Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Nasional

Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Di Era Kepemimpinan Munafri, Kota Makassar Raih Penghargaan UHC Award 2026 Kategori Pratama

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar, kembali mencatatkan capaian positif di sektor kesehatan dengan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 dari Pemerintah Pusat. Dibawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional pada awal tahun 2026. Menjelang satu tahun masa kepemimpinan pasangan Munafri-Aliyah yang dikenal dengan akronim MULIA tersebut, Kota Makassar berhasil meraih Penghargaan Sistem Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dari Pemerintah Pusat. Pada ajang tersebut, Kota Makassar berhasil meraih kategori Pratama, berdasarkan penilaian atas tingginya capaian kepesertaan dan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penghargaan UHC Prioritas tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Pusat, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK, kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin. Acara penyerahan penghargaan berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jalan H. Benyamin Sueb, Jakarta Utara, pada Selasa (27/1/2026). Turut hadir dalam penganugerahan penghargaan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Muhammad Hatim Salam. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menjelaskan bahwa penghargaan UHC kategori Pratama diberikan kepada daerah yang memenuhi sejumlah indikator utama. “Penghargaan atas program ini, sejalan dengan visi kepemimpinan bapak Wali Kota dna Ibu Wakil Wali Kota, dalam membangun Makassar sebagai kota yang sehat, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat lewat JKN,” jelasnya. Dijelaskan, penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Lanjut dia, program UHC Prioritas sendiri merupakan salah satu program unggulan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang menitikberatkan pada pemenuhan jaminan kesehatan bagi warga Kota Makassar tanpa terkendala biaya, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Salah satu indikator tersebut adalah jumlah kepesertaan JKN yang telah mencapai lebih dari 98 persen dari total penduduk, serta tingkat keaktifan peserta JKN yang berada di atas 80 persen. Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga dinilai telah menyiapkan komitmen anggaran untuk program JKN hingga tahun 2026 dan tahun berlanjut. “Tahun 2026, khususnya sampai dengan bulan September, sehingga keberlanjutan program jaminan kesehatan tetap terjamin,” tutur Nursaidah. Ia menegaskan bahwa capaian ini tidak terlepas dari komitmen kuat Pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) sebagai salah satu program prioritas. Program UHC bertujuan untuk memastikan seluruh penduduk Kota Makassar mendapatkan jaminan kesehatan tanpa terkendala biaya, terutama bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan. Melalui program UHC, masyarakat Kota Makassar dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, hingga pelayanan rujukan lanjutan di rumah sakit, dengan memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan. Lebih lanjut, dr. Nursaidah menyampaikan harapan agar ke depan Kota Makassar dapat meningkatkan capaian tersebut dan meraih predikat UHC kategori Utama. Predikat ini mensyaratkan tingkat keaktifan peserta JKN di atas 90 persen, sebagai indikator utama keberhasilan implementasi UHC secara berkelanjutan. “Harapan kami ke depan, Kota Makassar bisa naik ke kategori Utama. Untuk itu, komitmen dan kolaborasi antar perangkat daerah akan terus diperkuat,” harapnya. Melalui implementasi UHC Prioritas, Pemerintah Kota Makassar memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak, cepat, dan terjamin. Ia menambahkan, sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi kunci utama dalam menjaga validitas data kependudukan. Serta memastikan kepesertaan JKN tetap aktif, dan menjamin masyarakat yang berhak benar-benar mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan. “Kolaborasi lintas SKPD ini akan terus kami optimalkan agar target yang diharapkan dapat kita capai bersama, demi mewujudkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Makassar,” pungkasnya. (*)

Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemuda, Politik

PARTAI PRIMA Kabupaten Luwu, mendukung pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya.

Tinggalkan Komentar / Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemuda, Politik /

ruminews.id – Perjuangan pemekaran Daerah Otonomi Baru, Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya. Merupakan cita-cita kolektif masyarakat Tana Luwu sebagai utang sejarah yang harus dibayar tuntas oleh Negara. Perlawanan rakyat Luwu terhadap kolonialisme Belanda telah berlangsung sejak awal abad ke-20. Salah satu tokoh pejuang yang terkenal adalah Andi Djemma, seorang Datu sekaligus Raja Luwu yang memimpin perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Pada tahun 1905. Andi DJemma menjadi Datu Luwu yang ke-32 dan memimpin perlawanan terhadap Belanda, Ia menolak untuk menandatangani perjanjian yang mengakui kedaulatan Belanda atas Luwu. Perlawanan Andi Jemma dan rakyat Luwu terus berlangsung hingga tahun 1942, ketika Jepang menginvasi Indonesia. Pada tahun 1946, Andi Djemma memproklamirkan kemerdekaan, dan Kerajaan Luwu bergabung dengan Republik Indonesia, Pada tahun 1957, Ir Soekarno mengunjungi Tana Luwu dan berucap janji untuk menjadikan Tana Luwu sebagai daerah istimewa. Namun janji Soekarno untuk menjadikan Tana Luwu sebagai daerah istimewa tidak terlaksana. Perjuangan pemekaran kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya sudah bertahun-tahun digaungkan oleh rakyat Luwu, tetapi gerakan pemekaran kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya belum menemukan jalannya dikarenakan keterbatasannya kesadaran kolektif masyarat Tana Luwu. Dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB), pemerintah daerah lebih fokus dan responsif terhadap kebutuhan spesifik wilayahnya sehingga pembangunan lebih tepat sasaran (merata), dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud secara optimal. Persoalan ini bukan soal romantisme hystoris, melainkan mencari pijakan yang legal bagi pembentukan Provinsi Luwu Raya dan kabupaten Luwu Tengah upaya yang selama ini terhalang oleh kebijakan  moratorium pemekaran daerah. Moraturium pada hakikatnya adalah keputusan birokrasi yang bersifat menunda, bukan larangan, karena itu ia dapat dilampaui melalui diskresi atau keputusan pemerintah. Presiden telah melakukan diskresi di Papua dengan pertimbangan pemerataan pembangunan, mensejahterakan rakyat, mengoptimalkan potensi daerah, atas dasar yang sama, diskresi seharusnya dapat diterapkan di Tan Luwu dengan alasan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Perjuangan masyarakat Tana Luwu bukan sebatas menagi janji sejarah, tapi ini soal ‘Siri dan harga diri masyarakat Tana Luwu. Wattunnami ma’mesa, saatnya masyarat Tana Luwu bersuara lantang untuk wujudkan cita-cita kolektif masyarakat Tana Luwu. Provinsi baru berarti kesempatan baru dan pembangunan lebih merata di Tana Luwu. Wanua Mappatuo Naewai Alena. Mari wujudkan tatanan baru menuju Masyarat Adil Makmur. (Risal, S.P., M.Si Ketua Partai Prima Kabupaten Luwu)

Badan Gizi Nasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Kenyang di Piring, Kosong di Ruang Guru : Paradoks Dana MBG dan Masa Depan Pendidikan

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dipromosikan sebagai kebijakan pro-rakyat dan pro-anak. Negara tampil seolah menjadi orang tua ideal yang memastikan para siswa tidak lagi belajar dalam kondisi perut kosong. Harapannya jelas : konsentrasi meningkat, prestasi membaik, dan angka stunting menurun. Namun di balik retorika keberpihakan itu, tersimpan ironi besar yang luput dari sorotan publik. Ketika anggaran besar diarahkan untuk anak didik, justru para pendidik perlahan dilemahkan. Pendidikan akhirnya dipersempit maknanya, seolah hanya urusan gizi, bukan tentang manusia yang mendidik, membimbing, dan membentuk karakter generasi masa depan. Para ahli pendidikan sejak lama mengingatkan bahwa pendidikan tidak bisa dipandang secara parsial. UNESCO menegaskan bahwa kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas dan kesejahteraan guru. Guru adalah “the single most important school-based factor” dalam keberhasilan belajar siswa. Artinya, sebaik apa pun program pendukung pendidikan, tanpa guru yang kuat dan bermartabat, hasilnya akan timpang. Tak ada yang menafikan pentingnya MBG. Tetapi yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas anggaran. Fakta terbaru justru sebaliknya. Dalam RAPBN 2026, anggaran MBG melonjak drastis hingga Rp335 triliun, hampir dua kali lipat dibanding tahun 2025 yang berada di kisaran Rp171 triliun. Yang lebih memprihatinkan, lonjakan fantastis ini disinyalir berasal dari “penyedotan” dana pendidikan hingga sekitar Rp223 triliun. Ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal arah kebijakan. Apakah pendidikan benar-benar menjadi prioritas, atau hanya menjadi “pendonor anggaran” ? Belum selesai polemik anggaran, muncul pula isu pengangkatan pegawai SPPG menjadi P3K yang semakin melukai rasa keadilan para guru dan tenaga kependidikan yang telah mengabdi bertahun-tahun tanpa kepastian status dan kesejahteraan. Dalam situasi ini, sulit menepis kesan bahwa negara lebih menghargai program, ketimbang orang-orang yang menjaga denyut pendidikan itu sendiri. Ekonom pembangunan Amartya Sen mengingatkan bahwa pembangunan manusia tidak bisa direduksi pada pemenuhan kebutuhan dasar semata, tetapi juga harus memperkuat kapasitas dan martabat manusia. Memang benar, gizi adalah prasyarat belajar. Anak yang lapar sulit fokus, mudah lelah, dan rawan tertinggal. MBG menjawab persoalan ini secara cepat dan kasatmata. Piring yang terisi menjadi simbol kehadiran negara. Tetapi pendidikan tidak berhenti di meja makan. Di ruang kelas, faktor penentu kualitas pembelajaran tetaplah guru : kompetensinya, kesejahteraannya, dan motivasinya. Ironinya, di tengah gelontoran dana besar untuk MBG, persoalan klasik tenaga pendidik tak kunjung usai. Guru honorer masih hidup dengan upah yang jauh dari layak, dosen pemula bergulat dengan ketidakpastian karier, sementara beban administrasi terus menumpuk tanpa diimbangi penghargaan yang memadai. Dalam kondisi ini, negara seolah berbisik lirih “logika tanpa logitik = kacau”. Paradoks ini berbahaya. Pendidikan adalah sebuah ekosistem. Menguatkan satu unsur sambil melemahkan unsur lain hanya akan melahirkan sistem yang pincang. Anak-anak boleh saja bergizi baik, tetapi jika diajar oleh guru yang lelah, tertekan secara ekonomi, dan kehilangan semangat, hasilnya tetap jauh dari ideal. Guru bukan sekadar pengajar, melainkan teladan, pembentuk karakter, dan penanam nilai. Ketika kebijakan pendidikan lebih sibuk mengejar program populis yang mudah dipamerkan, makna investasi jangka panjang pun bergeser. Padahal, pendidikan sejati menuntut penguatan sumber daya manusia : pelatihan berkelanjutan, jaminan kesejahteraan, kepastian karier, dan penghargaan sosial. Dampaknya memang tidak instan dan tidak selalu fotogenik, tetapi jauh lebih menentukan masa depan bangsa. Inilah problemnya. Ketika dana pendidikan diserap untuk agenda non-pedagogis, sementara kualitas dan kesejahteraan guru terabaikan, pendidikan direduksi menjadi proyek sosial, bukan proses intelektual dan kultural. Negara tampak lebih sibuk mengatur apa yang dimakan siswa, daripada memastikan siapa yang mengajar mereka dan dalam kondisi seperti apa. Kritik ini bukan penolakan terhadap MBG. Ini adalah seruan agar kebijakan publik berpijak pada keseimbangan dan akal sehat. Anak boleh kenyang hari ini, tetapi tanpa guru yang kuat dan sejahtera, mereka berisiko lapar secara intelektual dan moral di masa depan. Pendidikan bermutu hanya lahir dari pertemuan antara murid yang siap belajar dan guru yang mengajar dengan martabat. Sudah saatnya negara keluar dari paradoks ini. Memihak anak didik tidak boleh berarti mengorbankan tenaga pendidik. Dana MBG dan dana pendidikan semestinya berjalan beriringan dalam kerangka keadilan dan keberlanjutan. Sebab masa depan pendidikan bangsa tidak hanya ditentukan oleh isi piring siswa, tetapi juga oleh kondisi ruang guru yang selama ini terlalu sering diabaikan. “Pendidikan Adalah Praktik Pembebasan Yang Hidup Melalui Relasi Manusiawi Antara Pendidik dan Peserta Didik” Paulo Friere

Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Api Perjuangan Luwu Raya Kembali Menyala di Perbatasan Luwu Utara–Luwu Timur

Tinggalkan Komentar / Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

 ruminews.id, Luwu Utara – Luwu Timur, 26 Januari 2026 – Api perjuangan di Tanah Luwu seakan tak pernah padam. Setelah sebelumnya nyala perlawanan dipadamkan aparat di sejumlah titik, api itu kembali menyala sebagai simbol keteguhan sikap masyarakat yang terus menyuarakan aspirasinya. Perjuangan ini menjadi penanda bahwa tuntutan rakyat Luwu Raya belum surut, meski dihadapkan pada berbagai tekanan. Api perjuangan tersebut kembali dinyalakan di Jembatan Perbatasan Luwu Utara–Luwu Timur. Aksi yang dimulai sejak sore hari itu menjadi pusat konsentrasi massa dan menyebabkan kemacetan panjang di jalur penghubung dua kabupaten tersebut. Arus kendaraan terpantau melambat dan mengular di kedua arah. Meski berdampak pada lalu lintas, aksi berlangsung dalam suasana kondusif. Massa aksi bergerak teratur di bawah arahan Jenderal Lapangan Ikhsar selaku Ketua HAM Luwu Timur, didampingi Ardi sebagai Wakil Jenderal Lapangan. Keduanya secara aktif mengimbau peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban dan menghindari tindakan provokatif. Sepanjang aksi berlangsung, tidak terlihat adanya tindakan anarkisme. Massa menunjukkan kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Aparat dan peserta aksi terpantau saling menjaga jarak sehingga situasi tetap terkendali. Sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan, kendaraan vital tetap diberikan akses melintas. Mobil logistik, pengangkut BBM dan LPG, ambulans, serta warga yang hendak melayat dipersilakan melintas di tengah aksi. Hal ini menegaskan bahwa perjuangan yang dikobarkan tidak mengabaikan kepentingan dan keselamatan masyarakat luas. Dalam rangkaian aksi tersebut, pernyataan orator Bursang dari Desa Bungadidi, Kabupaten Luwu Utara, menggambarkan keteguhan sikap rakyat kecil dalam memperjuangkan aspirasi Luwu Raya. Sebagai seorang pedagang, Bursang memahami bahwa berdagang merupakan sumber utama penghidupannya. Namun di hadapan massa aksi, Bursang menegaskan bahwa perjuangan rakyat tidak bisa diukur semata dengan keuntungan ekonomi jangka pendek. Menurutnya, suara rakyat harus disampaikan dengan keberanian dan keikhlasan, meskipun harus mengorbankan kenyamanan dan rutinitas sehari-hari. Lebih lanjut, Bursang mengungkapkan bahwa selama empat hari ia memilih tidak berjualan demi ikut serta dalam perjuangan rakyat Luwu Raya. Baginya, pengorbanan tersebut merupakan tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat yang merasakan langsung ketidakadilan dan keterpinggiran. Sementara itu, Riani MP, tokoh perempuan dari Kecamatan Burau, menegaskan bahwa perjuangan pemekaran Luwu Raya bukan hanya disuarakan oleh kaum laki-laki. Dalam orasinya, ia menyampaikan bahwa perempuan Luwu Raya memiliki kepedulian dan tanggung jawab yang sama terhadap masa depan daerahnya. Riani menekankan bahwa kehadiran perempuan dalam barisan perjuangan ini bukan sekadar pelengkap, melainkan sebagai subjek aktif yang menyuarakan keadilan dan pemerataan pembangunan. Menurutnya, pemekaran adalah harapan bersama demi pelayanan publik yang lebih dekat dan pembangunan yang lebih merata. Dari kalangan pemuda, Faldy, tokoh pemuda Lauwo, menegaskan bahwa tuntutan pemekaran Luwu Raya bukanlah perjuangan yang muncul secara tiba-tiba. Ia menyampaikan bahwa perjuangan ini telah berlangsung panjang dan diwariskan dari generasi ke generasi sejak ia masih berstatus mahasiswa. Faldy mengenang kerasnya dinamika perjuangan yang harus dilalui, termasuk tekanan dan tindakan represif yang pernah ia alami hingga memaksanya bersembunyi di hutan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa luka dan ketakutan tidak pernah memadamkan semangat, justru menguatkan tekad untuk terus memperjuangkan keadilan bagi Tanah Luwu.

Hukum, Internasional, Nasional, Pemerintahan, Yogyakarta

Rembug Migran: Kami Bukan Sekadar Angka

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Nasional, Pemerintahan, Yogyakarta /

ruminews.id, Yogyakarta – Peringatan Hari Migran Internasional 2025 di Yogyakarta menjadi ruang penting bagi pekerja migran, purna pekerja migran, penyintas tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta organisasi masyarakat sipil untuk menyuarakan persoalan nyata yang terus mereka hadapi. Pada 21 Desember 2025 lalu, forum Rembug Migran: Kami Bukan Sekadar Angka dengan tema Desak Negara Memenuhi Perlindungan serta Hak Pekerja Migran dan Purna Migran digelar di sebuah rumah makan sederhana di kawasan Banguntapan, Bantul. Forum yang diinisiasi oleh Beranda Migran bersama Mitra Wacana dan Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI) ini tidak dimaksudkan sebagai peringatan simbolik semata. Lebih dari itu, ruang ini menjadi tempat berbagi pengalaman sekaligus evaluasi bersama atas praktik perlindungan pekerja migran yang dinilai masih jauh dari memadai. Para purna migran, penyintas TPPO, dan organisasi pendamping sepakat bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi perlindungan nyata di lapangan. Dalam diskusi tersebut, Direktur Beranda Migran, Hanindya Cristy, mengkritisi arah kebijakan pemerintah yang masih menempatkan pekerja migran sebagai bagian dari strategi ekspor tenaga kerja. Menurutnya, kebijakan yang berfokus pada peningkatan jumlah penempatan dan devisa negara kerap mengabaikan pemenuhan hak pekerja migran, mulai dari masa persiapan, perlindungan selama bekerja di luar negeri, hingga fase purna migrasi. “Model ini cenderung melihat pekerja migran sebagai komoditas atau mesin penghasil uang, bukan sebagai individu yang memiliki hak atas perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan,” ujar Hanindya dalam paparannya. Kritik tersebut diperkuat oleh pengalaman langsung para peserta forum. Seorang mantan pekerja migran berinisial ‘I’ menceritakan kisahnya bersama sejumlah rekan yang berhasil melarikan diri dari perusahaan penipuan daring di Kamboja. Ketika mereka mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk meminta bantuan, proses administrasi yang berbelit justru membuat mereka harus menanggung biaya hidup sendiri selama menunggu pemulangan. Di saat yang sama, ancaman dari jaringan kriminal masih membayangi karena mereka telah masuk dalam daftar hitam kelompok tersebut. Cerita serupa datang dari seorang pekerja migran perempuan asal Yogyakarta yang direkrut melalui jalur non-prosedural. Ia mengungkapkan bahwa upayanya untuk mendapatkan bantuan pemulangan terhambat karena status keberangkatannya dianggap tidak resmi. “Saya tidak punya uang untuk pulang dan akhirnya harus meminta bantuan keluarga untuk membeli tiket,” tuturnya setelah kembali ke Indonesia. Setibanya di tanah air, ia memang memperoleh layanan rehabilitasi dari dinas sosial setempat. Namun, proses hukum atas kasus yang dialaminya nyaris tidak berjalan karena peristiwa tersebut terjadi di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Bagi para peserta forum dan organisasi pendamping, kisah-kisah tersebut bukanlah kasus terpisah, melainkan gambaran dari persoalan yang bersifat sistemik. Pekerja migran—baik di sektor domestik maupun internasional—menghadapi risiko berlapis, mulai dari eksploitasi kerja, tekanan psikologis, hingga jerat TPPO. Risiko ini semakin besar bagi mereka yang berangkat melalui jalur non-prosedural atau informal, sementara mekanisme perlindungan yang ada belum mampu mengikuti kompleksitas realitas di lapangan. Secara normatif, perlindungan pekerja migran dan korban TPPO telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Regulasi tersebut mewajibkan negara melakukan pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Namun, para narasumber menilai bahwa implementasi kebijakan tersebut masih jauh dari kebutuhan riil yang dihadapi pekerja migran, baik saat berada di luar negeri maupun setelah kembali ke Indonesia. Selain perlindungan hukum, isu kesiapan sebelum keberangkatan juga menjadi sorotan. Muazim dari Mitra Wacana menekankan pentingnya pemahaman pekerja migran terhadap kontrak kerja, hak-hak ketenagakerjaan, serta risiko migrasi. Minimnya informasi sejak tahap perekrutan membuat banyak pekerja migran berada dalam posisi rentan dan sulit mengambil keputusan yang aman. Diskusi dalam Rembug Migran memperlihatkan bahwa persoalan pekerja migran tidak dapat dipersempit hanya pada aspek ekonomi atau tenaga kerja semata. Isu ini bersinggungan langsung dengan hak asasi manusia, perlindungan sosial, dan akses terhadap keadilan. Para purna migran, penyintas TPPO, dan organisasi pendamping menemukan benang merah yang sama: negara perlu hadir secara lebih nyata, terstruktur, dan responsif, mulai dari pembaruan kebijakan, percepatan pendampingan hukum, hingga penguatan koordinasi antar instansi. Sebagai penutup, Rembug Migran di Yogyakarta menjadi cermin kondisi pekerja migran Indonesia pada 2025. Sebuah potret ketimpangan antara kebijakan di atas kertas dan pengalaman nyata yang dialami oleh para pekerja migran di lapangan. Forum ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran dan purna migran masih membutuhkan penguatan serius dari berbagai sisi agar hak-hak mereka tidak lagi sekadar janji, melainkan benar-benar terjamin. Penulis: Iman Amirullah

Ekonomi, Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan

Iin Nirmala: Lambannya Respons Pemerintah, Aksi Pemekaran Luwu Raya Berimbas ke Ekonomi Rakyat

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan /

ruminews.id, Luwu Utara – Gelombang aksi masyarakat Luwu Raya yang menuntut pemekaran provinsi terus berlangsung dan menimbulkan dampak luas, khususnya terhadap aktivitas perekonomian dan jalur distribusi di Sulawesi Selatan. Aksi yang dipicu oleh kekecewaan terhadap lambannya respon pemerintah ini dinilai telah mengganggu mobilitas barang dan jasa, sehingga memicu keresahan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Iin salah satu Pemudi Luwu Raya Asal Bungadidi Luwu Utara, menegaskan bahwa tuntutan pemekaran Provinsi Luwu Raya bukanlah aspirasi yang muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, perjuangan tersebut telah disuarakan masyarakat Luwu selama bertahun-tahun sebagai bentuk ikhtiar untuk memperoleh keadilan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah Tana Luwu. Ia menilai aksi yang terjadi di tahun ini menjadi sangat berdampak karena berimbas langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Terhambatnya jalur distribusi, kelangkaan bahan kebutuhan pokok, hingga terhentinya aktivitas usaha kecil menjadi konsekuensi yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas. Meski demikian Iin menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus segera mengambil langkah tegas dan solutif agar aspirasi politik masyarakat dapat disalurkan tanpa mengorbankan roda perekonomian. Ia menyebut pembiaran terhadap situasi yang berlarut-larut justru akan memperbesar kerugian sosial dan ekonomi. Menurutnya, langkah konkret yang paling mendesak adalah membuka ruang dialog terbuka dan inklusif yang melibatkan perwakilan masyarakat, tokoh adat, pemuda, serta pelaku usaha. Dialog tersebut dinilai penting untuk merumuskan jalan keluar yang adil, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat secara menyeluruh. Iin juga menyoroti dampak serius terhadap jalur distribusi vital di Sulawesi Selatan yang selama ini menjadi penghubung utama aktivitas ekonomi antarwilayah. Gangguan pada jalur tersebut, kata dia tidak hanya merugikan daerah sekitar lokasi aksi tetapi juga berdampak pada daerah lain yang bergantung pada kelancaran distribusi barang. Lebih lanjut ia mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap tuntutan masyarakat Luwu yang telah diperjuangkan dalam jangka waktu panjang. Ia menilai  ketidakhadiran negara dalam merespons aspirasi ini hanya akan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Iin berharap pemerintah segera menunjukkan keseriusan melalui kebijakan yang konkret dan strategis, termasuk penanganan cepat terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan. Dengan langkah yang tepat, ia yakin aspirasi pemekaran dapat dibahas secara bermartabat, sementara aktivitas ekonomi dan jalur distribusi di Sulawesi Selatan dapat kembali berjalan normal.

Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemerintahan, Pemuda

Aksi Pemekaran Provinsi Luwu Raya Lumpuhkan Jalur Lintas, Massa Suarakan Penderitaan Warga Seko dan Rampi

Tinggalkan Komentar / Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemerintahan, Pemuda /

ruminews.id, Luwu Utara – Aksi unjuk rasa menuntut pemekaran Provinsi Luwu Raya berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat. Massa aksi memadati dan memblokade jalur utama lintas provinsi sehingga menyebabkan kemacetan panjang yang berlangsung berjam-jam. Akibatnya, arus transportasi terhenti total dan perekonomian warga di sepanjang jalur tersebut lumpuh sementara waktu. Penutupan jalan ini berdampak langsung pada aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat. Kendaraan logistik, angkutan umum, hingga kendaraan pribadi tidak dapat melintas. Para pedagang mengaku mengalami kerugian karena distribusi barang terhambat, sementara masyarakat yang hendak bepergian antardaerah terpaksa menunda perjalanan mereka. Jalur yang selama ini menjadi urat nadi penghubung antar Provinsi  berubah menjadi lautan kendaraan yang tak bergerak. Namun bagi massa aksi, kemacetan dan penghambatan perjalanan lintas provinsi tersebut merupakan bentuk representasi dari penderitaan yang selama ini dirasakan masyarakat di wilayah terpencil seperti Seko dan Rampi. Mereka menilai, ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jalan hari ini hanyalah sebagian kecil dari derita panjang warga di daerah pegunungan Tana Luwu yang selama puluhan tahun hidup dalam keterisolasian akibat minimnya infrastruktur dan fasilitas dasar. Massa aksi menyoroti kondisi akses jalan menuju Seko dan Rampi yang hingga kini sebagian besar masih berupa jalan tanah, berlumpur, dan belum beraspal. Dalam kondisi tertentu, akses tersebut nyaris tak bisa dilalui kendaraan. Hal ini berdampak serius terhadap layanan pendidikan, ekonomi, dan terutama kesehatan masyarakat setempat. “Ketika ada warga yang sakit parah atau meninggal dunia, masyarakat terpaksa bergotong royong mengangkat pasien menggunakan tandu, menembus jalanan berlumpur dan terjal menuju fasilitas kesehatan yang jaraknya sangat jauh,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut. Kondisi ini disebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi nyata dari pemerintah. Melalui aksi ini, massa mendesak pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar tidak lagi menutup mata terhadap ketimpangan pembangunan di Tana Luwu. Pemekaran Provinsi Luwu Raya dinilai sebagai jalan strategis untuk mendekatkan pelayanan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mengakhiri penderitaan masyarakat di wilayah terpencil seperti Seko dan Rampi yang selama ini merasa terpinggirkan.

Nasional

ZZ Travel Dorong Umrah Lebih Mudah dan Bermakna, ASLAIL AKBAR .SKM , Tegaskan Komitmen Pelayanan Amanah dan sesuai sunnah.

Tinggalkan Komentar / Nasional /

ruminews.id, Makassar – Di tengah tingginya animo masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah, ZZ Travel terus memperkuat perannya sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang mengedepankan pelayanan aman, transparan, dan berorientasi pada kenyamanan jamaah. Tidak hanya berfokus pada keberangkatan, ZZ Travel menempatkan pembinaan ibadah sebagai inti layanan, mulai dari manasik terstruktur, pendampingan pembimbing berpengalaman, hingga pelayanan jamaah yang responsif selama di Tanah Suci. Komitmen Pimpinan: Umrah Adalah Amanah Owner & CEO ZZ Travel, ASLAIL AKBAR, menegaskan bahwa setiap jamaah yang mempercayakan perjalanannya kepada ZZ Travel merupakan amanah besar yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. “Bagi kami, umrah bukan sekadar bisnis perjalanan. Ini adalah amanah ibadah. Setiap jamaah yang berangkat bersama ZZ Travel harus merasa tenang, jelas haknya, dan bisa fokus beribadah tanpa dibebani urusan teknis,” ujar ASLAIL AKBAR. Ia menambahkan bahwa kepercayaan jamaah hanya bisa dibangun dengan kejujuran dan konsistensi pelayanan. “Kami berkomitmen menjaga transparansi sejak awal pendaftaran. Jadwal keberangkatan, maskapai, hotel, hingga fasilitas kami sampaikan secara terbuka. InsyaAllah, kejujuran dan pelayanan inilah yang menjadi fondasi ZZ Travel,” tambahnya. Testimoni Jamaah: Terbimbing dan Nyaman Komitmen tersebut dirasakan langsung oleh para jamaah. Ibu Rahmawati, jamaah asal Sulawesi Selatan, mengaku merasakan pendampingan penuh sejak manasik hingga pelaksanaan ibadah. “Dari awal manasik kami dibimbing dengan sabar. Saat di Masjidil Haram pun pembimbing selalu mendampingi. Kami jadi lebih tenang dan bisa fokus ibadah,” ungkapnya. Sementara itu, Bapak Ahmad, jamaah yang berangkat bersama keluarga, menilai pelayanan ZZ Travel sangat membantu jamaah lansia dan keluarga. “Semua sudah diatur rapi. Hotel dekat, makan teratur, dan jadwal jelas. Kami merasa benar-benar dilayani, bukan sekadar diberangkatkan,” ujarnya. Program Fleksibel dan Terencana ZZ Travel menyediakan berbagai pilihan paket umrah, mulai dari paket Ekonomis, Paket Zayyan, paket zara dan paket VIP BINTANG 5 hingga eksklusif dan VIP, dengan akomodasi hotel berbintang di Mekkah dan Madinah. Untuk memudahkan jamaah, tersedia pula skema booking seat dengan DP terjangkau Hanya 1 Jutaaan, sehingga perencanaan umrah dapat dilakukan lebih awal ,mudah dan semua jamaah menajei Happy. Visi Jangka Panjang Ke depan, ZZ Travel berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pembinaan jamaah. “Harapan kami sederhana, semoga ZZ Travel bisa menjadi wasilah kebaikan dan membantu lebih banyak umat Islam merasakan umrah yang tenang, khusyuk, dan penuh makna,” tutup ASLAIL AKBAR, Owner & CEO ZZ TRAVEL.

Nasional, Opini, Pendidikan, Uncategorized

Misi Historis HMI di Tengah Neoliberalisme dan Oportunisme Kader

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pendidikan, Uncategorized /

ruminews.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) lahir bukan dari ruang hampa sejarah. Ia hadir sebagai jawaban atas krisis umat, bangsa, dan intelektual Muslim pascakolonial. Tujuan HMI—terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT—bukan sekadar rumusan normatif organisasi, melainkan manifesto ideologis. Sayangnya, di era neoliberalisme global hari ini, tujuan itu kerap direduksi menjadi slogan seremonial, sementara praktik kaderisasi dan gerakan justru terjebak dalam oportunisme politik dan pragmatisme kekuasaan. Neoliberalisme sebagai Tantangan Ideologis Neoliberalisme bukan sekadar sistem ekonomi pasar bebas. Ia adalah ideologi yang menyusup ke seluruh sendi kehidupan: pendidikan, politik, bahkan cara berpikir mahasiswa. Kampus diposisikan sebagai pabrik tenaga kerja, mahasiswa direduksi menjadi human capital, dan ilmu pengetahuan kehilangan orientasi etiknya. Dalam logika ini, nilai kebenaran dikalahkan oleh nilai guna, dan keberpihakan sosial digantikan oleh kepentingan individual. Di titik inilah misi HMI diuji. Insan akademis yang dimaksud HMI bukanlah lulusan cepat kerja yang patuh pada pasar, melainkan intelektual kritis yang mampu membongkar ketimpangan struktural. Neoliberalisme menuntut kepatuhan; HMI justru memerintahkan perlawanan intelektual. Maka, kader HMI yang larut dalam logika pasar—menjadikan organisasi sebagai tangga karier politik atau akses proyek—sesungguhnya sedang berkhianat pada raison d’être HMI. Oportunisme: Musuh dari Dalam Jika neoliberalisme adalah musuh eksternal, maka oportunisme kader adalah musuh internal yang lebih berbahaya. Oportunisme menjelma dalam berbagai rupa: kader yang kritis saat tidak berkuasa, tapi membisu ketika mendapat posisi; aktivis yang lantang di forum diskusi, tapi jinak di hadapan elit; intelektual yang menjual narasi pembenaran untuk kepentingan rezim atau modal. Fenomena ini melahirkan apa yang Antonio Gramsci sebut sebagai intelektual tradisional palsu—mereka yang tampak berpendidikan, tapi kehilangan fungsi emansipatoris. Dalam konteks HMI, kader semacam ini sering berlindung di balik jargon “realistis”, “strategis”, atau “jalan tengah”, padahal sejatinya sedang mempraktikkan politik tanpa moral dan intelektualisme tanpa keberanian. Padahal, kata pengabdi dalam tujuan HMI menegaskan bahwa ilmu dan posisi sosial harus diabdikan untuk kepentingan umat dan rakyat, bukan untuk akumulasi kekuasaan personal. Oportunisme mengubah pengabdian menjadi transaksi. Misi Progresif HMI: Kembali ke Subjek Sejarah Menghadapi neoliberalisme dan oportunisme, HMI tidak cukup bersikap adaptif; ia harus progresif dan konfrontatif secara ideologis. Progresif bukan berarti ikut arus zaman, tetapi menentukan arah zaman. Di sinilah makna pencipta menemukan relevansinya: kader HMI dituntut mencipta gagasan tandingan (counter-hegemony), bukan sekadar mengomentari realitas. Misi HMI hari ini adalah membentuk intelektual organik umat—mereka yang berpijak pada nilai Islam, berakar pada realitas sosial, dan berani berhadap-hadapan dengan kekuasaan yang zalim. Islam yang dimaksud bukan Islam simbolik yang akrab dengan istana, melainkan Islam etis yang berpihak pada keadilan sosial. Islam yang menjadikan tauhid sebagai basis pembebasan, bukan alat legitimasi. Masyarakat Adil Makmur: Kritik atas Negara dan Pasar Frasa masyarakat adil makmur sering dibaca secara utopis, padahal ia adalah kritik konkret atas negara dan pasar yang gagal memenuhi janji kesejahteraan. Dalam neoliberalisme, kemakmuran dimonopoli segelintir elite, sementara keadilan dikorbankan atas nama efisiensi. HMI, melalui misinya, menolak kompromi ini. Tanggung jawab kader HMI bukan hanya mengisi ruang kekuasaan, tetapi mengoreksi arah kekuasaan. Bukan menjadi bagian dari masalah, melainkan bagian dari solusi struktural. Ketika negara tunduk pada modal, HMI harus berdiri bersama rakyat. Ketika kampus dibungkam, HMI harus menjadi suara yang mengganggu. Penutup: Antara Kesetiaan dan Pengkhianatan Pada akhirnya, pertarungan HMI hari ini bukan sekadar melawan neoliberalisme sebagai sistem, tetapi melawan mentalitas neoliberal dalam diri kader: mental instan, mental transaksional, mental aman. Tujuan HMI telah memberi kompas ideologis yang jelas. Yang menjadi soal adalah: apakah kader masih setia pada kompas itu, atau memilih jalan pintas menuju kenyamanan? HMI hanya akan tetap relevan jika ia berani setia pada misinya, meski harus berhadap-hadapan dengan kekuasaan dan arus zaman. Sebab sejarah tidak mencatat mereka yang aman, tetapi mereka yang berani dan berpihak. Kupang, 25-01-2026

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik

Partai Gerakan Rakyat Makassar Mulai Konsolidasi Pasca Deklarasi Nasional

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik /

Ruminews.id, MAKASSAR — Pasca deklarasi nasional Partai Gerakan Rakyat pada momentum Rapat Kerja Nasional I di Jakarta, 18 Januari 2026, geliat konsolidasi partai baru tersebut mulai terlihat di berbagai daerah. Di Kota Makassar, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Rakyat menggelar kegiatan Silaturahmi dan Syukuran pada Minggu (25/1/2026) di Kompleks BTN Paropo. Kegiatan yang berlangsung khidmat dan diwarnai lantunan shalawat ini dihadiri sekitar seratus kader dan simpatisan Gerakan Rakyat, yang sebagian besar dikenal sebagai loyalis tokoh perubahan Anies Baswedan. Sejak pukul 10.00 WITA, para peserta tampak memadati lokasi acara dan saling bersilaturahmi. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan laporan panitia pelaksana. Selanjutnya, Ketua DPD Ormas Gerakan Rakyat Kota Makassar, H. Paris, menyampaikan sambutan. H. Paris yang juga Wakil Ketua DPD Partai Gerakan Rakyat Kota Makassar menegaskan komitmen ormas dan partai untuk berjalan seiring dalam memperjuangkan agenda perubahan. “Alhamdulillah, kita berkumpul dalam suasana yang sangat berkah, dengan cuaca yang cerah dan bersahabat. Semoga Gerakan Rakyat terus kita besarkan di Kota Makassar,” ujarnya. Sambutan berikutnya disampaikan Ketua DPD Partai Gerakan Rakyat Kota Makassar, Ustadz H. Firdaus Malie. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan tausiah sebagai bagian dari konsolidasi perdana partai di tingkat kota. Ustadz Firdaus menceritakan perjalanan politiknya dalam mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Menurutnya, Anies merupakan figur yang membawa harapan perubahan bagi bangsa Indonesia. “Saya sempat tidak lagi tertarik mengurusi partai politik. Namun atas dorongan sahabat-sahabat dan Majelis Dzikir yang kami pimpin, amanah sebagai Ketua Partai Gerakan Rakyat di Makassar akhirnya kami terima,” katanya, disambut tepuk tangan hadirin. Ia berharap Partai Gerakan Rakyat dapat berkembang menjadi wadah perjuangan politik alternatif bagi masyarakat. “Sudah saatnya kita menyatukan warna bendera perjuangan. Kini ada Partai Gerakan Rakyat, dan di dalamnya juga ada Pak Anies Baswedan. Mari kita bersatu dan berjuang bersama menyongsong Pemilu mendatang,” tegasnya. Sementara itu, Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda, dalam sambutannya menjelaskan latar belakang pendirian partai tersebut. Ia menyebut Partai Gerakan Rakyat lahir dari proses konsolidasi panjang pasca Pilpres 2024. “Partai Gerakan Rakyat hadir dari kesadaran kolektif para pejuang perubahan. Salah satu kendala utama perjuangan politik Anies Baswedan selama ini adalah ketiadaan kendaraan politik yang mandiri, sehingga selalu bergantung pada bargaining partai yang ada,” jelas Asri. Karena itu, lanjut Asri, pada Rakernas I Gerakan Rakyat 18 Januari 2026, diputuskan untuk mendeklarasikan Partai Gerakan Rakyat sebagai wadah dan alat perjuangan politik ke depan. Ia mengajak seluruh loyalis dan elemen pejuang perubahan di Sulawesi Selatan untuk kembali bersatu dan membesarkan partai tersebut. “Tugas ke depan tidak ringan. Kita harus memastikan Partai Gerakan Rakyat terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan lolos sebagai peserta Pemilu 2029,” katanya. Asri optimistis Partai Gerakan Rakyat akan mendapat tempat di hati masyarakat Sulawesi Selatan. Ia merujuk perolehan suara Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 yang mencapai sekitar dua juta suara di provinsi ini. “Dua juta suara itu adalah modal politik yang sangat berharga. Jika setengahnya saja dapat kita pertahankan dan dikonversi menjadi dukungan untuk Partai Gerakan Rakyat, saya yakin Sulawesi Selatan bisa kita menangkan,” ujar Asri, disambut aplaus peserta. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan shalat Dzuhur berjamaah di Masjid Daarut Taubah binaan Ustadz Firdaus Malie, disusul sujud syukur bersama. Acara ditutup dengan pemotongan nasi tumpeng dan santap siang bersama. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bendahara DPW Gerakan Rakyat Sulsel Irma Effendy, Wasekbid POKbGR Sulsel Rinaldi, Wasekbid Humas dan Media Digital GR Sulsel Rury P. Asri, Sekretaris DPD Partai Gerakan Rakyat Kota Makassar Haslindah, Ketua DPW Muda Bergerak Sulsel Muh. Alief, serta sejumlah pengurus dan kader lainnya. (*)

Scroll to Top