Uncategorized

ruminews.id, Jakarta, 17 Agustus 2025 – Memasuki usia ke-80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, semangat perjuangan para pahlawan bangsa menjadi inspirasi untuk membangun Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Salah satu aspek penting yang kini menjadi perhatian adalah peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai pondasi pembangunan manusia dan keberlanjutan industri. Menteri Ketenagakerjaan RI dalam sambutannya menegaskan bahwa kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, budaya K3 harus ditanamkan sebagai nilai kebangsaan yang mengakar di seluruh sektor. “Menurut SULHADRIAN selaku ketua FPK3 SULSEL (forum pemerhati keselamatan, kesehatan, kerja) Kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan SDM unggul. Untuk itu, setiap pekerja harus mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Momentum 80 tahun Indonesia merdeka ini menjadi titik pengingat bahwa K3 adalah hak dasar pekerja yang wajib kita jaga bersama,” ujarnya. SULHADRIAN juga menegaskan Data terbaru menunjukkan bahwa penerapan K3 yang baik terbukti meningkatkan produktivitas, mengurangi kerugian akibat kecelakaan, serta memperkuat daya saing perusahaan di tingkat global. Dengan demikian, K3 bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga strategi bisnis yang berkelanjutan. Berbagai kegiatan memperingati HUT ke-80 RI di sejumlah daerah juga mengangkat tema “Kerja Merdeka, Selamat, dan Sejahtera” dengan lomba edukasi K3, apel keselamatan kerja, hingga kampanye kreatif di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan bisa diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap keselamatan sesama. “Mari kita isi kemerdekaan dengan menjaga keselamatan diri, rekan kerja, dan lingkungan. Dengan budaya K3 yang kuat, Indonesia bukan hanya merdeka secara politik, tetapi juga merdeka dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,” tutup SULHADRIAN selaku ketua FPK3 sulsel (forum pemerhati keselamatan, kesehatan, kerja)

ruminews.id, Makassar, 16 Agustus 2025 – Pernyataan Wakil Menteri Pendidikan, Prof. Stella Christie, yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris dan Matematika anak, mendapat tanggapan satir dari Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Sains dan Teknologi, Muh Alwi Nur. Alwi menilai pernyataan tersebut menarik, namun sekaligus menggelitik logika. “Kalau benar MBG bisa meningkatkan dua kemampuan itu, saya usul MBG juga diberikan untuk Presiden ke-7 agar lebih cerdas Bahasa Inggris, dan untuk Presiden ke-8 supaya lebih cakap Matematika. Jadi nanti ‘Wi Wek The Tok’ speaking-nya jadi lebih baik, dan hitungan 10+2 tidak lagi menjadi 13,” ujarnya. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak bisa hanya ditopang oleh gizi semata. Data dari PISA (Programme for International Student Assessment) 2022 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 66 dari 81 negara untuk literasi membaca, matematika, dan sains. Di sisi lain, UNICEF mencatat bahwa satu dari dua anak Indonesia usia sekolah dasar tidak mencapai kemampuan minimum membaca dan berhitung. “Kita punya masalah mendasar pada kurikulum yang sering berubah, distribusi guru yang tidak merata, serta sarana pendidikan yang timpang antar daerah. Data Kemendikbudristek juga menunjukkan masih ada lebih dari 20 ribu sekolah rusak di seluruh Indonesia. Kalau itu tidak dibenahi, MBG hanya jadi program makan siang yang mengisi perut, bukan pondasi gizi, bukan pula solusi menyeluruh bagi pendidikan,” tegas Alwi. Mengapa Pendidikan Harus Jadi Prioritas Alwi menekankan, pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah saat ini karena tiga alasan: 1. Bonus Demografi 2030–2040, Indonesia akan memiliki 70% penduduk usia produktif. Tanpa pendidikan berkualitas, bonus ini bisa berubah menjadi bencana pengangguran. 2. Daya Saing Global – World Economic Forum menempatkan Indonesia masih tertinggal jauh dalam kualitas SDM dibanding negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, bahkan Vietnam. 3. Keadilan Sosial – Ketimpangan akses pendidikan menyebabkan kesenjangan ekonomi makin melebar antara kota dan desa, kaya dan miskin. Sebagai catatan kritis, DEMA Saintek mendorong pemerintah untuk: 1. Evaluasi menyeluruh MBG: pastikan menu bergizi, distribusi tepat sasaran, dan dampak nyata terhadap prestasi belajar. 2. Perbaikan kurikulum: jangan sering berubah, tetapi fokus pada kompetensi dasar literasi, numerasi, sains, dan teknologi. 3. Pemerataan guru: insentif bagi guru yang ditempatkan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). 4. Peningkatan infrastruktur sekolah: renovasi sekolah rusak dan penyediaan fasilitas digital di era teknologi. 5. Kebijakan anggaran yang jelas: alokasi triliunan rupiah untuk pendidikan harus diawasi ketat agar tidak bocor atau salah sasaran. Sebagai penutup, Alwi menegaskan bahwa segala kebijakan yang di keluarkan pemerintah hari ini adalah pondasi Indonesia di 2045 dan yang akan datang apakah Bonus SDM yang mempuni atau Beban angka pengangguran yang makin tinggi. Ia juga menambahkan “Kecerdasan bangsa tidak lahir dari piring nasi saja, tapi dari sistem pendidikan yang sehat, merata, dan berorientasi pada masa depan. Pemerintah harus ingat bahwa investasi terbesar adalah manusia Indonesia itu sendiri.”

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menerima kunjungan Yayasan Kota Kita Surakarta di Balai Kota Makassar, Rabu (13/8/2025). Kunjungan ini membahas program pembangunan Kota Makassar yang inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas. Hadir dalam pertemuan tersebut, Lokal Fasilitator Kota Kita Edi Ariadi, Senior Fasilitator Kota Kita Fuad Jamil, yang diterima langsung oleh Wali Kota. Lokal Fasilitator Kota Kita, Edi Ariadi, menjelaskan bahwa program ini merupakan kerja sama antara Yayasan Kota Kita dan Pemerintah Kota Makassar, yang bertujuan mewujudkan Gerakan Kota Inklusif Makassar. “Program tersebut berlangsung dari April 2025 hingga Desember 2026 dan mengusung dua inisiatif utama,” ujarnya. Dimana kaitan profiling Kota Makassar inklusif disabilitas, yakni memetakan persebaran penyandang disabilitas di Kota Makassar untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, tantangan, dan aspirasi mereka. “Diharapkan profil ini menjadi landasan data bagi pemangku kepentingan dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kota Makassar 2025–2030,” jelas Edi. Inisiatif berikutnya, adalah memperkuat kapasitas organisasi penyandang disabilitas di Kota Makassar. Melalui kegiatan pelatihan dan diskusi strategis. Program ini bertujuan membangun kolaborasi yang lebih erat antara organisasi penyandang disabilitas dengan Pemerintah Kota, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi teknis untuk mendukung implementasi rencana aksi daerah tersebut. Program ini mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, Komisi Nasional Disabilitas, serta bermitra dengan Ford Foundation, UNESCO, dan Terdisk sebagai mitra utama penyandang disabilitas di Kota Makassar. Selain pemetaan, hasil profiling nantinya tidak hanya menampilkan peta persebaran penyandang disabilitas, tetapi juga mengkontekstualisasikan isu-isu strategis yang mereka hadapi. Seperti akses pendidikan, kesempatan kerja, partisipasi politik dan sosial, layanan kesehatan dan rehabilitasi, informasi dan komunikasi, kebencanaan, serta berbagai aspek lain yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. “Kami berharap hasil profiling ini dapat terintegrasi dengan program-program pemerintah yang sudah ada, sekaligus menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan sektoral berbasis bukti,” harap Edi. Wali Kota Makassar menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya mewujudkan Kota Makassar yang ramah dan setara bagi semua warganya, tanpa terkecuali. “Kami pemerintah Kota Makassar menyambut dan mendukung penuh kegiatan yayasan Kota kita di Makassar,” singkatnya.

ruminews.id, KUALA LUMPUR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, tampil sebagai salah satu pembicara mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi ASEAN Sustainable Urbanisation Forum (ASUF) 2025 yang digelar di Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia, Selasa (12/8/2025). Forum yang mengusung tema Integrated Planning for Resilient Urban Futures atau Perencanaan Terpadu untuk Masa Depan Perkotaan yang Tangguh ini dihadiri tokoh-tokoh kunci pembangunan perkotaan dari berbagai negara ASEAN, perwakilan lembaga internasional, serta para ahli perencanaan kota dan lingkungan. Dalam sesi presentasinya, Aliyah Mustika Ilham memaparkan strategi pembangunan Kota Makassar yang berorientasi pada keberlanjutan, inklusi sosial, dan ketangguhan menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi cepat, dan ketimpangan sosial. “Makassar terus mengembangkan inovasi yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup warga, pengendalian banjir, pemerataan pembangunan, dan perluasan akses layanan publik yang adil. Kami percaya kolaborasi adalah kunci, bukan hanya di tingkat lokal, tapi juga di tingkat regional ASEAN,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Aliyah Mustika Ilham juga memaparkan 7 Program Prioritas Sapta MULIA, termasuk aplikasi Lontara+ Makassar Super App, pengembangan Creative Hub untuk mendorong ekonomi kreatif, serta program-program lingkungan yang telah berjalan efektif di Makassar. Menurutnya, pendekatan terintegrasi ini dapat direplikasi oleh kota-kota lain di kawasan ASEAN untuk menciptakan perkotaan yang lebih tangguh dan adaptif. Selain Wakil Wali Kota Makassar, forum ini juga menghadirkan pembicara dari berbagai negara, di antaranya Mr. Srinivasa Popuri, Chief UN-Habitat Multi Country Programme Office; Mr. Yhengher Vacha, Luang Prabang City Administrative Office, Laos; Mr. Akihito Muto, Chief Section Smart City & Urban Development Dept., Nippon Koei Co., Ltd; Dr. Peernan Towashiraporn, Director Risk Analytics & Climate Services, ADPC; serta Dr. Yogi Chellappan, Senior Manager & Interim Lead on Climate Resilience, Think. ASUF 2025 menjadi wadah strategis untuk mendorong kolaborasi lintas kota di ASEAN, memperkuat kapasitas menghadapi perubahan iklim, dan menghasilkan rekomendasi praktis bagi masa depan perkotaan yang tangguh di Asia Tenggara. “Partisipasi Makassar dalam forum ini menunjukkan komitmen kami untuk terus belajar, berbagi, dan memperluas jaringan kerja sama internasional demi pembangunan kota yang lebih baik,” pungkas Aliyah Mustika Ilham.

ruminews.id – Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mulai memacu arah kerja untuk tahun 2025. Melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus), delapan agenda strategis disepakati sebagai pijakan awal pelaksanaan program kerja. Rapat yang dipimpin Ketua Bamus DPRD Makassar, Anwar Faruq, menyoroti pentingnya penjadwalan yang matang dan terukur. Agenda utama meliputi pelaksanaan reses, rapat kerja antara komisi dan SKPD, hingga tahapan evaluasi serta monitoring program. “Reses merupakan amanat undang-undang dan bagian penting dalam proses demokrasi serta perencanaan pembangunan partisipatif. Jika dihapus demi efisiensi anggaran, tentu sangat disayangkan,” ujar Anwar, Kamis (22/5). Politisi PKS itu mengungkapkan, DPRD Makassar memiliki 15 Program Legislasi Daerah (Proglegda) yang harus dibahas tahun ini. Namun hingga pertengahan tahun, baru Pansus LKPJ yang mulai berjalan. Sementara agenda lain seperti reses ketiga, rapat evaluasi, monitoring, dan kunjungan kerja baru akan digelar dalam waktu dekat. Terkait pembahasan pansus lainnya, Bamus masih menunggu naskah akademik dari Pemerintah Kota. Anwar menegaskan, penjadwalan rapat pansus berada di tangan masing-masing ketua pansus, bukan Bamus.

ruminews.id, Makassar – Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menyoroti masih banyaknya kios di Pasar Sentral Makassar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari total 900 kios yang tersedia, hanya sekitar 200 yang terisi, sementara 700 lainnya dibiarkan kosong. “Dari 900 kios, baru 200 yang terisi. Artinya ada 700 kios kosong—ini jumlah yang sangat besar,” ujar Ismail, Rabu (26/3/2025).   Ia menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan tujuan awal pembangunan Pasar Sentral, yang diharapkan menjadi pusat perdagangan yang tertata dan nyaman. Namun kenyataannya, banyak pedagang justru memilih berjualan di luar area pasar.   “Pasar ini dibangun agar lebih baik—lebih rapi dan nyaman. Tapi malah lebih banyak yang jualan di luar. Ini masalah yang harus segera ditangani,” tambahnya.   Ismail menyebut, suasana pasar yang panas dan kurang bersih menjadi salah satu alasan pembeli enggan masuk, sehingga mengurangi daya tarik kios-kios di dalam pasar.   “Sekarang masyarakat lebih memilih pasar lain. Padahal dulu kita harapkan Pasar Sentral bisa menjadi pilihan utama karena harga yang kompetitif,” jelasnya.   Ia pun mendesak pengelola pasar, termasuk kepala pasar dan PD Pasar Makassar Raya, agar lebih aktif mencari solusi konkret.   “Kepala pasar tidak bisa hanya diam. Harus proaktif, mendekati pedagang dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar kios bisa dimanfaatkan,” tegasnya.   Menurut Ismail, kondisi ini bukan sekadar soal kekosongan kios, tapi juga bentuk pemborosan fasilitas yang telah dibangun dengan anggaran besar.   “Kalau terus dibiarkan, ini jadi mubazir. Harus ada kebijakan yang tegas agar pasar kembali hidup,” tutupnya.   DPRD Makassar berkomitmen terus mendorong langkah strategis agar Pasar Sentral benar-benar berfungsi sebagai pusat ekonomi rakyat. (*)