Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Nasional

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Politik

Uji-Sah Resmi Pimpin Bantaeng, Presiden Prabowo: “Saudara Adalah Pelayan Masyarakat”

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pemerintahan, Politik /

Ruminews.id, Jakarta – Pasangan M. Fathul Fauzy Nurdin dan H. Sahabuddin (Uji-Sah) resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng periode 2025-2030. Pelantikan ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025, bersama dengan 961 kepala daerah lainnya. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan, yang diikuti seluruh pasangan kepala daerah, termasuk Uji Nurdin dan Sahabuddin. Dalam sumpahnya, mereka berjanji akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap kepala daerah yang telah dilantik kini mengemban amanah besar sebagai pelayan masyarakat. “Saya ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia, saudara dipilih untuk menjadi pelayan masyarakat. Saudara harus membela dan menjaga kepentingan rakyat, memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Itu adalah tugas kita,” ujar Prabowo. Ia juga menekankan pentingnya persatuan dalam pemerintahan, tanpa memandang latar belakang partai atau agama. Menurutnya, seorang pemimpin harus bekerja demi kesejahteraan rakyat, bukan demi kepentingan kelompok tertentu. Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah dijadwalkan mengikuti orientasi kepemimpinan yang akan berlangsung pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para pemimpin daerah dengan wawasan kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, serta strategi pembangunan yang efektif. Dengan pelantikan ini, Uji-Sah resmi memulai perjalanan baru dalam memimpin Kabupaten Bantaeng. Masyarakat menaruh harapan besar agar kepemimpinan mereka dapat membawa perubahan positif, meningkatkan kesejahteraan warga, serta mendorong kemajuan daerah. Seperti kata bijak, “Kepemimpinan bukan soal jabatan, tetapi tentang bagaimana melayani dan mengabdi dengan sepenuh hati.”

Daerah, Ekonomi, Makassar, Nasional, Politik

Menguatkan Peran Masyarakat dalam Mengawal Kebijakan Kepala Daerah Baru dan Harmonisasi APBD 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar, Nasional, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR- Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 pada 20 Februari 2025 menjadi tonggak awal bagi pemerintahan baru di tingkat daerah. Selain membawa harapan baru, periode ini menjadi ujian tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam menjaga agar pelaksanaan Perda APBD 2025 berjalan sesuai koridor hukum dan kepentingan masyarakat luas. Di tengah dinamika ini, peran masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin disorot.” Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pemerintahan. Sayangnya, tingkat partisipasi masyarakat sering kali masih rendah. Banyak warga belum memahami peran strategis mereka atau justru bersikap apatis terhadap kebijakan pemerintah daerah. “Kesadaran masyarakat terhadap hak mereka dalam pengawasan kebijakan pemerintahan masih sangat minim. Padahal, masyarakat memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan kebijakan kepala daerah berjalan sesuai Perda APBD dan kebutuhan nyata di lapangan,” ujar seorang pengamat tata kelola pemerintahan. Ia menambahkan, peran masyarakat tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong pemerintah daerah lebih transparan dan akuntabel. “Partisipasi masyarakat melalui forum resmi seperti Musrenbang atau penyampaian aspirasi langsung kepada DPRD adalah langkah strategis untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai kepentingan rakyat,” katanya. Tantangan Pemerintahan Baru: Harmonisasi Kebijakan Di sisi lain, kepala daerah yang baru dilantik dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat, efisiensi belanja daerah, hingga pelaksanaan program nasional seperti penyediaan makanan bergizi gratis di kabupaten/kota. Tantangan ini membutuhkan peran aktif masyarakat dalam memantau prioritas anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. “Kepala daerah sering kali terburu-buru memaksakan visi-misinya ke dalam kebijakan yang sedang berjalan, termasuk Perda APBD 2025. Namun, yang seharusnya mereka lakukan adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dasar hukum untuk mengintegrasikan visi-misi ke dalam kebijakan lima tahun ke depan. Tanpa harmonisasi ini, kebijakan hanya akan tumpang tindih dan tidak efektif,” jelas Andi Januar Jaury Dharwis Dalam situasi ini, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dan penyampai aspirasi, memastikan pemerintah daerah tidak melenceng dari aturan dan kebutuhan daerah. “Ketika masyarakat proaktif, pemerintah akan lebih terarah dan hati-hati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan. Hal ini juga akan meminimalkan praktik penyimpangan atau kebijakan yang hanya bersifat politis,” tambahnya. Ajakan untuk Memperkuat Peran Masyarakat Dalam menghadapi dinamika pemerintahan baru, masyarakat diimbau untuk lebih aktif berpartisipasi, baik melalui forum resmi seperti Musrenbang, pengaduan publik, atau diskusi dengan DPRD. Peran masyarakat sangat penting untuk mendukung fungsi pengawasan DPRD yang juga diharapkan lebih tegas dalam menjaga kepala daerah agar tetap berjalan di jalur yang benar. “Pelantikan kepala daerah seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Dengan pengawasan masyarakat yang kuat, pemerintahan daerah akan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan nyata rakyat,” tegas pengamat tata kelola pemerintahan. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik di era pemerintahan baru ini. Keberhasilan pelaksanaan Perda APBD 2025 dan program-program strategis lainnya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

Nasional, Politik

Kawendra Kritik PT Pos Indonesia: Hak Pekerja Mitra Harus Lebih Diperhatikan!

Tinggalkan Komentar / Nasional, Politik /

ruminews.id, JAKARTA- Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyoroti ketidakjelasan status pekerja mitra PT Pos Indonesia serta dugaan eksploitasi dalam jam kerja. Berdasarkan laporan yang diterimanya, pekerja mitra bekerja hingga 200 jam per bulan, melebihi batas 160 jam yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. “Lebih dari 40 jam! Tidak jelas bagaimana mekanismenya. Padahal, aturan seharusnya hanya 40 jam per minggu,” ujar Kawendra dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dewan Pimpinan Pusat FSPAI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025). Data yang dipaparkan menunjukkan PT Pos Indonesia memiliki 17.000 pekerja mitra, mayoritas tersebar di Pulau Jawa. Namun, status mereka dinilai masih abu-abu: bukan pekerja tetap, bukan pula kontrak jangka panjang, melainkan hanya terikat kontrak tahunan. Kawendra menilai ada kontradiksi antara laporan keuangan PT Pos dengan kesejahteraan pekerja mitra. “Sangat kontras dan paradoks. Perusahaan ini masih bisa beroperasi, tetapi hak-hak pekerja justru kurang diperhatikan. Saya melihat ada ketidaksesuaian antara beban kerja dan hak yang diterima. Ini harus dikaji ulang agar ada keseimbangan,” ungkapnya. Legislator Gerindra ini berkomitmen untuk menyuarakan permasalahan ini dalam rapat dengar pendapat dengan PT Pos Indonesia yang akan datang. Ia menegaskan bahwa segala bentuk ketidakadilan harus dikoreksi. “Kalau memang ada kontrak, harus jelas hak dan kewajibannya. Jangan sampai mereka bekerja seperti pegawai tetap, tapi tanpa kepastian masa depan,” tegasnya. Sebagai informasi, PT Pos Indonesia telah menerapkan sistem kerja mitra sejak 2019, menggantikan pola kerja sebelumnya. Dengan kontrak tahunan, status pegawai mitra berbeda dengan pekerja tetap maupun pekerja kontrak. Model ini dinilai membantu PT Pos Indonesia mengurangi beban keuangan di tengah tantangan bisnis. Namun, sistem tersebut kini mendapatkan sorotan dari Komisi VI DPR RI. PT Pos Indonesia perlu segera merespons dengan kebijakan yang lebih transparan dan adil bagi pekerja mitranya. Berdasarkan data yang diterima, 17.000 pekerja mitra PT Pos Indonesia tersebar di seluruh Indonesia, mayoritas berada di Pulau Jawa. Kawendra mengingatkan bahwa evaluasi terhadap jam kerja, sistem kontrak, dan skema kesejahteraan menjadi kunci agar keseimbangan antara fleksibilitas bisnis dan perlindungan tenaga kerja dapat tercapai.

Ekonomi, Nasional

Danantara: Lembaga Baru Pengelola Investasi Rp. 9.480 Trilyun

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional /

Ruminews.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia telah membentuk Danantara, atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, sebagai lembaga yang bertugas mengelola investasi dan aset negara secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan total aset yang dikelola mencapai Rp 9.400 triliun, kehadiran Danantara menimbulkan pertanyaan: apakah ini langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, atau justru membuka celah bagi risiko tata kelola yang kurang transparan? Danantara diberikan enam kewenangan utama yang mencakup berbagai aspek strategis dalam pengelolaan BUMN dan aset negara: 1. Mengelola dividen dari holding investasi, holding operasional, dan BUMN untuk mengoptimalkan keuntungan negara. 2. Menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal BUMN dari hasil pengelolaan dividen, yang bisa berpengaruh terhadap stabilitas keuangan perusahaan negara. 3. Menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pengambilalihan, yang berpotensi mengubah struktur bisnis BUMN secara signifikan. 4. Membentuk holding investasi dan operasional, serta BUMN baru, yang berimplikasi pada arah kebijakan ekonomi negara. 5. Menyetujui penghapusan aset BUMN, baik dalam bentuk hapus buku maupun hapus tagih, yang dapat berdampak pada transparansi pengelolaan keuangan negara. 6. Mengesahkan dan mengkonsultasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) holding investasi dan operasional kepada DPR RI sebelum implementasi. Dengan kewenangan yang begitu luas, muncul pertanyaan penting: sejauh mana mekanisme pengawasan terhadap Danantara? Apakah DPR dan publik akan memiliki akses penuh terhadap kebijakan investasi yang dibuat, atau justru lembaga ini akan berjalan tanpa kontrol yang memadai? Dalam rapat pimpinan DPR RI, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa mekanisme pengawasan terhadap Danantara masih dalam tahap pembahasan, tetapi struktur organisasi dan Dewan Pengawasnya akan ditetapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. “Soal siapa yang akan menjadi Ketua Dewan Pengawas, itu sepenuhnya kewenangan Presiden. Sampai saat ini, kami masih menunggu peraturan lebih lanjut dari pemerintah,” ujar Dasco saat ditemui usai rapat pimpinan di Gedung DPR, Senayan. Ketika ditanya mengenai kemungkinan Menteri BUMN Erick Thohir memimpin Dewan Pengawas Danantara, Dasco tidak memberikan jawaban pasti. “Kita lihat nanti, siapa yang ditunjuk Presiden. Yang jelas, semua akan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan,” katanya. Dasco juga menekankan bahwa Danantara akan mengoptimalkan seluruh aset dan investasi BUMN, sehingga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan. “Intinya, kita ingin investasi ini lebih produktif. Namun, kita juga harus memastikan ada mekanisme pengawasan yang jelas,” tambahnya. Antara Fleksibilitas dan Risiko Pengelolaan Aset Negara Salah satu alasan utama pembentukan Danantara adalah untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan investasi agar tidak terhambat oleh birokrasi APBN. Namun, fleksibilitas ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Tanpa transparansi dan tata kelola yang ketat, potensi penyalahgunaan aset negara bukanlah hal yang mustahil. Total aset senilai Rp 9.400 triliun yang dikelola oleh Danantara menjadikannya salah satu lembaga investasi terbesar di Indonesia. Jika dikelola dengan baik, Danantara bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, lembaga ini juga bisa menjadi sarana pengalihan aset negara dengan dalih efisiensi. Apakah Danantara benar-benar solusi untuk mengoptimalkan investasi negara, atau justru menjadi entitas yang rawan disalahgunakan? Publik berhak tahu dan mengawasi.

Ekonomi, Nasional, Politik

Sufmi Dasco: Atas Instruksi Prabowo, Pengecer Kembali Boleh Jual Gas 3 Kg

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Politik /

Ruminews.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengecer kembali diperbolehkan menjual gas LPG 3 kg kepada masyarakat. Keputusan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 4 Februari 2025. Menurut Dasco, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kesulitan mendapatkan gas bersubsidi setelah adanya aturan pembelian di pangkalan resmi. Dengan instruksi ini, pengecer dapat kembali berjualan seperti biasa, namun tetap diharapkan untuk mendaftar sebagai sub-pangkalan guna memastikan distribusi yang lebih terpantau. “Pak Presiden sudah memberikan instruksi kepada Menteri ESDM agar pengecer bisa kembali menjual LPG 3 kg, tetapi tetap dalam pengawasan agar distribusi lebih rapi,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Sebelumnya, pemerintah sempat melarang pengecer menjual LPG 3 kg guna memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, kebijakan tersebut justru menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah dan harga gas menjadi lebih mahal di tingkat pengecer. Masyarakat pun mengeluhkan kesulitan mendapatkan gas melon karena harus membeli di pangkalan yang sering kali jauh dari tempat tinggal mereka. Dengan kebijakan terbaru ini, masyarakat tidak perlu khawatir kesulitan mencari LPG 3 kg. Namun, pemerintah tetap mengingatkan bahwa pembelian gas subsidi harus sesuai dengan ketentuan, yaitu bagi mereka yang terdaftar dalam sistem dan berhak menerima subsidi. Keputusan ini disambut baik oleh masyarakat dan para pengecer. Salah satu pengecer gas LPG di Jakarta, Rudi (45), mengaku lega dengan kebijakan baru ini. Menurutnya, larangan berjualan LPG sebelumnya telah mempengaruhi pendapatannya, dan banyak pelanggan yang mengeluh karena harus mencari gas lebih jauh. “Kami senang bisa jual lagi. Sebelumnya banyak warga yang kesulitan karena harus beli ke pangkalan yang lokasinya jauh. Sekarang lebih gampang,” kata Rudi. Meskipun pengecer kembali diizinkan menjual gas 3 kg, pemerintah tetap mengimbau agar harga jual tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah juga akan mengawasi distribusi agar tidak terjadi penimbunan atau penyalahgunaan subsidi. Dengan keputusan ini, diharapkan distribusi LPG 3 kg bisa lebih lancar dan tidak lagi menyulitkan masyarakat. Pemerintah juga akan terus memantau implementasi kebijakan ini agar berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Nasional, Politik

Kawendra Lukistian : Gerindra HUT ke- 17 Sebagai Momentum Kedekatan Dengan Rakyat

Tinggalkan Komentar / Nasional, Politik /

ruminews.id- Jakarta, Partai Gerindra akan segera merayakan hari jadinya yang ke-17 dengan penuh semangat dan makna. Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, telah dipercaya sebagai Ketua Pelaksana perayaan HUT Gerindra kali ini. Dalam pernyataannya, Kawendra menegaskan bahwa peringatan ulang tahun ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi simbol penguatan peran Fraksi Gerindra di DPR dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Ia menekankan pentingnya momentum ini dalam mempererat hubungan partai dengan masyarakat, sesuai dengan arahan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang terus mendorong kadernya untuk bekerja keras dan semakin dekat dengan rakyat. “InsyaAllah, di media sosial, Partai Gerindra saat ini paling dicintai. Mungkin karena ini 17 tahun Gerindra, rasanya ingin lebih meriah lagi dan melibatkan lebih banyak masyarakat,” ujar Kawendra. Lebih lanjut, Kawendra menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-17 ini menjadi pengingat bagi Fraksi Gerindra di DPR untuk semakin solid dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Ia mengakui adanya tantangan besar dalam memimpin acara ini, tetapi tetap optimis bahwa perayaan yang akan digelar pada awal Februari mendatang dapat berjalan dengan sukses. Sebagai seseorang yang memiliki latar belakang di dunia event, Kawendra menyatakan bahwa kesuksesan sebuah acara tidak diukur dari besar kecilnya, melainkan dari dampak dan kepuasan yang dihasilkan. Menurutnya, HUT ke-17 Gerindra memiliki dampak strategis terhadap perjalanan politik partai ke depan. Ia berharap bahwa melalui acara ini, Gerindra dapat terus merefleksikan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat serta semakin mempererat hubungan dengan masyarakat. “Target kita di 2029, semoga semua momentum ini bisa mempengaruhi elektoral secara maksimal. Dengan melibatkan lebih banyak orang, kami harap partisipasi masyarakat semakin meningkat dan mereka semakin mencintai Partai Gerindra,” pungkas Kawendra. Perayaan ini diharapkan menjadi bukti nyata bahwa Partai Gerindra semakin matang dalam perjalanannya serta semakin solid dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

hmi
Hukum, Internasional, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Politik

PB HMI : Malaysia Terlalu Represif dan Berlebihan, Desak Presiden, Menlu, Dan BP2MI Lindungi WNI.

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id- Kedaulatan sebuah negara diukur, ketika dapat melindungi warga negaranya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Baru-baru ini, Lima warga negara Indonesia (WNI) berprofesi pekerja migran ditembak di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2024) dini hari. Penembakan itu dilakukan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Berdasarkan informasi yang diterima Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), insiden terjadi sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat. Petugas patroli APMM yang tengah bertugas mendapati kapal berisi lima PMI melintas di perairan tersebut. Dari kejadian itu, satu PMI dilaporkan meninggal dunia, satu dalam kondisi kritis, dan tiga lainnya menderita luka-luka. Kejadian ini terjadi menjelang tiga hari Presiden Rebuplik Indonesia Praobowo Subianto, dengan gelar Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor). Langsung diberikan oleh Sultan Ibrahim Yang Dipertuan Agong ke XVII kerajaan Malaysia. Kejadian penembakan ini mengakibatkan 1 pekerjan Migran yang merupakan WNI tewas dan 2 lainnya kritis. Oleh karena itu Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam melalui Muhammad Arsyi Jailolo Ketua Bidang Hubungan Internasional menyatakan, PB HMI mengecam keras Tindakan sepihak dari petugas APPM Malaysia, Kami menduga APPM Malaysia melakukan tindakan Excessive Use of Force (tindakan kekuatan berlebihan), Tak hanya itu, kami meminta kepada Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia melalui KBRI Malaysia mengirimkan nota diplomatik dan protes terhadap sikap APPM Malaysia, dan akibat dari dugaan penggunaan kekuatan berlebih terhadap PMI (pekerja migran Indonesia) oleh APMM. penggunaan excessive use of force dan begitu represif. “Kami mendesak Presiden RI melalui kementrian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menuntut dan meminta  pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli jika terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan,” tegas Muhammad Arsyi Jailolo, cukup permasalahan Ligitan dan Sipadan dan Ambalat yang menjadi duka konflik teritori masa lalu kita bersama Malaysia. Alasan APPM malaysia menembak 5 PMI kita, karena PMI WNI kita melanggar batas wilayah, harusnya mereka tidak langsung menembak ke objek, harusnya peringatan dan di proses secara hukum, tidak langsung represif, harus ada peringatan. Saatnya Indonesia memperlihatkan ketegasannya dan melindungi rakyatnya dalam pemenuhan hak asasi manusia. Setiap warga negara harus dilindungi, minimal dalam hak-hak hidupnya, Tegas Kabid Hubungan Internasional PB HMI ini.

Ekonomi, Nasional, Politik

Pemerintah Berikan Modal Rp500 Juta untuk Mitra Program Makan Bergizi Gratis.

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Politik /

ruminews.id – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan modal awal kepada UMKM yang menjadi mitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Modal ini bertujuan untuk memudahkan Mitra dalam pengadaan bahan baku selama tujuh hari pertama operasional. Modal yang disediakan berkisar antara Rp200 juta hingga Rp500 juta, sehingga Mitra dapat kemudahan dalam pelaksanaannya memulai partisipasi mereka dalam program MBG. Saat ini, pemerintah sedang membujuk bank-bank BUMN agar mau menyalurkan modal awal ke mitra Makan Bergizi Gratis. Maman selalu menteri UMKM juga telah berkoordinasi dengan bank-bank Himbara. Alhamdulillah, setelah surat penunjukan atau dokumen serupa dari Badan Gizi Nasional (BGN) diterbitkan, bank akan menyediakan bridging fund sebagai modal usaha awal bagi para mitra,” ujar Maman dalam acara “Pira Berdaya Gerindra Berjaya” di Jakarta Selatan, Sabtu (25/1). Dengan langkah ini, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat ganda, baik dalam peningkatan gizi masyarakat maupun pemberdayaan ekonomi UMKM di seluruh Indonesia.

Nasional

Alwi Hamu Tutup Usia, Tokoh Pers dan Pendiri Fajar Group Alwi Hamu Meninggal di Jakarta

Tinggalkan Komentar / Nasional /

ruminews.id– Makassar, 18 Januari 2025 – Kabar duka datang dari dunia pers dan jurnalisme Indonesia. Alwi Hamu, seorang tokoh yang telah banyak berjasa dalam pengembangan media di tanah air, telah meninggal dunia. Beliau berpulang pada usia 81 tahun, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan kolega. Alwi Hamu dikenal sebagai sosok yang penuh dedikasi dan semangat dalam memajukan dunia jurnalistik. Beliau merupakan pendiri Grup Fajar yang menjadi salah satu jaringan media terbesar di Indonesia Timur. Perjuangan dan komitmennya terhadap kebebasan pers telah memberikan inspirasi bagi banyak insan media. “Bapak Alwi adalah panutan. Kepergiannya adalah kehilangan besar bagi kami semua,” ucap Naya selalu orang dekat almarhum. Di balik kesibukannya, Alwi Hamu juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan dermawan. Semasa hidupnya, ia aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan selalu berupaya memberi manfaat bagi masyarakat luas. Jenazah akan dimakamkan di Makassar, kota yang begitu ia cintai. Doa dan penghormatan mengalir dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Selamat jalan, Alwi Hamu. Karya dan dedikasimu akan selalu dikenang. Alwi diketahui meninggal di Rumah Sakit Puri, Jakarta hari ini. Sebelum diterbangkan ke Makassar, ia terlebih dahulu disemayamkan di Jakarta. “Sementara di Jakarta dulu, kan banyak temannya,” terang JK. “Insya Allah (akan JK antar jenazah),” tambah JK. Almarhum dikabarkan akan dikebumikan di Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 19 Januari 2025. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) akan mengantar jenazah Alwi Hamu ke Makassar. Pendiri Fajar Group itu akan diterbangkan ke Makassar pukul 16.00 WIB hari ini. “Dimakamkan di Makassar, berangkat jam 4 sore,” kata JK di Jakarta, Sabtu (18/1/2025). Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya. Al-Fatihah.

Nasional, Pendidikan

Libur Sekolah Selama Ramadan, Pemerhati Pendidikan: Jangan Korbankan Tujuan Utama Pendidikan

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pendidikan /

ruminews.id- Pemerhati pendidikan sekaligus akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas), Adi Suryadi Culla, menanggapi wacana libur sekolah sebulan penuh selama Ramadan 2025. Ia menilai, proses belajar mengajar tetap harus berjalan meskipun disesuaikan dengan kebutuhan beribadah. “Menurut saya, kegiatan sekolah itu harus tetap ada, tetapi pada saat yang sama harus diseimbangkan dengan kegiatan ibadah,” ujar Adi Suryadi Culla, Kamis (16/1/2025). Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) itu menyebutkan bahwa pandangannya sejalan dengan opsi kedua yang ditawarkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti. Seperti diketahui, terdapat tiga opsi terkait wacana libur sekolah selama Ramadan: 1. Libur sekolah selama Ramadan sebulan penuh. 2. Libur sekolah di awal dan menjelang akhir Ramadan. 3. Proses belajar mengajar tetap berlangsung penuh seperti saat ini. Adi Suryadi Culla mendukung opsi kedua, yakni libur sekolah di awal dan akhir Ramadan. Ia menilai opsi ini lebih bijak karena mampu menyeimbangkan aspek pendidikan dan ibadah, serta mengakomodasi keberagaman di Indonesia. “Ini bisa menjadi dasar untuk perencanaan pemerintah agar libur sekolah tetap memperhatikan kepentingan agama lain,” katanya. Menurut mantan Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan itu, pemerintah harus merumuskan kebijakan dengan matang agar tidak mengorbankan tujuan utama pendidikan, yakni membangun generasi berkualitas. Ia berharap kebijakan yang diambil pemerintah dapat menjadi jalan tengah bagi semua pihak, terutama dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan tetap mendukung pelaksanaan ibadah selama Ramadan.

Scroll to Top