Author name: Alif Daisuri

Daerah, Jeneponto, Pemerintahan, Uncategorized

Alwi Agus, Putra Daerah Kabupaten. Jeneponto Sekaligus Kader HMI Menyoroti Kasus Pasar Lassang-Lassang

ruminews.id, Jeneponto – Kabar terbaru menyebutkan, penyidik Polda Sulsel telah memanggil sejumlah saksi untuk mendalami kasus yang bergulir sejak tahun 2017 ini. Hal itu pun dibenarkan oleh Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polda Sulsel, Kompol Jufri, yang dikonfirmasi pada Selasa (16/09). “Kemarin dari terpidana sebelumnya (Haruna Talli) menyampaikan bahwa ada bagian perencanaan yang terlibat. Inilah yang sedang kami dalami,” kata Jufri. Meski begitu, Kompol Jufri memastikan bahwa kasus ini akan diproses secara mendalam untuk mengungkap semua pihak yang terlibat. “Intinya kami menindaklanjuti keterangan terlapor dan masih dalam tahap pendalaman. Siapapun yang diduga terlibat, akan kami dalami,” tegasnya. Mencuatnya kasus ini, mengingatkan kita kembali pada pernyataan terdakwa Haruna Talli, melalui rekaman video berdurasi 1 menit 20 detik yang beredar luas di media sosial. Kala itu, pernyataan Haruna Talli menjadi perbincangan hangat lantaran secara terang-terangan Ia menyebut nama Paris Yasir saat akan dibawa ke Lapas Kelas I Makassar. Haruna menyampaikan pesan terbuka ini dan ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, hingga ke Presiden Joko Widodo. “Saya minta keadilan, dan saya minta Kapolda, Kejati, Kapolri, KPK, Presiden Jokowi, saya minta keadilan,” ujar Haruna Talli. Haruna bahkan secara tegas mengklaim bahwa dirinya menjadi tersangka dan ditahan atas “perintah wakil bupati sebagai Ketua Nasdem Kabupaten Jeneponto,” tegas Haruna. Berangkat dari pada itu, maka kami atas nama putra daerah Kabupaten Jeneponto sekaligus kader HMI akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sulsel Dan kami akan menguji integritas dari bapak kapolda baru untuk menuntaskan kasus pasar lassang-lassang Kabupaten Jeneponto. Ujar alwi gus

Bone, Daerah, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized

Momentum Sumpah Pemuda, FPMK Bone Audiensi di Polda Sulsel Desak Penuntasan Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Mattirowalie

ruminews.id, Bone – Pada tanggal 28 Oktober 2025 Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Front Pemuda dan Mahasiswa Anti Korupsi (FPMK) Bone yang dipimpin oleh Muhammad Fahmi selaku Koordinator, melakukan audiensi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan sebagai bentuk komitmen moral generasi muda dalam mengawal pemberantasan korupsi di daerah. Rombongan FPMK Bone diterima langsung oleh Bidang Paminal Propam Polda Sulsel, di ruang pelayanan pengaduan Propam Polda Sulsel. Audiensi tersebut berlangsung dengan suasana terbuka, santai, namun penuh semangat idealisme pemuda. Dalam pertemuan itu, Muhammad Fahmi menyampaikan aspirasi dan menyerahkan sejumlah dokumen pendukung terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 di Desa Mattirowalie, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, yang saat itu melibatkan Sri Rahayu Usmi, Kepala Desa Mattirowalie sekaligus Ketua APDESI Sulawesi Selatan. “Momentum Sumpah Pemuda ini menjadi pengingat bagi kami bahwa perjuangan pemuda tidak hanya di jalanan, tapi juga dalam menegakkan integritas dan keadilan di daerah. Kami meminta Polda Sulsel dan Polres Bone untuk menuntaskan kasus ini dengan transparan dan profesional,” tegas Muhammad Fahmi, Koordinator FPMK Bone. Ia menambahkan bahwa FPMK Bone membawa hasil kajian penggunaan dana desa tahun 2016. Pihaknya juga mendesak Propam Polda Sulsel untuk mengawasi proses penyelidikan agar bebas dari intervensi dan kepentingan politik. Sementara itu, Bidang Paminal Propam Polda Sulsel menyampaikan apresiasi kepada FPMK Bone atas langkah aspiratif dan santun yang diambil dalam menyampaikan laporan masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap laporan yang disampaikan akan diproses dan diteruskan kepada bagian terkait sesuai prosedur hukum yang berlaku. “Kami mengapresiasi semangat rekan-rekan pemuda Bone yang memilih jalur dialog untuk menyalurkan aspirasi. Semua laporan akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan,” ujarbBidang Paminal Propam Polda Sulsel. Audiensi ini diakhiri dengan penyerahan berkas resmi dan pernyataan sikap FPMK Bone kepada Propam Polda Sulsel sebagai bentuk komitmen untuk terus mengawal penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda untuk bersatu, berjuang, dan membangun bangsa tanpa korupsi.

Kesehatan, Nasional, Opini

Sumpah Pemuda Narasi Titik Temu

ruminews.id, Makassar – Gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya bergemuru pada 97 tahun silam, ratusan pemuda berteriak dengan narasi yang sama, kesadaran kolektif untuk memulai gerakan perlawanan kemerdekan lewat kebersatuan yang melampaui sekat suku, agama dan perbedaan pandang. Kita harus belajar pada  generasi pencetus sumpah pemuda, juga Mereka adalah generasi yang telah belajar dari sejarah, dari sporadik menyepakati untuk bersatu dan tidak bercerai-berai lagi. Narasi ikrar sakral yang pernah diucapkan 28 Oktober tahun 1928, kini bukan hanya monumen sejarah, melainkan Sumpah yang menjadi narasi titik temu yang mengikat komitmen kolektif, bahwa Indonesia hanya bisa maju jika ia berdiri di atas fondasi persatuan. Dulu, lantas sekarang? Realitas dan Tantangan Generasi Meskipun semangat optimisme membumbung tinggi, realitas data menunjukkan bahwa pemuda Indonesia hari ini khususnya Generasi Z dan Milenial muda memikul beban tantangan yang kompleks. Angka pengangguran, terutama di kalangan lulusan kejuruan, masih tinggi, menciptakan ketidaksesuaian antara hasil pendidikan dan kebutuhan industri yang terus berubah. Keterampilan dan daya saing harus diasah lebih dalam, karena memasuki era yang ditandai oleh ketidakpastian ekonomi global dan otomatisasi. Tantangan ini menuntut  untuk menjadi lebih dari sekadar pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja. Ironi Krisis Nilai dan Keterasingan Moral Di tengah tuntutan untuk menjadi agen perubahan, kita menyaksikan sebuah kondisi yang ironi: krisis nilai di sebagian kalangan kaum muda, tidak semua namun bisa jadi termasuk kita. Di satu sisi, kaum muda adalah generasi paling terhubung dan berpendidikan, namun di sisi lain, perilaku pragmatisme hanya mementingkan hasil praktis tanpa memedulikan proses etis dan gaya hidup hedonisme mengejar kesenangan sesaat semakin mengikis idealisme. Kondisi ini diperparah dengan penurunan moral di dalam generasi yang tampak jelas dalam interaksi sehari-hari. Contohnya, tingginya kasus cyberbullying(perundungan daring) yang berujung pada trauma mental, penyebaran informasi hoax tanpa filter demi popularitas viral, hingga kurangnya rasa hormat terhadap figur otoritas seperti guru di Banten, bahkan yang berujung pada pelaporan hukum. Nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab seringkali kalah bersaing dengan kecepatan viral dan keuntungan pribadi. Alarm Keras Kesehatan Mental Isu yang tak kalah penting, dan yang perlu menjadi perhatian utama, adalah kesehatan mental di kalangan pemuda. Tekanan untuk meraih kesuksesan, beban finansial, serta perbandingan diri yang tak berkesudahan di media sosial, telah menciptakan generasi yang rentan cemas (anxious). Tingkat stres dan depresi semakin meningkat, menjadi alarm keras bagi ekosistem pendidikan dan keluarga. Dibutuhkan ruang aman dan sistem dukungan yang lebih baik agar pemuda dapat mengenali, memahami, dan menjaga kesejahteraan mental mereka sebagai modal dasar untuk memimpin bangsa. Generasi Z: Perjuangan dalam Genggaman Generasi muda hari ini menampilkan karakter yang berbeda dalam berjuang. Generasi Z, khususnya, cenderung menggunakan media sosial sebagai alat perjuangan dan berekspresi. Mereka tidak lagi hanya turun ke jalan, tetapi juga menyuarakan isu-isu sosial, politik, dan lingkungan melalui tagar (hashtag), campaign digital, dan konten viral. Kekuatan digital ini menjadikan mereka generasi yang kritis, cepat bereaksi, namun juga rentan terhadap cancel culture dan arus informasi yang bias. Media sosial telah menjadi “lapangan” baru tempat identitas dan kontribusi diperjuangkan. Di momentum Sumpah Pemuda hari ini, seruan untuk bersatu, bergerak bersama, dan seirama menjadi sangat relevan. Pemuda adalah jembatan demografi menuju Indonesia Emas. Kegagalan generasi adalah kegagalan bangsa. Oleh karena itu, harapan besar ditujukan kepada pemuda untuk mengalirkan karya di bawa kepemimpinan presiden Prabowo Subianto yang selalu  mendengungkan pengarusutamaan pemuda Inilah optimisme yang harus kita pegang: 1. Penguatan Vokasi Inklusif: Pemerintah kembali memastikan kurikulum adaptif dan menyediakan platformmagang yang adil dan berjenjang. 2. Investasi Kesehatan Mental: Integrasi layanan kesehatan mental yang terjangkau dan mudah diakses di tingkat komunitas dan pendidikan. 3. Ruang Digital Beretika: Kolaborasi pemerintah dan pemuda untuk menciptakan literasi digital yang kuat, yang mendorong konten produktif dan meredam hoax dan cyberbullying. Saatnya kita menyadari bahwa kita adalah Titik Temu. Bukan hanya berkumpul, tetapi menyatukan energi, menyelaraskan langkah, dan mengubah potensi menjadi aksi. Penulis, dr. Haerul Anwar Praktisi Kesehatan

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Politik

Pemkot Makassar Tegas, Calon RT/RW yang Nyogok Warga Langsung Didiskualifikasi ❗️

ruminews.id, Makassar — Pemerintah Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga pelaksanaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) agar berlangsung jujur, transparan, dan tanpa praktik politik uang. Pemkot ingin agar pesta demokrasi di tingkat masyarakat ini menjadi contoh nyata dari pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, menuturkan bahwa panitia pemilihan akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba mempengaruhi warga dengan uang, barang, atau janji tertentu. “Begitu ada bukti calon menyogok, langsung kita diskualifikasi. Tidak ada toleransi untuk praktik seperti itu,” tegas Izhar, Jumat (24/10). Kampanye Harus Edukatif dan Tertib Untuk menjaga ketertiban, Pemkot juga menetapkan aturan kampanye yang lebih ketat. Calon hanya diperbolehkan menggunakan spanduk ukuran kecil (maksimal 1×2 meter), brosur, dan kartu nama. Pemasangan baliho besar di tempat umum dilarang keras dan akan segera ditertibkan. Selain itu, para calon dipersilakan memperkenalkan diri kepada warga melalui pertemuan sederhana atau pesan tertulis yang bersifat informatif, tanpa menjanjikan imbalan apa pun. “Masa kampanye hanya tiga hari, dan kami berharap para calon bisa memanfaatkannya untuk memperkenalkan visi dan komitmen, bukan mencari simpati lewat uang,” tambahnya. Warga Diminta Ikut Awasi Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar, Andi Anshar, menilai keterlibatan warga menjadi kunci utama keberhasilan pemilihan yang bersih. “Warga punya peran penting untuk mengawasi. Kalau ada pelanggaran, segera laporkan ke panitia di tingkat kelurahan atau kecamatan,” ujarnya. Ia menambahkan, dengan keterlibatan aktif masyarakat, pemilihan RT dan RW bisa menjadi ajang demokrasi yang benar-benar berpihak pada nilai kejujuran. Pemilihan Serentak Digelar Akhir 2025 Pemilihan RT dan RW di seluruh wilayah Kota Makassar direncanakan digelar secara serentak pada November 2025. Pemkot melalui BPM kini bekerja sama dengan KPU Kota Makassar untuk menyiapkan regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaannya. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pemilihan di tingkat lingkungan bukan sekadar rutinitas, melainkan pondasi demokrasi yang paling dasar. “Kami ingin pemilihan ini jadi simbol integritas dan kebersamaan warga Makassar. Dari lingkungan kecil, kita bisa membangun budaya politik yang sehat dan bermartabat,” ujar Munafri.

Daerah, Makassar, Uncategorized

HMI Korkom Tamalate Gelar FGD Bahas Sinergitas Tiga Pilar Menuju Pembangunan Berkelanjutan

ruminews.id Makassar — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kordinator Komisariat (Korkom) Tamalate menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Sinergitas Tiga Pilar Menuju Pembangunan Berkelanjutan”, Sabtu (25/10/2025), di Aula Kantor BKKBN Sulawesi Selatan, Jalan A.P. Pettarani, Kota Makassar. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari tiga unsur penting, yakni perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, dan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Makassar. FGD ini menjadi ajang diskusi lintas sektor untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan pemuda dalam merumuskan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang responsif terhadap tantangan zaman, terutama di era digital. Ketua HMI Korkom Tamalate dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan membuka ruang dialog antara pemuda dan pembuat kebijakan agar gagasan pemuda dapat lebih didengar dan diakomodasi dalam proses pembangunan daerah. “Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan. Kita harus terlibat aktif, menyampaikan ide, dan menjadi mitra strategis pemerintah serta DPRD dalam membangun kota yang berkelanjutan,” ujarnya. Sementara itu, perwakilan Dispora Kota Makassar, dalam pemaparannya menekankan pentingnya mengoptimalkan peran talenta muda untuk mendukung inovasi dan transformasi digital di sektor pemerintahan. “Kami melihat banyak anak muda Makassar yang memiliki kemampuan digital luar biasa. Pemerintah kota terbuka terhadap kolaborasi dengan komunitas dan organisasi kepemudaan untuk memperkuat layanan publik berbasis teknologi,” ujarnya. Dari sisi legislatif, anggota DPRD Kota Makassar yang turut hadir menyebutkan bahwa lembaga DPRD sangat terbuka terhadap aspirasi dan masukan dari generasi muda, khususnya terkait perencanaan program prioritas daerah. “DPRD membutuhkan perspektif baru dari pemuda agar kebijakan yang dibuat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Forum seperti ini penting untuk menjembatani komunikasi antara mahasiswa dan wakil rakyat,” katanya. Sedangkan perwakilan DPD KNPI Kota Makassar menegaskan bahwa sinergitas tiga pilar tidak hanya sebatas wacana, tetapi harus diwujudkan dalam langkah konkret melalui kolaborasi berkelanjutan. “Pemuda memiliki energi dan kreativitas, sementara pemerintah dan DPRD memiliki kewenangan dan kebijakan. Jika ketiganya bersinergi, pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya visi, tapi kenyataan,” tegasnya. Kegiatan berlangsung interaktif, diakhiri dengan sesi tanya jawab dan pertukaran gagasan antara peserta dan narasumber. Para peserta berharap hasil dari FGD ini dapat menjadi rekomendasi bersama untuk mendorong sinergitas tiga pilar dalam membangun Kota Makassar yang lebih maju, transparan, dan inklusif.

Berau, Gowa, Hukum & Kriminal, Uncategorized

Gali Emas di Tanah Sendiri, Warga Gowa Terancam 5 Tahun Penjara: Kilau Harapan yang Berujung Petaka

ruminews.id, Gowa — Harapan warga untuk memperbaiki nasib justru berubah menjadi ancaman hukum. Sebuah tambang emas di Kabupaten Gowa digerebek Polres Gowa karena diduga melakukan penambangan emas ilegal di lahan mereka sendiri. Aktivitas Tambang Tradisional, Masuk Jerat Hukum Penambangan dilakukan secara tradisional dengan alat sederhana. Meski tampak sebagai usaha kecil untuk mencari rezeki, kegiatan ini termasuk pelanggaran hukum berat. “Prediksi kami, tambang ini sudah beroperasi satu hingga dua bulan,” ungkap pihak kepolisian saat penggerebekan. Penyelidikan menunjukkan bahwa para warga menggali tanah mereka sendiri untuk menemukan butiran emas, tanpa izin resmi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang menambang tanpa izin dapat dijatuhi hukuman penjara hingga lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar. Dampak Lingkungan dan Ancaman Hukum Polisi menegaskan aktivitas tambang ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berisiko besar bagi lingkungan. “Selain merusak alam, kegiatan ini bisa menimbulkan longsor dan pencemaran air. Kami akan menindak tegas siapa pun yang terlibat,” tegas petugas kepolisian. Saat ini, lokasi tambang telah ditutup, dan aparat mengimbau masyarakat agar tidak tergiur oleh janji keuntungan cepat dari aktivitas tambang ilegal. Pelajaran Pahit dari Kilau Emas Kilau emas yang semula dianggap berkah kini berubah menjadi jerat hukum yang menakutkan. Di balik setiap butir emas yang berkilau, tersimpan pelajaran pahit tidak semua yang bersinar membawa keberuntungan.

Kesehatan, Opini

Berkarya Membangun Kesehatan Bangsa, 75 Tahun Hari Dokter Nasional

ruminews.id, Makassar – Dalam menyambut Hari Dokter Nasional ke 75 dan ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mari kita refleksikan perjalanan panjang dan pengabdian para dokter dan tenaga kesehatan (nakes) di Tanah Air. Peringatan ini bukan sekadar perayaan, melainkan momentum untuk merenungkan posisi Indonesia yang masih berada di persimpangan jalan dalam upaya pemerataan dan peningkatan akses kesehatan. Mengenang Perjuangan di Masa Pandemi Kondisi kesehatan Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dengan sulitnya akses kesehatan di berbagai daerah pelosok. Memori heroik para tenaga kesehatan di era pandemi COVID-19 kembali menyentuh hati. Periode tersebut menjadi masa yang paling menegangkan dan mengharukan, di mana para dokter, perawat, dan seluruh nakes berdiri di garda terdepan, mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan bangsa. Berdasarkan data yang tercatat oleh IDI dan organisasi profesi kesehatan lainnya, jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang gugur selama puncak pandemi COVID-19 di Indonesia mencapai angka yang memilukan. Meskipun angkanya fluktuatif tergantung periode pencatatan, secara kumulatif, ratusan dokter dan ribuan tenaga kesehatan (termasuk perawat, bidan, dan lainnya) meninggal dunia akibat terpapar virus saat menjalankan tugas mulia mereka. Perjuangan dan pengorbanan mereka adalah bukti nyata dari dedikasi yang tak terhingga bagi kesehatan masyarakat. Capaian dan Kesenjangan: Dua Sisi Mata Uang Kabar baiknya, capaian kesehatan Indonesia terus menunjukkan tren perbaikan, seperti peningkatan usia harapan hidup dan menurunnya angka kematian ibu dan bayi. Namun, kemajuan ini seperti dua sisi mata uang, karena masih diwarnai oleh disparitas atau kesenjangan yang tajam dalam distribusi dokter dan fasilitas kesehatan. Sebagian besar dokter spesialis dan fasilitas kesehatan terbaik terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) masih sangat kekurangan. Meskipun statistik kesehatan secara umum membaik, kita tidak boleh melupakan fakta bahwa ratusan dokter dan tenaga kesehatan lainnya masih harus bertaruh nyawa, bukan hanya melawan penyakit, tetapi juga menghadapi keterbatasan infrastruktur dan risiko keamanan di daerah daerah terluar dan terpelosok. Bahkan laporan mengenai tenaga kesehatan yang menjadi korban saat pelayanan di Papua dan wilayah sulit lainnya menjadi pengingat pahit akan risiko fisik dan sosial yang mereka hadapi demi menjalankan sumpah profesi. Harapan Perbaikan dan Denyut Nadi Bangsa Di usianya yang ke 75, Hari Dokter Nasional menjadi seruan untuk perbaikan kesehatan bangsa. Para dokter adalah denyut nadi bangsa, yang denyutnya harus dijaga dan didukung. Harapan untuk masa depan adalah terwujudnya sistem kesehatan yang lebih merata dan berkeadilan. Peran IDI bersama pemerintah dan masyarakat harus diperkuat untuk menciptakan karya nyata dalam membangun kesehatan bangsa, yang meliputi: 1. Pemerataan Distribusi Dokter: Mendorong kebijakan insentif dan program penugasan yang efektif agar dokter spesialis bersedia mengabdi di daerah 3T. 2. Peningkatan Infrastruktur: Memastikan setiap puskesmas dan rumah sakit di pelosok memiliki fasilitas dan alat kesehatan yang memadai. 3. Jaminan Keamanan dan Kesejahteraan: Memberikan perlindungan fisik, hukum, dan kesejahteraan yang layak bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah berisiko tinggi. Hanya dengan semangat pengabdian dan dukungan penuh dari semua pihak, para dokter dapat terus berkarya dan memastikan denyut nadi kesehatan bangsa Indonesia terus berdetak kuat, membawa harapan bagi seluruh rakyat dari Sabang hingga Merauke. Selamat Hari Dokter Nasional! dr. Haerul Anwar Praktisi Kesehatan – Asesor Program Penugasan Khusus Dokter untuk daerah Pelosok

Ekonomi, Hukum & Kriminal, Pemerintahan, Uncategorized

Bea Cukai Ingatkan, Beli atau Hisap Rokok Ilegal Bisa Kena Penjara❗️

ruminews.id, Bogor – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali mengingatkan masyarakat agar tidak main main dengan rokok ilegal. Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat, Finari Manan, menegaskan bahwa bukan hanya produsen atau penjual, tapi pembeli hingga pengguna rokok ilegal pun bisa dijerat hukum berat. Sesuai Pasal 54 Undang-Undang Bea Cukai, siapa pun yang mengedarkan, menimbun, membeli, bahkan mengonsumsi rokok ilegal bisa dipidana penjara hingga 5 tahun atau didenda Rp200 juta, tegas Finari seusai pemusnahan jutaan batang rokok ilegal di Bogor, Selasa (21/10/2025). Finari menekankan, sanksi ini adalah bentuk ketegasan negara terhadap pelanggaran cukai. Semua pihak yang ikut menikmati hasil dari peredaran rokok tanpa pita cukai resmi akan dikenakan hukuman yang sama, ujarnya. Dalam kesempatan itu, Finari juga mengungkapkan bahwa Cirebon menjadi daerah dengan peredaran rokok ilegal terbesar di Jawa Barat, disusul Purwakarta, dan Bogor yang kini masuk dalam zona pengawasan ketat Bea Cukai. Bogor termasuk daerah yang kami awasi ketat. Kalau di Jabar, yang terbesar masih Cirebon, lalu Purwakarta, jelasnya. Bea Cukai menargetkan penindakan terhadap 78,5 juta batang rokok ilegal di wilayah Jawa Barat sepanjang tahun ini. Angka tersebut mencerminkan tingginya aktivitas distribusi rokok tanpa pita cukai di berbagai kabupaten dan kota. Upaya ini bukan sekadar penindakan, tapi juga edukasi agar masyarakat paham bahwa membeli rokok ilegal sama saja mendukung tindak pidana, tutup Finari,

Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Uncategorized

Presiden BEM Hukum Unibos Soroti Satu Tahun Prabowo: Banyak Kebijakan Belum Pro Rakyat

ruminews.id, Makassar – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kritik mulai berdatangan dari berbagai kalangan, termasuk dari mahasiswa hukum. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Ardy Bangsawan, menilai bahwa perjalanan satu tahun ini masih menyisakan banyak tanda tanya atas arah kebijakan negara yang seharusnya berpihak kepada kepentingan rakyat. Satu tahun bukan waktu yang singkat untuk menakar arah kepemimpinan. Namun, di tengah euforia politik, rakyat justru masih menunggu kehadiran kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar mereka, ujar Ardy dengan tegas. Menurutnya, masih banyak kebijakan yang lahir tanpa mempertimbangkan dampak sosial di akar rumput. Kenaikan harga bahan pokok, ketimpangan ekonomi, dan sulitnya akses terhadap pendidikan serta kesehatan menjadi cermin bahwa kebijakan negara belum seluruhnya berpihak pada kesejahteraan rakyat. Keadilan sosial bukan sekadar semboyan dalam Pancasila. Ia harus hadir nyata dalam kebijakan publik. Pemerintah hari ini harus sadar, bahwa pembangunan tidak bisa diukur dari angka-angka makro semata, tetapi dari seberapa banyak rakyat kecil yang tersenyum karena merasakan manfaatnya, lanjutnya. Di sisi lain, Ardy juga menyoroti krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum, khususnya di tubuh Polri. Ia menegaskan bahwa reformasi hukum tidak boleh berhenti pada wacana, tetapi harus menyentuh akar permasalahan, yakni integritas aparat penegak hukum dan kejelasan proses penyidikan. Kita tidak menutup mata bahwa masih banyak kasus hukum yang berhenti di tengah jalan, seolah kehilangan arah keadilan. Reformasi Polri harus dilakukan secara substansial, bukan sekadar kosmetik. Hukum tidak boleh lagi menjadi alat kekuasaan, tapi harus menjadi pelindung bagi rakyat, tegasnya. Sebagai mahasiswa hukum, Ardy menegaskan bahwa peran mahasiswa bukan sekadar mengkritik, tetapi mengingatkan agar kekuasaan tetap berada dalam rel konstitusi. Kami tidak sedang melawan negara. Kami hanya sedang berupaya mengingatkan agar negara tidak melupakan rakyatnya. Mahasiswa lahir dari nurani, dan nurani itu tak boleh bungkam ketika ketidakadilan berdiri di depan mata, Dengan nada yang lugas dan argumentatif, Ardy menutup pernyataannya dengan pesan reflektif Satu tahun sudah berjalan. Semoga tahun-tahun berikutnya bukan lagi tentang janji yang ditulis di kertas, tetapi tentang bukti yang dirasakan oleh rakyat di jalanan.

Ekonomi, Gowa, Uncategorized

Alif Adnan Pemuda Asal Gowa, Raup Jutaan Rupiah Hanya Dari Sosial Media.

ruminews.id, Makassar – Hanya dengan bekerja dari rumah, Alif berhasil meraih penghasilan hingga jutaan rupiah per bulan. Sumber utama pendapatannya berasal dari dua pilar utama: endorsement dan kerja sama (kolaborasi). Alif Adnan mengawali kariernya sebagai Admin Sosial Media. Keahliannya dalam mengelola konten, membangun engagement, dan meningkatkan visibilitas akun menjadikannya sosok yang diperhitungkan. Kinerja dan pengaruhnya yang kuat di media sosial menarik perhatian berbagai pihak, sehingga ia mulai menerima tawaran endorse untuk mempromosikan produk dan jasa, serta menjalin kerja sama proyek dengan berbagai pihak. Kisah Alif membuktikan bahwa peran sebagai Admin Sosial Media bukan sekadar pekerjaan teknis, tetapi juga gerbang menuju peluang kemitraan dan monetisasi yang signifikan. Dengan konsistensi dan kreativitas di dunia digital, pemuda Gowa ini sukses mengubah skill mengurus akun menjadi mesin penghasil uang yang stabil dan menjanjikan.”

Scroll to Top