Pemuda

Makassar, Pemuda, Pendidikan, Politik

KOHATI Maktim Gelar LKSG 2026 dan Women Outlook, Perkuat Perspektif Keadilan Gender Berbasis Nilai Keislaman

ruminews.id, MAKASSAR – Korps HMI-Wati (KOHATI) HMI Cabang Makassar Timur (Maktim) sukses melaksanakan Latihan Kader Sensitif Gender (LKSG) 2026 yang dirangkaikan dengan kegiatan Women Outlook dan buka puasa bersama. Kegiatan ini berlangsung pada 27 Februari hingga 1 Maret 2026 dengan mengusung tema “Break The Bias: Dialektika Perspektif Gender dalam Menganalisis Dinamika Realitas Sosial.” LKSG merupakan jenjang latihan non-formal di lingkup KOHATI yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran serta kapasitas intelektual kader dalam memahami isu, wacana, dan konteks keadilan gender yang terus berkembang. Kegiatan ini menjadi momentum penting, mengingat terakhir kali LKSG dilaksanakan pada tahun 2019. Ketua KOHATI HMI Cabang Makassar Timur menegaskan bahwa pelaksanaan LKSG 2026 menjadi upaya mengembalikan semangat intelektual KOHATI sebagai laboratorium gagasan, khususnya dalam merespons isu-isu gender dan keperempuanan, tanpa melepaskan nilai-nilai keislaman sebagai fondasi gerakan. “LKSG bukan sekadar forum pelatihan, tetapi ruang dialektika yang mempertemukan gagasan, realitas sosial, dan nilai keislaman dalam membangun perspektif kader yang adil dan progresif,” ujarnya. Selama tiga hari pelaksanaan, peserta menerima enam materi utama yang disusun berdasarkan Pedoman Dasar KOHATI serta mempertimbangkan kebutuhan dan dinamika isu kontemporer. Materi tersebut meliputi Filsafat Perempuan yang dibawakan oleh Andi Sri Wulandani, S.IP., M.Si., Analisis Gender dan Transformasi Sosial oleh Drs. Andi Yudha Yunus, serta Relevansi Keadilan Gender dalam Perspektif Islam oleh Rahmatullah Usman. Selain itu, drg. Andi Eka Asdiana Warti memaparkan materi tentang Kohati dan Aktivisme Perempuan, Ema Husain membahas Kekerasan Berbasis Gender dan Advokasi Hukum, serta drg. Nurunnisa Yustikarini menyampaikan materi mengenai Geneologi Gerakan Perempuan. Keenam materi tersebut memperkaya pemahaman kader dalam membaca persoalan gender secara komprehensif dan kontekstual. Rangkaian LKSG turut diperkuat dengan pelaksanaan Women Outlook, sebuah diskusi publik yang membahas tantangan keadilan gender dari berbagai perspektif. Diskusi ini diawali dengan pengantar oleh Naylawati Bachtiar selaku Ketua KOHATI HMI Cabang Makassar Timur. Women Outlook menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya Handayani, S.K.M., M.P.H., Kepala KPPG Makassar, Dr. dr. Andi Alfian Zainuddin, M.KM., Ketua Pemuda ICMI Sulsel, Aflina Mustafainah, Ketua Yayasan Lembaga Pemerhati Masalah Perempuan, serta Endang Sari, S.IP., M.Si., Dosen Ilmu Politik FISIP Unhas. Diskusi berlangsung dinamis dengan beragam sudut pandang terkait tantangan dan strategi memperjuangkan keadilan gender di tengah realitas sosial yang terus berubah. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, KOHATI Maktim menggelar buka puasa bersama yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momentum ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga mempererat solidaritas antar kader dan narasumber yang hadir. Melalui LKSG 2026 dan Women Outlook, KOHATI Maktim menegaskan komitmennya untuk terus menjadi ruang kaderisasi yang progresif dan responsif terhadap isu-isu strategis, khususnya dalam mendorong terwujudnya keadilan gender yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan realitas sosial masyarakat.

Enrekang, Pemuda, Pendidikan, Peternakan, Tekhnologi

Desa Pinang Enrekang Siap Jadi Sentra Wisata Kuliner Dangke Berbasis Digital

ruminews.id, ENREKANG – Tim Mahasiswa Bina Desa Universitas Hasanuddin (Unhas) melakukan terobosan inovatif di Desa Pinang, Kabupaten Enrekang. Melalui program pengabdian masyarakat, mereka mendigitalkan sebaran lokasi peternak sapi perah dan pengrajin dangke menggunakan teknologi geo lokasi (Google Maps). Langkah ini diambil untuk mengatasi kendala pemasaran yang selama ini dialami warga. Desa Pinang, khususnya Dusun Padang Malua dan Lekkong, dikenal sebagai sentra produksi susu segar dan dangke berkualitas. Namun, lokasi rumah produksi yang tersembunyi dan minimnya petunjuk arah digital membuat potensi ekonomi ini sulit dijangkau oleh pembeli dari luar daerah. Wirawan Zadah Sultan, inisiator program Bina Desa ini, menjelaskan bahwa digitalisasi adalah jembatan penting untuk menghubungkan potensi desa dengan pasar yang lebih luas. “Program Bina Desa berfokus pada pemberdayaan yang berkelanjutan. Kami melihat produk susu dan dangke di sini sangat potensial, tapi seringkali pembeli bingung mencari alamatnya. Dengan mendaftarkan titik usaha mereka di Google Maps, kini navigasi menjadi mudah dan akurat,” ujar wira. Sebanyak 10 mitra peternak strategis telah berhasil dipetakan dalam program ini. Profil usaha mereka kini tampil profesional di internet, lengkap dengan foto produk, jam operasional, hingga nomor kontak yang bisa dihubungi langsung. Tak hanya melakukan pemetaan, Tim Bina Desa Unhas juga menyerahkan Buku Saku Panduan Digitalisasi kepada pemerintah desa dan perwakilan peternak. Buku ini berisi tutorial praktis agar ke depannya masyarakat desa mampu mendaftarkan usaha-usaha baru secara mandiri tanpa bantuan pihak luar. “Kami ingin meninggalkan sistem yang bisa diteruskan. Jadi, setelah masa pengabdian kami selesai, warga Desa Pinang sudah mandiri secara teknologi,” tambahnya. ​Program ini mendapat apresiasi dari pemerintah setempat karena dinilai mampu memangkas hambatan distribusi dan meningkatkan visibilitas UMKM desa. Desa Pinang kini siap menyambut era baru sebagai desa wisata kuliner berbasis susu dan dangke yang melek teknologi. ​Tentang Bina Desa Unhas Bina Desa adalah program pengabdian masyarakat Universitas Hasanuddin yang menerjunkan mahasiswa untuk tinggal dan membangun desa melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna secara partisipatif. ​Narahubung: Wirawan Zadah Sultan – Mahasiswa Bina Desa Unhas

Internasional, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

Respons Pemerintah atas Peringatan Lembaga Rating Global: Stabilitas Jangka Pendek, Tantangan Kredibilitas Jangka Panjang

ruminews.id, JAKARTA – Respons Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto terhadap peringatan lembaga pemeringkat global menunjukkan upaya stabilisasi cepat, namun masih menyisakan pertanyaan mengenai kredibilitas reformasi struktural jangka panjang. Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah memberikan klarifikasi dan penegasan kebijakan menyusul peringatan dari S&P Global Ratings, Moody’s Ratings, dan MSCI Inc.. Pemerintah menekankan bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kuat, defisit fiskal terkendali, serta pertumbuhan ekonomi menunjukkan akselerasi. Namun, menurut Kusfiardi, Analis Ekonomi Politik Pasar Saham, pendekatan tersebut masih didominasi karakter normatif dan defensif. “Pemerintah relatif cepat merespons peringatan lembaga rating. Tetapi respons itu lebih bersifat pembelaan terhadap fundamental makro yang ada, bukan penyampaian roadmap reformasi struktural yang benar-benar baru dan terukur,” ujar Kusfiardi. Respons Pemerintah: Stabilitas dan Komunikasi Proaktif Pemerintah melalui berbagai forum, termasuk agenda “Indonesia Economic Outlook” Februari 2026, menegaskan komitmen menjaga defisit di bawah 3% PDB, memperbaiki struktur pasar modal melalui peningkatan free float, serta memperkuat peran sovereign wealth fund Danantara. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga persepsi pasar dan mencegah downgrade lanjutan. Namun demikian, pasar tetap menuntut konsistensi implementasi dan peningkatan transparansi tata kelola. “Pasar bukan hanya menilai angka makro. Mereka menilai kredibilitas, konsistensi, dan arah kebijakan. Jika komunikasi hanya bersifat reaktif pasca-peringatan, ruang ketidakpastian tetap terbuka,” tambah Kusfiardi. Persepsi Analis dan Investor Global Sejumlah analis menilai outlook negatif dari Moody’s merupakan sinyal kewaspadaan terhadap risiko fiskal jangka menengah. Investor global mengamati periode 12–18 bulan ke depan sebagai fase krusial untuk menguji kredibilitas kebijakan. Penurunan rekomendasi saham Indonesia oleh sejumlah bank investasi internasional serta arus keluar modal yang terjadi sejak awal 2026 mencerminkan kehati-hatian pasar. Potensi peninjauan indeks oleh MSCI juga menjadi faktor yang memperbesar volatilitas. Dalam konteks ini, karakter kebijakan yang dinilai normatif yakni mengikuti standar pengelolaan fiskal konvensional tanpa terobosan struktural signifikan dipandang belum cukup menjawab target ambisius pertumbuhan 8% pada 2029. Ruang Spekulasi dan Volatilitas Pasar Menurut Kusfiardi, ketidakpastian yang timbul dari persepsi pasar membuka ruang spekulasi jangka pendek. “Dalam kondisi transisi kebijakan dan ketidakpastian rating, pelaku pasar global—termasuk hedge funds dan investor institusional—cenderung memanfaatkan volatilitas untuk strategi short-term gain. Ini bukan anomali, tetapi mekanisme pasar yang rasional dalam situasi ambigu,” jelasnya. Spekulasi dapat terjadi pada saham, obligasi pemerintah, maupun nilai tukar rupiah, terutama jika narasi reformasi tidak disampaikan secara komprehensif dan konsisten. Kusfiardi menegaskan bahwa fenomena ini bukan semata-mata akibat faktor eksternal, melainkan refleksi dari kebutuhan akan desain kebijakan yang lebih proaktif dan berjangka panjang. Rekomendasi Strategis Untuk mengurangi risiko spekulatif dan memperkuat posisi tawar Indonesia di mata investor global, diperlukan peningkatan transparansi fiskal dan governance, termasuk kejelasan desain operasional sovereign wealth fund. Roadmap reformasi struktural yang terukur, bukan sekadar penegasan stabilitas makro. Komunikasi kebijakan yang konsisten dan berbasis data, agar tidak menimbulkan interpretasi berbeda di pasar global. “Stabilitas jangka pendek bisa dicapai melalui intervensi dan komunikasi. Tetapi kredibilitas jangka panjang hanya bisa dibangun melalui reformasi struktural yang konsisten dan terukur,” tutup Kusfiardi. Dengan jadwal peninjauan rating lanjutan dalam beberapa bulan ke depan, pasar akan terus menguji sejauh mana pemerintah mampu mengubah respons defensif menjadi strategi reformasi yang lebih sistemik.

Ekonomi, Hukum, Internasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Takalar

Duka Dunia Islam : Saat Api Menyala Dunia Islam Membisu

ruminews.id, – Dunia sedang diguncang oleh gemerincik peristiwa yang begitu cepat dan sekejap mata, pagi yang buta dan begitu kejam menandai serangan militer Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Dimana kedua negara melancarkan serangan udara dan rudal besar-besaran di berbagai wilayah Iran, termasuk ibu kota Teheran, sebagai bagian dari operasi militer gabungan yang disebut Operation Epic Fury (oleh AS) dan Operation Lion’s Roar (oleh Israel). Sontak dari serangan ini tersiar kabar duka yang begitu mendalam, ketika media-media iran menyampaikan berita gugurnya Ayatollah Ali Khamenei bersama kerabat dekat dengan isak tangis dan tersirat kedukaan yang mendalam. Khamanei bukan hanya pemimpin tertinggi tetapi merupakan pemimpin spiritual dan intelektualisme Islam. Pemimpin yang begitu tegas dan lugas melawan praktik dehumanisasi dan genosida yang di lakukan oleh zionis Amerika serikat dan sekutunya Israel. dari prinsip inilah kita menemukan wajah islam yang melawan kedzoliman dan membebaskan manusia dari pengisapan para penindas. Gugurnya Ali Khamanei menurut saya adalah arus balik kebangkitan dunia islam melawan penindasan, saat ini prinsip islam dan persatuan negara-negara islam sedang diguncang oleh peristiwa penting. Apakah dunia islam akan senyap dalam kebisuannya atau bangkit melawan tindakan tidak bermoral AS- Israel terhadap Iran? sampai saat ini kita masih di ambang kecewa menjawab pertanyaan ini. Sebab, negara-negara Islam belum sepenuhnya menegaskan dukungan dan bantuan militer terhadap iran, melainkan banyak negara-negara Islam diam membisu dan bahkan menikmati konflik global ini. Saat mendengar perlawanan iran pada AS-Israel yang biadab itu, saya teringat dengan perkataan Imam Khomeini bahwa “Kami mendukung kaum tertindas di seluruh dunia” semangat inilah yang direduksi dari prinsip Islam dan menjadi semangat tersendiri di Iran saat ini. namun dinegara islam yang lain apakah semangat ini masih ada atau sudah gusar bahkan sirnah dimakan libido kekuasaan? 1 Maret 2026 anak muda dipakistan berunjuk rasa dan menghancurkan kedutaan Amerika serikat, menurut saya ini sikap yang jelas. Lalu di Indonesia Sendiri apa yang bisa kita lakukan selain negara dengan tegas mendukung Iran? Mengapa kita tidak mencoba memboikot kedutaan besar Amerika diJakarta dan menghentikan peredaran produk-produk berlabel Zionis di Indonesia. Dunia Islam melawan kebisuan, dunia islam berduka sekaligus berkecamuk melihat congkaknya AS-Israel akhir-akhir ini. Kita harus malu pada sejarah besar dunia Islam jika yang terdepan saat ini mendukung Iran justru negara-negara Nonislam seperti Rusia, China dan Korea utara. Lalu negara-negara Islam berbondong-bondong membangun kelompok penindas berkedok forum perdamaian. Saya ingin mengatakan bahwa dunia Islam hari ini berduka karena dua hal yang pertama atas serangan As-Israel ke Iran yang mengakibatkan gugurnya Ayatullah Ali Khamanei dan yang kedua atas kebisuan dan rapuhnya prinsip islam dalam melawan dehumanisasi,kesewenang-wenangan dan penindasan kelompok zionis Amerika Serikat-Israel. Spirit perlawanan Iran adalah api Islam yang menyalah dan menjadi resonansi perjuangan melawan kedzoliman, sejarah-sejarah Kenabian dan kisah para sahabat sangatt jelas menggambarkan kebringasan Islam dalam melawan Kedzoliman. Saatnya hari ini Islam berdiri tegak melawan zionis tanpa sekat perbedaan paham dan tempat kita lahir.

Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Angkat Isu Peran Ganda dan Tekanan Sosial, HIMA AP FIP UNM Gelar Seminar Nasional Kesehatan Mental Perempuan

ruminews.id, Makassar – Himpunan Mahasiswa Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar (HIMA AP FIP UNM) Periode 2025-2026 telah berhasil melaksanakan Seminar Nasional bertemakan “Kesehatan Mental Perempuan di Tengah Tekanan Sosial dan Peran Ganda” yang berlangsung di Gedung Ruang Pola Sipakatau Balaikota Makassar, Sabtu (28/02/2026). Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian program kerja HIMA AP FIP UNM Periode 2025–2026 yang berfokus pada isu-isu Perempuan khususnya Kesehatan mental. Seminar nasional tersebut menghadirkan narasumber praktisi psikologi dan pengembangan diri yakni Irma Gustiana Andriani, S.Psi., M.Psi. dan dihadiri oleh peserta dari kalangan akademisi, mahasiswa, Masyarakat umum, serta perwakilan lembaga kemahasiswaan di Kota Makassar. Dalam sambutannya, Ketua Umum HIMA AP FIP UNM Periode 2025–2026 menyampaikan bahwa seminar nasional ini merupakan wujud nyata kepedulian mahasiswa terhadap isu kesehatan mental yang kerap luput dari perhatian, khususnya bagi perempuan yang menghadapi tekanan sosial dan peran ganda. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Abdul Saman, M.Si., Kons. Sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, dekan fakultas ilmu Pendidikan memberikan apresiasi kepada HIMA AP FIP UNM sebagai penyelenggara seminar ini. “Kami sangat mengapresiasi inisiatif dan kerja keras HIMA AP FIP UNM dalam menyelenggarakan Seminar Nasional ini. Tema yang diangkat sangat kontekstual dan menunjukkan kepekaan mahasiswa terhadap persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Kegiatan seperti ini sejalan dengan visi Fakultas Ilmu Pendidikan dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan empati yang tinggi,” ungkapnya. Seminar ini membahas berbagai aspek, mulai dari tekanan budaya dan ekspektasi sosial terhadap perempuan, tantangan peran ganda sebagai ibu, pekerja, dan anggota masyarakat, hingga strategi menjaga kesehatan mental melalui dukungan keluarga, lingkungan kerja, dan kebijakan publik yang responsif gender. Sekretaris Umum HIMA AP FIP UNM Periode 2025–2026, Khairunnisa, turut menyampaikan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut. “Kami sangat bersyukur seminar nasional ini dapat terlaksana dengan baik dan mendapat antusiasme yang luar biasa dari peserta. Ini merupakan bentuk komitmen kami di Himpunan Mahasiswa Administrasi Pendidikan untuk berkontribusi dalam mengangkat isu-isu strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya perempuan dan ucapan terimakasih kami kepada Pemerintah Kota Makassar yang telah mendukung penuh dalam pelaksanaan kegiatan kami juga ucapan terimakasih pula untuk semua yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan seminar nasional ini,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan, Dr. Muh. Ardiansyah, S.IP., M.Pd. memberikan apresiasi kepada mahasiswa atas keberhasilan menyelenggarakan kegiatan berskala nasional tersebut. “Kegiatan ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya aktif secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Seminar nasional ini menjadi bukti bahwa mahasiswa Administrasi Pendidikan mampu menghadirkan ruang edukatif yang solutif dan relevan dengan kebutuhan zaman,” tuturnya. Melalui kegiatan ini, HIMA AP FIP UNM diharapkan terus menjadi pelopor gerakan mahasiswa yang progresif, responsif terhadap isu sosial, serta mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.

Ekonomi, Pemuda, Pendidikan, Tekhnologi

TECH Training IV GMKI UNDIPA: Dorong Digitalisasi UMKM dan Layanan Kesehatan di Tondon Matallo

ruminews.id – TECH Training IV yang dilaksanakan oleh GMKI Komisariat Universitas Dipa Makassar menjadi langkah konkret menjawab persoalan literasi digital dan akses kesehatan masyarakat Tondon Matallo. Selama 14 hari mahasiswa menghadirkan Seminar dan Workshop IT, sosialisasi serta pendampingan pembuatan pembayaran berbasis QRIS bagi pelaku UMKM dan warung warga, hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha dibantu membuat QRIS, mengoptimalkan lokasi usaha di Google Maps, serta memperoleh dukungan desain promosi. Sosialisasi dilakukan karena masih banyak UMKM yang belum memahami sistem pembayaran digital dan manfaatnya dalam meningkatkan daya saing. Sebagai komisariat berbasis teknologi informasi, GMKI UNDIPA menegaskan bahwa IT adalah sarana pelayanan. Hal ini juga tercermin dalam pemeriksaan kesehatan gratis yang disertai edukasi pola hidup sehat. Kegiatan turut menjangkau SMA Negeri 5 Toraja Utara melalui Workshop IT serta bakti sosial di sekitar lokasi. Ketua Komisariat, Maikel, menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa bukan sekadar menjalankan program, tetapi memastikan dampak nyata bagi UMKM dan masyarakat secara berkelanjutan. Kegiatan ini mendapat apresiasi tinggi dari siswa SMA Negeri 5 Toraja Utara serta warga Kecamatan Tondon Matallo yang merasakan langsung manfaat pendampingan teknologi dan pelayanan kesehatan yang gratis.

Hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pemuda, Politik, Uncategorized

Iran di Titik Api: Dunia Tanpa Pemimpin.

ruminews.id – Khamenei telah tiada, dan Teheran terasa seperti kapal besar yang kehilangan nahkodanya di tengah badai. Jalan-jalan dingin ibu kota masih bergema dengan retorika lama tentang perlawanan, tapi di balik tirai, elite politik dan komandan militer saling menatap satu sama lain, mempertanyakan siapa yang akan menyalakan percikan berikutnya. Dalam dunia internasional yang keras dan tanpa wasit, perlu di liat dari dari sisi padangan Hubungan internasional: Realisme, tidak ada tempat untuk kelemahan. Ancaman dari Amerika Serikat dan sekutunya tidak bisa diabaikan, karena di mata Teheran, diam berarti membuka jalan bagi penetrasi kekuatan asing. Bertahan hidup bukan pilihan itu kebutuhan yang menuntut keberanian dan, kadang, keganasan. Di lapangan militer, faksi-faksi bersiap untuk berebut kendali. Radar berkelap-kelip, kapal-kapal perang berpatroli, misil siap diluncurkan, setiap gerakan adalah pesan, kami masih ada, dan siapa pun yang mencoba menekan akan membayar mahal. Dalam logika Realisme, ini bukan soal moral atau diplomasi ini soal kredibilitas. Negara yang terlihat lemah akan dihancurkan, dan setiap jeda bisa diartikan lawan sebagai peluang menyerang. Eskalasi bukan lagi kemungkinan ia menjadi bahasa yang paling dipahami, bahasa hidup dan mati di panggung global yang liar ini. Rakyat dan elite menghadapi ketidakpastian dengan campuran rasa takut dan kesetiaan. Narasi “kita dikepung” menguat, membungkus negara dalam mantel perlawanan yang membara. Identitas Iran, yang lahir dari revolusi dan resistensi bertahun-tahun, terus menekan setiap keputusan, menyerah tidak ada dalam kamus mereka. Tanpa Khamenei, keputusan menjadi lebih kolektif, lebih liar, lebih dramatis. Setiap langkah bisa menjadi manuver diplomasi tersembunyi, provokasi militer, atau kebijakan keras yang memicu getaran di seluruh Timur Tengah. Dalam padangan Realisme, satu hal jelas, bertahan berarti melawan, dan melawan berarti menghadapi risiko yang bisa membakar segalanya namun hanya dengan keberanian itu negara ini tetap hidup.

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Nurcholish Madjid: Islam dan Masalah Pembaharuan Pemikiran (Bagian V)

ruminews.id – Ahmad Wahib lawan debat Cak Nur di HMI tahun 1960-an bahkan mengapresiasi perubahan pemikiran Cak Nur dalam ide pembaharuannya. Ia mengakui gagasan tersebut merupakan pandangan HMI Yogyakarta yang selama ini ia suarakan, terutama menyangkut sekularisasi. “Pemikiran Nurcholish dengan artikel ini telah mengalami pergeseran orientasi dari seorang pemikir Islam konservatif, kepada pemikir liberal terutama soal sekularisasi merupakan pandangan HMI Yogyakarta pada waktu itu, seperti dirinya, Djohan Efendi dan M.D. Rahardjo”, tulis B.M. Rachman (2019: Xi). Hanya saja, Wahib tidak memperhatikan genealogi pembaruan dalam sekularisasi itu hadir pada gagasan Cak Nur tentang modernisasi (lihat bagian IV tulisan ini). Sehingga tampaknya, ia memahami seolah-olah Cak Nur beranjak dari pemikiran Islam konservatif ke pemikiran liberal. Dalam hemat penulis, tulisan Cak Nur yang dituduhkan Wahib bukanlah merupakan proses perubahan paradigmatik, melainkan kelanjutan dari sebuah gagasan dari pemikiran sebelumnya. Pada bagian akhir tulisan modernisasi (lihat bagian IV tulisan ini), Cak Nur mengemukakan pemikirannya tentang modernisasi berkaitan dengan sunnatullah yang telah mengejewantahkan dirinya dalam hukum alam. Sehingga, untuk menjadi modern, manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu (perintah Tuhan). Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum-hukum alam akan melahirkan ilmu pengetahuan dan dapat dikembangkan manusia untuk menjalani kehidupan modern. Baginya, pemahaman terhadap hukum-hukum alam merupakan perintah Tuhan agar manusia dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan sunatullah. Oleh karena itu, untuk memahaminya diperlukan perkembangan ilmu pengetahuan dengan guna daya rasional. Dengan demikian, manusia akan lebih progresif dalam menyikapi hidup ini di alam. Manusia akan lebih terbuka terhadap kejadian-kejadian alam, dan lebih dapat memahaminya. Dan tidak memberikan suatu kemutlakan terhadap keyakinan. Sebab, rasionalisasi menuntut adanya perubahan dalam dunia modern. Cak Nur mengatakan: “Sikap rasional ialah memperoleh daya guna yang maksimal untuk memanfaatkan alam ini bagi kebahagiaan manusia. Oleh karena manusia—karena keterbatasan kemampuannya—tidak dapat sekaligus mengerti seluruh hukum alam ini melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu, menjadi modern adalah juga berarti progresif”, tulisnya (2008:210). Ia menyikapi bahwa proses memahami hukum alam, karena merupakan prosedur ilmu pengetahuan maka dibutakanlah suatu tahapan dan waktu tertentu guna mengembangkan dan memahaminya agar lebih maksimal kedepannya. Sehingga, proses modernisasi tidak ada kemutlakan di dalamnya. Sebab, modernisasi meniscayakan perubahan zaman yang disitu, proses ilmu pengetahuan ilmiah dibutuhkan. Dengan demikian, tidak ada keyakinan mutlak dalam proses modernisasi dalam perkembangannya. Sebab, perubahan tersebut menuntut kebenaran-kebenaran yang kontekstual (saat ini). Sehingga, ia bisa berubah seiring berjalannya waktu dan proses penelitian ilmiah dalam menemukan hal-hal baru dalam ilmu pengetahuan; sains dan teknologi. Bagi Cak Nur, justru karena perubahan tersebut dalam perkembangan ilmu pengetahuan, manusia dapat memahami kebanaran Mutlak yang sejati, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. “Sesuatu yang sekarang dikatakan modern, dapat dipastikan menjadi kolot (tidak modern lagi) pada masa yang akan datang. Sedangkan yang modern secara mutlak ialah yang benar secara mutlak, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, pencipta seluruh alam. Jadi, modernitas berada dalam suatu proses, yaitu proses penemuan kebenaran-kebenaran relatif, menuju ke penemuan Kebenaran Yang Mutlak, yaitu Allah”, tulis Cak Nur (2008:211). Bagi Cak Nur, kebenaran Mutlak hanya disandarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan begitu, rasionalisasi, modernisasi, dan ilmu pengetahuan bukanlah suatu bentuk yang berhadap-hadapan dengan ajaran agama. Justru, ketiga hal itu merupakan perintah Tuhan untuk memahami sunatullahNya. Inilah yang membedakannya pemahaman modern dan rasionalisme di Barat. Modern dan rasionalisme di Barat merupakan keutuhan mutlak bagi manusia. rasionalisme dijunjung tinggi sebagai pusat kebenaran yang beriringan dengan ilmu pengetahuan. Inilah bentuk pemahaman antroposentris yang dimulai oleh Barat dalam membangun dunia modern. Sehingga, standar hidup, orientasi, etika, banar—salah dipusatkan pada diri manusia. Itulah sebabnya, Cak Nur membedakan rasionalisasi dan rasionalisme. Rasionalisme yang menjadi identik bagi Barat. “Rasionalisme adalah suatu paham yang mengakui kemutlakan rasio. Maka, seorang rasionalis adalah seorang yang menggunakan akal pikirannya secara sebaik-baiknya, ditambah dengan keyakinan bahwa akal pikirannya itu sanggup menemukan kebenaran, sampai yang merupakan kebenaran terakhir. Sedangkan Islam hanya membenarkan rasionalitas, yaitu dibenarkannya menggunakan akal pikiran oleh manusia dalam menemukan kebenaran-kebenaran”, tandas Cak Nur (2008: 220). Cak Nur mengakui bahwa Barat telah memulai modernisasi yang berkembang begitu pesatnya. Sementara kaum Muslim dalam konteks Indonesia masih dalam perdebatan tantang menerimanya atau tidak. Atau dengan kata lain, jika pun diterima, maka untuk memulainya harus mengadopsi apa yang telah dimulai oleh Barat. Dan tentu kata Cak Nur, hal tersebut bukanlah orisinal. Dan ini mengindikasikan persoalan, sebab pengadopsian tersebut bisa menjadi identik dengan Barat. Sehingga, ajaran tauhid bukan lagi menjadi pusat dari modernisasi dalam pengertian Cak Nur. “Namun karena dimensi pengaruhnya yang global dan cepat itu, maka modernitas sekali dimulai oleh suatu kelompok manusia (Barat), tidak mungkin lagi bagi kelompok manusia lain untuk memulainya dari titik nol. Jadi bangsa-bangsa bukan-barat dalam usaha memodernisasi dirinya terpaksa pada permulaan prosesnya harus menerima paradigma modernitas Barat. Atau berdasarkan paradigma yang ada itu membuat paradigma baru. Namun hasilnya tidak dapat dipandang orisinal, melainkan sekedar adopsi”, tulisnya (2019:527). Bisa dipahami bahwa modernitas cenderung digunakan oleh kaum Muslim yang diproduksi oleh Barat. Sehingga, identitas Muslim menjadi kabur. Sebab, apa yang dimodifikasi oleh Barat, merupakan bagian yang tidak ada kaitannya dengan ajaran agama. Kebenaran-kebenaran yang ditemukannya, merupakan ukuran dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, bagi Barat modern, rasionalisme dan ilmu pengetahuan; sains dan teknologi lebih tinggi dari pada agama. Atau bahkan kehadiran modernisasi di Barat untuk menyingkirkan agama, dan memang demikianlah sejarah modern di Barat itu muncul. Dalam pandangan Cak Nur, rasio tidak bertentangan dengan ajaran agama seperti dalam padangan Barat. Rasio tidak lebih tinggi dari agama, melainkan rasio merupakan perintah agama untuk digunakan manusia dalam rangka memahami hukum-hukum alam dan kebenaran-kebenaran yang telah ditemukannya. Namun, kebenaran-kebenaran tersebut bukan lah sesuatu yang mutlak. Cak Nur mengatakan: “Maka menurut Islam sekalipun, rasio dapat menemukan kebenaran-kebenaran, namun kebenaran-kebenaran yang relatif, sedangkan kebenaran yang mutlak hanya dapat diketahui oleh manusia melalui sesuatu yang lain yang lebih tinggi dari pada rasio, yaitu wahyu yang melahirkan agama-agama Tuhan, melalui nabi-nabi……….keterbatasan kemampuan rasio, dan keharusan manusia untuk menerima sesuatu yang lebih tinggi dari pada rasio dalam rangka mencari kebenaran”, tegas Cak Nur (2008:220). Bersambung………………….

Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Evaluasi Yuridis: Desakan Konstitusional untuk Keluar dari Board of Peace

ruminews.id – Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) tidak dapat semata dipahami sebagai langkah diplomasi biasa. Ia harus diuji dalam terang konstitusi, prinsip hukum internasional, dan komitmen historis bangsa terhadap hak asasi manusia. Politik luar negeri Indonesia memang bebas dan aktif, tetapi kebebasan itu bukan tanpa batas; ia dibatasi oleh amanat normatif Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dalam kerangka hukum tata negara, setiap kebijakan strategis yang berimplikasi pada posisi moral dan geopolitik Indonesia wajib konsisten dengan prinsip anti-penjajahan dan perlindungan HAM. Apabila suatu forum internasional beririsan dengan kepentingan negara-negara yang secara luas dituduh melakukan pelanggaran HAM, khususnya terhadap rakyat Palestina, maka keikutsertaan Indonesia bukan lagi soal teknis diplomasi, melainkan soal legitimasi konstitusional. Lebih jauh, eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk dinamika di Iran, memperlihatkan adanya potensi konflik terbuka yang dapat meluas menjadi instabilitas global. Dalam situasi demikian, kehati-hatian hukum (constitutional prudence) menjadi keniscayaan. Indonesia tidak boleh terjebak dalam konfigurasi aliansi atau forum yang secara implisit menyeretnya ke dalam pusaran konflik global yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan mandat perdamaian dunia sebagaimana ditegaskan konstitusi. Negara memperoleh kewenangannya dari rakyat. Pajak dibayar bukan untuk membiayai ambiguitas moral, apalagi untuk terasosiasi, langsung maupun tidak langsung, dengan normalisasi kejahatan kemanusiaan. Di sinilah prinsip kehati-hatian konstitusional menjadi relevan. Lebih baik menarik diri daripada mempertahankan posisi yang berpotensi menggerus kepercayaan publik dan integritas bangsa. Secara filosofis, hukum bukan sekadar teks, ia adalah penjaga nurani kolektif. Ketika norma dan praktik berjalan berlawanan, negara berkewajiban melakukan koreksi. Evaluasi yuridis terhadap keikutsertaan dalam Board of Peace karenanya bukan sikap reaktif, melainkan bentuk tanggung jawab konstitusional. Dalam tradisi negara hukum (rechsstaat), legitimasi kebijakan tidak hanya diukur dari manfaat pragmatis, tetapi dari kesesuaiannya dengan nilai dasar yang menopang berdirinya negara. Dengan demikian, desakan untuk keluar dari Board of Peace bukanlah ekspresi emosional, melainkan konsekuensi logis dari pembacaan hukum yang konsisten. Indonesia harus berdiri tegak sebagai bangsa yang memadukan diplomasi dengan integritas, strategi dengan prinsip, dan kekuatan dengan keadilan. Sebab pada akhirnya, perdamaian sejati tidak lahir dari kompromi terhadap ketidakadilan, melainkan dari keberanian menegakkan konstitusi di tengah arus kepentingan global. Atas dasar itu, melalui sikap Ketua Bidang Perlindungan HAM Badko HMI Sulawesi Selatan dengan tegas mendesak Presiden Republik Indonesia untuk keluar dari Board of Peace apabila forum tersebut tidak secara eksplisit dan konsisten berdiri di atas penegakan HAM dan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan. Boikot terhadap segala bentuk kerjasama dan perusahaan negara yang berafiliasi dengan Board of Peace. Indonesia didesak untuk keluar! Indonesia tidak boleh kehilangan kompas moralnya. Peace sejati hanya lahir dari keadilan. Dan keadilan menuntut ketegasan sikap konstitusional yang sejalan dengan nurani keummatan dan kebangsaan, seirama nilai-nilai Keislaman dan Keindonesiaan. Yakin Usaha Sampai.  

Gowa, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan

Mahasiswa Di Persimpangan Jalan : Antara Pendidikan dan Eksploitasi Pendidikan

ruminews.id – Mahasiswa sebagai generasi muda yang kritis, seharusnya menjadi kekuatan untuk kedaulatan bangsa Indonesia. Namun di tengah sistem kapitalisme yang mendominasi pada bangsa ini, apakah mahasiswa benar-benar mendapatkan ruang untuk berekspresi ataukah Universitas hanya sekedar menjadi pabrik pencetak pekerja-pekerja yang hanya mengekang pada sektor ekonomi yang menghalau tujuan dari pada tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidikan seharusnya mendorong, memberikan wawasan yang mengajarkan mahasiswanya untuk berpikir secara bebas, dan mempersiapkan individu mahasiswa untuk berperang aktif untuk kemaslahatan rakyat. Namun realita yang kemudian terjadi hari ini, banyak Universitas di Indonesia yang lebih mengutamakan keuntungan dari pada pengembangan kualitas mahasiswa, pola pikir yang kritis, dan kemampuan untuk bertindak. Pada Februari 2025 Badan Pusat Statistik (BPS) Mencatat lulusan S1- S3 menyentuh 1 Juta Lulusan bergelar menjadi pengangguran, ini adalah bukti pendidikan di Indonesia hanya di jadikan sebagai ladang penghasilan uang bagi mereka yang mengutamakan kepentingan pribadi. Hal tersebut di akibatkan sebab pendidikan yang di berikan tidak sesuai dengan kebutuhan industri, artinya universitas di Indonesia hari ini tidak pantas untuk di jadikan sebagai ruang berekspresi bagi mahasiswa tapi hanya di jadikan sebagai pusat pelatihan untuk mempersiapkan pengikut bukan pemimpin. Kondisi saat ini menuntut adanya refleksi mendalam terhadap arah dan tujuan pendidikan tinggi di Indonesia. Universitas seharusnya tidak hanya menjadi institusi yang mentransfer pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga menjadi ruang dialektika yang melahirkan kesadaran sosial, keberanian moral, dan integritas intelektual. Ketika pendidikan direduksi menjadi komoditas yang diperjualbelikan, maka relasi antara kampus dan mahasiswa berubah menjadi relasi produsen dan konsumen, bukan lagi relasi pembimbing dan pembelajar. Dalam situasi ini, mahasiswa berisiko kehilangan identitasnya sebagai agen perubahan dan terjebak dalam logika pasar yang menilai keberhasilan semata dari angka dan gelar. perlu adanya keberanian kolektif untuk mengembalikan marwah pendidikan sebagai proses pembebasan yang memanusiakan, membangun daya kritis, serta menciptakan generasi yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga siap memimpin dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Tan Malaka mengatakan “Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan.” Realitas mahasiswa saat ini menunjukkan dinamika yang semakin kompleks di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Di sisi lain, tekanan akademik, tuntutan organisasi, serta ekspektasi keluarga menciptakan beban mental yang tidak sedikit. Fenomena kecemasan terhadap masa depan pun semakin nyata, terutama ketika melihat tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Perkembangan digital menghadirkan peluang sekaligus distraksi; mahasiswa memiliki akses luas terhadap informasi, namun juga rentan terjebak dalam budaya instan dan minim literasi mendalam. Tidak sedikit pula yang mulai apatis terhadap isu sosial dan politik karena merasa suaranya tidak lagi memiliki daya tekan. Mahasiswa berada dalam dilema: antara bertahan mengikuti arus sistem demi keamanan masa depan pribadi, atau mengambil peran sebagai agen perubahan yang kritis terhadap realitas yang ada. Mengakar Pada Akar Rumput, Merambat Pada Peradaban

Scroll to Top