Daerah

Daerah, Palopo, Pemuda, Pendidikan

HMM-FEB UNANDA Gelar Bazar Dialog, Bahas Dampak Fluktuasi Dolar terhadap Kehidupan Masyarakat Desa

ruminews.id, Palopo – Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andi Djemma (HMM-FEB UNANDA) menggelar kegiatan Bazar Dialog bertajuk “Dollar dan Rupiah: Apakah Penting Bagi Warga Desa?” sebagai upaya meningkatkan literasi ekonomi masyarakat serta mendorong kesadaran akan keterkaitan antara ekonomi global dan kehidupan masyarakat desa. Kegiatan yang melibatkan mahasiswa, masyarakat, serta sejumlah organisasi kemahasiswaan ini membahas bagaimana perubahan nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari harga kebutuhan pokok, biaya produksi pertanian, hingga aktivitas ekonomi di tingkat desa. Dalam diskusi tersebut, peserta diajak memahami bahwa masyarakat desa tidak sepenuhnya terpisah dari dinamika ekonomi global. Meskipun transaksi sehari-hari menggunakan Rupiah, berbagai kebutuhan dan komoditas yang berkaitan dengan pasar internasional tetap dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar mata uang asing. Sekretaris Jenderal HAM Luwu Timur menyoroti potensi dampak inflasi yang dapat muncul akibat pelemahan Rupiah dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok. “Dampak inflasi menjadi perhatian utama karena kenaikan harga BBM akan mendorong naiknya biaya transportasi dan distribusi barang. Harga kebutuhan pokok berpotensi ikut naik, sementara daya beli masyarakat melemah. Jika situasi itu terus berlangsung, masyarakat akan terdampak melalui meja makan mereka dan pertumbuhan ekonomi nasional juga bisa melambat,” ujarnya. Senada dengan hal tersebut, kader Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Palopo mengajak mahasiswa untuk lebih peka terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. “Kita sebagai mahasiswa harus peka terhadap sosial dan isu yang ada di Indonesia hari ini. Permasalahan nilai mata uang Dolar terhadap Rupiah sangat berdampak kepada masyarakat. Jangan diam ketika ada masalah yang ada di sekitar kita,” katanya. Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNANDA dalam penyampaiannya menegaskan pentingnya sikap kritis mahasiswa dalam melihat berbagai kebijakan publik yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat. Ia mengutip pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, yang menyebut bahwa dalam politik tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Menurutnya, berbagai persoalan seperti polemik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), program-program yang dinilai menyedot anggaran besar, melemahnya nilai tukar Rupiah, hingga kenaikan harga BBM merupakan isu yang perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. “Berbagai persoalan tersebut bukan sekadar angka statistik atau perdebatan elit politik. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang harus menghadapi meningkatnya harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, serta menurunnya daya beli. Dalam negara yang berlandaskan prinsip keadilan sosial, setiap kebijakan seharusnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Demisioner Ketua Himpunan Mahasiswa Agroteknologi Universitas Cokroaminoto Palopo (HIMAGRO UNCP) menekankan bahwa masyarakat desa menjadi kelompok yang paling rentan merasakan dampak dari ketidakstabilan ekonomi makro. “Kita boleh saja tersenyum mendengar kelakar bahwa orang desa tidak memakai Dolar. Namun hari ini kita sadar, meski tangan mereka memegang Rupiah, isi piring mereka ditentukan oleh Dolar. Fluktuasi Dolar dan Rupiah bukan sekadar angka di papan bursa efek, melainkan persoalan yang menyentuh kehidupan petani, buruh, dan masyarakat desa,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa menjaga stabilitas Rupiah bukan hanya menjadi tugas teknis pemerintah dan bank sentral, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat kecil agar tidak semakin terbebani oleh gejolak ekonomi global. Melalui kegiatan Bazar Dialog ini, HMM-FEB UNANDA berharap dapat membangun kesadaran kolektif bahwa pemahaman ekonomi merupakan salah satu kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan. Selain menjadi ruang edukasi, forum tersebut juga menjadi wadah bagi masyarakat dan mahasiswa untuk bertukar pandangan mengenai kondisi ekonomi yang sedang dihadapi. Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan berbagai tanggapan dari peserta, menunjukkan bahwa isu ekonomi bukan hanya milik kalangan akademisi atau pembuat kebijakan, melainkan persoalan yang dekat dengan kehidupan seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga desa. Dengan meningkatnya literasi ekonomi, diharapkan masyarakat mampu lebih memahami berbagai kebijakan dan dinamika global yang turut memengaruhi kesejahteraan mereka di masa depan.

Infotainment, Kota Yogyakarta, Nasional, Politik

Festival Melawan Mojok Store: “Melawan Logika Kekuasaan”

Ruminews.id, Yogyakarta — Kondisi negara Indonesia saat ini berada ditengah pusaran krisis berkepanjangan. Logika sesat yang dimiliki penguasa dalam mengatur pemerintahan dengan berbagai program kerja yang semakin menghimpit masyarakat dalam kesulitan perekonomian ternyata ditanggapi oleh sebagian masyarakat untuk tetap menjaga kewarasannya. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan diskusi bersama.

Pemerintahan, Pemuda, Wonomulyo

HMI Desak Perbaikan Traffic Light yang Tak Berfungsi di Wonomulyo

ruminews.id, WONOMULYO – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tarbiyah dan Keguruan mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk segera melakukan perbaikan terhadap dua titik lampu lalu lintas (traffic light) di Kecamatan Wonomulyo yang telah lama tidak berfungsi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan serta mengganggu kelancaran arus lalu lintas di salah satu kawasan dengan tingkat mobilitas tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar. Ketua HMI Komisariat Tarbiyah dan Keguruan, Deby Akbar, mengatakan bahwa Wonomulyo merupakan pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan jasa yang setiap hari dipadati kendaraan dari berbagai wilayah. Tingginya mobilitas masyarakat tersebut seharusnya didukung oleh infrastruktur lalu lintas yang memadai guna menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Menurut Deby, keberadaan traffic light pada titik-titik strategis memiliki peran penting dalam mengatur arus kendaraan dan meminimalisasi risiko kecelakaan. Namun, dua traffic light di Wonomulyo yang telah lama tidak berfungsi justru menimbulkan kekhawatiran di tengah meningkatnya volume kendaraan yang melintas setiap hari. “Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Ketika lampu lalu lintas tidak berfungsi, maka pengaturan arus kendaraan sepenuhnya bergantung pada kesadaran pengguna jalan. Dalam kondisi lalu lintas yang padat, situasi seperti ini berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan maupun kemacetan,” ujar Deby Akbar, Sabtu (20/6/2026). Ia menilai bahwa pemerintah perlu menjadikan persoalan tersebut sebagai prioritas. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Polewali Mandar, Wonomulyo memberikan kontribusi besar terhadap aktivitas perdagangan dan perputaran ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur keselamatan lalu lintas harus berjalan seiring dengan perkembangan wilayah. Deby juga menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, apabila traffic light tersebut berada pada ruas jalan nasional, maka kewenangan teknis pemeliharaan dan perbaikannya berada pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan. Meski demikian, Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tetap memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui koordinasi aktif dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. “Masyarakat tidak membutuhkan perdebatan mengenai siapa yang berwenang. Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi dan tindakan nyata. Pemerintah daerah harus proaktif membangun komunikasi dengan seluruh pihak terkait agar persoalan ini segera mendapatkan penyelesaian yang jelas,” tegasnya. Lebih lanjut, HMI Komisariat Tarbiyah dan Keguruan menilai bahwa lamanya kerusakan traffic light tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemeliharaan infrastruktur lalu lintas di daerah. Fasilitas yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat tidak seharusnya dibiarkan rusak dalam waktu yang lama tanpa kepastian perbaikan. Atas dasar itu, Deby Akbar mendesak Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat, serta BPTD Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan peninjauan dan perbaikan terhadap dua titik traffic light yang tidak berfungsi di Wonomulyo. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, terlebih Wonomulyo saat ini terus berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan dan mobilitas masyarakat terbesar di Kabupaten Polewali Mandar.

Daerah, Makassar, Pemuda, Pendidikan

Wattunami, IKASOS FISIP Unhas Siap Gelar Mubes Juli 2026

ruminews.id, MAKASSAR – Ikatan Alumni Sosiologi (IKASOS) FISIP Universitas Hasanuddin (Unhas) bersiap menggelar hajatan besar. Musyawarah Besar (MUBES) IKASOS FISIP Unhas dijadwalkan bakal berlangsung pada bulan Juli 2026 mendatang. Tidak sekadar menjadi ajang temu kangen dan reuni, momentum Mubes kali ini dirancang sebagai media konsolidasi gagasan strategis. Para alumni sosiologi Unhas diharapkan mampu melahirkan pemikiran kritis dalam merespon berbagai dinamika sosial, baik di tingkat kebangsaan maupun global saat ini. Pembentukan Struktur Kepanitiaan Mubes Langkah awal kesiapan Mubes ini dimatangkan dalam sebuah sharing session yang dihadiri oleh sejumlah alumni pada Jumat, 19 Juni 2026, bertempat di STIA LAN. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum IKASOS FISIP Unhas Periode 2021-2025, Dr. Sulaeman Fattah, M.Si., secara resmi menetapkan susunan panitia inti demi memastikan kelancaran acara. Berikut adalah struktur kepanitiaan Mubes IKASOS FISIP Unhas 2026 yang telah dibentuk: Ketua Panitia: Adnan Kasogi, S.Sos., M.Si. Wakil Ketua Panitia: Nur Riswandi Marsuki, S.Sos., M.Si. Sekretaris Panitia: Muh. Ilham Dhani Asriawan. Wadah Konsolidasi Gagasan Sosiologis Ketua Umum IKASOS FISIP Unhas, Dr. Sulaeman Fattah, M.Si., mengungkapkan bahwa Mubes ini memiliki esensi yang sangat krusial bagi masa depan organisasi dan kontribusi alumni. “Mubes ini menjadi ruang untuk bertukar sapa sekaligus menjadi titik awal untuk memformulasikan kembali gagasan-gagasan sosiolog FISIP Unhas yang selama ini berhamburan,” ujar Sulaeman. Senada dengan hal tersebut, Ketua Panitia terpilih, Adnan Kasogi, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa kondisi sosial-politik saat ini menuntut peran aktif para alumni. Dinamika di tingkat lokal, nasional, hingga global membutuhkan pisau analisis yang tajam dari para sosiolog. “Saat ini merupakan momentum emas bagi alumni Sosiologi FISIP Unhas untuk mengambil peran. Kami berharap Mubes ini dapat menjadi titik temu untuk menyatukan arah gerak alumni sosiologi ke depannya,” pungkas Adnan. Sumber: Ilham Dani

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

Gempa 6,7 Magnitudo, PHI Minta Evaluasi Tata Ruang Sulteng

Ruminews.id, Palu — Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Hijau Indonesia (PHI) Sulawesi Tengah mendesak seluruh kepala daerah di Sulawesi Tengah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang dan perizinan pertambangan di wilayah masing-masing. Desakan ini muncul setelah gempa bumi berkekuatan 6,7 magnitudo mengguncang Kota Palu dan Kabupaten Sigi pada 16 Juni 2026, yang kembali membangkitkan trauma masyarakat terhadap bencana besar Palu tahun 2018.

Infotainment, Kota Yogyakarta, Nasional

Aksi Protes Seniman di Pembukaan ARTJOG 2026 Berujung Pembubaran, ARTJOKES Soroti Kekerasan dan Intimidasi

Ruminews.id, Yogyakarta – Penampilan performance art yang dilakukan seorang seniman dalam pembukaan ARTJOG 2026 di Jogja National Museum (JNM), Jumat (19/6), berujung pembubaran oleh petugas keamanan. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap keterlibatan Didit Hediprasetyo Foundation dalam penyelenggaraan ARTJOG tahun ini.

Makassar, Pemuda

Dicopot Lewat Flyer Saja? Ketua Terpilih PK KNPI Wajo: Ini Bukan Organisasi, Tapi Main Tunjuk Semata!

ruminews.id – Makassar – Dipilih sah oleh 33 OKP, dicopot tanpa rapat, tanpa surat resmi; Mandat pemuda diinjak hanya demi kemauan satu orang (19/6). Ada tawa getir yang menyimpan luka mendalam. Itulah yang dirasakan Muhammad Aldy Hidayat, Ketua Terpilih PK KNPI Kecamatan Wajo, saat melihat namanya digeser dari jabatannya — bukan lewat musyawarah, bukan lewat keputusan tertulis, melainkan hanya lewat selembar pengumuman digital: sebuah flyer. “Saya tertawa bukan karena senang, tapi karena heran melihat betapa ringannya Ketua DPD KNPI Kota Makassar memperlakukan amanah yang sudah dipilih oleh 33 Organisasi Kepemudaan sah. Kalau semudah ini mengganti ketua, buat apa lagi ada pemilihan? Buat apa OKP berkumpul? Cukup satu orang pegang kuasa, lalu tunjuk siapa saja seenaknya,” ujar Aldy dengan senyum yang menyembunyikan kekecewaan teramat dalam. Tusukan Pertama: KNPI Milik OKP, Bukan Properti Pribadi Ketua DPD Aldy mengarahkan pertanyaan tajam langsung ke pucuk pimpinan: “Pak Ketua DPD KNPI Kota Makassar, sejak kapan organisasi kolektif ini berubah menjadi perusahaan swasta yang Bapak jalankan layaknya CEO tunggal? Sejak kapan suara 33 OKP yang memberikan mandat kepada saya dianggap hanya angin lalu yang bisa diabaikan sesuka hati?” “Para senior mengajarkan kami: KNPI berdiri karena pemuda, hidup karena kesepakatan. Tapi gaya Bapak justru menunjukkan sebaliknya — seolah Bapak adalah raja di wilayah sendiri, keputusan tak butuh persetujuan siapa pun, aturan hanya berlaku jika menguntungkan kehendak pribadi. Kalau begini caranya, memang pantas dikatakan kepemimpinan ini prematur ruhnya, meski gelarnya terdengar megah,” sindirnya. Ia menegaskan: “Saya bukan ditunjuk oleh Bapak. Saya dipilih oleh OKP. Kalau Bapak ingin mencopot saya, copotlah melalui jalan yang benar. Jangan perlakukan mandat pemuda seperti stiker tembok — pasang sesuka hati, lepas sesuka hati.” Tusukan Kedua: Administrasi Kosong, Kekuasaan “Super Power” Tanpa Akuntabilitas Yang paling mencengangkan bagi Aldy dan publik adalah ketiadaan dasar hukum sedikit pun. “Sampai detik ini, tak ada surat resmi, tak ada nomor keputusan, tak ada tanda tangan Bapak Ketua DPD yang menjelaskan alasannya. Semua hanya lewat gambar flyer yang bisa dibuat siapa saja. Ini bukan tata kelola organisasi, ini persis alur drama Cina: keputusan di balik selimut, kesepakatan rahasia, tujuan tersembunyi.” Aldy membuka kemungkinan apa yang sesungguhnya terjadi: “Apakah alasannya karena Bapak ingin posisi Sekretaris diisi orang kepercayaan sendiri agar lebih mudah dikendalikan? Apakah karena saya berani bertanya kemana aliran dana hibah DPD yang jumlahnya diketahui cukup besar — padahal kami buat baju, baliho, biaya sendiri tanpa menerima bantuan sepeser pun? Bahkan pelantikan pun ditunda sepihak tanpa surat pemberitahuan resmi bertanda tangan Bapak.” “Kekuasaan yang Bapak banggakan itu terasa sangat super power, sayangnya tanpa tanggung jawab, tanpa transparansi, dan tanpa rasa hormat kepada mereka yang sesungguhnya memiliki KNPI ini.” Pembakaran Atribut: Protes Bukan Kejahatan — Tak Ada Api Tanpa Pemicu Tindakan Aldy membakar atribut PK KNPI Wajo sering dijadikan sasaran serangan. Ia menjawabnya dengan kepala tegak: “Saya menyampaikan permohonan maaf tulus kepada para pendahulu KNPI Kota Makassar. Tapi percayalah: tak akan pernah ada api jika tidak ada yang menyalakan apinya. Saya membakar baju itu bukan membakar nama organisasi — saya membakar cara Bapak Ketua DPD mempermainkan kepercayaan pemuda.” “Kalau aturan dijalani benar, kalau mandat saya dihormati, kalau suara OKP didengar — apakah hati ini sampai terpaksa meluapkan kekecewaan dengan cara itu? Jangan salahkan orang yang berteriak, tapi lihatlah apa yang membuatnya sampai harus berteriak sekencang ini.” Seruan Hati: Ini Bukan Soal Jabatan, Tapi Menyelamatkan Martabat Pemuda Aldy menegaskan dengan suara bergetar: “Saya siap mundur kapan saja Pak Ketua DPD mau. Tapi tuliskan alasannya secara terang-terangan di atas kertas resmi, tanda tangan sendiri, sebutkan satu per satu kesalahan saya. Jangan minta saya tunduk pada perintah tanpa dasar, pada keputusan yang hanya hidup di selembar flyer.” “Saya tetap menganggap diri saya Ketua Terpilih PK KNPI Kecamatan Wajo sampai ada surat pencabutan mandat yang sah. Kenapa bertahan? Bukan karena cinta jabatan — tapi karena saya berdiri mewakili 33 OKP yang menaruh harapan. Kalau saya diam saja, berarti saya membiarkan Ketua DPD mengajarkan generasi muda: di KNPI, kehendak satu orang lebih tinggi daripada kesepakatan banyak pemuda.” “Pak Ketua DPD KNPI Kota Makassar, ingatlah pesan sederhana ini: Bapak memimpin KNPI, bukan memiliki KNPI. Miliknya adalah OKP, miliknya adalah seluruh pemuda Makassar. Tusukan aturan yang Bapak lakukan hari ini kepada saya, sebenarnya menusuk masa depan organisasi ini sendiri.”

Makassar, Pemuda

DPD KNPI Kota Makassar Tunjuk Zulkifly sebagai Pejabat Ketua PK KNPI Kec Wajo

ruminews.id – Makassar – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar resmi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 039/KPTS/Sek/VI/2026 tentang Penunjukan Pejabat Ketua Pengurus Kecamatan (PK) KNPI Kecamatan Wajo, (19/06/2026). Keputusan tersebut merupakan langkah organisatoris yang ditempuh DPD KNPI Kota Makassar dalam rangka menjaga keberlangsungan roda organisasi, memperkuat konsolidasi kepemudaan, serta menghindari terjadinya kevakuman kepemimpinan di tingkat kecamatan. Dalam pertimbangannya, DPD KNPI Kota Makassar menilai telah terjadi tindakan yang mencederai marwah dan kewibawaan organisasi, termasuk tindakan pembakaran atribut dan pakaian dinas harian KNPI yang merupakan simbol identitas organisasi. Sebelum keputusan ini diambil, DPD KNPI Kota Makassar telah melakukan berbagai upaya pembinaan, komunikasi, dan penyelesaian melalui mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui surat keputusan tersebut, Zulkifly resmi ditunjuk sebagai Penjabat Ketua PK KNPI Kecamatan Wajo dengan mandat untuk melakukan konsolidasi organisasi, memperkuat koordinasi antar unsur kepemudaan, serta mempersiapkan langkah-langkah organisasi yang diperlukan demi menjaga stabilitas dan keberlangsungan KNPI di Kecamatan Wajo. Menanggapi penunjukan tersebut, Zulkifly menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh DPD KNPI Kota Makassar. “Amanah ini bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi tanggung jawab bersama seluruh kader dan pemuda di Kecamatan Wajo. Saya mengajak seluruh elemen kepemudaan untuk kembali bersatu, mengedepankan semangat persaudaraan, serta menjadikan KNPI sebagai wadah pengabdian dan kolaborasi untuk kemajuan Kecamatan Wajo,” ujar Zulkifly. Menurutnya, langkah awal yang akan dilakukan adalah membangun komunikasi yang inklusif dengan seluruh organisasi kepemudaan serta melakukan konsolidasi internal guna memperkuat peran KNPI sebagai rumah besar pemuda. “KNPI adalah milik seluruh pemuda. Karena itu, mari kita tinggalkan perbedaan yang dapat menghambat kemajuan organisasi dan fokus pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Saya siap merangkul semua pihak demi mewujudkan KNPI Wajo yang solid, produktif, dan berdaya guna,” tambahnya. Zulkifly juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI serta menjaga marwah organisasi sebagai wadah berhimpunnya pemuda yang independen, progresif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, “tutupnya”.

Scroll to Top