Kesehatan

Daerah, Kesehatan, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Munafri Tinjau Dapur MBG di Pulau Barrang Lompo

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus menunjukkan keseriusannya dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen itu diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan aktif dari masyarakat, guna memastikan pemenuhan gizi bagi seluruh pelajar, tak terkecuali yang tinggal di wilayah kepulauan. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meninjau langsung lokasi dapur baru MBG di Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, untuk memastikan kesiapan fasilitas tersebut sebelum resmi beroperasi, pada tanggal 5 Oktober mendatang. “Pemkot Makassar terus berupaya menyukseskan program Makan Bergizi Gratis, melalui langkah nyata. Bersama berbagai pihak berkolaborasi,” ujar Appi, saat berkunjung menghadiri pesta rakyat di Kecamatan Kepulauan Sangkarang, Jumat (19/9/2025). Munafri menegaskan dapur MBG tersebut sudah siap dioperasionalkan. Kehadiran dapur ini menjadi yang pertama di wilayah kepulauan, dan diproyeksikan mampu mencukupi kebutuhan siswa penerima manfaat di Pulau Sangkarrang. Ia mengapresiasi dukungan masyarakat, perangkat kelurahan, dan seluruh pemangku kepentingan yang bahu-membahu mempercepat pembangunan dapur MBG tersebut. “Ini tentang masa depan anak-anak kita. Pemenuhan gizi yang baik akan melahirkan generasi yang sehat dan cerdas,” tegasnya. Sedangkan, Pengelola MBG Sangkarrang, Haja Darliyah, menjelaskan bahwa dapur MBG ini memanfaatkan rumah milik H. Sahabuddin, warga setempat, yang disiapkan secara khusus menjadi pusat distribusi makanan nantinya. “Kami menyiapkan rumah dan lahan untuk mendukung distribusi mendukung program MBG. Rumah dua lantai ini luas dan lengkap dengan instrumen pendukung,” jelas Hajar. Ia merinci, area dapur dibagi ke beberapa bagian, ruang pencucian peralatan, pencucian bahan makanan, dapur utama, gudang basah, gudang kering, area pemorsian dan pengemasan (packing). Serta kantor administrasi, tersedia pula ruang istirahat untuk pengawas agar proses kerja tetap nyaman dan higienis. “Insya Allah, rencananya sudah difungsikan pada 5 Oktober. Untuk perlengkapan dapur sudah tersedia dan tinggal diangkut ke lokasi saat hari H,” tambah Hajar.

Kesehatan, Purwakarta

Solusi Konkret Pangan Bergizi, GENPI Jawa Barat luncurkan Program Budidaya Jamur Modern di Purwakarta

ruminews.id, Purwakarta – Gerakan Pangan Bergizi Indonesia (GENPI) Provinsi Jawa Barat melalui Program Budidaya Jamur Modern berbasis IoT (Internet of Things) di Rumah Jamur Fahira, Ds. Sukahaji, Kec. Tegalwaru, Kab. Purwakarta pada Sabtu, 13 September 2025. Ini merupakan solusi mengatasi produktivitas serta langkah konkret mewujudkan hasil pertanian modern yang berkelanjutan. Program tersebut diselenggarakan dengan penuh semangat, GENPI Provinsi Jawa Barat yang berupaya mengatasi permasalahan pangan, khususnya pada komoditas jamur sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Budidaya jamur menjadi solusi yang tepat baik secara nilai ekologis dan dampak ekonomis karena mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, menghasilkan kualitas jamur yang sehat dan bergizi, serta berkelanjutan untuk lingkungan hidup yang lebih asri dan nyaman. Kemudian, dengan melalui pemanfaatan budidaya jamur modern ini menjadikan masyarakat terampil dalam berkarya untuk mengembangkan ekonomi sirkular berbasis lingkungan. Adapun dalan setiap prosesnya selalu ada tantangan dan rintangannya, akan tetapi masyarakat sangat nyaman dengan keberadaan budidaya jamur modern ini, sudah bertahun-tahun terus tumbuh dan maju, GENPI Provinsi Jawa Barat hadir untuk bisa berkolaborasi bersama dalam memajukan kualitas jamur hingga SDM yang terdapat di dalam sektor bisnis pangan berkelanjutan ini. Pemilik Rumah Jamur Fahira, Nopan Purwadi, turut menyambut baik kolaborasi antara GENPI Provinsi Jawa Barat dengan masyarakat dalam program budidaya jamur modern berbasis IoT (Internet of Things). “Jamur mampu menjadi solusi pertumbuhan ekonomi, baik secara bisnis maupun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap jamur yang kita tanam dan panen, itu ada kontribusi masyarakat yang terampil dalam bekerja, serta hasil panen pun yang kita hasilkan mampu menambah penghasilan baik bagi teman-teman UMKM serta utamanya turut menghasilkan gizi berkualitas bagi masyarakat luas,” ujarnya keterangan resmi yang diterima pada Sabtu (13/09/2025). Koordinator GENPI Provinsi Jawa Barat, Ilham Wira Sakti, menyampaikan rasa bangga atas penerimaan dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pangan bergizi, sehat dan keberlanjutan, khususnya jamur modern ini. “Kami melihat potensi besar dari budidaya jamur modern ini. Selain bisa menjadi usaha yang menguntungkan dan mampu menyerap tenaga kerja baru, program budidaya jamur modern ini juga turut membantu mewujudkan program unggulan Indonesia di sektor pangan,” katanya. Sementara itu, Sekretaris GENPI Provinsi Jawa Barat, Ahmad Fauzi Ridwan menjelaskan bahwa program budidaya jamur modern tersebut menjadi langkah konkret dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ditopang dengan teknologi terkini yang up to date. “Program ini merupakan implementasi pertanian terintegrasi. Kami berharap program ini mampu menjadi fokus bersama untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional sesuai Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Bendahara GENPI Provinsi Jawa Barat, Ibnu Ramadhan. Untuk diketahui bersama, program budidaya jamur modern berbasis IoT ini selaras dengan pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan), serta Tujuan 13 (Aksi Terhadap Iklim).

Daerah, Kesehatan, Makassar, Uncategorized

Balita Positif DBD di Bara-Baraya Timur, Sekum HMI Makassar Timur Kritik Lambannya Penanganan Kesehatan

‎ ruminews.id, ‎Makassar – Di tengah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, suara kritis terhadap kinerja pemerintah kembali mencuat. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur menyoroti keluhan warga Bara-Baraya Timur yang merasa diabaikan setelah laporan fogging sejak 3 Agustus 2025 tidak kunjung ditindaklanjuti. ‎ ‎Warga bernama Nafiatul Amalia S.S., M.Hum, yang juga ibu rumah tangga di Kelurahan Bara-Baraya, mengaku kecewa karena laporan sejak 3 Agustus 2025 tak kunjung ditindaklanjuti meski sudah melampirkan hasil laboratorium bahwa terdapat warga yang positif Demam Berdarah Dengue (DBD). ‎ ‎Sekretaris Umum HMI Makassar Timur, Rendi Pratama, menyebut kondisi ini sebagai cermin lemahnya pelayanan publik di tingkat dasar. ‎ ‎“Di momen kemerdekaan ini, kita seharusnya merdeka dari penyakit dan rasa takut akibat kelalaian pemerintah. Sayangnya, laporan warga yang menyangkut nyawa anak-anak masih dipandang sebelah mata. Kemerdekaan mestinya juga berarti adanya jaminan hak kesehatan dan pelayanan publik yang cepat dan tepat,” tegasnya, Minggu (17/8). ‎ ‎Ia menambahkan, apatisme birokrasi terlihat dari lambannya respon pihak kelurahan meski warga sudah menyampaikan keluhan disertai bukti hasil lab. ‎ ‎“Ironis, di satu sisi kita merayakan kemerdekaan, tetapi di sisi lain masyarakat masih terjajah oleh birokrasi yang lamban dan tidak peka. Bahkan komunikasi warga diabaikan begitu saja, ini sangat mengecewakan,” ujarnya. ‎ ‎Sekretaris Umum HMI Makassar Timur, Rendi Pratama, menilai kondisi ini sebagai bentuk abai pemerintah kelurahan terhadap keselamatan masyarakat. ‎ ‎“Ini masalah nyawa, bukan sekadar administrasi. Laporan sudah masuk sejak awal Agustus dan ada bukti hasil lab pasien yang terjangkit DBD, tetapi respon dari pihak kelurahan sangat lamban. Ini mencerminkan rendahnya sense of crisis dalam pelayanan publik,” tegasnya. ‎ ‎Ia juga menyoroti pernyataan warga yang menyebut pihak kelurahan tidak serius menanggapi laporan masyarakat, bahkan melalui komunikasi WhatsApp. ‎ ‎“Masyarakat sudah frustrasi karena keluhan mereka tidak digubris. Ironisnya, sering kita dengar soal keluhan keterlambatan gaji pegawai, tetapi komitmen pelayanan publik justru jauh dari kata maksimal. Ada ketimpangan antara hak yang dituntut dan kewajiban yang dijalankan,” sambungnya. ‎ ‎Lebih lanjut, Sekum HMI Makassar Timur menegaskan bahwa kasus pasien balita bernama Dhafin Nufail (2) yang dinyatakan positif DBD sejak 1 Agustus 2025 seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah kelurahan dan puskesmas untuk segera bertindak. ‎ ‎“Jangan tunggu ada korban jiwa baru bergerak. Fogging adalah langkah darurat yang bisa menekan penyebaran virus dengue. Keterlambatan seperti ini sama saja membiarkan potensi wabah semakin meluas,” jelasnya. ‎ ‎HMI Makassar Timur mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk segera turun tangan dan mengevaluasi kinerja aparat di tingkat kelurahan maupun puskesmas. ‎ ‎“Kalau pelayanan publik di tingkat dasar saja sudah abai, maka wibawa pemerintah di mata rakyat akan terus tergerus. HMI akan terus mengawal persoalan ini, termasuk menyiapkan langkah aksi jika tidak ada penyelesaian dalam waktu dekat,” tutupnya.

Daerah, Kesehatan, Makassar, Pemerintahan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Dampingi Menag Resmikan RS UIN Alauddin

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, mendampingi Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, dalam peresmian Rumah Sakit UIN Alauddin Makassar, Kamis (24/7/2025). Berlokasi di Kampus Lama UIN Alauddin, Jl. Sultan Alauddin, kehadiran rumah sakit ini menjadi tonggak penting sinergi antara sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan nilai-nilai spiritualitas. Rumah sakit ini tidak hanya berperan sebagai pusat layanan medis, tetapi juga sebagai rumah sakit pendidikan yang mengedepankan pendekatan holistik menggabungkan ilmu kedokteran modern dengan kearifan lokal dan spiritualitas Islam. Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan harapan besar atas kehadiran rumah sakit ini sebagai bukti nyata sinergi antara sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerintah daerah. “Kehadiran RS UIN Alauddin menjadi momentum penting bagi penguatan sistem pelayanan kesehatan di Kota Makassar,” ujar Aliyah. Ia juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Makassar untuk menjalin kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. “Rumah sakit ini melayani masyarakat,” tuturnya, Pada kesempatan teraebut, dalam sambutannya, Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa RS UIN Alauddin memiliki posisi strategis, bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara konseptual. Menurutnya, rumah sakit ini memiliki keistimewaan karena mengusung pendekatan holistik yang memadukan ilmu pengobatan modern dengan nilai-nilai tradisional dan spiritual. “Kami ingin rumah sakit ini menjadi unggul karena mampu menggabungkan metode pengobatan ilmiah dengan kearifan lokal. Dulu, masyarakat Nusantara hidup bersahabat dengan alam tanpa rumah sakit, tapi tetap sehat,” jelasnya. “Kini, kita ingin menghadirkan kembali keharmonisan itu, selaras antara sains, spiritualitas, dan alam,” tambah Nasaruddin, yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Ia mengajak seluruh sivitas akademika UIN Alauddin dan pengelola rumah sakit untuk mengelola fasilitas ini secara komprehensif, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan dalam setiap layanan yang diberikan. Sebagai rumah sakit pendidikan di bawah naungan perguruan tinggi keagamaan, RS UIN Alauddin diharapkan mampu menjadi model rumah sakit integratif yang menjawab kebutuhan masyarakat modern, sekaligus merawat akar-akar budaya dan spiritual bangsa.

Kesehatan, Makassar

Halal Bi Halal IKA FKM Berubah Menjadi Mubes Untuk Menetapkan Kembali Sakkir Hanafi Sebagai Ketua Umum Secara Aklamasi,

ruminews.id, Makassar- Halal Bi Halal IKA FKM Berubah Menjadi Mubes Untuk Menetapkan Kembali Sakkir Hanafi Sebagai Ketua Umum Secara Aklamasi, bertempat di RM Ulu Juku Jalan Baiturrahman Makassar, Ikatan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (IKA FKM UNHAS), menggelar kegiatan acara Halal Bi Halal dalam rangka mempererat tali silaturahmi. (9/4) Acara tersebut dihadiri lebih dari 100-san alumni yang mewakili 33 angkatan, mulai dari Angkatan 1987 hingga 2020. Sementara acara berlangsung, suasana hiruk-pikuk dalam ruangan dikejutkan oleh sebuah usulan yang mendesakkan Mubes. “Mengingat yang hadir malam ini hampir seluruh Angkatan, maka sebaiknya kita selenggarakan saja Mubes,” seru seorang peserta lantang. “Setujuuuuu….!!!” Usulan itu pun serempak diamini seluruh peserta. Pengurus IKA FKM yang hadir menjadi sedikit kalang-kabut, sebab sama sekali tak membayangkan acara Halal Bi Halal tersebut tiba-tiba berubah menjadi ajang Mubes. Namun demikian, mereka tetap saja tak bisa mengelak. “Bagaimana caranya, harus ada backdrop Mubes,” timpal salah seorang pengurus. “Tidak perlu,” balas salah seorang peserta. Namun, tak sampai setengah jam kemudian, di sebelah kiri backdrop Halal Bi Halal tampak sebuah latar Mubes IKA FKM yang dipancarkan melalui Infocus. Melihat pemandangan itu, Ketua Umum IKA FKM, Sakkir Hanafi, tampak senyum-senyum sumringah. Mungkin ia merasa gembira karena pada akhirnya ada alumni bersedia menggantikannya. Maklum, ia sudah terlalu lama memimpin IKA FKM, 13 tahun. Usai “backdrop” Mubes dadakan itu terpasang, forum yang dipimpin langsung oleh Keua Umum IKA FKM itu, kemudian membentuk formatur sebagai tim transisi untuk menyusun kepengurusan yang baru. Maka terpilih Sakkir Hanafi, Azri Rasul, Dewi Rizki Nurmala, dan Ismail Bachtiar. Tetapi Sakkir rupanya salah kaprah. Sebab setelah Tim Formatur terbentuk, forum kembali riuh mendaulat dirinya untuk kembali memimpin IKA FKM. Dan, sebelum sempat bereaksi, Anggota Formatur lainnya menggunakan momentum itu untuk menetapkan dirinya untuk kembali memimpin FKM. Sakkir tak bisa berbuat apa-apa selain hanya melongo. “Karena realaitasnya sudah seperti ini dan saya tak diberi ruang untuk menolak, yah, sudahlah, saya terima kembali, “ ujarnya disambut riuh tepuk tangan dari seluruh hadirin. Padahal, pada saat siang sebelumnya di suatu acara di tempat lain, Sakkir mencoba membujuk Ismail Bachtiar agar mau menggantikan dirinya. Sayangnya, Anggota Komisi VI DPR RI itu menolak dengan alasan masih terlalu muda untuk memimpin senior-seniornya. “Belum waktunya, kak,” kilah Ismail. “Sudah benar ini, kak. Sebab belum ada sosok yang dinilai layak menggantikan, Kak Sakkir,” ujar Imam, alumni Angkatan 2006. Begitulah IKA FKM. Tradisi Halal Bi Halal malam itu, tak hanya dimanfaatkan sebagai ajang silaturrahim, tetapi juga dijadikan sebagai momentum konsolidasi untuk menggerakkan potensi alumni dalam berkontribusi nyata terhadap isu-isu kesehatan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional. “Ke depan, IKA FKM UNHAS diharapkan menjadi mitra strategis dalam penguatan dan pembangunan berkelanjutan di bidang Kesehatan,” tukas Iqram Rifki, mantan Ketua Umum Badko HMI Sulselbar.

Gowa, Kesehatan, Pemerintahan

Program Mahasantri Gowa Dapat Apresiasi Nasional, Husniah Talenrang Siap Melanjutkan

Ruminews.id – Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, bersama Bupati Gowa terpilih di Pilkada 2024, Sitti Husniah Talenrang, meninjau pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama di Kecamatan Bontonompo dan Lembaga Pendidikan Mahasantri (LPM) di Kecamatan Bajeng pada Kamis (16/1/2025). Sebelumnya, pada Minggu lalu, Adnan juga mengajak Husniah meninjau dapur makanan bergizi gratis di Kecamatan Sombaopu, Gowa. Pembangunan RS Pratama di Kecamatan Bontonompo merupakan salah satu program prioritas pada periode kedua kepemimpinan Adnan Purichta Ichsan bersama Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni. Sementara itu, pembangunan Lembaga Pendidikan Mahasantri menjadi implementasi dari Program Pendidikan Kabupaten Gowa yang bertujuan menciptakan satu desa/kelurahan satu sarjana dan satu desa/kelurahan satu hafiz. Adnan menyampaikan, program Mahasantri yang bekerja sama dengan UIN Alauddin ini merupakan satu-satunya di Sulawesi Selatan dan Indonesia. Program ini juga telah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat berupa penghargaan Dwija Praja Nugraha, yang diserahkan pada HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Komitmen Melanjutkan Program Berkelanjutan Bupati Gowa Terpilih, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gowa yang telah dirintis oleh Adnan dan Abd Rauf Malaganni, termasuk RS Pratama dan Program Mahasantri. “RS ini nantinya akan menjadi kebanggaan Kabupaten Gowa. Memang RSUD Syekh Yusuf tidak mampu melayani seluruh pasien, sehingga kehadiran RS Pratama ini akan membantu mencover kebutuhan masyarakat di Kecamatan Bontonompo dan sekitarnya,” kata Husniah. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat Kabupaten Gowa. “Mohon dukungan dan kerja samanya untuk melanjutkan program-program yang ada. Saya yakin RS ini akan bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Begitu juga dengan Program Mahasantri, agar harapan menciptakan satu dusun satu hafiz Quran dapat terwujud,” harapnya. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Adnan turut didampingi Kapolres Gowa, AKBP RTS Simanjuntak; Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis; Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, drg. Abdul Haris Usman; serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Taufik Mursad.

Daerah, Hukum, Kesehatan

Kasus Skincare Bermerkuri di Sulsel: HMI Badko Soroti Lambannya Penegakan Hukum

ruminews.id- Tiga pengusaha Makassar yang ditetapkan sebagai tersangka kasus kosmetik bermerkuri sejak November 2024 hingga kini belum ditahan oleh pihak berwenang. Kondisi ini mendapat tanggapan serius dari Sekretaris Umum HMI Badko Sulsel, Ilham Darmawan, yang menilai lambannya proses penegakan hukum oleh Polda Sulsel dan Kejati Sulsel. “Polda Sulsel dan Kejati Sulsel kami nilai lamban dalam menangani kasus skincare bermasalah ini, terutama terhadap tiga tersangka yang sejak November 2024 belum juga ditahan. Belum lagi produk-produk lainnya yang diduga masih banyak beredar dan bermasalah, namun hingga kini belum ada kejelasan penanganannya di Polda Sulsel,” ujar Ilham, yang akrab disapa Illang. Ia menambahkan bahwa praktik ilegal ini sangat meresahkan masyarakat Sulsel, mengingat para pelaku meraup keuntungan besar dengan mengorbankan kesehatan konsumen. “Mereka mendulang keuntungan besar dengan mencelakakan kesehatan para konsumennya. Bagi kami, ini adalah bentuk kejahatan kemanusiaan yang harus ditangani serius dan cepat oleh aparat penegak hukum,” tegasnya. Ilham juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menggelar konsolidasi bersama kader HMI Badko Sulsel untuk merancang aksi terukur dan sistematis guna mendorong percepatan penegakan hukum. “Kami akan melakukan konsolidasi dengan teman-teman kader HMI Badko Sulsel dan menginisiasi gerakan-gerakan yang terukur dan sistematis dalam waktu dekat,” tutupnya. Ia menilai bahwa lemahnya supremasi hukum menjadi salah satu faktor utama kemunduran suatu negara. Hukum seharusnya menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Namun, persoalan utama saat ini adalah aparat penegak hukum yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan, ia mencurigai adanya indikasi aparat yang bermain-main dengan hukum. “Lemahnya penegakan hukum adalah ancaman serius bagi masa depan negara ini. Aparat seharusnya menegakkan hukum secara tegas dan transparan, bukan malah bermain-main dengan hukum demi kepentingan tertentu,” pungkasnya.

Kesehatan

Pentingnya pengawasan dan edukasi layanan estetik kesehatan

Ruminews.id – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menegaskan pentingnya pengawasan dan edukasi dalam layanan estetik kesehatan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman dan berkualitas. “Dalam pelayanan kesehatan terutama di bidang kecantikan dan estetik, penting untuk memastikan fasilitas dan tenaga medis yang terlibat telah memenuhi standar yang telah ditetapkan,” kata Ketua Umum PB IDI DR. Dr. Moh. Adib Khumaidi, SpOT dalam webinar yang diikuti dari Jakarta, Jumat. Adib mengatakan, pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap praktik-praktik medis terutama yang berkaitan dengan kecantikan. Di sisi lain, organisasi profesi kesehatan juga berperan penting dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan pengawasan serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memeriksa sertifikasi dan kompetensi tenaga medis yang terlibat. Pasalnya di era digital saat ini, informasi mengenai layanan estetik sangat mudah diakses melalui media sosial seperti Instagram dan YouTube. Ia mengimbau masyarakat agar semakin cerdas dalam memilih layanan medis yang tepat, memastikan apakah tenaga medis yang terlibat memiliki kualifikasi yang sesuai, dan apakah fasilitas tersebut sudah terakreditasi dengan benar. Menurut dia, sejumlah kasus praktik kesehatan ilegal yang dilakukan oleh oknum tanpa kompetensi yang memadai seperti kasus dokter gadungan dan penyalahgunaan gelar dokter telah menjadi pelajaran berharga. “Bahkan ada oknum yang mengaku sebagai dokter meski tidak memiliki lisensi yang sah, dan ada pula kasus-kasus lainnya yang mengancam keselamatan pasien,” ujarnya. Lebih lanjut Adib menyampaikan, penting bagi masyarakat untuk tidak langsung percaya pada penampilan luar, seperti pakaian putih yang sering digunakan oleh dokter atau tenaga medis. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui identitas tenaga medis, lisensi, dan sertifikasi yang dimiliki oleh profesional tersebut sebelum menerima pelayanan. Selain itu, dalam praktik estetik yang semakin berkembang, masyarakat juga harus memahami spesialisasi yang sesuai. Ia menyebut, dokter spesialis di bidang kecantikan memiliki kualifikasi tertentu yang perlu dipastikan. Kemudian, edukasi tentang pentingnya melakukan second opinion, membaca ulasan, dan memeriksa keabsahan izin praktik juga harus digalakkan. Ia menambahkan, pemerintah dan organisasi profesi kesehatan bersama dengan media, dapat berperan sebagai pengawas dan memberi informasi yang transparan kepada masyarakat. Layanan akses informasi mengenai tenaga medis yang tepercaya dan kompeten dapat membantu masyarakat dalam memilih layanan kesehatan yang aman dan terjamin. “Melalui kolaborasi antara semua pihak, diharapkan pelayanan kesehatan, terutama di bidang estetik, dapat memberikan manfaat yang maksimal tanpa merugikan masyarakat sebagai pasien,” katanya. Seperti diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap kasus praktik terapi kecantikan ilegal di Jakarta Selatan dengan modus bisa menghilangkan bopeng pada wajah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal bahwa alat Derma Roller dan krim anestesi tidak memiliki izin edar, kemudian pelaku berinisial RA bukan seorang dokter dan pelaku lainnya berinisial DNJ juga bukan seorang tenaga medis. “Diduga RA dan DNJ telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Wira Satya Triputra.(*)

Kesehatan

Dokter ingatkan potensi bahaya dermaroller dan merkuri dalam kosmetik

Ruminews.id – Dokter Spesialis Dermatologi & Venerologi DR. Dr. Muji Iswanty ,SH,MH,SpDVE,Subsp.Ven,M.Kes,C.Med, FINSDV,FISQua mengingatkan potensi bahaya terapi perawatan kecantikan dermaroller dan merkuri dalam kosmetik apabila digunakan bukan oleh tenaga profesional. “Yang mengkhawatirkan adalah praktik-praktik dan bahan ini digunakan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi. Ini semua ada standar pelaksanaan kegiatan kesehatan estetik,” kata Muji dalam webinar yang dipantau di Jakarta, Jumat. Muji menyampaikan, masyarakat perlu memahami segala sesuatu sebelum mulai menggunakan, khususnya kosmetik. Ia menjelaskan, kosmetik adalah produk yang digunakan untuk membersihkan, memelihara, atau mempercantik bagian tubuh. Produk-produk ini beragam mulai dari krim wajah, lipstick, hingga deodorant, yang tujuannya untuk memperbaiki penampilan atau menutupi kekurangan tubuh. Namun demikian, saat ini banyak orang yang beralih ke perawatan yang lebih intensif, seperti dermaroller, tanpa memahami potensi bahaya yang mungkin menyertainya. Salah satu prosedur yang sedang populer adalah penggunaan dermaroller, alat kecil dengan jarum-jarum halus yang digunakan untuk merangsang produksi kolagen pada kulit, terutama bagi mereka yang memiliki bekas jerawat (scar acne). Meskipun dermaroller dapat memberikan hasil yang baik untuk masalah kulit tertentu, prosedur ini sebaiknya hanya dilakukan oleh dokter spesialis kulit, bukan oleh orang yang tidak berkompeten. “Penggunaan alat ini dengan tidak tepat dapat menyebabkan infeksi atau kerusakan pada kulit. Ditambah penggunaan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, seperti merkuri dan hidroquinone dalam krim pemutih,” katanya. Lebih lanjut pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tersebut menyampaikan, banyak produk ilegal yang mengklaim dapat memutihkan kulit dengan cepat, namun kandungan merkuri yang ada di dalamnya sangat berbahaya. Merkuri adalah logam berat yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada ginjal, sistem saraf, hingga gangguan hormonal. Selain itu, penggunaan merkuri secara berlebihan dapat menyebabkan kulit menjadi lebih gelap, alergi, bahkan menyebabkan gangguan mental. Kandungan ini banyak ditemukan dalam produk kosmetik abal-abal yang dijual dengan harga murah dan hasil instan. Diketahui, pihak Badan POM dan kepolisian telah melakukan penindakan terhadap pengusaha-pengusaha yang memproduksi kosmetik mengandung merkuri. Misalnya, di Sulawesi Selatan, sejumlah produk kecantikan terbukti mengandung merkuri setelah melalui pengujian oleh Balai POM. Ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran masyarakat untuk memeriksa keaslian dan izin edar produk kecantikan yang digunakan. Ia mengungkapkan, masyarakat juga harus berhati-hati dengan produk kosmetik yang tidak memiliki label BPOM, memiliki bau yang menyengat, atau kemasan yang tidak rapi. Menurut dia, meski beberapa produk terlihat menjanjikan hasil yang cepat, masyarakat harus selalu ingat bahwa kecantikan yang sehat membutuhkan perawatan yang benar dan aman. Untuk itu, sangat penting untuk memeriksa apakah produk kecantikan yang digunakan telah terdaftar di BPOM dan tidak mengandung bahan berbahaya. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berkonsultasi dengan dokter kulit atau ahli kecantikan yang berkompeten sebelum menggunakan produk atau prosedur perawatan apapun, termasuk dermaroller dan produk pemutih yang mengandung bahan kimia berbahaya. “Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko-risiko tersebut, kita bisa lebih bijak dalam memilih perawatan kecantikan yang aman bagi kulit dan kesehatan kita,” pungkas Muji Iswanty.

Kesehatan

Dinkes DKI segera tindak lanjut kasus bayi tertukar di RS Islam

Ruminews.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta segera menindaklanjuti aduan masyarakat terkait kasus bayi tertukar di Rumah Sakit (RS) Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat. “Kita akan tindak tegas apabila terdapat bukti kelalaian tenaga medis dalam memberikan layanan kesehatan,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Jumat. Ani menyebut sudah berkoordinasi dan meminta klarifikasi tertulis dari pihak manajemen RS Islam Jakarta Cempaka Putih. Surat klarifikasi telah disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit pada Kamis (12/12). “Sebelumnya, pada Selasa (10/12), tim Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat melakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian (Binwasdal) terhadap RS Islam Jakarta Cempaka Putih,” ujar Ani. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta juga telah menginstruksikan RS Islam Jakarta Cempaka Putih untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap pegawai. Tak hanya itu, pihak RS juga harus melakukan sosialisasi terkait pelayanan prima atau komunikasi efektif kepada semua pegawai agar memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. “Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan profesional bagi masyarakat Jakarta. Kami berharap, masyarakat dapat menunggu hasil pemeriksaan menyeluruh terkait permasalahan ini,” ucap Ani. Dari hasil pertemuan dengan Dinkes Provinsi DKI Jakarta dengan pihak RS Islam Jakarta Cempaka Putih, diketahui bahwa benar bayi nyonya F mendapatkan pelayanan kesehatan di RS Islam Jakarta Cempaka Putih pada 16-17 September 2024. Lalu, F masuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada 16 September 2024 dan mendapat tindakan operasi Sectio Cesaria dengan bayi lahir berjenis kelamin laki-laki. Kemudian, pihak keluarga telah menandatangani surat keterangan lahir bayi F dalam masa perawatan. Bayi F mengalami gangguan kesehatan, sehingga dipindahkan ke ruang intensif dan dinyatakan meninggal dunia pada 17 September 2024. Pihak RS telah tiga kali melakukan mediasi pertemuan dengan pihak keluarga pada 21 September 2024, 2 Oktober 2024, dan 11 Oktober 2024. Pihak keluarga dan RS telah bersepakat untuk melakukan pemeriksaan DNA yang biayanya ditanggung oleh RS Islam Jakarta Cempaka Putih. RS Islam Jakarta Cempaka Putih juga telah menelusuri secara menyeluruh kasus ini dengan memeriksa setiap aspek prosedur medis, administrasi, dan operasional yang telah dijalankan. Hal ini juga termasuk pada proses identifikasi meliputi pemberian identitas ibu dan bayi segera setelah kelahiran, serta menginformasikan jenis kelamin bayi dan informasi lainnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ayah dari jasad bayi yang diduga tertukar di Rumah Sakit (RS) Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, melapor ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kuasa hukum ayah dari bayi tersebut, Angel mengatakan, pihaknya minta KPAI turun tangan atas kasus ini untuk meninjau isi perjanjian yang telah ditandatangani oleh ayah dari bayi itu. “Apapun hasil tes DNA, entah positif atau negatif, si ayah korban tidak boleh melakukan tindakan hukum. Apapun, akan diselesaikan secara kekeluargaan,” kata Angel saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/12).

Scroll to Top