Penulis: Rawlins Kenheta — Siswa SMP Budya Wacana
Ruminews.id, Yogyakarta — Pada 15 Juni 2026 lalu, kericuhan terjadi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), bukan sekadar riak kecil dalam dinamika kampus. Kehadiran pejabat negara, termasuk Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, yang sedianya mengisi forum diskusi, justru berujung pada aksi protes keras dari ratusan mahasiswa.
Acara diskusi yang bertajuk “Kopdar Bareng Mas Dar” dengan tema “Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa” merupakan program dari UGM yang awalnya untuk menjawab permasalahan sosial-masyarakat hari ini. Namun kegiatan ini mengalami kericuhan saat para demonstran merangsek masuk ke dalam gedung GIK. Demonstrasi ini mengirimkan pesan moral yang gamblang: ruang akademik bukanlah panggung kosmetik bagi penguasa untuk membersihkan rekam jejak atau menghindari pertanggungjawaban publik. Apakah ini kemudian menyalahi asas demokrasi yang ada di Indonesia? Dari asal katanya Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Demos” dan “Kratos” yang berarti Kekuasaan Rakyat. Sehingga partisipasi rakyat menjadi penting dalam menentukan arah negara bukan hanya elit pemerintah.
Menurut John Locke Demokrasi bukan hanya sekedar pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat atau perwakilan dari rakyat yang tugas-tugasnya sudah diatur dalam konstitusi namun juga bagaimana sistem pemerintahan tersebut siap melindungi dan mengayomi hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian semestinya sebagai elit yang mewakili aspirasi masyarakat semestinya mereka mampu mengayomi masyarakat serta memperjuangkan hak-hak masyarakat kepada negara.
Sikap kritis terhadap elit politik yang sebelumnya aktivis mahasiswa pernah dilakukan oleh Soe Hok Gie, dalam ‘Gie dan Surat-Surat Tersembunyi ‘dikatakan sebelum mendaki Gunung Semeru, Desember 1969, Gie bertandang kerumah Marsillam Simanjuntak, malam itu Hok-Gie membawa aneka barang yang lazim dimiliki perempuan, antara lain gincu, bedak dan kutang. Ia juga menenteng beberapa pucuk surat. Semua barang itu dipersiapkan untuk dibagikan kepada teman-temannya sesama aktivis ’66 yang tengah duduk manis di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) di Senayan.
“Kami kecewa kepada teman-teman disana. Mereka seperti dikebiri, sudah banci”,
demikian yang diungkapkan oleh Marsillam, saat di wawancarai Tempo tahun 2016. Hok-Gie merasa kecewa karena teman-temannya yang duduk di Dewan sudah tak kritis dan tak lagi berani.
Sama halnya ketika Budiman Sudjatmiko menduduki kekuasaan dan jadi perwakilan elit pemerintahan. Sebagai bekas aktivis mahasiswa, Budiman memang berani melakukan kritik terhadap pemerintah orde baru saat itu, hingga harus mendekam di jeruji besi karena di duga terlibat dalam Peristiwa Kudatuli 1996. Pemerintahan orde baru saat itu menganggap Partai Rakyat Demokratik (PRD) ikut terlibat dalam peristiwa Kudatuli 1996. Namun saat menjadi pejabat banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kini diam dan mengikuti kebijakan partai jadi rasa aman yang paling nikmat yang dirasakannya.
Dalam Aldera (Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999) dituliskan pasca peristiwa tersebut ada beberapa aktivis PRD yang diculik, beberapa diantaranya kembali dan sisanya hilang tak ditemukan hingga kini. Dari salah satu yang kembali yaitu, Pius Lustrilanang merupakan kader Partai Gerindra yang pernah menjabat sebagai wakil rakyat periode tahun 2009-2014. Sama seperti Budiman, setelah menjabat, ia juga menjadi sosok yang tak lagi berani serta mempertaruhkan idealisme demi karir politiknya.
Setelah peristiwa tersebut hal yang disayangkan sekaligus di kritisi adalah sikap para pejabat yang enggan menjawab pertanyaan mendasar dari mahasiswa. Ketika perwakilan mahasiswa menuntut jawaban nyata atas arah kebijakan pemerintah serta konsistensi moral mereka, respons yang didapat justru berupa pengalihan isu. Pejabat yang hadir cenderung berlindung di balik narasi “dialog yang kondusif” dan menyesalkan keributan, alih-alih merefleksikan mengapa massa sampai harus merangsek naik ke atas panggung. Mahasiswa yang emosi meluapkan amarahnya kepada tiga elit tersebut, hingga yang tertahan tinggal Sudaryono dan Nusron Wahid.
Akhir-akhir ini karena banyaknya gelombang demonstrasi, banyak juga yang menyampaikan himbauan kepada para mahasiswa yang melakukan demonstrasi, salah satunya adalah dari Menteri Agama Nasrudin Umar, ia mengatakan bahwa demonstran utamakan akhlak dan kesantuan ketika mengkritik pemerintah. Jika pertanyannya dikembalikan ke pemerintah, apakah pemerintah sudah dengan santun dan akhlak mulia memimpin rakyat Indonesia?
Korupsi MBG, pengesahan UU Polri secara ugal-ugalan, Kopdes Merah Putih yang dibangun serta dijalankan serampangan sampai anjloknya rupiah berdampak pada kenaikan harga BBM. Semuanya direncanakan serta dilaksanakan tanpa ikut melibatkan rakyat, yang ada hanya kepentingan dan keuntungan elit pemerintahan. Sehingga masih layakah massa aksi bersikap santun dan sopan kepada pemerintah?
Ketiga elit ini memiliki sikap defensif yang berujung pada pengingkaran terus-menerus terhadap realitas di lapangan. Mereka mengklaim diri terbuka terhadap perbedaan pendapat, namun ketika dihadapkan pada pertanyaan yang tajam, mereka memilih dievakuasi atau memberikan jawaban normatif yang tidak menyentuh akar persoalan. Diskusi yang muncul kemudian hanya sebatas Monolog bukan lagi Dialog.
Pembicaraan-pembicaraan seperti itu harusnya sudah selesai dan berhenti saat sebelum mereka menjabat sehingga Mahasiswa tidak akan mengejar atau memprotes sedemikian rupa seandainya ada transparansi dan pengakuan jujur atas keresahan rakyat yang sedang disuarakan. Agar dapat berjalan Dialektis, semestinya diskusi seperti ini juga ikut melibatkan tokoh-tokoh diluar elit politik, yang memang kompeten dalam mengkritik pemerintahan serta kebijakan-kebijakan yang dijalankannya. Sehingga diskusi terbangun dua arah dan saling melengkapi satu dengan lainnya.
Refleksi: Ketika “Pengkhianat Reformasi” Diberi Posisi
Secara historis, figur Budiman Sudjatmiko pernah ada di garda depan gerakan Reformasi 1998 untuk menumbangkan rezim otoriter demi tegaknya demokrasi. Banyak para aktivis muda saat ini yang menyebut Budiman Sudjatmiko sebagai “Pelacur Reformasi”, dikutip dari Kirinesia.id, setelah dari Jogja, Budiman melakukan diskusi kembali di Café Sadjoe, Tebet pada Rabu (17/6). Salah satu mahasiswa PMKRI Jateng-DIY, Natael Bremana menyebut Budiman Sudjatmiko sebagai Pelacur Reformasi karena dinilai diam ketika prinsip-prinsip Reformasi yang dahulu diperjuangkan justru dilanggar oleh pemerintah saat ini.
Namun idealisme masa lalu telah tergadaikan demi pragmatisme serta sirkulasi kekuasaan, publik terutama generasi muda berhak mempertanyakan integritas tersebut. Apa yang terjadi ketika individu yang dinilai mengkhianati semangat reformasi justru diberikan posisi strategis di dalam birokrasi pemerintahan?
- Runtuhnya Kepercayaan Publik pada Idealisme: Pemberian jabatan kepada figur yang berpaling dari cita-cita awal reformasi mencederai rasa keadilan masyarakat. Ini memicu sinyal berbahaya bagi generasi muda bahwa integritas politik bisa diperjualbelikan demi sebuah kursi jabatan.
- Ketumpulan Ideologis di Lingkaran Kekuasaan: Ketika mantan aktivis masuk ke dalam sistem dan mulai menganggap kritik keras dari mahasiswa sebagai “gangguan” atau “anarki,” di situlah terjadi ironi terbesar. Mereka menggunakan instrumen demokrasi untuk meraih kekuasaan, namun menggunakan tameng birokrasi untuk meredam suara kritis.
- Normalisasi Opportunisme Politik: Mengabaikan pertanyaan krusial mahasiswa dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa adalah bentuk pelestarian budaya antikritik yang dahulu justru mereka lawan.
Seharusnya Elit Berbenah
Aksi protes mahasiswa UGM kemarin adalah bukti bahwa mimbar akademik tidak bisa dibungkam oleh retorika manis penuh pembenaran. Kejadian ini menjadi refleksi besar bagi bangsa bahwa kekuasaan yang diisi oleh figur-figur tanpa kompas moral yang konsisten hanya akan melahirkan kepemimpinan yang lihai berdalih namun gagap dalam memikul tanggung jawab moral. Reformasi ditujukan untuk melahirkan keterbukaan dan akuntabilitas, bukan untuk menyediakan panggung bagi penguasa yang enggan berkaca pada sejarah dan perbuatannya sendiri.
Pada malam itu ketika para mahasiswa UGM menggerebek masuk ke dalam GIK, Budiman Sudjatmiko berhasil melarikan diri menggunakan mobil polisi, sedangkan Nusron Wahid dan Sudaryono tertahan di Bundaran UGM bersama dengan para mahasiswa yang tak lagi percaya dengan janji-janji pemerintah. Nusron Wahid sebelumnya juga pernah tersangkut dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, sedangkan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian dari Partai Gerindra adalah loyalis Presiden Prabowo, sehingga apapun yang akan diklarifikasikan malam itu dalam diskusi tidak memiliki nilai tawar kuat kepada mahasiswa, sehingga acara tersebut adalah kegagalan terbesar pemerintah dalam memimpin negara.
Nusron dan Sudaryono sempat berdiplomasi dengan mahasiswa untuk diajak ke Merauke, Papua agar melihat kondisi masyarakat disana. Namun ditanggapi oleh penolakan serta ketidakpercayaan akan retorika elit tersebut. Hal ini didasari dengan kondisi masyarakat Papua yang tergusur oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan juga oleh Menteri Pertanian. Seharusnya respon mahasiswa ini menjadi pelajaran bagi para elit untuk berbenah, mahasiswa akan lebih percaya jika para elit ini juga memiliki integritas, keterbukaan dan menjalankan amanah rakyat. Harapannya di kemudian hari tidak ada lagi Eskapisme Syndrome pejabat di dalam ruang lingkup publik dan dan masyarakat Indonesia.
