Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Uncategorized

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Uncategorized

Baru Menjabat Dua Minggu, AKBP Siska Lakukan Gebrakan Inovasi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar – Sebagai bentuk komitmen menindak lanjuti arahan Kapolrestabes Makassar dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kepuasan publik Satuan Lalulintas Polrestabes Makassar hadirkan gebrakan dan satu inovasi melalui layanan point of service secara digital. Baru sekitar 2 Minggu Menahkodai Satuan Lalulintas Polrestabes Makassar AKBP. Siska Dwi Marita Susanti S.E, M.Si langsung tancap gas bekerja memastikan pelayanan dan performa kinerja anggota di lapangan khususnya dalam internal Jajaran Satuan Lalulintas Polrestabes Makassar. Minggu Lalu Kasat Lantas Polrestabes Makassar tersebut melakukan sidak ke SatPras Sat Lalulintas Polrestabes Makassar, melakukan pengecekan terhadap personel dan masyarakat yang ingin membuat SIM, Minggu ini tepatnya Senin (27/04/26) AKBP. Siska Dwi Marita Susanti S.E, M.Si melakukan inovasi dengan menggunakan tekhnologi dalam memaksimalkan pelayanan demi meningkatkan kepuasan publik salah satunya melalui layanan Point Of Service yang sudah di digitalisasi. Inovasi ini memudahkan masyarakat, mempermudah masyarakat, dengan tetap mengedepankan transparansi kepada Publik, jadi siapa saja, kapan saja, dan dimana saja cukup dengan melakukan Scan Pada QR Code yang telah disediakan bisa memberikan penilaian terhadap kinerja Satuan Lalulintas Polrestabes Makassar.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintah Kota Makassar, Pemuda, Pendidikan, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized

Pelantikan PB HPMB-Raya 2025-2027: Nur Misbahullah Resmi Nahkodai dengan Semangat “Revolusi Nalar”

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintah Kota Makassar, Pemuda, Pendidikan, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized /

Ruminews.id, Malino — Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng Raya (PB HPMB-Raya) periode 2025–2027 resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di Hotel Pasanggrahan Malino. Dalam pelantikan tersebut, Nur Misbahullah, S.Km dikukuhkan sebagai Ketua Umum oleh Dewan Penasehat Organisasi, Irsan Akbar. Dalam sambutannya, Irsan Akbar menegaskan bahwa kepengurusan baru memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga marwah organisasi sebagai mitra kritis pemerintah, khususnya terhadap Pemerintah Kabupaten Bantaeng. “HPMB-Raya harus tetap berdiri sebagai mitra kritis. Artinya, organisasi ini tidak hanya mendukung, tetapi juga berani memberikan kritik yang konstruktif demi kemajuan daerah,” tegasnya di hadapan para pengurus, alumni, dan tamu undangan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi organisasi, memperkuat konsolidasi internal, serta memastikan setiap gerakan HPMB-Raya memiliki arah yang jelas dan berdampak nyata. Sementara itu, Ketua Umum terpilih, Nur Misbahullah, S.Km dalam pidato perdananya menegaskan arah kepemimpinan dengan mengusung tagline “Revolusi Nalar” sebagai spirit utama selama satu periode ke depan. “Revolusi Nalar bukan sekadar slogan, tetapi gerakan berpikir. Kita ingin membangun tradisi intelektual, memperkuat daya kritis, dan menghadirkan gagasan-gagasan progresif sebagai kontribusi nyata bagi organisasi dan daerah,” ujarnya. Misbah juga menekankan bahwa kepengurusan yang ia pimpin akan fokus pada penguatan kualitas sumber daya anggota, mempererat solidaritas internal, serta mempertegas posisi HPMB-Raya sebagai organisasi yang aktif, responsif, dan relevan terhadap dinamika sosial. Kegiatan pelantikan ini turut dihadiri oleh sejumlah alumni, demisioner pengurus, serta kader HPMB-Raya yang memberikan dukungan penuh terhadap kepengurusan baru. Dengan dilantiknya PB HPMB-Raya periode 2025-2027,diharapkan organisasi ini mampu tampil lebih solid, progresif, dan konsisten dalam mengawal kepentingan mahasiswa serta menjadi bagian penting dalam pembangunan Kabupaten Bantaeng melalui gagasan dan aksi nyata.

Ekonomi, Nasional, Pemuda, Sinjai, Uncategorized

Desak Direksi BRI Copot Pimpinan Cabang Sinjai Usai Dugaan Pembobolan Brankas

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Pemuda, Sinjai, Uncategorized /

ruminews.id, Jakarta – Dugaan pembobolan brankas di Unit Sangiaserri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Kantor Cabang Sinjai terus menjadi sorotan publik. Kasus yang menyeret pejabat internal bank tersebut tidak hanya memunculkan pertanyaan hukum, tetapi juga membuka diskusi luas mengenai efektivitas pengawasan dan tanggung jawab kepemimpinan di lingkungan perbankan. Pernyataan resmi Pimpinan Cabang dinilai belum sepenuhnya menjawab substansi persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. kita berhak menilai, persoalan ini tidak cukup dipahami sebagai tindakan individu semata, melainkan harus dilihat secara menyeluruh dalam konteks sistem pengawasan internal. Mahasiswa Sinjai Jakarta Rahim, menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan alarm serius bagi tata kelola institusi keuangan. “Kalau sebuah brankas bank bisa diduga dibobol oleh pejabat internalnya sendiri, maka yang harus dipertanyakan bukan hanya pelaku, tetapi sistem pengawasan dan kepemimpinan cabang. Ini persoalan institusional,” tegas Rahim. Menurutnya, standby statement yang disampaikan pihak cabang masih bersifat administratif dan belum memberikan penjelasan transparan yang dibutuhkan publik. “Masyarakat tidak membutuhkan kalimat normatif. Masyarakat ingin kejelasan sejak kapan indikasi itu muncul, siapa yang mengawasi, dan mengapa pencegahan tidak berjalan efektif,” ujarnya. Rahim juga menyoroti klaim bahwa kasus tersebut merupakan hasil deteksi sistem pengawasan internal BRI. Ia menilai pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru terkait rentang waktu terjadinya dugaan pelanggaran. “Jika benar terdeteksi sistem internal, berarti ada fase di mana dugaan pelanggaran berlangsung sebelum dihentikan. Di situlah tanggung jawab manajerial diuji. Deteksi bukan prestasi jika pencegahan gagal,” katanya. saya menegaskan bahwa proses hukum sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum, khususnya penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor). namun demikian, evaluasi lembaga menurutnya tidak harus menunggu putusan hukum berkekuatan tetap. “Proses Tipikor berjalan, itu ranah hukum. Tetapi Direksi BRI memiliki tanggung jawab moral dan manajerial untuk mengambil langkah cepat menjaga integritas institusi,” lanjutnya. Atas dasar itu, Rahim secara terbuka mendesak Direksi BRI di tingkat pusat mengambil langkah tegas terhadap kepemimpinan cabang Sinjai. “Kami mendesak Direksi BRI mencopot sementara Pimpinan Cabang Sinjai. Ini bukan vonis bersalah, melainkan langkah etis agar investigasi berjalan independen dan tidak menimbulkan konflik kepentingan,” tegasnya. Menurut Rahim, dalam praktik tata kelola perusahaan modern, kegagalan pengawasan operasional tidak bisa hanya dibebankan kepada pelaksana teknis di lapangan. “Zero Tolerance terhadap fraud tidak boleh berhenti di slogan. Jika hanya pelaksana yang dikorbankan sementara struktur pengawasan tidak disentuh, maka publik akan melihat ini sebagai pembiaran sistemik,” katanya. Ia juga mengingatkan bahwa sektor perbankan hidup dari kepercayaan masyarakat, sehingga setiap krisis harus ditangani secara terbuka dan tegas. “Bank hidup dari kepercayaan. Sekali publik merasa ada pembiaran, dampaknya bukan hanya pada satu cabang, tetapi reputasi nasional institusi,” ujar Rahim. Rahim menegaskan pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus ini sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat. “Kami tidak sedang menyerang institusi. Justru kami ingin BRI tetap kuat dengan cara berani membersihkan diri secara transparan. Kepemimpinan diuji bukan saat kondisi aman, tetapi saat krisis kepercayaan terjadi,” tutupnya. Kini perhatian publik tertuju pada langkah Direksi BRI di tingkat pusat serta perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. Banyak pihak menilai, penanganan kasus ini akan menjadi ukuran nyata komitmen institusi dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Uncategorized

GAPI Mengamuk di Jalan Urip Sumoharjo Dugaan Korupsi Alsintan Soppeng Disorot Aparat Diminta Jangan “Tutup Mata”

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar – Gerakan Aktivis Pemuda Indonesia (GAPI) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor AAS BUILDING, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar.  Aksi tersebut sempat menyebabkan kemacetan panjang karena massa melakukan orasi di badan jalan serta menjadikan kendaraan sebagai media panggung untuk menyampaikan aspirasi. Dalam aksinya GAPI mendesak agar dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Kabupaten Soppeng segera diusut tuntas. Mereka menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum hingga seluruh pihak yang terlibat diproses tanpa pandang bulu. Perwakilan dari pihak AAS BUILDING sempat menemui massa aksi dan melakukan dialog terbuka. Dalam pertemuan tersebut, pihak massa menyampaikan harapan agar persoalan ini segera ditindaklanjuti secara serius, termasuk mendapat perhatian dari Menteri Pertanian. Jenderal Lapangan GAPI, Risaldi Aditia, dalam pernyataannya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Ia mengkritik lambannya penanganan kasus tersebut dan mengingatkan agar penegakan hukum tidak bersikap “tuli dan tertidur” terhadap dugaan korupsi yang merugikan masyarakat. GAPI juga menyatakan akan terus melakukan pengawalan ketat terhadap perkembangan kasus ini, termasuk merencanakan aksi lanjutan dalam beberapa pekan ke depan sebagai bentuk tekanan moral agar proses penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel.

Daerah, Hukum, Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Uncategorized

*BUNTUT DUGAAN PREMANISME, PULUHAN MASSA AKSI GERUDUK POLRESTABES MAKASSAR*

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Perumahan Aliqa Pada Hari ini menggelar aksi unjuk rasa di beberapa titik di Kota Makassar diantaranya adalah Polsek Panakukkang, Polrestabes Makassar, dan AAS Building. Aksi ini merupakan buntut daripada Dugaan telah terjadinya Aksi Premanisme di Perumahan Aliqa Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakukkang Kota Makassar. Dimana adanya sekelompok Orang berjumlah sekitar 50 Orang mendatangi Perumahan Aliqa dan melakukan penggusuran secara paksa menggunakan alat berat jenis excavator Pada Hari Rabu (22/04/26) Kemarin. Di ketahui berdasarkan data yang himpun telah ada 16 Bangunan Rumah dan 14 yang menjadi korban penggusuran secara premanisme tersebut. Angga, Koordinator Massa Aksi yang ditemui di Polrestabes Makassar mengungkapkan bahwasannya, “Negara kita ini adalah Negara menjunjung tinggi nilai dan asas-asas hukum dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, kejadian penggusuran secara premanisme tanpa adanya putusan hukum yang bersifat tetap dan mengikat adalah bukti bahwasanya hukum yang di junjung tinggi itu telah di injak-injak dan di permalukan hal ini tidak boleh dibiarkan” “Kepolisian sebagai ujung tombak daripada penegakkan hukum dan pemeliharaan kondusifitas harus mengambil langkah tegas memberikan sanksi kepada para pelanggar demi terwujudnya supremasi hukum dan asas hukum equality before the law, apabila kemudain dalam kurun waktu 3 X 24 Jam tidak ada solusi dan langkah kongkrit dari pihak Kepolisian Polrestabes Makassar dan Polsek Panakukkang terkait kasus ini maka yakin dan percaya kami akan kembali melakukan aksi unjukrasa yang berjilid-jilid sampai dengan adanya kepastian hukum untuk kami para korban Perumahan Aliqa Residence” Tegas Angga Korlap Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Aliqa Residence Dalam aksi unjuk rasa ini Massa Aksi diterima langsung oleh Kanit Tahbang Sat Reskrim Polrestabes Makassar Iptu. Ismail dan juga menerima Laporan Aduan dari Massa Aksi

Daerah, Uncategorized

Peringatan Hari Kartini SAPMA PP Gowa Aksi & Tebar 200 Bunga Mawar, Stop Diskriminasi Perempuan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Uncategorized /

Ruminews.id-Gowa, 21/04/2026 – Dalam rangka memperingati Hari Kartini, SAPMA PP Gowa menggelar aksi sosial dengan tema “Stop Diskriminasi Perempuan”, yang dirangkaikan dengan kegiatan tebar 200 bunga mawar kepada para pengguna jalan, khususnya kaum perempuan. Aksi ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk nyata kepedulian dan perlawanan terhadap berbagai bentuk diskriminasi yang masih dialami perempuan, baik dalam kehidupan sosial, pendidikan, maupun dunia kerja. Kegiatan ini melibatkan unsur SAPMA PP Gowa, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Gowa dan Koti Mahatidana Pemuda Pancasila Gowa, sebagai bentuk sinergitas dalam mendorong gerakan sosial yang berpihak pada keadilan dan kesetaraan. Ketua SAPMA PP Gowa dalam keterangannya menyampaikan: “Kami menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi diskriminasi terhadap perempuan dalam bentuk apa pun. Hari Kartini adalah momentum untuk menyuarakan keberanian, bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk dihormati, dilindungi, dan diberi ruang yang setara. Aksi ini adalah simbol bahwa perempuan bukan pihak yang lemah, tetapi pilar penting dalam pembangunan bangsa.” Jenderal Lapangan, Nurifka Indriani, juga menegaskan: “Kami turun ke jalan bukan hanya membagikan bunga, tetapi membawa pesan tegas: stop diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan harus bebas dari tekanan, stigma, dan ketidakadilan. Hari ini kami hadir untuk menyuarakan bahwa perempuan berhak atas ruang aman dan kesempatan yang sama.” Dalam rangkaian kegiatan, dilakukan pula pembacaan puisi oleh Nurmianti yang menggugah semangat perjuangan perempuan: Puisi: “Kami Tidak Lagi Diam” Kami adalah suara yang lama dipendam, Yang kini bangkit menembus diam. Bukan untuk meminta, Tapi untuk menuntut hak yang sama. Perempuan bukan bayang-bayang, Bukan pelengkap dalam ruang sempit, Kami adalah langkah yang bergerak, Kami adalah suara yang tak bisa dibungkam. Hentikan diskriminasi, Hentikan batasan yang mengekang, Karena kami bukan untuk dibatasi, Kami lahir untuk setara. Hari ini kami berdiri, Bukan sekadar membawa bunga, Tapi membawa pesan— Bahwa perempuan harus dihargai, Bukan disisihkan, bukan dilemahkan. Jika dunia masih membatasi kami, Maka hari ini kami jawab: Kami tidak lagi diam. SAPMA PP Gowa berharap aksi ini menjadi pengingat bahwa perjuangan Kartini belum selesai, dan harus terus dilanjutkan melalui aksi nyata melawan diskriminasi terhadap perempuan. STOP DISKRIMINASI PEREMPUAN! HIDUP PEREMPUAN INDONESIA!

Daerah, Gowa, Nasional, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi, Uncategorized

Lewat “Polantas Menyapa”, Ditlantas Polda Sulsel Serap Keluhan Wajib Pajak di Samsat Gowa

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Nasional, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi, Uncategorized /

ruminews.id, Gowa – Program “Polantas Menyapa” yang digagas Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel kembali digelar, kali ini menyasar langsung masyarakat di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gowa. Kegiatan ini jadi cara polisi lalu lintas membuka ruang komunikasi tanpa sekat dengan warga, khususnya para wajib pajak kendaraan. Bukan sekadar kegiatan seremonial, “Polantas Menyapa” diarahkan untuk mendengar langsung keluhan dan pengalaman masyarakat saat mengurus administrasi kendaraan. Di lokasi, petugas aktif berdialog, menjawab pertanyaan, hingga memberi penjelasan soal prosedur yang kerap dianggap membingungkan. Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel, Siska Dwi Marita menegaskan, pendekatan ini sengaja dilakukan agar pelayanan publik tidak lagi berjarak. “Kami ingin tahu langsung apa yang dirasakan masyarakat. Dari situ kami bisa evaluasi dan pastikan pelayanan benar-benar cepat, transparan, dan tidak berbelit,” ujarnya di sela-sela kegiatan. Selain dialog, petugas juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi kendaraan. Mulai dari memastikan STNK aktif, hingga penggunaan TNKB yang sesuai aturan. Hal ini bukan hanya soal kepatuhan hukum, tapi juga berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan di jalan. Personel Unit Regident turut mengawal jalannya pelayanan agar tetap sesuai SOP. Fokusnya jelas: proses lebih cepat, alur lebih jelas, dan pelayanan yang lebih humanis. Beberapa isu yang mencuat dalam kegiatan ini antara lain mekanisme perpanjangan pajak, proses mutasi kendaraan, hingga kondisi fasilitas di Samsat Gowa yang ikut dievaluasi langsung di lapangan. Masyarakat diajak untuk tidak hanya jadi pengguna jalan, tapi juga pelopor keselamatan berlalu lintas. Pesannya sederhana: taat pajak, lengkapi surat kendaraan, dan patuhi aturan di jalan. “Mulai dari diri sendiri. Tertib administrasi itu bukan cuma kewajiban, tapi juga bagian dari kontribusi kita untuk daerah,” tutup Siska.

Makassar, Pendidikan, Uncategorized

Deklarasi Perintisan: Manifesto Gerak Humans (Himpunan Mahasiswa Animasi) FSD UNM

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pendidikan, Uncategorized /

Ruminews.id,Makassar-Di tengah pusaran zaman yang ditandai dengan fenomena degradasi kesadaran berorganisasi, muncul sebuah ironi ketika ruang-ruang dialektika mahasiswa mulai sunyi. Namun, hari ini sejarah mencatat sebuah anomali  positif dari rahim Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, yaitu lahirnya Himpunan Mahasiswa Animasi (HUMANS) yang merupakan sebuah respon intelektual terhadap kebutuhan akan wadah aspirasi dan aktualisasi diri mahasiswa animasi yang progresif. Sebagai pelopor pertama jurusan Animasi di wilayah Indonesia Timur, Program Studi Animasi Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar memegang tanggung jawab sejarah untuk menjadi lokomotif kreativitas dan inovasi visual di gerbang timur nusantara. Melalui Musyawarah Program Studi (MUSPRODI) yang diselenggarakan pada 18-19 April 2026 di Auditorium FSD UNM, dengan tema “Berlayar Menuju Generasi Berkarya” telah dicanangkan sebagai fondasi filosofis. Rapat sidang pertama ini menjadi momentum legal-formal yang mengesahkan identitas HUMANS di bawah restu birokrasi fakultas serta dukungan kolektif-kolegial dari MAPERWA FSD UNM dan BEM KEMA FSD UNM. Ini adalah bukti nyata bahwa persatuan elemen organisasi tetap menjadi kekuatan utama dalam membangun ekosistem akademik yang inklusif. HUMANS hadir dengan kesadaran bahwa eksistensi mahasiswa tidak boleh tereduksi hanya dalam batas-batas ruang kelas. Di bawah kepemimpinan Nibros Hasan Corua sebagai Formatur Ketua Umum pertama, organisasi ini menetapkan asas-asas organisasi sebagai bagian integral yang tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Di saat banyak organisasi mulai gugur karena kegagalan adaptasi, HUMANS berdiri sebagai antitesis yang siap membentur realitas tersebut. “Sejarah yang baik tidak hanya mencatat siapa yang pertama dan yang terakhir, tetapi siapa yang memiliki keberanian untuk berjuang” -Nibros Hasan Corua, formatur ketua umum Himpunan Mahasiswa Animasi FSD UNM. Sebagai representasi intelektual di bidang visual dan teknologi, HUMANS berkomitmen untuk memanfaatkan disiplin ilmu animasi sebagai instrumen yang relevan dengan perkembangan zaman demi kemaslahatan masyarakat luas. Menjadi ruang persemaian kader yang berorientasi pada keadilan, kemajuan, dan integritas moral. Serta menghidupkan kembali lumbung intelektual dan tradisi diskusi guna melahirkan insan akademis yang bertanggung jawab dan tentunya, kritis. Deklarasi ini adalah janji suci bagi sejarah. Bahwa di tangan mahasiswa animasi, harapan tidak akan pernah surut. HUMANS akan terus bergerak menciptakan karya, dan memastikan bahwa denyut nadi perjuangan mahasiswa tetap mengalir deras dalam setiap gerak kreatif yang dihasilkan. Kordinator Strering Commite Musprodi Himpunan Mahasiswa Animasi Syahid Abdi Hidup Mahasiswa! Salam Budaya!

Uncategorized

Ketua KKLR Sulsel Minta Perusahaan di Luwu Raya Ambil Peran dalam Perjuangan Provinsi

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

ruminews.id, MAKASSAR — Ketua BPW Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Ir Hasbi Syamsu Ali, menegaskan bahwa sudah saatnya perusahaan-perusahaan besar yang sudah lama menikmati hasil perut bumi di Luwu Raya mengambil peran lebih nyata dalam mendukung perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Pernyataan itu disampaikan Hasbi dalam momentum Halalbihalal Wija to Luwu (WTL) 2026 yang dirangkaikan dengan Dzikir Akbar dalam rangka peringatan Hari Perjuangan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80, di Gedung Graha Pena Makassar, Sabtu (18/4/2026). Menurut Hasbi, dorongan tersebut bukan tanpa alasan. Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan Halalbihalal tahun ini sepenuhnya didukung melalui semangat curun-curun atau gotong royong pembiayaan oleh Wija to Luwu, tanpa melibatkan kontribusi dari perusahaan-perusahaan besar seperti pada tahun-tahun sebelumnya. “Untuk kegiatan HBH kali ini, murni curun-curun dari WTL semuanya, tidak menerima donasi dari perusahaan seperti Vale, Masmindo atau BMS dan lainnya. Ini sengaja kita lakukan, agar ke depan perusahaan-perusahaan eksploratif yang besar di Luwu Raya bisa berkontribusi lebih signifikan bagi perjuangan Provinsi Luwu Raya,” tegasnya. Ia menilai, perusahaan-perusahaan yang sudah cukup lama menikmati hasil perut bumi di Luwu Raya sudah saatnya memberikan feedback bagi perjuangan pembentukan Provinsi. “Kalau Luwu Raya jadi Provinsi tentu yang akan sejahtera adalah warga Luwu Raya itu sendiri, termasuk pelaku-pelaku usaha di sana. Sudah waktunya kita berkontribusi sesuai peran dan fungsi masing-masing,” tegas Hasbi. Ia menilai, keberhasilan kegiatan yang berlangsung selama lebih dari tujuh jam, sejak pukul 09.00 hingga 16.30 WITA, dengan dihadiri sekitar 500 peserta, menjadi bukti kuat bahwa masyarakat Luwu Raya memiliki kemandirian dan solidaritas yang tinggi. “Ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Ini bukti bahwa kita punya kekuatan internal. Tinggal bagaimana kita mendorong semua pihak, termasuk dunia usaha, untuk ikut bertanggung jawab serta mengambil peran dalam perjuangan Provinsi Luwu Raya ini,” ujar Hasbi. Halalbihalal WTL 2026 mengusung tema “Merajut Ukhuwah, Memperkuat Spirit Perjuangan Provinsi Luwu Raya” dan dihadiri berbagai elemen, mulai dari unsur pemerintah, anggota legislatif, kepala daerah, akademisi, tokoh adat, hingga organisasi kemasyarakatan dan pemuda. Ketua panitia, Ir Ahmad Huzaen, menyebut antusiasme peserta yang bertahan dari pagi hingga sore hari mencerminkan kuatnya ikatan emosional Wija to Luwu. “Selama kegiatan berlangsung, peserta tetap bertahan dan mengikuti seluruh rangkaian acara. Ini menunjukkan bahwa semangat kebersamaan masyarakat Luwu Raya masih sangat kuat,” katanya. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan arah perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Dalam kesempatan tersebut turut disosialisasikan Program Serbu Luwu Raya, yakni kampanye donasi publik untuk memperkuat dukungan pembiayaan perjuangan pemekaran. Naskah Akademik dan Arah Perjuangan Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyerahan naskah akademik pembentukan Provinsi Luwu Raya yang disusun oleh tim Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo kepada Ketua Badan Pekerja Pemekaran (BPP) DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail, ST., MMA. Rektor Unanda, Dr. Ir. H. Anas Boceng, M.Si, menjelaskan bahwa dokumen setebal hampir 700 halaman tersebut merupakan hasil kajian komprehensif yang melibatkan sekitar 20 akademisi selama empat bulan. “Dokumen ini menjadi landasan penting dalam mendorong pembentukan Provinsi Luwu Raya, termasuk membuka berbagai opsi pendekatan sesuai regulasi nasional,” jelasnya. Kegiatan juga dirangkaikan dengan diskusi tematik bertajuk “Progres dan Tantangan Pembentukan Provinsi Luwu Raya” yang dipandu Udhi Syahruddin Hamun. Hadir sebagai narasumber antara lain akademisi Unhas Dr Hasrullah, Wakil Rektor IV Unanda sekaligus Koordinator Tim Penyusun Kajian Akademik Dr Abdul Rahman Nur, serta Ketua BPP DOB Luwu Raya H. Darwis Ismail. Dalam diskusi tersebut, para pembicara menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya merupakan kebutuhan strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari sektor kelautan, kehutanan, hingga energi, Luwu Raya dinilai memiliki kapasitas kuat untuk berdiri sebagai provinsi mandiri. Melalui momentum Halalbihalal WTL 2026, KKLR Sulsel tidak hanya menegaskan soliditas internal melalui semangat curun-curun, tetapi juga mengirim pesan terbuka kepada perusahaan-perusahaan besar di Luwu Raya agar turut mengambil bagian lebih aktif dalam perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya. (*)

Hukum, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pertanian, Politik, Uncategorized

Bupati Barru, Sidrap, dan Wabup Gowa Diperiksa: Dugaan Korupsi Bibit Nanas dan Retaknya Kepercayaan Publik

Tinggalkan Komentar / Hukum, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pertanian, Politik, Uncategorized /

Penulis: F. H. Kalindra – Penggiat Literasi Ruminews.id, Makassar – Di tengah riuhnya kota Makassar, kabar tentang dugaan korupsi pengadaan bibit nanas itu terasa seperti luka lama yang kembali dibuka perih, namun seakan tak pernah benar-benar sembuh, Anggaran puluhan miliar rupiah yang seharusnya menumbuhkan harapan justru menjelma bayang-bayang kehilangan, bukan hanya uang negara yang tergerus tetapi juga kepercayaan publik yang pelan-pelan luruh seperti tanah yang tergerus hujan tanpa henti. Nama-nama yang kini dipanggil untuk dimintai keterangan bukanlah orang asing dalam panggung kekuasaan. Mereka adalah figur yang dulu berdiri di mimbar, mengucap janji tentang kesejahteraan dan keberpihakan. Namun hari ini, janji itu seperti gema yang hilang di lorong-lorong birokrasi tersesat di antara kepentingan, kompromi, dan mungkin juga kelalaian yang disengaja. Dalam pusaran itu, publik hanya bisa bertanya di titik mana idealisme berubah menjadi transaksi? Kasus ini bukan sekadar soal angka Rp 60 miliar yang menguap atau Rp 50 miliar yang disebut sebagai kerugian negara tetapi cermin retak dari tata kelola yang seharusnya tegak. Bagaimana mungkin sebuah anggaran dapat melenggang tanpa pijakan yang jelas tanpa proposal, tanpa lahan, tanpa arah? Bukankah setiap rupiah dalam APBD seharusnya lahir dari pertimbangan yang jernih, bukan dari ruang gelap yang penuh bisik-bisik kepentingan? Desakan dari berbagai pihak termasuk Lembaga Kontrol Keuangan Negara menjadi semacam suara nurani yang menolak diam, mereka mengingatkan bahwa tanggung jawab tidak boleh berhenti pada mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebab dalam sistem yang saling terkait keputusan tidak pernah lahir sendirian tapi hasil dari persetujuan, pembiaran, atau bahkan kesepakatan yang tak pernah diucapkan secara terang. Jika benar ada tangan-tangan yang ikut meloloskan kebijakan tanpa dasar yang sah, keadilan tidak boleh berhenti di permukaan. Menelusup lebih dalam lalu menembus lapisan kekuasaan yang sering kali kebal terhadap rasa bersalah. Sebab hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas hanya akan melahirkan sinisme dan sinisme adalah racun paling sunyi bagi demokrasi. Pada akhirnya kasus ini adalah pengingat bahwa kekuasaan bukan sekadar soal jabatan melainkan amanah yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi beban sejarah. Dan sejarah seperti yang kita tahu, tak pernah benar-benar lupa. Ia mencatat diam-diam, namun pasti siapa yang menjaga kepercayaan dan siapa yang mengkhianatinya.

Scroll to Top