Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

20 Juni 2026

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Visi dan Misi Ekonomi Digital Kabupaten Takalar

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Penulis : Muh Zainal Abidin – Peserta LK II HMI Cabang Takalar ruminews.id – Ekonomi digital merupakan salah satu strategi pembangunan yang penting dalam menghadapi perkembangan teknologi dan globalisasi. Bagi Kabupaten Takalar, ekonomi digital menjadi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Visi ekonomi digital Kabupaten Takalar dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui transformasi digital yang mendukung berbagai sektor ekonomi, pelayanan publik, serta pengembangan sumber daya manusia. Dalam mewujudkan visi tersebut, salah satu misi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Takalar. Infrastruktur seperti jaringan internet, akses telekomunikasi, dan fasilitas teknologi informasi menjadi fondasi utama dalam pengembangan ekonomi digital. Dengan tersedianya akses internet yang baik, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi, pendidikan, dan peluang usaha berbasis digital. Misi berikutnya adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi digital. Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan berbagai pelatihan mengenai literasi digital, pemasaran digital, penggunaan aplikasi bisnis, dan keterampilan teknologi lainnya. Peningkatan kompetensi masyarakat akan membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, agar mampu bersaing di era digital dan memanfaatkan teknologi secara produktif. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis digital juga menjadi bagian penting dari misi ekonomi digital Kabupaten Takalar. Melalui digitalisasi, pelaku UMKM dapat memperluas pasar, meningkatkan efisiensi usaha, serta mempromosikan produk lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Pemanfaatan platform e-commerce dan media sosial dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan daya saing produk daerah. Selain itu, ekonomi digital di Kabupaten Takalar perlu didukung oleh pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan kelautan berbasis teknologi. Sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor tersebut, pemanfaatan teknologi digital dapat membantu petani dan nelayan memperoleh informasi harga pasar, cuaca, teknik budidaya, serta akses pemasaran yang lebih luas. Dengan demikian, produktivitas dan pendapatan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan. Misi lainnya adalah mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang berbasis digital atau e-government. Digitalisasi layanan publik dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui sistem pelayanan online, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah dengan lebih mudah, cepat, dan akuntabel sehingga tercipta pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, visi dan misi ekonomi digital Kabupaten Takalar bertujuan menciptakan ekosistem digital yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan transformasi digital daerah. Dengan pengelolaan yang baik, ekonomi digital dapat menjadi motor penggerak pembangunan Kabupaten Takalar menuju daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Digitalisasi Takalar: Antara Aspirasi Kemajuan dan Tantangan Pemerataan

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Penulis : Sherly Mershelyna – Mahasiswa/ UINAM ruminews.id – Kabupaten Takalar tengah berada dalam babak baru pembangunan daerah. Lewat visi RPJMD 2025–2029 “Takalar Maju dan Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital”, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye menempatkan transformasi digital sebagai jantung dari seluruh kebijakan pembangunan — mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi rakyat. Capaian yang Patut Diapresiasi Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, sejumlah program telah berjalan konkret. Aplikasi Takalar One Click hadir sebagai super-app yang mengintegrasikan layanan pemerintahan dalam satu genggaman. Dashboard Executive memungkinkan kepala daerah memantau data pendidikan, kesehatan, hingga realisasi anggaran secara real-time. Di tingkat desa, program Pojok Internet Desa (Poindes) menjangkau wilayah terluar seperti Kepulauan Tanakeke daerah yang sebelumnya tertinggal kini punya akses listrik dan internet berbasis tenaga surya. Hasilnya pun terlihat nyata: Takalar melompat dari peringkat 23 ke peringkat 1 se-Sulawesi Selatan dalam indikator SPM Pendidikan, serta meraih Juara 1 Pajak dan Retribusi Akseleratif tingkat provinsi. Takalar bahkan diklaim sebagai kabupaten pertama di Indonesia yang menjalin kerja sama literasi AI internasional bersama ASEAN Foundation dan Google.org. Pertanyaan yang Perlu Diajukan Namun, capaian administratif yang gemilang ini perlu diuji dengan satu pertanyaan mendasar: siapa sebenarnya yang paling merasakan manfaat dari digitalisasi ini? Sebagian besar program dashboard eksekutif, command center, absensi terintegrasi ASN — berorientasi pada efisiensi birokrasi dan pengawasan internal pemerintah. Ini penting, tapi bukan tujuan akhir. Pertanyaannya, apakah kecepatan transformasi di level pemerintahan ini berjalan seiring dengan kesiapan masyarakat di lapangan khususnya warga pesisir dan kepulauan yang justru menjadi mayoritas penduduk Takalar (8 dari 12 kecamatan adalah wilayah pesisir)? Program seperti Pojok Internet Desa memang menjawab sebagian kesenjangan ini. Tapi digitalisasi UMKM lewat AI, misalnya, akan sia-sia jika tidak dibarengi pendampingan intensif bagi pelaku usaha kecil yang gagap teknologi. Begitu pula dengan ekonomi digital berbasis Qris dan koperasi digital — efektivitasnya bergantung pada literasi digital masyarakat akar rumput, bukan sekadar ketersediaan aplikasi. Refleksi bagi Mahasiswa dan Kader Pergerakan Di sinilah pentingnya peran mahasiswa, khususnya kader HMI, hadir sebagai social control sekaligus agent of change. Bukan untuk menolak kemajuan, tapi untuk mengawal agar digitalisasi tidak berhenti menjadi proyek pencitraan administratif semata. Pembangunan yang baik bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang diluncurkan, melainkan dari sejauh mana teknologi itu benar-benar dirasakan oleh nelayan di Tanakeke, petani di Polongbangkeng, atau pedagang kecil di pasar-pasar tradisional. Visi “Takalar Cepat” yang digaungkan pemerintah daerah bahwa kecepatan pelayanan adalah janji, bukan sekadar slogan semestinya juga dimaknai mahasiswa sebagai ajakan untuk turut cepat tanggap, kritis, dan terlibat aktif mengawal arah pembangunan daerahnya sendiri. Pada akhirnya, transformasi digital Takalar adalah keniscayaan zaman yang tidak bisa ditolak. Tugas kita bukan sekadar memuji atau mencurigainya, tapi memastikan ia benar-benar menjawab kebutuhan rakyat — bukan hanya menjawab target indikator pembangunan di atas kertas

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Takalar Cepat Berbasis Digitalisasi

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Penulis : Rajuh – Peserta Intermediate Training Lk II Cabng Takalar ruminews.id – Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat bekerja, berusaha, dan berinteraksi. Dalam konteks Kabupaten Takalar, visi ekonomi digital menjadi langkah strategis untuk menciptakan daerah yang lebih maju, inovatif, dan berdaya saing. Ekonomi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor, seperti perdagangan, pertanian, perikanan, pendidikan, dan pelayanan publik. Menurut saya, visi ekonomi digital Takalar harus diarahkan pada terwujudnya masyarakat yang cerdas digital, produktif, dan inklusif. Digitalisasi dapat menjadi sarana untuk membuka akses yang lebih luas terhadap informasi, pasar, dan peluang usaha. Dengan adanya transformasi digital, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Takalar dapat memasarkan produknya ke tingkat nasional bahkan internasional tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Misi pertama yang penting adalah meningkatkan infrastruktur digital yang merata. Ketersediaan jaringan internet yang cepat dan stabil merupakan fondasi utama ekonomi digital. Tanpa akses internet yang memadai, masyarakat akan kesulitan memanfaatkan berbagai layanan digital. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan jaringan internet hingga ke wilayah pedesaan. Misi kedua adalah meningkatkan literasi digital masyarakat. Penguasaan teknologi menjadi kebutuhan penting di era modern. Masyarakat perlu diberikan pelatihan mengenai penggunaan internet yang produktif, keamanan digital, pemasaran online, serta pemanfaatan teknologi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan peluang usaha baru. Misi ketiga adalah mendorong pengembangan UMKM berbasis digital. Kabupaten Takalar memiliki banyak potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan melalui platform digital. Produk pertanian, perikanan, kuliner, dan kerajinan daerah dapat dipasarkan secara lebih luas melalui marketplace dan media sosial. Digitalisasi UMKM akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Selain itu, ekonomi digital juga harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan. Digitalisasi pelayanan publik dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi kerja pemerintah, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dengan pelayanan yang berbasis teknologi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat semakin meningkat. Pada akhirnya, visi dan misi ekonomi digital Kabupaten Takalar merupakan upaya untuk menjawab tantangan zaman sekaligus memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi. Jika dilaksanakan secara konsisten dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, ekonomi digital dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang mampu menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan daya saing yang lebih tinggi bagi Kabupaten Takalar di masa depan.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Takalar cepat : Ketika Daerah Berani Bertranformasi di Era Society 5.0

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Penulis: Muh Daffa Hidayatullah – Peserta LK2 HMI Cab Takalar ruminews.id – Revolusi industri kini memasuki fase terbaru yang dikenal sebagai Society 5.0, sebuah paradigma global yang menempatkan manusia sebagai pusat perkembangan sekaligus memanfaatkan teknologi sebagai penopangnya. Konsep ini lahir dari inisiatif Jepang dalam mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) sebagai instrumen untuk menjawab berbagai persoalan di ranah kehidupan sosial. Dalam konteks tersebut, kebijakan “Takalar Cepat” yang digagas oleh Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye hadir sebagai respons nyata terhadap tantangan era Society 5.0. Kebijakan ini mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun struktur pemerintahan daerah yang berakar pada digitalisasi. Pemerintah Kabupaten Takalar mengupayakan integrasi layanan publik berbasis digital, sehingga seluruh warga yang memerlukan layanan birokrasi dapat mengaksesnya secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Langkah yang diambil Kabupaten Takalar ini sejatinya merupakan solusi praktis yang dapat diadopsi oleh berbagai daerah lain di Indonesia. Kemajuan Jepang dan Singapura bukan lahir dari kekuatan militer, melainkan dari kesadaran kolektif akan pentingnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi dalam kehidupan modern. Maka dari itu, sudah saatnya setiap pemerintah daerah di Indonesia menjadikan transformasi digital bukan sekadar program seremonial, melainkan sebuah komitmen jangka panjang yang berkelanjutan — karena kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh keberanian pemimpinnya dalam memeluk perubahan dan menjadikan teknologi sebagai fondasi peradaban yang lebih baik.

Nasional, Pemerintahan, Pemuda

Cipayung Plus Kota Makassar Menggugat Gelar Aksi di DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN, Soroti Berbagai persoalan Nasional & Daerah.

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pemuda /

ruminews.id, Makassar — Cipayung plus kota makassar menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin membebani kehidupan rakyat. Aksi yang di mulai pada pukul 16:00 WITA, terdiri dari PMKRI, PMII, GMNI, GMKI, LMND, IMM, IMM MAKTIM, dan KAMMI. Aksi ini menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami tekanan hingga menyentuh kisaran Rp17.900–Rp18.000 per dolar AS. Massa aksi menilai kondisi tersebut bukan sekadar gejolak pasar biasa, melainkan indikator adanya tekanan serius terhadap fondasi ekonomi nasional yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dalam pernyataannya, Cipayung plus kota makassar menilai pelemahan rupiah merupakan akumulasi dari berbagai faktor global dan domestik, mulai dari ketegangan geopolitik internasional, penguatan dolar AS, keluarnya modal asing, hingga menurunnya kemampuan domestik dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatnya harga pangan dan bahan baku industri, bertambahnya biaya pendidikan dan kesehatan yang masih bergantung pada impor, meningkatnya beban utang sektor swasta berbasis dolar AS, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor. Ketua PMII Cabang Makassar, Hariandi sekaligus Jendral lapangan  menyampaikan pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional dan lebih fokus pada penyelesaian persoalan fundamental yang berdampak langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang makassar, Michael Angelo Tandiayuk, Menyampaikan, bahwa aksi tersebut merupakan bentuk sikap moral mahasiswa dalam merespons berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab persoalan rakyat. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat serta mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Ketua GMNI Cabang Makassar, Royntus A. Abu, mengatakan, menyoroti berbagai persoalan terkait tata kelola dan kinerja Badan Gizi Nasional yang dinilai belum menunjukkan efektivitas serta transparansi dalam menjalankan program-program strategis pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Febri Tiring, Ketua GMKI Cabang makassar, juga menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan publik agar lembaga negara tetap bekerja sesuai mandat rakyat. Dan juga dalam orasinya ia menyoroti, Badan Gizi Nasional dibentuk untuk menjawab persoalan mendasar rakyat terkait ketahanan dan kualitas gizi. Namun apabila dalam praktiknya muncul berbagai persoalan tata kelola dan minim transparansi, maka evaluasi total terhadap pimpinan BGN adalah langkah yang wajar dan harus dilakukan. Sementara itu, Ketua EK LMND MAKASSAR, Nur Alif, dalam orasi nya menyampaikan bahwa lembaga negara yang mengurus persoalan gizi masyarakat tidak boleh berjalan tanpa pengawasan publik yang kuat. ia juga menyoroti untuk segera mencopot Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia serta melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah kebijakan yang mampu memperkuat produksi nasional dan menciptakan nilai tambah ekonomi. Negara harus membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan berdaulat, bukan sekadar memperbesar belanja negara tanpa arah transformasi yang jelas. Ketua IMM Cabang makassar, Firman Karim, juga menyoroti Di berbagai daerah masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan, kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan sarana belajar, hingga mahalnya biaya pendidikan yang menjadi beban keluarga. Ironisnya, di tengah berbagai persoalan tersebut, anggaran pendidikan justru berpotensi tergerus untuk program yang berada di luar sektor pendidikan itu sendiri. Dan sementara itu Ketua IMM Cabang makassar Timur, Raihan Renanda H, Menegaskan bahwa dilakukannya restorasi menyeluruh terhadap aparat NKRI agar kembali pada fungsi utamanya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Reformasi kelembagaan, penguatan profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang adil harus menjadi prioritas utama. Ketua, PD KAMMI Makassar, Muhammad Ilham mengatakan, Sampai hari ini, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari tingginya angka pengangguran, maraknya PHK di berbagai sektor, hingga sulitnya lulusan perguruan tinggi mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai kompetensinya. Kami memberikan catatan kepada DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN : Aksi kami bukanlah seremonial dan momentum saja, kami akan kembali dan membawa massa lebih banyak untuk menyuarakan isu-isu yang kami bawa. Cipayung plus kota makassar.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Paradoks Kebijakan Pendidikan: Ketika Janji Belum Menjadi Kepastian

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

Penulis: Renaldi Al-Faridzi M – Mahasiswa ruminews.id – Janji politik bukan sekadar rangkaian kata yang diucapkan saat kampanye. Janji adalah komitmen yang menjadi dasar lahirnya kepercayaan masyarakat kepada seorang pemimpin. Ketika sebuah janji menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, seperti upaya meringankan biaya pendidikan, maka masyarakat berhak berharap bahwa komitmen tersebut akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang nyata. Sebaliknya, apabila pelaksanaannya terus tertunda tanpa kepastian yang jelas, kepercayaan publik perlahan akan berubah menjadi keraguan. Situasi inilah yang kini menjadi perhatian masyarakat di Kota Palopo terkait program seragam sekolah gratis. Program yang sebelumnya disampaikan sebagai salah satu komitmen pemerintah hingga kini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di tengah dimulainya tahun ajaran baru, banyak orang tua tetap harus mengeluarkan biaya sendiri untuk membeli seragam sekolah anak-anak mereka agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, pengeluaran tersebut tentu menjadi beban tambahan yang seharusnya dapat dikurangi apabila program berjalan sesuai harapan. Persoalan ini sesungguhnya bukan hanya tentang seragam sekolah. Yang menjadi sorotan adalah kepastian pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan, melainkan mengharapkan adanya kepastian mengenai kapan program akan dilaksanakan, siapa yang menjadi penerima manfaat, serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Ketika informasi tersebut tidak disampaikan secara terbuka, ruang publik akan dipenuhi oleh pertanyaan, spekulasi, bahkan kekecewaan. Dalam pemerintahan yang demokratis, komunikasi kepada masyarakat sama pentingnya dengan pelaksanaan program itu sendiri. Pemerintah tentu dapat menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi administrasi, regulasi, maupun teknis di lapangan. Namun, kendala tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk membiarkan masyarakat berada dalam ketidakpastian. Keterbukaan mengenai perkembangan program justru menunjukkan adanya tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Di sisi lain, program seragam sekolah gratis memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar memberikan pakaian kepada peserta didik. Program ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pendidikan dan upaya meringankan beban ekonomi keluarga. Ketika pelaksanaannya mengalami keterlambatan, yang terdampak bukan hanya kondisi keuangan orang tua, tetapi juga persepsi masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam memenuhi janji yang telah disampaikan. Bukan masyarakat yang terlalu cepat menagih janji, melainkan waktu yang terus berjalan tanpa kepastian. Setiap hari yang berlalu membuat harapan publik sedikit demi sedikit berubah menjadi kekecewaan. Diamnya pemerintah di tengah pertanyaan masyarakat hanya akan memperlebar jarak antara pemimpin dan rakyat yang pernah menaruh harapan besar. Sebab, dalam politik, yang paling mudah diucapkan adalah janji, tetapi yang paling sulit adalah membuktikannya. Masyarakat Palopo tidak sedang meminta sesuatu yang mewah. Mereka hanya menunggu realisasi dari komitmen yang pernah disampaikan di hadapan publik. Kepercayaan rakyat bukanlah sesuatu yang dapat diminta untuk terus bersabar tanpa batas. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi antara ucapan dan tindakan. Ketika janji dibiarkan menggantung terlalu lama, masyarakat berhak mempertanyakan sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan mereka. Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari seberapa banyak program yang diumumkan atau seberapa indah narasi yang disampaikan kepada publik. Keberhasilan diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Rakyat tidak akan mengingat siapa yang paling lantang menjanjikan perubahan, tetapi akan selalu mengingat siapa yang mampu menepati janjinya. Sebab sejarah tidak pernah mencatat banyaknya janji, melainkan keberanian untuk membuktikannya.

Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan

KABAR BUMI Soroti Kerentanan Pekerja Migran dan Anak yang Ditinggalkan dalam RDPU DPD RI

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan /

Ruminews.id, Yogyakarta — Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait pelindungan pekerja migran Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Senin (8/6/2026).

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

Gempa 6,7 Magnitudo, PHI Minta Evaluasi Tata Ruang Sulteng

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda /

Ruminews.id, Palu — Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Hijau Indonesia (PHI) Sulawesi Tengah mendesak seluruh kepala daerah di Sulawesi Tengah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang dan perizinan pertambangan di wilayah masing-masing. Desakan ini muncul setelah gempa bumi berkekuatan 6,7 magnitudo mengguncang Kota Palu dan Kabupaten Sigi pada 16 Juni 2026, yang kembali membangkitkan trauma masyarakat terhadap bencana besar Palu tahun 2018.

Scroll to Top