Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Aliyah Mustika Ilham Dukung Rakernas II ASITA 2026 sebagai Momentum Promosi Pariwisata Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (DPD ASITA) Sulawesi Selatan di Ruang Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Kamis (23/10/2025). Audiensi tersebut membahas rencana pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II ASITA yang akan digelar pada 5–7 Mei 2026 di Makassar. Kegiatan berskala nasional ini diproyeksikan menghadirkan ratusan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dan menjadi ajang strategis untuk memperkenalkan potensi pariwisata Makassar kepada khalayak yang lebih luas. Dalam pertemuan tersebut, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasinya kepada DPD ASITA Sulsel yang telah memilih Makassar sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut. Ia menilai langkah ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. “Kami tentu sangat berterima kasih atas silaturahmi ini dan menyambut baik rencana Rakernas II ASITA di Kota Makassar. Pemkot Makassar akan mendukung kegiatan positif seperti ini, apalagi yang berdampak langsung terhadap promosi pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Lebih lanjut, Ketua FKPPI Sulsel itu menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak tamu dari luar daerah memiliki dampak positif terhadap sektor usaha lokal, mulai dari perhotelan, kuliner, transportasi, hingga ekonomi kreatif. “Event seperti Rakernas ASITA ini memberikan peluang besar bagi Makassar untuk menunjukkan daya tariknya sebagai kota destinasi. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya sukses secara penyelenggaraan, tetapi juga mampu membawa manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat,” tambahnya. Pertemuan berlangsung hangat dan produktif. Aliyah Mustika Ilham didampingi oleh Irwin R. Ohorella, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Makassar. Sementara dari DPD ASITA Sulsel, hadir Ketua Didi Leonardo Manaba, Wakil Ketua Mars Agung, Sekretaris Umum Rita Noorita, Koordinator Litbang Bambang Haryanto, dan Dewan Penasehat Hj. Titiek. Rakernas II ASITA 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata dalam membangun citra positif Kota Makassar sebagai kota tujuan wisata unggulan di kawasan timur Indonesia.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Aliyah Mustika Ilham: Program Makassar Berjasa Bukti Nyata Kepedulian Pemerintah terhadap Pekerja

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri kegiatan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi–Maluku (DPW SP BPJS-TK Sulama), yang mengusung tema “Bersatu Menjadi Kekuatan, Bergerak Membawa Perubahan.” Acara ini berlangsung di Cabana Maxroom, Hotel MaxOne, Jl. Taman Makam Pahlawan, Kota Makassar, Rabu (22/10/2025), dan akan berlanjut hingga 24 Oktober 2025. Kegiatan dihadiri oleh pimpinan pusat dan daerah BPJS Ketenagakerjaan, jajaran pengurus serikat pekerja dari delapan provinsi di wilayah Sulawesi dan Maluku. Dalam laporan pembukaannya, Ketua DPW SP BPJS-TK Sulawesi–Maluku, Mulyarahmat Abubakar, menyampaikan bahwa Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan kini telah berusia 26 tahun, usia yang mencerminkan kematangan organisasi dalam mengawal kepentingan pekerja. “Angka ini bukan angka yang mudah, tapi sudah menuju kematangan. Kami telah melalui berbagai dinamika, sejak masih di masa PT Jamsostek (Persero), hingga kini sebagai BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Mulyarahmat. Ia menjelaskan bahwa wilayah Sulawesi–Maluku terdiri atas 8 provinsi dengan 10 kepengurusan di tingkat kantor cabang, serta memiliki 13.388 anggota aktif. Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan tanggung jawab besar dalam mengawal berbagai persoalan ketenagakerjaan di wilayah ini. Mulyarahmat juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Pemkot Makassar atas dukungan dan koordinasi yang baik dengan serikat pekerja, sehingga berbagai persoalan di daerah dapat diselesaikan secara win-win solution. “Kami juga berterima kasih kepada Pemerintah Kota Makassar, atas perhatian dan dukungan konstruktif terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Makassar. Pemerintah Kota di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Mulia telah memberikan perlindungan kepada 81 ribu lebih pekerja rentan. Ini langkah konkret yang patut menjadi contoh,” tambahnya. Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kiprah Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra penting pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja. “Rapat kerja ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah, guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen melalui program prioritas Makassar Berjasa (Makassar Berbagi Jaminan Sosial), yang telah memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 81.466 pekerja rentan, termasuk penyandang disabilitas. “Program ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Makassar hadir untuk melindungi masyarakat pekerja. Kami ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam perlindungan sosial,” tegasnya. Ketua FKPPI Sulsel itu juga mengungkapkan rencana Pemkot Makassar untuk memperluas cakupan perlindungan dengan meluncurkan program jaminan hari tua bagi kader posyandu di tahun mendatang. “Alhamdulillah, upaya ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Makassar kini masuk dalam kategori kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan. Kami ingin mempertahankan dan meningkatkan capaian ini hingga mencapai 100 persen perlindungan,” kata Aliyah Mustika Ilham yang juga Ketua FKPPI Sulsel. Ia pun menyampaikan harapan agar Makassar dapat meraih Paritrana Award, penghargaan nasional atas komitmen pemerintah daerah dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja. “Semoga Makassar mendapatkan Paritrana Award tahun ini. Ini akan menjadi hadiah istimewa bagi warga dan bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mewujudkan kota yang mulia pemerintahnya, warganya, dan tamunya,” tambahnya. Turut hadir mendampingi Wakil Wali Kota, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Nielma Palamba. Turut hadir juga, Hendra Nopriansyah, Dewan Penasehat Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, Achmad Fatahuddin, Ketua Umum Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, Yasaruddin, Deputi Human Capital BPJS Ketenagakerjaan, Mintje Wattu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi–Maluku, Mulyarahmat Abubakar, Ketua DPW SP BPJS-TK Sulama, Para ketua konfederasi serikat pekerja/buruh se-Sulawesi Selatan (KSPSI, KSBSI, KSN Nusantara, KSN Nasional), I Nyoman Haru Sujana, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Serta para ketua DPC dan pengurus wilayah se-Sulawesi dan Maluku. Mengakhiri sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Mari kita jadikan Rakerwil ini sebagai wadah refleksi dan penyusunan langkah-langkah strategis demi meningkatkan kesejahteraan pekerja. Karena hanya dengan bersatu dan bergerak bersama, perubahan yang kita cita-citakan dapat terwujud,” tutupnya.

Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan

Membedah Kapitalisme dalam Dunia Kampus: Fatwa Faturachmat Guncang Wawasan Kader HMI di Intermediate Training LK2 Nasional Makassar Timur

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar — Di bawah naungan semangat keilmuan dan ideologi hijau hitam yang terus menyala, HMI Cabang Makassar Timur kembali menggelar Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional, sebuah forum kaderisasi yang tak sekadar melahirkan pemimpin, tetapi juga perenung zaman. Di ruang pelatihan yang tenang, di mana kesadaran dan keakraban berpadu menjadi satu, para peserta menyimak dengan penuh perhatian ketika Fatwa Faturachmat naik ke mimbar, membawa materi bertajuk “Pendidikan dalam Sistem Kapitalisme: Alat Emansipasi atau Mekanisme Dominan”.” Dengan gaya tutur yang tenang namun menggugah, Fatwa membuka pemaparannya dengan menelusuri akar sejarah kapitalisme dan neoliberalisme dua wajah baru dari ide tentang kebebasan individu yang kini merasuki sendi-sendi pendidikan tinggi. Ia menegaskan bahwa di balik jargon efisiensi, otonomi kampus, dan kompetisi global, tersembunyi bayangan panjang pasar yang mulai menakar ilmu pengetahuan dengan ukuran laba dan investasi. “Neoliberalisme,” ujar Fatwa dengan pandangan menembus barisan peserta, “telah menjadikan pendidikan bukan lagi ruang pembebasan, melainkan komoditas. Ia menjual mimpi, membungkusnya dengan ijazah, lalu menawarkannya kepada mereka yang mampu membeli.” Forum pun hening. Kalimat-kalimatnya mengalir seperti pisau yang mengiris kesadaran. Ia melanjutkan dengan mengaitkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai pintu masuk dominasi kapital di sektor pendidikan. Menurutnya, sejak masa Orde Baru ketika pada tahun 1967 muncul nama PT Freeport sebagai simbol keterikatan ekonomi Indonesia dengan kekuatan modal asing, bayang-bayang neoliberalisme mulai menjalar ke segala lini, termasuk pendidikan tinggi. Suasana tertib, tenteram, dan penuh keakraban menjadi ciri khas forum tersebut. Para peserta, yang datang dari berbagai cabang HMI di seluruh Indonesia, larut dalam dialog yang hangat dan penuh kesadaran kritis. Tidak ada perdebatan yang kaku; yang ada hanyalah pertukaran pikiran yang hidup, penuh semangat untuk memahami akar persoalan bangsa. Fatwa menutup sesinya dengan refleksi yang menggugah: “Jika kapitalisme telah menanamkan modalnya di tubuh pendidikan, maka tugas kita bukan menolak belajar, tetapi merebut kembali maknanya. Sebab ilmu bukan barang dagangania adalah jalan pembebasan.” Tepuk tangan panjang pun pecah di ruangan itu. Di wajah para kader muda HMI terpancar keyakinan baru: bahwa perjuangan mereka bukan hanya di jalan politik atau sosial, tetapi juga di ruang kelas dan ruang pikir melawan logika pasar yang berusaha menaklukkan makna ilmu. Intermediate Training LK2 Nasional HMI Cabang Makassar Timur malam itu menjadi saksi lahirnya kesadaran baru. Di tengah ketertiban dan kehangatan forum, kader-kader muda belajar bahwa melawan kapitalisme bukan hanya soal menolak sistem, tetapi tentang menjaga agar ilmu tetap berpihak pada kemanusiaan.

Daerah, Ekonomi, Makassar, Nasional, Pendidikan

Ketika Kapitalisme Menyentuh Kemanusiaan: Refleksi Hangat Muh Ifan Fadhillah di Forum LK2 HMI Makassar Timur

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id – Ruang itu tenang, namun berdenyut dengan semangat yang hidup. Di antara cahaya lampu yang jatuh lembut di meja-meja kayu, para peserta Intermediate Training (LK 2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur duduk berjejer, menyimak setiap kata yang mengalir dari pemateri Muh Ifan Fadhillah, S.E., M.Si. Malam itu, topik yang diangkat bukan perkara ringan. Ia berbicara tentang Kapitalisme dan Krisis Multidimensional: Relasi Kapitalisme dalam Berbagai Sektor, sebuah gagasan yang menyingkap wajah sistem ekonomi bukan hanya dari sisi pasar dan angka, tetapi dari denyut sosial, budaya, dan kemanusiaan yang lebih dalam. “Kapitalisme bukan sekadar sistem ekonomi,” ujar Muh Ifan dengan suara tenang namun tajam. “Ia telah menjelma menjadi cara berpikir, bahkan cara kita memandang kehidupan sehari-hari.” Forum terasa hidup. Peserta tak sekadar mendengar; mereka seolah menelusuri setiap makna yang tersembunyi di balik kalimat-kalimatnya. Di antara udara malam yang hangat, pikiran-pikiran muda itu bergolak menyelami konsep tentang kerja reproduksi sosial yang tak terlihat, kerja-kerja domestik yang diam tapi menopang dunia. Muh Ifan memaparkan bagaimana ketimpangan pendapatan dan kemiskinan sering kali disederhanakan menjadi sekadar angka statistik, padahal di baliknya ada wajah-wajah manusia, ada cerita perjuangan, ada lapar yang tak hanya di perut tetapi juga di hati. Ia menyentuh sisi lain kapitalisme, kematian akibat kerja, krisis iklim, hingga pendidikan dan ketimpangan kesempatan sebagai kepingan dari satu mozaik besar: bagaimana sistem global ini membentuk dan kadang merampas kemanusiaan. Suasana forum semakin syahdu ketika peserta mulai berdialog. Tak ada hiruk-pikuk, hanya tatapan serius yang sesekali melembut ketika pemateri tersenyum. Ada kehangatan intelektual yang romantis, sebuah rasa cinta terhadap ilmu dan kesadaran. Setiap pertanyaan lahir dari kegelisahan, setiap jawaban menjadi penuntun yang menenangkan. Dalam ruangan itu, kapitalisme tidak lagi dibicarakan sebagai teori kaku, melainkan sebagai realitas yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Dari dapur rumah tangga hingga ruang kelas, dari pabrik hingga meja diskusi malam itu, semua menjadi cermin refleksi. Saat sesi berakhir, tepuk tangan menggema lembut. Para peserta masih enggan beranjak, seolah percakapan tadi belum selesai karena sesungguhnya, diskusi tentang kemanusiaan memang tak akan pernah benar-benar usai. Malam di Makassar Timur itu menjadi saksi: bahwa belajar bisa begitu hangat, romantis, dan sarat makna ketika ilmu dan kesadaran berpadu dalam satu ruang, dalam satu semangat, dalam satu cita: membangun manusia yang peka terhadap realitas dan cinta pada keadilan.

Daerah, Ekonomi, Gowa, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Purbaya: Idola Baru Gen Z, Musuh Lama Para Elit

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Gowa, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Di tengah hiruk-pikuk kabinet yang kerap sibuk berbicara tanpa arah, satu nama muncul sebagai oase di padang tandus kepercayaan publik: Purbaya, Menteri Keuangan yang kini dielu-elukan sebagai idola Gen Z. Sosok yang dulu dikenal dingin dalam angka, kini hangat dalam tindakan menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang selama ini membeku di Bank Indonesia, seolah mengalirkan kembali nadi ekonomi rakyat yang lama beku. Langkah-langkahnya tak hanya berbicara, tapi berdentum seperti derap kuda di tanah gersang kebijakan. Saat menteri lain sibuk menata pencitraan, Purbaya justru memburu 200 penunggak pajak besar bukan rakyat kecil, bukan pedagang kaki lima, melainkan mereka yang selama ini nyaman di balik pagar kekuasaan. Ia menatap mereka tanpa takut, dengan gaya khasnya yang disebut publik sebagai gaya koboi: tegas, lugas, dan tidak peduli siapa yang tersengat oleh kebenaran. Sementara itu, rakyat kecil mendengar kabar yang jarang turun dari langit kekuasaan: tidak ada kenaikan cukai rokok, kajian penurunan PPN, dan yang paling menyentuh penghapusan utang warga di bawah satu juta rupiah agar mereka kembali punya akses ke KPR. Langkah kecil di atas kertas, tapi besar di hati mereka yang hidup dari upah harian. Program “Lapor Pak Purbaya” menjadi jembatan baru antara rakyat dan negara. Di saat banyak menteri bersembunyi di balik meja rapat, Purbaya justru membuka telinganya bagi keluhan yang sering dianggap remeh oleh pejabat lain. Ia menjawab dengan tindakan, bukan jargon. “Rakyat tak perlu datang ke istana untuk didengar, cukup bicara dan kami yang datang,” ujarnya suatu kali, dengan senyum tipis khas koboi yang baru saja menundukkan badai. Publik menilai, langkahnya bukan sekadar reformasi fiskal, tapi revolusi nurani. Ia menahan anggaran-anggaran yang tak perlu, memotong belanja seremonial yang gemerlap namun tak berfaedah. Di saat sebagian menteri sibuk menyebut nama “rakyat” dalam setiap pidato, Purbaya justru bekerja untuk rakyat tanpa perlu menyebutnya berulang-ulang. Namun, di balik tepuk tangan rakyat, awan mendung mulai tampak di langit kabinet. Dalam satu rekaman rapat yang tersebar luas, publik menyaksikan bagaimana Purbaya duduk sendirian tanpa sapaan, tanpa obrolan ringan dari rekan sejawatnya. Kursinya seolah menjadi simbol kesendirian pejabat yang terlalu jujur di tengah politik yang terlalu penuh kepentingan. Netizen menyorot adegan itu dengan tajam: “Beginilah nasib menteri yang berpihak pada rakyat—dijauhi oleh mereka yang berpihak pada proyek.” Sebuah sindiran yang menggema di ruang digital, menggambarkan bagaimana sebagian menteri lain seolah menyimpan sentimen terhadap Purbaya, hanya karena langkah-langkahnya menelanjangi kenyamanan mereka. Padahal, publik justru melihat keberpihakan itu sebagai keberanian. Di tengah senyum basa-basi yang bertebaran di rapat kabinet, Purbaya memilih diam dengan harga diri. Ia tahu, lebih baik disalahpahami karena membela rakyat daripada dipuji karena melayani oligarki. Dan ketika kritik datang, ia tidak menutup diri. “Kritik itu peluru, bukan racun,” katanya suatu kali menanggapi komentar pedas terhadap kebijakannya. Berbeda jauh dari rekan-rekan selevelnya yang kerap menjadikan keresahan publik sebagai bahan olok-olok, seolah keluh kesah rakyat hanyalah riuh tanpa makna. Kini, di dunia digital yang dikuasai Gen Z, nama Purbaya menjelma jadi simbol baru integritas: menteri yang tidak hanya menghitung uang, tapi juga menghitung rasa. Ia membuktikan bahwa di tengah suara sumbang politik dan kepentingan oligarki, masih ada pejabat yang memilih berdiri di sisi rakyat bukan demi sorotan kamera, tapi demi nurani bangsa. Dan barangkali, di antara riuh notifikasi media sosial dan meme politik yang datang silih berganti, generasi muda akhirnya menemukan satu alasan untuk percaya: bahwa di dalam sistem yang kusut, masih ada satu koboi bernama Purbaya, yang berani mengatur keuangan negara dengan hati dan keberanian.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

TP PKK Kota Makassar Ajak TP PKK Sangkarrang Edukasi Risiko Pernikahan Dini dan Optimalkan Potensi Laut Tekan Stunting

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — TP PKK Kota Makassar mengajak TP PKK Kecamatan Kepulauan Sangkarrang untuk memperkuat edukasi bahaya pernikahan dini dan memanfaatkan potensi kekayaan laut dalam menurunkan angka stunting. Hal ini menjadi salah satu fokus evaluasi dalam kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) TP PKK Kota Makassar yang digelar di Gedung PKK Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Rabu (22/10/2025).   Kegiatan tersebut menandai penutupan rangkaian SMEP TP PKK Kota Makassar tahun 2025 setelah sebelumnya dilaksanakan di seluruh kecamatan se-Kota Makassar.   Sama halnya dengan kecamatan lain, pelaksanaan SMEP di Sangkarrang mencakup evaluasi terhadap 10 program pokok PKK, administrasi kelembagaan, serta inovasi yang telah dijalankan oleh TP PKK Kecamatan.   Dari hasil monitoring, salah satu hal yang menjadi perhatian tim adalah masih tingginya angka stunting di wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Anggota Pokja IV TP PKK Kota Makassar, dr. Irma Kusuma, menyebut bahwa kondisi tersebut harus segera diatasi dengan pendekatan gizi dan edukasi yang berkelanjutan.   “Angka stunting menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kualitas generasi mendatang. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk menurunkannya, termasuk peran aktif kader PKK dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat,” jelas dr. Irma.   Sementara itu, anggota Pokja I TP PKK Kota Makassar, Pusparida, menilai bahwa kasus stunting di wilayah kepulauan juga dipengaruhi oleh masih maraknya praktik pernikahan dini. Menurutnya, hal tersebut berkaitan erat dengan kesiapan fisik dan mental calon ibu dalam menjalani kehamilan dan mengasuh anak.   “Untuk itu, kami mendorong TP PKK Kecamatan Sangkarrang agar lebih masif melakukan edukasi kepada masyarakat terkait risiko pernikahan dini serta pentingnya kesiapan dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera,” ujarnya.   Ketua Pokja III TP PKK Kota Makassar, Erika Novianti, turut memberikan masukan terkait penguatan program gizi keluarga. Ia menekankan bahwa sebagai wilayah kepulauan dengan potensi hasil laut melimpah, Sangkarrang seharusnya mampu mengoptimalkan sumber daya tersebut untuk meningkatkan konsumsi bergizi seimbang.   “Padahal Kepulauan Sangkarrang dikenal sebagai penghasil ikan dengan kandungan omega tinggi. Jika dimanfaatkan dengan baik, potensi laut ini dapat membantu menurunkan angka stunting melalui peningkatan konsumsi ikan dan produk olahan laut,” terangnya.   Selain gizi keluarga, inovasi berbasis potensi lokal juga menjadi perhatian dalam peningkatan ekonomi rumah tangga. Anggota Pokja II TP PKK Kota Makassar, Arifah Zainuddin, mendorong kader untuk terus mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dengan mengolah sumber daya khas kepulauan.   “Banyak potensi yang bisa dikembangkan, seperti pengolahan hasil laut, budidaya rumput laut, hingga pembuatan produk bernilai ekonomi seperti kerupuk teripang. Inovasi semacam ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat kepulauan,” tuturnya.   Sekretaris TP PKK Kota Makassar, Faridah Kadir, yang hadir mewakili Ketua TP PKK Kota Makassar, menyampaikan bahwa kegiatan SMEP merupakan wadah pembinaan bagi seluruh kader untuk memperbaiki pelaksanaan program di setiap tingkatan. “Inilah tujuan SMEP, untuk memeriksa, memberikan masukan, serta memperkuat sinergi antara TP PKK Kota dan kecamatan,” ujarnya.   Kendati demikian, Faridah memberikan apresiasi atas semangat luar biasa para kader di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Menurutnya, meski berada di wilayah kepulauan dengan keterbatasan geografis, semangat para kader tidak pernah surut.   “Walaupun ibu-ibu berada jauh di pulau, tapi semangatnya luar biasa. Kalau bukan karena semangat dan keikhlasan, pasti ibu-ibu tidak akan pernah hadir di sini. Ini luar biasa,” ujar Faridah memberi pujian.   Ia berharap, hasil dari supervisi dan catatan yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti oleh TP PKK Kecamatan Sangkarrang agar pelaksanaan program semakin baik di masa mendatang. “Kami ingin tahun depan, kegiatan SMEP hanya menjadi ajang silaturahmi karena seluruh program sudah berjalan dengan baik,” tambahnya.   Sementara itu, Ketua TP PKK Kecamatan Kepulauan Sangkarrang menyampaikan terima kasih atas pembinaan dan perhatian TP PKK Kota Makassar. Ia mengakui masih banyak keterbatasan SDM dan fasilitas di wilayah kepulauan, namun pihaknya berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengembangkan program PKK di tingkat kelurahan.   “Kami sangat berterima kasih atas kunjungan dan masukan yang diberikan. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk lebih giat melaksanakan 10 program pokok PKK dan membangun masyarakat kepulauan yang mandiri dan sejahtera,” ucapnya. Dengan terlaksananya kegiatan ini, berakhir pula rangkaian SMEP TP PKK Kota Makassar tahun 2025 di seluruh kecamatan se-Kota Makassar.

Daerah, Mandalika, Nusa Tenggara Timur

Tambang Emas di Balik Gemuruh Mandalika: KPK Bongkar Rahasia Gunung di Lombok

Tinggalkan Komentar / Daerah, Mandalika, Nusa Tenggara Timur /

ruminews.id, Lombok – Di balik gemuruh mesin balap yang menggetarkan aspal Sirkuit Mandalika, tersimpan kisah lain yang tak kalah menggetarkan: bukan tentang adrenalin dan kejayaan, melainkan tentang tanah yang digali diam-diam, menyembunyikan kilauan emas yang menguap tanpa jejak ke kas negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyingkap tabir itu. Dalam sebuah perjalanan ke jantung Pulau Lombok, lembaga antirasuah ini menemukan aktivitas tambang emas ilegal yang tak sekadar kecil-kecilan, melainkan beroperasi dalam skala besar dan hanya berjarak satu jam dari kawasan megah Mandalika. Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, tak dapat menyembunyikan keterkejutannya. “Saya baru tahu, tidak menyangka di Pulau Lombok, sekitar satu jam dari Mandalika, ada tambang emas besar. Produksinya luar biasa,” ujarnya dengan nada heran, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025). Dari hasil pantauan di lapangan, satu titik tambang di kawasan Lombok Barat disebut mampu menghasilkan tiga kilogram emas setiap hari, angka yang menggetarkan nurani. Setiap butiran emas yang keluar dari perut bumi itu seolah membawa pesan getir: bahwa kekayaan alam Nusantara kerap digali tanpa izin, tanpa kendali, dan tanpa kepedulian terhadap bumi yang kian terluka. “Dan ternyata di Lombok banyak lokasi tambang ilegal lain,” ungkap Dian lagi, seolah menegaskan bahwa luka itu bukan satu, melainkan menjalar seperti penyakit yang lama dibiarkan. Kini, KPK bergerak tak sendiri. Lembaga itu menggandeng berbagai instansi untuk menindaklanjuti temuan tersebut sebuah langkah sinergi agar hukum tak hanya menjadi teks, melainkan tindakan nyata. “Bisa jadi ada pelanggaran di bidang kehutanan, lingkungan, atau perpajakan. Kami dorong pihak berwenang menegakkan aturan,” tegas Dian. Di tanah yang dahulu dikenal dengan pesona pantai dan perbukitannya yang menawan, kini terhampar ironi: emas yang seharusnya menjadi berkah, justru menjadi sumber keserakahan. Mandalika tetap berkilau di mata dunia dengan balapannya yang megah, tapi hanya sejengkal di baliknya, bumi Lombok menjerit pelan digerus dari dalam, satu sekop demi satu sekop, demi kilauan yang tak pernah cukup memuaskan manusia.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Bangun Dua Kawasan Urban Farming Modern

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemandirian pangan dan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan program Urban Farming. Upaya itu kembali dipertegas dalam Rapat Koordinasi Urban Farming yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (22/10/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Program ini diinisiasi oleh Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar dengan menghadirkan konsep kawasan terpadu yang inovatif melalui pembangunan dua lokasi percontohan Green House Urban Farming. Dua kawasan tersebut berada di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate dan Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya. Keduanya dirancang sebagai pusat edukasi, produksi, dan pengembangan pertanian perkotaan berbasis teknologi modern. Desain kawasan Green House Urban Farming ini sangat komprehensif, dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk mendukung aktivitas pertanian, peternakan, hingga perikanan secara terpadu. Di dalamnya terdapat showroom Urban Farm, kantor pengelola, rumah dinas, laboratorium pertanian, ruang pembibitan, gudang penyimpanan, serta fasilitas pengemasan hasil tanaman (packing house). Selain itu, area ini juga dilengkapi dengan unit Market Farm sebagai pusat pemasaran hasil pertanian, toilet umum, gazebo dan kolom retensi, serta sarana edukasi terbuka. Pada sektor peternakan, disiapkan kandang ayam, kandang sapi, kandang kambing, kandang baterai unggas, dan kandang katsari. Tersedia juga gudang pakan ternak untuk mendukung operasional harian. Untuk sektor pertanian modern, kawasan ini menghadirkan Green House Hidroponik, rumah jamur, dan area pengembangan maggot sebagai sumber pakan alternatif. Di bidang perikanan, tersedia kolam bioflok, kolam aquaponik, serta kolam pembesaran ikan. Fasilitas lain yang tak kalah penting adalah cold storage, ruang peralatan, unit fertigasi berbasis digital, area sawah mini, hingga unit komposter sebagai pusat pengelolaan limbah organik ramah lingkungan. Kawasan ini juga dilengkapi fasilitas publik seperti cafetaria/display produk, area pertanian terbuka, lahan parkir, dan mushollah untuk menunjang kenyamanan pengunjung dan pelaku usaha tani. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Urban Farming yang dikembangkan pemerintah bukan sekadar aktivitas bercocok tanam di perkotaan, melainkan gerakan pembangunan sumber daya pangan modern yang terintegrasi. Lanjut dia, urban Farming bukan sekadar aktivitas pertanian kota, tetapi sebuah gerakan strategis untuk menciptakan ekosistem pangan modern, produktif, dan berkelanjutan di tengah laju urbanisasi. “Program ini harus memberikan manfaat ekonomi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya. Munafri menekankan bahwa pengembangan kawasan percontohan Urban Farming harus matang dari segi konsep, konstruksi, hingga estetika tata ruang. Ia juga memberikan beberapa catatan teknis agar pembangunan kawasan tetap memerhatikan aspek lingkungan, fungsi edukasi, dan kenyamanan pengunjung. “Kalau bisa jalan di kawasan ini menggunakan beton berpori karena wilayah ini membutuhkan serapan air yang baik. Kita tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan,” imbuh Appi. Selain itu, mantan bos PSM itu meminta agar desain bangunan kandang hewan dan fasilitas pendukung lainnya tidak dibangun dengan material besi sepenuhnya. “Kalau bisa material kandangnya lebih banyak menggunakan kayu. Supaya ada kesan natural, tapi tetap kokoh dan aman. Jadi suasananya tetap alami, nyaman dipandang,” tambahnya. Wali Kota juga menegaskan bahwa kawasan Green House Urban Farming harus mencerminkan konsep energi mandiri dan ramah lingkungan. Karena itu, ia meminta seluruh fasilitas pendukung listrik menggunakan energi surya. “Saya minta listriknya pakai solar panel. Pastikan semua fasilitas di kawasan ini memakai energi terbarukan. Ini bukan hanya tempat produksi, tapi juga tempat edukasi,” tegasnya. Dia juga menegaskan bahwa kawasan ini harus dirancang sebagai area edukasi visual bagi pengunjung. “Ini display Urban Farming. Orang datang melihat, belajar, dan terinspirasi, bukan tempat bermain-main hewan,” tegas Munafri. Untuk desain tata ruang, Wali Kota ingin pengunjung memperoleh pengalaman edukasinya secara sistematis. Ia juga ingin orang masuk ke kawasan ini seperti masuk museum edukasi pertanian. Mereka jalan memutar, melihat semua proses urban farming dari hulu ke hilir, baru keluar dengan membawa produk atau oleh-oleh dari Market Farm. “Di ujung harus ada pusat produk agar pengunjung belanja,” jelas orang nomor satu kota Makassar. Dalam arahannya, Munafri juga meminta agar kawasan dilengkapi area hijau produktif seperti kebun tanaman pangan lokal, termasuk pohon pisang yang menurutnya dapat memberi kesan hidup dan dekat dengan keseharian masyarakat. “Saya mau tetap ada pohon-pohon di sekitar area, misalnya pohon pisang. Supaya ada suasana alami, dekat dengan masyarakat. Bahkan bisa saja orang jual pisang goreng di situ, jadi hidup suasananya,” katanya. Dengan konsep yang detail dan terarah tersebut, Pemerintah Kota Makassar menargetkan kawasan Green House Urban Farming menjadi ikon edukasi pertanian modern di Sulawesi Selatan dan pusat pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis pangan masa depan. Politisi Golkar itu juga menegaskan bahwa kawasan Urban Farming harus inklusif dan ramah bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. “Akses fasilitas untuk difabel harus ada. Ini wajib. Saya ingin kawasan ini inklusif dan bisa dikunjungi siapa saja. Jangan tertutup,” saran Appi. Munafri berharap pembangunan kawasan percontohan ini tidak hanya menghadirkan fasilitas fisik, tetapi juga melahirkan ide-ide baru yang memberi nilai manfaat berkelanjutan. “Saya ingin orang yang datang ke sini pulang dengan inspirasi. Mereka melihat, belajar, lalu bisa mempraktikkan di rumah atau di wilayah masing-masing. Itu tujuan sebenarnya dari Urban Farming,” pungkasnya. Sedangkan, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Aulia Arsyad, menjelaskan bahwa pembangunan kawasan Urban Farming ini dirancang secara terpadu lintas sektor dan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai fungsi masing-masing. Dua lokasi yang ditetapkan sebagai percontohan berada di Sudiang, Kecamatan Biringkanaya dan Barombong, Kecamatan Tamalate, yang akan dikembangkan sebagai pusat kolaborasi pertanian modern di Makassar. “Lokasi Urban Farming ini ada dua, di Sudiang dan Barombong. Di dua lokasi itu nanti akan terintegrasi seluruh sektor, pertanian, peternakan, perikanan, hingga pengelolaan sampah,” jelasnya. Aulia menyebutkan bahwa sedikitnya lima OPD dilibatkan dalam pembangunan kawasan Urban Farming ini. Setiap OPD memiliki peran strategis sesuai kebutuhan kawasan. Untuk leading sektor Dinas Lingkungan Hidup akan menangani pengelolaan sampah. Dinas Ketahanan Pangan akan membangun cold storage sebagai tempat penyimpanan hasil panen. Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum menangani infrastruktur seperti jalan, drainase, dan penerapan instruksi Pak Wali terkait penggunaan beton berpori agar air hujan dapat terserap. “Kemudian Dinas Perhubungan akan mengatur instalasi listrik, termasuk penggunaan solar panel, sesuai arahan Pak Wali,” terangnya. Ia juga menyampaikan bahwa untuk memperkuat tata kelola lintas sektor ini, pemerintah akan menetapkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang keterlibatan OPD dalam pengembangan Urban Farming. Lebih lanjut, Aulia mengatakan bahwa proyek ini tidak hanya fokus pada produksi pangan, tetapi juga diarahkan menjadi pusat edukasi dan wisata

Hukum, Makassar

Audiens Bersama Komnas HAM ; HMI Sulsel Dorong Komitmen Diseminasi HAM Antar Lembaga Negara Menuju Revisi UU HAM

Tinggalkan Komentar / Hukum, Makassar /

ruminews.id – Makassar, 22 Oktober 2025 — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan menggelar audiens nasional bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) secara virtual melalui platform Zoom Meeting. Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Dr. Prabianto Mukti Wibowo, M.Sc., selaku Wakil Ketua Internal Komnas HAM sekaligus Komisioner Bidang Pengaduan, dan dipandu oleh Nathanai Prisca dari Komnas HAM RI. Dari pihak HMI, hadir Iwan Mazkrib selaku Ketua Bidang Perlindungan HAM BADKO HMI Sulsel, Aenul Ikhsan (Direktur Eksekutif LKBHMI Cabang Gowa/Departemen Hukum dan HAM BADKO HMI Sulsel), Sultan Daeng Mangalle (Aktivis Sosial Politik/Mantan Sekretaris Bidang Sospol BADKO HMI Sulselbar), Hidayat (Bidang Advokasi dan Pengabdian Masyarakat LKBHMI Cabang Gowa Raya), serta Azhari Kastella (Departemen Hukum dan HAM BADKO HMI Sulsel/Kader LKBHMI Cabang Makassar). Audiens nasional ini membahas substansi dan urgensi penguatan hak asasi manusia (HAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam sinkronisasi kewenangan antar lembaga negara serta arah kebijakan menuju revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Prabianto Mukti Wibowo, M.Sc., selaku Wakil Ketua Internal sekaligus Komisioner Pengaduan Komnas HAM RI, menyampaikan apresiasi dan kesiapan Komnas HAM dalam memperkuat kerja-kerja hak asasi manusia hingga ke tingkat daerah. “Melalui kegiatan silaturahmi ini, kami sangat berterima kasih atas aspirasi dan kepedulian HAM yang telah disampaikan oleh rekan-rekan HMI Sulsel. Tentu hal ini menjadi perhatian khusus bagi Komnas HAM ke depannya. Komnas HAM terus berupaya memperkuat kesadaran HAM di berbagai sektor melalui program edukatif seperti Camping HAM dan kegiatan penyuluhan lainnya. Kami juga senantiasa mendorong penghormatan HAM oleh korporasi maupun pemerintahan sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran dan kejahatan HAM,” ujar Dr. Prabianto. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa secara hukum, ruang gerak Komnas HAM memang dibatasi oleh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. “Dalam UU HAM, Komnas memiliki fungsi dan peran tertentu. Kami tetap berkomitmen untuk mendorong partisipasi publik dalam penegakan HAM, meskipun terbatas pada kewenangan yang diberikan undang-undang. Saat ini, Kementerian Hukum dan HAM tengah membahas rancangan revisi UU HAM. Harapan kami, revisi tersebut dapat memperkuat kewenangan Komnas HAM, termasuk dalam memperluas ruang partisipasi penegakan HAM. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi seperti HMI, tentu sangat berarti dalam mengawal RUU HAM agar lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya. Ia juga menyinggung kerja aktual Komnas HAM dalam menindaklanjuti sejumlah peristiwa yang menjadi perhatian publik. “Komnas HAM saat ini sedang menyusun laporan akhir terkait sejumlah peristiwa kemanusiaan yang terjadi pada Agustus–September 2025 lalu. Laporan tersebut akan kami tindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku,” tambahnya. Sebagai penutup, Dr. Prabianto menyampaikan kesiapan Komnas HAM untuk memperkuat kolaborasi strategis dengan HMI dan berbagai pihak di daerah, khususnya di Sulawesi Selatan. “Melalui audiens ini, kami membuka ruang kerja sama yang lebih matang di masa mendatang. Komnas HAM siap berpartisipasi dalam berbagai agenda penguatan HAM di daerah, terutama di Sulawesi Selatan, demi masa depan HAM Indonesia yang lebih baik,” tutupnya. Dalam diskusi tersebut, Iwan Mazkrib menegaskan bahwa penguatan HAM tidak bisa hanya berhenti pada tataran moral dan wacana, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk sinergi dan sistem koordinatif antar lembaga negara (diferensiasi fungsional). “Melihat kondisi darurat HAM, yang setiap tahunnya menambah daftar kejahatan dan pelanggaran HAM diberbagai sektor. Menandakan adanya kelemahan antar kewenangan lembaga negara, yang membawa HAM semakin jauh dari amanat konstitusi. Diseminasi nilai-nilai HAM harus menjadi komitmen bersama antar lembaga negara. HMI mendorong agar Komnas HAM memimpin koordinasi substantif menuju revisi UU HAM yang lebih adaptif terhadap tantangan keadilan sosial dan hak warga negara menuju Indonesia emas,” ujar Iwan Mazkrib. Lebih lanjut, HMI Sulsel menilai bahwa semangat konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 secara tegas menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Artinya, pengawasan antar lembaga bukan sekadar teknis, melainkan amanat konstitusi yang melekat pada fungsi pelayanan publik dan hak warga negara. Amanat konstitusi ini adalah perintah moral sekaligus hukum yang menegaskan bahwa penghormatan dan perlindungan HAM tidak boleh bergantung pada rezim atau situasi politik. Negara wajib menjamin pelaksanaannya secara menyeluruh.” Dengan demikian, HMI Sulsel melalui Bidang Perlindungan HAM menilai revisi UU HAM nantinya harus diarahkan pada penguatan struktur kelembagaan, perluasan fungsi dan kewenangan Komnas HAM, serta penyesuaian norma-norma HAM dengan realitas digital dan sosial kontemporer. HAM harus diposisikan sebagai agenda prioritas dalam menjalankan misi kenegaraan. Pertemuan ini menjadi momentum awal mitra kerjasama strategis antara HMI dan Komnas HAM dalam mendorong gerakan nasional diseminasi HAM berbasis konstitusi dan kebijakan publik menuju masyarakat adil makmur.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Jadi Pembina Apel Hari Santri Nasional 2025 di Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir sebagai Pembina Apel Hari Santri Nasional 2025 yang digelar Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Makassar di Lapangan Masjid Raya Al-Markaz Al-Islami, Rabu (22/10/2025). Kegiatan ini berlangsung khidmat dan diikuti ribuan santri, alim ulama, pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar. Pada kesempatan tersebut, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi membacakan naskah resmi amanat Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., yang secara serentak dibacakan dalam apel Hari Santri di seluruh Indonesia. Peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025 ini mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia”, sekaligus menjadi momentum peringatan 10 tahun penetapan Hari Santri sejak tahun 2015 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2015. Dalam amanat yang dibacakan, Appi menyampaikan bahwa Hari Santri tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga momen refleksi akan sejarah perjuangan umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penetapan Hari Santri merujuk pada peristiwa heroik Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dicetuskan pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asy’ari, yang menyerukan kewajiban berjihad bagi umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan negara dari ancaman penjajahan. “Resolusi Jihad itulah yang membakar semangat perjuangan rakyat Indonesia, hingga memicu pertempuran monumental 10 November 1945 di Surabaya yang kini kita kenang sebagai Hari Pahlawan,” demikian amanat yang dibacakan Wali Kota Makassar itu. Dalam amanat Menteri Agama yang dibacakan Wali Kota, pesantren dinilai memiliki peran besar dalam sejarah pendidikan dan pembentukan karakter bangsa. Bahkan sebelum kemerdekaan, pesantren telah menjadi pusat penyebaran ilmu keislaman, akhlak, dan perjuangan kebangsaan. Kini peran santri semakin strategis, tidak hanya dalam bidang keagamaan tetapi juga pendidikan, ekonomi, teknologi dan kepemimpinan. “Hari Santri harus menjadi momentum kebangkitan santri Indonesia. Santri tidak hanya menguasai kitab kuning, tapi juga harus menguasai teknologi, sains, dan bahasa dunia,” bunyi amanat tersebut. Dalam naskah aman dibacakan, Appi juga menyampaikan duka cita mendalam atas musibah kebakaran yang menyebabkan 67 santri wafat di Pondok Pesantren Al-Fauzi, Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan bahwa negara hadir dalam duka pesantren. Kementerian Agama telah meninjau lokasi, menyalurkan bantuan, dan memastikan proses pemulihan berjalan baik. Teks yang disampaikan Munafri juga menegaskan komitmen pemerintah terhadap pembangunan pesantren. Sejumlah kebijakan telah diterbitkan, antara lain. UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, program dana abadi pesantren. Selanjutnya, program cek kesehatan gratis untuk santri, program makan bergizi gratis bagi santri seluruh Indonesia Dalam amanat itu, menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas komitmennya dalam menghadirkan kebijakan besar yang menyentuh dunia pendidikan keagamaan dan pesantren. Di akhir amanat, Appi menyampaikan pesan penting kepada para santri agar terus menjadi garda terdepan peradaban bangsa. “Jadilah santri yang berilmu dan berakhlak. Rawat tradisi pesantren, juga inovasi zaman. Dari tangan para santri, masa depan Indonesia ditulis,” tuturnya.

Scroll to Top