ruminews.id, Jakarta – Ketua Umum DPP Pemuda Penggerak Energi Indonesia (PPEI) mengecam lambannya kepastian Power Purchase Agreement (PPA) oleh PT PLN (Persero) terhadap seluruh pembangkit listrik, khususnya pembangkit berbasis Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT).Menurut Taofik, keterlambatan PPA bukan lagi sekadar persoalan teknis atau administrasi. Ini adalah bentuk nyata dari buruknya tata kelola yang berpotensi menghambat investasi, memperlambat pembangunan pembangkit, dan menjauhkan Indonesia dari target transisi energi.
“Kalau seluruh investasi pembangkit harus menunggu satu pintu bernama PPA PLN, lalu pintu itu dibuka terlalu lama dan terlalu selektif, maka yang macet bukan hanya proyek, tetapi masa depan energi Indonesia. Ini bukan lagi soal birokrasi. Ini sudah menjadi hambatan struktural,” tegas Taofik Rofi N (Ketua Umum DPP PPEI)
Taofik menilai PLN tidak boleh bersikap pasif dan terlalu nyaman menjadi satu-satunya gerbang utama bagi pembangkit listrik nasional. Dalam sistem seperti ini, setiap keterlambatan PPA langsung berdampak pada seluruh rantai investasi energi. Pengembang kehilangan kepastian, perbankan menahan pembiayaan, proyek tertunda, dan target EBT kembali menjadi slogan tanpa realisasi.
“PLN harus berhenti memperlakukan PPA seolah-olah ini urusan biasa. Bagi investor, PPA adalah hidup-matinya proyek. Ketika kepastian kontrak diperlambat, maka yang dikorbankan adalah kepercayaan pasar. Dan ketika kepercayaan pasar runtuh, jangan salahkan pengembang jika investasi lari ke sektor lain,” lanjutnya.
Taofik juga menegaskan bahwa proses PPA harus dijalankan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Tidak boleh ada kesan keberpihakan terhadap pembangkit tertentu, apalagi jika proses penilaian dan penyelesaian kontrak tidak dilakukan dengan ukuran yang sama bagi semua pelaku usaha.
“Kami menolak adanya perlakuan yang tidak setara dalam proses PPA. Semua pembangkit yang memenuhi syarat teknis, keekonomian, dan regulasi harus diperlakukan sama. Jangan sampai PLN justru menjadi penghambat bagi energi bersih yang seharusnya didorong, bukan diperlambat,” tegasnya.
Taofik menilai bahwa tanpa kepastian PPA yang jelas, Indonesia hanya akan terus berbicara tentang transisi energi tanpa keberanian mengeksekusinya. RUPTL, target bauran EBT, dan komitmen net zero emission akan kehilangan makna jika kontrak dasar untuk membangun pembangkit saja terus diperlambat.
“Negara tidak boleh kalah oleh birokrasi. Kalau kepastian kontrak saja lambat, maka jangan bermimpi transisi energi akan cepat. PLN harus berbenah, karena yang dipertaruhkan bukan sekadar proyek listrik, tetapi kredibilitas negara dalam mengelola masa depan energinya,” tutup
Ketua Umum DPP PPEI.
Dewan Pimpinan Pusat
Pemuda Penggerak Energi Indonesia (PPEI)
