Pendidikan

Gowa, Pemuda, Pendidikan

Menatap Masa Depan Islam: DEMA FUF UIN Alauddin Makassar Hidupkan Tradisi Dialog Akademik

ruminews.id – Pada hari Ahad, 15 Maret 2026, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (DEMA FUF) UIN Alauddin Makassar melaksanakan sebuah agenda dialog sederhana yang menjadi ruang refleksi intelektual bagi mahasiswa. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga tradisi diskusi akademik di lingkungan kampus, sekaligus mendorong mahasiswa untuk terus terlibat dalam percakapan ilmiah mengenai isu-isu keislaman dan peradaban. Di tengah dinamika kehidupan kampus yang semakin kompleks, di mana banyak mahasiswa disibukkan oleh berbagai aktivitas akademik maupun kegiatan lainnya, ruang-ruang dialog sering kali menjadi semakin terbatas. Namun demikian, semangat untuk menghadirkan forum diskusi tetap perlu dijaga, karena dari ruang-ruang seperti inilah lahir berbagai gagasan, refleksi, dan kesadaran kritis yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan intelektual mahasiswa. Dialog yang diselenggarakan oleh DEMA FUF UIN Alauddin Makassar ini mengangkat tema “Menatap Masa Depan Islam: Kritik, Refleksi, dan Harapan Peradaban.” Tema ini dipilih sebagai upaya untuk mengajak mahasiswa membaca kembali posisi Islam dalam perjalanan sejarah dunia, sekaligus merefleksikan tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern. Sebagaimana diketahui, Islam memiliki sejarah panjang sebagai kekuatan peradaban yang tidak hanya bergerak dalam ranah spiritual dan teologis, tetapi juga dalam bidang sosial, politik, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Dalam berbagai fase sejarah, Islam bahkan hadir sebagai inspirasi bagi gerakan-gerakan pembebasan yang menentang kolonialisme, penindasan, dan berbagai bentuk dominasi kekuasaan yang tidak adil. Namun dalam konteks dunia kontemporer, muncul berbagai pertanyaan kritis mengenai bagaimana posisi umat Islam dalam percaturan global. Di tengah sistem dunia yang masih sangat dipengaruhi oleh hegemoni kekuatan besar dan berbagai bentuk dominasi global, sebagian kalangan menilai bahwa dunia Islam mengalami berbagai tantangan serius, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Meski demikian, sejarah juga memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam terus menjadi sumber inspirasi bagi berbagai upaya perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan. Di berbagai belahan dunia, terdapat tokoh dan gerakan yang mencoba menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam konteks sosial dan politik yang berbeda-beda. Misalnya, dalam sejarah modern terdapat tokoh seperti Gamal Abdel Nasser yang memimpin gerakan nasionalisme Arab di Mesir, Sukarno yang dikenal sebagai tokoh anti-kolonial di Indonesia, hingga kepemimpinan Ali Khamenei dalam konteks Republik Islam Iran yang sering dipahami sebagai salah satu bentuk artikulasi hubungan antara agama dan negara dalam dunia modern. Pengalaman sejarah tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hadir dalam satu bentuk yang seragam. Sebaliknya, Islam terus ditafsirkan dan dipahami dalam berbagai konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, membaca masa depan Islam tidak cukup hanya dengan pendekatan normatif, tetapi juga memerlukan perspektif historis, kritis, dan kontekstual. Melalui dialog ini, mahasiswa diajak untuk melihat kembali hubungan antara Islam, negara, dan peradaban dalam perspektif yang lebih luas. Diskusi ini diharapkan dapat menjadi ruang pertukaran gagasan yang terbuka, di mana mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan, menyampaikan pandangan, serta memperkaya pemahaman mereka mengenai dinamika Islam dalam dunia modern. Lebih jauh lagi, kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai bagian dari generasi intelektual yang diharapkan mampu membaca realitas zaman secara kritis sekaligus menghadirkan gagasan-gagasan baru bagi masa depan. Kampus bukan hanya tempat untuk memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga ruang untuk membangun kesadaran sosial, intelektual, dan peradaban. Dengan terselenggaranya dialog ini, DEMA FUF UIN Alauddin Makassar berharap agar tradisi diskusi dan refleksi intelektual di kalangan mahasiswa dapat terus hidup dan berkembang. Sebab dari ruang-ruang dialog seperti inilah lahir pemikiran, kesadaran, serta harapan baru bagi masa depan peradaban yang lebih adil, manusiawi, dan bermartabat. #شباننا اليوم رجال الغد “Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok”.

Mamuju, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Pengurus Pusat HIPERMAJU Soroti peniadaan THR untuk ASN P3K Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026

ruminews.id – Sebagai mahasiswa yang berasal dari sulawesi barat, yang memiliki tanggung jawab moral terhadap kemajuan daerah, kami menilai polemik tidak dibayarkannya THR bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merupakan persoalan serius yang harus dijelaskan secara transparan kepada publik. Sangat disayangkan ketika pemerintah daerah di satu sisi meminta perusahaan-perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada para pekerja, namun di sisi lain justru pegawainya sendiri tidak mendapatkan hak yang sama. Kondisi ini tentu menimbulkan kesan inkonsistensi dalam pengambilan kebijakan dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerjanya. Alasan keterbatasan fiskal yang disampaikan oleh pihak BKPSDM patut diuji secara terbuka. Apalagi jika benar terdapat alokasi anggaran yang cukup besar untuk program lain yang sifatnya opsional, sementara kewajiban normatif seperti pembayaran THR PPPK justru tidak diprioritaskan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, kebijakan anggaran seharusnya menempatkan hak-hak pegawai sebagai prioritas utama. Lebih ironis lagi, di tengah alasan keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah provinsi justru diketahui mengalokasikan tambahan insentif melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada ratusan kepala desa dan ribuan perangkat desa di enam kabupaten di Sulawesi Barat. Kepala desa menerima tambahan Rp1 juta per bulan, sementara sekretaris desa, kaur, dan kasi menerima Rp500 ribu per bulan. Kebijakan ini tentu patut diapresiasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan aparat desa, namun menjadi pertanyaan publik ketika pada saat yang sama THR bagi PPPK yang merupakan hak normatif justru tidak dibayarkan. Kami patut menduga bahwa persoalan ini bukan semata-mata soal kemampuan anggaran, tetapi juga menyangkut keberpihakan kebijakan. Pemerintah daerah perlu menunjukkan political will yang jelas dalam melindungi dan menghargai pengabdian para PPPK yang selama ini telah bekerja menjalankan pelayanan publik. Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat serta segera mencari solusi konkret agar hak THR PPPK dapat dipenuhi. Selain itu, kami juga mendorong DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal agar kebijakan pengelolaan anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan aparatur yang bekerja untuk daerah. Kesejahteraan pegawai bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap pengabdian dan kerja keras mereka dalam membangun daerah.

Gowa, Pemuda, Pendidikan

Momentum Milad HMJ MTK ke-18: Satu Keluarga, Satu Tujuan, Wujudkan Perubahan

ruminews.id, GOWA – Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika (HMJ-MTK) Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alaudin Makassar menggelar kegiatan Milad (HMJ MTK) yang ke-18 Tahun pada tanggal 14 Maret 2026. Kegiatan milad ini merupakan momentum untuk menjadi langkah awal memperkuat solidaritas dan arah gerak organisasi serta mempererat silaturahmi antara Pihak Alumni, Jurusan dan Pengurus HMJ-MTK Periode 2026. Mengusung tema “Satu Keluarga, Satu Tujuan, Wujudkan Perubahan”, peringatan milad ini diharapkan mampu menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen seluruh kader dan anggota HMJ MTK dalam membangun organisasi yang lebih progresif dan berdampak. Menurut Rahman,selaku ketua Umum HMJ-MTK usia ke-18 tahun bukan sekadar perayaan seremonial, tetapi menjadi titik penting untuk menegaskan kembali semangat kebersamaan dalam organisasi. “Milad ke-18 ini menjadi langkah awal bagi kita semua untuk mempererat rasa kekeluargaan di HMJ MTK. Dengan satu tujuan yang sama, kita berharap dapat menghadirkan perubahan yang lebih baik bagi organisasi, jurusan, dan lingkungan sekitar,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa kebersamaan merupakan kunci utama dalam menjalankan roda organisasi. Dengan semangat satu keluarga, seluruh anggota diharapkan mampu bergerak bersama, saling mendukung, serta menghadirkan inovasi dan kontribusi nyata. Momentum milad ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi penguat komitmen bersama dalam membangun HMJ MTK yang lebih solid, inspiratif, dan berdaya guna bagi mahasiswa. HMJ MTK — Satu Keluarga, Satu Tujuan, Wujudkan Perubahan.

Maros, Pemuda, Pendidikan

IKA SMAN 2 MAROS Sukses Gelar Buka Puasa Bersama dan Diskusi Alumni

ruminews.id, Maros – Sebagai wadah untuk merajut kembali kisah-kasih semasa SMA, tentu IKA alumni adalah tempat untuk kembalinya mengenang cerita lalu itu. Dalam momentum Ramadan, IKA SMAN 2 Maros menggelar buka puasa bersama dan diskusi alumni yang dilaksanakan di dua tempat, yaitu Aula Panti Al-Mubarak dan Warkop Labaka. (14/03/26) Andi Lukman selaku Ketua Umum IKA Alumni mengatakan bahwa kegiatan buka puasa bersama, silaturahmi, dan diskusi ini dapat terlaksana dengan baik dan berlangsung dengan luar biasa. “Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini buka puasa, silaturahmi alumni & diskusi bisa merajut kembali silaturahmi antar Alumni, mengenang cerita semasa SMA dan di hadiri oleh semua alumni SMA 2 Maros,” ucap Andi Lukman, Sabtu (14/03/2026). Lebih lanjut, Andi Lukman mengatakan selain melaksanakan buka puasa bersama dan silaturahmi alumni, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi pengurus guna merumuskan langkah-langkah konkret yang akan dikerjakan ke depan. “Dalam sesi diskusi menghasilkan kesimpulan bahwa pembangunan aula di sekolah SMAN 2 Maros menjadi prioritas dan akan di kerjakan. dan sebagai bentuk komitmen, di akhir diskusi kami menunjuk pimpinan proyek, yaitu pak Akmal Sulaiman,” lanjutnya. Akmal Sulaiman selaku ketua panitia menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antar alumni dari berbagai angkatan. “Melalui kegiatan buka puasa bersama ini, kami ingin menghadirkan ruang silaturahmi yang hangat bagi para alumni. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah awal untuk menyatukan gagasan serta kontribusi nyata alumni bagi perkembangan SMAN 2 Maros ke depan,” ujarnya. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin agar hubungan antar alumni tetap terjaga dan semakin solid. Kegiatan ini ditutup dengan agenda diskusi untuk membahas keberlanjutan dan kemajuan SMAN 2 Maros di masa mendatang.

Hukum, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Ketika Kritik Dibalas Teror: Demokrasi dalam Bayang-Bayang Kekerasan

ruminews.id – Pada Kamis malam, 12 Maret 2026 sekitar pukul 23.00 WIB, Andrie Yunus Wakil Koordinator dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, tidak jauh dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Peristiwa tersebut terjadi sesaat setelah Andrie Yunus selesai melakukan perekaman siniar (podcast) di kantor YLBHI dengan tema remiliterisme dan judicial review di Indonesia. Serangan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus bukan sekadar peristiwa kriminal biasa. Peristiwa ini menghadirkan pertanyaan serius tentang kondisi demokrasi dan keamanan bagi para pembela hak asasi manusia di Indonesia. Ketika seorang aktivis yang bekerja memperjuangkan keadilan justru menjadi korban teror kekerasan, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan individu, melainkan juga ruang kebebasan sipil dalam sebuah negara demokratis. Dalam sistem demokrasi, kritik merupakan elemen fundamental yang memungkinkan negara tetap berada dalam koridor akuntabilitas. Kritik terhadap kekuasaan bukanlah ancaman bagi negara, melainkan bagian dari mekanisme koreksi agar penyelenggaraan kekuasaan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Namun, ketika kritik dibalas dengan intimidasi dan kekerasan, maka demokrasi secara perlahan kehilangan substansi moralnya. Demokrasi yang seharusnya menjamin kebebasan berpendapat justru berubah menjadi ruang yang penuh ketakutan bagi mereka yang berani menyuarakan kebenaran. Serangan terhadap Andrie Yunus juga tidak dapat dilepaskan dari konteks lebih luas mengenai kerentanan para pembela hak asasi manusia. Aktivis yang bekerja mengadvokasi korban pelanggaran HAM sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk tekanan, mulai dari kriminalisasi, intimidasi, hingga kekerasan fisik. Dalam banyak kasus, serangan terhadap aktivis tidak hanya bertujuan melukai individu, tetapi juga mengirim pesan ketakutan kepada gerakan masyarakat sipil secara keseluruhan. Dengan kata lain, kekerasan terhadap aktivis adalah bentuk teror politik yang secara sistematis berupaya membungkam kritik publik. Fenomena ini menjadi alarm serius bagi kualitas demokrasi Indonesia. Negara hukum seharusnya menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara, terutama mereka yang menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Dalam kerangka demokrasi konstitusional, kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Ketika aktivis justru menjadi korban kekerasan karena aktivitas advokasinya, maka terdapat kegagalan struktural dalam memberikan perlindungan terhadap kebebasan tersebut. Lebih dari itu, impunitas terhadap pelaku kekerasan terhadap aktivis juga berpotensi memperparah situasi. Jika serangan semacam ini tidak diusut secara serius dan transparan, maka pesan yang muncul di ruang publik adalah bahwa kekerasan dapat menjadi alat efektif untuk membungkam kritik. Kondisi ini tentu berbahaya bagi masa depan demokrasi, karena demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh dalam ruang publik yang bebas dari rasa takut. Kasus yang menimpa Andrie Yunus seharusnya menjadi momentum refleksi bagi negara. Perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga kewajiban konstitusional. Negara harus memastikan bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap aktivis diusut secara tuntas, serta memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang menjalankan kerja-kerja advokasi. Pada akhirnya, serangan terhadap seorang aktivis bukan hanya serangan terhadap individu, melainkan juga serangan terhadap nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Jika kritik dibalas dengan teror, maka demokrasi sedang berada dalam bayang-bayang kekerasan. Dan ketika ruang kritik mulai dipenuhi ketakutan, maka yang tersisa bukan lagi demokrasi yang sehat, melainkan hanya prosedur politik tanpa kebebasan yang sejati.  

Makassar, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan: Jamaluddin Menimbang Masa Depan Lingkungan di Industri Tambang pada Pelatihan Konsultan LTMI HMI Maktim

ruminews.id, Makassar — Isu keberlanjutan lingkungan dalam industri pertambangan menjadi salah satu pembahasan utama dalam Pelatihan Profesi Konsultan yang digelar Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur. Kegiatan ini menghadirkan Jamaluddin, Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Jamaluddin menyoroti pentingnya tata kelola pertambangan yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, industri tambang harus dikelola secara hati-hati agar pemanfaatan sumber daya alam tidak meninggalkan persoalan ekologis di masa depan. Ia menjelaskan bahwa sektor pertambangan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan daerah. Namun di sisi lain, aktivitas pertambangan juga membawa risiko terhadap lingkungan apabila tidak dikelola dengan prinsip yang benar. “Pertambangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi ekonomi. Ada tanggung jawab lingkungan yang harus dijaga,” ujar Jamaluddin di hadapan peserta pelatihan. Ia menilai, keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan menjadi kunci dalam mewujudkan praktik pertambangan yang berkelanjutan. Tanpa pendekatan tersebut, kegiatan tambang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada masyarakat sekitar. Dalam forum tersebut, Jamaluddin juga menyinggung pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Pengawasan yang konsisten diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan tambang berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Selain pengawasan, penerapan teknologi juga dinilai dapat membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sektor pertambangan. Sistem pemantauan berbasis data dan teknologi digital memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara lebih efektif. Jamaluddin juga mengajak mahasiswa untuk memahami industri pertambangan secara lebih luas, tidak hanya dari sisi teknis tetapi juga dari aspek kebijakan dan tanggung jawab lingkungan. Melalui kegiatan ini, peserta pelatihan diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan tata kelola pertambangan. Diskusi tersebut juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk melihat bagaimana sektor pertambangan dapat dikelola secara lebih bertanggung jawab di masa depan.

Hukum, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Toraja Utara

Juari Bilolo: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Harus Segera Turun Tangan Selesaikan Sengketa Lahan SMAN 2 Toraja Utara

ruminews.id, Toraja Utara – Sengketa lahan yang menyeret kawasan SMAN 2 Toraja Utara kembali menuai sorotan keras dari kalangan alumni. Juari Bilolo, salah satu alumni SMA Dua Rantepao, secara tegas mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan menyelesaikan polemik yang dinilai berpotensi merugikan negara serta mengancam keberlangsungan pendidikan. Menurut Juari, langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara yang memilih membentuk tim negosiasi dengan pihak penggugat justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, negosiasi tersebut menyangkut penggunaan uang rakyat melalui APBD dalam jumlah yang sangat besar. “Tim negosiasi harus benar-benar berhati-hati. Ini bukan uang pribadi pejabat, tetapi uang rakyat. Jika keputusan diambil secara serampangan, maka itu sama saja membuka ruang kerugian negara,” tegas Juari. Ia menilai bahwa proses negosiasi harus berpijak pada dasar yang objektif dan transparan, yakni Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau harga pasar yang rasional. Berdasarkan informasi masyarakat sekitar, harga tanah di sekitar Lapangan Gembira berkisar Rp1,7 juta per meter persegi Jika luas lahan yang disengketakan sekitar 100 x 60 meter, maka menurut Juari nilai yang seharusnya menjadi patokan dapat dihitung secara sederhana dari luas tersebut dikalikan harga pasar. Angka tersebut, menurutnya, jauh berbeda dengan nilai Rp220 miliar yang beredar dalam pemberitaan dan disebut-sebut telah disepakati kedua belah pihak. “Angka Rp220 miliar itu sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan nilai pasar tanah di kawasan tersebut. Ini yang membuat kami sebagai alumni merasa sangat resah dan mempertanyakan dasar perhitungan yang digunakan dalam negosiasi itu,” ujarnya. Juari menegaskan bahwa para alumni SMAN 2 Toraja Utara tidak akan tinggal diam jika proses tersebut berpotensi merugikan negara dan mengorbankan kepentingan pendidikan. Ia bahkan menyebut alumni telah bersepakat untuk melibatkan lembaga penegak hukum guna memastikan proses negosiasi berjalan transparan. “Kami sudah sepakat untuk menyurati *Komisi Pemberantasan Korupsi* agar melakukan supervisi terhadap proses negosiasi ini. Jangan sampai ada keputusan yang merugikan keuangan negara,” kata Juari. Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa sengketa lahan ini tidak hanya menyangkut satu institusi pendidikan semata. Di atas kawasan yang sama berdiri berbagai fasilitas publik penting, mulai dari SMAN 2 Toraja Utara, puskesmas, kantor kelurahan, kantor Bawaslu hingga gedung olahraga yang selama ini digunakan masyarakat luas. Karena itu, Juari menilai pemerintah pusat tidak boleh bersikap pasif. Ia mendesak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera turun langsung memastikan bahwa hak pendidikan siswa tidak dikorbankan oleh tarik-menarik kepentingan dalam sengketa lahan tersebut. “Negara tidak boleh kalah dalam menjaga ruang pendidikan. Kami tidak ingin melihat adik-adik kami kehilangan tempat belajar hanya karena persoalan sengketa yang tidak diselesaikan dengan serius,” tegasnya. Ia berharap pemerintah pusat segera mengambil alih perhatian terhadap persoalan ini, sehingga proses penyelesaian berjalan adil, transparan, dan tidak mengorbankan kepentingan publik di Toraja Utara

Makassar, Pemuda, Pendidikan

Ketua Harian IKA FKM UNHAS Hadiri Kegiatan Amaliah Ramadhan 4 Departemen Kesehatan Lingkungan

ruminews.id – Makassar, 13 Maret 2026 – Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM UNHAS) melaksanakan kegiatan sosial bertajuk Amaliah Ramadhan 4 berupa santunan dan buka puasa bersama anak yatim. Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang K225 Prof. Dr. H. Nur Nasry Noor, MPH, FKM UNHAS sebagai bagian dari rangkaian program Ramadhan yang mengusung semangat kepedulian, kebersamaan, dan penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak yatim dari Panti Asuhan At-Taqwa turut diundang untuk bersama-sama merasakan kebahagiaan di bulan suci Ramadhan. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh kekhidmatan. Rangkaian acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan, Dr. Erniwati Ibrahim, SKM., M.Kes. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Departemen Kesehatan Lingkungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak yatim, serta menjadi momentum penting untuk menanamkan nilai kasih sayang, kepedulian, dan keberkahan Ramadhan dalam kehidupan bersama. Kegiatan ini juga dihadiri oleh unsur pimpinan fakultas, yaitu Wakil Dekan III FKM UNHAS Prof. Anwar, SKM., M.Sc., Ph.D., yang sekaligus memberikan sambutan dan membuka kegiatan secara resmi, serta Wakil Dekan I FKM UNHAS Dr. Wahiduddin, SKM., M.Kes. Dari unsur alumni, hadir Ketua Harian IKA FKM UNHAS, Dr. Arman, S.KM., M.Kes. Kehadiran pimpinan fakultas dan alumni tersebut menunjukkan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan sosial dan keagamaan yang diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan Lingkungan FKM UNHAS. Dalam sambutannya, Prof. Anwar menyampaikan apresiasi atas konsistensi Departemen Kesehatan Lingkungan dalam menyelenggarakan kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat. Kegiatan seperti ini dinilai bukan hanya mempererat silaturahmi di lingkungan akademik, tetapi juga menjadi bentuk pengabdian sosial yang sarat nilai kemanusiaan dan spiritual, terutama pada momentum Ramadhan. Kehadiran para pimpinan, alumni, dan sivitas akademika menjadikan kegiatan ini sebagai wadah penguatan hubungan antara kampus dan masyarakat. Ketua panitia, Basir, SKM., M.Sc., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dukungan pimpinan fakultas, departemen, donatur, alumni, dan seluruh sivitas akademika sangat berarti bagi terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Ia juga menyampaikan pesan motivasi kepada anak-anak yatim agar terus belajar dengan sungguh-sungguh, memiliki cita-cita yang tinggi, dan senantiasa yakin bahwa masa depan yang baik dapat diraih dengan usaha, doa, dan ketekunan. Sementara itu, perwakilan panti asuhan, Ibu Herlina, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh FKM UNHAS kepada anak-anak panti. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 25 anak yatim hadir dan mengikuti rangkaian acara dengan penuh kebahagiaan. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat bermakna karena tidak hanya memberikan santunan, tetapi juga menghadirkan rasa diperhatikan, disayangi, dan dihargai oleh lingkungan sekitar. Melalui kegiatan Amaliah Ramadhan 4, Departemen Kesehatan Lingkungan FKM UNHAS menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program yang bernilai sosial, edukatif, dan spiritual. Kehadiran Ketua Harian IKA FKM UNHAS, Dr. Arman, S.KM., M.Kes., semakin memperkuat sinergi antara fakultas, departemen, alumni, dan masyarakat dalam menumbuhkan semangat kepedulian sosial, khususnya pada bulan suci Ramadhan.

Hukum, Kriminal, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Kritik dan Air Keras di Wajah Konstitusi

ruminews.id – Serangan air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus tidak dapat dibaca sekadar sebagai peristiwa kriminal. Ia adalah sinyal keras bahwa ruang kebebasan sipil sedang diuji oleh kekerasan yang dingin dan terukur. Air keras yang disiramkan pada tubuh seorang warga negara itu, secara simbolik, juga menyentuh wajah konstitusi, seolah menguji seberapa kokoh republik ini berdiri sebagai negara hukum. Indonesia sejak awal menegaskan dirinya sebagai negara hukum, sebuah prinsip yang tidak lahir dari romantisme politik, melainkan dari kesadaran sejarah bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia ditempatkan sebagai fondasi moral negara. Negara berkewajiban menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM. Kritik, advokasi, dan keberanian menyuarakan kebenaran karena itu bukanlah ancaman terhadap negara, melainkan bagian inheren dari mekanisme koreksi dalam demokrasi konstitusional. Serangan terhadap pembela HAM dari KontraS pada hakikatnya merupakan upaya menciptakan teror psikologis di ruang publik. Ia tidak hanya melukai tubuh, tetapi berusaha menanamkan ketakutan agar kritik berhenti sebelum diucapkan. Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi demikian melahirkan chilling effect (efek dingin) situasi di mana warga negara memilih diam bukan karena hukum melarangnya, melainkan karena kekerasan membayangi kebebasan. Padahal, dalam doktrin kedaulatan rakyat, negara (melalui pemerintah) hanyalah pengelola mandat. Kritik adalah napas republik, ia menjaga kekuasaan tetap berada dalam batas moralnya. Tanpa kritik, kekuasaan mudah tergelincir pada arogansi yang perlahan mematikan akal sehat demokrasi. Pemikir humanis Ahmad Mustofa Bisri pernah mengingatkan bahwa “yang paling berbahaya bukanlah kebohongan, melainkan kebenaran yang dibungkam”. Sementara itu, intelektual muslim Nurcholish Madjid menegaskan bahwa “demokrasi hanya dapat bertahan apabila kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat dijaga sebagai etika bernegara. Tanpa kebebasan itu, kekuasaan kehilangan koreksi moral dari rakyatnya sendiri”. Karena itu, peristiwa ini bukan hanya soal menemukan pelaku, melainkan juga soal keberanian negara menegakkan hukum secara tegas dan transparan. Negara hukum yang sejati tidak diukur dari banyaknya norma yang tertulis, tetapi dari kesungguhan melindungi warga negara, terutama mereka yang memperjuangkan keadilan. Impunitas dalam kasus kekerasan terhadap pembela HAM hanya akan merusak kepercayaan publik dan memperlemah fondasi konstitusional negara. Bidang Perlindungan HAM BADKO HMI Sulawesi Selatan mengutuk keras tindakan keji penyiraman air keras tersebut. Kekerasan tidak pernah dapat dibenarkan dalam negara hukum. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat, objektif, dan transparan untuk mengungkap pelaku serta memastikan bahwa teror terhadap pembela HAM tidak pernah menjadi preseden dalam kehidupan demokrasi. Negara harus memastikan bahwa tak ada tempat bagi peneror HAM, itu penghiatan konstitusional. Indonesia tanah air beta, pusaka, abadi nan jaya. HMI Sulsel Bersama Andrie Yunus (KontraS). Pada akhirnya, peristiwa ini menghadirkan pertanyaan mendasar bagi republik, apakah negara hukum benar-benar berdiri melindungi kebebasan warga negara, atau justru membiarkan ketakutan menggantikan ruang koreksi. Air keras mungkin mampu mengikis kulit manusia, tetapi ia tidak pernah mampu melarutkan kebenaran. Yang sesungguhnya dipertaruhkan dari peristiwa ini bukan hanya keselamatan seorang aktivis, melainkan juga keteguhan negara dalam menjaga martabat konstitusinya. Selebihnya, tiada hari libur bagi kelender HAM. Yakin Usaha Sampai. Gowa, 14 Maret 2026 Iwan Mazkrib Seniman Hukum/Ketua Bidang Perlindungan HAM Badko HMI Sulsel

Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Prof APM Tutup Tradisi Ramadan Bersama Ratusan Alumni KAHMI Makassar

ruminews.id, MAKASSAR — Kegiatan buka puasa bersama Majelis Daerah (MD) Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Makassar tahun ini memiliki makna tersendiri. Selain menjadi ajang silaturahmi ratusan alumni dari berbagai angkatan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum terakhir di periode kepemimpinan Ketua Umum MD KAHMI Makassar, Prof Andi Pangerang Moenta (APM). Acara yang digelar di Hotel Claro Makassar, Jalan AP Pettarani, Kamis (12/3/2026), dihadiri sekitar 500 alumni KAHMI dari berbagai generasi. Kegiatan ini dirangkaikan dengan salat tarawih berjamaah serta tausiah yang disampaikan oleh Prof Marzuki DEA dan Prof drg Muhammad Ruslim. Dalam kesempatan itu, Prof APM menyampaikan bahwa tradisi buka puasa bersama telah menjadi agenda rutin KAHMI Makassar setiap bulan Ramadan selama masa kepemimpinannya. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut terus berkembang sejak dirinya mulai memimpin organisasi alumni tersebut pada 2016. “Awalnya kegiatan ini dilaksanakan secara sederhana, dari rumah kemudian berpindah ke hotel-hotel kecil. Tahun ini menjadi puncaknya karena bisa dilaksanakan di hotel yang cukup besar di Makassar,” ujar Prof APM. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga kebersamaan antaralumni yang berasal dari berbagai latar belakang profesi dan generasi. Prof APM juga mengungkapkan bahwa masa kepemimpinannya sebagai Ketua Umum MD KAHMI Makassar akan segera berakhir. Pada tahun depan, organisasi alumni tersebut dijadwalkan menggelar musyawarah daerah (Musda) untuk memilih kepengurusan baru. “Insyaallah tahun depan akan dilaksanakan musyawarah daerah untuk memilih kepengurusan yang baru yang akan melanjutkan kepemimpinan lima tahun ke depan,” katanya. Selama memimpin KAHMI Makassar, Prof APM juga mendorong penguatan kelembagaan organisasi, salah satunya melalui pembentukan sejumlah rayon di berbagai perguruan tinggi di Makassar seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muslim Indonesia, dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ia berharap kepengurusan berikutnya dapat melanjutkan tradisi kebersamaan yang telah terbangun sekaligus mengembangkan kegiatan organisasi agar semakin relevan dengan perkembangan zaman. “Harapan kami tentu tradisi ini tetap dipelihara oleh pengurus berikutnya. Mungkin ke depan bisa lebih baik lagi dengan menyesuaikan perkembangan zaman dan digitalisasi,” ujarnya. Prof APM juga mengapresiasi antusiasme para alumni yang hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran ratusan alumni dari berbagai angkatan menunjukkan bahwa solidaritas di tubuh KAHMI Makassar tetap terjaga dengan baik. “Kehadiran angkatan lama maupun angkatan muda menunjukkan bahwa kebersamaan di KAHMI Makassar masih sangat kuat,” katanya. Ia berharap momentum kebersamaan tersebut dapat terus dipertahankan sehingga KAHMI Makassar tetap eksis dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di masa mendatang. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Umum MD KAHMI Makassar Andi Sri Hastuti Sultan beserta jajaran Ketua, Sekretaris dan Bendahara MD KAHMI Makassar. Hadir pula sejumlah anggota Dewan Penasehat KAHMI Makassar seperti Prof Idrus Paturusi, Dr dr Basir Palu, Prof Bahaking Rama dan masih banyak lagi yang lain. (*)

Scroll to Top