20 Juni 2026

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Takalar Cepat: Inovasi Bupati Daeng Manye dalam Mengakselerasikan Digitalisasi Pemerintahan Yang Responsif

Penulis : Fabian Maulana – Sekretaris Umum HMI Komisariat FIS-H UNM ruminews.id – Di tengah tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses, transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan pemerintahan. Digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Program Takalar Cepat yang diinisiasi oleh Bupati Takalar, Daeng Manye, hadir sebagai sebuah terobosan yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat reformasi birokrasi berbasis teknologi. Program Takalar Cepat menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan. Jika selama ini pelayanan publik sering diidentikkan dengan proses yang lambat, birokratis, dan berbelit-belit, maka Takalar Cepat berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih sederhana, efisien, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pemerintah berusaha memotong rantai birokrasi yang panjang sehingga pelayanan dapat diberikan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Salah satu nilai penting yang terkandung dalam program ini adalah upaya membangun pemerintahan yang responsif. Responsivitas pemerintah tidak hanya diukur dari kecepatan memberikan layanan, tetapi juga dari kemampuan mendengar, memahami, dan merespons kebutuhan masyarakat secara tepat. “Takalar Cepat bukan sekadar slogan, melainkan komitmen kami untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif, modern, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujar Bupati Daeng Manye dengan rasa bangga._ Dengan adanya digitalisasi pelayanan, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung lebih efektif sehingga berbagai keluhan, aspirasi, maupun kebutuhan publik dapat ditangani dengan lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan melalui Takalar Cepat juga berpotensi memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Sistem pelayanan berbasis digital memungkinkan proses administrasi lebih mudah dipantau dan dievaluasi. Kondisi ini dapat meminimalkan praktik-praktik birokrasi yang tidak efisien sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Semakin terbuka dan terukur sebuah pelayanan publik, maka semakin besar pula peluang terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional.

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Takalar Cepat dengan Digital: Momentum Membangun Pariwisata Daerah

Penulis: Abdullah Haruna – Ketua HMI Komisariat Pajonga Dg. Ngalle Cabang Takalar (Peserta INTERMEDIATE TRAINING LK II HMI Cabang Takalar ruminews.id – Program “Takalar Cepat dan Digital” yang diusung Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan daerah melalui transformasi digital dan penguatan sektor pariwisata. Fokus pemerintah pada promosi 7 Destinasi Wisata Unggulan Takalar menunjukkan komitmen untuk menjadikan pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Mulai dari Pantai Punaga, Pulau Sanrobengi, Pulau Tanakeke, hingga destinasi alam dan edukasi lainnya, Takalar memiliki potensi wisata yang mampu bersaing di tingkat regional. Di era digital, promosi wisata harus didukung pemanfaatan media sosial, platform digital, serta layanan informasi yang mudah diakses wisatawan. Karena itu, semangat “Takalar Cepat dan Digital” perlu diwujudkan melalui promosi kreatif, penguatan UMKM, dan pengembangan ekosistem pariwisata yang terintegrasi. Namun, keberhasilan program ini tidak cukup hanya dengan promosi. Peningkatan infrastruktur, kebersihan, aksesibilitas, dan kualitas sumber daya manusia juga harus menjadi prioritas agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang nyaman dan berkesan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pemuda, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat, sektor pariwisata dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Takalar memiliki peluang besar untuk tidak hanya dikenal sebagai daerah penyangga Makassar, tetapi juga sebagai destinasi wisata unggulan yang maju, mandiri, dan berdaya saing di Sulawesi Selatan. “Pariwisata bukan hanya tentang destinasi, tetapi tentang bagaimana sebuah daerah menggerakkan ekonomi dan memperkenalkan jati dirinya kepada dunia.”

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Pertanian

Menjadi Baik atau Terlihat Baik?

Penulis : Asrar – Mahasiswa UIN ALAUDDIN MAKSSAR ruminews.id – Setiap hari manusia melakukan berbagai tindakan yang dianggap baik. Membantu sesama, menyuarakan keadilan, berdonasi, hingga menunjukkan kepedulian terhadap persoalan sosial. Namun, di tengah banyaknya tindakan yang dipuji sebagai kebaikan, ada satu pertanyaan yang sering terlewat: apakah yang lebih kita kejar adalah menjadi baik atau terlihat baik?

Makassar, Pemuda

Dicopot Lewat Flyer Saja? Ketua Terpilih PK KNPI Wajo: Ini Bukan Organisasi, Tapi Main Tunjuk Semata!

ruminews.id – Makassar – Dipilih sah oleh 33 OKP, dicopot tanpa rapat, tanpa surat resmi; Mandat pemuda diinjak hanya demi kemauan satu orang (19/6). Ada tawa getir yang menyimpan luka mendalam. Itulah yang dirasakan Muhammad Aldy Hidayat, Ketua Terpilih PK KNPI Kecamatan Wajo, saat melihat namanya digeser dari jabatannya — bukan lewat musyawarah, bukan lewat keputusan tertulis, melainkan hanya lewat selembar pengumuman digital: sebuah flyer. “Saya tertawa bukan karena senang, tapi karena heran melihat betapa ringannya Ketua DPD KNPI Kota Makassar memperlakukan amanah yang sudah dipilih oleh 33 Organisasi Kepemudaan sah. Kalau semudah ini mengganti ketua, buat apa lagi ada pemilihan? Buat apa OKP berkumpul? Cukup satu orang pegang kuasa, lalu tunjuk siapa saja seenaknya,” ujar Aldy dengan senyum yang menyembunyikan kekecewaan teramat dalam. Tusukan Pertama: KNPI Milik OKP, Bukan Properti Pribadi Ketua DPD Aldy mengarahkan pertanyaan tajam langsung ke pucuk pimpinan: “Pak Ketua DPD KNPI Kota Makassar, sejak kapan organisasi kolektif ini berubah menjadi perusahaan swasta yang Bapak jalankan layaknya CEO tunggal? Sejak kapan suara 33 OKP yang memberikan mandat kepada saya dianggap hanya angin lalu yang bisa diabaikan sesuka hati?” “Para senior mengajarkan kami: KNPI berdiri karena pemuda, hidup karena kesepakatan. Tapi gaya Bapak justru menunjukkan sebaliknya — seolah Bapak adalah raja di wilayah sendiri, keputusan tak butuh persetujuan siapa pun, aturan hanya berlaku jika menguntungkan kehendak pribadi. Kalau begini caranya, memang pantas dikatakan kepemimpinan ini prematur ruhnya, meski gelarnya terdengar megah,” sindirnya. Ia menegaskan: “Saya bukan ditunjuk oleh Bapak. Saya dipilih oleh OKP. Kalau Bapak ingin mencopot saya, copotlah melalui jalan yang benar. Jangan perlakukan mandat pemuda seperti stiker tembok — pasang sesuka hati, lepas sesuka hati.” Tusukan Kedua: Administrasi Kosong, Kekuasaan “Super Power” Tanpa Akuntabilitas Yang paling mencengangkan bagi Aldy dan publik adalah ketiadaan dasar hukum sedikit pun. “Sampai detik ini, tak ada surat resmi, tak ada nomor keputusan, tak ada tanda tangan Bapak Ketua DPD yang menjelaskan alasannya. Semua hanya lewat gambar flyer yang bisa dibuat siapa saja. Ini bukan tata kelola organisasi, ini persis alur drama Cina: keputusan di balik selimut, kesepakatan rahasia, tujuan tersembunyi.” Aldy membuka kemungkinan apa yang sesungguhnya terjadi: “Apakah alasannya karena Bapak ingin posisi Sekretaris diisi orang kepercayaan sendiri agar lebih mudah dikendalikan? Apakah karena saya berani bertanya kemana aliran dana hibah DPD yang jumlahnya diketahui cukup besar — padahal kami buat baju, baliho, biaya sendiri tanpa menerima bantuan sepeser pun? Bahkan pelantikan pun ditunda sepihak tanpa surat pemberitahuan resmi bertanda tangan Bapak.” “Kekuasaan yang Bapak banggakan itu terasa sangat super power, sayangnya tanpa tanggung jawab, tanpa transparansi, dan tanpa rasa hormat kepada mereka yang sesungguhnya memiliki KNPI ini.” Pembakaran Atribut: Protes Bukan Kejahatan — Tak Ada Api Tanpa Pemicu Tindakan Aldy membakar atribut PK KNPI Wajo sering dijadikan sasaran serangan. Ia menjawabnya dengan kepala tegak: “Saya menyampaikan permohonan maaf tulus kepada para pendahulu KNPI Kota Makassar. Tapi percayalah: tak akan pernah ada api jika tidak ada yang menyalakan apinya. Saya membakar baju itu bukan membakar nama organisasi — saya membakar cara Bapak Ketua DPD mempermainkan kepercayaan pemuda.” “Kalau aturan dijalani benar, kalau mandat saya dihormati, kalau suara OKP didengar — apakah hati ini sampai terpaksa meluapkan kekecewaan dengan cara itu? Jangan salahkan orang yang berteriak, tapi lihatlah apa yang membuatnya sampai harus berteriak sekencang ini.” Seruan Hati: Ini Bukan Soal Jabatan, Tapi Menyelamatkan Martabat Pemuda Aldy menegaskan dengan suara bergetar: “Saya siap mundur kapan saja Pak Ketua DPD mau. Tapi tuliskan alasannya secara terang-terangan di atas kertas resmi, tanda tangan sendiri, sebutkan satu per satu kesalahan saya. Jangan minta saya tunduk pada perintah tanpa dasar, pada keputusan yang hanya hidup di selembar flyer.” “Saya tetap menganggap diri saya Ketua Terpilih PK KNPI Kecamatan Wajo sampai ada surat pencabutan mandat yang sah. Kenapa bertahan? Bukan karena cinta jabatan — tapi karena saya berdiri mewakili 33 OKP yang menaruh harapan. Kalau saya diam saja, berarti saya membiarkan Ketua DPD mengajarkan generasi muda: di KNPI, kehendak satu orang lebih tinggi daripada kesepakatan banyak pemuda.” “Pak Ketua DPD KNPI Kota Makassar, ingatlah pesan sederhana ini: Bapak memimpin KNPI, bukan memiliki KNPI. Miliknya adalah OKP, miliknya adalah seluruh pemuda Makassar. Tusukan aturan yang Bapak lakukan hari ini kepada saya, sebenarnya menusuk masa depan organisasi ini sendiri.”

Makassar, Pemuda

DPD KNPI Kota Makassar Tunjuk Zulkifly sebagai Pejabat Ketua PK KNPI Kec Wajo

ruminews.id – Makassar – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar resmi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 039/KPTS/Sek/VI/2026 tentang Penunjukan Pejabat Ketua Pengurus Kecamatan (PK) KNPI Kecamatan Wajo, (19/06/2026). Keputusan tersebut merupakan langkah organisatoris yang ditempuh DPD KNPI Kota Makassar dalam rangka menjaga keberlangsungan roda organisasi, memperkuat konsolidasi kepemudaan, serta menghindari terjadinya kevakuman kepemimpinan di tingkat kecamatan. Dalam pertimbangannya, DPD KNPI Kota Makassar menilai telah terjadi tindakan yang mencederai marwah dan kewibawaan organisasi, termasuk tindakan pembakaran atribut dan pakaian dinas harian KNPI yang merupakan simbol identitas organisasi. Sebelum keputusan ini diambil, DPD KNPI Kota Makassar telah melakukan berbagai upaya pembinaan, komunikasi, dan penyelesaian melalui mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui surat keputusan tersebut, Zulkifly resmi ditunjuk sebagai Penjabat Ketua PK KNPI Kecamatan Wajo dengan mandat untuk melakukan konsolidasi organisasi, memperkuat koordinasi antar unsur kepemudaan, serta mempersiapkan langkah-langkah organisasi yang diperlukan demi menjaga stabilitas dan keberlangsungan KNPI di Kecamatan Wajo. Menanggapi penunjukan tersebut, Zulkifly menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh DPD KNPI Kota Makassar. “Amanah ini bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi tanggung jawab bersama seluruh kader dan pemuda di Kecamatan Wajo. Saya mengajak seluruh elemen kepemudaan untuk kembali bersatu, mengedepankan semangat persaudaraan, serta menjadikan KNPI sebagai wadah pengabdian dan kolaborasi untuk kemajuan Kecamatan Wajo,” ujar Zulkifly. Menurutnya, langkah awal yang akan dilakukan adalah membangun komunikasi yang inklusif dengan seluruh organisasi kepemudaan serta melakukan konsolidasi internal guna memperkuat peran KNPI sebagai rumah besar pemuda. “KNPI adalah milik seluruh pemuda. Karena itu, mari kita tinggalkan perbedaan yang dapat menghambat kemajuan organisasi dan fokus pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Saya siap merangkul semua pihak demi mewujudkan KNPI Wajo yang solid, produktif, dan berdaya guna,” tambahnya. Zulkifly juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI serta menjaga marwah organisasi sebagai wadah berhimpunnya pemuda yang independen, progresif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, “tutupnya”.

Scroll to Top