Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemerintahan

Ekonomi, Nasional, Pemerintahan

KEM-PPKF 2027 “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” untuk Indonesia Tangguh, Tapi Caranya Harus Benar

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Pemerintahan /

Ruminews.id, Jakarta — Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 RAPBN 2027 sudah disepakati pemerintah. Tema KEM-PPKF 2027 adalah “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” yang menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (pro growth) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (pro welfare). Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Putu Rusta Adijaya, menegaskan bahwa dalam mencapai target tersebut, pemerintah jangan sampai menelatarkan kelompok rentan, seperti kelompok marginal.

Hukum & Kriminal, Internasional, Nasional, Pemerintahan

Hari Pengungsi Sedunia 2026, Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Meningkatnya Xenofobia terhadap Pengungsi di Indonesia

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Internasional, Nasional, Pemerintahan /

Ruminews.id, Yogyakarta — Pada Kamis, 25 Juni 2026 Koalisi Milk Tea Alliance for Refugees yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Beranda Migran, KontraS, Marsinah.id, dan International Migrants Alliance (IMA) menggelar diskusi publik bertajuk “Bertahan di Tengah Kebencian: Resiliensi Rohingya dan Solidaritas yang Menjaga Harapan” dalam rangka memperingati Hari Pengungsi Sedunia 2026. 

Ekonomi, Hukum & Kriminal, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pertanian, Politik

Korporasi Tidak Boleh Berlindung di Balik Label PSN untuk Kangkangi Hak Rakyat Kolaka

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum & Kriminal, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pertanian, Politik /

ruminews.id, – KOLAKA, Penetapan sejumlah proyek hilirisasi industri dan pertambangan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak boleh dijadikan “tameng kekebalan” bagi korporasi. Label strategis dari pemerintah pusat tersebut seharusnya menjadi standar kepatuhan hukum yang lebih tinggi, bukan justru menjadi alat legitimasi untuk mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, menabrak tata ruang, dan mengganggu fasilitas publik. Hal tersebut ditegaskan sebagai respons atas eskalasi konflik agraria di Kabupaten Kolaka yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Alih-alih menghadirkan kesejahteraan yang merata, karut-marut perizinan di lapangan justru memicu tumpang tindih ekstrem antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) korporasi dengan kawasan permukiman serta fasilitas umum. “Kami menemukan fakta lapangan yang ironis di Kolaka. Atas nama percepatan PSN, ada wilayah konsesi tambang (WIUP) yang kami duga ugal-ugalan diterbitkan atau diperluas hingga mencakup kawasan pemukiman padat penduduk dan fasilitas umum masyarakat. Ini adalah bentuk tumpang tindih aturan yang fatal,” ungkap Muh. Arfan Jaya, S.H., Founder Pratapa Lingkungan Indonesia, dalam rilis resminya, Kamis (25/6/2026). Menurutnya, tumpang tindih tersebut terjadi akibat adanya ego sektoral dan pemaksaan regulasi dari pemerintah pusat yang mengabaikan kondisi riil tata ruang di daerah. Akibatnya, ruang hidup masyarakat semakin terhimpit. Rumah-rumah warga, sekolah, tempat ibadah, hingga akses jalan publik yang telah berdiri puluhan tahun kini mendadak berada di dalam peta klaim tambang korporasi yang berlindung di balik status PSN. Ia menilai kondisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak atas ruang hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurutnya, pemaksaan penggusuran permukiman dan fasilitas publik tanpa penyelesaian yang berkeadilan bertentangan dengan Pasal 40 yang menjamin hak setiap orang atas tempat tinggal serta kehidupan yang layak. “Status PSN bukan cek kosong bagi korporasi untuk kebal dari aturan tata ruang lokal. Sangat tidak masuk akal jika fasilitas umum yang dibangun menggunakan uang negara dan pemukiman yang menjadi hak konstitusional warga harus dikorbankan demi memuluskan profit korporasi tambang yang bersembunyi di balik ketiak pemerintah pusat,” tegas Arfan Jaya, S.H. Pihaknya juga menyayangkan kecenderungan korporasi yang menggunakan dalih “mengamankan aset dan agenda negara” saat mematok wilayah permukiman dan fasilitas publik. Menurutnya, pendekatan represif dan klaim sepihak lebih sering dikedepankan dibandingkan upaya penyelesaian konflik secara partisipatif. Oleh karena itu, demi menyelamatkan ruang hidup masyarakat Bumi Mekongga, Pratapa Lingkungan Indonesia di bawah pimpinan Arfan Jaya, S.H., mendesak Pemerintah Pusat, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka untuk segera: Melakukan audit dan evaluasi total terhadap batas WIUP seluruh korporasi PSN di Kolaka, serta mencoret (enklave) wilayah yang tumpang tindih dengan permukiman warga dan fasilitas umum. Menegakkan supremasi hukum tata ruang (RTRW) daerah agar tidak kalah oleh syahwat eksploitasi korporasi berkedok PSN. Menghentikan segala bentuk intimidasi hukum maupun fisik terhadap warga yang mempertahankan rumah, tanah, dan fasilitas publik mereka dari penggusuran tambang. “Kami mendukung investasi dan pembangunan ekonomi, tetapi menolak keras jika pembangunan tersebut dilaksanakan dengan semena-mena tanpa mempertimbangkan hak kelayakan hidup masyarakat. Jika korporasi terus berlindung di balik status PSN untuk memuluskan carut-marut tata ruang ini, maka status PSN mereka sudah selayaknya dievaluasi atau dicabut demi hukum,” pungkasnya.

Mahasiswa membakar ban bekas di depan gedung DPRD Kabupaten Blitar Kamis (25/06)
Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

Demo Tolak MBG di Blitar Ricuh, Satu Mahasiswa Sempat Diamankan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda /

Ruminews.id, Blitar – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh kelompok mahasiswa Cipayung Plus Blitar Raya di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, Kamis (25/6/2026), sempat diwarnai kericuhan hingga nyaris memicu bentrokan fisik antara massa mahasiswa dengan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.

Kolaka Utara, Pemerintahan, Pemuda

Zona Merah Narkotika di Kolaka Utara: Selamatkan Generasi Muda

Tinggalkan Komentar / Kolaka Utara, Pemerintahan, Pemuda /

ruminews.id, Kolaka Utara – Ancaman peredaran narkotika di Kabupaten Kolaka Utara menjadi perhatian serius yang tidak boleh dianggap sepele. Ketika penyalahgunaan narkotika mulai mengancam lingkungan masyarakat, hal ini menjadi tanda bahwa semua pihak harus bergerak untuk melindungi generasi muda dari bahaya yang semakin besar. Narkotika bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan masa depan. Generasi muda yang seharusnya menjadi penerus pembangunan daerah kini dapat kehilangan arah akibat pengaruh barang terlarang tersebut. Jika ini di biarkan,Dampaknya akan bersifat jangka panjang,penurunan kualitas pendidikan,peningkatan perilaku menyimpan dan rusaknya pengbangunan daerah yaitu generasi muda. dan juga dapat merusak kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.kondisi ini sebagai”alarm merah”bagi masa depan daerah. “Keberhasilan pemberantasan narkoba bukan hanya di ukur dari banyaknya orang yang di tangkap,akan tetapi dari kemampuan negara dan seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah narkoba masuknya dan beredar di tengah masyarakat.”tegas pardi. Aparat penegak hukum atau polresta Kolaka utara(kolut)harus mengambil langkah tegas dalam memberantas peredaran narkotika, terutama terhadap jaringan pengedar yang mencari keuntungan dengan menghancurkan masa depan anak bangsa. Penindakan harus berjalan seiring dengan upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.Oleh karena itu,kolaborasi antara pemerintah,kepolisian,pihak sekolah dan orng tua dalam edukasi serta pengawasan dini menjadi harga mati. Pemerintah daerah, aparat, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan keluarga harus bersatu membangun kesadaran tentang bahaya narkoba. Edukasi dan pencegahan harus terus dilakukan agar anak muda memiliki pemahaman serta ketahanan untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba,kolaka utara menjadi korban dari ancaman narkotika. “Sudah saatnya pemda Kolaka Utara(kolut) dan aparat penegak hukum(APH) mengambil langkah konkret dan terukur sebelum kerusakan sosial semakin irreversibel. Menyelamatkan generasi muda bukan hanya tugas satu pihak, tetapi tanggung jawab bersama demi masa depan daerah yang lebih baik.”tutupnya.

Ekonomi, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

JIN Soroti Pelemahan Rupiah ke Rp18.178 per Dolar AS, Minta Pemerintah Benahi Struktur Ekonomi

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Makassar – Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat mencapai Rp18.178 per dolar Amerika Serikat pada awal Juni 2026 mendapat sorotan dari Jaringan Intelektual Nusantara (JIN). Organisasi tersebut menilai kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa masih terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam perekonomian nasional yang perlu segera dibenahi. Selasa (23/6/2026) Ketua Umum DPPJIN(jaringan intelektual nusantara Wahyu Se.MM (Bayu Bedipers), mengatakan pelemahan rupiah tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik global, tingginya suku bunga Amerika Serikat, maupun penguatan dolar AS. Menurutnya, kondisi tersebut juga mencerminkan adanya kerentanan struktural di dalam negeri. “Gejolak global memang berpengaruh, tetapi dampaknya akan berbeda pada setiap negara. Ketika rupiah mengalami tekanan yang cukup dalam, hal itu menunjukkan bahwa ekonomi nasional masih memiliki sejumlah kelemahan yang belum terselesaikan,” ujar Bayu dalam keterangannya, Selasa. Ia menilai tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku, barang modal, energi, dan sejumlah komoditas pangan menjadi salah satu faktor yang membuat ekonomi rentan terhadap pelemahan nilai tukar. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi meningkat ketika rupiah terdepresiasi, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, JIN juga menyoroti kebutuhan devisa yang besar untuk pembayaran utang luar negeri, repatriasi keuntungan perusahaan asing, serta berbagai transaksi internasional lainnya. Menurut Bayu, ketergantungan terhadap modal asing masih menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Selama struktur ekonomi masih sangat bergantung pada modal dan pembiayaan dari luar negeri, tekanan terhadap rupiah akan terus berulang setiap kali terjadi perubahan sentimen pasar global,” katanya. Di sisi lain, JIN menilai pemerintah saat ini juga menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Berbagai program prioritas membutuhkan dukungan anggaran yang besar sehingga perlu diimbangi dengan penguatan penerimaan negara dan pengelolaan fiskal yang berkelanjutan. Bayu menambahkan, pelemahan rupiah juga berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat. Kenaikan biaya hidup dan meningkatnya harga sejumlah kebutuhan dinilai dapat memberikan tekanan tambahan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah maupun pelaku usaha kecil. Karena itu, JIN mendorong pemerintah untuk mempercepat langkah-langkah reformasi ekonomi, mulai dari penguatan sektor pangan dan pertanian, pengembangan industri manufaktur berbasis teknologi, hingga peningkatan sumber pembiayaan domestik guna mengurangi ketergantungan terhadap modal asing. Menurutnya, nilai tukar rupiah bukan hanya sekadar indikator moneter, melainkan juga mencerminkan tingkat kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. “Pelemahan rupiah harus dijadikan momentum evaluasi bersama. Pemerintah perlu melihat persoalan ini secara lebih menyeluruh agar ketahanan ekonomi nasional semakin kuat menghadapi berbagai tantangan global,” tutupnya. Sumber: Fajar – GAM

Daerah, Pemerintahan, Pendidikan, Takalar

Kepala Desa Kalekomara Bagikan Hadiah Bagi Siswa Berprestasi Saat Penerimaan Rapor SMPN 6 Pokombangkeng Timur

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemerintahan, Pendidikan, Takalar /

ruminews.id – Takalar, 25 Juni 2026 – Kepala Desa Kalekomara yang juga menjabat sebagai Ketua APDESI Kabupaten Takalar, Parawangsah, menghadiri kegiatan penerimaan rapor semester di SMP Negeri 6 Polombangkeng Timur, Kabupaten Takalar, Kamis (25/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Parawangsah memberikan apresiasi kepada para siswa yang berhasil meraih prestasi akademik maupun non-akademik. Bentuk apresiasi tersebut diwujudkan melalui pemberian hadiah berupa tas sekolah dan buku kepada sejumlah siswa berprestasi. Menariknya, seluruh hadiah yang diberikan berasal dari dana pribadi Parawangsah sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan motivasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi. Menurut Parawangsah, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus mendapat perhatian dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah desa. Ia berharap bantuan sederhana yang diberikan dapat menambah semangat belajar para siswa dalam meraih cita-cita. “Kita ingin memberikan motivasi kepada anak-anak agar terus belajar dan berprestasi. Pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa, sehingga sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk mendukung tumbuh kembang generasi penerus,” ujar Parawangsah. Pihak sekolah menyambut baik kehadiran Kepala Desa Kalekomara dalam kegiatan tersebut. Dukungan yang diberikan dinilai menjadi bentuk sinergi positif antara pemerintah desa dan lembaga pendidikan dalam membangun kualitas sumber daya manusia di daerah. Aksi yang dilakukan Parawangsah mencerminkan sosok pemimpin yang humanistik, dekat dengan masyarakat, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan pendidikan. Langkah ini juga menjadi contoh nyata bahwa perhatian terhadap pendidikan tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan, tetapi juga melalui tindakan langsung yang mampu memberikan manfaat dan inspirasi bagi para pelajar. Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pihak yang tergerak untuk berkontribusi dalam mendukung pendidikan serta menciptakan lingkungan yang mendorong lahirnya generasi muda Takalar yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Sumber: Susi Bebo’ (Kontributor Takalar)

Daerah, Pemerintahan, Pemuda, Sinjai

Publik Mulai Soroti Arah Politik Sulsel, Dominasi Tokoh Besar dan Regenerasi Kepemimpinan Jadi Perbincangan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemerintahan, Pemuda, Sinjai /

ruminews.id, Makassar – Arah politik Sulawesi Selatan mulai menjadi perhatian publik seiring meningkatnya dinamika politik daerah dan munculnya berbagai figur yang diprediksi akan memainkan peran penting dalam percaturan politik mendatang. Di tengah berbagai tantangan pembangunan dan kebutuhan akan kepemimpinan yang responsif, masyarakat dinilai semakin kritis dalam menilai kualitas para pemimpin dan arah kebijakan daerah. Rahim, mahasiswa Sulawesi Selatan asal Sinjai, menilai bahwa perhatian masyarakat terhadap perkembangan politik daerah menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan kepemimpinan yang berintegritas. Menurutnya, politik Sulawesi Selatan selama ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sejumlah tokoh besar yang memiliki jaringan kuat dan kontribusi panjang dalam perjalanan politik daerah maupun nasional. Nama-nama seperti Andi Amran Sulaiman, Syahrul Yasin Limpo, Nurdin Halid, dan Taufan Pawe kerap menjadi bagian dari diskursus publik ketika membahas arah politik Sulawesi Selatan. “Sulawesi Selatan tidak pernah kekurangan tokoh besar. Banyak figur yang memiliki pengaruh, pengalaman, dan kontribusi bagi daerah. Namun masyarakat hari ini mulai mempertanyakan apakah masa depan politik Sulsel hanya akan berputar pada lingkaran elite yang sama atau membuka ruang bagi lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang membawa gagasan segar dan solusi konkret,” ujar Rahim, Kamis (25/6/2026). Ia menilai bahwa pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda, telah mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya faktor popularitas dan kekuatan jaringan politik menjadi pertimbangan utama, kini masyarakat mulai memberi perhatian lebih besar pada rekam jejak, integritas, dan kapasitas kepemimpinan. “Hari ini masyarakat semakin cerdas dalam menilai pemimpin. Mereka tidak hanya melihat siapa yang memiliki nama besar, tetapi juga siapa yang mampu bekerja, memiliki gagasan, dan berani memperjuangkan kepentingan rakyat,” katanya. Rahim menambahkan bahwa berbagai persoalan yang masih dihadapi Sulawesi Selatan, mulai dari pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, lapangan kerja bagi generasi muda, hingga penguatan ekonomi daerah, membutuhkan kepemimpinan yang mampu menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran. Menurutnya, masyarakat tidak lagi mudah terpengaruh oleh narasi politik semata, melainkan menuntut hasil dan manfaat nyata dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin daerah. “Yang dibutuhkan Sulawesi Selatan bukan hanya tokoh yang dikenal luas, tetapi pemimpin yang mampu menghadirkan perubahan nyata. Rakyat ingin melihat kerja dan hasil, bukan sekadar pencitraan politik,” tegasnya. Lebih lanjut, ia menilai bahwa demokrasi yang sehat harus memberikan ruang bagi regenerasi kepemimpinan. Menurutnya, daerah membutuhkan munculnya figur-figur baru yang memiliki kapasitas, keberanian, dan visi yang mampu menjawab tantangan zaman. “Demokrasi akan berkembang jika memberi kesempatan kepada generasi baru untuk tampil dan berkompetisi secara terbuka. Sulawesi Selatan membutuhkan regenerasi politik yang sehat agar lahir pemimpin-pemimpin yang mampu membawa daerah ini lebih maju dan kompetitif,” ujarnya. Rahim juga menegaskan bahwa meningkatnya perhatian masyarakat terhadap arah politik daerah seharusnya menjadi momentum bagi para elite politik untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kedekatan dengan masyarakat. “Ketika masyarakat mulai aktif mengawasi dan mengkritisi arah politik daerah, itu bukan ancaman. Justru itu tanda bahwa demokrasi berjalan. Yang berbahaya adalah ketika masyarakat sudah tidak lagi peduli terhadap jalannya pemerintahan,” katanya. Di akhir keterangannya, Rahim berharap seluruh elemen politik di Sulawesi Selatan dapat menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan. “Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya besar karena pengaruh politiknya, tetapi pemimpin yang besar karena pengabdiannya kepada rakyat. Itulah yang akan menentukan masa depan Sulawesi Selatan ke depan,” pungkas mahasiswa asal Sinjai tersebut.

Scroll to Top