Nasional

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik

LOHPU Soroti Tumpang Tindih Regulasi Proyek Kereta Cepat: Pemerintah Diminta Transparan dalam Penggunaan APBN

Ruminews.id, Jakarta – Lembaga Opini Hukum Publik (LOHPU) menyoroti adanya tumpang tindih regulasi dan kebingungan hukum dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, khususnya terkait penggunaan dana APBN untuk pembayaran utang kepada China Development Bank (CDB). Direktur LOHPU, Aco Hatta Kainang, S.H, dalam pernyataannya menilai bahwa sejumlah regulasi pemerintah yang mengatur proyek strategis tersebut saling bertentangan satu sama lain. Polemik ini mencuat setelah Kementerian Keuangan dikabarkan membuka ruang penggunaan APBN melalui BP Danamitra sebagai holding BUMN untuk membayar utang proyek kereta cepat. Menurut Aco, langkah tersebut justru bertentangan dengan Keppres No. 59 Tahun 1972 yang secara tegas melarang penggunaan jaminan pemerintah terhadap pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh badan usaha. Namun, dalam perkembangannya, Perpres No. 107 Tahun 2015 dan Perpres No. 93 Tahun 2021 justru memberikan ruang penggunaan APBN dan jaminan pemerintah terhadap proyek kereta cepat, yang secara substansi dianggap menyalahi prinsip hukum sebelumnya. “Regulasi ini jelas saling bertentangan. Di satu sisi, pemerintah melarang jaminan APBN untuk proyek bisnis BUMN, namun di sisi lain peraturan baru justru membuka celah itu. Ini menciptakan inkonsistensi hukum dan potensi penyimpangan tata kelola,” tegas Aco Hatta Kainang. LOHPU menilai, polemik regulasi ini bisa berdampak serius terhadap kredibilitas kebijakan fiskal dan kepercayaan publik terhadap tata kelola proyek strategis nasional. Pemerintah juga diminta tidak menjadikan APBN sebagai instrumen penyelamat atas kesalahan bisnis badan usaha, apalagi yang melibatkan pinjaman luar negeri berskala besar. Selain itu, LOHPU menyoroti pentingnya transparansi dalam proses restrukturisasi utang kepada CDB. Menurut lembaga ini, perlu ada kejelasan tentang rasio keuangan (gearing ratio) serta tanggung jawab lembaga-lembaga terkait seperti BP Danamitra, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan negara. “Ini bukan sekadar persoalan teknis pembayaran utang, tetapi menyangkut konsistensi hukum dan keadilan fiskal. Pemerintah harus berani menjelaskan dasar hukum yang digunakan, apakah masih berpegang pada Keppres 59/1972 atau regulasi baru yang bertentangan,” tambah Aco. LOHPU menyerukan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembiayaan proyek kereta cepat dan memastikan tidak ada pelanggaran prinsip hukum publik maupun keuangan negara. Lembaga ini juga siap memberikan masukan hukum demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan pada prinsip konstitusi.

Internasional, Kesehatan, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan

Ketika Kemasan Lebih Dipercaya dari Kandungan

ruminews.id – Ada kalanya dunia farmasi terasa seperti panggung sunyi tempat kami berdiri di antara ilmu dan persepsi. Di balik meja apotek, kami bukan hanya penjaga obat, tapi juga penjaga kepercayaan. Namun, sering kali kepercayaan itu goyah hanya karena selembar kemasan berbeda warna. Pasien datang dengan keluhan, meminta obat yang “biasa ia minum.” Kami dengarkan, kami analisis, dan kami berikan pilihan terbaik: obat dengan kandungan dan dosis yang sama. Tapi ketika kemasannya tak lagi serupa dengan yang ia kenal, tatapan ragu pun muncul. “Ini bukan obat yang biasa saya beli,” katanya. Lalu, dalam sekejap, kompetensi kami diragukan. Padahal, bagi kami, setiap nama generik adalah kebenaran ilmiah yang berdiri di atas dasar farmakologi. Paracetamol tetaplah paracetamol entah ia datang dalam kemasan biru, hijau, atau putih polos. Yang bekerja menyembuhkan bukanlah warna bungkusnya, tapi zat aktif yang menenangkan panas dan nyeri di baliknya. Namun di mata sebagian pasien, obat adalah kepercayaan visual. Mereka percaya pada kemasan, bukan pada kandungan. Mereka menilai kebenaran dari rupa, bukan dari isi. Di sinilah keresahan kami tumbuh bukan karena mereka salah, tapi karena kami gagal menanamkan pemahaman. Kami, para farmasis, berdiri di garis depan edukasi kesehatan. Kami ingin masyarakat tahu bahwa farmasi bukan sekadar transaksi jual beli obat, melainkan ruang edukasi tentang kesadaran medis. Bahwa setiap nama generik adalah bahasa universal dari penyembuhan, dan setiap farmasis adalah penerjemah di antara dunia sains dan kehidupan sehari-hari. Maka, biarlah kami terus menjelaskan, meski kadang dianggap keliru. Sebab di balik keresahan ini, tersimpan niat suci: agar setiap pasien sembuh bukan hanya dari sakit di tubuhnya, tapi juga dari salah paham yang menyesatkan tentang obatnya.

Gowa, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pertanian

Hari Pangan, Kedaulatan Pangan : Dari Swasembada Menuju Ketahanan Berkelanjutan

ruminews.id – Peringatan Hari Pangan tahun 2025 menjadi momentum penting yang menggambarkan capaian dan semangat baru dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tema kedaulatan pangan bukan sekadar jargon politik melainkan program prioritas dengan target dan hasil nyata yang mendorong optimisme bagi seluruh bangsa. Presiden menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, khususnya komoditas beras, dalam waktu dekat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan bahwa produksi beras nasional hingga November 2025 sudah mencapai 33,1 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi 34 juta ton pada akhir tahun, naik 4 juta ton dibanding tahun sebelumnya. Angka ini mendapat pengakuan dari FAO yang memprediksi pertumbuhan produksi beras Indonesia sebagai yang tertinggi kedua di dunia setelah Brasil. Pencapaian ini adalah hasil dari berbagai kebijakan strategis, salah satunya program cetak sawah yang menyasar wilayah-wilayah potensial seperti Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Pemerintah menargetkan selesainya program cetak sawah ini tepat waktu, sebagai langkah untuk meningkatkan luas areal lahan produktif yang akan menopang pasokan pangan nasional. Keberhasilan swasembada pangan juga didukung oleh stok cadangan pangan yang kuat, dengan ketersediaan beras nasional mencapai 4,2 juta ton. Cadangan ini menjadi jaminan pemerintah untuk menjaga stabilitas suplai dan mengantisipasi fluktuasi kebutuhan masyarakat. Selain itu, operasi pasar secara masif telah dijalankan, menyediakan beras bersubsidi sebanyak 1,3 juta ton serta bantuan sosial beras sekitar 360 ribu ton, total mencapai 1,5 juta ton guna memastikan harga pangan tetap terjangkau. Lebih dari aspek produksi dan cadangan, fokus pemerintah juga tertuju pada kesejahteraan petani. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) sampai September 2025 mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110. Kesejahteraan petani yang meningkat menandai efektivitas kebijakan pro petani yang dirancang untuk memberikan nilai tambah ekonomi dan stabilitas sosial di bidang pertanian. Selain mengamankan kebutuhan pangan pokok, pemerintah telah menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat komoditas strategis lain seperti perkebunan, hortikultura dan peternakan, dengan harapan mewujudkan ketahanan pangan menyeluruh yang berkelanjutan. Dengan capaian tersebut, Hari Pangan 2025 menjadi tonggak kebangkitan kedaulatan pangan Indonesia, menyerukan kolaborasi semua elemen bangsa  mulai dari pemerintah, petani, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk terus mendukung dan menjaga kesinambungan produksi, distribusi dan akses pangan demi kesejahteraan bersama. Kedaulatan pangan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan hari ini, tapi pondasi kemajuan jangka panjang bangsa yang mandiri dan kuat menghadapi berbagai tantangan global. Meskipun pemerintah telah menorehkan berbagai prestasi dalam mewujudkan swasembada pangan dengan kenaikan produksi beras signifikan dan cadangan aman, upaya ini juga tidak lepas dari sejumlah tantangan yang patut menjadi perhatian bersama. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan distribusi pangan di wilayah terpencil dan perdesaan, yang masih menghadapi kesulitan infrastruktur dan akses pasar sehingga memengaruhi ketersediaan dan harga pangan di sana. Selain itu, perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi menimbulkan risiko gagal panen yang dapat mengganggu stabilitas produksi jangka panjang. Lebih jauh lagi, keberlanjutan ketahanan pangan juga harus diperhatikan dari sisi keberlangsungan ekosistem pertanian yang rentan terhadap penggunaan pestisida dan intensifikasi lahan tanpa pengelolaan ramah lingkungan. Jika tidak ditangani, hal ini dapat merusak kesuburan tanah dan menurunkan produktivitas masa depan. Solusi berkembang yang dapat mendukung ketahanan pangan berkelanjutan meliputi percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur logistik pertanian, termasuk jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan hasil panen yang memadai untuk mengurangi kerugian pascapanen. Pemerintah juga perlu memperkuat program adaptasi iklim seperti penggunaan varietas tahan kekeringan dan banjir, serta pendampingan teknologi pertanian presisi yang ramah lingkungan. Investasi pada pengembangan pertanian organik dan agroforestry juga membuka peluang untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan daya saing produk pangan nasional di pasar global. Di samping itu, digitalisasi sektor pertanian lewat platform informasi dan pemasaran online harus diperluas agar petani semakin mudah mengakses pasar dan sumber daya secara efisien. Terakhir, partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta dalam rantai nilai pangan harus ditingkatkan dengan model kemitraan yang transparan dan berkelanjutan, guna mengoptimalkan produksi sekaligus menciptakan nilai tambah bagi petani kecil dan pelaku usaha pertanian. Dengan kritikan membangun dan solusi progresif ini, harapan ketahanan pangan bukanlah sekadar target jangka pendek, melainkan fondasi untuk kedaulatan pangan yang resilient, inklusif dan ramah lingkungan. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk merealisasikan visi besar ini demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat pangan.

Jakarta, Nasional

Tayangan Trans7 Singgung Martabat Kyai dan Santri, Ratu Nisya: Luka Mendalam Bagi Umat Islam

Oleh sebab itu, saya Ratu Nisya Yulianti, Wakil Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), merasa terpanggil untuk menyuarakan keprihatinan mendalam atas isu terkini yang melibatkan tayangan televisi di Trans7. Saya mendesak Trans7 untuk memberikan klarifikasi resmi yang transparan mengenai proses produksi tayangan tersebut: Apakah ada verifikasi fakta sebelum penayangan? Siapa yang bertanggung jawab atas narasi yang digunakan? Klarifikasi ini bukan hanya formalitas, melainkan langkah esensial untuk memulihkan kepercayaan publik.

Jakarta, Nasional, Olahraga

Usai Kekalahan dari Irak, Asnawi Kenang Shin Tae-yong: “Rindu yang Tak Pernah Padam

ruminews.id – Jakarta, 12 Oktober 2025 – Langit seolah ikut mendung usai Timnas Indonesia menelan kekalahan pahit dari Irak pada laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah hiruk-pikuk kritik dan kecewa, sebuah unggahan dari sang kapten, Asnawi Mangkualam, membelah keheningan media sosial bukan dengan kata-kata, melainkan dengan gambar yang berbicara lebih dalam dari seribu kalimat. Sebuah foto lama. Asnawi berdiri gagah di lapangan, senyum menembus kamera, di sampingnya sosok yang begitu dirindukan publik sepak bola tanah air Shin Tae yong, sang arsitek yang pernah menanamkan semangat juang tanpa gentar pada skuad Garuda. Unggahan itu seolah membuka kembali lembaran masa lalu: masa ketika Indonesia berlari tanpa takut, berjuang tanpa pamrih, dan mencatat sejarah di bawah tangan dingin pelatih asal Korea Selatan itu. Namun, tak butuh waktu lama hingga kolom komentar menjadi lautan emosi. Ratusan, bahkan ribuan suara tumpah ruah ada yang menyesali, ada yang merindu, ada pula yang marah. Salah satu komentar yang paling banyak disorot datang dari akun @riosaputraa_01 yang menulis lantang: “Kembalikan Coach STY!” Komentar itu menjadi gema, menyuarakan rasa yang sama di hati banyak pendukung Garuda rindu akan sosok yang pernah menyalakan api keberanian dalam dada para pemain muda. Asnawi  tanpa berbicara: tentang kehilangan, tentang kenangan, dan tentang cinta yang belum usai antara tim nasional dan pelatih yang pernah membuat bangsa ini bermimpi tinggi. Kini, publik menatap ke depan dengan mata yang sama berharap, meski kecewa. Sebab, dalam sepak bola, seperti dalam cinta, kekalahan tak selalu akhir. Kadang, ia hanyalah jeda sebelum pertemuan yang lebih indah.

Makassar, Nasional, Pemerintahan

Wamendagri Nobatkan Makassar sebagai Role Model Digitalisasi Daerah

ruminews.id – MAKASSAR – Kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, ke Kota Makassar menjadi ajang apresiasi terhadap kemajuan sistem pelayanan publik berbasis digital. Dalam lawatannya di Kota daeng mantan Wali Kota Bogor itu, ke Command Center Kota Makassar pada Sabtu (11/10/2025) meninggalkan kesan mendalam. Didampingi Kepala Diskominfo, Dr. Muhammad Roem, Bima Arya tampak mengamati layar-layar besar di lantai 7 Gedung Makassar Government Center (MGC) yang menampilkan data aduan masyarakat, lengkap dengan status tindak lanjutnya, bukti nyata transformasi digital pelayanan publik di Kota Makassar. Bima Arya turut meninjau Makassar Virtual Economic Center (MarVec) yang berada di Gedung MGC. Ia menilai, keberadaan Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menjadi bukti nyata transformasi digital pemerintah daerah dalam merespons aduan masyarakat secara cepat dan transparan. Melalui layar monitor besar, setiap aduan warga tampak terpantau jelas mulai dari proses penerimaan hingga tindak lanjut oleh perangkat daerah terkait. “Kota Makassar ini salah satu kota dengan digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik yang top! Keren sekali Pak Wali Munafri Arifuddin dan Pak Kadis Kominfo, Pak Roem,” ujar Bima Arya dikutip dari video dan caption di akun medsos pribadinya. “Ini contoh konkret kota yang siap menjadi model nasional,” tambah mantan Wali Kota Bogor itu. Ia menambahkan, sistem digital yang dibangun Pemkot Makassar akan menjadi salah satu pilot project sistem emergency satu atap di Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan berbagai layanan darurat dan aduan publik dalam satu platform digital, agar penanganan setiap persoalan warga bisa lebih cepat dan terkoordinasi. Dia datang menggunakan kenderaan umum Bajaj Maxride modern ramah lingkungan yang menjadi moda transportasi rendah emisi di kota ini. Menurutnya, keberadaan MGC bukan hanya sebagai pusat pelayanan publik, tetapi juga pusat kendali pengawasan kota dan inovasi ekonomi digital. Melalui aplikasi Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+), warga kini dapat mengakses berbagai kebutuhan layanan hanya dalam genggaman. Aplikasi tersebut mencakup layanan administrasi kependudukan, pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, perizinan usaha, informasi lowongan kerja, hingga fitur tanggap darurat dan pembelian tiket stadion. Semua terhubung dalam satu sistem yang dikelola secara terintegrasi oleh Pemkot Makassar. “Hari ini saja, laporan-laporan masuk bisa langsung ditindaklanjuti. Bahkan ada kasus ASN yang baru diterima P3K tapi berubah sikap, langsung dilaporkan lewat sistem ini,” tuturnya. “Jadi pengawasan dan pembinaan bisa dilakukan secara cepat,” lanjut Bima Arya sambil tersenyum. Wamendagri itu menegaskan, dari hasil kunjungannya, Makassar termasuk dalam empat kota dengan digitalisasi birokrasi terbaik di Indonesia. Dia berharap inovasi ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun pemerintahan yang efisien, transparan, dan melayani dengan sentuhan teknologi. “Insya Allah, Makassar akan jadi salah satu model nasional untuk sistem pelayanan digital terintegrasi. Ini bukti nyata kota yang bertransformasi menuju pemerintahan cerdas,” pungkasnya.

Jakarta, Makassar, Nasional, Politik

Gairah Musda DPD I Se-Indonesia Mulai Memanas Dengan Pernyataan Saraswati Siap Maju di Kongres KNPI

ruminews.id – Jakarta, 11 Oktober 2025 – Angin perubahan mulai berembus dari ruang-ruang organisasi kepemudaan. Dalam senyap yang lama, tiba-tiba terdengar denting pernyataan yang menggetarkan: Saraswati Djojohadikusumo menyatakan siap maju di Kongres KNPI. Kalimat sederhana itu seolah menjadi percikan api di tumpukan jerami yang kering, dan seketika, MUSDA DPD I se-Indonesia mulai memanas. “Gairah MUSDA DPD I se-Indonesia mulai memanas sejak pernyataan Saraswati siap maju di Kongres KNPI yang akan dilangsungkan bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2025,” ujar salah satu Pengurus DPP KNPI saat dikonfirmasi di Jakarta. Ia menilai, langkah Saraswati telah membangkitkan kembali semangat kompetisi sehat di tubuh organisasi yang sempat lama terpecah dalam arus dualisme dan stagnasi gagasan. Di Sulawesi, arus dukungan mulai beriak. Di Jawa, strategi disusun diam-diam. Di Sumatera, suara-seruan perubahan menggema di tengah keriuhan politik pemuda. MUSDA-MUSDA menjadi arena gladi resah, tempat para pemuda menguji loyalitas dan menakar keberanian. Tak hanya di pusat, gairah Kongres kini terbawa hingga ke daerah-daerah, terutama di Makassar, tempat KNPI Sulawesi Selatan tengah mempersiapkan Musyawarah Daerah yang dinilai paling dinamis dalam satu dekade terakhir. Di balik gemuruh forum dan diskusi strategis, muncul pemandangan yang menarik perhatian banyak pihak kedekatan antara Saraswati Djojohadikusumo dan Kanita Kahfi, Ketua KNPI Sulawesi Selatan. Kehadiran keduanya dalam beberapa kegiatan kepemudaan di Makassar akhir-akhir ini dinilai sebagai sinyal harmonisasi dan arah dukungan yang mulai mengkristal dari basis Sulawesi Selatan untuk Saraswati. Hubungan keduanya disebut-sebut menggambarkan pola kepemimpinan baru KNPI yang berakar pada kolaborasi lintas wilayah, bukan lagi rivalitas sempit antar daerah. Sementara itu, dari lingkaran terdekat Saraswati, disebutkan bahwa keikutsertaannya bukan semata ambisi, melainkan panggilan moral generasi muda untuk menyalakan kembali obor Sumpah Pemuda. Momentum Kongres KNPI yang bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 2025 dianggapnya bukan kebetulan, melainkan takdir sejarah yang memanggil kaum muda untuk bersatu, bukan berpecah. Kini, menjelang kongres yang dinanti, KNPI kembali menjadi panggung ide, bukan sekadar arena kekuasaan. Di antara riuh sorak dan bisik strategi, organisasi ini perlahan menemukan denyut hidupnya kembali dan di tengah bara semangat itu, nama Saraswati terus bergema bukan sekadar sebagai calon, tetapi sebagai simbol kebangkitan semangat persatuan pemuda Indonesia.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Silaturahmi Regional KAHMI Se-Sulawesi: Dari Konsolidasi Gagasan Menuju “Sulawesi Menggugat”

ruminews.id – Makassar, 10 Oktober 2025, Gelombang semangat intelektual dan kebersamaan kembali bergema dari timur Indonesia. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Regional Sulawesi menggelar Silaturahmi Regional Se-Sulawesi dengan tema besar “Konsolidasi Indonesia Maju, Sulawesi Menggugat.” Forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat komitmen kebangsaan, mengonsolidasikan gagasan, serta meneguhkan peran moral KAHMI dalam mengawal arah pembangunan bangsa. Acara yang berlangsung di Makassar itu dihadiri oleh berbagai tokoh dan pimpinan wilayah KAHMI dari seluruh provinsi di Sulawesi. Suasana penuh kehangatan dan keakraban mewarnai jalannya pertemuan, mempertemukan lintas generasi alumni HMI dalam semangat ukhuwah dan intelektualitas. Asri Tadda, mewakili Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa silaturahmi tidak hanya berarti mempererat hubungan personal, tetapi juga menjadi momentum strategis dalam menyatukan gagasan dan sikap moral terhadap kondisi bangsa. “Dari forum seperti inilah gagasan besar lahir. KAHMI harus menjadi rumah intelektual dan kekuatan moral bangsa,” ujarnya tegas. Diskusi-diskusi yang berlangsung hangat dan terbuka melahirkan kesadaran baru di antara para peserta. Bahwa sudah saatnya Sulawesi bersuara lebih lantang  tidak sekadar menjadi penonton, tetapi menjadi penggerak perubahan nasional. Dari konsolidasi ide itu, lahirlah satu suara bersama yang kemudian disepakati sebagai “Tuntutan Sulawesi Menggugat.”  forum, Asri Tadda membacakan secara resmi Tujuh Tuntutan Sulawesi Menggugat, yang menjadi hasil dan sikap moral dari konsolidasi tersebut. Dalam pembacaan yang disambut tepuk tangan para peserta, ia menegaskan bahwa gugatan ini bukan bentuk perlawanan destruktif, melainkan panggilan nurani dari timur untuk menegakkan keadilan dan memperbaiki arah kebijakan bangsa. Adapun isi dari Tujuh Tuntutan Sulawesi Menggugat tersebut ialah: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dijalankan dengan skema proyek. Program ini harus menjadi tanggung jawab negara secara penuh terhadap gizi, pendidikan, dan masa depan anak bangsa, serta bebas dari penyimpangan dan tumpang tindih program. Mendesak Tim Reformasi Polri untuk bekerja secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta menyampaikan progresnya secara berkala kepada publik. Memperkuat pemberantasan korupsi dengan mengokohkan sinergi antara KPK, Polri, dan Kejaksaan agar penegakan hukum berjalan bersih dan berintegritas. Menuntut pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat daerah, bukan hanya pada kepentingan ekonomi elit atau korporasi besar. Mendorong evaluasi sistem pemilu nasional dengan merevisi Undang-Undang Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik agar lebih demokratis, representatif, dan akuntabel. Menegaskan reposisi otonomi provinsi agar memiliki kewenangan lebih luas dalam menentukan arah pembangunan sesuai karakter dan kebutuhan daerah. Meneguhkan KAHMI sebagai kekuatan moral dan intelektual bangsa, menjaga idealisme, menegakkan kebenaran, dan mengawal setiap kebijakan publik demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pembacaan tuntutan tersebut, forum Silaturahmi Regional Se-Sulawesi menandai lahirnya semangat baru di tubuh KAHMI Sulawesi semangat untuk menggugat ketimpangan, menggugat ketidakadilan, dan menggugat abainya negara terhadap aspirasi daerah. “Sulawesi Menggugat” bukan sekadar slogan, tetapi menjadi seruan moral dari para intelektual umat dan pejuang keadilan. Dari tanah Sulawesi, suara kebangsaan kembali bergema menyeru agar Indonesia Maju tidak hanya menjadi slogan politik, melainkan cita-cita yang diwujudkan dengan keberpihakan nyata kepada rakyat. Penulis: Randi_ruminews

Jakarta, Nasional, Pemerintahan

Arief Rosyid: Presiden Prabowo Dikelilingi Talenta Muda Terbaik Bangsa

ruminews.id, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik para pejabat negara pada Rabu (8/10) di Istana Negara. Sejumlah tokoh muda dipilih Presiden untuk mengisi posisi strategis, di antaranya: Aminuddin Ma’ruf, Tedi Bharata, Dirgayuza Setiawan, Billy Mambrasar, dan dr. Irene. Pelantikan para pejabat baru ini melengkapi barisan tokoh muda yang lebih dulu membantu Presiden Prabowo seperti Teddy Indra Wijaya, Sudaryono, Angga Raka Prabowo, Dyah Roro Esti, Raffi Ahmad, hingga Dzulfikar Tawalla, dll. Mereka adalah talenta muda cemerlang yang berada di posisi strategis untuk memastikan capaian pembangunan bangsa ke depan. Pilihan Presiden Prabowo ini menegaskan bahwa regenerasi kepemimpinan menjadi agenda strategis yang secara konsisten dijalankan pemerintah untuk menyiapkan pemimpin di masa depan. “Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap generasi muda adalah bukti komitmen beliau dalam membangun bangsa yang tangguh dan berdaya saing. Selain karena mayoritas penduduk Indonesia adalah generasi muda, langkah ini juga menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan regenerasi kepemimpinan nasional,” ujar Arief Rosyid Hasan, Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran. Arief menambahkan, kehadiran generasi muda di posisi strategis adalah momentum penting untuk memperkuat jembatan antar-generasi—memadukan pengalaman dan kebijaksanaan tokoh senior dengan kecepatan serta inovasi anak muda. “Presiden Prabowo memberi contoh nyata bahwa bangsa besar ini akan terus tumbuh jika senior dan junior berjalan beriringan dalam mewujudkan Visi Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Arief.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Silaturahmi Regional KAHMI Sulawesi: Momentum Konsolidasi Menuju Indonesia Emas

ruminews.id – Makassar, 10 Oktober 2025 — Kegiatan Silaturahmi Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan. Acara ini dihadiri langsung oleh Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Bang Rifqi, bersama sejumlah pimpinan wilayah dan tokoh KAHMI dari berbagai daerah di Sulawesi. Dalam sambutannya, Bang Rifqi menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh panitia dan peserta yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan penuh dedikasi. Ia juga menyoroti pentingnya konsolidasi dan sinergi antar wilayah dalam memperkuat peran KAHMI di tengah dinamika kebangsaan saat ini. “Terima kasih kepada seluruh koordinator dan presidium wilayah yang telah hadir. Kehadiran kita di sini bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral untuk memikirkan arah bangsa dan masa depan umat,” ujarnya. Bang Rifqi turut menyinggung tantangan yang dihadapi daerah-daerah di Sulawesi, termasuk persoalan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan. Ia berharap, KAHMI dapat berperan aktif dalam mendorong kader-kader terbaiknya untuk turut berkontribusi melalui jalur akademik, pemerintahan, dan sektor publik. Selain itu, dalam forum diskusi yang digelar sore hari, para peserta turut membahas pokok-pokok pikiran strategis yang akan menjadi rekomendasi bagi Majelis Nasional KAHMI dalam merumuskan arah kebijakan organisasi ke depan, sejalan dengan visi besar “Konsolidasi KAHMI Menuju Indonesia Emas 2045.” Acara ditutup dengan doa dan ungkapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Silaturahmi Regional KAHMI Sulawesi ini diharapkan menjadi momentum mempererat solidaritas antarwilayah serta memperkuat kontribusi intelektual dan sosial KAHMI di tingkat nasional. Penulis: Ahmad Fauzan Suneth Dokumentasi : Randi. M

Scroll to Top