Pendidikan Archives - Laman 42 dari 72

Internasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Ali Khamenei; Membaca Kolonialisme

Tinggalkan Komentar / Internasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id – Bagian yang sangat halus dalam cengraman kolonialisme adalah serangannya melalui budaya. Serangan ini merupakan wujud perang budaya melalui kekuatan ekonomi dan politik. Mereka menggunakan teror halus untuk menaklukan prinsip-prinsip dan unsur-unsur kebudayaan suatu negara. Perang budaya ini, bukanlah bentuk dalam kekerasan fisik sehingga kadang, dalam masyarakat tertentu tidak menyadari bahwa mereka sedang dalam serang budaya. Ali Khamenei memandangan bahwa cara kerja perang budaya yang dilancarkan oleh kolonialisme ini bertujuan untuk menguasi suatu negara. Agar mereka dapat merealisasikan keinginan mereka, maka perlu untuk menundukan masayarakat dalam negara tersebut melalui serangan budaya. “Serangan tersebut bertujuan merealisasikan keinginannya dan menundukan umat dimaksud di bawah kendalinya. Dalam konteks perang ini, kelompok penyerang bersandar pada penguasaan negeri itu dan dengan cara paksa, memberlakukan keyakinan dan kebudayaan baru sebagai ganti kebudayaan dan keyakinan lama umat itu”, tulis, Khamenei dalam Perang Budaya (2023:1). Benang merah yang dinyatakan Ali Khamenei di atas adalah bentuk kebudayaan dan keyakinan baru yang ditujukan masyarakat yang tengah di jajah oleh kolonialisme. Budaya dan keyakinan baru tersebut untuk mengganti budaya dan keyakinan yang telah diterima masyarakat, agar mereka menggunaan budaya dan keyakinan kolonialisme yang ditawarkan. Bagi Ali Khamenei, serangan budaya ini berlangsung secara diam-diam tanpa menimbulan kegaduhan atau menarik perhatian. Sebab, serangan tersebut bukanlah kontak fisik atau menggunakan peralatan persenjataan. Melainkan melalui perang budaya. Pemimpin revolusi Islam Iran ini melihat cara kolonialisme hendak melakukan serangan budaya agar generasi masyarakat tersebut melucuti keyakinan dirinya dengan berbagai cara yang dilakukan kolonialisme untuk membentuk masyarakat sesuai dengan keinginan mereka, ia memaparkan demikian; “Pertama, menggoyangkan keyakinan mereka terhadap agamanya. Kedua, memutuskan hubungan mereka dari keyakinan prinsip-prinsip revolusi Islam. Ketiga, menjauhkan mereka dari pemikiran efektif yang mampu menghasilkan kekuatan besar yang berwibawa seraya menggiring mereka untuk merasakan keadaan yang diliputi ketakutan dan ancaman”, tutur, Ali Khamenei, (2023:1). Dengan cara kolonialisme seperti yang dinyatakan Ali Khamenei; umat Muslim tak lagi memandang budayanya dan agama sebagai karakter dan identitas mereka. Melainkan, mereka memiliki karakter baru, yaitu budaya dan identitas dari kolonialisme yang menggiring umat Muslim menggunakannya. Sehingga, umat Muslim tidak lagi sadar akan perang budaya yang tengah berlangsung. Sebab pikiran, kesadaran, dan identitas telah dikuasi oleh kolonial. Nalar kritis tidak lagi menjadi senjata ampuh untuk melawan kolonialisme Barat. Melainkan nalar tersebut siap di isi oleh fatwa-fatwa yang akan dikatakan oleh kolonial. Heidegger dengan cara yang mendalam mengamati gejala ini; “Ketakbermaknaan dengan ketakberpikiran, karena manusia terpenjara oleh keinginan untuk melakukan segala sesuatu dengan cepat, sepraktis, dan seefisien mungkin. Cara kerja instan menyebabkan pikiran dikendalikan oleh kecepatan itu sendiri”, tulis, Piliang, (2020:74). Manusia tengah dikendalikan tanpa pikiran dan makna, ia terpenjara oleh hasutan halus keinginan kolonialisme dengan pengendalian oleh kecepatan dalam instrumen yang di dalamnya wajah teknologi memainkan peran tawaran budaya. Ali Khamenei dengan menyatakan istilah perang budaya ini sangat menyentuh eksistensianya, ia sangat memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Bahkan sampai direlung hati dan jiwanya—sehingga ia memberikan dua pilar yang dimainkan oleh kolonialisme yang patut diketahui dalam hal ini; “Pertama, menggantikan budaya setempat (lokal) dengan budaya asing. Praktek ini dalam kenyataannya melanjutkan praktik politik. Kedua, melakukan serangan budaya terhadap nilai-nilai menyanggap Islam dan bangsasnya dengan berbagai cara dan sarana. Di antaranya, mengimpor film-film dan drama picisan berseri produksi asing serta penyebaran buku-buku dan majalah yang ditulis berdasarkan arahan pihak asing”, (2023:1). Bersambung………….

Daerah, Infotainment, Pemuda, Pendidikan, Sleman

Sahur Bersama Shinta Nuriyah di UIN Yogyakarta, Ruang Merawat Keberagaman dan Mengikis Sekat Sosial

Tinggalkan Komentar / Daerah, Infotainment, Pemuda, Pendidikan, Sleman / Iman Amirullah

Ruminews.id, Sleman – Sekretaris Nasional (Seknas) Gusdurian bersama berbagai lembaga organisasi masyarakat sipil Yogyakarta menyelenggarakan sahur bersama yang dihadiri Dr. (H.C.) Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid digelar di Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Selasa (3/3/2026) dini hari. Acara tersebut diikuti lebih dari seribu peserta dari berbagai latar belakang sosial, mulai dari mahasiswa, tokoh lintas iman, komunitas ojek daring, paguyuban becak, hingga kelompok masyarakat difabel dan komunitas ragam gender dan seksual. Sahur bersama ini bukan sekadar kegiatan Ramadan biasa. Pertemuan tersebut dirancang sebagai ruang dialog dan kebersamaan lintas kelompok sosial untuk memperkuat nilai toleransi, kemanusiaan, dan kebangsaan di tengah masyarakat yang semakin beragam. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noorhaidi Hasan yang hadir membuka kegiatan ini menilai kehadiran Ibu Nyai Shinta Nuriyah memiliki makna khusus bagi kampus tersebut. Selain dikenal sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan nilai kemanusiaan dan demokrasi, Shinta juga merupakan alumni UIN Sunan Kalijaga. Menurutnya, kehadiran tokoh tersebut menjadi pengingat bagi civitas akademika untuk terus menjaga komitmen terhadap nilai toleransi, kemanusiaan, dan kebangsaan. Ia mengatakan bahwa kebersamaan dalam kegiatan sahur tersebut menjadi kesempatan untuk belajar memahami satu sama lain sekaligus memperkuat persatuan di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Shinta Nuriyah dalam kesempatan tersebut juga berbagi refleksi mengenai perjalanan hidupnya serta komitmennya dalam merawat nilai kemanusiaan. Ia menuturkan bahwa tradisi sahur bersama kelompok masyarakat marjinal telah ia lakukan sejak masa kepemimpinan mendiang Presiden Abdurrahman Wahid. “Sahur bersama ini adalah bagian penting dari perjalanan hidup saya yang dimulai sejak masa Gus Dur menjadi Presiden. Kegiatan ini lebih dari sekadar seremonial, ini adalah wujud dari komitmen untuk terus merawat kebersamaan dan semangat toleransi di Indonesia,” ujarnya. Menurutnya, kegiatan sahur bersama dengan kelompok masyarakat yang sering terpinggirkan menjadi cara sederhana untuk menghapus sekat sosial yang selama ini memisahkan berbagai kelompok dalam masyarakat. Melalui pertemuan langsung, berbagi makanan, dan berdialog tanpa jarak, nilai kesetaraan dapat dihadirkan secara nyata. Shinta juga mengingatkan pentingnya kejujuran sebagai fondasi kehidupan bersama. Ia mengajak para peserta untuk menempatkan kejujuran sebagai nilai dasar dalam kehidupan pribadi maupun sosial. “Kejujuran adalah kunci untuk mencapai kedamaian dan keharmonisan, bukan hanya dalam keluarga atau lingkungan sekitar, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya. Selama hampir dua dekade, Shinta Nuriyah secara konsisten menggelar sahur bersama di berbagai kota di Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun ruang perjumpaan antara berbagai kelompok masyarakat, khususnya mereka yang sering luput dari perhatian publik. Melalui tradisi sahur bersama tersebut, ia berharap nilai kepedulian sosial, solidaritas, serta semangat kebersamaan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Acara sahur bersama di UIN Sunan Kalijaga tersebut kemudian ditutup dengan suasana kebersamaan yang hangat, di mana para peserta dari berbagai latar belakang duduk bersama tanpa sekat sosial, meneguhkan kembali pentingnya persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan berbangsa. (*)

Pemuda, Pendidikan

MUBES IKA FEBI UIN Alauddin Makassar: Merawat Jejak Alumni, Menenun Harapan untuk Masa Depan Fakultas

Tinggalkan Komentar / Pemuda, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar – 6 Maret 2026, Di tengah suasana kebersamaan bulan Ramadhan yang penuh keberkahan, Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IKA FEBI) UIN Alauddin Makassar menyelenggarakan Musyawarah Besar (MUBES) Alumni pada Sabtu, 6 Maret 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan buka puasa bersama yang mempertemukan para alumni dari berbagai angkatan dalam satu ruang silaturahmi yang hangat dan penuh makna. Pertemuan ini bukan sekadar forum organisasi, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan gagasan, kenangan, dan komitmen kolektif para alumni untuk terus merawat ikatan dengan almamater. Dalam suasana yang sarat kekeluargaan, para alumni berkumpul untuk merefleksikan perjalanan, memperkuat solidaritas, serta merumuskan arah masa depan organisasi alumni FEBI UIN Alauddin Makassar. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni (DPP IKA) UIN Alauddin Makassar yang diwakili oleh Prof. Dr. Hasanuddin, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil DPP IKA Alumni UIN Alauddin Makassar. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa alumni merupakan bagian penting dari ekosistem akademik yang memiliki peran strategis dalam memperluas jejaring keilmuan, profesionalitas, dan kontribusi sosial bagi perkembangan institusi. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Amiruddin, M.E.I., turut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musyawarah Besar tersebut. Ia menilai kegiatan ini sebagai cerminan dari kuatnya rasa memiliki para alumni terhadap fakultas yang pernah menjadi tempat mereka bertumbuh secara intelektual. Ia juga mengapresiasi dinamika demokrasi yang berlangsung dalam forum tersebut, terutama dengan hadirnya tujuh kandidat ketua alumni yang menunjukkan tingginya semangat pengabdian dan kepedulian alumni terhadap keberlanjutan organisasi. Melalui proses musyawarah yang berlangsung secara demokratis dan penuh semangat kekeluargaan, forum akhirnya menetapkan Mega Oktaviani, Ph.D. sebagai Ketua IKA FEBI UIN Alauddin Makassar. Mega Oktaviany dikenal sebagai pendiri KSEI FORKEIS sekaligus alumni Program Studi Ekonomi Islam angkatan 2007 yang telah lama berkontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi Islam. Ketua IKA FEBI sebelumnya, Adi Putra, M.M., menyampaikan rasa bangga dan haru melihat antusiasme para alumni yang hadir dari berbagai generasi. Menurutnya, kehadiran mereka bukan sekadar memenuhi undangan, tetapi menjadi bukti bahwa ikatan alumni FEBI masih terjaga kuat oleh rasa kebersamaan dan tanggung jawab terhadap almamater. Sementara itu, dalam sambutan perdananya sebagai ketua terpilih, Mega Oktaviani, Ph.D., menyuarakan pentingnya merawat solidaritas alumni sebagai fondasi dalam membangun kontribusi yang lebih luas bagi fakultas. Ia menegaskan bahwa alumni dan civitas akademika FEBI harus berjalan beriringan, saling menguatkan dalam upaya memajukan institusi. “Alumni adalah jejak perjalanan intelektual dari fakultas ini. Ketika kita tetap terhubung, saling mendukung, dan berkolaborasi dengan civitas akademika, maka kita tidak hanya menjaga kenangan masa lalu, tetapi juga sedang menenun masa depan bagi FEBI UIN Alauddin Makassar,” ujarnya. Melalui Musyawarah Besar ini, diharapkan IKA FEBI UIN Alauddin Makassar dapat menjadi ruang pertemuan gagasan dan solidaritas alumni yang terus hidup, tumbuh, dan memberikan dampak nyata bagi perkembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di masa yang akan datang.

Ekonomi, Enrekang, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Dorong Pemanfaatan Pembayaran Digital, Mahasiswa Unhas Edukasi Warga tentang QRIS

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Enrekang, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Teknologi / Randi

ruminews.id, ENREKANG, 3 Februari 2026 — Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran digital kepada masyarakat Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Maylofhaza Thazya Mochtar, mahasiswa Jurusan Akuntansi, sebagai bagian dari realisasi program kerja individu dalam kegiatan Bina Desa MKPK Batch V. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada Selasa, 3 Februari 2026 pukul 21.00 WITA hingga selesai yang bertempat di salah satu kediaman warga di Dusun Padang Malua, Desa Pinang. Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai sistem pembayaran digital, khususnya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Dalam pelaksanaannya, kegiatan dilakukan melalui metode sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Peserta diberikan pemaparan mengenai pengertian QRIS, manfaat penggunaan pembayaran digital, serta cara menggunakan QRIS dalam transaksi sehari-hari. Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga disertai dengan pemberian pre-test dan post-test kepada warga untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan setelah sosialisasi dilakukan. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Desa Pinang dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai sistem pembayaran digital serta mampu memanfaatkan QRIS sebagai alternatif transaksi yang lebih praktis, aman, dan efisien. Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya dalam mendukung peningkatan literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi digital di masyarakat. Program sosialisasi ini menunjukkan komitmen mahasiswa Universitas Hasanuddin dalam berkontribusi kepada masyarakat melalui kegiatan edukatif yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Internasional, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

HMI Maktim Soroti Board of Peace, Agresi Militer AS–Israel terhadap Iran dan Reformasi Polri

Tinggalkan Komentar / Internasional, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar — HMI Cabang Makassar Timur akan menggelar unjuk rasa di kawasan, Jalan Perintis Kemerdekaan, pada Jumat (6/3/2026) pukul 15.30 WITA hingga selesai. Aksi tersebut akan diawali dengan titik kumpul di samping UNDIPA sebelum massa bergerak menuju titik aksi. Dalam rencana aksi tersebutmassa membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia, khususnya terkait sikap terhadap isu internasional dan reformasi institusi kepolisian. Salah satu tuntutan utama adalah mendesak pemerintah Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Massa aksi juga menuntut pemerintah Indonesia mengecam agresi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dengan alasan kemanusiaan. Selain itu, massa juga mendesak agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar sidang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Amerika Serikat dan Israel atas tindakan agresi militer yang dinilai berpotensi memperkeruh konflik global. Di sisi lain, massa aksi juga menyoroti perdebatan terkait keterlibatan Indonesia dalam BOP. HMI Maktim menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara, terlebih ketika persoalan kemerdekaan Palestina dinilai masih belum terselesaikan. Tidak hanya itu, aksi ini juga membawa tuntutan terhadap institusi kepolisian. Massa meminta agar aparat yang terbukti melakukan tindakan represif terhadap masyarakat sipil segera dicopot dari jabatannya. Mereka juga mendesak adanya transparansi serta pengoptimalan kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri agar proses pembenahan institusi kepolisian dapat berjalan lebih serius dan terbuka. Aksi ini rencananya dipimpin oleh Jenderal Lapangan dari Kabid PTKP HMI Maktim, dengan Koordinator Mimbar Adrian bersama Kabid PTKP Komisariat Sejajaran HMI Cabang Makassar Timur. Penyelenggara aksi juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna jalan yang melintas di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan apabila kegiatan tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas. Mereka menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai dalam rangka menyuarakan kepentingan kemanusiaan dan keadilan.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Takalar

Perpustakaan di Balik Dinding Kantor: Takalar Sedang Meningkatkan Literasi atau Membakar Buku?

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Takalar / Randi

ruminews.id, – Di banyak desa dan sekolah di Takalar, kata literasi sering digaungkan dalam pidato meletup-letup, laporan kegiatan, hingga slogan program pendidikan. Pemerintah berbicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia, guru mengajak murid untuk rajin membaca, dan kabarnya aparat desa mengklaim telah menyediakan fasilitas perpustakaan. Namun ada satu pertanyaan sederhana dari puluhan tanya yang jarang diungkapkan, di mana sebenarnya perpustakaan itu berada? Ironisnya, diTakalar banyak tempat perpustakaan justru disimpan di ruang-ruang yang sulit dijangkau(akses terbatas). Di desa, buku-buku diletakkan di dalam kantor desa yang megah berdampingan dengan arsip administrasi dan berkas pemerintahan hingga lapuk dimakan waktu. Di sekolah, perpustakaan sering kali berada di ruang guru atau ruang khusus yang pintunya lebih sering tertutup daripada terbuka. Secara formal, perpustakaan memang ada. Tetapi secara fungsional, ia seperti benda mati terlihat indah dalam rencana jika dibicarakan diruang-ruang formal , namun jarang hidup dalam keseharian masyarakat dan peserta didik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang cukup tajam dan menukik, apakah ini benar-benar upaya meningkatkan literasi, atau justru rencana utopis yang mungkin adalah cara halus membakar buku tanpa api? Kita belajar dari peradaban besar, seperti pada masa Dinasti Abbasiyah ada perpustakaan Baitul Hikmah di Baghdad dan dinasti Yunani yakni perpustakaan Alexandria yang menjadi pusat pendidikan dan penelitian. Perpustakaan ini menjadi washilah pengetahuan dimana setiap orang punya akses yang sama terhadap perpustakaan ini sehingga pada praktiknya setiap orang memahami kondisi perdaban dan memiliki etika terhadap setiap perubahan zaman. Menempatkan perpustakaan di ruang yang tidak mudah diakses adalah bentuk pengkerdilan literasi secara struktural. Buku hanya menjadi benda yang disimpan, bukan dibaca. Ia diperlakukan seperti arsip, bukan lagi sumber pengetahuan. Akibatnya, masyarakat terutama anak-anak dan pelajar tidak memiliki hubungan yang dekat dengan buku. Mereka tidak melihat buku sebagai teman belajar, melainkan sebagai benda asing yang berada di ruang orang dewasa dan elitis. Masalah ini menjadi semakin serius ketika pemerintah daerah Takalar menggaungkan digitalisasi . sehingga sangatenungkinkan anak-anak desa hari ini tidak lagi asing dengan modernitas. Internet, media sosial, dan berbagai platform digital dengan cepat masuk ke ruang-ruang kehidupan mereka. Namun pemerintah harus memahami, tanpa fondasi literasi yang kuat, teknologi justru berpotensi menjadi arus yang menyeret pada kerapuhan etika dan moralitas bukan sarana yang memberdayakan lagi. Lebih lugas literasi bukan sekadar kemampuan membaca huruf. Literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menyaring informasi. Tanpa literasi, teknologi hanya akan menghasilkan generasi yang cepat mengakses informasi tetapi lambat memahami makna. Mereka bisa menggulir layar ponsel berjam-jam, tetapi kesulitan menelaah satu halaman buku. di sinilah letak paradoks kita. Di satu sisi, kita berbicara tentang digitalisasi dan peningkatan sumber daya manusia. di sisi lain, fondasi literasi yang seharusnya menjadi pondasi utama justru rapuh karena buku dijauhkan dari kehidupan sehari-hari dan minat anak desa oleh kepala sekolah dan aparat desa. Ditakalar sendiri perpustakaan seharusnya menjadi ruang paling hidup dalam sebuah sekolah atau desa-desa. Ia harus berada di tempat yang terbuka, ramah, dan mudah diakses oleh semua orang. Namun , dari hasil pantauan saya menganggap bahwa justru kita masih menemukan hal itu digubuk sederhana rumah baca dan TBM yang ada didesa dengan fasilitas seadanya. Banyak kita temukan program peningkatan literasi namun program yang harusnya menyentuh masyarakat justru diseret jauh dari orientasi itu dan dinikmati secara pribadi, belum lagi komersialisasi buku bacaan yang tidak lagi epektif dan nyaman untuk dibaca atas nama literasi namun ironisnya program justru menguras dana bos untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Sudah harusnya pendidikan Takalar berbenah, perpustakaan yang eksklusif dan tersembunyi harus ditata kembali dan dihidupkan. Pelajar Takalar adaptif pada digitalisasi namun tidak bisa tenggelam tanpa pelampung pengetahuan etik dan moral yang hanya bisa didapatkan dengan membuka dan memahami buku. Dinas pendidikan jangan menjadi sentrum yang latah memahmi penomena ini. kita harus punya prinsip bahwa perpustakaan bukan gudang buku, melainkan ruang perjumpaan gagasan. Ia harus menjadi tempat anak-anak datang dengan rasa ingin tahu, bukan tempat yang terasa asing dan penuh batasan. Di sisi lain Perpustakaan daerah harus menjadi ruang aktif dan terbuka untuk siapa saja. Perpustakaan daerah harus punya inovasi membangkitkan minat baca masyarakat dan menjadikan perpusda sebagai titik nadir pendidikan dan penelitian, bukan justru sibuk mengadakan pelatihan yang tidak epektif dan disorientasi bahkan tercium kurang sehat. Ini kritik moral untuk kita semua bukan hanya dinas pendidikan dan perpusda serta pemerintah daerah Takalar namun elemen inilah yang berperan terdepan dalam hal ini. Menurut hemat saya di Takalar ini ketika perpustakaan disembunyikan di balik dinding kantor desa atau ruang guru yang eksklusif, pesan yang secara tidak langsung disampaikan kepada masyarakat adalah bahwa buku bukan kebutuhan utama. Bahwa literasi bukan prioritas. Dan ketika pesan itu terus berulang, maka tidak mengherankan jika budaya membaca semakin lemah. jika koperasi merah putih bisa dipaksakan menggunakan fasilitas pemerintah mengapa perpustakaan tidak? Lebih jauh lagi, kondisi ini menunjukkan adanya cara pandang yang keliru dalam melihat perpustakaan. Banyak pihak menganggap bahwa menyediakan rak buku sudah cukup untuk disebut sebagai program literasi. Padahal literasi tidak lahir dari keberadaan buku semata, melainkan dari akses, kebiasaan, dan interaksi yang hidup dengan buku itu sendiri. Jika kita benar-benar serius membangun generasi yang mampu menghadapi tantangan teknologi, maka perpustakaan harus diperlakukan sebagai pusat kehidupan intelektual desa dan sekolah. Ia harus ditempatkan di ruang yang terbuka, dekat dengan masyarakat, dekat dengan siswa, dan dekat dengan aktivitas sehari-hari. Jika tidak, maka segala program literasi hanya akan menjadi slogan kosong. Buku-buku akan tetap tersusun rapi di rak, tetapi sunyi dari pembaca. Dan pada akhirnya, kita akan menyadari satu hal yang pahit “membakar buku tidak selalu membutuhkan api. Cukup dengan menyimpannya di tempat yang tidak pernah dijangkau siapa pun. dan itulah kejahatan pemerintah di Takalar !

Internasional, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Arsitektur Pemerintahan Negara Republik Islam Iran

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id – Dalam beberapa waktu terakhir, Ketegangan geopolitik global kian memanas seiring meningkatnya konflik di kawasan timur tengah antara Republik Islam Iran dan Israel yang juga melibatkan amerika serikat. Dalam konteks ini, untuk memahami sikap politik dan kebijakan yang akan ditempuh Iran, penting untuk menelaah secara lebih dalam tentang sistem tata negara dan arsitektur politik yang membentuk Republik Islam Iran. Republik Islam Iran terbentuk pasca Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 M yang mengakhiri kekuasaan monarki sekuler Dinasti Pahlevi sekaligus melepas pengaruh dominasi Amerika Serikat di Iran dan mengubah struktur negara menjadi sebuah negara islam dengan arsitektur baru. Konsep politik wilayatul faqih yang dibangun Imam Khomeini kemudian menjadi sistem politik hukum kenegaraan, kendati konsep wilayatul faqih yang menjadi dasar penyelenggaraan negara Republik Islam Iran. Sistem ini menggabungkan prinsip republik dengan ajaran Islam Syiah, sehingga membentuk struktur pemerintahan yang bercorak teokratis sekaligus memiliki unsur-unsur demokratis. Dalam struktur ketatanegaraan Iran, Pemimpin Tertinggi (Supreme Leader) bertanggung jawab menetapkan kebijakan-kebijakan umum negara serta menjadi otoritas tertinggi dalam bidang politik, militer, dan keamanan. Pemimpin Tertinggi merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata, memiliki kewenangan untuk menyatakan perang, serta mengawasi badan intelijen negara. Selain itu, ia berwenang mengangkat Ketua Kehakiman, pimpinan radio dan televisi nasional, kepala kepolisian, pimpinan militer, serta enam dari dua belas anggota Majelis Wali Iran. Kedudukannya menjadikan jabatan ini sebagai pusat kekuasaan utama dalam negara. Pemimpin Tertinggi dipilih oleh Majelis Ahli, yaitu lembaga yang terdiri dari para ulama yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan delapan tahun. Majelis Ahli memiliki kewenangan untuk memilih, mengawasi, dan bahkan memberhentikan Pemimpin Tertinggi apabila dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan kelayakan atau kehilangan legitimasi. Dengan demikian, meskipun jabatan ini sangat kuat, tetap terdapat mekanisme pengawasan secara konstitusional. Di bawah Pemimpin Tertinggi terdapat presiden sebagai pejabat tertinggi kedua dalam struktur negara dan sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan empat tahun. Namun, setiap calon presiden harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Majelis Wali sebelum dapat mengikuti pemilihan umum, guna memastikan kesesuaian dengan prinsip negara Islam. Tugas presiden adalah menjalankan kekuasaan eksekutif, memastikan pelaksanaan konstitusi, serta mengelola administrasi negara. Presiden memimpin kabinet yang terdiri atas beberapa wakil presiden dan para menteri, yang seluruhnya harus memperoleh persetujuan parlemen. Walaupun presiden memiliki kewenangan administratif yang luas, ia tidak memiliki kendali atas angkatan bersenjata dan tidak berwenang atas kebijakan strategis yang berada di bawah otoritas Pemimpin Tertinggi. Dalam proses legislasi, parlemen Iran yang disebut Majelis Syura Islam yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan empat tahun. Parlemen bertugas membuat undang-undang, menyetujui anggaran negara, dan mengawasi kabinet. Namun, setiap undang-undang yang disahkan harus ditinjau oleh Majelis Wali (Guardian Council). Lembaga ini terdiri atas dua belas ahli hukum, enam di antaranya diangkat langsung oleh Pemimpin Tertinggi, sedangkan enam lainnya dicalonkan oleh Ketua Kehakiman dan disahkan oleh parlemen. Majelis Wali memiliki kewenangan menafsirkan konstitusi serta hak veto terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan syariah atau konstitusi. Selain itu, lembaga ini juga berperan dalam menyaring dan menyetujui calon presiden, calon anggota parlemen, dan calon anggota Majelis Ahli. Apabila terjadi perselisihan antara parlemen dan Majelis Wali, maka Majelis Kebijaksanaan (Expediency Council) berfungsi sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik tersebut. Badan ini juga berperan sebagai penasihat Pemimpin Tertinggi dalam perumusan kebijakan strategis negara. Dalam bidang kehakiman, Ketua Kehakiman diangkat oleh Pemimpin Tertinggi dan bertanggung jawab mengangkat Ketua Mahkamah Agung serta Kepala Penuntut Umum. Sistem peradilan Iran terdiri atas pengadilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, serta Mahkamah Revolusi yang menangani kasus-kasus khusus seperti pelanggaran terhadap keamanan negara dan isu-isu yang berkaitan dengan revolusi Islam. Pada tingkat lokal, Iran memiliki dewan-dewan kota dan desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk masa jabatan empat tahun. Dewan-dewan ini memiliki kewenangan administratif di tingkat daerah, termasuk memilih pimpinan kota dan mengelola urusan publik setempat. Secara keseluruhan, struktur ketatanegaraan Republik Islam Iran menunjukkan perpaduan antara mekanisme demokratis melalui pemilihan umum dan kontrol religius yang kuat melalui institusi-institusi yang berlandaskan syariah. Sistem ini menempatkan Pemimpin Tertinggi sebagai otoritas tertinggi yang mengawasi seluruh cabang kekuasaan, sementara lembaga-lembaga yang dipilih rakyat tetap berfungsi dalam kerangka prinsip Islam yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Model ini menjadikan Iran sebagai salah satu contoh unik negara modern yang menerapkan sistem republik dalam kerangka teokrasi konstitusional.

Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik

Logo Kongres Wilayah Ke-II Komwil GAM Luwu Raya Resmi Diluncurkan

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, Palopo – Menuju Kongres Wilayah Ke-II Komando Wilayah Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Luwu Raya yang akan digelar pada 06–08 Maret 2026 di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, panitia resmi meluncurkan logo Kongres Wilayah Ke-II Komwil GAM Luwu Raya. Momentum ini menjadi penanda dimulainya rangkaian konsolidasi akbar kader GAM dengan mengusung tema besar: “Menata Barisan Merah Hitam, Menajamkan Perlawanan.” Usai peresmian logo, Ketua Panitia, Fhadel Muhammad S, menyampaikan bahwa seluruh kader Gerakan Aktivis Mahasiswa dari berbagai daerah di Luwu Raya hingga luar daerah akan berkumpul di Toraja Utara. Kongres ini akan menjadi forum tertinggi organisasi untuk menjalankan amanat Kitab Hitam GAM, merumuskan langkah strategis perjuangan, serta menentukan arah dan kepemimpinan organisasi ke depan. “Kader GAM dari berbagai daerah di Sulsel akan berkumpul Toraja Utara untuk menentukan arah kepemimpinan GAM selanjutnya. Toraja Utara dipilih karena memiliki nilai historis sebagai tanah yang sarat dengan jejak perjuangan dalam menegakkan martabat dan kedaulatan rakyat. Semoga ini menjadi energi moral bagi seluruh kader untuk tetap konsisten melawan segala bentuk ketimpangan dan penindasan, sebab penindasan adalah musuh abadi GAM,” tegas Panglima Wilayah. Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Kongres Wilayah ke-II, Fhadel Muhammad Sukma, menjelaskan bahwa desain logo kali ini mengangkat simbol-simbol kultural sebagai representasi identitas dan semangat perjuangan. Berikut makna dari setiap elemen dalam logo: Bentuk Rumah Adat Tongkonan Struktur utama yang menjulang terinspirasi dari Tongkonan, rumah adat Toraja yang secara filosofis melambangkan pusat kekerabatan, persatuan, dan pembinaan generasi. Dalam konteks gerakan mahasiswa, Tongkonan dimaknai sebagai “rumah perjuangan” yang kokoh dan menaungi seluruh kader GAM dalam satu barisan ideologis. Warna Merah dan Hitam Dua warna dominan ini merupakan warna khas budaya Toraja. Merah melambangkan semangat, keberanian, dan kehidupan; sementara hitam mencerminkan keteguhan, kekuatan, dan konsistensi dalam perjuangan. Simbol Bintang Bintang yang terletak di bagian tengah menjadi simbol nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta cita-cita luhur organisasi dalam mengabdi kepada rakyat dan bangsa. Lingkaran Matahari (Pa’barre Allo) Ornamen bulat bercahaya di bagian bawah mengadopsi motif ukiran Toraja Pa’barre Allo, yang melambangkan kesatuan, sumber kehidupan, dan cahaya pencerahan. Simbol ini menegaskan peran mahasiswa sebagai cahaya intelektual di tengah dinamika sosial. Teks “KONGRES WILAYAH II” Penggunaan huruf kapital besar dengan gradasi warna oranye dan merah memberikan kesan tegas, progresif, dan penuh energi. Hal ini merepresentasikan urgensi serta semangat konsolidasi dalam agenda besar organisasi. Garis Ornamen Budaya Deretan motif ukiran tradisional di bagian bawah teks menunjukkan bahwa gerakan aktivis mahasiswa tetap berakar pada nilai-nilai budaya. Perjuangan tidak tercerabut dari identitas, melainkan tumbuh dari akar sejarah dan tradisi. Logo Kongres Wilayah Ke-II ini mencerminkan semangat persatuan barisan merah hitam yang berlandaskan budaya dan kesadaran historis. Perpaduan simbol tradisional dan sentuhan desain modern menunjukkan visi Komwil GAM Luwu Raya untuk menjadi motor penggerak perubahan sosial yang progresif, tanpa melupakan identitas dan nilai-nilai lokal yang menjadi fondasi perjuangan. Dengan diluncurkannya logo ini, Komwil GAM Luwu Raya menegaskan komitmennya untuk menjadikan Kongres Wilayah II sebagai momentum konsolidasi ideologis dan organisatoris dalam memperkuat barisan perjuangan mahasiswa di Sulsel.

Banten, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Serahkan Policy Brief ke Komisi II DPR, DPC PERMAHI Banten Bahas Syarat Pendidikan Ketua KPU–Bawaslu

Tinggalkan Komentar / Banten, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id, Banten – Selasa, 3 Maret 2026, dalam kunjungan kerja ke Banten yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Banten menegaskan pentingnya penataan ulang dan penegasan persyaratan akademik bagi calon Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Gagasan tersebut tertuang dalam Policy Brief yang secara resmi diserahkan kepada Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, sebagai bagian dari agenda reformasi kelembagaan penyelenggara pemilu. Dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa calon anggota KPU dan Bawaslu wajib memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya memiliki pendidikan paling rendah Strata 1 (S1). DPC PERMAHI Banten memandang bahwa ketentuan tersebut perlu diperjelas dan diperkuat dengan penegasan latar belakang keilmuan yang relevan, khususnya dari jurusan Hukum, Ilmu Politik, dan Ilmu Pemerintahan. Menurut PERMAHI, tiga disiplin ilmu tersebut memiliki korelasi langsung dengan tugas, fungsi, dan kewenangan penyelenggara pemilu yang berkaitan erat dengan aspek hukum kepemiluan, tata kelola pemerintahan, serta dinamika sistem politik nasional. M. Nurul Hakim, Ketua DPC PERMAHI Banten dalam keterangannya menyampaikan bahwa penguatan persyaratan akademik merupakan bagian dari upaya membangun sistem rekrutmen yang lebih berbasis kompetensi. “KPU dan Bawaslu bukan sekadar lembaga administratif, melainkan institusi konstitusional yang menentukan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, penting memastikan bahwa pimpinan dan anggotanya memiliki dasar keilmuan yang memadai untuk memahami regulasi, menyelesaikan sengketa, serta menjaga prinsip keadilan dan netralitas,” ujar Hakim. Ia menambahkan bahwa latar belakang pendidikan yang relevan akan mendukung kemampuan analisis dalam merumuskan kebijakan teknis, menyusun peraturan turunan, hingga mengambil keputusan strategis dalam situasi krisis kepemiluan. Selain itu, pemahaman mendalam terhadap hukum tata negara dan hukum administrasi negara dinilai krusial dalam menghindari tumpang tindih kewenangan maupun potensi pelanggaran prosedural. Dalam Policy Brief tersebut, DPC PERMAHI Banten juga menekankan bahwa reformasi kelembagaan KPU dan Bawaslu tidak hanya menyangkut aspek struktural, tetapi juga menyentuh kualitas sumber daya manusia. Rekrutmen yang berbasis kompetensi akademik dan integritas diyakini akan memperkuat profesionalitas lembaga serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Lebih lanjut, PERMAHI Banten mendorong agar pembentuk undang-undang melakukan evaluasi komprehensif terhadap ketentuan Pasal 117 UU Nomor 7 Tahun 2017 guna memastikan adanya standar kualifikasi yang lebih terukur dan relevan dengan tantangan demokrasi kontemporer. Dengan demikian, proses seleksi penyelenggara pemilu tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menjamin kapasitas dan kapabilitas calon. Melalui penyampaian rekomendasi ini, DPC PERMAHI Banten menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam diskursus kebijakan publik, khususnya dalam mendorong reformasi sistem kepemiluan yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas, demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan berkeadilan

Gowa, Internasional, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Dukung Imbauan Kemenhaj: Keselamatan Jemaah Harus Jadi Prioritas Utama

Tinggalkan Komentar / Gowa, Internasional, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id – Sekretaris Umum HMJ Manajemen Haji dan Umrah (MHUINAM), Kahlil Abram, menyatakan dukungan terhadap imbauan resmi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) terkait eskalasi situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada operasional penerbangan menuju dan dari Arab Saudi. Menurut Kahlil, imbauan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah umrah Indonesia di tengah dinamika geopolitik kawasan. Ia menilai langkah antisipatif pemerintah penting untuk mencegah risiko yang tidak diinginkan. “Kami memandang imbauan Kemenhaj sebagai langkah preventif yang tepat. Dalam situasi yang tidak menentu, ketenangan dan kepatuhan terhadap arahan resmi menjadi kunci utama,” ujar Kahlil dalam keterangannya, Selasa (3/3). Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan imbauan agar jemaah menunda keberangkatan sementara waktu. Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Kemenhaj, Minggu (1/3/2026). “Kami ingin menyampaikan mengimbau kepada seluruh jamaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan sementara sampai dengan kondusivitas itu benar-benar hadir di Timur Tengah,” ujar Dahnil. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan pembatalan ibadah, melainkan langkah kehati-hatian demi memastikan keselamatan warga negara Indonesia. Pemerintah, lanjutnya, terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Kemenhaj bersama Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI di Arab Saudi disebut melakukan koordinasi intensif untuk memastikan perlindungan, fasilitasi layanan, serta kepastian informasi bagi seluruh jemaah. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) juga diminta aktif memberikan pembaruan informasi kepada calon jemaah. Menanggapi hal itu, Kahlil mengajak mahasiswa manajemen haji dan umrah menjadikan situasi ini sebagai refleksi pentingnya tata kelola krisis (crisis management) dalam penyelenggaraan ibadah. Menurutnya, dinamika global menuntut sistem pelayanan yang adaptif, responsif, dan berbasis mitigasi risiko. Di akhir pernyataannya, Kahlil mengimbau keluarga jemaah di Tanah Air agar tetap tenang dan memastikan informasi diperoleh dari saluran resmi. “Keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Kita percaya pemerintah terus bekerja maksimal untuk memastikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah Indonesia,” tutupnya

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pendidikan