Penulis : Sherly Mershelyna – Mahasiswa/ UINAM
ruminews.id – Kabupaten Takalar tengah berada dalam babak baru pembangunan daerah. Lewat visi RPJMD 2025–2029 “Takalar Maju dan Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital”, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye menempatkan transformasi digital sebagai jantung dari seluruh kebijakan pembangunan — mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi rakyat.
Capaian yang Patut Diapresiasi
Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, sejumlah program telah berjalan konkret. Aplikasi Takalar One Click hadir sebagai super-app yang mengintegrasikan layanan pemerintahan dalam satu genggaman. Dashboard Executive memungkinkan kepala daerah memantau data pendidikan, kesehatan, hingga realisasi anggaran secara real-time. Di tingkat desa, program Pojok Internet Desa (Poindes) menjangkau wilayah terluar seperti Kepulauan Tanakeke daerah yang sebelumnya tertinggal kini punya akses listrik dan internet berbasis tenaga surya.
Hasilnya pun terlihat nyata: Takalar melompat dari peringkat 23 ke peringkat 1 se-Sulawesi Selatan dalam indikator SPM Pendidikan, serta meraih Juara 1 Pajak dan Retribusi Akseleratif tingkat provinsi. Takalar bahkan diklaim sebagai kabupaten pertama di Indonesia yang menjalin kerja sama literasi AI internasional bersama ASEAN Foundation dan Google.org.
Pertanyaan yang Perlu Diajukan
Namun, capaian administratif yang gemilang ini perlu diuji dengan satu pertanyaan mendasar: siapa sebenarnya yang paling merasakan manfaat dari digitalisasi ini?
Sebagian besar program dashboard eksekutif, command center, absensi terintegrasi ASN — berorientasi pada efisiensi birokrasi dan pengawasan internal pemerintah. Ini penting, tapi bukan tujuan akhir. Pertanyaannya, apakah kecepatan transformasi di level pemerintahan ini berjalan seiring dengan kesiapan masyarakat di lapangan khususnya warga pesisir dan kepulauan yang justru menjadi mayoritas penduduk Takalar (8 dari 12 kecamatan adalah wilayah pesisir)?
Program seperti Pojok Internet Desa memang menjawab sebagian kesenjangan ini. Tapi digitalisasi UMKM lewat AI, misalnya, akan sia-sia jika tidak dibarengi pendampingan intensif bagi pelaku usaha kecil yang gagap teknologi. Begitu pula dengan ekonomi digital berbasis Qris dan koperasi digital — efektivitasnya bergantung pada literasi digital masyarakat akar rumput, bukan sekadar ketersediaan aplikasi.
Refleksi bagi Mahasiswa dan Kader Pergerakan
Di sinilah pentingnya peran mahasiswa, khususnya kader HMI, hadir sebagai social control sekaligus agent of change. Bukan untuk menolak kemajuan, tapi untuk mengawal agar digitalisasi tidak berhenti menjadi proyek pencitraan administratif semata. Pembangunan yang baik bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang diluncurkan, melainkan dari sejauh mana teknologi itu benar-benar dirasakan oleh nelayan di Tanakeke, petani di Polongbangkeng, atau pedagang kecil di pasar-pasar tradisional.
Visi “Takalar Cepat” yang digaungkan pemerintah daerah bahwa kecepatan pelayanan adalah janji, bukan sekadar slogan semestinya juga dimaknai mahasiswa sebagai ajakan untuk turut cepat tanggap, kritis, dan terlibat aktif mengawal arah pembangunan daerahnya sendiri.
Pada akhirnya, transformasi digital Takalar adalah keniscayaan zaman yang tidak bisa ditolak. Tugas kita bukan sekadar memuji atau mencurigainya, tapi memastikan ia benar-benar menjawab kebutuhan rakyat — bukan hanya menjawab target indikator pembangunan di atas kertas
