Fikri Haikal, Author at ruminews

Hukum & Kriminal, Pemerintahan, Pemuda, Takalar

HMI Cabang Takalar Kecam Dugaan Tindakan Represif Aparat terhadap Massa Aksi di Makassar

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Pemerintahan, Pemuda, Takalar / Fikri Haikal

ruminews.id – Takalar, 29 Juni 2026 – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takalar mengecam keras dugaan tindakan represif dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kader HMI yang tergabung sebagai massa aksi pada Senin (29/6/2026) sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Ketua HMI Cabang Takalar, Aditya, menegaskan bahwa tindakan yang diduga dilakukan aparat tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, serta hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. “Kami mengecam keras dugaan tindakan represif yang tidak manusiawi terhadap kader HMI yang sedang menyampaikan aspirasi. Negara menjamin kebebasan berpendapat, sehingga segala bentuk tindakan yang mengarah pada kekerasan terhadap massa aksi harus diusut secara transparan dan dipertanggungjawabkan,” tegas Aditya. Lebih lanjut, Aditya menyampaikan bahwa apabila dugaan kemunduran demokrasi tersebut tidak segera ditangani secara cepat, profesional, dan tegas oleh pihak yang berwenang, maka HMI Cabang Takalar memastikan akan mengambil langkah konsolidatif bersama seluruh kader HMI di Sulawesi Selatan. “Jika dampak nyata kemunduran demokrasi ini tidak ditangani secara cepat dan tegas, maka kami memastikan seluruh kader HMI di Sulawesi Selatan akan bergerak melakukan aksi di Polres masing-masing sebagai bentuk solidaritas dan perjuangan menjaga demokrasi,” lanjutnya. Di sisi lain, Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Takalar, Muh. Waliyullah, menyampaikan bahwa pihaknya langsung melakukan konsolidasi internal setelah menerima informasi mengenai dugaan tindakan tersebut. “Saat kami mendengar informasi ini, kami langsung mengumpulkan kader-kader untuk berkonsolidasi terkait hal ini. Kami sedang menyatukan langkah untuk menentukan sikap organisasi sebagai bentuk respons atas dugaan tindakan represif terhadap kader HMI,” ujar Muh. Waliyullah. HMI Cabang Takalar juga mendesak agar dugaan tindakan represif tersebut diusut secara objektif dan transparan. Organisasi berharap seluruh pihak dapat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, serta menghormati hak konstitusional setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat secara damai.

Hukum & Kriminal, Pemerintahan, Pemuda

HMI Cabang Gowa Raya Kutuk Keras Tindakan Represif Polrestabes Makassar: Demokrasi Bukan untuk Dibungkam

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Pemerintahan, Pemuda / Fikri Haikal

ruminews.id – Makassar, 29 Juni 2026 — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya mengecam keras dugaan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat Polrestabes Makassar terhadap massa aksi pada Senin, 29 Juni 2026 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Sultan Alauddin, Makassar. Tindakan yang diduga terjadi dalam proses pengamanan aksi tersebut merupakan bentuk kemunduran dalam praktik demokrasi dan mencederai semangat reformasi. Aparat kepolisian seharusnya menjadi pelindung masyarakat serta menjamin hak warga negara dalam menyampaikan pendapat, bukan justru menghadirkan tindakan yang menciptakan ketakutan. Ketua HMI Cabang Gowa Raya menyatakan bahwa tindakan represif yang disebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polrestabes Makassar adalah persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan. “Negara ini berdiri di atas prinsip hukum dan demokrasi. Ketika aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru diduga melakukan tindakan yang melampaui batas, maka kami akan berdiri paling depan untuk mengawal kebenaran dan keadilan,” tegasnya. HMI Cabang Gowa Raya menilai bahwa tindakan kekerasan maupun intimidasi terhadap masyarakat sipil adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Setiap pejabat dan aparat negara wajib tunduk pada aturan, bukan bertindak berdasarkan kekuasaan semata. Kami mendesak: Kapolrestabes Makassar segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap anggota yang terlibat dalam dugaan tindakan represif tersebut. Propam Polri melakukan penyelidikan secara objektif dan transparan apabila ditemukan dugaan pelanggaran prosedur. Pihak kepolisian menghentikan segala bentuk tindakan represif terhadap gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil. Meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. HMI Cabang Gowa Raya menegaskan, mahasiswa tidak akan diam ketika ruang demokrasi dipersempit dan hak rakyat untuk bersuara coba dibungkam. “Represi terhadap rakyat adalah pengkhianatan terhadap demokrasi. Hukum harus menjadi panglima, bukan kekuasaan.” Sumber: Irfan – Ketua Bidang Hukum dan HAM Semmi Cabang Bulukumba Periode 2025-2026

Bone, Daerah, Pemuda, Pendidikan

Andi Teguh Terpilih sebagai Ketua DPP KEPMI Bone pada Kongres XXI

Tinggalkan Komentar / Bone, Daerah, Pemuda, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id, Bone – Kongres XXI Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia (KEPMI) Bone telah menetapkan Andi Teguh sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) KEPMI Bone untuk periode kepengurusan yang baru. Terpilihnya Andi Teguh menjadi penanda dimulainya estafet kepemimpinan organisasi mahasiswa asal Bone tersebut setelah melalui rangkaian proses kongres yang berlangsung secara demokratis. Kongres XXI KEPMI Bone menjadi momentum penting dalam memperkuat semangat persatuan, regenerasi kepemimpinan, dan penguatan peran pelajar serta mahasiswa Bone dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Seluruh tahapan kongres diharapkan menjadi cerminan kedewasaan organisasi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan demokrasi. Dalam sambutan perdananya sebagai ketua terpilih, Andi Teguh menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh peserta kongres. Ia menegaskan bahwa amanah tersebut bukan sekadar kemenangan pribadi, melainkan tanggung jawab besar untuk membawa KEPMI Bone menjadi organisasi yang semakin progresif, inklusif, dan mampu menjawab tantangan zaman. “Kepercayaan ini adalah amanah yang harus dijalankan bersama. Saya mengajak seluruh kader KEPMI Bone untuk meninggalkan perbedaan selama proses kongres dan bersatu membangun organisasi yang lebih kuat, inovatif, serta tetap menjadi rumah besar bagi seluruh pelajar dan mahasiswa Bone,” ujar Andi Teguh. Di bawah kepemimpinannya, Andi Teguh berkomitmen memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kapasitas kader, memperluas kemitraan strategis dengan berbagai pihak, serta mendorong lahirnya program-program yang berdampak bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Kabupaten Bone. Dengan berakhirnya Kongres XXI, seluruh elemen KEPMI Bone diharapkan dapat bersatu mengawal kepengurusan baru demi mewujudkan organisasi yang semakin solid, profesional, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan sumber daya manusia Bone. Sumber: Iwan – Mantum HMI Komisariat UNITAMA

Bone, Daerah, Pemuda, Pendidikan

Andi Teguh Qoemaeni Resmi Terpilih sebagai Ketua Umum DPP KEPMI BONE Periode 2026–2028, Usung Spirit “TEGUH” untuk Satukan Kader

Tinggalkan Komentar / Bone, Daerah, Pemuda, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id, WATAMPONE – Momentum bersejarah kembali terukir dalam dinamika lembaga kemahasiswaan tertua dan terbesar di Bumi Arung Palakka. Saudara Andi Teguh Qoemaeni resmi ditetapkan dan disahkan sebagai Ketua Umum Terpilih Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone (DPP KEPMI BONE) Periode 2026-2028 dalam forum tertinggi Kongres KEPMI BONE ke-21 yang berlangsung khidmat. Pertarungan perebutan kursi nakhoda DPP KEPMI BONE kali ini berlangsung sangat ketat dan dinamis. Andi Teguh berhasil unggul setelah berkompetisi secara sehat dengan 4 kandidat ketua umum lainnya. Keberhasilan ini diraih setelah Andi Teguh mengantongi dukungan suara mayoritas mutlak dalam pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh pemilik hak suara sah dari 26 Dewan Pengurus Cabang (DPC) kecamatan dan Dewan Pengurus Komisariat (DPK) kampus se-KEPMI BONE. Ketukan palu sidang oleh Presidium Sidang Kongres ke-21 menjadi penanda sah dimulainya era baru di bawah kepemimpinan pemuda yang dikenal mengedepankan nilai kesetaraan ini. Dalam pidato kemenangannya, Andi Teguh Qoemaeni menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas mandat, kepercayaan, serta militansi seluruh kader yang telah mengawal jalannya proses demokrasi dari awal hingga akhir persidangan dengan tertib dan damai. “Kemenangan ini bukan milik Andi Teguh pribadi, melainkan kemenangan seluruh kader KEPMI BONE. Kontestasi bersama 4 saudara kandidat terbaik lainnya telah usai, kini saatnya kita menepis segala sekat perbedaan. Di bawah kepengurusan ini, tidak ada lagi jarak antar-kader. Kita semua, jajaran DPC dan DPK Se kepmi bone, akan duduk sejajar merajut harmoni demi satu garis pengabdian untuk daerah tercinta,” tegas Andi Teguh dalam orasi perdananya di hadapan peserta Kongres. Melalui visi besar yang diusung, Andi Teguh berkomitmen membawa DPP KEPMI BONE ke depan dengan spirit “TEGUH” yang merupakan akronim dari arah gerakannya: Transparan dalam tata kelola, Efektif dalam kerja organisasi, kaya akan Gagasan intelektual, Unggul secara prestasi akademik, dan senantiasa Harmonis dalam bingkai kekeluargaan Sipakatau, Sipakalebbi, Sipada Idi’. Sebagai langkah awal pasca-Kongres, Ketua Formatur Terpilih bersama Tim Mide Formatur akan segera merangkul dan mengakomodir seluruh potensi kader terbaik dari seluruh jajaran DPC dan DPK Se kepmi bone. Sumber: Iwan – Mantum HMI Komisariat UNITAMA

Nasional, Pemuda

MPK PB HMI sekaligus aktivis Islam Muh. Imam Taufiq R.: Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar Figur Ideal Pimpin PBNU

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda / Fikri Haikal

ruminews.id – Jakarta, Juli 2026 – Dukungan terhadap Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar untuk memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus mengemuka. Salah satunya datang dari Muh. Imam Taufiq R., yang menilai Nasaruddin Umar merupakan figur yang memiliki kapasitas keilmuan, pengalaman kepemimpinan, serta otoritas keagamaan yang dibutuhkan untuk memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia. Menurut Imam, PBNU bukan hanya sebuah organisasi keagamaan, tetapi juga salah satu pilar penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era pembangunan nasional, Nahdlatul Ulama dinilai konsisten memberikan kontribusi nyata melalui dakwah, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kekuatan NU lahir dari jaringan pesantren, para ulama, santri, masyarakat, dan organisasi kepemudaan yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari denyut kehidupan bangsa. “Jika menilik perjalanan sejarah bangsa, Nahdlatul Ulama telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam proses pembentukan Indonesia. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, NU hadir melalui kekuatan pondok pesantren, para santri, masyarakat, serta organisasi kepemudaan seperti Gerakan Pemuda Ansor. Setelah Indonesia merdeka, NU terus mengabdikan diri melalui dakwah, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, hingga menjaga persatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya. Imam menambahkan, dalam berbagai momentum sejarah, NU juga menunjukkan komitmennya dalam menjaga ideologi negara dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Menurutnya, rekam jejak tersebut menjadikan PBNU memiliki posisi strategis, bukan hanya bagi warga Nahdliyin, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring berkembangnya NU di tingkat internasional, Imam menilai tantangan kepemimpinan PBNU semakin kompleks. Karena itu, Ketua Umum PBNU tidak cukup hanya memiliki kemampuan mengelola organisasi, tetapi juga harus mampu menjadi pemersatu umat dan menjaga kesinambungan tradisi keislaman yang diwariskan para ulama. “Ketua Umum PBNU harus menjadi sosok pemersatu yang mampu mengonsolidasikan seluruh elemen Nahdliyin, mulai dari pesantren, masjid, surau, majelis taklim, kalangan cendekiawan, para saudagar, hingga generasi muda. Pada saat yang sama, ia juga harus mampu menjadi jembatan yang bijaksana antara umat dan umara, memahami karakter masyarakat Nusantara, serta menjaga tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi ruh perjuangan NU,” katanya. Lebih lanjut, Imam berpandangan bahwa secara ideal Ketua Umum PBNU merupakan figur yang memiliki kewibawaan keulamaan sekaligus kemampuan memimpin umat. Menurutnya, posisi Ketua Umum PBNU tidak semata-mata bersifat organisatoris, tetapi juga mengemban tanggung jawab moral dan keagamaan. “PBNU adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang menjadi rujukan jutaan warga Nahdliyin dalam persoalan keagamaan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Karena itu, Ketua Umum PBNU idealnya dipimpin oleh sosok yang memiliki kapasitas sebagai Imam Besar, memiliki keluasan ilmu, kewibawaan moral, legitimasi keulamaan yang kuat, serta mampu menjadi teladan bagi umat, bukan hanya menjalankan fungsi administratif organisasi.” Menurut Imam, sosok pemimpin seperti itu akan mampu menjaga marwah ulama, merawat tradisi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, serta menghadirkan kesejukan di tengah dinamika kehidupan bangsa. Atas dasar pertimbangan tersebut, Imam menyatakan dukungannya kepada Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar. Ia menilai pengalaman panjang sebagai ulama, cendekiawan, dan Imam Besar menjadi modal yang sangat penting untuk memimpin PBNU di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. “Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar merupakan figur yang sangat layak memimpin PBNU. Beliau memiliki rekam jejak keilmuan yang kuat, pengalaman kepemimpinan yang panjang, serta pemahaman yang mendalam terhadap tradisi, budaya, dan karakter masyarakat Nusantara. Terlebih lagi, beliau merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai Imam Besar, sehingga memiliki otoritas moral dan keagamaan yang sangat dibutuhkan untuk memimpin organisasi sebesar PBNU.” Ia juga menilai kemampuan Nasaruddin Umar dalam membangun dialog lintas kelompok serta menjaga kesejukan di tengah keberagaman merupakan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan PBNU pada masa mendatang. Menutup pernyataannya, Imam berharap kepemimpinan PBNU ke depan mampu memperkuat peran organisasi sebagai perekat umat sekaligus mitra strategis bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan nasional maupun global. “Saya percaya Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar memiliki kemampuan membawa PBNU semakin kokoh sebagai perekat umat, penjaga tradisi, sekaligus mitra strategis bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan. Kepemimpinan yang inklusif, berwawasan kebangsaan, serta berakar pada nilai-nilai Islam Nusantara merupakan modal penting agar PBNU terus menjadi cahaya bagi umat, bangsa, dan dunia.”

Daerah, Makassar, Pemuda, Pendidikan

IPMIL Raya UMI Gelar LKTL, Siapkan Kader Berintegritas Menuju Anggota Penuh

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemuda, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id – Kaderisasi merupakan jantung dari sebuah organisasi. Dari proses kaderisasi lahir kader-kader yang tidak hanya memiliki identitas organisasi, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual, integritas moral, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bagian dari proses tersebut, IPMIL Raya UMI melaksanakan Latihan Kaderisasi Tingkat Lanjut (LKTL) bagi LK 19 sebagai tahapan sebelum pengambilan slayer dan pengukuhan sebagai anggota penuh IPMIL Raya UMI. Dalam kegiatan ini, peserta dibekali berbagai materi strategis, di antaranya Teori Perubahan Sosial, Kapitalisme, Feminisme, Konflik Agraria dan Ancaman Masyarakat Adat, serta Edukasi Kebudayaan dan Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial Masyarakat Luwu. Materi-materi tersebut dihadirkan untuk memperluas wawasan kader serta membangun kepekaan terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam refleksinya, Fatur Rahman salah satu pengurus bidang pendidikan dan kaderisasi, menyampaikan bahwa: “Menjadi kader berarti siap untuk terus belajar, terus berproses, dan terus mengambil peran di tengah masyarakat. Sebab kader tidak diukur dari atribut yang dikenakan, tetapi dari kebermanfaatannya bagi organisasi dan lingkungan sekitarnya.” Pernyataan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh peserta LK 19 bahwa slayer yang akan dikenakan bukanlah tujuan akhir dari proses kaderisasi. Sebaliknya, slayer adalah simbol amanah yang menandai dimulainya tanggung jawab yang lebih besar sebagai kader IPMIL Raya UMI. Oleh karena itu, melalui LKTL ini diharapkan lahir kader-kader yang mampu berpikir kritis, menjaga nilai-nilai organisasi, memperkuat tradisi intelektual, serta senantiasa hadir memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kepada seluruh adik-adik LK 19, selamat mengikuti proses Latihan Kaderisasi Tingkat Lanjut. Jadikan setiap materi, diskusi, dan dinamika forum sebagai ruang untuk bertumbuh, memperkuat integritas, serta meneguhkan komitmen perjuangan. Karena slayer dapat dikenakan dalam satu malam, tetapi menjadi kader yang berintegritas membutuhkan proses dan pengabdian yang panjang. Sumber: Fatur Rahman – Pengurus Bidang Pendidikan dan Kaderisasi IPMIL Raya UMI

Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

Bukan Sekadar Kasus Kekerasan, Ini Alarm Kemanusiaan: ASHESI Minta Negara Hadir Menegakkan Keadilan

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Pemuda / Fikri Haikal

ruminews.id, Bandung – Kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial Y.T.R yang diduga dilakukan oleh T.H. terus menjadi perhatian publik. Sejumlah fakta yang terungkap selama proses penyelidikan, termasuk dugaan kekerasan fisik, tekanan psikis, hingga dugaan pemaksaan pembuatan tato pada tubuh korban, telah memantik keprihatinan luas dan mengundang desakan agar aparat penegak hukum mengusut perkara ini secara menyeluruh. Menanggapi kasus tersebut, Presiden Nasional II Bidang Pendidikan dan Hukum Asosiasi Studi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (ASHESI), Yusphan, menyampaikan kecaman keras terhadap segala bentuk kekerasan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Menurutnya, apabila seluruh dugaan tersebut terbukti melalui proses peradilan yang berkekuatan hukum tetap, maka perbuatan pelaku tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga telah mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kami mengutuk dan mengecam keras segala bentuk kekerasan yang diduga dilakukan terhadap korban. Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan tindakan yang merampas kebebasan seseorang, menghilangkan rasa aman, serta menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis. Apabila seluruh fakta tersebut terbukti di persidangan, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memperoleh hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Yusphan. Ia menambahkan bahwa perdebatan mengenai klasifikasi hukum internasional, termasuk apakah perkara tersebut memenuhi unsur “penyiksaan” menurut definisi tertentu, tidak boleh mengaburkan substansi persoalan. Yang menjadi perhatian utama adalah adanya dugaan perbuatan yang telah menyebabkan penderitaan mendalam bagi korban dan menuntut hadirnya keadilan melalui proses hukum yang objektif, transparan, dan berpihak pada kebenaran. Lebih lanjut, Yusphan menegaskan bahwa dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, perlindungan terhadap jiwa, martabat, dan hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan syariat (maqāṣid al-syarī’ah). Prinsip ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa) dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi landasan yang harus dijunjung dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam membangun sistem hukum dan ekonomi yang berkeadilan. “Ekonomi syariah tidak hanya berbicara mengenai akad, transaksi, dan aktivitas bisnis. Nilai-nilai yang mendasarinya menempatkan perlindungan terhadap manusia sebagai prioritas utama. Sebuah tatanan ekonomi tidak akan pernah benar-benar adil apabila masih terdapat ruang bagi kekerasan, intimidasi, dan eksploitasi terhadap sesama manusia,” ujarnya. ASHESI juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut perkara ini secara profesional, independen, dan tanpa intervensi, sekaligus memastikan korban memperoleh perlindungan hukum, pendampingan psikologis, serta pemulihan yang layak atas seluruh dampak yang dialaminya. Di akhir pernyataannya, Yusphan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak menormalisasi segala bentuk kekerasan dalam hubungan personal. Menurutnya, penegakan hukum yang tegas bukan hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku, tetapi juga menjadi pesan moral bahwa negara hadir untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan

Budaya Adat Tradisi Mappalili Ma’rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1980-2023

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan / Fikri Haikal

Penulis : Asrar – Kader IPPM PANGKEP KOORD. UIN ALAUDDIN MAKASSAR. ruminews.id – Sebelumnya, dikabupaten Pangkep ada 4 daerah yang melaksanakan Tradisi Mappalili. Segeri, Ma’rang, Labakkang, dan Pangkajene. Keempat daerah tersebut memiliki ciri khas pelaksanaan yang berbeda, Mappalili segeri masih bernuansa tradisional bugis yang sangat kental dan dipimpin oleh Bissu, Mappalili Ma’rang bernuansa Islami dan dipimpin oleh Pinati, Mappalili Labakkang masih bernuansa dengan nilai-nilai Kerajaan, dan Mappalili Pangkajene sudah bernuansa modern dimana pada ritualnya sudah tidak menggunakan Rakkala untuk turun sawah melainkan hanya langsung turun kesawah untuk melaksanakan ritual. Tetapi saya mengkaji Tradisi Mappalili Ma’rang (daerah saya sendiri) yang dilaksanakan tahun ke tahun dan masih eksis dalam kebudayaan masyarakat Pangkep, terutama tempat kelahiran saya di Desa Bonto-Bonto, Kec.Ma,rang. Pelaksanaan ritual pada tahun 1980, pada saat itu Wa’ Katutu yang menjabat sebagai Pinati atau kepala adat dilaksanakannya Tradisi Mappalili Ma’rang, terbilang sangat ramai, masyarakat pada saat itu datang ke saoraja membawa hasil bumi dari lahan mereka masing-masing. Untuk diolah menjadi kue maupun makanan seperti sokko untuk kegiatan ritual tersebut. Tetapi pada tahun 1990 Wa’ Katutu selaku pinati pertama digantikan oleh putranya yang bernama Pancana untuk memimpin ritual Mappalili. dan pada saat itu juga sebagian masyarakat tidak ikut dalam pelaksanaan Tradisi Mappalili dikarenakan kepala wilayah pada saat itu memiliki pandangan yang berbeda terkait tradisi tersebut. Pada tahun 2000-an Pelaksanaan Tradisi Mappalili ini mengalami perubahan dalam proses pelaksanaannya yakni pada saat pelaksanaan pembacaan Meong Palo Karellae, yang mana dulu pembacaannya dilakukan setelah proses mabbarasanji. Akan tetapi pada tahun 2000-an telah ditiadakan atau tidak dimasukkan lagi dalam proses pelaksanaan Tradisi Mappalili. Hal ini sesuai dengan penuturan kata Sadiq Takwa yang menyatakan bahwa: “eeeh dulu itu dek ada memang pembacaan oni-oni tau riolo dan ada naskahnya itu, biasanya dilaksanakan ketika selesai orang mabbarasanji. Tapi naullero pajani zaman’e berubahni detonagaga penerusna pabaca eyero jadi detonaipegaui lettu makkekuange”. Sebelum tahun 2017 kegiatan Tradisi masih menggunakan kerbau untuk majjori, dimana kerbau tersebut merupakan hasil pengumpulan dana dari masyarakat dan kecamatan. Hingga pada tahun 2018 terjadi sebuah kejadian yang tidak diinginkan yakni salah satu kerbau yang biasa dipakai pada saat kegiatan Tradisi Mappalili, tertabrak mobil dijalan poros Makassar Pare-pare. Kejadian tersebut tidak menghalangi terlaksananya Tradisi Mappalili. Masyarakat berusaha untuk melengkapi dengan menyewa satu kerbau untuk pelengkap kegiatan Tradisi. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu kerbau sudah sulit ditemukan maka proses kegiatan Tradisi menggunakan kerbau ditiadakan kemudian diganti menjadi tenaga Manusia (Masyarakat). Tepatnya pada tahun 2021, partisipasi dalam pelestarian Tradisi Mappalili Ma’rang tidak hanya melibatkan masyarakat lokal tetapi juga menarik perhatian dan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah dan tokoh penting dalam struktur dan budaya. Berlanjut pada tahun 2022 suasana pelaksanaan Tradisi cukup berbeda dikarenakan pihak pemerintah tidak menghadiri pelaksanaan Tradisi. Termasuk Bupati serta tidak hadirnya keturunan karaeng. Namun hal ini tidak menurunkan semangat Tradisi karena dukungan penuh oleh masyarakat serta dari kalangan guru-guru antusias penuh turut memeriahkan Tradisi Mappalili Ma’rang. Pada tahun 2023 partisipan masyarakat dalam Tradisi Mappalili memiliki kestabilan dalam partisipasi masyarakat dan elemen-elemen yang terlibat. Meski demikian, walaupun sedikit perubahan pada jumlah tenaga pendidik yang terlibat, namun tetap melibatkan masyarakat, tokoh Agama, dan pemuda setempat. Tradisi ini tetap mempertahankan akarnya dalam budaya lokal.

Daerah, Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Politik

Ratusan Karyawan Dapur MBG Parepare Gelar Aksi Damai di DPRD, Tuntut Keberlanjutan Program

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Politik / Fikri Haikal

Ruminews.id, PAREPARE — Ratusan massa yang tergabung dari karyawan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi damai di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Senin (29/6/2026). Aksi ini dilakukan guna menuntut keberlanjutan dan mempertahankan program MBG di wilayah tersebut. Massa aksi mulai berkumpul di Lapangan Andi Makkasau sekitar pukul 09.00 WITA, sebelum akhirnya melakukan long march dan tiba di Kantor DPRD Kota Parepare sekitar pukul 10.00 WITA. Aksi yang diperkirakan dihadiri oleh sekitar 500 orang ini berlangsung dengan tertib. Jenderal Lapangan aksi, Tenri Wara, menyatakan bahwa kehadiran mereka di gedung parlemen adalah untuk meminta ketegasan dan dukungan nyata dari wakil rakyat melalui penandatanganan memorandum. “Kami meminta keberlanjutan dapur MBG di Parepare. Kami juga meminta DPRD untuk menandatangani memorandum yang berisi bukti keberpihakan masyarakat Kota Parepare terhadap program MBG agar tetap dilanjutkan,” ujar Tenri Wara saat diwawancarai di lokasi aksi, Senin (29/6/2026). Aspirasi dari ratusan karyawan dapur MBG tersebut akhirnya mendapat respons dari pihak parlemen. Menurut keterangan Tenri Wara setelah berdialog, pihak DPRD Kota Parepare menerima tuntutan massa dengan positif dan menyambut baik aspirasi tersebut. Pihak DPRD Parepare juga menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti memorandum dukungan itu guna diteruskan dan dibawa ke tingkat pusat. Reporter: Khumaedi

Daerah, Gowa, Nasional, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Teknologi

Diskominfo-SP Gowa Perkuat Peran Sahabat LAPOR! Tingkatkan Kualitas Penanganan Aduan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Nasional, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Teknologi / Fikri Haikal

ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) terus memperkuat sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Salah satunya melalui Peningkatan Pemahaman dan Peran Sahabat LAPOR! dalam Mendukung Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Kabupaten Gowa Tahun 2026 yang berlangsung secara virtual di Peace Room Kantor Bupati Gowa, Kamis (25/6). Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis menegaskan bahwa Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) bukan hanya sekadar aplikasi pengaduan, melainkan sarana membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. “Dari pertemuan ini diharapkan makin meningkat pemahaman dari sahabat SP4N-LAPOR! dalam proses penanganan dan penyelesaian aduan masyarakat terhadap implementasi layanan publik yang ada,” katanya, dalam pertemuan. Ia menyebutkan, berdasarkan data sepanjang 2025, tercatat sebanyak 125 laporan telah didisposisikan kepada perangkat daerah terkait dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Hal ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Gowa dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! terus meningkat. “Kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sudah semakin baik. Tantangan kita sekarang adalah memperluas sosialisasi, meningkatkan kualitas laporan yang masuk, serta memastikan setiap pengaduan dapat ditindaklanjuti hingga tuntas,” ujarnya. Berdasarkan data SP4N-LAPOR! juga menunjukkan kelompok usia 20-34 tahun menjadi pengguna terbanyak dengan proporsi 38 persen, disusul usia di bawah 20 tahun sebesar 28 persen. Sementara itu, kanal website dan aplikasi Android menjadi sarana yang paling banyak digunakan masyarakat dalam menyampaikan laporan dan aspirasi. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, Emy Pratiwi Luthfy mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para peserta terkait pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi SP4N-LAPOR! sekaligus mendorong peran aktif Sahabat LAPOR! sebagai mitra pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. “Melalui kegiatan ini kami ingin meningkatkan pemahaman seluruh peserta mengenai pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui SP4N-LAPOR!, sehingga masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi maupun pengaduannya kepada pemerintah,” ujarnya. Menurut Emy, penguatan kapasitas Sahabat LAPOR! sangat penting karena mereka menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyebarluaskan informasi terkait kanal pengaduan resmi yang telah disediakan pemerintah. “Harapannya, melalui kolaborasi yang semakin kuat, proses tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat di Kabupaten Gowa dapat berjalan lebih efektif dan responsif,” pungkasnya. Kegiatan ini turut dihadiri para camat se-Kabupaten Gowa, pejabat penghubung yang menangani pelaporan pengaduan SP4N LAPOR! dan Sahabat LAPOR! Kecamatan se-Kabupaten Gowa. Kegiatan ini juga diisi materi dari Deputi Pelayanan Publik Kementrian PANRB dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa.(AF)

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Fikri Haikal