Author name: Fikri Haikal

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pemuda

Aksi Jilid II PMII Makassar Berujung Ricuh, Soroti Dugaan Mafia Tanah di Lakkang Ca’di

ruminews.id – Makassar, Selasa (4/8/2026) – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Makassar kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan AAS Building, Makassar, sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Pulau Lakkang Ca’di yang tengah menghadapi sengketa lahan. Dalam aksi tersebut, massa mengangkat tema “Siasat Pembebasan Lahan Murah Berkedok Gugatan Hukum”.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pemuda

Aksi Damai PMII Makassar di AAS Building Dibubarkan Paksa Kelompok Penggugat Ahli Waris Moha

ruminews.id, MAKASSAR- Aksi damai yang digelar oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Makassar di depan Kantor AAS Building, Jalan Urip Sumoharjo No. 3, Kecamatan Panakkukang, berakhir ricuh. Massa aksi dibubarkan paksa oleh kelompok penggugat yang mengaku sebagai ahli waris Moha bin Batjo, Selasa (4/8/2026).

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala SMAN 10 Gowa pada Pilkada 2024 Terus Bergulir, Saksi Sebut Jika Terbukti Harus Dinonaktifkan

ruminews.id, Gowa – Penanganan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyeret Kepala SMAN 10 Gowa dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2024 masih terus menjadi perhatian. Perkara tersebut sebelumnya telah diproses oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gowa dan diteruskan kepada instansi yang berwenang, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN), karena berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin dan netralitas ASN.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Korupsi Tumbuh Subur di Kemarau yang Panjang

Penulis: Muhammad Kasim (Aktivis Pemuda Takalar) ruminews.id – Tujuh bulan terakhir menyisakan ironi yang sulit dicerna akal sehat. Ketika pemerintah pusat terus menggaungkan slogan efisiensi anggaran, publik justru disuguhi rentetan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah. Hingga pertengahan 2026, sedikitnya 12 kepala daerah telah terjerat OTT dalam berbagai perkara dugaan korupsi. Fenomena ini bukan sekadar deretan angka statistik, melainkan cermin retaknya tata kelola keuangan negara yang semakin gaduh dan kehilangan arah.

Scroll to Top