Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pendidikan

Daerah, Makassar, Pendidikan

Dr. Azri Rasul Terpilih Secara Aklamasi sebagai Ketua Umum IKA FKM Unhas

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 12 November 2025 — Musyawarah Fakultas Ikatan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (IKA FKM Unhas) resmi digelar pada Rabu (12/11/2025) di Room VIP Yotta Signature. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan 22 angkatan dari total 35 angkatan, mulai dari tahun 1987 hingga 2021, sebagai bentuk semangat kebersamaan dan komitmen memperkuat jejaring alumni. Dalam forum musyawarah tersebut, Dr. Azri Rasul, SKM., M.Si., MH terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum IKA FKM Unhas periode berikutnya. Keputusan tersebut disambut dengan antusias oleh seluruh peserta yang hadir sebagai bentuk dukungan terhadap kepemimpinan yang diharapkan mampu membawa IKA FKM Unhas ke arah yang lebih maju. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Dekan FKM Unhas, Prof. Sukri Palutturi, SKM., M.Kes., M.Sc.PH., Ph.D, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada kepengurusan sebelumnya atas dedikasinya dalam mendukung pengembangan fakultas. “Kami berterima kasih atas sumbangsih nyata pengurus IKA sebelumnya, salah satunya berupa 500 kursi yang hingga kini masih digunakan di ruang perkuliahan. Ini adalah bentuk kontribusi nyata alumni terhadap kemajuan FKM Unhas,” ujarnya. Lebih lanjut, Prof. Sukri juga berharap agar ke depan, peran IKA FKM Unhas dalam memperkuat jaringan alumni serta meningkatkan daya serap lulusan di dunia kerja dapat terus ditingkatkan. Ia juga menyampaikan bahwa fakultas akan menyiapkan ruangan khusus di Gedung Baru FKM Unhas sebagai sekretariat alumni, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan organisasi alumni. Musyawarah Fakultas IKA FKM Unhas ini ditutup secara resmi oleh Sekretaris Jenderal PP IKA Unhas, Prof. Dr. Yusran, yang turut memberikan ucapan selamat kepada kepengurusan baru serta harapan agar sinergi antara alumni dan fakultas terus terjalin harmonis demi kemajuan bersama.

Kesehatan, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan

HKN 2025: Cita Transformasi Kesehatan Dengan Enam Pilar Yang Rapuh

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id – Setiap tahun, tanggal 12 November datang membawa pesan yang sama: seruan untuk menegakkan kembali makna kesehatan sebagai hak asasi manusia yang sejati. Hari Kesehatan Nasional bukan sekadar peringatan administratif di kalender birokrasi, tetapi seharusnya menjadi cermin nurani bangsa sejauh mana tubuh negeri ini benar-benar sehat, bukan hanya raganya, tetapi juga sistem yang menopang nadi kehidupan rakyatnya. Kita berbicara tentang Transformasi Kesehatan, sebuah cita luhur yang menggema di ruang-ruang kebijakan negeri. Di atas kertas, ia tampak begitu megah berdiri di atas enam pilar: penguatan layanan primer dan rujukan, transformasi sistem pembiayaan, peningkatan SDM kesehatan, penguatan sistem ketahanan kesehatan, serta pemanfaatan teknologi. Enam tiang yang seharusnya menyangga rumah besar bernama kesehatan nasional. Namun, seperti rumah yang megah di atas tanah rawan, pilar-pilar itu seringkali hanya tampak dari jauh indah dipandang, namun rapuh di dalamnya. Masih banyak dinding yang retak, fondasi yang goyah, dan ruang-ruang kosong yang belum terisi oleh keadilan dan pemerataan. Lihatlah bagaimana pemanfaatan teknologi kesehatan masih terperangkap dalam kebingungan birokrasi. Di era ketika dunia berlari dengan kecerdasan buatan, masih ada tangan-tangan yang gemetar menolak sistem digital, memilih cara manual karena tak paham atau tak mau belajar. Maka, data pasien terselip, pelayanan tersendat, dan niat efisiensi berubah menjadi ironi. Layanan rujukan pun kerap tersesat di simpang jalan administratif. Seharusnya sistem membuat jalan menjadi cepat dan jelas, namun justru terjerat oleh syarat dan surat pengantar yang berlapis-lapis. Di ruang tunggu rumah sakit, waktu menjadi penantian yang menyakitkan, sementara sistem terus bicara tentang efisiensi. Di sisi lain, SDM kesehatan dokter, perawat, dan tenaga medis lain masih berjuang bukan hanya melawan penyakit, tapi juga ketimpangan. Di kota besar, mereka hidup dalam cahaya; di pelosok, mereka berjuang dalam gelap, dengan gaji yang tak sepadan, fasilitas yang minim, dan janji kesejahteraan yang sering tak kunjung nyata. Maka, profesi yang seharusnya luhur menjadi pilihan yang pahit, penuh pengabdian namun sedikit penghargaan. Transformasi seharusnya bukan hanya perubahan sistem, tetapi juga perubahan cara pandang. Kesehatan bukan angka statistik di laporan kementerian, melainkan denyut kehidupan setiap manusia. Cita-cita besar itu akan tetap semu bila tidak berpijak di bumi: bila teknologi tak dipahami, bila birokrasi masih jadi tembok, bila kesejahteraan tenaga medis tak diangkat. Hari Kesehatan Nasional seharusnya menjadi momen renungan: apakah bangsa ini benar-benar sedang bertransformasi, atau hanya berganti bahasa dalam ketimpangan yang sama?Transformasi tanpa pemerataan hanyalah retorika. Sistem tanpa empati hanyalah mesin yang dingin. Kita butuh kesehatan yang tidak hanya canggih di layar, tetapi juga nyata di pelukan rakyat. Sebab sejatinya, kesehatan bukan soal tubuh yang bebas dari sakit, tetapi negeri yang bebas dari ketimpangan.

Luwu Utara, Pendidikan

Hasbi Syamsu Ali: Pemerintah Harus Adil dalam Kasus Dua Guru Luwu Utara

Tinggalkan Komentar / Luwu Utara, Pendidikan /

ruminews.id – MAKASSAR — Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLR) Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menyampaikan keprihatinan mendalam atas pemecatan tidak dengan hormat terhadap dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara yang dinilai beritikad baik membantu rekan guru honorer mereka. Menurut Hasbi, keputusan pemecatan terhadap Rasnal dan Abdul Muis sangat melukai rasa keadilan publik, terutama di tengah berbagai persoalan serius yang masih dihadapi dunia pendidikan Indonesia. “Rasanya sangat mengusik keadilan di tengah masih banyaknya masalah serius di dunia pendidikan kita,” kata Hasbi di Makassar, Rabu (12/11). Ia menegaskan, jika ditelaah secara jernih, tindakan kedua guru tersebut tidak memiliki unsur memperkaya diri. Sebaliknya, mereka justru berinisiatif membantu guru honorer lain yang belum menerima gaji selama berbulan-bulan. “Kalau disimak seksama kasus ini, tidak ada tujuan memperkaya diri pada kedua orang pelaku itu. Niatnya murni mau bantu guru honorer lain yang belum dapat gaji berbulan-bulan,” ujarnya. Hasbi juga menyerukan perhatian serius dari pemerintah, mulai dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Sulsel, hingga Presiden Prabowo Subianto, agar meninjau kembali keputusan tersebut dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. “Saya berharap pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun pusat, memberi atensi terhadap hal ini. Dunia pendidikan kita jangan sampai kehilangan rasa kemanusiaan hanya karena penegakan aturan yang kaku,” tegasnya. Lebih lanjut, Hasbi meminta agar pemerintah menelusuri akar persoalan sebenarnya, yakni mengapa ada guru honorer yang tidak memperoleh hak gajinya dalam waktu lama. Menurutnya, hal itulah yang seharusnya menjadi prioritas penyelidikan dan pembenahan. “Yang harus ditelusuri adalah mengapa bisa ada guru honorer tidak mendapatkan gaji. Ini yang harusnya jadi prioritas, karena pasti ada kebijakan atau pelaku yang menyebabkan para guru honorer itu tidak dapat alokasi gaji,” pungkasnya. Sebelumnya, dua guru SMAN 1 Luwu Utara dipecat tidak dengan hormat (PTDH) setelah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung atas kasus pengumpulan dana dari orang tua murid untuk membantu pembayaran gaji guru honorer. Keputusan tersebut menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan yang menilai sanksi itu tidak sebanding dengan niat baik dan pengabdian para guru tersebut. (*)

Hukum, Makassar, Pendidikan, Uncategorized

Andi Riskullah Annang Nirwan Resmi Nahkodai BEM Fakultas Hukum UMI Periode 2025–2026

Tinggalkan Komentar / Hukum, Makassar, Pendidikan, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar — Suasana pagi di kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada 10 November 2025 dipenuhi semangat kepemudaan. Di bawah langit yang bergemuruh, pelantikan Andi Riskullah Annang Nirwan, sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UMI periode 2025 2026 berlangsung khidmat dan penuh makna. Momen pelantikan yang bertepatan dengan Hari Pahlawan itu menjadi simbol lahirnya semangat baru di kalangan mahasiswa hukum UMI. Selain menandai pergantian kepemimpinan, acara ini juga menjadi refleksi perjuangan dan pengabdian generasi muda dalam membawa perubahan positif bagi kampus dan masyarakat. Dalam sambutannya, Andi Riskullah Annang Nirwan menegaskan tekadnya untuk menjadikan BEM Hukum UMI sebagai wadah aspirasi, perjuangan, dan pengabdian mahasiswa hukum yang berintegritas serta progresif. “Hari ini bukan sekadar pelantikan, tapi amanah besar. Semangat para pahlawan harus hidup dalam diri kita, dalam setiap langkah perjuangan mahasiswa,” ujar Andi Annang dengan lantang di hadapan peserta pelantikan. Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran pimpinan fakultas, organisasi kemahasiswaan, dan para tamu undangan. Suasana haru sekaligus bangga terasa ketika lagu “Indonesia Raya” berkumandang, menandakan tongkat estafet perjuangan kini resmi berpindah ke tangan generasi penerus. Dengan semangat Hari Pahlawan sebagai pijakan, BEM Fakultas Hukum UMI di bawah kepemimpinan Andi Riskullah Annang Nirwan, diharapkan mampu melahirkan gebrakan nyata menjadikan mahasiswa hukum tak hanya penggerak perubahan di lingkungan kampus, tetapi juga pahlawan muda di tengah masyarakat.

Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Pahlawan Palsu di Balik Kisah Cinta Kerajaan

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Dalam lembar sejarah kerajaan yang diwarnai darah dan air mata, ada nama seorang raja yang tak pernah dikenang dengan doa. Ia memerintah bukan dengan kebijaksanaan, melainkan dengan cambuk dan rasa takut. Di masa hidupnya, istana berdiri megah, namun dindingnya memantulkan pekik rakyat yang tersiksa. Pemungutan upeti dijadikan dalih membangun kejayaan, padahal tangan kekuasaannya hanya sibuk menghias kekayaan keluarga sendiri. Program yang ia janjikan untuk kesejahteraan hanyalah angin paus yang berlalu di beranda istana. Janji-janji itu tinggal tulisan di batu prasasti yang tak pernah selesai. Rakyat lapar, tanah menangis, dan langit kehilangan warna, rakyat tinggal berjuang sendiri. Takhta itu akhirnya runtuh, bukan oleh serangan negeri asing, melainkan oleh kegagalan panglima perang yang juga menantunya sendiri. Tembok pertahanan roboh laksana harapan yang patah sebelum sempat tumbuh. Rakyat yang dulu diam kini bangkit, badai suara yang lama terpendam menjungkalkan raja dari kursinya. suara itu menjadi badai yang menurunkannya dari singgasana yang dulu ia cengkeram erat. Sang menantu terusir, bukan sekadar karena salah strategi, tetapi karena sang raja tak sanggup menanggung aib kekalahan yang ia pikir adalah milik orang lain. Namun sejarah selalu menyimpan ironi. Takhta yang ia agungkan justru runtuh bukan oleh kekuatan musuh luar, melainkan oleh kelalaian panglima terdekat yang sekaligus menantunya sendiri. Raja jatuh, dan menantunya penjaga tembok yang gagal terbuang ke negeri seberang. Bukan karena pengkhianatan, tetapi karena dendam yang dibungkus rasa malu. Dalam pembuangan, sang menantu memeluk kesunyian dan kecintaan pada sang putri mahkota yang tak dapat ia rengkuh. Namun di ujung usia, tatkala tubuh sang raja mulai renta dan sorot matanya tak lagi setajam baja, ia memberikan satu syarat yang terdengar seperti kutukan: “Jika kau ingin kembali kepada putriku, jadilah setara denganku. Jadilah raja.” Syarat itu bukan untuk kemuliaan, melainkan untuk meninggikan ego yang sudah retak. Namun sang menantu menerima tantangan itu.  Semua demi satu hal cinta kepada sang putri mahkota. Syarat itu bukan sekadar permintaan. Itu adalah tantangan, Namun sang menantu menerima tantangan itu. mungkin juga penebusan. Sejak saat itu, sang menantu menempuh jalan panjang. Ia mendaki bukit kekuasaan, Ia mendaki jalan panjang, melalui diplomasi, tipu muslihat, dan berbagai cara yang bahkan kadang mengorbankan moralnya. Ia belajar bahwa jalan menuju takhta tidak pernah lurus; ia penuh tipu daya, janji kosong, dan adu siasat. Semua demi satu hal cinta kepada sang putri mahkota. Dan tatkala ia akhirnya duduk di singgasana yang sama, dunia seakan berputar kembali. Namun sejarah belum berakhir. Sang putri, yang hatinya tak pernah padam, menyampaikan satu amanat lembut namun berat: “Jika engkau ingin bersamaku kembali, kembalikan nama baik ayahku.” Di sinilah tragedi sejati mulai menggantung. Sebab memuliakan raja yang sejarahnya ternoda artinya menghapus jejak perjuangan rakyat yang pernah menuntut haknya. Mengangkat kembali nama seorang tiran sama saja mengubur luka yang pernah diperjuangkan dengan darah dan air mata. bagaimana mungkin memuliakan raja yang dikenang sebagai penguasa lalim? Bagaimana mengangkat nama seseorang yang sejarah telah mengutuknya? Jika sang raja baru mampu mengembalikan kehormatan ayah yang pernah menindas rakyatnya, maka ia harus menulis ulang sejarah. tetapui sang raja baru yang duduk di kursi kekuasaan hari ini lebih memilih cinta pribadinya dari pada kebenaran sejarah. Ia memaksa penulisan ulang cerita, bukan untuk kebaikan negeri, tetapi untuk memenangkan kisah cintanya sendiri. Dan tindakan itu bukanlah kemuliaan, melainkan aib yang berlapis indah. Karena seorang raja yang mengorbankan kebenaran demi romansa pribadi bukanlah pemimpin ia hanyalah lelaki yang memakai mahkota untuk menutupi kelemahannya. Sejarah boleh diperbaiki, tetapi tidak dengan menghapus penderitaan rakyat. Cinta boleh diperjuangkan, tetapi tidak dengan menindih suara keadilan. Dan pada akhirnya, seorang raja yang memilih cintanya sendiri di atas nasib negeri, akan dikenang bukan sebagai pahlawan penebus, melainkan sebagai bayangan seorang tiran yang berdiri di panggung yang sama, hanya dengan alasan yang berbeda.

Daerah, Makassar, Opini, Pendidikan

Hukum di Punggung Kekuasaan: Ketika Keadilan Menjadi Bayangan dari Kuasa

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Opini, Pendidikan /

ruminews.id – Dalam lanskap politik modern, hukum kerap dipuja sebagai simbol keadilan dan supremasi moral negara. Namun, di balik retorika legalistik dan jargon supremasi hukum, terselip ironi yang semakin mencolok: hukum sering kali tidak lagi menegakkan kebenaran, melainkan mempertahankan kekuasaan. Ia hidup di punggung kekuasaan lentur terhadap arah angin politik, tapi kaku terhadap suara keadilan. Plato dalam The Republic menulis, “Keadilan adalah harmoni dalam jiwa dan dalam negara.” Namun ketika harmoni itu tergantikan oleh kepentingan, hukum kehilangan keseimbangannya. Ia berhenti menjadi alat penuntun kebajikan, dan menjelma menjadi alat kontrol. Dalam masyarakat yang politiknya penuh kalkulasi, keadilan bukan lagi nilai yang dicari, melainkan instrumen untuk mengatur narasi. Cicero mengingatkan dalam De Legibus, “Hukum sejati adalah akal yang benar, sesuai dengan kodrat alam, berlaku untuk semua, abadi dan tidak berubah.” Tapi dalam praktik politik kekuasaan, hukum menjadi cair. Ia berubah sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan prinsip. Kebenaran tidak lagi bersumber dari nurani, melainkan dari interpretasi yang disetujui oleh mereka yang berkuasa. Di sinilah hukum kehilangan suaranya yang paling luhur: keberpihakan pada kebenaran yang universal. Foucault menyebut hukum modern sebagai wujud disciplinary power kekuasaan yang tak lagi memerintah lewat ancaman, tapi lewat kepatuhan yang ditanamkan. Hukum tidak lagi memaksa, tetapi menormalisasi. Ia tidak lagi menghukum karena salah, tetapi karena berani berbeda. Di titik inilah hukum berhenti menjadi penyeimbang moral, dan menjadi penentu siapa yang layak diam dan siapa yang pantas dibungkam. Hannah Arendt pernah menulis, “Kebenaran dan politik jarang berjalan bersama.” Dalam dunia yang dikuasai narasi, keadilan mudah sekali direkayasa. Proses hukum bisa berjalan dengan sempurna secara prosedural, tapi hampa secara substansial. Ia seperti panggung teater yang megah: penonton terkesima oleh adegan, namun tak sadar bahwa naskahnya sudah ditulis oleh kepentingan. Lord Acton, dengan kegetiran moralnya, mengingatkan bahwa “Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut korup secara absolut.” Ketika hukum tidak lagi menjadi pengawas kekuasaan, melainkan pelindungnya, maka keadilan hanya akan menjadi mitos konstitusional dibicarakan di podium, tapi dilupakan di praktik. Kita membutuhkan keberanian moral untuk menempatkan hukum kembali di bawah kebenaran, bukan di bawah kuasa. Sebab, sebagaimana ditegaskan Immanuel Kant, “Keadilan akan lenyap jika kebenaran tidak dijadikan dasar dari hukum.” Hukum yang sehat tidak lahir dari ketakutan pada kekuasaan, tetapi dari keberanian menegakkan nurani. Dan selama hukum masih berdiri di punggung kekuasaan, ia hanya akan menjadi bayangan dari kuasa gelap, lentur, dan kehilangan arah ketika cahaya kebenaran dipadamkan.

Daerah, Makassar, Olahraga, Pendidikan

Motoplex Putra Sulawesi Hidupkan Semangat Komunitas Vespa di Carnival Bike Fair Makassar 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Olahraga, Pendidikan /

ruminews.id – Makasar, 09 November 2025 — Nuansa kehangatan komunitas dan semangat berbagi gagasan terasa jelas dalam gelaran Talk Show Carnival Bike Fair yang diadakan oleh Motoplex Putra Sulawesi di Mall Panakukang. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan bagi para pecinta Vespa serta masyarakat yang ingin mengenal lebih dekat perkembangan dunia otomotif berjiwa gaya. Anwar, selaku Manajer PT. Putra Sulawesi, menyampaikan bahwa Vespa bukan sekadar kendaraan, melainkan identitas dan gaya hidup yang telah lama menjadi bagian dari kultur masyarakat Sulawesi. “Brand Vespa bukan brand yang asing lagi, khususnya di Sulawesi. Kehadirannya telah membangun komunitas yang kuat dan penuh keakraban,” ujar Anwar. Motoplex Putra Sulawesi yang berlokasi di Jl. Veteran Selatan No. 282, tengah memperkenalkan sejumlah inovasi terbaru yang ditunggu para penggemar roda dua. Tahun ini, Vespa menghadirkan tiga model unggulan, yaitu: Vespa Sprint Pec hadir dengan sentuhan desain yang lebih ekspresif. Vespa Sprint Ovisina 8 sebuah edisi penghormatan terhadap sejarah produksi Vespa distrik terakhir, menjadikannya simbol perjalanan panjang sebuah legenda. Vespa LX 150 inovasi baru dari seri LX 125, kini tampil lebih premium dengan tampilan modern dan elegan. Anwar menjelaskan bahwa pembaruan desain ini dibuat agar lebih relevan dengan generasi muda, terutama Gen Z, serta ramah digunakan oleh kalangan ibu-ibu yang selama ini mungkin kesulitan mengoperasikan Vespa klasik. Teknologi matic yang disematkan memberikan kemudahan berkendara tanpa menghilangkan karakter khas Vespa yang elegan. “Desain modern ini kami hadirkan agar Vespa tetap dapat dinikmati lintas generasi, dari anak muda yang dinamis hingga ibu-ibu yang ingin tampil berkelas namun tetap praktis,” tutupnya. Kegiatan talk show ini juga semakin hidup dengan kehadiran para narasumber. Ravespa, selaku perwakilan komunitas Vespa Makassar, membagikan kisah perjalanan komunitas yang tidak hanya berorientasi pada gaya, tapi juga solidaritas dan persaudaraan. Melalui aktivitas touring, bakti sosial, hingga ruang kreatif, komunitas Vespa telah menjadi ruang tumbuh bagi rasa kebersamaan. Sementara itu, dr. Andi Faisal, akademisi Sejarah dan Filsafat dari Universitas Negeri Makassar (UNM), memberikan perspektif tentang gaya hidup sehat dan mobilitas berkelanjutan. Ia menekankan bahwa penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan budaya rekreasi komunitas seperti bersepeda atau berkendara santai dapat berdampak baik bagi kesehatan mental maupun sosial. Acara ini dipandu oleh Sinar Mentari, yang tampil sebagai moderator dengan pembawaan ringan, hangat, serta mampu menjaga ritme diskusi tetap enerjik. Kehadirannya menjadikan suasana talk show terasa hangat, cair, dan mudah diikuti oleh para pengunjung. Carnival Bike Fair bukan hanya ruang memperkenalkan produk, tetapi juga panggung kebersamaan, menganyam cerita baru bagi komunitas Vespa yang terus hidup dan tumbuh di tanah Sulawesi.

Daerah, Nasional, Opini, Pendidikan, Sidrap, Uncategorized

Ketika Kampus Membisu: Intelektual yang Gagal Mengawal Demokrasi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Opini, Pendidikan, Sidrap, Uncategorized /

ruminews.id – Di tengah hiruk-pikuk politik elektoral dan banalitas demokrasi yang makin pragmatis, kampus yang dulu disebut menara nurani bangsa kini lebih sering terdengar seperti ruang hampa. Di sana, suara intelektual tenggelam oleh gemuruh acara seremonial dan lomba-lomba retoris tentang “kepemimpinan” tanpa keberanian etik. Demokrasi terus berjalan, tapi siapa yang masih mengawalnya dengan akal sehat dan nurani kritis? Demokrasi Indonesia hari ini berdiri di persimpangan yang rapuh. Ia berjalan, tetapi pincang oleh pragmatisme; hidup, tetapi kehilangan arah moral. Politik yang seharusnya menjadi arena dialektika gagasan telah berubah menjadi pasar transaksional. Dalam situasi seperti ini, kampus seharusnya menjadi benteng terakhir rasionalitas dan moralitas bangsa tetapi justru ia ikut larut dalam ritual administratif dan politik pencitraan. Di ruang-ruang kuliah, diskursus demokrasi sering berhenti pada teks. Mahasiswa dihafalkan definisi, bukan ditantang untuk mempertanyakan realitas. Para dosen terjebak dalam kewajiban birokratis, sementara keberanian moral menjadi langka. Ironisnya, banyak intelektual kampus yang memilih diam atau lebih buruk, menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang mereka kritik di atas podium. Intelektual yang seharusnya menjadi watchdog demokrasi, justru bertransformasi menjadi lapdog kekuasaan. Suara kritis dibungkam oleh kenyamanan jabatan, proyek penelitian, atau ketakutan kehilangan fasilitas. Demokrasi kehilangan satu elemen vitalnya: kritik rasional yang lahir dari nurani akademik. Padahal, sejarah membuktikan: demokrasi yang sehat hanya lahir dari benturan ide dan keberanian moral. Ketika mahasiswa dan intelektual memilih netral dalam arti pasif, maka sesungguhnya mereka sedang meneguhkan dominasi oligarki. Netralitas yang tanpa sikap hanyalah bentuk lain dari ketundukan. Dalam konteks ini, krisis demokrasi Indonesia bukan hanya soal politik uang atau kutu loncat di parlemen tetapi juga tentang kematian keberanian moral di ruang akademik. Intelektual yang mestinya berfungsi sebagai “penyaring moral bangsa” justru ikut hanyut dalam arus kepentingan pragmatis. Kampus menjadi institusi yang steril dari perlawanan ideologis, dan demokrasi kehilangan jantung etiknya. Sudah saatnya kampus kembali menjadi ruang pembebasan, bukan tempat pengabdian pada kekuasaan. Demokrasi tidak akan pernah sehat tanpa dialektika kritis dari ruang-ruang akademik. Para intelektual harus kembali menghidupkan tradisi berpikir bebas bukan demi popularitas, tapi demi menyelamatkan akal sehat publik. Sebab, demokrasi tanpa kritik adalah otoritarianisme yang menyamar; dan intelektual tanpa keberanian hanyalah akademisi dengan gelar panjang, tapi jiwa yang pendek. Biodata Penulis: Buhari Fakkah, pegiat literasi, pemerhati demokrasi dan pendidikan, serta Dosen Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

M. Yunasri Ridhoh, Dosen UNM Bersama Kakanwil Kemenham Sulsel Berikan Penguatan HAM bagi Mahasiswa UNM

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar, 4 November 2025 — Universitas Negeri Makassar (UNM) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan “Penguatan Kapasitas HAM bagi Masyarakat (Mahasiswa) di Universitas Negeri Makassar” dengan tema “Membangun Kesadaran HAM di Era Digital: Etika, Privasi, dan Kebebasan Berekspresi”. Kegiatan yang digelar di Ballroom Gedung Phinisi UNM ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Daniel Rumsowek, Kepala Kantor Wilayah Kemenham Sulsel, dan M. Yunasri Ridhoh, Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar. Dalam sambutan dan paparan materinya, Daniel Rumsowek menegaskan pentingnya peningkatan literasi hak asasi manusia di kalangan mahasiswa, terutama di tengah tantangan digitalisasi yang membawa dinamika baru terhadap isu privasi, kebebasan berekspresi, dan etika bermedia. Ia menekankan bahwa kesadaran HAM di dunia digital bukan hanya soal hak, tetapi juga tanggung jawab warga negara dalam menjaga ruang publik yang sehat dan beradab. Sementara itu, M. Yunasri Ridhoh memaparkan bahwa penguatan kesadaran HAM di era digital perlu dilihat dari perspektif kewargaan aktif (active citizenship). Mahasiswa, menurutnya, sebagai homo digitalis harus menjadi agen yang mampu menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab digital. “Kebebasan berekspresi tidak boleh menafikan nilai etika dan tanggungjawab kemanusiaan. Dalam konteks digital, kita harus cerdas sekaligus berempati,” ujarnya. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 500 peserta, yang merupakan mahasiswa dari berbagai fakultas di UNM. Mereka terlibat aktif dalam sesi diskusi interaktif yang membahas berbagai kasus pelanggaran HAM digital seperti penyebaran data pribadi, ujaran kebencian, dan peretasan akun media sosial. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa UNM semakin memahami pentingnya HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta mampu menjadi pelopor dalam menciptakan ruang digital yang aman, etis, dan inklusif.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan

Menakar Kelayakan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id, Wacana pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional ramai diperbincangkan pada tahun 2025. Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pahlawan menilai Soeharto memiliki jasa besar dalam perjuangan bangsa, seperti keterlibatannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dan pembebasan Irian Barat tahun 1962. Pendukung wacana ini beranggapan Soeharto layak mendapat gelar pahlawan karena dianggap berhasil membawa stabilitas politik dan pembangunan ekonomi selama Orde Baru. Mereka menilai, apa pun kontroversinya, jasa Soeharto terhadap bangsa tidak dapat dihapus dari catatan sejarah. Namun di sisi lain, banyak kalangan menolak keras. Mereka mengingatkan tentang pelanggaran HAM, pembungkaman kebebasan berpendapat, serta praktik korupsi dan kekuasaan yang menindas di masa pemerintahannya. Bagi mereka, gelar pahlawan nasional bukan hanya penghargaan simbolik, tetapi cerminan nilai moral dan keteladanan yang harus dijaga. Mengangkat Soeharto tanpa catatan kritis berisiko mengaburkan luka sejarah bangsa. Pahlawan sejati bukan sekadar tokoh berjasa, tetapi sosok yang menjaga nilai kemanusiaan dan keadilan. Sebagai generasi muda, kita harus belajar melihat sejarah secara jernih tidak menolak jasa, tetapi juga tidak menutup mata terhadap kesalahan. Mengingat masa lalu dengan jujur adalah bentuk cinta pada bangsa. Bangsa yang besar bukan bangsa yang melupakan sejarah, melainkan yang berani menilainya dengan utuh dan adil.

Scroll to Top