30 April 2026

Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik, Takalar

Ketua Fraksi Gelora DPRD Takalar: Menyoal Penempatan Kepsek dan Guru yang tidak Sesuai Domisili Hingga Pencairan TPP ASN yang lambat

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik, Takalar / Fikri Haikal

ruminews.id – Takalar, 30 April 2026 – Rapat paripurna Pansus LKPJ Bupati Tahun 2025 telah memasuki masa akhir yakni laporan pansus yang disampaikan oleh Ketua pansus pada rapat sidang Paripurna DPRD Takalar 30 april 2026 Pada hasil evaluasi pansus LKPJ ketua fraksi Gelora Ahmad Sahid Nyengka kembali mengingatkan bupati Takalar melalui rapat sidang paripurna bahwa agar bupati Takalar dalam mengambil kebijakan pemerintahan selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat tidak berdasarkan kepentingan tertentu. Salah satu yang dipertegas kembali adalah komitmen penempatan tenaga pendidik khususnya Kepala Sekolah dan Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa harus di berikan apresiasi bukan di giring untuk dilakukan pelemahan efektifitas kinerja dengan menempatkan mereka jauh dari tempat domisilinya hal ini tentu akan berdampak pada maksimalnya kinerja mereka dan konidisi tersebut pada tahun 2025 dengan kebijakan bupati menempatkan beberapa Kepala Sekolah dan tenaga pengajar yang jauh dari domisinlinya salah satu laporan tinggal di laikang di tempatkan di Galesong Utara, ada juga Kepala Sekolah domisilinya di Polut ditempatlan di kepulauan tanakeke. Hal ini kami ingatkan kepada bupati bahwa hal ini akan menghambat kinerja mereka Selain terkait penempatan tenaga pendidik. Ahmad sahid nyengka juga menyampaikan bahwa ASN Takalar di pola untuk disiplin tetapi tidak dibarengi dengan hak kewajiban mereka buktinya sampai detik ini TPP ASN belum di bayarkan yang memasuki bulan ke 5. Tetapi Ahmad Nyengka menyampaikan apresiasi kepada pemkab takalar dalam hal ini bupati Takalar karena mampu mebina kedisiplinan ASN tetapi juga di ingat kesejahteraan mereka pak Bupati. Lanjut Ahmad nyengka. Menyampaiakan 2 hal tersebut juga mengingatkan kepada Pemda Takalar terkait pengangkatan P3K pada tahun lalu. Ini juga perlu di perhatika insentif merka. Tidak hanya sekedar diangkat tetapi tidak memperhatikan insentif mereka. Berdasarkan penyampaian ketua fraksi gelora tersebut pada sidang paripurna ketua DPRD Menyampaikan bahwa masukan dan penegasan yang disampaikan oleh anggota DPRD pada sidang paripurna inimerupakan bahagian dari rekomendasi Pansus LKPJ Tahun 2025.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik

PGR Sulsel Tancap Gas, Ajukan SKT Usai Lengkapi Struktur Hingga Kecamatan

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat (PGR) Provinsi Sulawesi Selatan resmi mengajukan permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan menyerahkan berkas administratif ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Sulsel, Kamis (30/4/2026). Pengajuan tersebut dipimpin langsung Ketua DPW PGR Sulsel, Asri Tadda, bersama jajaran pengurus wilayah. Turut mendampingi Sekretaris Muhammad Zynur, Wakil Sekretaris Samila Ahmad Rejo dan Muhammad Nur Muin, serta Bendahara Irma Effendy. Hadir pula Ketua DPW Muda Bergerak Sulsel, Muh Alief, sebagai representasi organisasi sayap partai. Rombongan membawa satu kontainer berisi dokumen administratif yang mencakup struktur kepengurusan dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di kecamatan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di kabupaten/kota, hingga dokumen DPW tingkat provinsi. Berkas tersebut diterima langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulsel, Andi Basmal, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Yankum) Demson dan Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) Ramli. Asri Tadda mengatakan, penyerahan berkas ini merupakan tahapan penting dalam proses memperoleh legalitas partai secara nasional. “Setelah melalui proses yang cukup panjang, hari ini kami secara resmi menyerahkan berkas administrasi sebagai syarat mendapatkan SKT sekaligus bagian dari tahapan pendaftaran badan hukum partai politik di tingkat pusat,” ujarnya usai penyerahan. Ia menjelaskan, dokumen yang diserahkan meliputi surat keputusan kepengurusan di seluruh tingkatan, dokumen pernyataan dan fotokopi KTP pengurus, hingga surat keterangan domisili kantor sekretariat di tingkat DPC, DPD, dan DPW. Selain itu, pihaknya juga melampirkan surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di masing-masing kabupaten/kota serta tingkat provinsi. Asri menambahkan, secara administratif pihaknya telah memenuhi ketentuan minimal pembentukan partai politik, yakni 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten/kota dan 50 persen di tingkat kecamatan. “Di Sulsel, kami menyerahkan berkas dari 18 DPD kabupaten/kota dan 118 DPC kecamatan untuk diverifikasi oleh Kanwil Kemenkum,” jelasnya. Sementara itu, Kakanwil Kementerian Hukum Sulsel, Andi Basmal, menyatakan pihaknya akan melakukan verifikasi administratif terhadap seluruh dokumen yang diajukan. “Sudah menjadi tugas kami untuk menerima dan memverifikasi berkas partai politik yang akan mendaftarkan badan hukum. Jika seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, maka tidak ada alasan untuk menunda penerbitan SKT,” kata Andi Basmal. Proses verifikasi ini menjadi tahapan krusial sebelum Partai Gerakan Rakyat yang dideklarasikan 18 Januari 2026 lalu dapat melanjutkan pendaftaran badan hukum ke Kementerian Hukum RI di tingkat pusat sebagai partai politik resmi. (*)

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Membaca Logika Miring Menteri PPPA: Di Tengah Dilindungi, Ada yang Diam-Diam Menanggung Luka

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id, Jujur saja, saya sempat garuk-garuk kepala setelah membaca usulan dari Arifah Fauzi terkait pemindahan gerbong khusus perempuan ke tengah rangkaian KRL. Awalnya saya mengira ini sekadar judul yang sensasional. Namun setelah ditelusuri, ternyata usulan ini benar adanya muncul sebagai respons atas tragedi kecelakaan KRL yang ditabrak KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur. Peristiwa itu tentu menyisakan duka yang mendalam. Membayangkan orang-orang yang hanya ingin pulang dan bertemu keluarga, namun justru menjadi korban, bukan hal yang mudah diterima. Fakta bahwa gerbong paling belakang yang merupakan gerbong khusus perempuan, mengalami dampak paling parah membuat empati publik, termasuk dari pemerintah, menjadi sangat wajar. Niat untuk melindungi perempuan jelas patut dihargai. Namun, di titik inilah muncul pertanyaan: apakah solusi yang ditawarkan sudah tepat? Usulan memindahkan gerbong perempuan ke tengah rangkaian terasa seperti respons cepat atas situasi darurat. Dalam perspektif psikologi kognitif yang dijelaskan oleh Daniel Kahneman dalam Thinking, Fast and Slow, ini bisa disebut sebagai fast thinking, keputusan yang lahir dari dorongan emosional, bukan dari pertimbangan rasional yang matang. Akibatnya, solusi yang muncul cenderung reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan. Jika logika ini diterapkan, muncul pertanyaan sederhana: siapa yang akan berada di gerbong depan dan belakang? Jawabannya tentu penumpang umum. Artinya, ada kesan bahwa sebagian penumpang ditempatkan pada posisi yang lebih berisiko demi melindungi kelompok lain. Di sinilah logika tersebut terasa janggal. Keselamatan tidak seharusnya dibangun dengan memindahkan risiko dari satu kelompok ke kelompok lain. Nyawa tidak memiliki tingkatan. Nyawa perempuan berharga, demikian pula nyawa laki-laki. Tidak adil jika sistem keamanan secara tidak langsung menempatkan satu kelompok sebagai “penyangga risiko” bagi kelompok lain. Dalam prinsip keselamatan transportasi, standar yang seharusnya dijaga adalah sederhana: semua orang harus selamat. Lebih jauh, pendekatan ini seolah mengamini bahwa kecelakaan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Fokusnya bukan lagi pada pencegahan, melainkan pada pengaturan siapa yang lebih aman jika kecelakaan terjadi. Pola pikir seperti ini berbahaya, karena menggeser tujuan utama dari keselamatan itu sendiri. Seharusnya yang diperbaiki adalah sistemnya, bukan sekadar posisi gerbongnya. Sebagai pengguna transportasi, kita semua memiliki peran yang sama: sebagai individu yang ingin pulang dengan selamat. Tidak ada yang ingin berada di posisi paling rentan hanya karena sebuah kebijakan. Bahkan sebagian perempuan, merasa tidak nyaman jika perlindungan diberikan dengan cara “mengorbankan” orang lain. Keamanan yang ideal adalah ketika sistemnya memang aman untuk semua, bukan karena ada pihak lain yang menjadi tameng. Pada akhirnya, setiap korban dalam kecelakaan bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah manusia, dengan keluarga, harapan, dan kehidupan yang terhenti. Karena itu, keselamatan harus menjadi prioritas tanpa kompromi dan tanpa pembedaan. Dalam konteks ini, kutipan dari Paulo Coelho dalam bukunya The Alchemist terasa relevan: “Everything that happens once can never happen again. But everything that happens twice will surely happen a third time.” Artinya, jika akar masalah tidak benar-benar diperbaiki, tragedi serupa berpotensi terulang, tidak peduli di mana posisi gerbong ditempatkan. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar perpindahan posisi, melainkan perubahan sistem yang menyeluruh. Kita perlu memastikan bahwa keselamatan menjadi standar utama, bukan solusi sementara. Publik juga perlu tetap kritis, agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab persoalan, bukan sekadar meredam kepanikan sesaat. Semoga ke depan, setiap langkah kebijakan tidak hanya didorong oleh empati, tetapi juga oleh ketepatan analisis. Karena pada akhirnya, keselamatan adalah hak semua orang.

Daerah, Ekonomi, Makassar

Inovasi Petia Barbershop: Layanan Cukur Home Service Kini Jangkau Seluruh Wilayah Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar / Iin Nirmala

ruminews.id, Makassar – Barbershop HOME SERVICE kini kian menjadi fovorite beberapa costumer. Di tengah kesibukan, merawat penampilan tetap menjadi prioritas. PETIA BARBERSHOP kini hadir di kota makassar dengan konsep HOME SERVICE. Selain hadir sebagai solusi praktis, memungkinkan para costumer mendapatkan potongan provesional tanpa perlu keluar rumah. PETIA BARBERSHOP, sebagai salah satu pionir layanan jasa home service di kota makassar. Apa itu Barbershop Home Service? Barbershop home service adalah layanan potong rambut profesional yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dengan mendatangi langsung dirumah. Layanan ini menghadirkan pengalaman barbershop lengkap, mulai dari potong rambut, cukur, hingga styling, tanpa perlu repot keluar rumah. Kelebihan Barbershop PETIA dalam konsep home service yaitu, bisa menghemat waktu karena tidak perlu lagi menunggu antrian di barbershop. Selain itu, layanan ini menawarkan fleksibikitas, sehingga anda bisa mengatur waktu Kapanpun. PETIA BARBERSHOP MAKASSAR Mengahdirkan layanan cukur: Potong Rambut Pria: Berbagai model potongan rambut terkini, dari klasik hingga modern, ditangani oleh barber yang berpengalaman yang memahami gaya dan bentuk wajah. Layanan Home Service PETIA BARBERSHOP ini mencakup wilayah Se-Kota Makassar. Info lanjutan dari Owner Petia Barbershop tersedia Layanan WA. 085342951954 IG. @Petia_barbershop

Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Pendidikan Tanpa Manusia: Pabrik Nilai di Negeri yang Kehilangan Kesadaran

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik / Iin Nirmala

Penulis : Muhammad Raid Nabhan – Ketua Umum Bpl HmI Cabang Makassar Timur ruminews.id, Makassar – Problem utama pendidikan kita hari ini bukan pada kurikulum, bukan pada metode, bahkan bukan pada fasilitas. Problemnya lebih fundamental berada pada aspek kekeliruan memahami apa itu manusia, lalu keliru pula memahami apa itu pendidikan. Selama ini, kita terlalu mudah terpukau pada sistem pendidikan negara lain. Kita bicara Finlandia, Jepang, Korea, seolah kualitas pendidikan bisa diimpor seperti barang jadi. Padahal yang sering luput kita sadari, pendidikan tidak pernah berdiri di ruang kosong, semuanya lahir dari konteks sosial, budaya, bahkan cara suatu bangsa memandang manusia itu sendiri, berangkat dari titik ini, kita justru jarang benar-benar jujur melihat diri kita sendiri. saya sampai pada satu kegelisahan dengan melihat bahwa pendidikan kita terlalu sibuk mencetak manusia yang pintar, tapi tidak cukup serius membentuk manusia secara utuh, bahkan kita bangga dengan angka nilai, ranking, capaian akademik, dan bahkan jarang bertanya apakah semua itu benar-benar membuat manusia lebih sadar, lebih bijak, atau bahkan sekadar lebih mengenal dirinya sendiri Kita sering membanggakan pendidikan dan perkaderan sebagai dua pilar pembentukan manusia. Tapi kalau jujur melihat realitas hari ini, keduanya justru sedang mengalami hal yang sama: ramai di permukaan, kosong di kedalaman. Masalah yang kita hadapi bukan sekadar lemahnya pelaksanaan atau kurangnya program, ini lebih serius: kegagalan membentuk manusia secara utuh. Pendidikan sibuk mencetak orang pintar, perkaderan sibuk melahirkan orang aktif. Tapi keduanya sama-sama abai pada satu hal mendasar yakni membangun kesadaran. Ini bukan kesalahan satu pihak. Sistem ini dibentuk bersama oleh institusi pendidikan, pengelola perkaderan, hingga kita sendiri yang menjalankannya tanpa cukup refleksi. Kita semua berkontribusi dalam melanggengkan pola yang keliru: menganggap keberhasilan sebagai sesuatu yang terlihat, bukan yang terbentuk. Di berbagai ruang pendidikan dan perkaderan, termasuk Makassar Timur, gejala ini semakin nyata. Forum hidup, pelatihan berjalan, kader bertambah. Tapi kualitas manusia yang dihasilkan tidak selalu bergerak seiring dengan intensitas kegiatan. Ketika realitas sosial semakin kompleks, justru kita kekurangan manusia yang mampu berpikir jernih dan menentukan arah. Akar persoalannya sederhana tapi mendasar: kita salah memahami tujuan pendidikan dan perkaderan, ketika pendidikan kehilangan orientasi pada manusia, maka yang tersisa hanyalah rutinitas tanpa makna dan itulah yang sedang terjadi proses berjalan, tapi transformasi tidak benar-benar terjadi. Kalau ini terus dibiarkan, kita hanya akan memperpanjang siklus yang sama. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar perbaikan teknis, tapi perombakan cara pandang dan keberanian mengambil langkah tegas Berhenti menjadikan kuantitas kegiatan sebagai ukuran keberhasilan, memastikan setiap proses kaderisasi benar-benar membentuk cara berpikir, bukan sekadar kemampuan berbicara, menghidupkan ruang intelektual sebagai kebutuhan, bukan pelengkap, menempatkan instruktur dan pendidik sebagai penggerak kesadaran, bukan hanya pengisi forum Karena pada akhirnya, masalah terbesar kita bukan kurangnya sistem tapi terlalu nyamannya kita menjalankan sistem yang ada, dan jika itu tidak diubah, kita akan terus melahirkan kader yang siap mengisi ruang, tapi tidak siap menentukan arah.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Menjelang Pelantikan KNPI Sulsel, VAS Silaturahmi ke Kabinda Sulsel.

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Iin Nirmala

ruminews.id, Makassar – menjelang pelantikan komite nasional pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan periode 2026-2029 di Makassar Para pemuda yang tergabung dalam kepengurusan bersilaturahmi dengan brigjend TNI andi Anshar sebagai Kabinda sulsel demi menyukseskan acara tersebut, Kabinda berharap KNPI menjadi ruang pemuda yang progresif sehingga mampu berdampak dilingkup masyarakat, “Selamat sukses buat Vonny ameliani atas pelantikan nya, kami berharap di KNPI Sulsel menjadi wadah pemuda yang progresif, pemuda yang berdampak, “ungkapnya Pelantikan nantinya diharapkan menjadi ceremonial yang mencerminkan pemuda Sulawesi Selatan sampai ke pelosok daerah,

Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Pendidikan Gaya Bank di Abad 21: Saat Prodi Ditutup Demi Kepentingan Investasi

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik / Iin Nirmala

Penulis: Ariel Putra Pratama – Presidium Forum Literasi Mahasiswa Indonesia (FLMI) ruminews.id – Isu penutupan sejumlah program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri oleh Kemendiktisaintek memicu alarm keras di kalangan aktivis literasi mahasiswa. Kebijakan ini seolah menegaskan bahwa standar keberhasilan sebuah institusi pendidikan kini hanya diukur melalui angka keterserapan kerja di sektor korporasi. Namun, kita harus bertanya secara mendalam, apakah universitas didirikan hanya untuk menjadi balai latihan kerja, ataukah sebagai rahim lahirnya intelektualitas yang mampu membedah carut-marut realitas sosial? Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pendidikan yang kini kian pragmatis dan transaksional. Pendidikan tinggi hari ini nampaknya telah terkooptasi oleh kepentingan industri semata, di mana kurikulum dipaksa tunduk pada selera pasar yang dinamis namun seringkali dangkal. Ketika negara mulai memilah mana ilmu yang “layak hidup” berdasarkan nilai ekonominya, maka pada saat itulah kita sedang menyaksikan lonceng kematian bagi ilmu-ilmu murni dan humaniora yang justru menjadi fondasi bagi nalar kritis bangsa. Dalam diskursus ini, penting bagi kita untuk mendudukkan perkara perbedaan antara Diploma Empat (D4) dan Strata Satu (S1) secara proporsional. D4 atau Sarjana Terapan memang secara ontologis dipersiapkan untuk menjawab kebutuhan teknis dan operasional industri. Fokusnya adalah pada penguasaan skill praktis yang presisi, sehingga sinkronisasi dengan dunia usaha adalah sebuah keniscayaan. D4 hadir sebagai solusi bagi percepatan ekonomi nasional melalui tenaga kerja ahli yang siap pakai di lini terdepan produksi. Namun, menyamaratakan standar relevansi D4 dengan S1 adalah sebuah kekeliruan berpikir yang fatal. S1 atau Sarjana Akademik bukanlah ruang untuk mencetak “sekrup-sekrup” industri, melainkan wadah pengembangan teori, analisis mendalam, dan pemecahan masalah secara makro. S1 dirancang untuk membentuk pola pikir yang mampu melampaui teknis pekerjaan. Jika S1 dipaksa hanya mengikuti kemauan industri, maka fungsi universitas sebagai menara api ilmu pengetahuan akan runtuh dan berganti menjadi pabrik ijazah yang hampa nilai. Korelasi paksaan industri terhadap S1 ini membawa kita pada refleksi kritis Paulo Freire mengenai “Pendidikan Gaya Bank” (Banking Concept of Education). Freire mengingatkan bahwa ketika mahasiswa hanya dianggap sebagai objek yang diisi dengan instruksi demi kepentingan sistem dominan, maka pendidikan telah menjadi alat penindasan. Hari ini, mahasiswa tidak lagi diajak untuk “membaca dunia,” melainkan hanya diajak untuk “bekerja demi dunia.” Pendidikan telah kehilangan ruh pembebasannya karena hanya fokus pada domestikasi manusia agar patuh pada struktur pasar kerja. Apa yang dikhawatirkan Freire kini menjadi nyata di depan mata kita; pendidikan hanya dijadikan komoditas kebutuhan industri semata. Mahasiswa diarahkan untuk menjadi buruh-buruh intelektual yang terasing dari keresahan masyarakatnya. Ketika prodi yang mengajarkan keadilan sosial, filsafat, atau sejarah ditutup karena dianggap “tidak menghasilkan uang,” kita sedang menciptakan generasi yang ahli dalam teknologi namun buta dalam kemanusiaan. Ini adalah bentuk dehumanisasi dalam pendidikan yang sistematis. Oleh karena itu, Forum Literasi Mahasiswa Indonesia (FLMI) secara tegas menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh hanya menjadi pelayan industri. Pemerintah harus memberikan ruang hidup yang luas bagi prodi S1 untuk tetap menjadi laboratorium pemikiran kritis, tanpa harus dibayangi ketakutan akan penutupan atas nama “relevansi industri.” Pendidikan adalah alat perjuangan untuk memanusiakan manusia, dan relevansi sejati pendidikan bukan terletak pada seberapa banyak lulusan yang menjadi karyawan, melainkan seberapa besar kontribusi mereka dalam membangun peradaban yang berkeadilan. Sati Nafas Perjuangan, Mengajar Pada Akar Rumput Merambat Pada Peradaban

Daerah, Hukum, Kriminal, Nasional

Jadi Sasaran Luapan Emosi Warga: Bangunan Daycare Little Aresha Dipenuhi Coretan Bernada Umpatan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Kriminal, Nasional / Iman Amirullah

Ruminews.id, Yogyakarta — Bangunan daycare Little Aresha di Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sasaran kemarahan publik atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang sebelumnya mencuat. Bangunan tempat penitipan anak itu tampak dipenuhi coretan vandalisme bernada kecaman hingga umpatan, mencerminkan luapan emosi masyarakat terhadap peristiwa yang terjadi. Pantauan di lokasi menunjukkan hampir seluruh bagian bangunan dipenuhi tulisan bernada protes. Meskipun garis polisi masih utuh, vandalisme masih menyasar di gerbang sisi utara maupun sisi selatan.

Badan Gizi Nasional, Daerah, Nasional, Pemerintahan

MBG Kembali jadi Sorotan, Ratusan Siswa dan Guru di Klaten Alami Gejala Keracunan

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Daerah, Nasional, Pemerintahan / Iman Amirullah

Ruminews.id, Klaten — Peristiwa dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, terus berkembang dan menunjukkan skala yang jauh lebih besar dari laporan awal. Jika sebelumnya jumlah korban dilaporkan sekitar dua ratusan orang, pendataan terbaru dari Dinas Kesehatan Klaten per Kamis, 30 April 2026 menyebut angka tersebut kini melonjak hingga sekitar 500 siswa dan guru yang mengalami gejala serupa setelah menyantap makanan dari program tersebut.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini