Opini

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemuda

Darurat: Kita Harus Bertindak

Penulis: Nur Rahman Hasim – Penggiat Literasi Denyut Ekonomi Kita ruminews.id – Rupiah bukan cuma angka di money changer. Dia cermin daya beli 280 juta orang Indonesia. Setiap kali rupiah melemah vs dolar, yang kerasa langsung: harga beras impor, cicilan motor, sampai harga sparepart. Tapi melemahnya rupiah juga bukan kiamat ekonomi. Dia sinyal bahwa ada arus dana global yang lagi berubah. Tekanan dari Luar Faktor paling dominan tetap dolar AS. Kalau The Fed naikin suku bunga, investor global narik dana dari negara berkembang termasuk RI buat parkir di US Treasury yang bunganya tinggi + aman. Ditambah defisit transaksi berjalan kita, karena impor minyak, gandum, kedelai masih besar. Dolar yang keluar > dolar yang masuk, wajar rupiah ketekan. Struktur Ekonomi Kita masih tergantung impor energi + bahan baku. Harga minyak dunia naik = kebutuhan dolar kita naik. Produktivitas ekspor non-migas juga belum seimbang buat nutup. Selama struktur ini belum berubah, rupiah akan sensitif banget sama guncangan global. Ini PR jangka panjang, bukan salah BI semata. Yang langsung kerasa di Dompet Barang impor naik harganya. HP, laptop, mesin pabrik, BBM, bahan pangan. Inflasi ikut naik, daya beli turun. Pemerintah + BUMN + swasta yang punya utang dolar juga repot. Cicilan utang jadi bengkak pas dirupiahkan, APBN ketekan. Buat mahasiswa yang kuliah di luar, orang tua pasti ngerasain beratnya. Untungnya Juga Melemah 5-8% itu justru vitamin buat eksportir. Sawit, batubara, tekstil, furniture jadi lebih kompetitif di pasar global. UMKM ekspor marginnya naik. Sektor pariwisata juga diuntungkan: turis asing ngerasa Indonesia “diskon”. Kiriman TKI/TKW pas ditukar ke rupiah juga lebih besar. Jadi pelemahan wajar bisa bantu neraca dagang. Jaga Stabilitas, Bukan Lawan Pasar BI nggak bisa dan nggak perlu “memaksa” rupiah ke level tertentu. Tugasnya jaga volatilitas biar nggak liar. Jurusnya 3: naikin suku bunga biar imbal hasil aset rupiah menarik, intervensi pasar jual dolar dari cadangan devisa, dan jaga kepercayaan investor lewat komunikasi yang kredibel. Stabil > kuat. Rupiah stabil bikin pelaku usaha berani investasi. Sebagai Warga Melemahnya rupiah itu alarm, bukan vonis. Alarm buat pemerintah: percepat hilirisasi, kurangi impor energi, genjot ekspor nilai tambah. Alarm buat kita: bijak kelola keuangan. Punya utang dolar? Hati-hati. Punya usaha ekspor? Ini momentum. Intinya, rupiah kuat itu tujuan, tapi rupiah stabil + produktivitas naik itu yang lebih penting buat kesejahteraan jangka panjang.

Nasional, Opini, Pendidikan

Krisis Identitas, Literasi, dan Moralitas dalam Dunia Kampus.

Penulis: Kahar Ali Husain Zahra – Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar ruminews.id – Kampus sering dipandang sebagai ruang lahirnya generasi intelektual yang kritis, kreatif, dan berintegritas. Di dalamnya mahasiswa tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk jati diri, cara berpikir kritis dan sistematis, serta nilai-nilai kehidupan dan moralitas. Idealnya, dunia pendidikan menjadi tempat tumbuhnya manusia yang cerdas secara intelektual, spiritual, sekaligus matang secara moralitas. Namun, miris melihat realitas yang terjadi menunjukkan adanya tiga persoalan besar yang semakin terasa dalam dunia kampus berdasarkan pengalaman penulis, yakni krisis identitas, krisis literasi, dan krisis moralitas. Krisis identitas terlihat ketika banyak mahasiswa kehilangan arah dan tujuan pendidikan. Seolah-olah ia melanjutkan pendidikan karena tuntan untuk bekerja lebih baik daripada yang tidak mengeyang pendidikan lebih tinggi. Tentu kita tidak menolak pekerjaan, tapi ketika kuliah hanya tujuannya untuk bekerja semata. Inilah yang akan mengalami kriris identitas, literasi dan moralitas. Sebagian pun menjalani kuliah hanya untuk memperoleh gelar, dan menaikkan strata sosial sebagai seorang sarjana, tanpa memahami makna menjadi insan akademik dan agen perubahan sosial serta peradaban untuk generasi masa yang akan datang. Mereka mudah terbawa arus tren, budaya populer, dan pengaruh media sosial sehingga sulit menemukan jati diri yang autentik. Krisis literasi tampak dari menurunnya minat membaca, diskusi, lemahnya kemampuan memahami teks secara mendalam, serta kurangnya budaya menulis. Informasi diperoleh secara cepat melalui media digital, tetapi tidak selalu dipahami secara kritis dan sistematis. Hanya menelaah informasi saja, tanpa validasi sehingga pada akhirnya serba hoax (informasi yang tidak benar). Krisis moralitas terlihat dari meningkatnya praktik plagiarisme, kecurangan akademik, perundungan, intoleransi, ujaran kebencian, membentuk kelompok-kelompok di pada para dosen maupun mahasiswa. Sehingga hilangnya sikap hormat terhadap etika akademik baik pada beberapa dosen dan mahasiswa. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya berhasil membentuk karakter yang kuat. Oleh karena itu, menurut penulis perlunya ada edisi revisi dalam sistem pendidikan yang lebih mengenalkan identitas jati diri, memperkenalkan dan mengembangkan budaya literasi, diskusi, serta mempraktikkan moralitas yang bisa dijadikan sebagai teladan. Pertama: Krisis Identitas; Mahasiswa Kehilangan Arah. Mahasiswa seharusnya menjadi kelompok yang memiliki kesadaran kritis dan pola pikir sistematis terhadap realitas yang sedang menimpa masyarakat. Namun, banyak mahasiswa mengalami kebingungan identitas akibat tekanan sosial, budaya pergaulan, budaya konsumtif, dan dominasi media digital. Mereka lebih sibuk membangun citra di media sosial daripada membangun kualitas diri. Walaupun, tidak bisa kita tolak bahwa memang media sosial sebagai salah satu untuk dijadikan sebagai pengembangan diri. Namun, yang kita tolak ketika media sosial dijadikan sebagai satu-satunya untuk mengembangkan kualitas diri. Karena seringkali di media sosial juga kita mendapatkan informasi tidak benar. Akibatnya, identitas akademik bergeser menjadi identitas simbolik atau formalitas lebih penting terlihat pintar daripada benar-benar belajar dan betul-betul pintar melalui proses literasi. Krisis identitas juga muncul ketika pendidikan hanya dipahami sebagai alat mencari pekerjaan. Sekali lagi penulis tekankan, bahwa kita tidak menolak pekerjaan. Tapi, ketika kuliah hanya untuk mencari pekerjaan, lebih baik tidak perlu melanjutkan kuliah. Sehingga pada akhirnya, kampus tidak lagi dipandang sebagai ruang pencarian ilmu dan memperkenalkan jati diri mahasiswa serta pembentukan karakter yang beretika, melainkan sekadar jalur memperoleh ijazah dan sebagai alat untuk mencari pekerjaan. Adapun dampaknya yakni Mahasiswa kehilangan idealisme, menurunnya kepedulian sosial, mudah terpengaruh tren tanpa refleksi kritis, Kesulitan menentukan tujuan hidup dan kontribusi pada masyarakat. Kedua: Krisis Literasi; Banyak Informasi, Sedikit Pemahaman. Pada di era digital ini, akses informasi sangat mudah dan cepat. Namun kemudahan dan kecepatan tersebut tidak otomatis melahirkan masyarakat yang literatur yang benar-benar autentik. Banyak mahasiswa terbiasa membaca potongan informasi, judul berita, atau unggahan media sosial tanpa melakukan pendalaman analisis untuk melihat kebenarannya. Akibatnya, terbiasa instan dan pragmatis dalam kehidupannya. Krisis literasi ditandai oleh: Rendahnya minat membaca buku, diskusi dan jurnal, ketergantungan pada ringkasan instan, lemahnya kemampuan menulis ilmiah, kurangnya budaya diskusi akademik, mudah percaya pada informasi yang belum tervalidasi kebenarannya. Oleh karenanya, fenomena seperti ini berbahaya karena kampus seharusnya menjadi pusat produksi pengetahuan, bukan sekadar tempat konsumsi informasi dan tidak tervalidasi. Ketiga: Krisis Moralitas, Ilmu Tanpa Etika. Persoalan yang paling mengkhawatirkan adalah ketika kecerdasan intelektual tidak diiringi dengan kematangan moralitas dan spritualitas. Kasus plagiarisme, titip absen, manipulasi data penelitian, hingga ujaran kebencian menunjukkan adanya pelemahan integritas akademik. Sebagian mahasiswa mengejar nilai dan prestasi, tetapi mengabaikan kejujuran dan tanggung jawab. Tentu sebagai nilai dan prestasi sah-sah saja, hanya yang menjadi problem ketika kejujuran dan tanggung jawab di kampus semakin mengalami krisis. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sering kali lebih menekankan hasil daripada proses. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa harapan kita hasilnya bagus, tetapi apakah melalui proses kejujuran di dalamnya. Padahal, tujuan pendidikan bukan hanya menghasilkan orang pintar, tetapi juga manusia yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, hubungan antara Identitas, Literasi, dan Moralitas. Ketiga krisis tersebut sebenarnya saling berkaitan. Rantai masalah yang saling memengaruhi. Pertama; Krisis Identitas: mahasiswa seolah-olah kehilangan arah dan tujuan kehidupan. Kedua; Krisis Literasi: Membaca dan berpikir kritis melemah, sehingga semua serba instan. Ketiga; Krisis Moralitas: Etika dan integritas ikut melemah karena krisisnya identitas dan literasi. Mahasiswa yang kehilangan identitas cenderung tidak memiliki motivasi belajar yang kuat. Hanya sekedar pergi kuliah, setelah itu pulang kos, dan kalau malas di kos pulang kampung, atau kadang penulis mengunakan 3K (Kuliah, Kos, Kampung). Akibatnya, identitas jati diri melemah, literasi melemah dan moralitas melemah. Ketika identitas dan literasi melemah, kemampuan berpikir kritis menurun, sehingga seseorang lebih mudah melakukan tindakan yang tidak etis di kampus, kos dan kampung halaman. Adapun beberapa yang menjadi tawaran untuk mengatasi ketiga krisis tersebut, kampus perlu melakukan langkah-langkah berikut: Tawaran terhadap mahasiswa: Membangun budaya membaca, menulis, dan berdiskusi. Memperkuat pendidikan karakter dan etika akademik. Mendorong mahasiswa terlibat dalam kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat. Tawaran terhadap dosen: Menjadikan dosen sebagai teladan integritas (dosen yang benar saja, yang tidak benar tidak perlu dijadikan teladan). Dosen mengembangkan ruang dialog yang sehat dan terbuka (bukan menjadi tolok ukur apa yang dikatakan dosen). Menanamkan kesadaran bahwa ilmu harus digunakan untuk kemaslahatan bersama (bagi dosen yang sadar dengan ini). Krisis identitas, literasi, dan moralitas dalam dunia kampus merupakan tantangan serius yang saling berkaitan. Mahasiswa yang kehilangan arah hidup cenderung mengalami penurunan semangat intelektual, sementara lemahnya budaya literasi membuat kemampuan berpikir kritis menurun. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat

Nasional, Opini, Politik

DOA Hari Ulang Tahun ke 65 Bapak Ir. Joko Widodo Presiden ke 7 Republik Indonesia

Penulis: Gus Din (Syafrudin Budiman SIP) – Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) ruminews.id – Dalam Perayaan HUT di Kantor Rumah Juang Jokowi (RJ2) Assalamu’alamualaikum Wr. Wb. Salam Damai Sejahtera bagi yang beragama lain. Kepada Yth Para Pejuang Jokowi dan Para Ketua Umum Relawan Jokowi, Para Ketua Umum Relawan Prabowo Gibran.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Lalu Hadrian Irfani dan Panggung Besar Reformasi Pendidikan Indonesia

Penulis : Aditya Pratama – Mahasiswa Pascasarjana UNJ ruminews.id – Ada banyak cara untuk mencintai negeri ini. Ada yang melakukannya dari ruang kelas, ada yang dari laboratorium, ada yang dari jalanan, dan ada pula yang memperjuangkannya dari ruang-ruang pengambilan kebijakan. Pada akhirnya, semua bermuara pada tujuan yang sama: memastikan anak-anak Indonesia memiliki masa depan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Di tengah hiruk-pikuk politik yang sering kali dipenuhi perdebatan kekuasaan, pendidikan kerap menjadi isu yang tidak banyak menarik perhatian. Padahal, di sanalah sesungguhnya masa depan bangsa sedang dipertaruhkan. Sebab negara yang besar tidak lahir dari gedung-gedung tinggi atau angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari kualitas manusianya. Kesadaran itulah yang tampak mewarnai perjalanan pengabdian Lalu Hadrian Irfani di Komisi X DPR RI. Baginya, pendidikan bukan sekadar sektor pembangunan, melainkan jembatan harapan bagi jutaan anak Indonesia yang ingin mengubah nasib hidupnya. Karena itu, salah satu perjuangan yang terus ia kawal adalah memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Melalui berbagai pembahasan anggaran dan kebijakan, ia mendorong keberlanjutan berbagai program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia, hingga berbagai skema bantuan pendidikan lainnya yang menjadi tumpuan harapan banyak pelajar dan mahasiswa. Di balik angka-angka penerima beasiswa itu, sesungguhnya terdapat kisah-kisah perjuangan yang tidak sederhana. Ada anak petani yang akhirnya bisa kuliah. Ada anak buruh yang berani bermimpi menjadi dokter. Ada mahasiswa dari pelosok daerah yang untuk pertama kalinya dapat menempuh pendidikan tinggi tanpa membebani orang tuanya. Bagi mereka, beasiswa bukan sekadar bantuan pendidikan, tetapi pintu yang membuka masa depan kehidupan. Namun pendidikan tidak hanya soal biaya sekolah. Banyak anak Indonesia yang masih harus belajar di ruang kelas yang rusak, fasilitas yang terbatas, bahkan di sekolah SMAN 7 Mataram yang atapnya roboh di bulan Mei 2026 kemarin dengan cepat Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyampaikan, dana sebesar Rp1,75 miliar telah disiapkan untuk proses rehabilitasi atap sekolah. Ini tak sekeder memperjuangkan angka-angka tapi di balik itu ada keinginan besar percepatan, kesigapan dan prioritas beliau ingin semua siswa guru kembali lagi belajar dan mengejar seperti biasanya tanpa alami kendala apapun. Sebab bagi siswa dan guru, sekolah adalah tempat tumbuhnya cita-cita. Karena itu, perjuangan mempercepat pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan menjadi bagian penting dari agenda yang terus dikawal. Mulai dari pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah yang rusak, peningkatan sarana pembelajaran, hingga dorongan terhadap digitalisasi pendidikan agar anak-anak Indonesia tidak tertinggal dari perkembangan zaman di abad yang menuntut percepatan. Meski demikian, di antara seluruh persoalan pendidikan, ada satu isu yang selalu menyentuh hati banyak orang: nasib para guru. Bertahun-tahun lamanya, ribuan guru honorer mengabdikan hidup mereka untuk mencerdaskan anak bangsa dengan penghasilan yang jauh dari kata layak. Mereka datang paling pagi ke sekolah, mengajar dengan penuh kesabaran, mendampingi murid-muridnya meraih cita-cita, tetapi sering kali harus pulang dengan membawa ketidakpastian mengenai masa depan mereka sendiri. Karena itulah perjuangan terhadap guru honorer dan PPPK menjadi salah satu perhatian yang terus disuarakan. Bukan semata soal status kepegawaian, melainkan soal penghormatan terhadap profesi yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan nasional. Sulit membayangkan pendidikan yang maju apabila para gurunya masih hidup dalam kecemasan mengenai kesejahteraan dan kepastian kerja. Perjuangan tersebut bahkan mendapat perhatian di tingkat pimpinan DPR RI Bapak Sufmi Dasco Ahmad. “Karena itu, DPR bersama pemerintah sepakat merevisi undang-undang agar pengangkatan guru dilakukan oleh pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan guru sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi tenaga pendidik,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Aspirasi para guru yang selama ini disuarakan di berbagai daerah mendapat ruang untuk diperjuangkan melalui jalur kebijakan dan legislasi. Sebab semakin banyak pihak menyadari bahwa menyelesaikan persoalan guru honorer bukan hanya menyelesaikan masalah administrasi negara, tetapi juga menyelesaikan persoalan keadilan bagi mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk bangsa. Jika ditarik benang merahnya, seluruh perjuangan itu sesungguhnya mengarah pada satu tujuan besar: membangun manusia Indonesia. Beasiswa membuka kesempatan. Sekolah yang layak menciptakan lingkungan belajar yang baik. Guru yang sejahtera melahirkan pendidikan yang berkualitas. Ketiganya saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Sebab pendidikan bukan sekadar urusan hari ini. Pendidikan adalah tentang Indonesia dua puluh tahun mendatang. Tentang anak-anak yang hari ini masih duduk di bangku sekolah, tetapi kelak akan menjadi pemimpin, ilmuwan, guru, dokter, pengusaha, dan penggerak bangsa. Karena itulah reformasi pendidikan tidak boleh berhenti menjadi slogan. Ia harus hadir dalam bentuk kebijakan yang nyata, keberpihakan yang jelas, dan keberanian untuk memperjuangkan mereka yang selama ini menjaga nyala pendidikan Indonesia. Di tengah panggung besar itulah, nama Lalu Hadrian Irfani menemukan relevansinya. Ketika banyak orang melihat pendidikan sebagai urusan anggaran dan administrasi, ia memilih melihatnya sebagai investasi masa depan bangsa. Ketika ribuan mahasiswa membutuhkan akses beasiswa, ketika sekolah-sekolah membutuhkan perhatian dan pembangunan, ketika para guru honorer dan PPPK menuntut kepastian nasib, ia hadir membawa suara mereka ke ruang-ruang pengambilan keputusan. Tentu sejarah adalah hakim yang paling adil. Namun jika pengabdian diukur dari seberapa besar seseorang memperjuangkan masa depan generasi bangsa, maka tidak berlebihan jika Lalu Hadrian Irfani layak dikenang sebagai salah satu pejuang pendidikan pada zamannya. Sebab pahlawan tidak selalu hadir di medan perang. Ada pula pahlawan yang hadir di ruang rapat, memperjuangkan anggaran pendidikan, mengawal beasiswa untuk masyarakat kurang mampu, membangun kembali sekolah yang rusak, dan memastikan para guru memperoleh penghormatan yang layak atas pengabdiannya. Di negeri yang besar ini, pendidikan membutuhkan lebih banyak pejuang daripada pencari pujian. Dan dalam ikhtiar panjang membangun manusia Indonesia, Lalu Hadrian Irfani telah menunjukkan bahwa politik dapat menjadi jalan pengabdian, bukan sekadar jalan kekuasaan. Karena sesungguhnya, warisan terbesar seorang pemimpin bukanlah jabatan yang pernah disandangnya, melainkan harapan yang berhasil ia hidupkan dalam diri generasi penerus bangsa mendatang. Seperti ungkapan Prof. Dr. Arif Rahman, M.Pd. Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ). “Membangun gedung hanya membutuhkan anggaran, tetapi membangun manusia membutuhkan pengabdian. Dan mereka yang mengabdikan hidupnya untuk pendidikan, sesungguhnya sedang menulis masa depan Indonesia sesungguhnya.” Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi setiap anak Indonesia. Dan dalam ikhtiar panjang itu, Lalu Hadrian Irfani telah memilih jalan pengabdian. Dari NTB untuk

Daerah, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Sinjai

Menggugat Keadilan Pembangunan dan Mengetuk Hati Nurani Pemerintah dari Dusun Tangkalia, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat Sulawesi Selatan.

Penulis: Fathan Muharram – Relawan Pendidikan ruminews.id – Sebuah foto atau gambar terkadang memiliki kekuatan mistis yang jauh lebih dahsyat daripada ribuan lembar dokumen nota kesepahaman birokrasi. Ia mampu berteriak di tengah kesunyian, mampu menampar di tengah ketidakpedulian, dan mampu merobek tirai tirai retorika politik yang kerap mengklaim kemajuan pembangunan.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Teknologi

Di Bawah Pemerintahan Bupati Takalar di Era Digital Merupakan Wujud Nyata Pemerintah Daerah Menuju Takalar Cepat

Penulis: Abdul Rahim – Mahasiswa ruminews.id – Kabupaten Takalar ini memberi gambaran menarik tentang bagaimana sebuah kabupaten kecil di Sulawesi Selatan dengan luas hanya 566,51 km² dan populasi 335 ribu jiwa — berani menempatkan transformasi digital sebagai jantung dari rencana pembangunannya. Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye datang dengan latar belakang yang tidak biasa untuk seorang kepala daerah: puluhan tahun di industri telekomunikasi, mulai dari Telkom hingga berbagai anak perusahaannya. Ini bukan sekadar kebetulan. Rekam jejaknya tampak kental mewarnai arah kebijakan Takalar yang berfokus pada digitalisasi layanan publik, penguatan infrastruktur digital hingga ke pulau-pulau terpencil seperti Tanakeke, serta pemberdayaan UMKM melalui platform digital dan kecerdasan buatan. Yang menarik bukan hanya ambisinya, melainkan kekonkretan langkah yang diambil. Aplikasi Takalar One Click mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu genggaman. Sistem ANITA memungkinkan pemantauan kehadiran ASN secara real-time dengan fitur peta lokasi. Digitalisasi penagihan PDAM memudahkan pembayaran via QRIS. Pojok Internet Desa menjangkau warga di wilayah yang sebelumnya terputus dari akses digital. Bahkan Desa Banggae berhasil masuk peringkat dua nasional pengguna aktif DigiDes dari lebih dari 3.400 desa se-Indonesia pencapaian yang tidak kecil. Namun opini ini perlu juga menyuarakan kehati-hatian. Transformasi digital yang berhasil bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang diluncurkan, melainkan dari seberapa jauh ia benar-benar mengubah kualitas hidup masyarakat. Kesenjangan literasi digital antara warga perkotaan dan pedesaan, kesiapan SDM birokrasi, serta keberlanjutan anggaran setelah masa jabatan adalah tantangan nyata yang tak boleh diabaikan. Visi “Takalar Maju dan Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital” akan tetap menjadi slogan kosong jika nelayan di Kepulauan Tanakeke atau petani di Polongbangkeng tidak merasakan manfaat nyatanya. Maka tugas berat sesungguhnya bukan pada peluncuran melainkan pada konsistensi dan keberpihakan jangka panjang. Takalar sedang membangun sesuatu yang patut diperhatikan. Apakah ia akan menjadi model daerah atau sekadar showcase itu yang akan ditentukan oleh lima tahun ke depan. Opini ini dibuat oleh salah satu kader yang sedang mengikut Intermediate Training Cabang Takalar.

Badan Gizi Nasional, Kesehatan, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

MBG di Bawah Sorotan Dugaan ladang Korupsi, Kasus Keracunan, dan Lemahnya Pengawasan Negara.

Penulis: Irsan – Penggiat Literasi ruminews.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat kualitas gizi anak Indonesia kini berada dalam sorotan serius. Alih-alih menjadi simbol keberhasilan negara dalam membangun generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045, program ini justru menghadapi krisis kepercayaan publik akibat dua persoalan utama dugaan korupsi dalam tata kelola dan insiden keracunan massal di lapangan. Puncak sorotan terjadi ketika Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama dua wakilnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025–2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program, termasuk pengaturan mitra pelaksana, dugaan mark-up pengadaan, hingga praktik jual beli titik layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi simpul utama distribusi program. Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, pola korupsi tidak berdiri secara individual, melainkan terstruktur dalam rantai tata kelola program. Dugaan keterlibatan pihak swasta dalam pengadaan barang seperti perangkat pendukung dapur, hingga kendaraan operasional dengan indikasi mark-up harga, memperkuat gambaran bahwa MBG telah menjadi ruang ekonomi politik baru yang rawan disalahgunakan. Namun persoalan MBG tidak berhenti pada dugaan korupsi. Di tingkat implementasi, program ini juga menghadapi persoalan serius yang langsung menyentuh keselamatan publik: keracunan makanan di kalangan siswa. Dalam berbagai laporan pemantauan, tercatat ribuan siswa terdampak insiden gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG di sejumlah daerah, bahkan beberapa kasus dikategorikan sebagai kejadian luar biasa di tingkat lokal. Fenomena ini tidak dapat dipandang sebagai insiden teknis yang berdiri sendiri. Dalam kebijakan pangan publik, keracunan massal adalah indikator kegagalan sistemik. Ia menunjukkan adanya masalah dalam rantai produksi mulai dari pemilihan bahan baku, standar kebersihan dapur, proses pengolahan, kontrol kualitas, hingga distribusi. Ketika satu mata rantai gagal, maka seluruh sistem pengadaan makanan publik menjadi dipertanyakan. Yang lebih problematik, dua krisis ini korupsi dan keracunan muncul dalam satu program yang sama. Artinya, MBG tidak hanya menghadapi persoalan efisiensi anggaran, tetapi juga persoalan integritas dan keselamatan publik secara bersamaan. Ini menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam desain pengawasan kebijakan. Respons negara sejauh ini cenderung bertumpu pada perbaikan prosedural dan evaluasi administratif. Namun pendekatan seperti ini tidak cukup. Dalam program berskala nasional yang menyentuh jutaan anak, standar pengawasan seharusnya bersifat ketat, independen, dan berbasis audit terbuka. Tanpa itu, risiko penyimpangan akan selalu lebih cepat berkembang dibanding kemampuan koreksi kebijakan. MBG pada akhirnya memperlihatkan satu realitas klasik dalam kebijakan publik Indonesia jarak yang lebar antara desain kebijakan yang ideal dan kapasitas implementasi di lapangan. Program ini mungkin lahir dari niat baik, tetapi niat baik tidak pernah cukup untuk menjamin hasil yang baik. Jika tidak ada perombakan serius dalam sistem pengawasan, transparansi anggaran, serta standar keamanan pangan, MBG berisiko berubah dari program investasi sosial menjadi beban reputasi kebijakan negara. Lebih dari itu, yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas program, tetapi keselamatan generasi yang seharusnya dilindungi oleh negara. Pada titik ini, MBG bukan lagi sekadar program gizi. Ia telah menjadi ujian nyata apakah negara mampu mengelola kebijakan publik berskala besar dengan bersih, aman, dan bertanggung jawab atau justru kembali terjebak dalam pola lama, di mana program besar gagal karena lemahnya pengawasan dan rapuhnya integritas pelaksana.

Nasional, Opini, Politik

Demokrasi Prosedural dan Kolapsnya Politik Partisipatori Sejati

Penulis: Iman Amirullah, S.Sos. — Wk. Pimred Ruminews Ruminews.id, Yogyakarta — Demokrasi Indonesia saat ini mengalami gejala yang oleh banyak ilmuwan politik disebut sebagai democratic hollowing, yakni situasi ketika prosedur demokrasi tetap berjalan tetapi substansi demokrasi perlahan mengalami erosi. Pemilu tetap diselenggarakan secara rutin, partai politik masih mengikuti kontestasi elektoral, parlemen terus bersidang, dan institusi negara secara formal tetap berdiri. Namun, dibalik keberlangsungan prosedural tersebut, fungsi ideologis dan partisipatoris demokrasi semakin melemah.

Opini, Pemuda, Politik

Menolak Lupa di Mimbar Akademik: Catatan Kritis Atas Eskapisme Pejabat di UGM

Penulis: Rawlins Kenheta — Siswa SMP Budya Wacana Ruminews.id, Yogyakarta — Pada 15 Juni 2026 lalu, kericuhan terjadi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), bukan sekadar riak kecil dalam dinamika kampus. Kehadiran pejabat negara, termasuk Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, yang sedianya mengisi forum diskusi, justru berujung pada aksi protes keras dari ratusan mahasiswa.

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Takalar Cepat: Dari Potensi Alam Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Penulis: Risnawati – Departemen Bidang Lingkungan Hidup Kohati Cabang Gowa Raya ruminews.id – Kabupaten Takalar merupakan daerah yang dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Keindahan pesisir, pulau-pulau kecil, hingga wisata alam dan edukasi menjadi aset berharga yang berpotensi menjadi kekuatan utama dalam mendorong pembangunan daerah. Melalui semangat “Takalar Cepat”, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya untuk mengangkat potensi tersebut menjadi sumber kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Langkah pemerintah dalam mempromosikan tujuh destinasi wisata unggulan, yaitu Pantai Punaga, Pulau Sanrobengi, Pulau Tanakeke, Pantai Topejawa, Air Terjun Timurung, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Puntondo, dan Paria Laut, menjadi strategi yang patut diapresiasi. Keberagaman destinasi tersebut menunjukkan bahwa Takalar memiliki modal besar untuk berkembang sebagai daerah dengan daya tarik pariwisata yang kuat. Menurut pandangan saya, tujuh destinasi wisata tersebut tidak hanya menghadirkan keindahan alam yang dapat dinikmati, tetapi juga menyimpan potensi besar dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. “Saya melihat tujuh destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Takalar bukan hanya sekadar bentang alam yang indah, tetapi merupakan kekuatan lokal yang mampu menciptakan peluang ekonomi. Jika dikelola secara optimal, sektor pariwisata dapat membuka ruang bagi lahirnya usaha-usaha masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.” Pandangan tersebut mendapat respons positif dari Bupati Kabupaten Takalar yang mengiyakan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu potensi besar daerah yang harus terus dikembangkan. Kesamaan pandangan ini menunjukkan bahwa kemajuan daerah tidak selalu dimulai dengan mencari potensi baru, tetapi dari kemampuan untuk mengenali, merawat, dan memaksimalkan kekayaan yang telah dimiliki. Dengan semangat “Takalar Cepat”, pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu wujud nyata bagaimana pemerintah daerah berupaya menjadikan kekayaan alam sebagai fondasi pembangunan. Namun, keberhasilan sektor wisata tidak hanya bergantung pada promosi semata. Peningkatan infrastruktur, fasilitas pendukung, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas. Pada akhirnya, Takalar telah memiliki modal alam yang luar biasa. Tantangan berikutnya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola secara konsisten dan berkelanjutan. Apabila semangat “Takalar Cepat” mampu diwujudkan melalui langkah nyata, bukan tidak mungkin sektor pariwisata akan menjadi penggerak ekonomi yang membawa Takalar menuju daerah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Scroll to Top