Ruminews.id, Jakarta – Mantan karyawan PT Lativi Mediakarya (TVOne), Gina Yolanda, melayangkan somasi kepada perusahaan setelah putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta Pusat yang memenangkan dirinya dalam perkara perselisihan hubungan kerja belum dijalankan sepenuhnya.
Ruminews.id, Yogyakarta — Kondisi negara Indonesia saat ini berada ditengah pusaran krisis berkepanjangan. Logika sesat yang dimiliki penguasa dalam mengatur pemerintahan dengan berbagai program kerja yang semakin menghimpit masyarakat dalam kesulitan perekonomian ternyata ditanggapi oleh sebagian masyarakat untuk tetap menjaga kewarasannya. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan diskusi bersama.
Penulis: Iman Amirullah, S.Sos. — Wk. Pimred Ruminews Ruminews.id, Yogyakarta — Demokrasi Indonesia saat ini mengalami gejala yang oleh banyak ilmuwan politik disebut sebagai democratic hollowing, yakni situasi ketika prosedur demokrasi tetap berjalan tetapi substansi demokrasi perlahan mengalami erosi. Pemilu tetap diselenggarakan secara rutin, partai politik masih mengikuti kontestasi elektoral, parlemen terus bersidang, dan institusi negara secara formal tetap berdiri. Namun, dibalik keberlangsungan prosedural tersebut, fungsi ideologis dan partisipatoris demokrasi semakin melemah.
Penulis: Rawlins Kenheta — Siswa SMP Budya Wacana Ruminews.id, Yogyakarta — Pada 15 Juni 2026 lalu, kericuhan terjadi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), bukan sekadar riak kecil dalam dinamika kampus. Kehadiran pejabat negara, termasuk Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, yang sedianya mengisi forum diskusi, justru berujung pada aksi protes keras dari ratusan mahasiswa.
ruminews.id, WONOMULYO – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tarbiyah dan Keguruan mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk segera melakukan perbaikan terhadap dua titik lampu lalu lintas (traffic light) di Kecamatan Wonomulyo yang telah lama tidak berfungsi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan serta mengganggu kelancaran arus lalu lintas di salah satu kawasan dengan tingkat mobilitas tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar. Ketua HMI Komisariat Tarbiyah dan Keguruan, Deby Akbar, mengatakan bahwa Wonomulyo merupakan pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan jasa yang setiap hari dipadati kendaraan dari berbagai wilayah. Tingginya mobilitas masyarakat tersebut seharusnya didukung oleh infrastruktur lalu lintas yang memadai guna menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Menurut Deby, keberadaan traffic light pada titik-titik strategis memiliki peran penting dalam mengatur arus kendaraan dan meminimalisasi risiko kecelakaan. Namun, dua traffic light di Wonomulyo yang telah lama tidak berfungsi justru menimbulkan kekhawatiran di tengah meningkatnya volume kendaraan yang melintas setiap hari. “Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Ketika lampu lalu lintas tidak berfungsi, maka pengaturan arus kendaraan sepenuhnya bergantung pada kesadaran pengguna jalan. Dalam kondisi lalu lintas yang padat, situasi seperti ini berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan maupun kemacetan,” ujar Deby Akbar, Sabtu (20/6/2026). Ia menilai bahwa pemerintah perlu menjadikan persoalan tersebut sebagai prioritas. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Polewali Mandar, Wonomulyo memberikan kontribusi besar terhadap aktivitas perdagangan dan perputaran ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur keselamatan lalu lintas harus berjalan seiring dengan perkembangan wilayah. Deby juga menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, apabila traffic light tersebut berada pada ruas jalan nasional, maka kewenangan teknis pemeliharaan dan perbaikannya berada pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan. Meski demikian, Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tetap memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui koordinasi aktif dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. “Masyarakat tidak membutuhkan perdebatan mengenai siapa yang berwenang. Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi dan tindakan nyata. Pemerintah daerah harus proaktif membangun komunikasi dengan seluruh pihak terkait agar persoalan ini segera mendapatkan penyelesaian yang jelas,” tegasnya. Lebih lanjut, HMI Komisariat Tarbiyah dan Keguruan menilai bahwa lamanya kerusakan traffic light tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemeliharaan infrastruktur lalu lintas di daerah. Fasilitas yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat tidak seharusnya dibiarkan rusak dalam waktu yang lama tanpa kepastian perbaikan. Atas dasar itu, Deby Akbar mendesak Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat, serta BPTD Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan peninjauan dan perbaikan terhadap dua titik traffic light yang tidak berfungsi di Wonomulyo. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, terlebih Wonomulyo saat ini terus berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan dan mobilitas masyarakat terbesar di Kabupaten Polewali Mandar.
ruminews.id, LUWU RAYA – Wacana pembentukan Provinsi Luwu Raya kembali mendapat penguatan dari kalangan akademisi. Sebuah kajian ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal Pallangga Praja Volume 8 Nomor 1 April 2026 terbitan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menyimpulkan bahwa pemekaran Luwu Raya tidak hanya layak secara fiskal dan administratif, tetapi juga berpotensi menjadi solusi untuk mengoreksi ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi antara wilayah utara dan selatan Sulawesi Selatan. Penelitian yang ditulis dosen IPDN Kampus Sulawesi Selatan, Hamzah Jalante, mengkaji pembentukan Provinsi Luwu Raya melalui pendekatan empiris, analisis kapasitas fiskal, dan perspektif sosial-spasial kontemporer. Kajian tersebut menyoroti bahwa selama bertahun-tahun pembangunan di Sulawesi Selatan cenderung terpusat di kawasan metropolitan Mamminasata, sementara wilayah Luwu Raya masih menghadapi berbagai keterbatasan pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Menurut penelitian itu, kondisi tersebut mencerminkan apa yang disebut sebagai ketidakadilan spasial atau ketimpangan pembangunan antarwilayah yang terjadi akibat terkonsentrasinya aktivitas ekonomi, investasi, dan belanja pembangunan di satu kawasan tertentu. Secara makro, Sulawesi Selatan memang mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat. Pada 2025, ekonomi provinsi ini tumbuh 5,43 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai sekitar Rp753 triliun. Namun, capaian tersebut dinilai belum mencerminkan pemerataan pembangunan antarwilayah. Kajian IPDN mencatat lebih dari 60 persen aktivitas ekonomi Sulawesi Selatan terkonsentrasi di kawasan Mamminasata yang meliputi Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar. Sebaliknya, kawasan Luwu Raya yang mencakup Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur strategis, layanan publik, dan investasi pembangunan berskala besar. Penelitian tersebut menyebut bahwa konsentrasi pembangunan di wilayah selatan telah menciptakan kesenjangan yang cukup tajam antara pusat pertumbuhan dan daerah pinggiran. Infrastruktur strategis seperti kawasan industri, pelabuhan utama, jaringan logistik, hingga pusat layanan ekonomi modern lebih banyak berkembang di kawasan metropolitan, sementara wilayah Luwu Raya belum memperoleh manfaat pembangunan yang sebanding dengan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. 10 Persen Belanja Pembangunan Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara kontribusi ekonomi Luwu Raya dan alokasi anggaran yang diterimanya. Berdasarkan analisis dokumen anggaran dan perencanaan pembangunan daerah, wilayah Luwu Raya diperkirakan hanya menerima sekitar 10 persen dari total belanja layanan dasar dan pembangunan wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Padahal kawasan ini mencakup sekitar sepertiga luas wilayah Sulawesi Selatan dan dihuni sekitar 1,2 juta penduduk. Kajian tersebut juga mengungkap bahwa kontribusi ekonomi Luwu Raya, khususnya dari sektor pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur, belum sepenuhnya berbanding lurus dengan manfaat fiskal yang kembali ke daerah dalam bentuk pembangunan strategis. Investasi besar untuk kawasan industri, hilirisasi sumber daya alam, maupun penguatan konektivitas regional masih dinilai terbatas. Dalam perspektif penelitian, kondisi inilah yang memperkuat argumen bahwa pemekaran daerah dapat menjadi instrumen untuk menghadirkan distribusi pembangunan yang lebih adil dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kawasan Tana Luwu. Mampu Berdiri Sebagai Provinsi Di luar persoalan pemerataan pembangunan, penelitian ini juga menguji kapasitas fiskal calon Provinsi Luwu Raya. Hasilnya menunjukkan bahwa jika kapasitas keuangan empat daerah di kawasan Tana Luwu digabungkan, total APBD terintegrasi diperkirakan mencapai Rp6,1 triliun hingga Rp7,9 triliun. Sementara total Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada kisaran Rp1,25 triliun hingga Rp1,6 triliun. Kabupaten Luwu Timur menjadi penopang utama kekuatan fiskal kawasan berkat kontribusi sektor pertambangan nikel. Sementara Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Kota Palopo menopang struktur ekonomi melalui sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, dan perikanan. Berdasarkan indikator tersebut, penelitian menyimpulkan bahwa Luwu Raya memiliki basis fiskal yang cukup kuat untuk menjalankan fungsi pemerintahan provinsi secara mandiri apabila pemekaran diwujudkan. Pemekaran Sebagai Solusi Fiskal dan Politik Kajian IPDN menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak semata-mata berkaitan dengan pembagian wilayah administratif, melainkan juga menyangkut upaya menghadirkan tata kelola pembangunan yang lebih efektif. Melalui status sebagai provinsi tersendiri, Luwu Raya akan memiliki kewenangan fiskal yang lebih besar untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Pemerintah daerah dapat lebih fokus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan konektivitas, pengembangan kawasan industri, serta hilirisasi sumber daya alam yang selama ini dianggap belum optimal. Penelitian bahkan menyebut pemekaran sebagai salah satu jalan untuk menutup fiscal gap atau kesenjangan antara kebutuhan pembangunan wilayah dengan kapasitas fiskal yang selama ini diperoleh melalui mekanisme alokasi anggaran provinsi. Karena itu, pemekaran dipandang bukan sekadar tuntutan administratif atau historis, melainkan solusi fiskal dan politik untuk mewujudkan distribusi pembangunan yang lebih proporsional di Sulawesi Selatan. Tata Kelola jadi Kunci Sukses Meski memberikan penilaian positif terhadap kelayakan pembentukan Provinsi Luwu Raya, penelitian tersebut juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemekaran sangat bergantung pada kualitas institusi yang dibangun. Potensi besar dari sektor pertambangan dan sumber daya alam harus diimbangi dengan tata kelola yang transparan, birokrasi yang profesional, serta perencanaan pembangunan yang berbasis potensi lokal. Tanpa kesiapan kelembagaan yang memadai, pemekaran dikhawatirkan hanya akan memindahkan persoalan pembangunan dari satu level pemerintahan ke level lainnya. Karena itu, penelitian merekomendasikan agar pembentukan Provinsi Luwu Raya dipandang sebagai proyek transformasi pembangunan jangka panjang yang bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan kata lain, menurut kajian akademik IPDN tersebut, pemekaran Luwu Raya bukan hanya soal lahirnya provinsi baru, melainkan upaya menghadirkan keseimbangan pembangunan yang selama ini dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di kawasan Tana Luwu. Sumber: Asri Tadda
Penulis: Risnawati – Departemen Bidang Lingkungan Hidup Kohati Cabang Gowa Raya ruminews.id – Kabupaten Takalar merupakan daerah yang dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Keindahan pesisir, pulau-pulau kecil, hingga wisata alam dan edukasi menjadi aset berharga yang berpotensi menjadi kekuatan utama dalam mendorong pembangunan daerah. Melalui semangat “Takalar Cepat”, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya untuk mengangkat potensi tersebut menjadi sumber kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Langkah pemerintah dalam mempromosikan tujuh destinasi wisata unggulan, yaitu Pantai Punaga, Pulau Sanrobengi, Pulau Tanakeke, Pantai Topejawa, Air Terjun Timurung, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Puntondo, dan Paria Laut, menjadi strategi yang patut diapresiasi. Keberagaman destinasi tersebut menunjukkan bahwa Takalar memiliki modal besar untuk berkembang sebagai daerah dengan daya tarik pariwisata yang kuat. Menurut pandangan saya, tujuh destinasi wisata tersebut tidak hanya menghadirkan keindahan alam yang dapat dinikmati, tetapi juga menyimpan potensi besar dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. “Saya melihat tujuh destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Takalar bukan hanya sekadar bentang alam yang indah, tetapi merupakan kekuatan lokal yang mampu menciptakan peluang ekonomi. Jika dikelola secara optimal, sektor pariwisata dapat membuka ruang bagi lahirnya usaha-usaha masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.” Pandangan tersebut mendapat respons positif dari Bupati Kabupaten Takalar yang mengiyakan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu potensi besar daerah yang harus terus dikembangkan. Kesamaan pandangan ini menunjukkan bahwa kemajuan daerah tidak selalu dimulai dengan mencari potensi baru, tetapi dari kemampuan untuk mengenali, merawat, dan memaksimalkan kekayaan yang telah dimiliki. Dengan semangat “Takalar Cepat”, pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu wujud nyata bagaimana pemerintah daerah berupaya menjadikan kekayaan alam sebagai fondasi pembangunan. Namun, keberhasilan sektor wisata tidak hanya bergantung pada promosi semata. Peningkatan infrastruktur, fasilitas pendukung, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas. Pada akhirnya, Takalar telah memiliki modal alam yang luar biasa. Tantangan berikutnya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola secara konsisten dan berkelanjutan. Apabila semangat “Takalar Cepat” mampu diwujudkan melalui langkah nyata, bukan tidak mungkin sektor pariwisata akan menjadi penggerak ekonomi yang membawa Takalar menuju daerah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Penulis : Muhammad Isal – Wakil Presiden Mahasiswa USN kolaka ruminews.id – Di era di mana disrupsi teknologi bergerak tanpa kompromi, tantangan terbesar bagi pemerintah daerah bukan lagi sekadar membangun infrastruktur fisik, melainkan bagaimana menyelaraskan kemajuan teknologi dengan kesiapan basis sosialnya. Di tengah dinamika tersebut, Kabupaten Takalar hadir memberikan sebuah preseden penting: bahwa digitalisasi bukan sekadar adopsi perangkat, melainkan sebuah transformasi paradigma tata kelola yang berorientasi pada kemudahan hidup masyarakat. Melalui visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Takalar 2025–2029, daerah ini menetapkan arah yang tegas: “Takalar Maju dan Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital”. Komitmen ini menegaskan bahwa digitalisasi ditempatkan sebagai penggerak utama (core engine) dalam mengungkit potensi daerah di segala sektor, dari hulu hingga ke hilir. Kepemimpinan Publik dengan Presisi Korporasi Arah kebijakan strategis ini tentu tidak lahir dari ruang hampa. Kehadiran Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM. sebagai nakhoda pemerintahan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ritme pembangunan di Takalar. Berbekal rekam jejak profesional yang panjang dan matang di industri telekomunikasi nasional—termasuk kepemimpinan di berbagai anak perusahaan Telkom Indonesia—beliau berhasil mengintegrasikan nilai-nilai efisiensi, akuntabilitas, dan ketangkasan korporasi ke dalam birokrasi publik. Manifestasi dari pendekatan ini terlihat nyata pada berbagai pembenahan sistemik. Penyusunan Master Plan TIK 2025–2030 yang komprehensif, peluncuran platform integratif “Takalar One Click”, hingga digitalisasi sistem transaksi daerah, menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi di Takalar dilakukan secara terukur. Penghargaan sebagai Juara 1 Pajak dan Retribusi Akseleratif Tahun 2025 di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan menjadi validasi objektif atas keberhasilan tata kelola keuangan yang transparan dan adaptif tersebut. Menyeimbangkan Teknologi dan Kualitas Manusia Namun, aspek yang paling fundamental dan patut menjadi bahan refleksi bersama adalah komitmen Takalar yang tidak terjebak pada modernisasi fisik semata. Sebuah daerah tidak akan benar-benar berdaya saing jika masyarakatnya ditinggalkan di belakang kemajuan teknologi. Oleh karena itu, lompatan capaian pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan menjadi indikator yang sangat krusial. Keberhasilan Takalar berakselerasi dari peringkat ke-23 di tahun 2024 menjadi peringkat ke-1 se-Sulawesi Selatan pada tahun 2026 merupakan sebuah pencapaian yang fenomenal. Apresiasi dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) menegaskan bahwa Takalar sedang meletakkan pondasi peradaban yang kokoh melalui investasi pada kualitas sumber daya manusia. Sebuah Harapan untuk Keberlanjutan Dengan posisi geografis yang strategis di zona Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI 2), Takalar memiliki modal geopolitik yang besar. Ketika modal alamiah ini dipadukan dengan penguatan kapasitas digital pedesaan seperti penyediaan Anjungan Desa Mandiri dan konektivitas yang merata—maka inklusivitas pembangunan bukan lagi sekadar retorika. Pada akhirnya, semangat kerja “Takalar Cepat” yang diinternalisasikan oleh jajaran pemerintah daerah harus dimaknai sebagai komitmen moral untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berkeadilan. Jika konsistensi ini mampu dirawat, Takalar tidak hanya sedang bersiap menyongsong tahun 2029 sebagai daerah yang maju, tetapi juga sedang menginspirasi daerah lain tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memuliakan pelayanan publik.
ruminews.id, MAKASSAR – Ikatan Alumni Sosiologi (IKASOS) FISIP Universitas Hasanuddin (Unhas) bersiap menggelar hajatan besar. Musyawarah Besar (MUBES) IKASOS FISIP Unhas dijadwalkan bakal berlangsung pada bulan Juli 2026 mendatang. Tidak sekadar menjadi ajang temu kangen dan reuni, momentum Mubes kali ini dirancang sebagai media konsolidasi gagasan strategis. Para alumni sosiologi Unhas diharapkan mampu melahirkan pemikiran kritis dalam merespon berbagai dinamika sosial, baik di tingkat kebangsaan maupun global saat ini. Pembentukan Struktur Kepanitiaan Mubes Langkah awal kesiapan Mubes ini dimatangkan dalam sebuah sharing session yang dihadiri oleh sejumlah alumni pada Jumat, 19 Juni 2026, bertempat di STIA LAN. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum IKASOS FISIP Unhas Periode 2021-2025, Dr. Sulaeman Fattah, M.Si., secara resmi menetapkan susunan panitia inti demi memastikan kelancaran acara. Berikut adalah struktur kepanitiaan Mubes IKASOS FISIP Unhas 2026 yang telah dibentuk: Ketua Panitia: Adnan Kasogi, S.Sos., M.Si. Wakil Ketua Panitia: Nur Riswandi Marsuki, S.Sos., M.Si. Sekretaris Panitia: Muh. Ilham Dhani Asriawan. Wadah Konsolidasi Gagasan Sosiologis Ketua Umum IKASOS FISIP Unhas, Dr. Sulaeman Fattah, M.Si., mengungkapkan bahwa Mubes ini memiliki esensi yang sangat krusial bagi masa depan organisasi dan kontribusi alumni. “Mubes ini menjadi ruang untuk bertukar sapa sekaligus menjadi titik awal untuk memformulasikan kembali gagasan-gagasan sosiolog FISIP Unhas yang selama ini berhamburan,” ujar Sulaeman. Senada dengan hal tersebut, Ketua Panitia terpilih, Adnan Kasogi, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa kondisi sosial-politik saat ini menuntut peran aktif para alumni. Dinamika di tingkat lokal, nasional, hingga global membutuhkan pisau analisis yang tajam dari para sosiolog. “Saat ini merupakan momentum emas bagi alumni Sosiologi FISIP Unhas untuk mengambil peran. Kami berharap Mubes ini dapat menjadi titik temu untuk menyatukan arah gerak alumni sosiologi ke depannya,” pungkas Adnan. Sumber: Ilham Dani
Penulis : Hikmanisa – Kader Himpunan Mahasiswa Islam ruminews.id – Kabupaten Takalar ini memberi gambaran menarik tentang bagaimana sebuah kabupaten kecil di Sulawesi Selatan dengan luas hanya 566,51 km² dan populasi 335 ribu jiwa — berani menempatkan transformasi digital sebagai jantung dari rencana pembangunannya. Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye datang dengan latar belakang yang tidak biasa untuk seorang kepala daerah: puluhan tahun di industri telekomunikasi, mulai dari Telkom hingga berbagai anak perusahaannya. Ini bukan sekadar kebetulan. Rekam jejaknya tampak kental mewarnai arah kebijakan Takalar yang berfokus pada digitalisasi layanan publik, penguatan infrastruktur digital hingga ke pulau-pulau terpencil seperti Tanakeke, serta pemberdayaan UMKM melalui platform digital dan kecerdasan buatan. Yang menarik bukan hanya ambisinya, melainkan kekonkretan langkah yang diambil. Aplikasi Takalar One Click mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu genggaman. Sistem ANITA memungkinkan pemantauan kehadiran ASN secara real-time dengan fitur peta lokasi. Digitalisasi penagihan PDAM memudahkan pembayaran via QRIS. Pojok Internet Desa menjangkau warga di wilayah yang sebelumnya terputus dari akses digital. Bahkan Desa Banggae berhasil masuk peringkat dua nasional pengguna aktif DigiDes dari lebih dari 3.400 desa se-Indonesia pencapaian yang tidak kecil. Namun opini ini perlu juga menyuarakan kehati-hatian. Transformasi digital yang berhasil bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang diluncurkan, melainkan dari seberapa jauh ia benar-benar mengubah kualitas hidup masyarakat. Kesenjangan literasi digital antara warga perkotaan dan pedesaan, kesiapan SDM birokrasi, serta keberlanjutan anggaran setelah masa jabatan adalah tantangan nyata yang tak boleh diabaikan. Visi “Takalar Maju dan Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital” akan tetap menjadi slogan kosong jika nelayan di Kepulauan Tanakeke atau petani di Polongbangkeng tidak merasakan manfaat nyatanya. Maka tugas berat sesungguhnya bukan pada peluncuran melainkan pada konsistensi dan keberpihakan jangka panjang. Takalar sedang membangun sesuatu yang patut diperhatikan. Apakah ia akan menjadi model daerah atau sekadar showcase itu yang akan ditentukan oleh lima tahun ke depan. Opini ini dibuat oleh salah satu kader yang sedang mengikut Intermediate Training Cabang Takalar.
