Gowa Archives - Laman 14 dari 19

Sigit Sugiarto Siap Maju di MUSDA KNPI Gowa: Dorong Generasi Aksi dan Generasi Solusi.

ruminews.id – Gowa, 16 November 2025 — Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Gowa, Sigit Sugiarto, resmi menyatakan kesiapan maju dalam Musyawarah Daerah (MUSDA) KNPI Kabupaten Gowa. Kehadirannya membawa semangat baru bagi generasi muda Gowa melalui tagline yang diusungnya: “Generasi Aksi, Generasi Solusi.” Di tengah momentum peringatan Hari Jadi Gowa, Sigit menegaskan bahwa langkahnya maju dalam MUSDA bukan sekadar kontestasi, tetapi wujud komitmen menghadirkan KNPI yang lebih progresif, inklusif, dan berdampak nyata bagi pemuda serta masyarakat. “Hari Jadi Gowa adalah pengingat bahwa kita punya sejarah besar dan tanggung jawab besar. Pemuda harus tampil menjadi motor perubahan. KNPI harus menjadi ruang kolaborasi, rumah besar yang menggerakkan pemuda dari berbagai latar belakang untuk beraksi dan memberi solusi,” ungkap Sigit. Sebagai tokoh muda yang telah lama berkecimpung dalam organisasi kepemudaan, Sigit membawa visi pembangunan pemuda yang berorientasi pada kolaborasi, inovasi, dan penguatan kapasitas organisasi. Ia menilai pemuda Gowa harus memiliki ruang kreatif, ruang diskusi, hingga ruang pemberdayaan yang lebih terstruktur dan produktif. Maju di MUSDA KNPI Gowa, Sigit mendapat dukungan dari berbagai elemen pemuda, aktivis, komunitas, hingga kader organisasi kemahasiswaan. Dukungan ini menunjukkan adanya dorongan kuat untuk menghadirkan wajah baru KNPI Gowa yang mampu menjawab tantangan zaman. “Generasi sekarang adalah generasi aksi dan generasi solusi. Kita tidak hanya bicara, tetapi bergerak. Kita hadir untuk memberi nilai, memberi manfaat, dan membawa perubahan,” tambahnya. Momentum Hari Jadi Gowa menjadi titik refleksi bagi Sigit dan para pemuda untuk kembali memperkuat kontribusi terhadap pembangunan daerah. Ia optimistis bahwa melalui kepemimpinan yang terbuka dan kolaboratif, KNPI dapat menjadi wadah pemuda yang lebih relevan, dinamis, dan dekat dengan masyarakat. Dengan langkah mantap menuju MUSDA, Sigit berharap KNPI Kabupaten Gowa dapat melahirkan kepengurusan baru yang siap mendorong kemajuan daerah melalui kekuatan pemuda.

Daerah, Gowa

Unhas Gowa Gelar Forum Klinik PKP: Mengupas Isu Permukiman hingga Layanan Konsultasi Hunian

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa / Fikri Haikal

ruminews.id – Kegiatan Forum Diskusi Layanan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan pada Jumat, 14 November 2025, di Universitas Hasanuddin, Fakultas Teknik Gowa, berlangsung dengan penuh antusiasme. Sejak pagi, segenap civitas akademika Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota telah memenuhi Gedung CSA Lt.1, menunjukkan tingginya minat terhadap isu perumahan, permukiman, dan layanan konsultasi pembangunan hunian. Forum diskusi ini berkembang dengan sangat dinamis, memperluas wawasan peserta mengenai tantangan pembangunan permukiman di berbagai kawasan, sekaligus memperkuat peran Klinik PKP sebagai layanan konsultasi dan edukasi yang dapat diakses oleh masyarakat, pemerintah, serta lingkungan akademik. Narasumber pertama, Dr. Sri Aliyah Ekawati, S.T., M.T., memaparkan materi bertema Isu Kesehatan di Permukiman Pesisir, menyoroti tantangan sanitasi, risiko kesehatan, serta kebutuhan intervensi berkelanjutan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Pemaparan ini membuka diskusi yang kaya perspektif, terutama dari mahasiswa dan peserta akademik. Selanjutnya, Ratna Juwita, S.T., M.Eng., M.Mg., menyampaikan materi terkait Layanan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menjelaskan fungsi Klinik PKP sebagai pusat layanan konsultasi teknis dan edukasi dalam mendukung terwujudnya hunian layak, aman, dan terjangkau. Beliau memaparkan bagaimana Klinik PKP dapat menjadi jembatan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan akademisi dalam meningkatkan kualitas perumahan. Kolaborasi antara Universitas Hasanuddin Fakultas Teknik Gowa dan Balai P3KP Sulawesi III ini menciptakan ruang dialog yang produktif, menghadirkan pertukaran gagasan yang saling memperkaya. Para peserta berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut sebagai bagian dari upaya berkelanjutan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di Indonesia. Terima kasih kepada Universitas Hasanuddin, Fakultas Teknik Gowa, atas sinergi dan kolaborasi yang sangat baik. Semoga kegiatan ini menjadi langkah lanjutan dalam mendukung terwujudnya hunian yang sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Daerah, Gowa, Makassar

Badko HMI Sulsel Dukung Penegakan Keadilan Agraria: Kasus JK–GMTD Dinilai Bentuk Ketidakadilan terhadap Hak Kepemilikan Sah

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Makassar / Andi Yuni Elfira

Ruminews.id, Makassar— Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Selatan menyatakan sikap mendukung penegakan keadilan agraria dan menyoroti ketimpangan hukum dalam kasus sengketa lahan seluas 16,4 hektare di kawasan Metro Tanjung Bunga, Makassar, yang melibatkan Jusuf Kalla (JK) dan PT GMTD. Dalam keterangan persnya, Ketua PTKP Badko HMI Sulsel, Rafly menilai kasus ini menjadi potret nyata lemahnya perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang sah. “Jika seorang tokoh nasional sekaliber Pak JK yang sudah memegang sertifikat resmi selama puluhan tahun masih bisa dirampas haknya, bagaimana dengan rakyat kecil?” tegasnya. Badko menilai tindakan yang dilakukan oleh pihak korporasi seperti GMTD menunjukkan adanya praktik sewenang-wenang yang mencederai prinsip keadilan dan supremasi hukum. Mereka menegaskan bahwa lahan yang telah dibeli JK dari keturunan Raja Gowa dan dikuasai selama lebih dari 30 tahun seharusnya dilindungi oleh negara, bukan justru dipersoalkan kembali. “Apa yang dialami Pak JK bukan hanya persoalan pribadi, tetapi mencerminkan persoalan struktural dalam sistem agraria kita. Ketika hukum bisa ditundukkan oleh kepentingan korporasi besar, maka kedaulatan rakyat atas tanah menjadi terancam,” lanjutnya. Badko HMI Sulsel juga menyoroti bahwa persoalan ini memiliki dimensi sosial dan kultural yang mendalam bagi masyarakat Bugis-Makassar. Tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi bagian dari kehormatan dan identitas. “Ini bukan sekadar sengketa lahan, tetapi soal harga diri masyarakat Bugis-Makassar. Jika tanah yang telah dijaga selama puluhan tahun bisa direbut begitu saja, maka itu bentuk penghinaan terhadap keadilan sosial,” ungkap pernyataan resmi Badko. Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keadilan publik, Badko HMI Sulsel mendesak aparat penegak hukum, Kementerian ATR/BPN, serta lembaga peradilan agar meninjau kembali proses eksekusi dan memastikan tidak ada pelanggaran prosedural. “Kami mendukung langkah Pak JK memperjuangkan haknya secara hukum. Negara harus hadir melindungi hak kepemilikan yang sah dan menindak tegas pihak yang berupaya melakukan rekayasa terhadap proses hukum,” tutup Badko HMI Sulsel. Badko HMI Sulsel menegaskan bahwa perjuangan hukum JK adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan agraria yang masih menghantui bangsa ini.

Daerah, Gowa, Hukum, Pendidikan

Satintelkam Polres Gowa Ajak Jemaah An-Nadzir Bersinergi Ciptakan Situasi Kamtibmas Yang Aman Dan Kondusif Di Kabupaten Gowa

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Hukum, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id, GOWA — Satuan Intelkam (Satintelkam) Polres Gowa terus memperkuat langkah preemtif dan preventif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukumnya, personel Satintelkam Polres Gowa melaksanakan kegiatan silaturahmi dan dialog kamtibmas bersama jemaah An-Nadzir di Kabupaten Gowa, sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi yang harmonis antara kepolisian dan kelompok masyarakat keagamaan. (4/11/2025) Kegiatan ini dilakukan dalam semangat kemitraan strategis untuk memperkuat sinergi antara aparat kepolisian dan tokoh-tokoh agama, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial menjelang momentum Hari Pahlawan serta berbagai isu nasional yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan di daerah. Dalam kesempatan tersebut, petugas intelijen Polres Gowa mengajak jemaah An-Nadzir untuk bersama-sama menjaga suasana aman dan kondusif di lingkungan masing-masing, serta turut berperan aktif dalam mencegah munculnya paham atau aktivitas yang dapat menimbulkan gangguan sosial maupun konflik horizontal di masyarakat. Pihak jemaah An-Nadzir menyambut baik ajakan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung langkah-langkah Polri dalam menjaga ketertiban umum serta memperkuat nilai-nilai toleransi dan persaudaraan antarumat beragama di Kabupaten Gowa. Dialog yang berlangsung secara terbuka dan penuh keakraban itu juga menjadi sarana penting dalam mempererat hubungan emosional antara aparat kepolisian dengan komunitas keagamaan, guna menciptakan rasa saling percaya dan memperkuat kehadiran Polri sebagai mitra strategis masyarakat. Kegiatan seperti ini menjadi bagian dari implementasi pendekatan humanis Polri dalam mewujudkan keamanan berbasis partisipasi masyarakat. Satintelkam Polres Gowa menegaskan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi yang intensif dengan berbagai elemen masyarakat guna memastikan setiap potensi kerawanan sosial dapat terdeteksi dan diantisipasi sejak dini, sejalan dengan upaya Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional yang kondusif.

Daerah, Gowa, Makassar, Olahraga, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Makassar Buka dan Ikut Berlaga di Turnamen Golf Mayor’s Cup Semarak HUT Kota Ke-418

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Makassar, Olahraga, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, GOWA—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin membuka secara resmi Mayor’s Cup Golf Tournament yang di helat oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar. Ajang sporitivitas ini berlangsung sehari di di Lapangan Golf Padivalley, Gowa, Minggu (2/11/2025). Turnamen ini merupakan rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-418 Kota Makassar ini dibuka dengan shotgun oleh Munafri pada pagi hari sebagai tanda dimulainya turnamen. Wali Kota yang akrab disapa Appi itu tidak hanya membuka, tapi juga ikut bermain bersama peserta hingga selesai. Dalam turnamen itu, Ia juga berkesempatan mendapatkan pairing bersama Bupati Toraja Utara, Frederik Viktor Palimbong. . Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, sponsor, dan pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya Mayor’s Cup yang untuk pertama kalinya diadakan Pemerintah Kota Makassar. Selain menjadi rangkaian dari HUT ke-418 Kota Makassar, Ia berharap ajang ini bukan sekadar kompetisi olahraga, namun lebih jauh, menjadi sarana membangun kolaborasi lintas sektor demi kemajuan kota. Serta memperkuat hubungan baik antarwilayah dan antarinstansi. “Pemerintah tidak mungkin berdiri sendiri dalam memberikan pelayanan, dibutuhkan kolaborasi dengan para pengusaha, komunitas, dan stakeholder lainnya. Lewat kegiatan golf ini, kita membangun kebersamaan itu,” ujar Munafri. Munafri menegaskan bahwa Mayor’s Cup akan menjadi agenda tahunan Pemerintah Kota Makassar. Selain memperebutkan piala bergilir, turnamen ini diharapkan menjadi ajang rutin yang semakin berkembang setiap tahunnya. “Insyaallah ini akan kita selenggarakan setiap tahun. Harapannya, Mayor’s Cup bisa semakin besar, semakin ramai, dan semakin diminati oleh golfer dari seluruh Indonesia,” ucapnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Mayor’s Cup, Andi Hudli Huduri yang juga Tim Ahli Wali Kota Makassar, menguraikan bahwa turnamen ini diikuti oleh total 140 peserta, mulai dari Forkopimda hingga masyarakat dari berbagai daerah. “40 diantaranya dari Forkopimda Provinsi dan Kota Makassar sebagai undangan VIP, dan 100 nya adalah peserta umum secara nasional,” jelasnya. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kolaborssi dan Dispora Kota Makassar serta seluruh sponsor yang ikut mendukung kesuksesan acara tersebut.(*)

Daerah, Gowa, Pemerintahan, Pendidikan

Warisan Kereta Cepat Whoosh: Beranikah Prabowo Mengaudit ‘Dosa’ Era Jokowi?

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemerintahan, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar – Proyek Kereta Cepat Whoosh yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik kini menghadirkan beragam opini baik dari kalangan pengamat politik hingga para aktivis hari ini, Salah satunya hadir dari Ketua Dema Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Muh Alwi Nur. Alwi Menegaskan bahwa Panggung telah hadir di depan mata Presiden Prabowo Subianto, yang berkuasa dengan janji menggelegar untuk memberantas korupsi “tanpa pandang bulu”, kini dihadapkan pada ujian pertamanya. Ujian itu bukan datang dari lawan politik, melainkan dari warisan pendahulunya, Joko Widodo: Kereta Cepat Whoosh. Whoosh adalah monumen baja yang melambangkan bagaimana sebuah proyek bisa dipaksakan, mengabaikan akal sehat, dan kini, diduga kuat menjadi praktik Mark Up. Mari kita jujur. Sejak awal, proyek Whoosh adalah sebuah drama yang dipaksakan. Publik dibuai dengan ilusi manis bahwa ini murni business-to-business (B2B), tanpa sepeser pun uang rakyat. Sebuah kebohongan yang akhirnya terbongkar. Ketika biaya membengkak—sebuah cost overrun yang sudah diprediksi banyak ahli—tabir itu robek. APBN terpaksa digelontorkan melalui PMN untuk menyelamatkan proyek yang sakit-sakitan ini. Perencanaan yang serampangan dan studi kelayakan yang diduga “diatur” demi mengejar target politis, kini meninggalkan borok utang triliunan. Lanjut Alwi Kini, KPK telah mengendus bau busuk dari proyek ini. Penyelidikan atas dugaan mark-up telah dimulai. Ini bukan lagi sekadar rumor. Data pembanding menjeritkan ketidakwajaran: biaya per kilometer di Indonesia tiga kali lipat lebih mahal daripada di negara asalnya. Selisih puluhan juta dolar per kilometer ini bukankah perampokan uang negara? Jika ini bukan indikasi korupsi terstruktur, lalu apa namanya? Pertanyaannya, siapa yang bermain? Proyek raksasa yang melibatkan dua negara dan utang jumbo ini mustahil diputuskan di level bawah. Jejaknya pasti mengarah ke atas, ke pusat kekuasaan era Jokowi. Tegas Alwi~ Muh Alwi Nur juga melanjutkan pandangannya dengan 2 premis yang merujuk ke Presiden Indonesia yaitu: Prabowo: Antara Janji Kampanye dan Sandera Politik Di sinilah letak jantung persoalannya. Prabowo kini terjebak dalam dilema paling pelik. Di satu sisi, ia berkoar-koar akan menghabisi praktik korupsi yang “merampok uang rakyat”. Di sisi lain, proyek yang diduga di mark up ini adalah proyek dari rezim yang memuluskan jalannya ke Istana. Rakyat kini menonton: Apakah Prabowo benar-benar seorang panglima yang berani membongkar borok, atau ia sekadar sandera politik yang tidak akan pernah berani menyentuh “zona nyaman” pendahulunya? Mengaudit tuntas proyek Whoosh berarti siap mengadili keputusan-keputusan di era Jokowi. Ini berarti membuka kotak pandora kalau kata mitologi Yunani, yang mungkin akan menyeret nama-nama besar di lingkaran kekuasaan lama—lingkaran yang kini sebagian besar masih berada di sekeliling Prabowo. Publik tidak butuh lagi retorika. Rakyat malas dengan sandiwara. Jika penyelidikan KPK ini mandek, atau hanya menyentuh “ikan teri” sementara “hiu” dibiarkan bebas, maka habislah kepercayaan publik. Ini adalah pertaruhan integritas Prabowo. Jika ia gagal—atau lebih buruk, memilih untuk gagal—demi “stabilitas” politik, maka janji pemberantasan korupsi itu hanyalah bualan kosong di atas panggung kampanye. Waktu akan membuktikan apakah ia singa pemberantas korupsi, atau sekadar penjaga gerbang bagi dosa-dosa rezim lama. Tutup Alwi

Gowa

PMII Gowa Gugat Arah Kekuasaan Lewat Gerakan “Interupsi Rezim” Gerakan Nurani yang Menyuarakan Keadilan dari Jalanan

Tinggalkan Komentar / Gowa / Admin01

ruminews.id – MAKASSAR, 28 Oktober 2025 — Di tengah hiruk-pikuk peringatan Hari Sumpah Pemuda, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa menggemakan satu seruan yang mengguncang ruang publik: “Interupsi Rezim.” Sebuah gerakan yang tidak hanya menuntut perubahan kebijakan, tetapi juga menegaskan bahwa mahasiswa masih menjadi nadi nurani bangsa. Melalui pernyataan sikap yang dirilis pada 26 Oktober 2025, PMII Gowa menilai bahwa arah pemerintahan saat ini telah menyimpang dari cita-cita konstitusi. Mereka menyoroti praktik penyalahgunaan kekuasaan, komersialisasi pendidikan, ketimpangan ekonomi, serta lemahnya penegakan hukum yang kian memperdalam jurang keadilan sosial. “Kami berdiri bukan untuk menentang negara, tapi untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa moral akan melahirkan penderitaan. Interupsi Rezim adalah bentuk cinta kami terhadap bangsa ini,” ujar Abdullah Ketua PMII Gowa dalam orasinya di hadapan kader dan simpatisan. Gerakan yang Tumbuh dari Nurani Kolektif PMII Gowa menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap kondisi rakyat kecil yang kerap diabaikan. Sepuluh tuntutan pun disuarakan, mulai dari penghentian program MBG, penegakan HAM, hingga penghapusan praktik komersialisasi pendidikan. Gerakan ini juga menyoroti pentingnya keberpihakan negara terhadap buruh, petani, pelajar, dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini hidup dalam tekanan sistem yang tidak adil. “Kami tidak akan berhenti bersuara sebelum keadilan benar-benar berpihak pada rakyat. Mahasiswa lahir dari rahim penderitaan sosial, dan di situlah tanggung jawab moral kami tumbuh,” ungkap Irwanto Jenderal Lapangan Aksi “Interupsi Rezim” dengan tegas. Menurutnya, aksi ini adalah bentuk nyata dari dakwah sosial mahasiswa yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama’ah — menegakkan keadilan dengan kesadaran spiritual dan keberanian intelektual. Mengawal Demokrasi, Menggugah Kesadaran PMII Gowa menegaskan bahwa Interupsi Rezim bukanlah gerakan yang menolak negara, melainkan gerakan penyadaran terhadap moralitas kekuasaan. Mahasiswa, kata mereka, tidak boleh menjadi penonton di tengah krisis nurani bangsa. Dalam pandangan mereka, perjuangan mahasiswa tidak berhenti di ruang kelas, tetapi harus hidup di jalanan, di antara suara rakyat yang nyaris tak terdengar. Gerakan ini menjadi pengingat bahwa demokrasi bukan sekadar sistem politik, melainkan napas keadilan yang harus dijaga. Dan selama ketidakadilan masih ada, mahasiswa akan tetap berdiri — menginterupsi kekuasaan yang lupa pada rakyatnya.

Daerah, Gowa, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan

Masyarakat Beri Amplop Aspirasi saat Kunjungan Kerja Anggota DPRD Prov. Sulsel di Kelurahan Tombolo, Gowa

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan / Fikri Haikal

ruminews.id, Gowa, 26 Oktober 2025 — Viral Kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Tenri Indah, di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, diwarnai penyerahan ‘Amplop Aspirasi’ dari masyarakat Tinggimae. Amplop tersebut berisi laporan dan keprihatinan warga terhadap dugaan Mafia tanah dan pungli (sertifikasi ilegal) di Jl. Tinggimae, Lingkungan Pa’bangngiang, yang kini tengah diproses di kepolisian. Dalam kegiatan Reses Masa Persidangan tahun sidang 2025/2026 tersebut dihadiri langsung oleh Andi Tenri Indah, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kesejahteraan Rakyat DPRD Sulsel sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Gowa, hadir didampingi oleh Lurah Kelurahan Tombolo perwakilan Polri. Warga menyampaikan bahwa tanah negara yang telah lama mereka tempati justru diklaim sepihak dan disertifikatkan atas nama pribadi oleh oknum tertentu melalui program PTSL. Masyarakat menilai hal tersebut sebagai bentuk ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenangan, disertai dugaan pungutan liar, penyerobotan lahan warga, serta upaya menggiring warga untuk menghentikan proses hukum yang masih berjalan di Polres Gowa. Dalam video yang beredar, pemberian amplop aspirasi dari warga tersebut diwakilkan melalui narasi dari salah satu aktivis Sospol, Sultan. Sultan mengatakan, “Menyambung dari ungkapan pak lurah bahwa ‘Rakyat tentu tak pernah ragu untuk menyampaikan keluhan’. Justru yang sering membuat kami ragu sebagai rakyat adalah keseriusan atau kesungguhan dalam menyelesaikan keluhan itu. Jadi reses adalah momen curhat-curhatan yang dijamin oleh hukum. Komisi E sebagai komisi Kesejahteraan Rakyat tentu sangat dekat dan sangat relevan dengan kondisi persolan hidup dan hajat hidup masyarakat Tombolo pada khususnya”. “Belakangan ini, beberapa bulan ini. Kesejahteraan itu terganggu dengan maraknya bayang-bayang mafia tanah dan pungli di Tombolo itu sendiri. Khusus tempat yang kita gunakan reses saat ini. Tentu dari tidak adanya kepastian hukum dan political will dari pihak legislatif, membuat kami sedih selaku masyarakat. Tentu walaupun kami pihak masyarakat mendapatkan bantuan pendidikan, kesehatan tapi tempat tinggal yang kami tempati Itu tidak jelas dan di bawah bayang-bayang mafia tanah dan pungli. Itu sama saja, ‘tena na sannang tinro ta’ (artinya: tidak tenang tidurnya).. ‘betullll’ (sorak masyarakat/audiens reses). Sultan mengakhiri diolog dengan memberikan Amplop khusus kepada Andi Tenri Indah selaku ketua Komisi E sekaligus Mantan Pacar/istri dari Wakil Bupati Gowa, Darmawangsa Muin dengan pemberian Surat Aspirasi. “Jika ingin lebih jelasnya, kami dari ‘Aliansi Masyarakat Tombolo’ sudah menyiapkam dan mengurai beberapa persoalan yang ada di Tombolo ini. Tentu anggota Dewan bukan hanya sebagai Simbol tapi orang yang selalu ingin mendengar dan dekat dengan hati masyarakat. Apalagi kita dengar-dengar tadi bahwa di sini adalah salahsatu penyumbang suara teebanyak. Tentu kami meminta, selaku anggota dewan untuk betul-betul memperjuangkan kami. Terlepas dari persoalan suara, itu sudah lewat. Selaku anggota dewan dan juga istri wakil Bupati, itu sudah menjadi kewajiban. Dan tentu ibu dewan lebih paham”. “Maka dari itu, mewakili masyarakat di sini, kami akan memberikan amplop. Jadi permasalahannya sudah kita urai bu. Jadi, mohon dibaca-baca. (Tutupnya melalui pemberian amplop di depan audiens reses). Selaku pihak legislatif, Andi Tenri Indah langsung menerima amplop dan menyambung dengan lantang bahwa, “Saya benci mafiah tanah, saya juga sudah jadi korban mafiah tanah. Jadi aspirasi sudah diterima, nanti saya juga akan membantu, menyampaikan ini ke Bapak Kapolres untuk diperoses segera. Terkait temuan pungli, saya akan berusaha membantu, supaya secepatnya untuk diperoses seadil-adilnya. (Tegas Ketua Komisi E DPRD Prov. Sulsel di depan peserta reses) “Persoalan ini bukan hanya sengketa tanah biasa, tapi menyangkut keberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Kalau tanah rakyat bisa diambil semena-mena lewat permainan administrasi, berarti ada yang salah dalam sistem kita,” tegas Sultan, aktivis sosial-politik yang turut hadir memberi dukungan moral kepada warga. Sultan menekankan bahwa amplop aspirasi yang diberikan masyarakat adalah simbol keresahan publik terhadap lemahnya pengawasan negara atas kebijakan pertanahan di tingkat daerah. Ia juga meminta DPRD turun langsung mengawal proses hukum agar tidak ada intervensi yang menghambat penyidikan. Gowa Darurat Mafiah Tanah dan Pungli. Pertemuan berlangsung terbuka dan penuh harapan. Warga berharap momentum ini menjadi awal pembenahan tata kelola pertanahan dan perlindungan hukum bagi masyarakat kecil yang selama ini merasa terpinggirkan.

Gowa, Kesehatan

SAPMA PP Gowa Gelar Aksi Sosial Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Sambut HUT Pemuda Pancasila ke-66 dan Hari Sumpah Pemuda.

Tinggalkan Komentar / Gowa, Kesehatan / Admin01

ruminews.id – Gowa – 27 Oktober 2025, Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pemuda Pancasila ke-66 sekaligus Hari Sumpah Pemuda, Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Gowa bersama KOTI Mahatidana, Farkes Reformasi, PMI Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kecamatan Somba Opu menggelar kegiatan sosial berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, Senin (27/10/2025). Kegiatan yang digelar di wilayah Kecamatan Somba Opu ini mendapat antusiasme tinggi dari warga sekitar. Ratusan masyarakat berpartisipasi mendonorkan darah serta memeriksakan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ketua SAPMA PP Gowa, Sigit, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan aksi nyata Pemuda Pancasila terhadap masyarakat. ” Ini adalah aksi sosial kami sebagai wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Melalui momentum HUT Pemuda Pancasila dan Hari Sumpah Pemuda, kami ingin mengajak masyarakat untuk hidup sehat dan peduli terhadap sesama melalui donor darah,” ujar Sigit. Sementara itu, Ketua Farkes Reformasi, Dr. dr. Muji, menambahkan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk sinergi antara organisasi kepemudaan dan tenaga medis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. “ Kami ingin menunjukkan bahwa kesehatan adalah bagian penting dari pembangunan bangsa. Kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat,” jelasnya. Dari unsur KOTI Mahatidana, Agussalim, selaku Komandan KOTI, menegaskan dukungan penuh terhadap kegiatan sosial tersebut. “Pemuda Pancasila tidak hanya hadir dalam gerakan moral, tapi juga aksi kemanusiaan yang langsung menyentuh masyarakat,” ungkapnya. Camat Somba Opu, Nuraeny Apriyani, turut mengapresiasi inisiatif kegiatan yang digelar di wilayahnya. “Kami sangat mendukung kegiatan positif seperti ini. Kolaborasi antara organisasi kepemudaan, kesehatan, dan pemerintah daerah menjadi contoh baik bagi masyarakat dalam memperingati momen bersejarah bangsa,” tuturnya. Dengan terlaksananya kegiatan ini, SAPMA PP Gowa berharap semangat kepemudaan dan nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang!

Berau, Gowa, Hukum, Uncategorized

Gali Emas di Tanah Sendiri, Warga Gowa Terancam 5 Tahun Penjara: Kilau Harapan yang Berujung Petaka

Tinggalkan Komentar / Berau, Gowa, Hukum, Uncategorized / Alif Daisuri

ruminews.id, Gowa — Harapan warga untuk memperbaiki nasib justru berubah menjadi ancaman hukum. Sebuah tambang emas di Kabupaten Gowa digerebek Polres Gowa karena diduga melakukan penambangan emas ilegal di lahan mereka sendiri. Aktivitas Tambang Tradisional, Masuk Jerat Hukum Penambangan dilakukan secara tradisional dengan alat sederhana. Meski tampak sebagai usaha kecil untuk mencari rezeki, kegiatan ini termasuk pelanggaran hukum berat. “Prediksi kami, tambang ini sudah beroperasi satu hingga dua bulan,” ungkap pihak kepolisian saat penggerebekan. Penyelidikan menunjukkan bahwa para warga menggali tanah mereka sendiri untuk menemukan butiran emas, tanpa izin resmi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang menambang tanpa izin dapat dijatuhi hukuman penjara hingga lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar. Dampak Lingkungan dan Ancaman Hukum Polisi menegaskan aktivitas tambang ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berisiko besar bagi lingkungan. “Selain merusak alam, kegiatan ini bisa menimbulkan longsor dan pencemaran air. Kami akan menindak tegas siapa pun yang terlibat,” tegas petugas kepolisian. Saat ini, lokasi tambang telah ditutup, dan aparat mengimbau masyarakat agar tidak tergiur oleh janji keuntungan cepat dari aktivitas tambang ilegal. Pelajaran Pahit dari Kilau Emas Kilau emas yang semula dianggap berkah kini berubah menjadi jerat hukum yang menakutkan. Di balik setiap butir emas yang berkilau, tersimpan pelajaran pahit tidak semua yang bersinar membawa keberuntungan.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini