Penulis : Kusfiardi – Analis Ekonomi Politik Menteng Kleb | Co-Founder FINE Institute
ruminews.id – Pernyataan Managing Director International Monetary Fund (IMF), Kristalina Georgieva, dalam ASEAN Summit ke-49 di Manila mengenai rendahnya rasio pajak negara-negara ASEAN perlu mendapat perhatian. Georgieva menyebut rasio pajak ASEAN berada di kisaran 12% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan kawasan Asia lainnya yang mencapai sekitar 15%. IMF kemudian mendorong negara-negara ASEAN memperkuat penerimaan pajak untuk meningkatkan ketahanan fiskal di tengah tekanan ekonomi global.
Secara umum, penguatan penerimaan negara memang diperlukan. Pemerintah membutuhkan ruang fiskal yang memadai untuk membiayai pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, dan merespons berbagai guncangan eksternal. Namun, rekomendasi tersebut perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Persoalan fiskal setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga indikator dan resep kebijakan yang berlaku secara umum tidak selalu menghasilkan solusi yang tepat bagi masing-masing negara.
Bagi Indonesia, persoalannya tidak berhenti pada seberapa besar rasio pajak yang harus dicapai. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana meningkatkan kemampuan negara menghimpun penerimaan tanpa menghambat aktivitas ekonomi produktif, memperlebar ketimpangan, atau melemahkan daya beli masyarakat.
Rasio pajak rendah bukan diagnosis yang lengkap
Rasio pajak merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kemampuan negara menghimpun penerimaan dari kegiatan ekonomi. Namun, indikator ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai ukuran kapasitas fiskal maupun kualitas pengelolaan ekonomi suatu negara.
Perbedaan rasio pajak antarnegara dapat dipengaruhi oleh struktur ekonomi, komposisi sektor formal dan informal, tingkat pendapatan masyarakat, basis produksi, karakteristik sumber daya alam, serta kemampuan administrasi perpajakan. Negara dengan sektor formal yang dominan dan basis ekonomi yang luas memiliki kondisi berbeda dengan negara yang masih menghadapi persoalan informalitas, ketimpangan produktivitas, dan konsentrasi kegiatan ekonomi pada sektor tertentu.
Karena itu, membandingkan rasio pajak ASEAN dengan kawasan Asia lainnya tanpa menguraikan perbedaan struktural tersebut berisiko menghasilkan diagnosis yang terlalu sederhana.
Indonesia, misalnya, memiliki karakteristik ekonomi yang tidak sepenuhnya sama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Struktur penerimaan negara juga tidak hanya bertumpu pada pajak, tetapi mencakup penerimaan negara bukan pajak, termasuk yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, kebutuhan belanja negara mencakup pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, subsidi, serta berbagai program untuk memperkuat kapasitas produksi nasional.
Artinya, rendahnya rasio pajak memang perlu menjadi perhatian, tetapi penilaiannya harus disertai pemeriksaan terhadap sumber penerimaan, kualitas belanja, kemampuan ekonomi menghasilkan nilai tambah, dan efektivitas institusi negara.
Dari fiscal adjustment menuju developmental fiscal capacity
Dalam kerangka kebijakan fiskal, penguatan penerimaan sering ditempatkan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan anggaran dan mengendalikan risiko utang. Pendekatan ini penting, terutama ketika pemerintah menghadapi tekanan pembayaran bunga, kebutuhan pembiayaan yang meningkat, dan ketidakpastian ekonomi global.
Namun, jika agenda fiskal hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan dan pengendalian defisit, terdapat risiko bahwa kebijakan justru membebani kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pertumbuhan penerimaan itu sendiri.
Indonesia membutuhkan kapasitas fiskal yang mampu mendukung pembangunan ekonomi. Saya menyebutnya sebagai developmental fiscal capacity, yaitu kemampuan negara menghimpun, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya fiskal untuk memperkuat produktivitas ekonomi sekaligus menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.
Kerangka tersebut setidaknya memiliki lima dimensi.
Pertama, revenue capacity, yaitu kemampuan negara memperluas basis penerimaan dan meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan. Perluasan penerimaan harus didukung perbaikan administrasi, integrasi data, pengurangan kebocoran, dan penegakan hukum yang adil. Beban tambahan tidak boleh hanya bertumpu pada kelompok wajib pajak yang selama ini sudah patuh.
Kedua, productive capacity, yaitu kemampuan kebijakan fiskal memperkuat kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah, investasi, produktivitas, dan lapangan kerja formal. Penerimaan negara yang meningkat harus berjalan seiring dengan perluasan basis produksi nasional.
Ketiga, fiscal resilience, yaitu kemampuan APBN menghadapi guncangan ekonomi, perubahan harga komoditas, tekanan nilai tukar, dan peningkatan biaya pembiayaan. Ketahanan fiskal tidak cukup dinilai dari defisit tahunan, tetapi juga dari fleksibilitas anggaran dan kemampuan pemerintah menjaga layanan publik ketika terjadi tekanan.
Keempat, expenditure effectiveness, yaitu kemampuan memastikan belanja negara menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang terukur. Kualitas belanja harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap produktivitas, kualitas sumber daya manusia, daya beli, dan pemerataan kesempatan ekonomi.
Kelima, institutional credibility, yaitu kredibilitas institusi dalam mengelola penerimaan, belanja, utang, dan risiko fiskal secara transparan serta akuntabel. Kepercayaan publik dan pasar harus dibangun melalui konsistensi kebijakan dan hasil yang dapat diverifikasi.
Kelima dimensi tersebut perlu dinilai secara terpadu. Peningkatan penerimaan yang tidak diikuti perbaikan produktivitas dan efektivitas belanja berisiko menghasilkan ruang fiskal yang lebih besar tanpa peningkatan kapasitas ekonomi yang sepadan.
Dimensi pembentukan persepsi global
Pernyataan lembaga multilateral seperti IMF memiliki pengaruh yang melampaui fungsi penyampaian rekomendasi kebijakan. Pandangan dan penilaian IMF dapat menjadi salah satu referensi bagi investor, lembaga pemeringkat, kreditor, dan pelaku pasar dalam membaca kondisi ekonomi suatu negara.
Dalam situasi tersebut, pernyataan mengenai rendahnya rasio pajak ASEAN berpotensi memengaruhi cara pasar menilai kemampuan fiskal negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia. Pengaruh pembentukan persepsi ini dapat membawa konsekuensi terhadap penilaian risiko, ekspektasi kebijakan, dan keputusan investasi.
Hal ini perlu dipahami secara proporsional. IMF memiliki kapasitas analitis dan posisi penting dalam arsitektur keuangan internasional. Namun, otoritas analitis tersebut tidak berarti bahwa setiap penilaian atau rekomendasinya harus diterima sebagai satu-satunya rujukan dalam menentukan arah kebijakan nasional.
Pemerintah Indonesia perlu mampu menjelaskan kondisi fiskalnya dengan data yang lengkap dan kerangka analisis yang kuat. Jika terdapat persoalan pada rasio pajak, pemerintah perlu menjelaskan sumber persoalannya, strategi perbaikannya, serta bagaimana kebijakan tersebut akan memperkuat ekonomi produktif dan keberlanjutan fiskal.
Penjelasan tersebut penting agar penilaian terhadap Indonesia tidak hanya bertumpu pada satu indikator agregat. Kredibilitas ekonomi nasional juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki arah yang konsisten, dapat dilaksanakan, dan menghasilkan perbaikan yang terukur.
Reformasi penerimaan harus menyentuh struktur ekonomi
Peningkatan rasio pajak tidak dapat hanya mengandalkan intensifikasi pemungutan. Reformasi penerimaan harus menyentuh persoalan struktural yang selama ini membatasi kemampuan negara menghimpun pendapatan.
Ada beberapa agenda yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, memperluas basis pajak melalui peningkatan aktivitas ekonomi formal. Perbaikan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah, perluasan lapangan kerja formal, serta penguatan industri nasional akan memperbesar basis penerimaan secara lebih berkelanjutan.
Kedua, memperbaiki administrasi dan kepatuhan perpajakan melalui integrasi data, digitalisasi, dan pengawasan berbasis risiko. Penguatan kapasitas administrasi harus disertai kepastian hukum dan perlindungan terhadap wajib pajak agar tidak menciptakan ketidakpastian usaha.
Ketiga, mengevaluasi insentif dan fasilitas perpajakan berdasarkan manfaat ekonominya. Insentif harus diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan investasi produktif, transfer teknologi, peningkatan kapasitas industri, dan penciptaan lapangan kerja. Fasilitas yang tidak memberikan manfaat sepadan perlu dievaluasi.
Keempat, memperkuat tata kelola penerimaan negara dari sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam perlu memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi penerimaan negara dan pembangunan nasional, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kepastian investasi.
Kelima, meningkatkan kualitas belanja negara. Setiap tambahan penerimaan harus diikuti penguatan akuntabilitas penggunaan anggaran. Pemerintah perlu memastikan bahwa belanja publik menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan memperkuat kapasitas produksi nasional.
Dengan demikian, peningkatan rasio pajak harus menjadi bagian dari transformasi struktur ekonomi. Penerimaan negara yang berkelanjutan pada akhirnya bergantung pada kemampuan perekonomian menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Kredibilitas fiskal dan independensi moneter
Kapasitas fiskal juga memiliki hubungan erat dengan stabilitas moneter. Kondisi fiskal memengaruhi persepsi risiko negara, kebutuhan pembiayaan pemerintah, dinamika pasar obligasi, serta tekanan terhadap nilai tukar.
Ketika kebutuhan pembiayaan meningkat sementara kapasitas penerimaan terbatas, pemerintah dapat menghadapi tekanan biaya utang yang lebih tinggi. Perkembangan tersebut dapat memengaruhi pasar surat berharga negara dan ekspektasi investor terhadap stabilitas ekonomi.
Dalam kondisi tertentu, tekanan fiskal juga dapat mempersempit ruang kebijakan ekonomi makro. Karena itu, penguatan kapasitas fiskal merupakan salah satu fondasi penting bagi stabilitas moneter dan keuangan.
Namun, hubungan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk mengaburkan independensi bank sentral. Pemerintah dan Bank Indonesia memiliki mandat serta instrumen kebijakan yang berbeda. Keduanya tidak harus menggunakan instrumen yang sama, tetapi harus memiliki kerangka tujuan nasional yang kompatibel.
Koordinasi fiskal dan moneter diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengelola risiko eksternal, dan mendukung keberlanjutan pembangunan. Koordinasi tersebut tetap harus menghormati pembagian kewenangan dan independensi kelembagaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kredibilitas fiskal dan kredibilitas moneter harus saling memperkuat. Keduanya merupakan bagian dari fondasi kepercayaan terhadap perekonomian nasional.
Indonesia membutuhkan kerangka evaluasi fiskal sendiri
Indonesia perlu membangun kerangka evaluasi fiskal yang mampu menjelaskan kondisi dan kebutuhan pembangunan nasional secara lebih utuh. Kerangka tersebut harus menghubungkan lima dimensi utama: kemampuan menghimpun penerimaan, kapasitas produksi, ketahanan fiskal, efektivitas belanja, dan kredibilitas kelembagaan.
Dengan kerangka ini, keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari pencapaian target rasio pajak atau defisit anggaran. Pemerintah juga perlu menunjukkan apakah kebijakan tersebut memperluas basis ekonomi formal, meningkatkan produktivitas, memperkuat industri, menciptakan pekerjaan yang layak, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Kerangka evaluasi nasional tidak berarti menolak standar internasional. Indikator dan rekomendasi IMF, OECD, maupun lembaga lainnya tetap dapat digunakan sebagai bahan pembanding dan evaluasi. Namun, penerapannya harus mempertimbangkan kondisi domestik, kapasitas institusi, prioritas pembangunan, serta konsekuensi kebijakan terhadap masyarakat.
Prinsip ini sejalan dengan mandat konstitusi. Pasal 23 UUD 1945 menempatkan pengelolaan keuangan negara dalam kerangka tanggung jawab dan kemakmuran rakyat. Sementara itu, Pasal 33 memberikan landasan bagi penyelenggaraan perekonomian nasional yang berorientasi pada kepentingan bersama dan pemanfaatan sumber daya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak cukup hanya dinilai dari penerimaan yang berhasil dihimpun atau keseimbangan anggaran yang dicapai. Kebijakan tersebut harus dinilai dari kontribusinya terhadap kapasitas negara dalam menjalankan mandat pembangunan.
Kredibilitas global harus dibangun melalui keberhasilan nasional
Rekomendasi IMF mengenai penguatan penerimaan pajak ASEAN merupakan masukan yang relevan untuk memperkuat ketahanan fiskal kawasan. Namun, Indonesia perlu membaca rekomendasi tersebut secara kritis dan kontekstual.
Pengalaman dan karakteristik ekonomi setiap negara tidak dapat diseragamkan. Perbandingan rasio pajak dapat memberikan gambaran awal, tetapi tidak cukup untuk menentukan desain reformasi fiskal. Kebijakan yang tepat harus berangkat dari diagnosis struktural, kapasitas institusi, dan kebutuhan pembangunan nasional.
Indonesia membutuhkan reformasi fiskal yang mampu memperkuat penerimaan tanpa menghambat produktivitas, menjaga disiplin anggaran tanpa mengorbankan investasi publik yang strategis, serta mempertahankan kredibilitas pasar tanpa mengabaikan mandat konstitusi.
Ukuran keberhasilan reformasi fiskal Indonesia bukan seberapa dekat kita mengikuti resep IMF, melainkan seberapa efektif kebijakan tersebut memperkuat kapasitas negara, membangun ekonomi produktif, menjaga stabilitas, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
