Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Kesehatan

Badan Gizi Nasional, Ekonomi, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi

LKMI HMI Makassar Timur Sukses Selenggarakan Pelantikan Pengurus di Rangkaikan dengan Stadium Generate

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Ekonomi, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi /

ruminews.id, MAKASSAR – Pelantikan pengurus, upgredinng dan rapat kerja Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur (HMI Maktim) yang dirangkaikan dengan stadium generate dilaksanakan pada 13/9/26 di ruang molar Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Hasanuddin (Unhas). Kegiatan ini berlangsung pada pukul 11.45 WITA yang di hadiri langsung oleh Sekretaris Umum dan fungsionaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur (Maktim) Rendi Pratama beserta fungsionaris cabang lainnya. Dan juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum Korps HMI (KOHATI) Cabang Makassar Timur Naiyla Wati Bahtiar. Juga dihadiri oleh beberapa Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sejajararan Makassar Timur. Dalam sambutannya ia mengatakan bahwa keberhasilan suatu lembaga bukan hanya diukur dari keberhasilan program kerja yg terealisasi, melainkan mampu melahirkan regenerasi berkelanjutan, yang dapat menjalankan estapet roda kepemimpinan satu periodesasi kepengurusan. Ujar Rendi Pratama dalam sambutannya. Ia juga mengucapkan selamat atas terlenggaranya pelantikan pengurus Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur (MAKTIM) Periode 2026-2027 M. Menurutnya lembaga pengembangan profesi (LPP) yang ada di HMI Cabang Makassar Timur, LKMI lah yang paling progresif, Menurutnya. Dalam sambutan demisioner Direktur LKMI sebelumnya, yang diwakili oleh Muhammad Raid Nabhan mengatakan bahwa di LKMI lah tempat dimana kader-kader HMI mengasah ilmu pengetahuannya di lingkup kesehatan, dan LKMI lah tempat dimana untuk mengaktualisasikan disiplin kesehatan melalui program kerja bakti sosial dan juga melalui program kerja stratgis lainnya, Ujar Raid Nabhan dalam sambutannya. Randi Maulana dalam sambutannya sebagai Direktur Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur (MAKTIM), ia mengucapkan rasa terimakasih yang mendalam kepada seluruh komponen dan elemen yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pelantikan pengurus LKMI di periode 2026-2027 M, Ujarnya. Ia juga mengatakan berjalannya suatu organisasi satu periodesasi kepengurusan bukan hanya dari pemimpin saja, melainkan kerjasama kolektif dari selulurah elemen pengurus yang saling berkolaborasi di dalamnya. Ia juga mengucap terimaksih yang mendalam kepada Steering Commite dan Team Work pelantikan yang sudah berkontribusi memberikan ide-ide atau gagasan dalam mengusung konsep hingga terlaksana kegiatan pelantikan, Menurutnya Dalam laporan Team Work pelantikan melaporkan bahwa dana yang dihasilkan yang bernilai halal dan tidak terikat, ia juga mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada jajaran Team Work Pelantikan yang telah berhasil menyukseskan kegiatan pelantikan pengurus LKMI HMI Maktim, Ujar Andi Muhammad Aflah selaku Koordinator Team Work. Pada pukul 13.40 Wita dilanjutkan kegiatan stadium generate dengan tema “Menakar Relevansi Gerakan Kesehatan Mahasiswa Islam di Tengah Problematika Kesehatan Bangsa” yang bawakan langsung oleh dua narasumber yakni drg. Erni Marlina, Ph.D., Sp.PM (K) sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Unhas dan Dr. dr. Andi Alfian Zainuddin, M.KM sebagai Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang berlangsung secara intens. Gerakan yang relevan adalah gerakan yang mampu membaca zaman, memahami kebutuhan masyarakat, dan hadir dengan solusi nyata. Relevansi bukan sekadar tentang seberapa besar sebuah lembaga dikenal, tetapi sejauh mana nilai, gagasan, dan kerja-kerjanya mampu memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat, Ujar drg. Erni Marlina, Ph.D., Sp.PM (K) Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam harus terus bergerak dari sekadar membahas persoalan kesehatan menjadi bagian dari solusi kesehatan masyarakat. Dengan ilmu pengetahuan, nilai keislaman, semangat pengabdian, serta keberanian untuk turun langsung ke tengah masyarakat, kader kesehatan dapat menjadi penggerak perubahan. Karena kesehatan bukan hanya persoalan medis, tetapi persoalan kemanusiaan. Dan gerakan yang berangkat dari kepedulian, ilmu, serta keikhlasan akan selalu menemukan alasan untuk tetap relevan. Jangan hanya menjadi kader yang memahami persoalan kesehatan. Jadilah kader yang hadir, bergerak, dan memberi dampak, tutup drg. Erni Marlina, Ph.D., Sp.PM (K) Pembangunan kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tenaga kesehatan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Di tengah perkembangan teknologi digital dan kompleksitas persoalan kesehatan masyarakat, Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) dituntut untuk tidak sekadar menjadi ruang berkumpulnya mahasiswa kesehatan, tetapi menjadi ruang lahirnya gagasan, gerakan, dan solusi yang nyata. Relevansi LKMI dapat dibangun melalui kemampuan membaca masalah kesehatan masyarakat, menghadirkan pendekatan berbasis ilmu dan bukti, serta menerjemahkan nilai-nilai keislaman ke dalam tindakan nyata. Kader LKMI harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai instrumen pengabdian, bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman. Ujar Dr. dr. Andi Alfian Zainuddin, M.KM Karena itu, kader kesehatan mahasiswa Islam harus berani keluar dari ruang-ruang diskusi menuju ruang pengabdian. Mengidentifikasi masalah, membangun kolaborasi lintas disiplin, mendampingi masyarakat, dan menghadirkan inovasi kesehatan yang dapat dirasakan manfaatnya. Jangan hanya menjadi generasi yang memahami masalah kesehatan. Jadilah generasi yang berani mengambil peran, menghadirkan solusi, dan meninggalkan dampak. Tutup, Dr. dr. Andi Alfian Zainuddin, M.KM. Kegiatan berlangsung dengan do’a bersama dan foto bersama selagus menutup rangkaian kegiatan pelantikan pengurus Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur (MAKTIM). secara resmi

Internasional, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Unhas Satu-Satunya di Indonesia yang Menangkan ICARS-DENMARK Kompetisi Riset Bergengsi Dunia

Tinggalkan Komentar / Internasional, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Ruminews.id, Makassar — Universitas Hasanuddin (Unhas) kembali mencatatkan capaian di tingkat internasional. Unhas berhasil memenangkan kompetisi riset yang diselenggarakan oleh International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions (ICARS), lembaga internasional yang berbasis di Kopenhagen, Denmark.

Ekonomi, Enrekang, Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

GNI Enrekang CDP Gelar Stakeholder Meeting 2026: Perkuat Sinergi Lintas Sektor

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Enrekang, Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, ENREKANG – Yayasan Gugah Nurani Indonesia (GNI) Enrekang CDP menggelar pertemuan pemangku kepentingan (Meeting Program with Stakeholder) pada Rabu, 9 September 2026 di Aula Hotel Wifadelia Lantai 2, Enrekang. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.30 hingga 13.30 WITA ini dihadiri oleh jajaran dinas teknis Pemkab Enrekang (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas P3A),PuskesmasKota Kec. Enrekang, Forum Anak Masserempulu Enrekang (FAME), pemerintah dan bidan dari lima desa dampingan (Ranga, Kaluppini, Lembang, Rossoan, dan Tokkonan), serta perwakilan Koperasi ETIKA dan kelompok usaha dampingan. Pertemuan ini diselenggarakan untuk memaparkan capaian program semester pertama tahun 2026 di tiga sektor utama GNI Enrekang CDP, yakni Ekonomi, Pendidikan, serta Kesehatan & WASH sekaligus merumuskan langkah strategis bersama pada semester kedua tahun 2026 dan persiapan Plan of Actionprogram tahun 2027. Berdasarkan paparan hasil evaluasi intervensi program, ditemukan tantangan utama di sektor kesehatan berupa risiko peningkatan kasus stunting akibat masih rendahnya pemahaman orang tua/pengasuh terkait pemenuhan gizi anak dan pola asuh, serta perlunya peningkatan kapasitas (refreshment training) bagi tenaga kesehatan desa. Di samping itu, sektor pendidikan menyoroti pentingnya penguatan sistem layanan PAUD berbasis desa agar memiliki kepastian aturan dan kemandirian finansial. Rangkaian acara diawali dengan pembukaan oleh CDP Manager GNI Enrekang, Magamo, yang menjelaskan rekam jejak pendampingan GNI sejak 2013 hingga perluasan cakupan pendampingan sektoral menjadi lima desa pada siklus kedua. Selanjutnya, MELA(Monitoring, Evaluation, Learning, and Accountability) Officer Enrekang CDP, Ardyansyah Saputra memaparkan capaian program semester pertama tahun 2026, yang mencakup penyusunan SOP operasional kelompok usaha dampingan, pembentukan kerja sama kemitraan rantai pasok kopi hingga ekspor ke Korea Selatan, pemantauan implementasiPAUD inklusif, pembagian modal usaha pemuda, penyediaan instalasi air bersih, hingga sosialisasi daur ulang sampah. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesidiskusi interaktif guna menjaring masukan dari seluruh peserta. Melalui pertemuan ini, para stakeholder berhasil menyepakati sejumlah rekomendasi kunci untuk programsemester kedua tahun2026 dan rekomendasi untuk Plan of Action tahun 2027. Rekomendasi tersebut diantaranya adalah penanganan stunting secara kolaboratif melalui pemasyarakatan konsep gizi dan pembentukan Sistem Layanan Kesehatan Ibu dan Anak di Tingkat desa, pengelolaan mandiri kebun gizi dan fasilitas air bersih oleh pemerintah desa, penetapan percontohan sistem daur ulang sampah di Desa Kaluppini bersama DLHKab. Enrekang, serta legalisasi Peraturan Sekolah PAUD di Desa Tokkonan dan Lembang.

Badan Gizi Nasional, Dinas Koperasi Makassar, DPRD Kota Makassar, Ekonomi, Hukum & Kriminal, Kesehatan, Makassar, Maros, Nasional, Olahraga, Opini, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi

Sulawesi Selatan Darurat Energi: MBG, Mana Bahlil Guys?!

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Dinas Koperasi Makassar, DPRD Kota Makassar, Ekonomi, Hukum & Kriminal, Kesehatan, Makassar, Maros, Nasional, Olahraga, Opini, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi /

Oleh : Randi Maulana (Kader HMI Komisariat Institut Nani Hasanuddin) ruminews.id, – Sulawesi Selatan sedang menghadapi persoalan yang tidak bisa lagi dianggap sebagai gangguan biasa. Kelangkaan dan keterbatasan akses terhadap sejumlah kebutuhan energi dan layanan dasar seperti bahan bakar minyak (BBM), LPG, listrik, hingga persoalan pelayanan air bersih telah memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Situasi ini menjadi semakin serius ketika keluhan masyarakat terkait ketersediaan BBM dan LPG muncul bersamaan dengan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan kepastian atas kebutuhan dasar justru harus berhadapan dengan ketidakpastian: kapan listrik menyala, di mana mendapatkan BBM, bagaimana memperoleh LPG, hingga bagaimana memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi. Bagi masyarakat kecil, persoalan energi bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah atau persoalan teknis distribusi. Energi berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Pedagang membutuhkan listrik untuk menjalankan usahanya, nelayan dan petani membutuhkan BBM untuk aktivitas produksi, rumah tangga membutuhkan LPG untuk memasak, sementara fasilitas pelayanan publik membutuhkan listrik dan air agar tetap dapat beroperasi. Karena itu, ketika gangguan terjadi secara berulang dan meluas, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang terbuka kepada publik. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan sistem energi di Sulawesi Selatan? Apakah persoalannya berada pada pasokan, distribusi, kapasitas pembangkit, jaringan transmisi, atau tata kelola energi secara keseluruhan? Pertanyaan tersebut penting karena masyarakat tidak membutuhkan sekadar imbauan untuk bersabar. Masyarakat membutuhkan kepastian, transparansi, dan solusi yang terukur. Di tengah situasi tersebut, muncul pula pertanyaan yang cukup menggelitik: MBG jalan, energi bagaimana? Bahlil, mana? Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang merupakan program strategis pemerintah yang membutuhkan dukungan berbagai sektor. Namun, pembangunan tidak boleh hanya berbicara mengenai satu program prioritas, sementara kebutuhan dasar masyarakat lainnya menghadapi persoalan. Program besar seperti MBG justru membutuhkan ekosistem pendukung yang kuat, termasuk ketersediaan listrik, bahan bakar, air bersih, infrastruktur, serta distribusi yang berjalan dengan baik. Bagaimana mungkin pembangunan kualitas sumber daya manusia dapat berjalan maksimal apabila di saat yang sama masyarakat masih harus menghadapi persoalan energi dan layanan dasar? Pertanyaan ini bukan untuk mempertentangkan program MBG dengan kebutuhan energi. Sebaliknya, ini adalah kritik terhadap cara negara menentukan prioritas pembangunan. Ketahanan pangan, ketahanan energi, air bersih, pendidikan, dan kesehatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika dapur MBG membutuhkan listrik dan LPG, maka kelancaran program tersebut juga bergantung pada ketahanan energi. Jika distribusi makanan membutuhkan kendaraan, maka BBM menjadi bagian dari rantai distribusinya. Jika fasilitas produksi dan pelayanan membutuhkan air, maka persoalan air bersih pun menjadi bagian dari ekosistem program. Artinya, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari berapa banyak porsi makanan yang dibagikan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa seluruh infrastruktur pendukungnya mampu bekerja secara berkelanjutan. Jangan sampai negara sibuk menghitung jumlah porsi yang tersaji, tetapi ia lupa menghitung berapa banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan energi. Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah penting dalam perekonomian kawasan timur Indonesia. Gangguan energi yang berlangsung berulang tentu berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dunia usaha, UMKM, industri, transportasi, hingga aktivitas rumah tangga membutuhkan pasokan energi yang stabil dan dapat diprediksi. Karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu duduk bersama untuk mencari akar persoalan. PT PLN, Pertamina, pemerintah daerah, serta kementerian terkait harus menyampaikan kondisi faktual kepada masyarakat dan menjelaskan langkah penanganan yang sedang dilakukan. Publik juga berhak mengetahui apakah persoalan ini bersifat sementara atau merupakan indikasi masalah struktural dalam sistem energi Sulawesi Selatan. Jangan tunggu keresahan berubah menjadi kemarahan. Jangan tunggu kelangkaan berubah menjadi krisis sosial. Pemerintah harus hadir sebelum masyarakat merasa negara hanya hadir ketika program-program besar hendak dipublikasikan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai pihak yang memiliki kewenangan di sektor energi juga perlu memastikan bahwa persoalan energi di Sulawesi Selatan mendapatkan perhatian serius. Jika masyarakat di berbagai daerah mengalami gangguan BBM, LPG, listrik, maupun layanan dasar yang berkaitan dengan energi, maka negara wajib memberikan jawaban dan solusi. Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin kebutuhan dasar tersedia dengan harga yang wajar, distribusi yang adil, serta pelayanan publik yang dapat diandalkan. MBG boleh menjadi prioritas. Tetapi energi jangan sampai menjadi korban. Sulawesi Selatan membutuhkan pembangunan yang utuh: makanan bergizi tersedia, listrik menyala, LPG tersedia, BBM tidak langka, air bersih mengalir, dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan. Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang seberapa besar program pemerintah dijalankan, tetapi tentang seberapa jauh negara mampu memastikan rakyat dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan aman, layak, dan tanpa rasa cemas terhadap kebutuhan dasar mereka sendiri. Sulawesi Selatan tidak boleh dibiarkan menghadapi darurat energi sendirian. MBG, mana Bahlil guys? Energi rakyat juga butuh perhatian.

Vaksin Rabies
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kesehatan, Kota Yogyakarta

Pemkot Yogyakarta Siapkan 3.000 Dosis Vaksin Gratis untuk Cegah Rabies

Tinggalkan Komentar / Daerah Istimewa Yogyakarta, Kesehatan, Kota Yogyakarta /

Ruminews.id, Yogyakarta — Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan 3.000 dosis vaksin rabies gratis bagi kucing, anjing, dan kera selama September 2026. Program tersebut dilakukan untuk mencegah sekaligus mempertahankan status Kota Yogyakarta yang hingga kini masih nol kasus rabies.

Kesehatan, Pemerintahan, Pemuda

Ketua OKK FPK3 Kota Makassar Apresiasi DPRD, Dorong Percepatan RDP untuk Penguatan Budaya K3

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Pemerintahan, Pemuda /

Ruminews.id, MAKASSAR, Selasa 01 September 2026. Ketua OKK Forum Pemerhati Keselamatan dan Kesehatan Kerja (FPK3) Kota Makassar mengapresiasi langkah dan perhatian DPRD Kota Makassar yang mendorong percepatan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pentingnya memahami dan menerapkan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Ekonomi, Hukum & Kriminal, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik, Teknologi

Muh Imran Kecam Pelibatan Unsur Militer dalam Orientasi Mahasiswa Baru UIN Alauddin Makassar

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum & Kriminal, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik, Teknologi /

ruminews.id, MAKASSAR — Ketua Umum PW KAMMI Sulawesi Selatan sekaligus mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Muh Imran, S.Sos., menyoroti keterlibatan unsur militer dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Muh Imran meminta pihak kampus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar, tujuan, bentuk, serta kapasitas pelibatan unsur militer dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi merupakan ruang sipil dan akademik yang semestinya mengedepankan tradisi intelektual, kebebasan berpikir, budaya ilmiah, serta pengembangan kemampuan kritis mahasiswa. “Saya sangat menyayangkan dan mengecam kehadiran militer dalam orientasi mahasiswa baru di UIN Alauddin Makassar. Kampus adalah ruang sipil dan ruang akademik. Mahasiswa harus dibentuk dengan tradisi ilmu pengetahuan, berpikir kritis, kebebasan akademik, dan tanggung jawab kebangsaan, bukan dengan pendekatan militeristik,” ujar Muh Imran dalam pernyataannya. Ia merujuk Pasal 30 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Sementara itu, Pasal 30 ayat (4) mengatur fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pelayanan, serta penegakan hukum. “TNI adalah alat pertahanan negara. Kampus adalah institusi pendidikan. Jangan mencampuradukkan ruang dan fungsi tersebut tanpa dasar tugas yang jelas,” katanya. Muh Imran juga menyinggung UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang tetap menempatkan TNI dalam kerangka pertahanan negara serta mengatur tugas dan pengerahan kekuatan militer berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain aspek kelembagaan, Muh Imran menilai karakter perguruan tinggi perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap kegiatan orientasi mahasiswa baru. Ia merujuk UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Menurutnya, masa orientasi mahasiswa baru semestinya menjadi ruang untuk memperkenalkan mahasiswa terhadap kehidupan akademik, etika keilmuan, budaya kampus, tradisi intelektual, serta tanggung jawab sosial. “Orientasi mahasiswa baru bukan pendidikan militer. Mahasiswa bukan prajurit. Kampus bukan barak. Kalau mahasiswa sejak awal justru diperkenalkan dengan pendekatan militeristik, maka kita patut bertanya, nilai akademik apa yang sebenarnya ingin dibangun?” ujarnya. Ia mengingatkan agar keterlibatan unsur militer dalam kegiatan kampus tidak berkembang menjadi pola yang dianggap lumrah tanpa melihat relevansi, tujuan, maupun dasar pelaksanaannya. “Jangan sampai hari ini orientasi mahasiswa baru, kemudian ke depan menjadi hal biasa militer masuk ke berbagai kegiatan kampus, mengisi ruang-ruang akademik, bahkan memengaruhi kultur kehidupan mahasiswa. Ini yang harus kita cegah sejak awal,” tegasnya. Muh Imran juga menegaskan bahwa kritik tersebut tidak dimaksudkan sebagai sikap anti-TNI. Ia mengatakan dirinya menghormati TNI sebagai institusi pertahanan negara. Karena itu, menurutnya, profesionalisme TNI justru harus dijaga dengan memastikan institusi tersebut menjalankan tugas sesuai mandat dan ketentuan yang berlaku. “Saya tidak anti-TNI. Saya menghormati TNI sebagai alat pertahanan negara. Justru karena saya menghormati institusi TNI, saya ingin TNI tetap profesional dan bekerja sesuai mandat konstitusionalnya. Begitu juga kampus harus tetap menjadi ruang sipil dan akademik,” kata Muh Imran. Ia mengakui kerja sama antara institusi sipil, termasuk perguruan tinggi, dengan TNI dapat dilakukan sepanjang memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta relevan dengan kebutuhan kegiatan. Namun, ia menolak apabila keterlibatan tersebut kemudian berujung pada terbentuknya kultur militeristik di lingkungan perguruan tinggi. Atas persoalan tersebut, Muh Imran meminta UIN Alauddin Makassar melakukan evaluasi terhadap pelibatan unsur militer dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru. Ia menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni meminta kampus memberikan penjelasan terbuka mengenai pelibatan unsur militer, mengevaluasi keterlibatan tersebut apabila tidak memiliki relevansi yang jelas dengan tujuan pendidikan, serta memastikan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan tetap terjaga. Ia juga meminta agar orientasi mahasiswa baru dikembalikan pada tujuan utamanya sebagai bagian dari proses pengenalan kehidupan akademik dan pembentukan karakter mahasiswa. “Kampus harus menjadi tempat mahasiswa belajar bertanya, berdiskusi, mengkritik, meneliti, dan menguji gagasan. Kalau ruang kritis itu terlalu dekat dengan pendekatan militeristik, kita harus waspada terhadap kemunduran tradisi akademik,” ujarnya. Muh Imran menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya menjaga batas yang jelas antara ruang pertahanan negara dan ruang sipil. “TNI punya tugas mempertahankan negara. Kampus punya tugas mencerdaskan bangsa. Jangan mengambil ruang masing-masing. Pertahankan TNI tetap profesional, dan pertahankan kampus tetap kritis,” pungkasnya. Hingga berita ini ditulis, pernyataan tersebut merupakan sikap dan pandangan Muh Imran. Penjelasan dari pihak UIN Alauddin Makassar mengenai bentuk dan tujuan keterlibatan unsur militer dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh kepada publik.

Scroll to Top