Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Kesehatan

Badan Gizi Nasional, Daerah, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Ikut Rakor Bareng Pusat Antisipasi Keracunan MBG

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Daerah, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya menjaga kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC). Senin (29/9/2025), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengikuti Rapat Koordinasi Nasional yang digelar secara virtual dari Kantor Balai Kota Makassar. Dalam rapat yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu, dibahas langkah antisipasi dan pencegahan terjadinya keracunan makanan pada program MBG yang kini berjalan di berbagai daerah. Selain Mendagri, hadir pula Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti, serta perwakilan Badan Gizi Nasional. Wali Kota Munafri, didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala Dinas Kesehatan dr. Nursaidah Sirajuddin, Kepala Dinas Pendidikan Achi Soleman, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nirman Nisman Mungkasa. Rapat koordinasi ini menjadi tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan memenuhi standar gizi. Di saat yang sama, pertemuan ini juga menekankan pentingnya percepatan penuntasan TBC sebagai salah satu agenda nasional di bidang kesehatan. Munafri menegaskan, Pemkot Makassar siap menjalankan langkah-langkah pengawasan, edukasi, dan sinergi lintas dinas agar pelayanan gizi bagi masyarakat tetap terjamin. “Sekaligus kami akan lakukan antisipasi memperkuat upaya pencegahan serta pengendalian TBC di seluruh wilayah kota,” jelas Munafri. “Kami mengajak TP PKK dan kader posyandu agar bersama-sama menangani persoalan tuberkulosis (TBC),” lanjut Appi. Selain itu, Pemerintah Kota Makassar, kini terus memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan memenuhi standar gizi. Hingga saat ini, terdapat 45 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif dengan total penerima manfaat 138.636 orang, terdiri atas 136.645 peserta didik dan 1.991 non-peserta didik (kategori 3B). Wali Kota berlatar politisi itu menegaskan, pemerintah kota menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan. “Untuk MBG, kita menunggu Peraturan Presiden (Perpres) baru, sambil terus melakukan koordinasi dengan semua sekolah untuk memastikan pengawasan berjalan baik,” tambah Appi. Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk mengantisipasi potensi keracunan makanan. Begitu pun untuk memperkuat pengawasan menjaga kesehatan peserta didik. Pemkot Makassar terus memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan layanan gizi dan kesehatan masyarakat berjalan maksimal. Munafri menekankan pentingnya sertifikat higienis bagi seluruh penyedia makanan dalam program MBG sebagai jaminan keamanan pangan. “Yang paling penting adalah setiap penyedia memiliki sertifikat higienis. Itu menjadi standar utama agar masyarakat, terutama anak-anak, mendapat asupan bergizi yang aman,” tambahnya. Ditegaskan, Pemerintah Kota, akan memperketat langkah pencegahan potensi keracunan pada program MBG. Ia menegaskan seluruh sekolah penerima program, diminta melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan agar pengawasan berjalan menyeluruh. “Di sekolah-sekolah harus rapat dulu, supaya semua pihak yang terlibat bisa memastikan pelaksanaan program ini benar-benar aman. Kita tidak boleh lengah, karena kalau terjadi sesuatu, risikonya besar,” imbuh Appi. Semua yang bertanggung jawab harus melakukan pengecekan secara berkala, termasuk menyesuaikan kebutuhan masing-masing sekolah. Orang nomor satu Kota Makassar itu menambahkan, saat ini pemerintah kota juga menunggu aturan teknis Perpres terbaru dari pemerintah pusat sebelum melangkah lebih jauh. “Kita masih menunggu regulasi Perpres yang akan keluar. Sambil menunggu, saya minta semua pihak berhati-hati dan memastikan seluruh proses MBG aman bagi siswa,” tegasnya. Pada kesempatan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya penerapan protokol baku penanganan keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pesan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Gizi Nasional (BGN), serta seluruh kepala daerah dan dinas terkait. Budi menyebutkan sejumlah kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah, porsi makanan yang dibuat bermasalah. Gejalanya jelas, dan masa inkubasi sangat menentukan jenis racun—apakah berasal dari bakteri atau bahan kimia. Ia menekankan bahwa setiap kali ada laporan keracunan, protokol penanganan harus dijalankan cepat dan tepat, mulai dari identifikasi lokasi, jumlah korban, jenis keracunan, hingga memastikan penanganan medis. “Prosedur tata laksana sudah baku dan teman-teman di daerah sudah tahu. Pastikan kalau ada keracunan, protokol segera dijalankan dan dilaporkan,” tegasnya. Budi meminta sinergi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan agar Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) diperkuat sebagai garda terdepan pencegahan. “Sekolah harus memeriksa makanan yang datang, cek bau, warna, dan teksturnya. Jika ada tanda mencurigakan, jangan disajikan. UKS harus segera menghubungi puskesmas,” imbuh dia. Ia juga mengajak pihak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah turut mendukung peningkatan kapasitas UKS agar tak hanya fokus pada edukasi, tetapi juga pengawasan dan penanggulangan dini keracunan makanan. Budi menekankan pentingnya inspeksi kebersihan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai sumber utama pengolahan makanan. “Dinas kesehatan harus memastikan bahan baku, proses masak, penyimpanan, dan kebersihan alat sesuai standar. Petugas harus mencuci tangan, memakai sarung tangan, dan berpakaian bersih,” jelasnya. Dia menegaskan seluruh SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Dari BGN sudah dikeluarkan instruksi agar penerbitan SLHS dipercepat. “Targetnya satu bulan, bila perlu dua minggu. Dinas kesehatan harus jemput bola melakukan inspeksi,” tegas Budi. Kemenkes telah menyederhanakan prosedur penerbitan SLHS agar bisa selesai maksimal 13 hari tanpa mengurangi standar. Pemeriksaan meliputi kondisi dapur, kebersihan lingkungan, hingga sampel bahan makanan untuk trace back jika terjadi keracunan. Untuk deteksi cepat, Budi meminta daerah memperkuat laboratorium kesehatan daerah dengan peralatan PCR untuk bakteri dan virus, serta toxicology lab untuk zat kimia. “Kalau pakai kultur butuh waktu lama, jadi PCR wajib tersedia. Kami sedang menghitung biaya agar bisa menambah alat rapid test khusus bakteri dan kimia sebelum makanan didistribusikan,” paparnya. Pengalaman Kemenkes dalam pengawasan katering jamaah haji, dengan sistem uji cepat sebelum makanan disajikan menjadi contoh yang ingin diterapkan pada program MBG jika anggaran memungkinkan. Budi memastikan koordinasi lintas kementerian kini lebih solid. Kemenkes, Kemendagri, dan BGN sudah berkomitmen mempercepat pelaporan dan berbagi data. “Semua puskesmas akan di-zoom bersama BGN untuk memastikan standar kebersihan dapur SPPG,” ucapnya. Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi dasar seperti cuci tangan sebelum makan, pengecekan alergi makanan (misalnya alergi udang), dan pemantauan gejala keracunan sesuai masa inkubasi. “Setiap daerah harus siap. Gubernur, bupati, dan wali kota tentu tidak ingin kasus keracunan terjadi di wilayahnya,” saran Budi. Sebagai langkah akhir, Budi menyebut sudah dibentuk Gugus Gerak Cepat yang dipimpin Kemendagri. Tim ini memastikan setiap kejadian keracunan ditangani secara terkoordinasi, mulai dari pelaporan hingga penindakan. “Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota harus paham prosedur ini, karena keracunan

Kesehatan, Nasional, Pendidikan

dr. Muhammad Fadel Yudawa – Direktur Bakornas LKMI resmi menutup kegiatan LKKES LKMI HMI MAKTIM Tahun 2025

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 21 September 2025 – Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam PB HMI dr. Muhammad Fadel Yudawa resmi menutup kegiatan Latihan Kader Kesehatan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur. Kegiatan ini ditutup langsung oleh Direktur Eksekutif BAKORNAS LKMI PB HMI, dengan 24 Jumlah peserta yang dinyatakan telah menyelesaikan LKKES yang berasal dari Cabang Makassar Timur hingga cabang-cabang HMI di luar Makassar Timur. Yang bertemakan “Penguatan Kapasitas Peran Kader dalam Sistem Kesehatan Terintegrasi Berbasis Teknologi”, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi kader-kader kesehatan HMI untuk mengaktualisasikan peran dan langkahnya dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam sambutannya dr. Muhammad Fadel Yudawa sebagai Direktur Eksekutif BAKORNAS LKMI PB HMI menegaskan bahwa hal ini, kali pertama pasca ia terpilih sebagai Direktur Eksekutif BAKORNAS LKMI PB HMI dalam rapat harian PB HMI menghadiri langsung kegiatan penutupan LKKES di luar pulau jawa. Ia juga memberikan semangat dan motivasi kepada para peserta yg baru saja menyelesaikan LKKES 2025 bahwa, jangan hanya aktif dalam forum training formal, melainkan di forum non formal juga, ia juga berharap para peserta LKKES tidak hanya sampai pada training LKKES Dasar melainkan sampai pada training LKKES Nasional. Tegasnya Harapan dr. Muhammad Fadel Yudawa juga berharap kegiatan LKKES 2025 itu mampu melahirkan calon-calon pemimpin yang visioner, juga mampu menjawab tantangan Indonesia emas 2045. Lanjutnya Penulis:Randi.M

Hukum, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pendidikan

Kanda Dhihram Tenrisau: Advokasi Berdasarkan Data, Antara Strategi, Aktor, dan Tantangan

Tinggalkan Komentar / Hukum, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 20 September 2025 – Dalam rangkaian Latihan Kader Kesehatan Tahun 2025 LKMI HMI Cabang Makassar Timur, digelar Sabtu, 20 September 2025, salah satu sesi penting dibawakan oleh Kanda Dhihram Tenrisau dengan materi berjudul “Advokasi Berdasarka Data ” Dalam pemaparannya, Dhihram menekankan bahwa advokasi adalah proses sistematis untuk mendukung tujuan atau kelompok tertentu dengan memengaruhi pembuat kebijakan maupun publik. Ia menyebutkan bahwa advokasi tidak cukup dengan semangat, tetapi harus dilandasi data yang kuat, strategi yang tepat, serta keberanian dalam menghadapi konflik kepentingan. Dari sisi tahapan, ia menjelaskan tujuh langkah advokasi kebijakan, mulai dari penentuan isu strategis, identifikasi masalah, penyusunan agenda, konsultasi publik, pembahasan dan pengesahan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi. Selain itu, advokasi juga menuntut pemetaan aktor dan pengaruh, serta penentuan strategi melalui pendampingan, kajian kebijakan, kampanye publik, dialog, koalisi, maupun aksi demonstrasi. Dari perspektif penggunaan data, Dhihram menegaskan pentingnya kejujuran dan transparansi. Ia merujuk pada buku Berbohong dengan Statistik karya Darrell Huffl sebagai pengingat bahwa data dapat memperkuat argumen, namun juga bisa menyesatkan bila dipelintir. Karena itu, kader dan aktivis advokasi harus menjadikan data sebagai instrumen pembelaan publik, bukan alat manipulasi. Menutup sesinya, Dhihram menekankan bahwa advokasi yang berbasis data, dilaksanakan dengan strategi yang terukur, serta berlandaskan etika akan lebih berpeluang menciptakan perubahan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ia mengingatkan, advokasi sejati bukanlah tentang ego kelompok, melainkan tentang keberanian mencegah derita dan bencana bagi masyarakat luas.

Kesehatan, Makassar, Nasional, Pendidikan

Kader LKMI HMI Cabang Makassar Timur Gelar Kampanye Digital Kesehatan: Ajak Masyarakat Kurangi Konsumsi Gula Berlebih

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Makassar, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 21 September 2025. Dalam rangkaian Latihan Kader Kesehatan Tahun 2025, peserta LKMI HMI Cabang Makassar Timur menggelar aksi nyata kampanye kesehatan pada kegiatan Car Free Day dan area olahraga masyarakat di pagi hari. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan integrasi transformasi digital kesehatan melalui inovasi kampanye publik yang menyentuh langsung masyarakat. Pada kesempatan ini, para kader membagikan selebaran poster digital interaktif. Poster tersebut dilengkapi dengan kode QR yang dapat dipindai menggunakan smartphone, sehingga masyarakat dapat langsung mengakses konten kampanye kesehatan dan menyebarkannya ke berbagai platform media sosial. Isi dari poster mengangkat isu konsumsi gula berlebih, yang menurut data kesehatan nasional menjadi salah satu penyumbang utama meningkatnya kasus obesitas, diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, hingga kematian dini. Muhammad Raid Nabhan, selaku Koordinator Steering yang turut turun langsung bersama peserta, menyampaikan bahwa kampanye ini bukan sekadar simbolis, tetapi wujud keterlibatan aktif kader HMI dalam menjawab tantangan transformasi kesehatan. “Data menunjukkan sekitar 28,7% penduduk Indonesia masih mengonsumsi gula, garam, dan lemak melebihi batas anjuran. Akibatnya, penyakit tidak menular seperti diabetes dan jantung terus meningkat, bahkan menjadi penyebab kematian tertinggi. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk mulai mengurangi konsumsi manis. Aksi sederhana ini bisa menyelamatkan masa depan generasi kita,” ujarnya. Lebih jauh, Raid menegaskan bahwa transformasi digital harus dipahami bukan hanya soal sistem elektronik atau kecanggihan teknologi, tetapi juga bagaimana kader mampu memanfaatkannya untuk menyuarakan kampanye kesehatan yang lebih luas, cepat, dan berdampak. “Kami ingin memastikan pesan dan harapan dari kegiatan inibisa sampai ke setiap smartphone, setiap rumah, dan setiap hati,” tambahnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi implementasi nyata perilaku hidup sehat, karena selain membagikan poster, kader juga mengajak masyarakat sekitar untuk rutin berolahraga dan menjaga kesehatannya. Semangat kolaborasi antara kader kesehatan HMI dan masyarakat diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun budaya sehat yang bukan hanya dipahami, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan aksi ini, LKMI HMI Cabang Makassar Timur menegaskan bahwa transformasi kesehatan bukan hanya agenda pemerintah, tetapi juga gerakan sosial yang lahir dari kesadaran masyarakat dimulai dari pilihan sederhana di meja makan, hingga kebiasaan rutin menjaga tubuh tetap bugar

Kesehatan, Nasional, Pendidikan

Basic Life Skill: Kesiapsiagaan Kesehatan di Era Transformasi Sistem oleh dr. Akbar Kapita Baharsyah

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id – Salah satu materi penting dalam rangkaian Latihan Kader Kesehatan Tahun 2025 LKMI HMI Cabang Makassar Timur adalah “Basic Life Skill sebagai Kesiapsiagaan Kesehatan di Era Transformasi Sistem Kesehatan” yang dibawakan oleh dr. Akbar Kapita Baharsyah. Materi ini dirancang untuk membekali kader dengan kemampuan dasar penyelamatan dan kesiapan menghadapi kondisi darurat kesehatan. Dalam pemaparannya, dr. Akbar menekankan bahwa transformasi sistem kesehatan tidak hanya berbicara tentang teknologi canggih, digitalisasi, dan pelayanan modern, tetapi juga soal kapasitas individu dalam menghadapi keadaan kritis. Keterampilan dasar seperti pertolongan pertama, resusitasi jantung paru (RJP), penanganan luka, hingga manajemen kondisi darurat merupakan pengetahuan yang wajib dikuasai setiap kader kesehatan. Di tengah realita keterbatasan akses layanan di banyak wilayah, kemampuan basic life skill menjadi ujung tombak penyelamatan nyawa. Hal ini sejalan dengan semangat kader HMI yang tidak hanya bergerak di ranah intelektual, tetapi juga hadir langsung sebagai pelayan sosial dan penggerak perubahan di masyarakat. Melalui penguatan materi ini, diharapkan kader mampu menjawab tantangan transformasi kesehatan dengan cara yang sederhana namun vital: mempersiapkan diri menjadi garda terdepan dalam kesiapsiagaan kesehatan, menjaga kehidupan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Kesehatan, Makassar, Nasional, Pendidikan

Dian Sidik Arsyad: Transformasi Kesehatan. Masa Depan Digitalisasi Kesehatan Indonesia

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Makassar, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 20 September 2025 – Dalam rangkaian Latihan Kader Kesehatan Tahun 2025 LKMI HMI Cabang Makassar Timur, salah satu sesi penting menghadirkan materi bertajuk “Transformasi Kesehatan; Masa Depan Digitalisasi Kesehatan Indonesia” yang dibawakan oleh Dian Sidik Arsyad, SKM., MKM., Ph.D. Dalam pemaparannya, Dian Sidik menegaskan bahwa masa depan sistem kesehatan Indonesia akan sangat bergantung pada digitalisasi. Mulai dari penerapan rekam medis elektronik, telemedicine, pemanfaatan big data kesehatan, hingga kecerdasan buatan, semuanya akan menjadi pondasi dalam pembangunan layanan kesehatan yang lebih efisien, cepat, dan akurat. Namun, ia mengingatkan bahwa digitalisasi bukan tanpa tantangan. Ketimpangan akses layanan kesehatan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Jika transformasi digital hanya menyentuh kota-kota besar, sementara wilayah terpencil tertinggal, maka teknologi justru bisa memperlebar jurang ketidakadilan. Karena itu, ia mendorong para kader HMI untuk hadir sebagai agen perubahan. Tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi juga penjaga nilai kemanusiaan, memastikan setiap inovasi digital benar-benar berpihak pada rakyat kecil dan menghadirkan kemaslahatan bagi semua lapisan masyarakat.

Daerah, Kesehatan, Makassar, Pendidikan

dr. Irwan Ashari: Masa Depan Profesi Kesehatan. Antara SDM, Pembiayaan, dan Etika Layanan Publik

Tinggalkan Komentar / Daerah, Kesehatan, Makassar, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 20 September 2025 – Dalam rangkaian Latihan Kader Kesehatan Tahun 2025 LKMI HMI Cabang Makassar Timur, salah satu sesi penting dibawakan oleh dr. Irwan Ashari, M.Med., Ed., AIFO-K, FIHFAA, dengan materi berjudul “Masa Depan Profesi Kesehatan di Era Transformasi Sistem: Antara SDM, Pembiayaan, dan Etika Layanan Publik”. Dalam pemaparannya, dr. Irwan menekankan bahwa kesehatan adalah pondasi utama untuk mencetak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Namun, masa depan profesi kesehatan menghadapi tiga tantangan besar: maldistribusi sumber daya manusia, Kebutuhan spesialis dan subspesialis, pembiayaan, dan etika serta kualitas layanan publik. Dari sisi SDM kesehatan, ia menggarisbawahi masih terjadinya maldistribusi tenaga, di mana kota besar mengalami surplus, sementara daerah terpencil kekurangan tenaga medis. Ke depan, dibutuhkan peningkatan kompetensi, pemerataan distribusi, serta kesiapan dalam menguasai teknologi digital health. Dari aspek pembiayaan, dr. Irwan menguraikan bahwa total belanja kesehatan Indonesia pada 2024 mencapai Rp624,4 triliun atau hanya 2,9% dari PDB, jauh di bawah standar WHO sebesar 5%. Lebih dari 24% biaya kesehatan terserap untuk penyakit katastropik seperti jantung, stroke, kanker, dan gagal ginjal. Hal ini menunjukkan urgensi diversifikasi pembiayaan serta penguatan program promotif dan preventif agar sistem lebih berkelanjutan. Sementara dari perspektif etika layanan publik, ia menekankan prinsip kesetaraan akses, akuntabilitas, transparansi, empati, dan komunikasi yang humanis. Transformasi digital memang akan mempercepat layanan, mulai dari rekam medis elektronik hingga telemedicine dan pemanfaatan AI. Namun, teknologi tetap harus berjalan seiring dengan sentuhan manusia dan nilai kemanusiaan. Menutup sesinya, dr. Irwan mengingatkan bahwa integrasi SDM yang kompeten dan merata, pembiayaan yang berkelanjutan, serta etika layanan publik yang humanis adalah tiga pilar masa depan kesehatan Indonesia. Peran kader HMI sebagai calon pemimpin bangsa sangat penting dalam memastikan transformasi sistem kesehatan tidak sekadar modern, tetapi juga adil, merata, dan berpihak pada masyarakat luas.

Daerah, Kesehatan, Makassar

Dr. dr.Andi Alfian Zainuddin M.KM: Filosofi Kesehatan sebagai Hak Dasar dalam Menjawab Krisis Keadilan di Era Transformasi Kesehatan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Kesehatan, Makassar /

ruminews.id – Makassar, – 19/09/2025 Dengan judul materi Filosofi Kesehatan Kesehatan sebagai Hak Dasar dalam Menjawab Krisis Keadilan di Era Transformasi Kesehatan : dr. Alfian menyampaikan beberapa rangkaian materi dalam Menjawab krisis keadilan di tranformasi kesehatan. Latihan Kader Kesehatan (LKKes) yang di adakan oleh Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur. Di tengah krisis keadilan di era tranformasi kesehatan LKMI mengambil peran penting dalam efektivitas profesi melalui Latihan Kader Kesehatan (LKKes). Ujar dr. Alfian Langkah ini tentunya suatu aspek yang sangat penting dalam kacamata medis itu sendiri karena kesehatan memerlukan suatu kondisi seimbang antara lingkungan, cara hidup dan komponen hakikat manusia. Tegasnya dr. Alfian juga menjelaskan beberapa pengertian Filosofi Kesehatan, Filosofi sehat menurut WHO (1988) sehat adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif sosial dan ekonomi. Sedangkan menurut UU no. 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tentunya pemahaman terkait konsep sehat juga di jelaskan bahwa menurut Corbin., et al 2009 menyatakan konsep kesehatan modern suatu keadaan yang dicirikan bebas dari penyakit kondisi lemah serta wellnes (komponen positif dari kesehatan yang optimal) menurutnya. ia juga mengatakan bahwa menurut marc lalonde (CANADA) & Hendrick blum (USA) (1974) bahwa kesehatan penduduk atau masyarakat berasal dari genetika, lingkungan dalam hal ini fisik, sosial dan ekonomi kemudian adat/tindaknya pelayanan medis tentunya yg terpenting adalah life style perilaku. Tuturnya Menurut nya martabat manusia dasar dari hak manusiawi, yang berarti setiap individu berhak di perlakukan dengan hormat nilai, dan keadilan. Ia juga menjelaskan bahwa hak asasi manusia (fundamental rights) berbeda dengan human right (hak manusiawi) Tantangan keadilan dibidang kesehatan menurutnya itu berasal dari ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, akses terbatas di daerah terpencil dan kelompok rentang, pembiayaan kesehatan yang tidak merata, stigma dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Lanjutnya

Kesehatan, Makassar, Nasional

Pembukaan Latihan Kader Kesehatan Tahun 2025 LKMI HmI Cabang Makassar Timur

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Makassar, Nasional /

ruminews.id – Makassar, 19 September 2025 – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur resmi membuka Latihan Kader Kesehatan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Umum HMI Cabang Makassar Timur, dengan diikuti oleh 32 peserta yang berasal dari Cabang Makassar Timur hingga cabang-cabang HMI di luar Makassar Timur. Mengangkat tema “Penguatan Kapasitas Peran Kader dalam Sistem Kesehatan Terintegrasi Berbasis Teknologi”, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi kader kesehatan HMI untuk meneguhkan peran dan langkahnya dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam sambutannya, Koordinator Steering, Muhammad Raid Nabhan, yang juga menjabat sebagai Kepala Direktur Bidang Penelitian dan Partisipasi Pembangunan Kesehatan LKMI HMI Cabang Makassar Timur, menegaskan bahwa tema ini lahir dari refleksi mendalam atas kondisi bangsa saat ini. “Kita hidup di era percepatan teknologi, di mana layanan kesehatan semakin canggih, namun di saat yang sama masih banyak rakyat yang tidak mampu menjangkaunya. Di tengah ketimpangan sistem kesehatan, kader-kader HMI dituntut hadir sebagai katalisator. Mereka tidak hanya berhenti sebagai intelektual kampus, tetapi juga pelayan sosial yang berpihak pada umat dan memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil makmur, dari pikiran, tindakan, hingga perbuatan,” ujarnya. Lebih jauh, ia menekankan bahwa setiap kader harus mampu menjadi cahaya yang tidak hanya memantulkan ilmu, tetapi juga menghadirkan makna. Teknologi hanyalah sarana; tujuan akhirnya adalah melahirkan keadilan dan rahmat bagi sesama. Kesehatan tidak boleh dilihat semata sebagai urusan medis, melainkan bagian dari amanah kemanusiaan. Maka kader HMI dituntut menjaga keseimbangan antara kecerdasan akal dan ketulusan hati, antara kemampuan teknis dan keberpihakan sosial. Kegiatan Latihan Kader Kesehatan Tahun 2025 ini diharapkan menjadi ruang lahirnya kader-kader kesehatan yang bukan hanya siap berkompetisi di dunia modern, tetapi juga senantiasa berpihak pada mereka yang tertindas. Sebab, sebagaimana ditegaskan Raid, “Ilmu tanpa keberpihakan hanyalah bayangan tanpa cahaya; sedang kader sejati adalah mereka yang menjadikan pikirannya sebagai lentera dan tindakannya sebagai jalan menuju kemaslahatan umat

Kesehatan, Nasional

Ketum DPP AMII mendesak Presiden Prabowo Subianto Mengevaluasi Progam MBG, Bila Perlu di bubarkan Program MBG di Ganti Dengan Sekolah Gratis.

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Nasional /

ruminews.id – Ketua Umum DPP AMII Angkatan Muda Islam Indonesia M Fajar Priaditama yang biasa di Sapa Bung Fajar Mengungkapkan Bahwa sejak Presiden Prabowo dilantik menjadi Presiden Progam Makan Bergizi Gratis ini malah menciptakan Gizi Buruk Bagi Peserta Didik Sekolah yang ada di Indonesia. Ironinya hal ini malah di gembar gemborkan menjadi Program Unggulan yang mampu menjawab permasalahan yang ada dimasyarakat. Kami anggap ini ada Pembodohan Publik. Hari ini semakin banyak dan Terkuak semua dengan Ditemukannya 5.000 Dapur MBG Fiktif Lalu ada juga Peserta Didik 5.361 Anak di seluruh Indonesia Keracunan yang terbaru ini ada di Garut Jawa Barat Sekitar 365 Anak Sekolah Keracunan Ini semakin memperjelas ungkapan kami tadi Program ini adalah Program yang akan menciptakan Gizi Buruk Bagi anak Indonesia yang tadinya diharapkan dengan adanya Program MBG ini Peserta Didik Mampu berfikir Cepat Tepat dan Mencerdaskan Justru ini malah menimbulkan masalah baru bagi Bangsa Dan Negara ini. Kami Tegas saja Mendesak Kepada Presiden Prabowo Subianto Membubarkan BGN Badan Gizi Nasional Sebagai Pelaksananya Makan Bergizi Gratis Tak lupa juga sebagain besar Dapur Dapur MBG ini adalah Investornya Pejabat DPR, DPRD ini semakit terang benderang bahwasanya MBG itu Yang mendapatkan Gizi Gizi Terbaik adalah Investor itu yaitu DPR Dan DPRD dan anak anak Indonesia hanya mendapatkan Gizi Buruknya saja. Belom lagi Ketidak Sesuaian Penggunaan Anggaran Pengelolaan Makanan yang seharusnya Tp 10.000 menjadi Rp8.000 Ini menjadi insiden buruk bagi Nsgara ini parah maruk yang Kenyang dengan Gizi Gizi terbaik hanyalah Investornya yang sebagian besar sekilar 80% itu milik Pejabat di DPR dan DPRD. Sekali lagi kami mendesak agar Badan Gizi Nasional Dibubarkan saja karena tidak berdampak besar terhadap realisasi Programnya semua fiktif dan Bodong. Dan Di Ganti dengan Program Pendidikan Gratis untuk anak anak Indonesia dimulai dari TK SD SMP SMK sampai dengan Perguruan Tinggi kasih semua Alokasi Anggaran Peruntukan yang tadinya di BGN ke Kementrian Pendidikan Dan Kementrian Dikti dan Juga Kementrian Agama selaku Homebest Sekolah Sanawiyah. Kami yakin dengan adanya gebrakan ini Indonesia Akan Cerah dan Siap menghadapi Bonus Demografi di 2045 Ujar Fajar Ketum DPP AMII

Scroll to Top