Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Uncategorized

Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik, Uncategorized

Istana Gelar Teka-Teki: Menpora Baru, Antara Misteri dan Spekulasi

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik, Uncategorized /

ruminews.id – Lagi-lagi Istana Negara menggulirkan kejutan politik. Kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang semula diduduki Dito Ariotedjo resmi kosong sejak Senin (8/9/2025). Sosok yang pernah dielu-elukan sebagai representasi generasi muda itu kini menjadi bagian dari daftar reshuffle Presiden Prabowo Subianto. Namun, yang membuat publik kian riuh bukanlah soal pencopotan Dito semata. Justru teka-teki tentang siapa penggantinya telah menjelma jadi drama nasional. Istana memilih bungkam, hanya menyisakan sebuah petunjuk samar: “pengganti masih berada di luar kota.” Clue sederhana itu bak percikan api yang menyulut spekulasi liar. Nama yang paling santer mencuat—dan tak pelak membuat jagat maya gaduh—adalah sosok entertainer papan atas, Raffi Ahmad. Mengapa Raffi Ahmad Tiba-Tiba Jadi Sorotan? Alasannya ternyata sepele, namun menggelitik logika publik. Bertepatan dengan pelantikan lima menteri baru di Istana, Raffi Ahmad justru terlihat tidak berada di Jakarta. Lewat unggahan di Instagram, ia tampak mendampingi sang ibu, Amy Qanita, yang tengah dirawat di rumah sakit di luar kota. Frasa “di luar kota” itu pun terasa selaras dengan kode yang disampaikan Istana. Kecurigaan publik makin kuat karena kedekatan Raffi dengan lingkaran Prabowo bukan rahasia. Sejak 2014 ia dikenal sebagai pendukung setia, bahkan belakangan dipercaya menjabat Utusan Khusus Presiden untuk urusan pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ditambah lagi, kiprahnya mengelola RANS Cilegon FC membuatnya dianggap memiliki legitimasi di bidang olahraga. Maka, wajar bila netizen berspekulasi: benarkah “Sultan Andara” akan naik kelas menjadi Menpora? Istana Masih Menutup Rapat Rahasia Sayangnya, publik belum juga memperoleh jawaban. Mensesneg Prasetyo Hadi hanya mengulang kalimat yang semakin memancing penasaran. “Terkait Menpora, pengganti kebetulan sedang berada di luar kota sehingga tidak dapat hadir dalam pelantikan hari ini,” ujarnya di halaman Istana Negara. Tak ada nama disebut, tak ada kepastian diberikan. Kursi Menpora pun untuk sementara masih dibiarkan kosong. Dito Ariotedjo: Dari Simbol Muda ke Korban Reshuffle Nasib Dito sendiri terbilang ironi. Ia sempat dielu-elukan sebagai simbol regenerasi politik di kabinet—lulusan Fakultas Hukum UI, pengusaha muda, dan kader Golkar yang meroket cepat. Kolaborasinya bersama Raffi Ahmad dalam RANS Sport dan jabatannya sebagai Ketua Umum AMPI membuatnya dianggap figur ideal. Namun roda politik berputar cepat; masa baktinya kini terhenti lebih dini. Kandidat Lain yang Disebut Meski nama Raffi Ahmad menjadi magnet terbesar, spekulasi tak berhenti di situ. Kabar lain menyebut bahwa Puteri Anetta Komarudin, anggota DPR dari Partai Golkar, juga masuk radar pengganti. Sosok muda yang dikenal aktif di Komisi XI ini disebut-sebut punya peluang menduduki kursi Menpora. Episode Baru Drama Politik Apakah benar Raffi Ahmad yang akan mengambil alih, atau justru Puteri Anetta yang akan tampil sebagai kejutan? Publik kini hanya bisa menunggu babak selanjutnya dari “sinetron politik” ala Istana—penuh teka-teki, penuh spekulasi, dan tentu saja, penuh kejutan.

Ekonomi, Opini, Uncategorized

Tumbangnya Sri Mulyani: Ketika Poros Dunia Bergeser dari IMF ke BRICS

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Opini, Uncategorized /

ruminews.id – Sedikit Drama, Banyak Makna Sri Mulyani lengser. Bukan karena tersandung korupsi, bukan karena gagal menjaga fiskal, apalagi bukan karena bocor APBN—tapi justru karena terlalu disiplin, terlalu IMF, terlalu World Bank. Dan mungkin, terlalu Amerika. Bersamaan dengan itu, Prabowo pulang dari Beijing dengan senyum tipis dan dada tegap. Ia tak banyak bicara. Tapi seperti harimau tua yang kembali dari rimba raksasa Tiongkok dan hutan salju Rusia, Prabowo membawa lebih dari sekadar oleh-oleh diplomatik. Ia membawa sinyal pergeseran poros dunia. Babak Baru: Indonesia Tak Lagi di Samping Meja, Tapi Di Tengah Meja Selama ini, posisi Indonesia dalam ekonomi global mirip tamu VIP dalam pesta IMFdihargai, dipuji, tapi tetap disuruh cuci piring. Sri Mulyani adalah duta besar kebanggaan pesta itu. Dengan jargon defisit 3%, tax ratio, dan “confidence investor”, beliau menjaga citra kita di mata Barat. Tapi pesta itu sekarang sepi. Dunia berubah. Amerika sedang demam utang, Eropa terengah-engah, dan IMF kehilangan pamor di negara-negara Selatan. Di sisi lain, BRICS+ tumbuh dengan percaya diri. Yuan, rubel, rupee, bahkan real Brazil, mulai berbicara dengan bahasa baru: kolaborasi tanpa kolonialisasi. Prabowo melihat itu. Dan ia memilih. Pemecatan Bernuansa Geopolitik Tak ada penguasa yang mengganti menteri seberat Sri Mulyani tanpa alasan besar. Publik hanya melihat reshuffle. Tapi orang dalam tahu: ini adalah “reset fiskal”. Dan itu butuh backup strategis dari dua raksasa dunia—China dan Rusia. Dalam pertemuan dengan Xi Jinping dan Vladimir Putin, bisa jadi Prabowo memberi isyarat: “Saya ingin mengubah cara kami mengelola ekonomi. Kami akan lebih berani membelanjakan uang untuk rakyat. Kami tak bisa terus dikekang aturan Washington. Apakah Anda akan mendukung saya?” Dan jawaban mereka mungkin sederhana: “Silakan. Kami siap bantu. Tapi keluarkan dulu ‘penjaga gerbang IMF’ itu.” Momen Kudeta Ekonomi Pemecatan Sri Mulyani bukan soal pribadi. Ini adalah tanda pergeseran ideologi ekonomi Indonesia: Dari austerity ke sovereign spending, Dari defisit ketat ke investasi masif, Dari Barat ke Timur. Dan kita akan menyaksikan: Target pertumbuhan 8% bukan lagi slogan. Kredit murah dari China mengalir deras untuk pangan, energi, dan industri. Oligarki baru mungkin lahir tapi kali ini bukan dari Harvard Club, melainkan dari sekolah kader Beijing dan pabrik baja Vladivostok. Yang Pergi Bukan Musuh, Yang Datang Bukan Malaikat Kita tidak sedang membenci Sri Mulyani. Kita hanya sedang membaca perubahan zaman. Siapa pun yang mengerti sejarah tahu: ada masanya ekonom seperti Soemitro Djojohadikusumo (ayah Prabowo) memikirkan hal serupa: kemandirian. Kini sejarah berputar. Prabowo seperti ingin menuntaskan ide lama itu bukan dengan teori semata, tapi dengan tindakan konkret. Dan tindakan pertama itu: mencopot simbol rezim fiskal lama. Sri Mulyani, pamit. Epilog Selamat datang di Indonesia versi 2025. Tempat di mana geopolitik menentukan fiskal, dan pertemuan bilateral bisa mengganti Menteri Keuangan. Kita ucapkan salam hormat untuk Bu Ani, dan sekaligus: Selamat datang “Soemitronomic”

Uncategorized

KONTROVERSI BERAS OPLOSAN, HMI CABANG MAKTIM : INI MERUGIKAN MASYARAKAT DAN BULOG HARUS TANGGUNG JAWAB!

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

ruminews.id -Beberapa minggu terakhir, masyarakat dibuat kecewa sekaligus panik akibat maraknya pemberitaan soal beras oplosan. Isu ini makin ramai dibicarakan setelah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjadi sosok pertama yang menyuarakannya ke publik. Tak heran jika temuan tersebut langsung menyedot perhatian luas. Baru-baru ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur juga ikut angkat suara. Mereka menyoroti kinerja Perum Bulog dalam menjaga kualitas beras yang beredar di masyarakat. Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan HMI Cabang Makassar Timur, Aidil Fitra Mufila—yang akrab disapa Aidil—menyampaikan keprihatinannya. “Kami sangat prihatin dengan isu ini, karena beras adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Kualitasnya harus dijaga. Tapi dengan mencuatnya kasus ini, saya ingin menyampaikan rasa kecewa terhadap kinerja Bulog dalam memastikan kualitas beras yang beredar di tengah masyarakat,” ujar Aidil. Isu ini semakin runyam setelah penyidik Polri menemukan banyak kasus serupa di berbagai daerah. Dan yang bikin masyarakat makin curiga, muncul pernyataan dari Direktur Bisnis Bulog, Febby Novita, yang menyebut bahwa “mengoplos beras itu adalah hal yang biasa dan diperbolehkan.” Pernyataan ini sontak memicu tanda tanya besar di publik. Aidil pun menanggapi pernyataan tersebut dengan kritis. “Temuan Polri di beberapa daerah mempertegas bahwa kualitas beras di pasaran sedang dalam kondisi darurat. Ini jelas menjadi rapor merah bagi Bulog. Apalagi, saya sempat membaca pernyataan Direktur Bisnis Bulog yang membolehkan pengoplosan beras asal sesuai standar. Kami curiga, itu hanya bentuk pembelaan semata untuk menutupi kemungkinan keterlibatan oknum di tubuh Bulog dalam kasus beras oplosan ini,” tutupnya.

Daerah, Hukum, Kriminal, Pare-pare, Uncategorized

Alumni STIEM Bongaya Desak Hukuman Berat untuk Pelaku Pembunuhan Suriani Tahir

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Kriminal, Pare-pare, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar – Sejumlah alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIEM) Bongaya mendesak agar pelaku pembunuhan terhadap Suriani Tahir, pegawai PT Hino Kumala Parepare, dijatuhi hukuman maksimal. Sigit Sugiarto, mewakili para alumni, menyebut peristiwa ini menimbulkan keprihatinan serius, terutama terkait keamanan pekerja perempuan di ruang kerja. Apalagi, insiden tragis itu terjadi di dalam kantor perusahaan tempat korban bekerja. “Kasus ini menjadi catatan kelam soal minimnya jaminan keselamatan karyawan, khususnya perempuan. PT Hino Kumala sebagai korporasi juga harus ikut bertanggung jawab,” ujar Sugiarto yang juga merupakan Ketua Sapma PP Kab Gowa. Ia menambahkan, pekerja seharusnya memperoleh rasa aman saat berada di kantor, bukan justru menjadi korban tindak kekerasan. “Kami berharap aparat kepolisian segera menuntaskan berkas perkara pelaku, sekaligus menekan perusahaan agar tidak lepas tangan,” tegasnya. Diketahui, Suriani Tahir, yang juga merupakan alumni STIEM Bongaya, ditemukan tewas pada Jumat (29/8/2025) dini hari di kantor PT Hino Kumala, Jalan HM Arsyad, Kelurahan Watan Soreang, Kecamatan Watan Soreang, Kota Parepare. Kasat Reskrim Polres Parepare, Muh Agus Purwanto, mengungkapkan bahwa pelaku berinisial KA sudah diamankan. Dari hasil pemeriksaan, korban tewas setelah ditikam karena melawan saat hendak diperkosa. Sementara itu, pihak PT Hino Kumala belum banyak memberikan komentar. General Manager PT Hino Kumala, Jhony Tanaka, hanya meminta agar konfirmasi langsung diarahkan ke Kepala Cabang Parepare. “Silakan ditanyakan ke kepala cabang di Parepare. Saya sendiri berkantor di Makassar,” kata Jhony singkat.

Uncategorized

Cipayung Plus Gowa Gelar Longmarch dan Dialog Terbuka dengan Pemerintah

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

Gowa – 3 September 2025. Aliansi Cipayung Plus Kabupaten Gowa, yang beranggotakan PMKRI, HMI Gowa Raya, IMM, GMNI, Komca Pemuda Katolik, dan SAPMA PP, menggelar aksi longmarch dari perbatasan Makassar–Gowa menuju Kantor Bupati serta DPRD Gowa. Aksi tersebut berlangsung tertib dengan pengamanan ketat dari jajaran Polres Gowa dan Kodim 1409. Dalam pergerakannya, massa menyuarakan sejumlah isu strategis di tingkat nasional maupun lokal. Tuntutan Nasional meliputi: Mendesak reformasi Polri serta pencopotan Kapolri. Mewujudkan transparansi dalam penanganan kasus hukum. Evaluasi prosedur pengamanan aksi massa. Pengesahan RUU Perampasan Aset. Pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Penegakan supremasi hukum dan HAM. Evaluasi program MBG. Sementara untuk tuntutan daerah, massa menekankan: Pencopotan Kapolda Sulsel. Penolakan terhadap rencana kenaikan pajak di Gowa. Evaluasi terhadap aktivitas pertambangan. Transparansi PAD dari sektor tambang legal. Pemberantasan praktik tambang ilegal. Momen menarik terjadi ketika Bupati Gowa turun langsung ke jalan dan duduk bersama peserta aksi untuk mendengarkan aspirasi mereka. Kehadiran Ketua DPRD Gowa juga menjadi perhatian, di mana ia berkomitmen menyalurkan tuntutan Cipayung Plus melalui mekanisme resmi DPRD. Dalam jalannya aksi, masing-masing pimpinan organisasi mahasiswa dan pemuda menyampaikan orasi: Kalvin (Ketua PMKRI Gowa): menekankan bahwa reformasi Polri menjadi kebutuhan mendesak demi tegaknya supremasi hukum. Nawir (Ketua HMI Cabang Gowa Raya): menyatakan konsolidasi aksi ini berhasil dan tuntutan utama, baik nasional maupun lokal, sudah tersampaikan dengan damai. Khaliq (Ketua GMNI Gowa): mengkritisi tambang ilegal dan kebijakan pajak yang dianggap merugikan rakyat kecil. Nurafni (Ketua IMM Gowa): menegaskan kenaikan pajak adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Antonio (Ketua Pemuda Katolik Gowa): menggarisbawahi pentingnya transparansi PAD dan menolak kebijakan yang hanya menguntungkan elit. Sigit (Ketua SAPMA PP Gowa): mengecam mafia tanah serta tambang ilegal, dan menegaskan aparat harus netral. Aksi berlangsung kondusif hingga berakhir. Sebagai penutup, Cipayung Plus Gowa menyampaikan apresiasi kepada Polres Gowa dan Kodim 1409 atas pengawalan sejak titik awal hingga aksi selesai dengan aman.

Nasional, Uncategorized

Dari Dermaga ke Bangku Sekolah: Harapan Buruh Pelabuhan Indonesia

Tinggalkan Komentar / Nasional, Uncategorized /

SURAT TERBUKA Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Bapak H. Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka Di Tempat Perihal: Dukungan Penuh Presiden dan Wakil Presiden terhadap Program “BURUH SEKOLAH & BURUH SARJANA” untuk Buruh Pelabuhan Indonesia Dengan hormat, Melalui surat terbuka ini, kami dari Aliansi Nasional Pekerja Pelabuhan Indonesia menyampaikan aspirasi dan harapan besar kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, agar berkenan memberikan dukungan penuh terhadap program “Buruh Sekolah & Buruh Sarjana”, sebagai bagian dari komitmen negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup buruh pelabuhan di seluruh Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, buruh pelabuhan memiliki peran vital dalam menjaga kelancaran distribusi barang, logistik nasional, serta stabilitas ekonomi Indonesia. Namun di balik peran penting tersebut, masih banyak buruh pelabuhan yang menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan dan pengembangan diri. Melalui program “Buruh Sekolah & Buruh Sarjana”, kami meminta agar negara hadir melalui kebijakan nyata dan menyeluruh, antara lain : 1. Penyediaan kuota pendidikan khusus bagi buruh pelabuhan dan keluarganya melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Sekolah Rakyat. 2. Jaminan pendidikan dasar dan menengah bagi buruh yang belum lulus sekolah. 3. Peluang melanjutkan pendidikan tinggi hingga sarjana, khususnya bagi buruh dan anak-anak buruh yang berprestasi. 4. Program sertifikasi profesi dan pelatihan keterampilan bagi buruh pelabuhan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing kerja. Kami percaya, peningkatan kesejahteraan buruh tidak cukup hanya dengan bantuan ekonomi, tetapi harus dimulai dari pendidikan dan pengakuan kompetensi. Dengan memberikan akses pendidikan yang merata, buruh pelabuhan akan memiliki masa depan yang lebih baik dan layak dalam sistem ekonomi nasional yang makin kompleks dan modern. Kami juga mendorong agar program ini menjadi bagian dari program prioritas nasional, dengan kolaborasi lintas kementerian, terutama Kementerian Pendidikan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan, serta dukungan dari pemerintah daerah dan pelaku usaha pelabuhan. Demikian surat terbuka ini kami sampaikan, besar harapan kami agar Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden mendengarkan suara buruh pelabuhan dan mengambil langkah konkret untuk menjadikan pendidikan sebagai jalan kesejahteraan dan kemajuan bersama. Atas perhatian dan komitmen Bapak Presiden dan Wakil Presiden, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Aliansi Nasional Pekerja Pelabuhan Indonesia ttd Subhan Hadil – Koordinator Aliansi Nasional Pekerja Pelabuhan Indonesia & Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia

Opini, Uncategorized

Hentikan Kekerasan Terhadap Tenaga Medis

Tinggalkan Komentar / Opini, Uncategorized /

ruminews.id – Di negeri ini, ironi sering tampil telanjang. Mereka yang berseragam putih yang semestinya disambut sebagai tanda keselamatan justru kerap diperlakukan layaknya musuh. Tenaga medis, garda terakhir kemanusiaan, berdiri di medan konflik dengan perban dan obat, namun yang menyambut mereka adalah pukulan, teriakan, bahkan perlakuan yang menghapus harkat kemanusiaan. Bukankah ini pengkhianatan terhadap akal sehat? Bukankah sudah jelas hukum negeri ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 273 ayat (1) menjamin perlindungan bagi tenaga medis dalam tugasnya, bahkan di pusaran konflik paling getir? Lalu mengapa aparat masih tega merampas martabat mereka dengan kekerasan? Jika hukum tak lagi dihormati, maka sesungguhnya negara sedang mengikis nuraninya sendiri. Sebagai mahasiswa kesehatan, kegelisahan saya tak bisa lagi ditahan. Kami dididik untuk merawat luka siapa pun, tanpa menanyakan bendera apa yang dikibarkan, atau ideologi apa yang diyakini. Tetapi bagaimana mungkin kami bisa menolong dengan tenang bila keselamatan diri kami pun tak terjamin? Apakah harus ada korban tenaga medis yang terbaring tak berdaya sebelum bangsa ini sadar bahwa tangan penyelamat tak boleh dipatahkan? Negeri ini harus memilih: apakah ia masih menghormati kehidupan, atau ia rela membiarkan tangan yang seharusnya mengobati justru dipaksa menanggung luka. Kekerasan terhadap tenaga medis bukan hanya tindak brutal, melainkan kejatuhan moral bangsa. Tenaga medis bukan tumbal kekerasan. Mereka hadir bukan untuk bertarung, tetapi menjaga denyut kehidupan. Bila negara terus membiarkan mereka dipukul, diinjak, dan diperlakukan sebagai musuh, maka sejatinya negara sedang menandatangani pengakuan: bahwa ia telah kehilangan nurani.

Opini, Uncategorized

Kritik atas Kritik Massa

Tinggalkan Komentar / Opini, Uncategorized /

ruminews.id – Setiap kali massa marah dan gedung terbakar, komentar yang paling cepat muncul biasanya sederhana: anarkis, emosional, destruktif, bar-bar, biadab, tidak bijak, dst, seolah-olah semua bisa selesai dengan kata-kata itu. Tapi jarang ada yang mau jujur bertanya, mengapa rakyat bisa sampai pada titik di mana api terasa lebih fasih daripada suara? Mengutuk mereka tanpa menyingkap akar kemarahan sama saja dengan berpura-pura hidup dalam negeri dongeng, di mana dianggap rakyat selalu sabar, elite selalu bijak, dan politik selalu adil. Sayangnya, negeri ini jauh dari dongeng. Gedung DPR yang terbakar bukan sekadar beton dan kursi rapat. Gedung itu adalah simbol dari institusi yang semakin lama terasa jauh dari denyut rakyat. Ketika api menyala di sana, itu bukan semata “ulah biadab massa”, melainkan ekspresi dari luka yang lama dibiarkan bernanah. Kritik terhadap pembakaran DPR sering kali justru mengabaikan ironi terbesar, lebih marah pada api yang membakar gedung, daripada pada api ketidakadilan yang membakar kehidupan rakyat sehari-hari. Tentu, kekerasan tidak bisa menjadi jalan keluar permanen. Juga, tentu saja korban jiwa adalah tragedi yang perlu disesalkan dan diberi keadilan. Tetapi mengutuk aksi rakyat tanpa mengutuk elit politik tuli yang melahirkannya, hanyalah cara halus membela status quo. Api di DPR bisa padam dalam semalam, tetapi jika keangkuhan kekuasaan terus dibiarkan, bara itu akan kembali menyala bahkan lebih besar, lebih liar, dan mungkin lebih sulit dikendalikan. Mungkin di sinilah kita perlu belajar jujur bahwa bukan sekadar menuding massa “salah”, melainkan menanyakan kembali apa yang salah dari politik kita. Karena dalam politik yang sehat, rakyat tidak perlu berteriak dengan api. Mereka cukup berbicara, dan suaranya didengar.

Opini, Uncategorized

Polri Dinilai Berubah Jadi Alat Penindas Rakyat, Bukan Lagi Pengayom Rakyat

Tinggalkan Komentar / Opini, Uncategorized /

ruminews.id – Gelombang kritik terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semakin deras. Sejumlah elemen masyarakat sipil menyoroti peran polri yang dinilai semakin jauh dari fungsinya sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Kritik itu muncul seiring dengan maraknya tindakan represif aparat dalam menangani aksi demonstrasi maupun aspirasi rakyat. Berbagai peristiwa represif dalam penanganan aksi unjuk rasa menjadi potret nyata. Aparat kerap tampil garang terhadap mahasiswa, buruh, maupun kelompok masyarakat yang menyuarakan kritik. Ironisnya, keberanian itu seringkali menguap ketika berhadapan dengan para pemilik modal dan elite politik. “Polri hari ini bukan lagi berdiri di sisi rakyat. Mereka lebih sibuk menjaga kepentingan penguasa. Ini tanda institusi telah kehilangan jati diri. Polri juga yang harus nya sebagai pengayom kini jadi penindas kepada masayarakat” tegas Sulhadrian selaku Demisioner Ketua KNPI Panakukkang. Kecaman muncul karena tindakan aparat dinilai melampaui batas: pembubaran paksa, intimidasi, hingga jatuhnya korban luka bahkan nyawa. Padahal, konstitusi dengan tegas menjamin kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi. Masyarakat menilai, wajah kepolisian yang represif ini menegaskan bahwa Polri bukan sekadar penegak hukum, melainkan telah menjadi instrumen politik yang tunduk pada kekuasaan. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memperlebar jurang ketidakpercayaan publik terhadap negara. “Jika aparat terus menjadi tameng kekuasaan, jangan salahkan rakyat bila akhirnya melihat polisi bukan lagi pelindung, tapi penindas,” tambahnya Demisioner Ketua KNPI Panakukkang. Seruan pun disampaikan agar Polri segera dikembalikan ke khitahnya: menjaga keamanan, menegakkan hukum dengan adil, serta berdiri di sisi rakyat—bukan di bawah bayang-bayang penguasa.

Opini, Uncategorized

Polisi: Dari Pelindung Rakyat Menjadi Algojo Kekuasaan

Tinggalkan Komentar / Opini, Uncategorized /

ruminews.id – Di jalanan, rakyat menumpahkan jerit dan harap, namun yang datang bukan jawaban, melainkan tamparan kekerasan. Aksi-aksi protes yang seharusnya menjadi ruang artikulasi nurani justru dipatahkan dengan pentungan, gas air mata, dan deru kendaraan tak berperikemanusiaan. Di Kabupaten Bone, mahasiswa dan masyarakat yang berdiri di depan Kantor Bupati menagih janji-janji keadilan. Namun bukannya dilindungi, mereka justru dihantam dengan perlakuan represif aparat kepolisian. Suara rakyat ditindas, tubuh rakyat dipukul, seakan demokrasi hanya fatamorgana yang pudar di hadapan seragam. Di Takalar, tanah yang semestinya subur bagi petani justru menjadi ladang luka. Aksi protes petani terhadap panen yang dilakukan PTPN IV dibalas dengan sikap arogan dan tidak humanis aparat kepolisian. Alih-alih melindungi mereka yang menjaga bumi dengan cangkul dan keringat, polisi justru menjadi benteng bagi korporasi yang rakus. Di sana, hukum tampak seperti budak modal, dan rakyat kecil kembali jadi korban yang dikhianati. Di Bone pula, luka kian dalam ketika sebuah toko tani digerebek. Oknum aparat, alih-alih menjaga marwah hukum, justru diduga melakukan pemerasan. Dua hari setelah peristiwa itu, ayah pemilik toko tersungkur, diserang stroke dan jantung hingga wafat. Betapa tragis: aparat yang seharusnya menjadi pengayom justru menjadi beban yang menjerumuskan keluarga rakyat ke dalam kubur. Dan luka itu terus bertambah. 25 Agustus 2025, aksi “Bubarkan DPR” dibungkam secara represif. Dua hari berselang, pada 28 Agustus 2025 sebuah peristiwa memilukan terjadi: seorang pengemudi ojek online menjadi korban, tubuhnya terlindas baracuda yang seharusnya menjaga ketertiban. Demokrasi kembali memakan korban, kali ini bukan hanya mahasiswa atau buruh, melainkan rakyat pekerja yang sedang berjuang menafkahi keluarga. Polisi, dalam logika kekuasaan hari ini, kian tampak arogan. Mereka berbaris tegap bukan untuk menjaga rakyat, melainkan menjadi pagar besi bagi gedung DPR yang kian kehilangan legitimasi. Aparat yang seharusnya berdiri sebagai pelindung segenap bangsa justru lebih sibuk menjadi tameng bagi para pemecah belah bangsa, para elit yang bersembunyi di balik undang-undang dan kursi kekuasaan. Apa artinya demokrasi bila suara rakyat dibungkam dengan gas air mata? Apa artinya hukum bila aparat menafsirkan aturan sebagai alasan untuk menindas? Apa artinya negara bila kepolisian yang katanya “melindungi, mengayomi, dan melayani” justru menjelma sebagai momok menakutkan di jalanan? Rakyat tidak butuh polisi yang garang kepada massa aksi tapi jinak di hadapan koruptor. Rakyat tidak butuh aparat yang gagah melawan mahasiswa dan petani, tetapi bungkam menghadapi mafia tambang, kartel pangan, atau politisi busuk yang merampok uang negara. Represi demi represi hanyalah menunda gelombang kemarahan. Sebab sejarah selalu berpihak pada yang tertindas, dan luka rakyat yang dipukul, ditembaki, bahkan dilindas, akan menjadi bara yang membakar kesewenang-wenangan. Polisi boleh saja membubarkan aksi, memukul mundur demonstran, bahkan mengorbankan nyawa, tetapi mereka tak pernah bisa membubarkan kesadaran. Polri hari ini harus ditanya: apakah kalian masih menjadi abdi negara, atau telah berubah menjadi anjing penjaga istana yang korup?

Scroll to Top