Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Politik

Pangkep, Pendidikan, Politik

Lewat Pendidikan Politik, Ketua PWI Pangkep Ajak Pelajar Pahami Peran Pers dalam Menjaga Demokrasi

Tinggalkan Komentar / Pangkep, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – PANGKEP- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Pangkep menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda melalui pendidikan politik di Gedung Sekretariat DPD II Golkar Pangkep, Senin (20/10/2025). Salah satu topik yang diangkat adalah peran pers dalam demokrasi. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pangkep, Sakinah Fitrianti, hadir sebagai narasumber dan menyampaikan pentingnya media dalam menjaga informasi publik. “Pers memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Pers bukan hanya pilar keempat demokrasi, tetapi juga cermin dari kematangan politik masyarakat,” ujar Jurnalis Harian Fajar ini. Selain itu, ia juga mengungkap bahwa pers hadir dalam rangka melakukan kontrol terhadap pemerintahan dan juga partai politik agar berjalan transparan dan akuntabel. “Karena fungsi pengawasan media itu menjaga akuntabilitas institusi untuk publik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Itu pula yang menjadi poin penting pers dalam pilar demokrasi,” tuturnya. Ketua DPD II Golkar Pangkep, Andi Ilham Zainuddin mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen partai dalam membangun kesadaran politik di kalangan pelajar, hal itu dengan menghadirkan sejumlah siswa dari pelbagai SMA di Kabupaten Pangkep. Menurutnya, pendidikan politik penting agar generasi muda memahami nilai-nilai demokrasi dan dapat berpartisipasi secara bijak dalam kehidupan berbangsa. Terlebih lagi pelaksanaan ini menjadi rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-61 dengan menghadirkan narasumber dari Kesbangpol Pangkep dan PWI Pangkep membahas pentingnya pendidikan politik. “Golkar ingin menumbuhkan generasi muda yang kritis, memahami nilai-nilai demokrasi, dan aktif dalam kehidupan masyarakat, dan Golkar juga hadir untuk senantiasa sebagai penyambung aspirasi masyarakat,” tambahnya yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Pangkep ini.

Ekonomi, Opini, Politik

Metamorfosis Oligarki di Indonesia (Dari Modal, Moral, hingga Narasi)

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Opini, Politik /

ruminews.id – Panggung ekonomi-politik Indonesia memang selalu menarik untuk diamati, terutama karena pemain utamanya jarang benar-benar berganti. Dulu, istilah “9 Naga” sempat populer sebagai simbol sekelompok taipan yang diyakini mengendalikan denyut ekonomi nasional. Mereka tak banyak bicara, tapi perputaran uang di negeri ini kerap mengikuti arah langkah mereka. Dari tambang hingga pangan, dari ekspor hingga impor, semua seolah tak lepas dari kendali tangan-tangan halus di balik layar. Kini, muncul istilah baru yang ramai dibicarakan, yaitu “9 Haji”. Bukan ustaz, bukan penceramah, tapi para pengusaha Muslim lokal yang sukses luar biasa. Mereka bukan pemain global seperti para naga, tapi memiliki pengaruh kuat di wilayah domestik. Menguasai sektor-sektor vital seperti properti, konstruksi, energi, hingga perdagangan kebutuhan pokok. Mereka kerap tampil religius, sederhana, dan nasionalis, namun jaringan bisnisnya menembus hingga ke lingkar kekuasaan. Bedanya dengan “naga” bukan pada watak kapitalismenya, tapi pada gaya berbisnisnya yg lebih hangat, lebih lokal, dan lebih lihai membaca sentimen umat. Dan di era digital ini, muncul pula generasi baru yang disebut “9 Aktor”. Para pengendali narasi. Mereka tidak berbisnis tambang atau properti, tetapi persepsi publik. Mereka membentuk opini, menciptakan wacana, dan memainkan emosi massa. Mereka tahu, di era algoritma, satu kalimat viral bisa lebih berharga daripada satu ton batu bara. Mereka menjual influence, bukan barang. Tapi efeknya sama yaitu kekuasaan berpindah tangan tanpa rakyat sempat menyadarinya. Demokrasi kita pun pelan-pelan berubah menjadi panggung besar yang diproduksi oleh tiga lapis kekuatan tersebut. Naga yang menguasai hulu ekonomi, Haji yang menguasai pasar domestik, dan Aktor yang menguasai pikiran rakyat. Mereka bertemu di satu titik kepentingan yang sama yakni stabilitas untuk bisnis, bukan keadilan untuk publik. Sementara rakyat sibuk memperdebatkan simbol-simbol politik, para pemain lama sudah saling berbagi peran di belakang layar. Yang satu mengatur harga, yang lain mengatur wacana, sisanya mengatur arah kebijakan. Dan seperti biasa, rakyat hanya mendapat sisa tepuk tangan dari panggung yang tak pernah mereka tulis naskahnya. Ironinya, negeri ini tampak semakin religius di permukaan, tapi semakin oligarkis di dalamnya. Label “Haji” kini tak sekadar tanda ibadah, tapi juga simbol status dan jaringan ekonomi. Dan bila dahulu “Naga” menguasai karena modal, kini “Haji” menyaingi mereka lewat network berupa jaringan keagamaan, politik, dan sosial yang menyatu rapi dalam semangat dagang yang dibungkus nilai-nilai moral. Oligarki di Indonesia bukan punah tapi berevolusi. Dari “9 Naga” ke “9 Haji”, dan kini mungkin menuju “9 Aktor”. Mereka tidak lagi bersembunyi, karena kini oligarki telah menjadi bagian dari sistem itu sendiri yg lengkap dengan doa pembuka rapat dan pencitraan di media sosial. Dan selama rakyat masih memilih dengan perasaan daripada pemahaman, maka setiap periode kita hanya akan menyaksikan satu hal; Nama-nama boleh berganti, tapi sembilan kursi kekuasaan itu tak pernah benar-benar kosong.

Daerah, Kolaka Timur, Pemerintahan, Politik

Rangkap Jabatan ASN di Kolaka Timur Jadi Sorotan, Aktivis Tuntut Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Tinggalkan Komentar / Daerah, Kolaka Timur, Pemerintahan, Politik /

Ruminews.id, Kolaka Timur – Isu rangkap jabatan kembali mencuat di Kabupaten Kolaka Timur. Seorang pejabat di wilayah Kecamatan Ueesi diketahui memegang dua posisi strategis sekaligus, yakni sebagai Camat Ueesi dan Kepala Puskesmas Sanggona. Kondisi ini memicu sorotan publik karena dinilai berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan dan kesehatan. Menanggapi hal tersebut, Kanda Adpian, Ketua PW Komunitas Aktivis Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, yang juga putra asli Kolaka Timur, angkat bicara dan mendesak Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, khususnya Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, agar segera melakukan langkah tegas. “Kami meminta pemerintah daerah tidak membiarkan praktik rangkap jabatan ini. Jabatan camat dan kepala puskesmas memiliki tanggung jawab besar masing-masing. Jika dijalankan oleh satu orang, fokus kerja pasti terpecah, dan pelayanan publik bisa terganggu,” ujar Kanda Adpian kepada media, Jumat (17/10/2025). Menurutnya, praktik rangkap jabatan seperti ini berpotensi melemahkan sistem birokrasi dan menurunkan kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah pedalaman seperti Ueesi dan Uluiwoi yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. “Kalau alasan kekurangan sumber daya manusia, seharusnya Plt. Bupati segera menata struktur aparatur dan menempatkan pejabat yang kompeten sesuai bidangnya. Jangan biarkan satu orang memegang dua jabatan strategis, karena itu bertentangan dengan prinsip profesionalitas dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya. Kanda Adpian juga menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penempatan pejabat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ia mengingatkan, setiap kebijakan terkait jabatan publik harus dijalankan berdasarkan aturan, bukan atas dasar kedekatan atau alasan praktis semata. “Kritik ini bukan serangan politik, tetapi bentuk kepedulian. Kami hanya ingin birokrasi Kolaka Timur berjalan sehat, profesional, dan fokus melayani rakyat. Itulah makna sejati dari kritik membangun,” tutupnya. Masyarakat Kecamatan Uluiwoi dan Ueesi berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan rotasi jabatan, agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Mereka juga meminta agar pemerintah daerah lebih serius menyiapkan kader-kader aparatur di wilayah pedalaman, sehingga tidak ada lagi alasan rangkap jabatan demi kelancaran pelayanan.

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik

LOHPU Soroti Tumpang Tindih Regulasi Proyek Kereta Cepat: Pemerintah Diminta Transparan dalam Penggunaan APBN

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik /

Ruminews.id, Jakarta – Lembaga Opini Hukum Publik (LOHPU) menyoroti adanya tumpang tindih regulasi dan kebingungan hukum dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, khususnya terkait penggunaan dana APBN untuk pembayaran utang kepada China Development Bank (CDB). Direktur LOHPU, Aco Hatta Kainang, S.H, dalam pernyataannya menilai bahwa sejumlah regulasi pemerintah yang mengatur proyek strategis tersebut saling bertentangan satu sama lain. Polemik ini mencuat setelah Kementerian Keuangan dikabarkan membuka ruang penggunaan APBN melalui BP Danamitra sebagai holding BUMN untuk membayar utang proyek kereta cepat. Menurut Aco, langkah tersebut justru bertentangan dengan Keppres No. 59 Tahun 1972 yang secara tegas melarang penggunaan jaminan pemerintah terhadap pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh badan usaha. Namun, dalam perkembangannya, Perpres No. 107 Tahun 2015 dan Perpres No. 93 Tahun 2021 justru memberikan ruang penggunaan APBN dan jaminan pemerintah terhadap proyek kereta cepat, yang secara substansi dianggap menyalahi prinsip hukum sebelumnya. “Regulasi ini jelas saling bertentangan. Di satu sisi, pemerintah melarang jaminan APBN untuk proyek bisnis BUMN, namun di sisi lain peraturan baru justru membuka celah itu. Ini menciptakan inkonsistensi hukum dan potensi penyimpangan tata kelola,” tegas Aco Hatta Kainang. LOHPU menilai, polemik regulasi ini bisa berdampak serius terhadap kredibilitas kebijakan fiskal dan kepercayaan publik terhadap tata kelola proyek strategis nasional. Pemerintah juga diminta tidak menjadikan APBN sebagai instrumen penyelamat atas kesalahan bisnis badan usaha, apalagi yang melibatkan pinjaman luar negeri berskala besar. Selain itu, LOHPU menyoroti pentingnya transparansi dalam proses restrukturisasi utang kepada CDB. Menurut lembaga ini, perlu ada kejelasan tentang rasio keuangan (gearing ratio) serta tanggung jawab lembaga-lembaga terkait seperti BP Danamitra, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan negara. “Ini bukan sekadar persoalan teknis pembayaran utang, tetapi menyangkut konsistensi hukum dan keadilan fiskal. Pemerintah harus berani menjelaskan dasar hukum yang digunakan, apakah masih berpegang pada Keppres 59/1972 atau regulasi baru yang bertentangan,” tambah Aco. LOHPU menyerukan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembiayaan proyek kereta cepat dan memastikan tidak ada pelanggaran prinsip hukum publik maupun keuangan negara. Lembaga ini juga siap memberikan masukan hukum demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan pada prinsip konstitusi.

Jakarta, Makassar, Nasional, Politik

Gairah Musda DPD I Se-Indonesia Mulai Memanas Dengan Pernyataan Saraswati Siap Maju di Kongres KNPI

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Makassar, Nasional, Politik /

ruminews.id – Jakarta, 11 Oktober 2025 – Angin perubahan mulai berembus dari ruang-ruang organisasi kepemudaan. Dalam senyap yang lama, tiba-tiba terdengar denting pernyataan yang menggetarkan: Saraswati Djojohadikusumo menyatakan siap maju di Kongres KNPI. Kalimat sederhana itu seolah menjadi percikan api di tumpukan jerami yang kering, dan seketika, MUSDA DPD I se-Indonesia mulai memanas. “Gairah MUSDA DPD I se-Indonesia mulai memanas sejak pernyataan Saraswati siap maju di Kongres KNPI yang akan dilangsungkan bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2025,” ujar salah satu Pengurus DPP KNPI saat dikonfirmasi di Jakarta. Ia menilai, langkah Saraswati telah membangkitkan kembali semangat kompetisi sehat di tubuh organisasi yang sempat lama terpecah dalam arus dualisme dan stagnasi gagasan. Di Sulawesi, arus dukungan mulai beriak. Di Jawa, strategi disusun diam-diam. Di Sumatera, suara-seruan perubahan menggema di tengah keriuhan politik pemuda. MUSDA-MUSDA menjadi arena gladi resah, tempat para pemuda menguji loyalitas dan menakar keberanian. Tak hanya di pusat, gairah Kongres kini terbawa hingga ke daerah-daerah, terutama di Makassar, tempat KNPI Sulawesi Selatan tengah mempersiapkan Musyawarah Daerah yang dinilai paling dinamis dalam satu dekade terakhir. Di balik gemuruh forum dan diskusi strategis, muncul pemandangan yang menarik perhatian banyak pihak kedekatan antara Saraswati Djojohadikusumo dan Kanita Kahfi, Ketua KNPI Sulawesi Selatan. Kehadiran keduanya dalam beberapa kegiatan kepemudaan di Makassar akhir-akhir ini dinilai sebagai sinyal harmonisasi dan arah dukungan yang mulai mengkristal dari basis Sulawesi Selatan untuk Saraswati. Hubungan keduanya disebut-sebut menggambarkan pola kepemimpinan baru KNPI yang berakar pada kolaborasi lintas wilayah, bukan lagi rivalitas sempit antar daerah. Sementara itu, dari lingkaran terdekat Saraswati, disebutkan bahwa keikutsertaannya bukan semata ambisi, melainkan panggilan moral generasi muda untuk menyalakan kembali obor Sumpah Pemuda. Momentum Kongres KNPI yang bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 2025 dianggapnya bukan kebetulan, melainkan takdir sejarah yang memanggil kaum muda untuk bersatu, bukan berpecah. Kini, menjelang kongres yang dinanti, KNPI kembali menjadi panggung ide, bukan sekadar arena kekuasaan. Di antara riuh sorak dan bisik strategi, organisasi ini perlahan menemukan denyut hidupnya kembali dan di tengah bara semangat itu, nama Saraswati terus bergema bukan sekadar sebagai calon, tetapi sebagai simbol kebangkitan semangat persatuan pemuda Indonesia.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Silaturahmi Regional KAHMI Se-Sulawesi: Dari Konsolidasi Gagasan Menuju “Sulawesi Menggugat”

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 10 Oktober 2025, Gelombang semangat intelektual dan kebersamaan kembali bergema dari timur Indonesia. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Regional Sulawesi menggelar Silaturahmi Regional Se-Sulawesi dengan tema besar “Konsolidasi Indonesia Maju, Sulawesi Menggugat.” Forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat komitmen kebangsaan, mengonsolidasikan gagasan, serta meneguhkan peran moral KAHMI dalam mengawal arah pembangunan bangsa. Acara yang berlangsung di Makassar itu dihadiri oleh berbagai tokoh dan pimpinan wilayah KAHMI dari seluruh provinsi di Sulawesi. Suasana penuh kehangatan dan keakraban mewarnai jalannya pertemuan, mempertemukan lintas generasi alumni HMI dalam semangat ukhuwah dan intelektualitas. Asri Tadda, mewakili Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa silaturahmi tidak hanya berarti mempererat hubungan personal, tetapi juga menjadi momentum strategis dalam menyatukan gagasan dan sikap moral terhadap kondisi bangsa. “Dari forum seperti inilah gagasan besar lahir. KAHMI harus menjadi rumah intelektual dan kekuatan moral bangsa,” ujarnya tegas. Diskusi-diskusi yang berlangsung hangat dan terbuka melahirkan kesadaran baru di antara para peserta. Bahwa sudah saatnya Sulawesi bersuara lebih lantang  tidak sekadar menjadi penonton, tetapi menjadi penggerak perubahan nasional. Dari konsolidasi ide itu, lahirlah satu suara bersama yang kemudian disepakati sebagai “Tuntutan Sulawesi Menggugat.”  forum, Asri Tadda membacakan secara resmi Tujuh Tuntutan Sulawesi Menggugat, yang menjadi hasil dan sikap moral dari konsolidasi tersebut. Dalam pembacaan yang disambut tepuk tangan para peserta, ia menegaskan bahwa gugatan ini bukan bentuk perlawanan destruktif, melainkan panggilan nurani dari timur untuk menegakkan keadilan dan memperbaiki arah kebijakan bangsa. Adapun isi dari Tujuh Tuntutan Sulawesi Menggugat tersebut ialah: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dijalankan dengan skema proyek. Program ini harus menjadi tanggung jawab negara secara penuh terhadap gizi, pendidikan, dan masa depan anak bangsa, serta bebas dari penyimpangan dan tumpang tindih program. Mendesak Tim Reformasi Polri untuk bekerja secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta menyampaikan progresnya secara berkala kepada publik. Memperkuat pemberantasan korupsi dengan mengokohkan sinergi antara KPK, Polri, dan Kejaksaan agar penegakan hukum berjalan bersih dan berintegritas. Menuntut pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat daerah, bukan hanya pada kepentingan ekonomi elit atau korporasi besar. Mendorong evaluasi sistem pemilu nasional dengan merevisi Undang-Undang Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik agar lebih demokratis, representatif, dan akuntabel. Menegaskan reposisi otonomi provinsi agar memiliki kewenangan lebih luas dalam menentukan arah pembangunan sesuai karakter dan kebutuhan daerah. Meneguhkan KAHMI sebagai kekuatan moral dan intelektual bangsa, menjaga idealisme, menegakkan kebenaran, dan mengawal setiap kebijakan publik demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pembacaan tuntutan tersebut, forum Silaturahmi Regional Se-Sulawesi menandai lahirnya semangat baru di tubuh KAHMI Sulawesi semangat untuk menggugat ketimpangan, menggugat ketidakadilan, dan menggugat abainya negara terhadap aspirasi daerah. “Sulawesi Menggugat” bukan sekadar slogan, tetapi menjadi seruan moral dari para intelektual umat dan pejuang keadilan. Dari tanah Sulawesi, suara kebangsaan kembali bergema menyeru agar Indonesia Maju tidak hanya menjadi slogan politik, melainkan cita-cita yang diwujudkan dengan keberpihakan nyata kepada rakyat. Penulis: Randi_ruminews

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Silaturahmi Regional KAHMI Sulawesi: Momentum Konsolidasi Menuju Indonesia Emas

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 10 Oktober 2025 — Kegiatan Silaturahmi Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan. Acara ini dihadiri langsung oleh Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Bang Rifqi, bersama sejumlah pimpinan wilayah dan tokoh KAHMI dari berbagai daerah di Sulawesi. Dalam sambutannya, Bang Rifqi menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh panitia dan peserta yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan penuh dedikasi. Ia juga menyoroti pentingnya konsolidasi dan sinergi antar wilayah dalam memperkuat peran KAHMI di tengah dinamika kebangsaan saat ini. “Terima kasih kepada seluruh koordinator dan presidium wilayah yang telah hadir. Kehadiran kita di sini bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral untuk memikirkan arah bangsa dan masa depan umat,” ujarnya. Bang Rifqi turut menyinggung tantangan yang dihadapi daerah-daerah di Sulawesi, termasuk persoalan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan. Ia berharap, KAHMI dapat berperan aktif dalam mendorong kader-kader terbaiknya untuk turut berkontribusi melalui jalur akademik, pemerintahan, dan sektor publik. Selain itu, dalam forum diskusi yang digelar sore hari, para peserta turut membahas pokok-pokok pikiran strategis yang akan menjadi rekomendasi bagi Majelis Nasional KAHMI dalam merumuskan arah kebijakan organisasi ke depan, sejalan dengan visi besar “Konsolidasi KAHMI Menuju Indonesia Emas 2045.” Acara ditutup dengan doa dan ungkapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Silaturahmi Regional KAHMI Sulawesi ini diharapkan menjadi momentum mempererat solidaritas antarwilayah serta memperkuat kontribusi intelektual dan sosial KAHMI di tingkat nasional. Penulis: Ahmad Fauzan Suneth Dokumentasi : Randi. M

Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Silaturahmi Regional Sulawesi, KAHMI Mantapkan Langkah Menuju Indonesia Emas

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 10 Oktober 2025 Semangat hijau hitam kembali bergelora di Kota Makassar. Di tengah semilir angin senja yang berhembus dari Pantai Losari, para alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari berbagai penjuru Sulawesi berkumpul dalam Silaturahmi Regional Sulawesi (Konsolidasi KAHMI Menuju Indonesia Emas) sebuah momentum strategis yang memadukan nostalgia perjuangan dengan tekad membangun peradaban bangsa. Ketua Panitia, Ir. Fadriaty AS, S.T., M.M., menyampaikan bahwa persiapan kegiatan telah berjalan dengan sangat baik. “Alhamdulillah, persiapan sudah luar biasa. Barusan kita melakukan pembukaan yang dibuka langsung oleh Koordinator Presidium MN KAHMI. Semua berjalan lancar, ini hasil kerja keras panitia yang mengikuti arahan dari pusat dan Majelis Wilayah Sulawesi Selatan di bawah koordinasi Pak Nimatullah,” ujarnya dengan penuh rasa syukur. Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) sebagai ruang konsolidasi internal KAHMI. Malam harinya, suasana akan beralih ke Gala Dinner dan Orasi Kebangsaan di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Acara ini menjadi ajang silaturahmi yang akan dihadiri oleh para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan sebagian besar merupakan alumni HMI yang kini berkiprah dalam berbagai bidang kepemimpinan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri dijadwalkan menyampaikan orasi kebangsaan. “Malam nanti kita dijamu langsung oleh Pak Gubernur sebagai tuan rumah. Diharapkan, momentum ini semakin memperkuat persaudaraan dan semangat kebangsaan antaralumni,” tambah Fadriaty. Keesokan harinya, kegiatan akan diawali dengan jalan sehat yang mengambil rute start dan finish di depan Rumah Jabatan Wali Kota Makassar. Setelah itu, acara penutupan akan digelar bersamaan dengan orasi kebangsaan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, sekaligus penyerahan piagam penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah serta pihak-pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. “Insyaallah semua berjalan lancar. Dari total 72 undangan, sekitar 90 persen sudah hadir, terdiri dari 68 Majelis Daerah dan 6 Majelis Wilayah se-Sulawesi. Ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa,” ujarnya optimis. Kegiatan ini turut dihadiri oleh pengurus wilayah dari enam provinsi se-Sulawesi, para alumni senior KAHMI, serta unsur Forkopimda, termasuk Wali Kota Makassar, perwakilan Kapolda, Kodam, dan Kapolrestabes. Menurut Fadriaty, kehadiran para kepala daerah dan tokoh alumni di malam puncak nanti akan menjadi simbol kekompakan dan kontribusi nyata alumni HMI dalam membangun daerah. Lebih jauh, Fadriaty menegaskan bahwa silaturahmi ini bukan hanya tentang temu kangen antar kader, tetapi tentang mempertegas peran KAHMI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kita ingin menunjukkan bahwa KAHMI bukan organisasi yang abal-abal, tetapi kumpulan orang-orang intelektual yang punya kapasitas. Ke depan, KAHMI harus hadir bukan hanya untuk mengkritik negara, tapi memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa,” tegasnya. Di bawah langit Makassar yang cerah, gema semangat KAHMI kembali menggema. Silaturahmi Regional Sulawesi bukan sekadar pertemuan, melainkan tonggak baru perjalanan panjang alumni hijau hitam dalam menapaki jalan menuju Indonesia Emas sebuah cita-cita besar yang lahir dari semangat kebersamaan, intelektualitas, dan pengabdian tanpa batas.

Daerah, Makassar, Pendidikan, Politik

Aktivis Vs Politisi: 5 Tokoh Muda yang Potensi Menjadi Bakal Calon Ketua KNPI Sulsel.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 9 Oktober 2025 – Semangat muda kembali menggema di Sulawesi Selatan. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel bersiap menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XVI, dengan mengusung tema “Kolaborasi Pemuda untuk Sulsel Maju.” Ajang ini menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk menentukan arah baru gerakan kepemudaan di Sulsel melalui figur-figur potensial yang siap melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi. Ketua Panitia Musda XVI, Idham Raihutama, mengatakan bahwa persiapan kegiatan sudah hampir rampung. Ia menegaskan bahwa seluruh panitia kini tengah melakukan koordinasi intens dengan berbagai pihak, baik dari unsur DPD kabupaten/kota, OKP, aparat keamanan, maupun pemerintah daerah. “Alhamdulillah, sejauh ini semua berjalan baik. Kami ingin Musda ini berlangsung lancar, tertib, dan menjadi ajang silaturahmi pemuda Sulsel. Tinggal sedikit pemantapan teknis dan finalisasi logistik,” ujar Idham saat dihubungi ruminews.id Ketika ditanya soal tantangan terbesar, ia menegaskan bahwa kunci utama ada pada transparansi kepesertaan. “Tantangannya di verifikasi kepesertaan, karena di situ kunci transparansi pemilihan. Tapi alhamdulillah panitia sudah on the track, kita berupaya semaksimal mungkin agar semua proses berjalan dengan fair,” tambahnya. Musda XVI KNPI Sulsel dijadwalkan mulai digelar pada 17 Oktober 2025, dan diperkirakan akan menjadi salah satu perhelatan kepemudaan terbesar di wilayah timur Indonesia. Tak hanya menjadi forum demokrasi, tetapi juga ruang adu gagasan dan visi antar generasi muda yang siap membawa KNPI ke arah lebih kolaboratif dan progresif. Lima Tokoh Muda Potensial Menjelang pelaksanaan Musda, publik Sulawesi Selatan mulai ramai memperbincangkan lima nama calon kuat yang dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi Ketua DPD KNPI Sulsel periode mendatang. Mereka berasal dari dua kategori besar: aktivis dan politisi muda, yang sama-sama membawa semangat perubahan dan kolaborasi. Kategori Aktivis 1. Hasrul Kaharuddin Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Sulsel ini dikenal sebagai aktivis lapangan berpengalaman dalam pengorganisasian pemuda dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pernah menjabat sebagai Ketua KNPI Kota Makassar periode 2021–2024, Hasrul memiliki rekam jejak panjang dalam pemberdayaan generasi muda di tingkat daerah. Dedikasinya terhadap pemuda dan komitmennya dalam membangun solidaritas lintas organisasi membuatnya menjadi salah satu figur kuat di bursa calon ketua. 2. Elly Oscar Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel periode 2018–2023 ini dikenal sebagai aktivis intelektual dan penggerak dakwah sosial. Alumni pesantren dan Ketua Umum BEM Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar ini memiliki reputasi baik di bidang moralitas, etika kepemimpinan, serta pemberdayaan sosial masyarakat akar rumput. Elly dikenal sebagai sosok yang menjembatani nilai keagamaan dan semangat kepemudaan progresif. Kategori Politisi 3. M. Fathul Fauzy Nurdin Sebagai Bupati Bantaeng, Fathul Fauzy Nurdin dikenal sebagai sosok muda visioner yang berhasil melanjutkan tradisi kepemimpinan progresif di daerahnya. Putra dari mantan Bupati legendaris Nurdin Abdullah ini sukses mengembalikan citra Bantaeng sebagai kabupaten inovatif dan ramah investasi. Fathul membawa semangat baru dengan menempatkan pemuda sebagai pilar pembangunan daerah. 4. Irfan Malluserang Kahfi Anggota DPRD Kota Makassar sekaligus Wakil Ketua Komisi B yang membidangi perekonomian dan keuangan ini merupakan politisi muda dengan visi kemandirian ekonomi pemuda. Selain aktif di parlemen, Irfan juga dikenal sebagai pelaku usaha kuliner yang menciptakan banyak lapangan kerja bagi generasi muda. Ia membawa semangat produktivitas dan inovasi ke dalam dunia kepemudaan. 5. Vonny Ameliani S Figur perempuan muda yang menonjol di antara kandidat lainnya, Vonny Ameliani S adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Tidar Sulsel, organisasi sayap muda Partai Gerindra. Vonny dikenal vokal memperjuangkan kesetaraan gender dan inklusi sosial di kalangan pemuda. Melalui jejaringnya, ia aktif mendorong partisipasi anak muda di bidang politik dan ekonomi kreatif. Demokrasi Muda yang Berwarna Dengan hadirnya kelima figur ini, Musda XVI KNPI Sulsel diprediksi akan menjadi ajang yang sarat warna dan gagasan. Para pendukung, simpatisan, hingga tokoh-tokoh senior kepemudaan mulai mengatur langkah dan arah dukungan. Dinamika media sosial kian ramai, menjadi cerminan bahwa KNPI masih menjadi ruang yang relevan bagi pertarungan ide dan semangat kepemimpinan muda. Musda kali ini bukan sekadar ajang perebutan jabatan, tetapi momentum untuk menegaskan kembali peran pemuda sebagai motor perubahan—sejalan dengan tema besar: “Kolaborasi Pemuda untuk Sulsel Maju.”

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik

Ratusan Pemuda Kalbar Geruduk Gedung KPK RI, Desak Usut Dugaan Korupsi Gubernur Ria Norsan

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik /

Ruminews.id,  Jakarta- Ratusan massa pemuda yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Anti Korupsi Pemuda Kalbar (GAKBKP) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK RI, Jakarta. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes dan desakan agar KPK segera mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Koordinator aksi, Muhammad Nafii, yang merupakan pemuda asal kalimantan barat yang sekaligus wasekjend PB HMI menyampaikan bahwa praktik korupsi di level kepala daerah tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan publik serta menurunkan integritas birokrasi. “Kami datang jauh-jauh dari Kalbar ke Jakarta untuk menuntut KPK RI segera menangkap Ria Norsan. Jangan ada lagi pembiaran terhadap koruptor, apalagi di level kepala daerah yang seharusnya menjadi teladan bagi rakyat,” tegas Nafii di sela-sela orasi. Dalam pernyataannya, Aliansi Anti Korupsi Pemuda Kalbar menegaskan lima tuntutan utama: 1. Mempertanyakan keseriusan KPK dalam menangani dugaan korupsi Gubernur Kalbar. 2. Mendesak KPK segera menangkap dan menetapkan Ria Norsan sebagai tersangka. 3. Mendesak KPK RI mengumumkan secara resmi status hukum kasus korupsi yang diduga melibatkan Ria Norsan sejak menjabat Bupati Mempawah hingga kini. 4. Mengusut seluruh kasus korupsi di Kalbar, sesuai komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. 5. Apabila dalam 24 jam tidak ada tindak lanjut, Aliansi mendesak Ria Norsan segera mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Kalbar. Aksi berlangsung dengan orasi bergantian, bentangan spanduk tuntutan, serta penyerahan dokumen pernyataan sikap ke KPK. Aliansi menegaskan, aksi ini bukan yang terakhir, dan mereka siap melakukan gelombang protes lanjutan jika KPK RI tidak segera mengambil langkah tegas. “Pemuda tidak akan diam. Korupsi adalah musuh bersama bangsa ini. Kami akan terus bersuara sampai keadilan ditegakkan di bumi Kalbar,” tutup Muhammad Nafii.

Scroll to Top