Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Fikri Haikal

Ekonomi, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Mantapkan Langkah Menuju Muskampus, Bumi Putra Samsuddin Resmi Kembalikan Formulir Calon Ketua Umum HIPMI PT UMI

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 4 Mei 2026 – Tahapan Musyawarah Kampus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Muslim Indonesia (HIPMI PT UMI) periode 2026/2027 memasuki babak baru. Bumi Putra Samsuddin secara resmi mengembalikan formulir pendaftaran Calon Ketua Umum ke Panitia Muskampus, Senin (4/5/2026). Bertempat di Sekretariat HIPMI PT UMI, Bumi datang didampingi tim pemenangan dan puluhan mahasiswa dari berbagai fakultas. Berkas yang diserahkan meliputi formulir pendaftaran, naskah visi-misi, surat dukungan, dan seluruh persyaratan administrasi yang ditetapkan panitia. “Alhamdulillah, seluruh berkas sudah lengkap dan kami serahkan hari ini. Ini adalah bentuk keseriusan dan komitmen kami untuk membawa HIPMI PT UMI menjadi rumah besar wirausaha muda UMI yang progresif, inklusif, dan berdampak,” ujar Putra usai menyerahkan berkas. Mahasiswa Fakultas Hukum UMI tersebut mengusung visi “Mewujudkan HIPMI PT UMI sebagai Rumah Besar Wirausaha Muda UMI yang Progresif, Inklusif, dan Berdampak, Berlandaskan Semangat _Siri’ Na Pacce_ dan Nilai Keislaman”. Semangat perjuangannya dirangkum dalam akronim BUMI: Berani, Unggul, Membangun, Islami. Beberapa program prioritas yang ditawarkan Putra antara lain: pembentukan _UMI Business Hub_ sebagai pusat inkubasi bisnis mahasiswa, UMI Preneur Go Digital untuk akselerasi pemasaran produk di platform digital, serta program mentoring intensif 1-on-1 dengan para pengusaha alumni HIPMI. Ketua Panitia Muskampus HIPMI PT UMI membenarkan telah menerima berkas dari Bumi Putra Samsuddin. “Berkas saudara Putra sudah kami terima dalam keadaan lengkap. Selanjutnya akan kami lakukan verifikasi sesuai tahapan,” ungkapnya. Dikenal sebagai aktivis organisasi dan perintis usaha sejak semester awal, pencalonan putra mendapat dukungan yang besar dari pemgurus serta anggota Hipmi PT UMI , dan sejumlah demisioner HIPMI PT UMI. Tahapan Muskampus HIPMI PT UMI selanjutnya adalah verifikasi berkas, uji kelayakan calon, penyampaian visi-misi, hingga pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Mei 2026 mendatang. “Ini baru langkah awal. Tugas besar kita adalah memastikan setiap anggota HIPMI PT UMI benar-benar punya bisnis dan naik kelas. Bersama Putra, UMI Berwirausaha,” tutup Putra. Tentang Bumi Putra Samsuddin Bumi Putra Samsuddin adalah mahasiswa Fakultas Hukum UMI, angkatan 2024. Aktif di organisasi kemahasiswaan dan telah merintis usaha sejak 2023. Memiliki fokus pada pemberdayaan wirausaha muda dan digitalisasi UMKM kampus.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

BEM Nusantara Sulsel Gelar Aksi Hardiknas, Soroti Mahal dan Tidak Meratanya Akses Pendidikan

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sulawesi Selatan kembali menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Aksi tersebut sempat menyebabkan kemacetan panjang di ruas jalan utama. Kemacetan terjadi akibat massa aksi yang melakukan orasi di badan jalan serta memanfaatkan kendaraan sebagai panggung untuk menyampaikan aspirasi kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam tuntutannya, BEM Nusantara Sulsel mendesak Pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan Nasional dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk lebih peka terhadap kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Mereka menyoroti mahalnya akses pendidikan yang dinilai semakin tidak merata. Selain itu ada beberapa tuntutan, Wujudkan pendidikan gratis, ciptakan ruang aman didunia pendidikan, tolak militer masuk kampus, tolak wacana satgas penanganan domonstrasi. Jenderal Lapangan BEM Nusantara Sulsel, Risaldi Aditia, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan dan harus memprioritaskan pendidikan tersebut. “Pendidikan adalah hak setiap warga negara, bukan komoditas. Kami juga mendesak mendikdasmen untuk menyatakan sikap untuk mengeluarkan program mbg dari anggaran pendidikan. Ketika pemerintah membiarkan ini terjadi, maka kami akan hadir di jalan sebagai bentuk perlawanan,” tegasnya. Sementara itu, Koordinator Daerah BEM Nusantara Sulsel, Rukmayana, menyampaikan bahwa aksi ini bukan sekadar turun ke jalan, melainkan bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga nilai keadilan. “Ketika ruang dialog tidak cukup mampu menjawab persoalan, maka jalanan menjadi ruang alternatif untuk menyuarakan kebenaran,” ujarnya.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

HMI Gowa Raya Gelar Demonstrasi Hardiknas, DPRD Sulsel Disegel Simbolik

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya menggelar demonstrasi dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang berlangsung pada 4 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari aksi sebelumnya yang dilaksanakan di pertigaan Jalan AP Pettarani pada Sabtu (2/5). Aksi yang dipusatkan di Kantor Dinas PU Pera Provinsi Sulawesi Selatan yang juga menjadi lokasi berkedudukannya anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan—berlangsung selama kurang lebih lima jam. Dalam pelaksanaannya, massa aksi sempat melakukan blokade jalan dan membakar ban sebagai bentuk protes, yang menyebabkan ketegangan dengan sejumlah pengguna jalan yang hendak melintas. Situasi semakin memanas ketika massa aksi memaksa masuk ke area kantor tersebut. Hal ini dipicu oleh kekecewaan demonstran karena tidak adanya satu pun perwakilan DPRD yang hadir untuk menemui mereka. Sebagai bentuk protes, massa kemudian melakukan penyegelan simbolik terhadap kantor tersebut. Jenderal Lapangan aksi, Tafdil, menyampaikan bahwa gerakan tersebut telah terorganisir dan terkonsolidasi dengan baik. Ia menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk peringatan kepada pemerintah agar tidak mengabaikan suara rakyat. “Gerakan hari ini terbentuk secara terkonsolidasi dan terkoordinir. Kami mengingatkan, lebih baik kita menderita hari ini daripada selamanya. DPR jangan menjadi buta terhadap suara rakyat dan mahasiswa. Kami menuntut DPRD untuk menemui kami,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya, Taufikurrahman, menilai penyegelan simbolik tersebut sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap sikap wakil rakyat yang tidak menunjukkan respons. Ia menyebut aksi ini merupakan akumulasi keresahan mahasiswa terhadap berbagai persoalan, khususnya di sektor pendidikan dan kebijakan publik. “Kami datang membawa suara rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika wakil rakyat menutup diri dari dialog, maka patut dipertanyakan untuk siapa sebenarnya mereka bekerja,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa dalam aksi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral sebagai kontrol sosial. Menurutnya, ruang-ruang pemerintahan seharusnya terbuka bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Dalam demonstrasi tersebut, massa mengusung grand isu “Evaluasi Sistem Pendidikan di Indonesia” dengan sejumlah tuntutan, di antaranya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, penghentian komersialisasi pendidikan, penetapan kurikulum yang berkelanjutan, transparansi pengadaan fasilitas pendidikan seperti smart board, serta pemerataan pembangunan pendidikan hingga ke pelosok. Selain itu, massa juga mendorong terwujudnya pendidikan gratis, demokratis, dan berbasis kerakyatan, serta peningkatan keterlibatan publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Aksi ini menjadi bentuk penegasan sikap mahasiswa agar pemerintah dan lembaga legislatif lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan yang dinilai masih membutuhkan banyak pembenahan.

Gowa, Nasional, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Peringatan Hardiknas 2026, Bupati Gowa Pesan Untuk Memberi Ruang Bicara Bagi Siswa

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, GOWA – Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tingkat Kabupaten Gowa Tahun 2026 di Lapangan Kantor Bupati Gowa, Senin (4/5), menjadi momen untuk menegaskan arah pendidikan yang lebih dekat dengan pengalaman siswa. Dalam amanatnya, Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menekankan pentingnya membuka ruang bagi siswa untuk menyampaikan pikiran dan apa yang mereka rasakan di sekolah. Menurut Bupati Talenrang, pendidikan tidak cukup hanya berjalan lewat kurikulum dan kegiatan rutin. Ada hal yang sering terlewat, yaitu mendengar langsung suara siswa sebagai bagian dari proses belajar. “Kita perlu memberi ruang bagi siswa untuk bicara. Dari sana kita bisa tahu apa yang mereka alami, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka melihat sekolah,” ujar orang nomor satu di Gowa ini. Ia menyebut, selama ini banyak hal tentang sekolah yang hanya dilihat dari sisi administratif, padahal pengalaman siswa sehari-hari memberi gambaran yang lebih utuh tentang kondisi pendidikan. “Kalau kita mau memperbaiki pendidikan, kita harus mulai dari hal yang paling dekat, yaitu apa yang dirasakan siswa di dalam kelas dan di lingkungan sekolahnya,” lanjutnya. Selain itu, Bupati Gowa juga mengingatkan bahwa pembentukan karakter tidak selalu harus melalui program besar. Kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus justru lebih berpengaruh dalam jangka panjang. “Hal sederhana seperti menulis dan merawat lingkungan bisa menjadi bagian dari pendidikan. Dari situ anak-anak belajar menyampaikan pikiran dan bertanggung jawab,” kata bupati perempuan pertama di Gowa ini. Ia berharap sekolah menjadi ruang yang hidup, tempat siswa merasa didengar dan memiliki kesempatan untuk berkembang. “Sekolah harus menjadi tempat yang memberi ruang. Bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk berpikir dan menyampaikan gagasan,” tambahnya. Upacara Hardiknas tahun ini juga dirangkaikan dengan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba menulis surat bertema “Surat untuk Bupati Gowa”. Salah satu pemenang lomba menulis surat, Arsyla Nahra Al Fahmi dari SDN Centre Mawang, menyampaikan keprihatinannya kepada anak-anak yang tidak bersekolah dan mengalami perlakuan yang tidak semestinya. “Isi surat saya tentang kekerasan terhadap anak. Saya melihat masih banyak anak-anak yang seumuran saya yang tidak sekolah. Waktu itu saya lihat ada anak kecil dipukuli karena tidak mau meminta-minta, terus ada juga anak yang memungut sampah dan tidak sekolah karena tidak punya akta lahir. Saya berharap Ibu Bupati bisa membantu mereka supaya bisa sekolah,” ujar Arsyla. Berikut adalah daftar lengkap pemenang Lomba Menulis Surat untuk Bupati Gowa: Kategori Pelajar SD Sederajat Juara 1: Aimar Rafardhan Athala (SD Inpres Bontoramba) Juara 2: Arsyla Nahra Al Fahmi (SDN Centre Mawang) Juara 3: Nasywah Amaliah Pallimae (SDN Bontokamase) Kategori Pelajar SMP Sederajat Juara 1: Muhammad Al-Fatih Amir (Ponpes Al Itqon) Juara 2: Nur Intan Anggrayni Darwis (SMPN 1 Barombong) Juara 3: Nia Rahmadani (SMPN 2 Bontonompo Selatan) Kategori Pelajar SMA Sederajat Juara 1: Fara Fairus Atifah (SMA Insan Cendekia Syech Yusuf) Juara 2: Aswar Ramadan (Madrasah Aliyah Sicini) Juara 3: Gading Al Ghany Sutanto (MAS Madani Aluddin) Selain itu, juga diserahkan bibit pohon kepada sekolah Se-Kabupaten Gowa yang diwakili oleh Kepala TK Negeri Bunga Melati, Kepala SD Negeri Parangloe Lata, dan Kepala SMP Negeri 1 Manuju untuk ditanam di lingkungan sekolah masing-masing. Turut hadir Perwakilan Pimpinan DPRD Gowa beserta anggota, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, serta para asisten, staf ahli, pimpinan SKPD, Kabag dan Camat lingkup Pemkab Gowa. (PS)

Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan

Kuasa Hukum MI Bantah Kliennya Mangkir: Surat Panggilan Kejati Kaltara Salah Alamat

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id – Kuasa hukum Muhammad Ikhwan (MI), zul Afrianto Ruslan,SH, MH, klarifikasi pemberitaan bahwa “Sejak MI ditetapkan sebagai tersangka dirinya tidak pernah memenuhi panggilan penyidik hingga akhirnya ditetapkan sebagai buronan dan masuk dalam DPO Kejati Kaltara,” sebagaimana pemberitaan media beberapa pekan lalu. Zul, membantah bahwa kliennya MI sama sekali tidak pernah mengetahui dan/atau menerima Surat Panggilan dalam kapasitas sebagai saksi maupun hingga surat panggilan sebagai tersangka dalam perkara yang disangkakan terhadap dirinya saat ini, sampai dengan dirinya ditetapkan menjadi tersangka dan di masukkan dalam DPO Kejati Kaltara. “Bahwa, Surat Panggilan saksi yang di kirimkan oleh pihak Kajati Kaltara kepada MI secara nyata dialamatkan ke Tempat tinggal MI yang sudah tidak ditempati lagi, karena Rumah yang ditempati MI tersebut sudah di jual sejak tahun 2018 silam.” “Tidak mungkin klien kami (MI) dikatakan Kabur dan menghindari penyidikan atau/atau tidak koperatif dengan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kajati Kaltara, sedangkan dirinya tidak pernah mengetahui bahkan tidak pernah menerima satupun surat panggilan yang dilayangkan oleh pihak Kajati Kaltara kepadanya.” Tegas zul. Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi belanja hibah pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata (ASITA) pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021. Tiga tersangka tersebut masing-masing berinisial SMDN, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara pada 2021; SF, Ketua DPD ASITA Kaltara periode 2020–2025; serta MI, selaku pihak yang menjadi penjual jasa atau pelaksana kegiatan.

Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Pemkot-Kemensos Perkuat Sinergi, Makassar Siap Jadi Pilot Project Panti Sosial Bermutu

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, JAKARTA – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan lawatan kerja ke Jakarta dengan agenda strategis memperkuat sinergi penanganan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan. Dalam kunjungan tersebut, Munafri bertemu langsung dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Gedung Kementerian Sosial Republik Indonesia, Senin (4/5/2026). Pertemuan ini turut dihadiri jajaran pejabat Kemensos, di antaranya Dirjen Rehabilitasi Sosial Supomo, Kepala Biro Umum Salahudin Yahya, serta Direktur PSKB Masryani Mansur. Munafri didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie. Pertemuan berlangsung produktif dengan membahas sejumlah isu prioritas, mulai dari pembangunan Sekolah Rakyat, penanganan kawasan kumuh, hingga penguatan program kesejahteraan sosial berbasis kolaborasi lintas sektor. Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Djufrie, menjelaskan bahwa pembahasan mencakup berbagai agenda penting yang saat ini tengah berjalan dan dikembangkan di Kota Makassar. “Program Sekolah Rakyat saat ini sudah berjalan on the track. Selain itu, juga dibahas rencana relokasi perkampungan kumuh, termasuk kawasan nelayan, penguatan pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), hingga pembangunan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos),”ujarnya. Dia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menyelesaikan persoalan sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial yang akrab disapa Gusmen juga mengapresiasi keberhasilan kolaborasi antara Kemensos, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam program relokasi permukiman kumuh melalui pembangunan Rumah Nayla. Atas capaian tersebut, Kemensos meminta kesediaan Pemerintah Kota Makassar untuk kembali menjadi pilot project dalam program “Deklarasi Panti Sosial Bermutu”. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan sosial sekaligus menekan potensi kekerasan fisik dan seksual terhadap anak, khususnya di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), daycare, serta institusi pendidikan. “Dalam mendukung pembangunan Liponsos di Makassar, Kemensos menawarkan skema pembiayaan kolaboratif (cost sharing) yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta dukungan sumber pendanaan lainnya seperti Badan Amil Zakat Nasional,” jelasnya. Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik berbagai dukungan dan kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat rentan serta memperkuat ekosistem perlindungan sosial di kota ini. “Kolaborasi adalah kunci. Dengan dukungan Kemensos dan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis berbagai persoalan sosial di Makassar dapat ditangani secara lebih terstruktur, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” singkat Munafri. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gusmen, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, atas capaian kinerja Pemerintah Kota Makassar dalam menangani berbagai persoalan sosial. Menurut Gusmen, langkah-langkah konkret yang dilakukan Pemkot Makassar dinilai tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai pendekatan kolaboratif yang dibangun antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi faktor kunci dalam mempercepat penyelesaian persoalan sosial secara menyeluruh. “Upaya yang dilakukan Wali Kota Makassar beserta jajaran menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan kebijakan yang responsif dan berpihak kepada masyarakat rentan,” ujanrya. “Ini menjadi contoh baik bagaimana pemerintah daerah mampu bergerak cepat dan memberikan dampak nyata,” sambung dia.(*)

Bone, Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Dari Nilai ke Aksi: KEPMI Bone Perkuat Kapasitas Kader Melalui Training Advokasi

Tinggalkan Komentar / Bone, Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar – Kegiatan Training Advokasi yang diselenggarakan oleh DPK KEPMI Bone La Pawawoi UNM sukses dilaksanakan pada 1–3 Mei 2026 di Pondok Aras, Tanjung Bayang, Makassar. Mengusung tema “Mengonstruksi Kader dalam Pemahaman Advokasi yang Kritis untuk Mengaktualisasikan Nilai Getteng Ri’ada Lempu Ri’gau di Era 5.0”, kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran strategis bagi kader dalam memperkuat kapasitas advokasi yang berlandaskan nilai kearifan lokal Bugis. Selama tiga hari pelaksanaan, peserta dibekali berbagai materi yang mencakup konsep dasar advokasi, manajemen aksi, analisis isu, hingga simulasi gerakan mahasiswa. Proses ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga diarahkan untuk membentuk karakter kader yang teguh (getteng), jujur (lempu), serta konsisten dalam tindakan (ri’gau), khususnya dalam menghadapi tantangan era digital 5.0 yang semakin kompleks. Kegiatan berlangsung dinamis melalui metode partisipatif, diskusi kelompok, serta simulasi kasus yang mendorong peserta untuk berpikir kritis dan solutif. Selain itu, peserta juga diajak merefleksikan peran strategis mahasiswa sebagai agen perubahan yang mampu mengawal kebijakan publik secara konstruktif dan berintegritas. Dalam kesempatan tersebut, Andi Aso Tenritatta selaku Koordinator Steering menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mencetak kader advokasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara nilai. “Training ini bukan sekadar ruang transfer pengetahuan, tetapi proses pembentukan karakter kader yang memiliki keberanian dalam bersikap, keteguhan dalam prinsip, serta kejujuran dalam bertindak. Nilai getteng, lempu, dan ri’gau harus menjadi fondasi dalam setiap gerakan advokasi, terlebih di era 5.0 yang penuh dengan dinamika dan disrupsi,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kader KEPMI Bone harus mampu menjadi garda terdepan dalam merespons berbagai persoalan sosial dengan pendekatan yang kritis, solutif, dan berbasis nilai. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan kader DPK KEPMI Bone La Pawawoi UNM mampu mengaktualisasikan perannya sebagai agen advokasi yang progresif, serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap gerakan yang dilakukan.

Bone, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Forum Pemuda Kabupaten Bone Sukses Digelar, Menjadi Ruang Konsolidasi Aspirasi untuk Musrenbang Pemuda

Tinggalkan Komentar / Bone, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Ruminews.id, Bone – Forum Pemuda Kabupaten Bone sukses diselenggarakan pada Sabtu, 2 Mei 2026, bertempat di Gedung PKK Kabupaten Bone. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menghadirkan ruang aspirasi yang inklusif, partisipatif, dan kolaboratif bagi seluruh pemuda di Kabupaten Bone untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan daerah. Forum Pemuda Kabupaten Bone ini dilaksanakan sebagai wujud nyata komitmen dalam membuka ruang dialog dan partisipasi bagi generasi muda. Melalui forum ini, para pemuda diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan, aspirasi, serta merumuskan kebutuhan dan harapan mereka terhadap arah kebijakan pembangunan, khususnya di sektor kepemudaan dalam Talk Show dan FGD Kepemudaan. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa: “Forum Pemuda ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah sangat mendukung hadirnya ruang-ruang seperti ini, karena pemuda adalah aset penting yang memiliki energi, kreativitas, dan gagasan segar. Diharapkan melalui forum ini lahir rumusan program yang tidak hanya aspiratif, tetapi juga solutif dan relevan dengan kebutuhan pemuda di Kabupaten Bone.” Forum ini turut menghadirkan berbagai unsur pemuda, mulai dari perwakilan delegasi kecamatan hingga Organisasi Kepemudaan (OKP), yang secara aktif terlibat dalam diskusi, perumusan isu, dan penyusunan rekomendasi. Seluruh peserta telah melalui proses perembukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan serta peluang pengembangan pemuda yang akan diusulkan dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemuda. Andi Geerhand, selaku inisiator kegiatan, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa: “Forum ini bukan hanya sekadar ruang berkumpul, tetapi menjadi wadah strategis untuk menyatukan visi dan gerakan pemuda. Kita ingin membangun kesadaran kolektif bahwa perubahan tidak bisa dikerjakan sendiri, melainkan melalui kolaborasi dan kerja bersama. Harapannya, forum ini dapat melahirkan gagasan-gagasan konkret yang benar-benar mewakili kebutuhan pemuda dan mampu diperjuangkan dalam Musrenbang Pemuda.” Sementara itu, Tyas Armeidias, selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone, juga menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ia menilai bahwa forum ini menjadi langkah awal yang sangat baik dalam memperkuat ekosistem partisipasi pemuda. “Kami melihat antusiasme yang luar biasa dari para peserta. Ini menunjukkan bahwa pemuda memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan daerah. Harapan kami, hasil dari forum ini dapat dirumuskan secara sistematis dan menjadi rekomendasi yang kuat untuk diakomodasi dalam Musrenbang Pemuda, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis kebutuhan riil di lapangan.” Sepanjang pelaksanaan kegiatan, para peserta terlibat aktif dalam berbagai sesi diskusi kelompok, membahas isu-isu strategis seperti pengembangan kapasitas pemuda, kewirausahaan, pendidikan, partisipasi sosial, hingga penguatan peran organisasi kepemudaan. Hasil dari seluruh rangkaian diskusi tersebut kemudian dirangkum menjadi poin-poin aspirasi yang akan dibawa ke tahapan Musrenbang Pemuda Kabupaten Bone. Melalui Forum Pemuda ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara pemuda, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada pengembangan potensi generasi muda. Lebih dari itu, forum ini juga menjadi langkah awal dalam membangun gerakan kolektif pemuda yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Bone.

Nasional, Olahraga, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Miskinnya Makna: Saat Kader Menghitung Untung-Rugi dalam Organisasi

Tinggalkan Komentar / Nasional, Olahraga, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Arly Guliling Makkasau ruminews.id – Kini sebagian besar berpikir bahwa bergabung dalam organisasi harus selalu menghasilkan “keuntungan” secara langsung justru menunjukkan penyempitan makna berorganisasi itu sendiri. Ketika seorang kader mengukur keterlibatannya hanya dari apa yang bisa didapat hari ini—materi, jabatan, atau keuntungan instan—maka di situlah terjadi degradasi cara berpikir. Organisasi bukanlah ruang transaksi, melainkan ruang transformasi. Ia tidak selalu memberi dalam bentuk yang kasat mata, tetapi menanam sesuatu yang jauh lebih bernilai: cara berpikir yang matang, kemampuan membaca situasi, keberanian mengambil keputusan, serta ketahanan menghadapi tekanan. Semua itu tidak datang secara instan, tetapi terbangun dari proses panjang yang sering kali tidak nyaman. Lebih dari itu, organisasi adalah laboratorium kehidupan. Di dalamnya, kader belajar mengelola konflik, memahami karakter manusia, membangun komunikasi, dan memperluas relasi. Jaringan yang terbangun hari ini mungkin tidak terasa manfaatnya sekarang, tetapi di masa depan ia bisa menjadi pintu kesempatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kader yang hanya berorientasi pada keuntungan cepat sering kali gagal melihat bahwa nilai terbesar organisasi justru terletak pada prosesnya. Pengetahuan bisa dicari di ruang kelas, tetapi ketajaman berpikir, keterampilan memimpin, dan kekuatan relasi hanya benar-benar ditempa dalam dinamika organisasi. Maka, ketika seseorang berkata bahwa ia tidak mendapatkan “keuntungan” dari organisasi, bisa jadi yang bermasalah bukan organisasinya, melainkan cara ia memaknai proses. Sebab bagi mereka yang mampu melihat lebih jauh, organisasi bukan tempat mencari hasil, melainkan tempat menanam—dan apa yang ditanam dengan kesungguhan, pada waktunya akan berbuah jauh lebih besar dari sekadar keuntungan sesaat.

Uncategorized

Era Kepemimpinan Munafri Berbuah Hasil, Kota Makassar Masuk 10 Besar Sebagai Kota Toleran Nasional

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

ruminews.id, MAKASSAR – Kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menorehkan pengakuan di level nasional. Di tengah dinamika sosial perkotaan yang kian kompleks, Pemerintah Kota Makassar dinilai mampu menjaga harmoni dan merawat keberagaman sebagai fondasi kehidupan masyarakat yang inklusif. Setelah sebelumnya masuk dalam nominasi kota toleran pada tahun 2025, capaian tersebut kini meningkat. Kota Makassar resmi menembus peringkat 10 besar kota berpenduduk di atas satu juta jiwa dengan tingkat toleransi terbaik di Indonesia. Pengakuan ini bukan sekadar simbolik, melainkan cerminan dari konsistensi kebijakan dan langkah konkret pemerintah kota dalam membangun ruang hidup yang saling menghargai antarumat beragama. Penilaian tersebut merujuk pada rilis SETARA Institute melalui peluncuran Indeks Kota Toleran (IKT) yang digelar di Jakarta pada Rabu, 22 April 2026. Indeks ini mengukur komitmen pemerintah daerah dalam mempromosikan toleransi melalui regulasi, praktik kebijakan, hingga dinamika sosial masyarakatnya. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar, Prof. Arifuddin Ahmad, menyampaikan apresiasi atas capaian Kota Makassar yang kembali mendapat pengakuan nasional dalam bidang toleransi dan kerukunan umat beragama. “Capaian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbangun selama ini semakin kuat,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026). Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara kepemimpinan politik, birokrasi, dan sosial kemasyarakatan di Kota Makassar semakin solid dan berjalan searah dalam membangun harmoni di tengah keberagaman. “Kepemimpinan pak Wali Kota (Munafri) memberikan arah kebijakan yang inklusif, birokrasi menjalankan program secara konsisten, dan elemen masyarakat turut menjaga nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari,” tambah Prof. Arifuddin. Ia menegaskan, peran semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem sosial yang kondusif, menjaga keberagaman. FKUB, kata dia, terus berupaya memperkuat fungsi dialog lintas agama, membangun komunikasi yang terbuka, serta menjadi jembatan dalam merespons berbagai dinamika di masyarakat. Lebih lanjut, Prof. Arifuddin berharap capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kerukunan antarumat beragama di Makassar. “Ini adalah hasil kerja bersama. Tugas kita ke depan adalah menjaga konsistensi, memperluas ruang dialog, dan memastikan nilai-nilai toleransi terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat,” tutupnya. Masuknya Makassar dalam daftar elit ini menempatkannya sejajar dengan sejumlah kota besar lain seperti Semarang, Bekasi, Surabaya, Jakarta, Bandung, Bogor, Medan, Palembang, dan Batam, yang sama-sama dinilai memiliki komitmen kuat dalam menjaga kerukunan di tengah keragaman penduduknya. Capaian ini menjadi indikator penting bahwa Makassar tidak hanya berkembang sebagai kota metropolitan dari sisi ekonomi dan infrastruktur. Tetapi juga sebagai ruang hidup yang menjunjung tinggi nilai toleransi, kebersamaan, dan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Kaitan hal ini, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani, mengungkapkan bahwa pengukuran tingkat toleransi di kota-kota di Indonesia telah dilakukan secara konsisten sejak 2015 melalui studi Indeks Kota Toleran (IKT). Dia menjelaskan, studi IKT bertujuan untuk mengidentifikasi dan mempelajari berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan oleh elemen kota. Baik pemerintah maupun masyarakat, dalam membangun kehidupan yang toleran, inklusif, serta mengelola kebhinekaan secara harmonis. “Studi IKT dimaksudkan untuk mempelajari praktik-praktik baik yang dilakukan oleh elemen-elemen kota, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam hal toleransi, inklusivitas, dan tata kelola kebhinekaan kota,” ujar Ismail. Ia berharap, capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga Makassar dapat menjadi salah satu rujukan nasional dalam pengelolaan keberagaman dan pembangunan kota yang inklusif. Menurutnya, cakupan kajian IKT dilakukan pada 98 kota di seluruh Indonesia, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi toleransi di tingkat perkotaan. Dalam hasil terbaru, Kota Makassar mencatat lonjakan peringkat yang signifikan, khususnya pada kategori kota dengan jumlah penduduk di atas satu juta jiwa. “Jika pada IKT 2024 Makassar berada di posisi ke-52, maka pada IKT 2025 mengalami kenaikan drastis dengan lompatan 43 peringkat hingga menempati posisi ke-9 nasional,” tuturnya. Ismail menilai, capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam praktik dan kebijakan yang mendukung toleransi di Makassar. Peningkatan ini sekaligus menjadi indikator bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kota bersama masyarakat mulai menunjukkan dampak yang terukur. “Lompatan ini cukup tinggi dan menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam mendorong praktik toleransi di tingkat kota,” tambahnya. Sedangkan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim, menegaskan bahwa lonjakan peringkat Kota Makassar dalam daftar kota toleran tingkat nasional bukanlah capaian yang datang secara instan. Menurutnya, progresivitas tersebut merupakan hasil dari kerja kolektif pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam merawat harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat. “Capaian ini lahir dari proses panjang, melalui kebijakan yang terukur dan implementasi nyata di lapangan, serta dukungan aktif dari berbagai stakeholder,” ujar Fathur. Ia menjelaskan, pengakuan terhadap Makassar semakin lengkap dengan diraihnya penghargaan Harmony Award 2025 oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar. Penghargaan tersebut menjadi indikator kuat bahwa upaya menjaga kerukunan antarumat beragama di Makassar berjalan efektif. Menurutnya, capaian ini sekaligus mempertegas arah pembangunan sosial Pemerintah Kota Makassar yang kini memasuki tahun kedua di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham. “Pak Wali dan ibu Wawali berhasil menerjalankan visi Makassar sebagai kota inklusif ke dalam program-program konkret yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” tuturnya. Lanjut dia, sejumlah langkah strategis telah dijalankan untuk memperkuat nilai toleransi, di antaranya pemerintah kota secara aktif memfasilitasi pelaksanaan hari-hari besar keagamaan dari berbagai umat, sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman. Selain itu, dukungan anggaran juga diberikan melalui skema hibah kepada organisasi-organisasi keagamaan guna menunjang aktivitas sosial dan pembinaan umat. Tidak hanya itu, peran Forum Kerukunan Umat Beragama terus diperkuat sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan membangun dialog antarumat beragama. “Apalagi, FKUB didorong menjadi ruang mediasi, komunikasi, sekaligus penggerak edukasi toleransi di tengah masyarakat,” ungkapnya. Langkah konkret lainnya dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Agama Kota Makassar. Pada Maret 2026 lalu, pemerintah menetapkan 10 Kelurahan Sadar Kerukunan sebagai wilayah percontohan. Program ini dirancang untuk membangun ekosistem sosial yang inklusif dari tingkat paling bawah, dengan menanamkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari warga. Fathur menambahkan, berbagai program tersebut tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator penilaian semata. Tetapi lebih jauh bertujuan membangun fondasi sosial yang kokoh bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat Makassar yang damai dan harmonis. “Ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi komitmen jangka panjang untuk memastikan Makassar tetap menjadi rumah bersama yang aman dan nyaman bagi seluruh umat beragama,” tutupnya. (*)

Scroll to Top