti batu yang diseret dalam impian. Ia adalah potongan dari penghasilan, pengurangan dari kesenangan, sesuatu yang kita berikan tanpa melihat wajah penerimanya. Tak jarang kita memberikannya dengan gerutu, kadang dengan kelupaan, seolah ia hilang dalam labirin birokrasi yang tak berwajah. ‎Dari pajak itulah muncul kosa kata Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sesungguhnya tidak gratis. Program andalan Presiden terpilih. ‎ ‎Berdasarkan laporan Tempo, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah awalnya mengalokasikan Rp 71 triliun untuk MBG, lalu menambah Rp 100 triliun, sehingga total dana yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) mencapai Rp 171 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, proses maladministrasi dimungkinkan berlangsung, melingkupi penguasa, pihak swasta dan pemenang tender MBG di berbagai daerah. Oleh sebab itu, menjadi alarm bising bagi kekuasaan politik untuk menegakkan secara konsisten Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. ‎ ‎Sejak diterapkannya MBG ini, ada sebanyak 6.457 anak keracunan hingga September 2025. Tentu, kita mesti bertanya ada apa gerangan demikian? Apakah bergizi sama dengan beracun? Tentunya tidak. Ada semacam upaya negara untuk mengatur kehidupan biologis, dalam hal ini standarisasi gizi dan penyeragaman nutrisi. Bahkan negara berupaya mengambil alih dapur. Tidak ada lagi percakapan intim antara anak dan orang tuanya di pagi hari. Seperti kata Michael Foucault, dimana ada kekuasaan di situ ada perlawanan, hal demikianlah yang menciptakan protes ibu-ibu di Monas dengan perkakas dapur, menolak MBG. ‎ ‎Keracunan massal juga terjadi di Nunukan, tepatnya di Sebatik Tengah pada 30 September 2025. Sebanyak 58 Siswa dari berbagai sekolah diduga kuat keracunan MBG, yang dapurnya baru beroperasi selam dua hari. Masyarakat Nunukan dan Indonesia pada umumnya harus menyadari bahwa tidak ada yang gratis dalam program ini. Setiap suap yang masuk ke mulut anak-anak telah dibayar lunas dengan potongan kebebasan dan pajak yang kita sumbangkan. Kita sedang membiarkan negara menentukan apa yang “baik” untuk tubuh kita, tentang apa itu “bergizi”, sambil mengabaikan kebijaksanaan lokal dan keunikan individual. ‎ ‎Ini adalah sebuah gejala. Mungkin sudah waktunya untuk mendengarkan protes ibu-ibu dengan perkakas dapurnya, dan merenungkan ulang makna sebenarnya dari kemandirian dan kebebasan dalam mengurus tubuh dan generasi kita sendiri. Masyarakat Nunukan sudah saatnya menyadari bahwa kunjungan bupati yang terlihat cepat dan peduli hanyalah reaksi sesaat atas kegagalan struktural. Sebuah gerak cepat yang sesungguhnya adalah dengan menghentikan sementara program seperti desakan salah satu anggota DPRD Nunukan, dan melakukan evaluasi total. ‎ ‎Semoga kejadian ini dapat membuka kesadaran bersama untuk membaca aksi-aksi publik para pemimpinnya dengan kritis, serta selalu mempertanyakan, apakah ini kerja nyata atau sekadar pencitraan yang dibungkus dalam kemasan “gerak cepat”? Atas keracunan massal ini, Bupati Nunukan mesti mengevaluasi total pihak swasta atau pemenang tender yang mungkin saja orang dekatnya. Keracunan massal ini bisa memicu Modus Baru Genosida (MBG), bukan lagi Makan Bergizi Gratis. ‎ ‎ ‎Taman Pustaka: ‎Anggaran Makanan Bergizi Gratis Naik, Salip Dana Untuk Pertahanan dan Kesehatan. (2025, Juni 11). Diakses pada 30 September 2025. https://www.tempo.co/ekonomi/anggaran-makan-bergizi-gratis-naik-salip-dana-untuk-pertahanan-dan-kesehatan-1674238 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah Undang-Undang tentang Pelayanan Publik yang bertujuan memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. 6.457 Orang Keracunan MBG per September 2025, Terbanyak di Pulau Jawa. (2025, Oktober 1). Diakses pada 1 Oktober 2025. https://nasional.kompas.com/read/2025/10/01/15390941/6457-orang-keracunan-mbg-per-september-2025-terbanyak-di-pulau-jawa Diduga Keracunan MBG, 58 Siswa di Sebatik Tengah Alami Muntahber, Camat : Sebagian Dirujuk Kerumah Sakit Pratama. (2025, September 30). Diakses pada 1 Oktober 2025. https://rubrikkaltara.id/2025/09/30/diduga-keracunan-mbg-58-siswa-di-sebatik-tengah-alami-muntahber-camat-sebagian-dirujuk-kerumah-sakit-pratama/

Kesehatan, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Uncategorized

Munafri–Melinda Aksa Sambut Tim Kota Sehat, Tegaskan Pentingnya Lingkungan Bersih

ruminews.id, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Ketua Forum Kota Sehat (FKS) Makassar, Melinda Aksa, menerima kunjungan Tim Verifikasi Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2025 di Baruga Anging Mammiri, Kamis (2/10/2025). Kedatangan tim yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Validasi Kota Sehat, Andi Anugera, menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen Pemerintah Kota Makassar menuju kota yang lebih sehat, bersih, dan layak huni. Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa Program Kota Sehat merupakan langkah strategis yang harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, baik jajaran pemerintah kota maupun masyarakat luas. “Melalui kegiatan verifikasi Kota sehat ini, terbangun persepsi dan pemahaman yang sama mengenai arti pentingnya lingkungan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Appi. Saat ini, Kota Makassar terus meneguhkan diri sebagai kota yang tumbuh bersama semangat kolaborasi menuju kehidupan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan. Melalui Program Kota Sehat 2025, pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen lintas sektor bergerak bersama dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, layak huni, sekaligus inklusif. Sebagai Wali Kota Makassar, Munafri menegaskan bahwa Pemkot telah menyiapkan seluruh tahapan verifikasi secara matang. Menurutnya, yang terpenting bukan sekadar penghargaan atau kompetisi, melainkan bagaimana standar Kota Sehat benar-benar berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Yang ingin kami sampaikan, standarisasi Kota Sehat ini harus berjalan dengan baik, ada ataupun tanpa penghargaan,” jelas Appi. “Kami ingin Makassar menjadi representasi kehidupan masyarakat kota besar yang sejajar dengan kota-kota lain, bahkan bisa lebih baik daripada kota besar di Indonesia pada umumnya,” lanjut dia. Ia menekankan, Kota Sehat bukan sekadar program seremonial, melainkan wujud nyata dari gotong royong pembangunan lintas sektor yang terintegrasi ke dalam sembilan tatanan utama. Dari kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial dan kesiapsiagaan bencana, seluruh aspek diarahkan untuk memastikan setiap warga Makassar dapat hidup lebih berkualitas. Dengan prinsip kolaborasi, Pemkot Makassar tidak hanya menata kota dari sisi fisik, tetapi juga menanamkan budaya hidup sehat, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperluas akses layanan publik yang adil dan merata. Semua langkah ini diintegrasikan melalui Makassar Apps For All, yang menghadirkan akses layanan kesehatan, pengaduan, hingga partisipasi warga dalam satu platform digital. Munafri menambahkan, sembilan tatanan yang menjadi indikator penilaian Kota Sehat wajib dilaksanakan secara konsisten. Masyarakat, kata dia, berhak menikmati hasil dari kebijakan yang dijalankan pemerintah. Karena itu, ia berharap proses validasi kali ini juga memberi masukan yang konstruktif. “Kalau ada hal yang masih kurang, kami siap memperbaiki. Kalau ada yang sudah baik, maka harus dipertahankan bahkan ditularkan ke wilayah lain agar berjalan menyeluruh,” ucapnya. Lebih jauh, Munafri menekankan pentingnya kunjungan tim verifikasi ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Ia berharap, validasi Kota Sehat bisa menjadi agenda tahunan yang berkesinambungan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Makassar. Kehadiran tim validasi jangan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi upaya nyata untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup setiap tahun. “Ini juga menjadi tugas besar Ketua Forum Kota Sehat, dan kalau ada hal yang tidak berjalan, saya siap memberikan sanksi,” tegasnya. Program Kota Sehat menjadi bukti bahwa pembangunan kota bukan semata infrastruktur, melainkan tentang menghadirkan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bersama warga, pemerintah, dan semua elemen, Makassar menatap optimis menuju Sosis Saba Ustarara 2025 dengan semangat: Sehat Kotanya, Sejahtera Warganya. Mantan Bos PSM itu menuturkan, berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi Makassar. Menurutnya, hal tersebut harus dimaksimalkan penyelesaiannya melalui pembangunan kota yang terstruktur dan terarah. “Dengan kehadiran tim validasi, kami berharap dapat lahir sistem pembangunan kota yang benar-benar terukur dan bisa menjadi pedoman dalam membangun Makassar sebagai kota sehat yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” tutup Munafri. Sedangkan, Ketua Tim Validasi Lapangan Kabupaten/Kota Sehat Nasional, Andi Anugera menjelaskan, bahwa proses validasi dilakukan secara bertahap sejak pertengahan tahun. Dimulai dari verifikasi dokumen yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar, dilanjutkan dengan klarifikasi daring, hingga tahap kunjungan lapangan yang kini sedang berlangsung. “Makassar adalah barometer pembangunan di Indonesia Timur. Karena itu, validasi ini penting untuk memastikan apa yang tertuang dalam dokumen benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” katanya. Kunjungan ini menjadi bagian penting dari rangkaian penilaian program Kota Sehat yang tahun ini menilai sembilan tatanan dengan total 136 indikator, sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat 2025. Menurutnya, kunjungan kali ini bersifat spesial. Selain membawa tim lintas kementerian, termasuk perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Kesehatan, Andi juga memiliki keterikatan personal dengan Makassar. “Jadi, tentu ada kebanggaan tersendiri bisa melihat langsung implementasi Kota Sehat di sini,” tambahnya. Ia menegaskan, tim validasi menilai Makassar tidak bisa disamakan dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Sebagai kota metropolitan sekaligus pintu gerbang Indonesia Timur, Makassar harus dipandang sejajar dengan kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan. “Kita pahami betul, pembangunan kota sebesar Makassar tidak mungkin sempurna. Namun kami ingin memastikan, apa yang tercantum dalam dokumen Kota Sehat benar-benar menjadi bagian dari keseharian masyarakat,” tururnya. “Baik layanan kesehatan yang cepat, perlindungan sosial, hingga kesiapsiagaan bencana,” jelasnya, menambahakan. Andi Anugera juga menyampaikan bahwa tim verifikasi tetap membuka ruang perbaikan bagi Pemkot Makassar selama proses validasi berlangsung. “Kalau ada hal-hal yang masih bisa dilengkapi selama kunjungan, mohon agar bisa segera ditindaklanjuti. Nantinya hasil validasi ini akan kami bawa ke rapat pleno di pusat,” ujarnya. Lebih jauh, dia mengungkapkan bahwa Kementerian sedang berupaya agar penyerahan penghargaan Swasti Saba 2025 dapat dilaksanakan langsung di Istana Negara oleh Presiden RI. “Kami sedang mengupayakan agar penghargaan ini kembali digelar di lingkungan Istana, bahkan langsung diserahkan oleh Bapak Presiden. Tentu ini akan menjadi motivasi besar bagi kabupaten/kota penerima, termasuk Makassar,” pungkasnya. Diketahui, kunjungan tim verifikasi dijadwalkan berlangsung selama dua hari (tanggal 2-3 September 2025, dengan agenda padat, termasuk validasi di sejumlah lokus, salah satunya Kecamatan Panakukang. Hasil penilaian akan menentukan apakah Kota Makassar layak kembali meraih penghargaan Swasti Saba sebagai Kota Sehat tahun 2025.

Badan Gizi Nasional, Kesehatan, Nasional, Uncategorized

MBG: Dari Hidangan Harapan Menjadi Hidangan Kekecewaan

ruminews.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai mahkota kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini kian terjerat polemik. Apa yang mula-mula dirancang sebagai upaya menyehatkan generasi, justru mulai dipertanyakan lantaran deretan masalah yang tak kunjung reda. Di Bulukumba, Sulawesi Selatan, kecemasan orangtua murid meledak ketika menemukan belatung merayap di tempe, salah satu menu MBG yang dibagikan di Kecamatan Kajang. Pemandangan menjijikkan ini seakan menorehkan noda baru pada program yang bahkan belum genap berusia setahun. Bukan hanya di Bulukumba. Jejak kelam MBG sudah lebih dulu tercium di Takalar, Februari lalu, saat 12 siswa SD dari tiga sekolah berbeda dilarikan ke puskesmas setelah diduga keracunan menu serupa. Kini, catatan gelap itu kian menggunung: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 6.452 kasus keracunan hingga September 2025, sementara versi pemerintah yang diwakili Badan Gizi Nasional (BGN), Kemenkes, dan BPOM menyebutkan angka sedikit lebih rendah, 5 ribu kasus. Tak berhenti pada keracunan, berbagai laporan lain menyeruak: makanan basi, dapur yang jauh dari standar higienitas, hingga dugaan permainan anggaran. Alih-alih “Makanan Bergizi Gratis,” sindiran publik kini lebih sering menyebutnya sebagai “Makanan Beracun Gratis.” Prof. Aminuddin Syam, pakar gizi dari Universitas Hasanuddin, menilai program ini telah melenceng jauh dari niat awal. “Dulu digagas untuk meningkatkan kualitas gizi anak, tapi kini berubah jadi proyek berebut margin. Masyarakatlah yang akhirnya menanggung risiko. Dari makanan bergizi gratis, bergeser menjadi makanan beracun gratis,” ujar mantan Dekan FKM Unhas itu dengan nada getir. Ia mengingatkan bahwa pangan adalah urusan sensitif, rapuh terhadap kontaminasi. Standar Good Manufacturing Practice (GMP) mestinya menjadi harga mati: dari pemilihan bahan, kualitas air, proses pengolahan, tenaga kerja, hingga distribusi makanan. Jika semua itu diabaikan, bakteri dan kuman berbahaya hanya tinggal menunggu waktu untuk menyerang. Lebih jauh, ia juga menyoroti kondisi dapur penyelenggara MBG yang sebagian berada dekat saluran limbah, TPA, bahkan area rawan lalat. Padahal, dapur seharusnya memiliki dinding rapat, ventilasi sehat, hingga sanitasi memadai. “Kalau tempatnya saja tidak layak, bagaimana mungkin makanannya bisa aman?” tegasnya. Persoalan lain yang disorot adalah komposisi pejabat BGN. Dari sepuluh pucuk pimpinan, nyaris tak ada yang berlatar belakang gizi. Ketua BGN, Dadan Hindayana, memang akademisi, tetapi dengan kepakaran serangga. Wakil-wakilnya pun mayoritas berasal dari kalangan militer, polisi, hingga birokrat, jauh dari ranah nutrisi. “Ide MBG sejatinya mulia,” Aminuddin menutup perbincangan. “Tetapi jika eksekusi lebih banyak bernuansa politik ketimbang profesional, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi pemerintah, melainkan kesehatan dan nyawa anak bangsa.”

Daerah, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintahan

Pemkot Makassar Tegaskan Komitmen Percepatan Penurunan Stunting

ruminews.id, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Makassar, menegaskan komitmennya dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kota Makassar saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Tingkat Kota Makassar di Ruang Rapat Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (29/9/2025). Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menekankan bahwa TPPS tidak boleh berhenti pada tataran formalitas, melainkan harus menjadi ruang aksi nyata. Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah, mulai dari kecamatan hingga kelurahan, agar menjaga semangat kerja meski tengah terjadi mutasi besar-besaran di lingkungan kelurahan. “Saya berharap perubahan suasana di tingkat kelurahan justru menghadirkan semangat baru. Jangan sampai ada kelesuan kerja, karena percepatan penurunan stunting adalah tugas mulia yang harus kita wujudkan bersama,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Ia juga menyoroti capaian prevalensi stunting Kota Makassar tahun 2024 sebesar 22,9%, angka yang lebih tinggi dari target nasional 19,8% maupun rata-rata Sulawesi Selatan. “Ini menjadi perhatian serius. Dengan dukungan APBD sebesar Rp126 miliar serta hadirnya program nasional dan CSR dari berbagai pihak, seharusnya kita mampu menekan angka stunting lebih maksimal. Saya ingin TPPS menjadi forum yang menghadirkan solusi nyata,” tambahnya. Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa upaya percepatan penurunan stunting sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar, yang Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan. Salah satu misi pembangunan yang menjadi prioritas adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perilaku hidup sehat dan akses layanan kesehatan dasar yang inklusif. Lebih jauh, Aliyah Mustika Ilham mengajak semua pihak dari OPD, camat, lurah, hingga dunia usaha untuk memperkuat kolaborasi dalam intervensi stunting, baik melalui bantuan pangan bergizi, sanitasi sehat, edukasi pola asuh, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga rentan. “Pemerintah Kota Makassar tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh sinergi semua pemangku kepentingan. Dengan kerja nyata dan kolaborasi, saya yakin Makassar bisa menjadi kota bebas stunting dan menjadi contoh nasional,” tegas Aliyah Mustika Ilham. Kepala Dinas PP&KB Kota Makassar, Irwan Bangsawan, dalam laporannya menyampaikan berbagai program yang tengah berjalan untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Yakni, pendampingan keluarga melalui kunjungan rumah, verifikasi lapangan keluarga berisiko stunting, program Gerakan Orang Tua Asuh (Genting), serta penguatan edukasi pra-nikah melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan aplikasi Elsimil. Irwan Bangsawan juga menekankan pentingnya integrasi informasi bantuan CSR dari perusahaan agar program penurunan stunting lebih terkoordinasi dengan baik di tingkat kecamatan dan kelurahan. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh camat dan lurah se-Kota Makassar, perwakilan PKK, Kementerian Agama, Baznas, serta OPD terkait. Turut mendampingi Wakil Wali Kota, Kadis PP&KB Makassar Irwan Bangsawan dan Kepala Bappeda Kota Makassar Dahyal. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, secara resmi membuka rapat koordinasi TPPS Kota Makassar. Aliyah Mustika Ilham juga menutup sambutannya dengan seruan optimisme. “Mari kita buktikan bahwa Pemerintah Kota Makassar benar-benar hadir dan bekerja untuk menurunkan stunting. Bersama, kita bisa menjadikan Makassar kota bebas stunting.” tutupnya.

Scroll to Top