Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah

Daerah, Makassar

Vonny Ameliani Soan ke Para Senior KNPI, Menautkan Silaturahmi dan Menguatkan Konsolidasi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id, Makassar — Dalam senyap sore yang mengalun pelan di Kota Daeng, langkah Vonny Ameliani Suardi kembali menapaki jejak para seniornya. Ada rasa hormat yang dibawa, ada tekad yang disimpan, dan ada harapan yang ia titipkan pada setiap salam yang terjabarkan. Hari ini, ia bersilaturahmi sekaligus melakukan konsolidasi dengan sejumlah tokoh lintas generasi di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), sebagai bagian dari ikhtiar membangun energi besar pemuda Sulawesi Selatan. Salah satu pintu yang ia ketuk adalah kediaman Nimatullah, tokoh yang namanya telah mengisi banyak lembar perjalanan pergerakan. Dikenal sebagai politisi, aktivis, sekaligus alumni KNPI Sulsel, Nimatullah adalah sosok yang dalam pandangan banyak anak muda, merupakan mata air pengalaman jernih, deras, dan memberi arah. Pertemuan keduanya berlangsung hangat. Seperti dua gelombang yang saling menyapa di tepian pantai, percakapan itu mengalir tanpa sekat: tentang sejarah pergerakan pemuda, tentang tantangan lintas waktu, hingga tentang kebutuhan KNPI untuk berdiri kokoh sebagai rumah besar yang memayungi keberagaman visi generasi. Vonny datang tidak hanya membawa diri, tetapi membawa kesungguhan. Dalam dirinya, para senior melihat kobaran yang belum padam, semangat baru yang ingin menyambung benang panjang estafet kepemimpinan. Sementara Vonny sendiri, dengan segala hormat, menimba petuah dari mereka yang telah lebih dulu menempuh jalan panjang organisasi. “Silaturahmi adalah nadi organisasi,” begitu kira-kira yang terpantul dari suasana pertemuan itu. Bahwa kekuatan KNPI bukan hanya terletak pada nama besar, tetapi pada kelapangan hati untuk saling merawat hubungan, menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di akhir pertemuan, Vonny meninggalkan rumah Nimatullah dengan langkah yang lebih teguh. Ada sinar keyakinan yang tumbuh, bahwa perjalanan konsolidasi ini bukan sekadar ritual politik organisasi, melainkan upaya menyulam kembali jati diri pemuda Sulsel: kuat dalam persaudaraan, matang dalam gagasan, dan kokoh dalam komitmen. Dan di langit Makassar yang mulai temaram, tersimpan harapan bahwa generasi yang datang tidak hanya berjalan, tetapi bergerak dengan kesadaran, menghormati akar, dan menyiapkan cahaya untuk masa depan.

Daerah, Gowa

Komisariat Syariah Cagora: “Vikram Syahrir Kader Terbaik Disiapkan Jadi KETUM HMI CAGORA”

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa /

ruminews.id, Gowa – Menjelang Konferensi Cabang ke-XII HMI Cabang Gowa Raya, tensi politik internal semakin menguat. Berbagai kepentingan mulai bergerak, dan arah masa depan organisasi kembali dipertanyakan. Di tengah situasi tersebut, HMI Komisariat Syariah dan Hukum menyatakan sikap tegas: mengusung dan memperjuangkan kemenangan Muh. Vikram Syahrir As atau Viki sebagai Ketua Umum HMI Cagora. Iksan, salah satu kader aktif Komisariat Syariah, menegaskan bahwa dukungan ini lahir dari pembacaan objektif terhadap peta politik dan kualitas kepemimpinan para kandidat. “Viki adalah kader terbaik yang disiapkan untuk memimpin Gowa Raya” “Konfercab kali ini bukan ruang eksperimen. HMI Cagora butuh figur yang kuat, visioner, dan tidak dapat ditarik oleh kepentingan-kepentingan pragmatis. Kami melihat tidak ada jalan lain untuk menyudahi kegaduhan politik internal kecuali menerima Viki sebagai solusi final bagi masa depan kepemimpinan HMI Cagora,” ujar Iksan. Menurutnya, dinamika yang terjadi selama beberapa periode terakhir menunjukkan bahwa organisasi tidak bisa lagi dipimpin oleh figur kompromistis yang rentan terhadap tekanan kelompok. Cagora membutuhkan pemimpin yang mampu memotong konflik, bukan menjadi bagian darinya. Komisariat Syariah menilai Muh. Vikram Syahrir As adalah sosok yang memiliki ketegasan politik, kedewasaan berpikir, serta rekam jejak advokasi dan kaderisasi yang tidak diragukan. Nilai itulah yang diyakini mampu membawa Cagora keluar dari stagnasi, sekaligus mengembalikan wibawa organisasi sebagai poros gerakan mahasiswa paling strategis di Gowa Raya. Pernyataan dukungan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Koalisi Syariah siap berada di garis depan dalam pertarungan politik Konfercab. Bagi mereka, kemenangan bukan hanya soal mengangkat figur, tetapi memastikan bahwa HMI Cagora dipimpin oleh kader yang mampu mengonsolidasikan kembali integritas organisasi. Dengan demikian, Komisariat Syariah dan Hukum menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh pencalonan Vikram, serta mengajak seluruh komisariat dan kader HMI se-Cagora untuk memilih pemimpin yang bukan hanya populer, tetapi benar-benar mampu memimpin.

Daerah, Hukum, Palu, Pemerintahan, Uncategorized

Kematian Afif Siraja Getarkan Emosi Publik: Kuasa Hukum Mendesak Polda Sulteng Rilis Hasil Otopsi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Palu, Pemerintahan, Uncategorized /

ruminews.id, Palu – Kematian Afif Siraja, kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), meninggalkan luka mendalam bagi keluarga, sesama kader, dan masyarakat luas. Di tengah duka yang masih terasa kuat, kuasa hukum keluarga mendesak Polda Sulawesi Tengah untuk segera merilis hasil otopsi sebagai bentuk keadilan dan transparansi yang selama ini diharapkan banyak pihak. Gelombang Kesedihan yang Belum Reda Bagi masyarakat yang mengenal Afif, kepergiannya terasa terlalu cepat dan meninggalkan banyak tanda tanya. Warga dan para kader HMI merasakan kehilangan bukan hanya seorang sahabat, tetapi seorang anak muda yang dikenal aktif, penuh semangat, dan selalu berdiri pada nilai perjuangan organisasi. Kehilangan yang tiba-tiba ini menimbulkan gejolak emosional antara kesedihan, kebingungan, hingga rasa tidak terima yang sulit disembunyikan. Di berbagai daerah, doa dan solidaritas terus mengalir. Banyak kader HMI menyebut bahwa Afif bukan hanya nama, tetapi simbol dari generasi muda yang berani berbicara dan berjuang. Ketidakpastian yang Menggerus Rasa Aman Kuasa hukum menilai bahwa belum adanya publikasi resmi hasil otopsi membuat masyarakat berada dalam ruang ketidakpastian yang panjang. Ketidakjelasan ini perlahan menggerus rasa aman dan kepercayaan publik terhadap proses hukum. Masyarakat dan para kader menunggu jawaban pasti jawaban yang diharapkan mampu memulihkan luka psikologis dan memperjelas duduk perkara kematian Afif. Bagi para kader HMI, situasi ini menimbulkan tekanan mental tersendiri. Mereka bergulat antara rasa duka dan harapan bahwa kebenaran akan ditegakkan. Banyak yang menyampaikan, “Kami hanya ingin keadilan untuk saudara kami.” Kebutuhan Mendesak akan Transparansi Di hadapan kesedihan yang begitu dalam, kuasa hukum menegaskan bahwa keterbukaan hasil otopsi adalah langkah paling mendasar untuk menghentikan spekulasi liar yang beredar. Hasil otopsi bukan hanya data medis tetapi fondasi bagi keluarga dan masyarakat untuk menerima kenyataan dengan tenang, serta memastikan bahwa setiap dugaan yang muncul diproses dengan dasar ilmiah, bukan asumsi. Transparansi ini juga menjadi penopang penting bagi stabilitas psikologis masyarakat. Ketika informasi jelas, masyarakat dapat memahami proses hukum dan menciptakan ruang yang lebih sehat untuk berdialog. Harapan untuk Kepastian dan Keadilan Keluarga Afif bersama kuasa hukumnya berharap Polda Sulteng dapat menyampaikan hasil otopsi secara lengkap, akurat, dan terbuka. Harapan ini bukan semata desakan hukum, tetapi jeritan batin dari keluarga yang sedang berduka dan komunitas HMI yang masih terpukul. Mereka percaya bahwa keterbukaan adalah jalan terbaik untuk mengembalikan rasa percaya, meredakan gelisah publik, serta memastikan bahwa setiap nyawa termasuk Afif dihargai dengan proses hukum yang adil dan bermartabat.

Daerah, Maros, Nasional

Bupati Maros InsyaAllah membersamai Vonny, Vonny: Gemilang Pagessa adalah Pemuda Potensial Berkiprah Di Provinsi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Maros, Nasional /

ruminews.id, Maros — Dari tanah yang subur dan penuh denyut harapan di Kabupaten Maros, hadir sebuah Apresiasi hangat dari Bupati Maros Andi Syafril Chaidir Syam yang menegaskan InsyaAllah akan membersamai langkah Vonny Ameliani Suardi. Di tengah geliat pemuda dan arus perubahan yang terus bergulir di Sulawesi Selatan, dukungan itu terasa seperti angin sejuk yang menegakkan layar, memberi kekuatan pada perjalanan panjang yang akan ditempuh. Vonny menyambut apresiasi itu dengan penuh penghargaan. Di hadapan tokoh pemuda yang ikut menyimak, ia menyebut nama Gemilang Pagessa Ketua DPRD Kabupaten Maros yang juga menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Maros, sebagai salah satu pemuda potensial yang layak berkiprah lebih jauh di Provinsi Sulawesi Selatan. “Gemilang Pagessa adalah pemuda potensial yang sinarnya tak hanya tampak di Maros, tetapi bersinar di seluruh Sulawesi Selatan. Ia memiliki karakter, integritas, dan semangat yang dibutuhkan untuk membangun daerah ini,” ujar Vonny dengan nada penuh keyakinan. Dukungan Bupati Andi Syafril Chaidir Syam dan pengakuan Vonny terhadap kapasitas Gemilang Pagessa menghadirkan sebuah simpul harapan baru: bahwa langkah pemuda tak lagi berjalan sendiri, tetapi dibimbing, dijaga, dan diberi ruang untuk tumbuh menjadi kekuatan yang lebih besar bagi masa depan Sulawesi Selatan. Di bawah langit Biru KNPI, perjalanan baru ini mulai dituliskan pelan, pasti, dan penuh harapan.

Daerah, Pare-pare

DPD KNPI Parepare Resmi Dukung Vonny Ameliani Suardi Pimpin KNPI Sulsel

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pare-pare /

ruminews.id, Pare Pare -DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Parepare menyatakan dukungan penuh kepada Vonny Ameliani Suardi untuk maju sebagai Calon Ketua DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan pada Musyawarah Daerah (Musda) ke-XVI yang dijadwalkan digelar pada 29 November 2025. Dukungan itu lahir setelah melalui dialog panjang dan pertimbangan matang di internal organisasi, percakapan yang merangkum kegelisahan, harapan, dan pandangan kolektif tentang sosok pemimpin yang layak memandu arah gerak pemuda Sulawesi Selatan ke depan. Dari sekian nama, cahaya yang paling terang bagi Parepare tertuju pada Vonny. Ketua DPD KNPI Parepare, Rasmin Rajab, menegaskan bahwa pilihan mendukung Vonny bukan sekadar keputusan struktural, melainkan sikap yang dipenuhi keyakinan. Menurutnya, Vonny adalah sosok yang menghayati kepemimpinan sebagai pengabdian; seseorang yang membawa jejak rekam yang teruji dan visi yang bertaut erat dengan kebutuhan pemuda masa kini. “Vonny Ameliani Suardi adalah representasi pemimpin yang dibutuhkan KNPI Sulsel hari ini. Ia memiliki kedalaman pengalaman, jaringan yang luas, serta semangat kolaboratif yang mampu merangkul keberagaman pemuda. Parepare melihat beliau sebagai figur yang dapat membawa pembaruan dan penguatan organisasi,” ucap Rasmin, mantap. Rasmin juga menegaskan bahwa DPD KNPI Parepare tidak berhenti pada dukungan moral semata. Mereka siap mengawal jalannya dinamika menuju Musda XVI menjadi bagian dari arus besar konsolidasi pemuda Sulawesi Selatan yang lebih solid, lebih matang, dan lebih progresif. Menurutnya, dukungan kepada Vonny sejalan dengan gelombang aspirasi pemuda dari berbagai daerah aspirasi yang merindukan KNPI dengan wajah baru: lebih modern dalam gagasan, produktif dalam karya, serta terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor. Dengan pernyataan resmi ini, DPD KNPI Parepare menambah deretan daerah yang lebih awal menyatakan sikap mendukung Vonny Ameliani Suardi. Sementara itu, suhu dinamika menuju Musda XVI terus menghangat, menandai babak baru perjalanan organisasi kepemudaan terbesar di Sulawesi Selatan. (*)

Badan Gizi Nasional, Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Polewali Mandar

Polemik Perubahan SPMT PPPK Tahap 2 Polman: Dugaan Maladministrasi Menguat, Guru Menuntut Hak dan Transparansi

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Polewali Mandar /

ruminews.id, Polewali Mandar — Polemik perubahan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang diterima PPPK Tahap 2 Kabupaten Polewali Mandar kembali mencuat setelah para guru mendapati bahwa tanggal SPMT mereka diubah secara sepihak, tanpa penjelasan resmi dan tanpa dasar hukum yang kredibel. Perubahan ini bukan hanya membingungkan, tetapi juga telah berdampak langsung pada penundaan penggajian, sehingga merugikan banyak PPPK yang sudah bekerja sejak awal penugasan. Informasi dari pihak keuangan menyebutkan bahwa SPMT sebelumnya “ditolak sistem” apabila tidak bertanggal 1 Desember. Namun alasan ini semakin memperbesar tanda tanya. Jika sistem memang mengharuskan tanggal 1, mengapa tidak ditetapkan 1 November, mengingat banyak PPPK telah hadir dan melaksanakan tugas sejak awal November? Lebih jauh, Tanggal Mulai Tugas (TMT) telah ditetapkan BKN secara nasional pada 1 Oktober, sehingga sangat tidak logis apabila SPMT justru dimundurkan tanpa memperhatikan kehadiran faktual pegawai. Banyak PPPK mengaku sudah mengajar, sudah menjalankan amanah negara, dan telah mengeluarkan biaya pribadi selama melaksanakan tugas di lokasi penempatan. Namun perubahan SPMT secara mendadak membuat hak gaji mereka tertunda dan masa kerja mereka tidak dihitung sebagaimana mestinya. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya maladministrasi, tindakan administratif tanpa perencanaan yang matang, bahkan potensi konspirasi yang pada kondisi tertentu dapat mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi, apabila perubahan dokumen tersebut terbukti menyebabkan kerugian bagi ASN. Atas kondisi tersebut, para PPPK melalui pernyataan sikap ini menyampaikan tuntutan tegas sebagai bentuk keberatan atas kebijakan yang tidak adil dan tidak transparan. Pertama, kami menolak penundaan penggajian PPPK yang terjadi akibat perubahan SPMT yang tidak terencana dan dilakukan tanpa dasar administratif yang jelas. Guru telah bekerja, dan hak mereka tidak boleh ditahan karena kesalahan birokrasi. Kedua, kami meminta pemerintah segera menerbitkan SPMT sesuai tanggal masuk kerja atau kehadiran nyata di lokasi penugasan. SPMT harus merepresentasikan fakta lapangan, bukan ditentukan berdasar alasan teknis yang tidak dapat diverifikasi. Ketiga, kami mendesak pemerintah menjamin kepastian pembayaran gaji pertama secara tepat waktu, khususnya bagi PPPK yang telah bekerja dan menanggung biaya pribadi selama melaksanakan tugas. Keempat, kami menuntut transparansi penuh dan komunikasi yang jelas terkait perubahan administrasi SPMT agar tidak lagi merugikan PPPK, baik di Polewali Mandar maupun di seluruh Indonesia. Kelima, kami meminta adanya skema kompensasi atau solusi administratif bagi PPPK yang telah mengeluarkan biaya pribadi selama masa penugasan akibat tertundanya hak gaji yang seharusnya mereka terima. Polemik SPMT ini tidak lagi sekadar persoalan administratif, melainkan menjadi ujian terhadap integritas birokrasi daerah. Pertanyaan yang kini menggantung adalah apakah ini sekadar kesalahan teknis, atau justru indikasi penyimpangan sistemik yang harus segera diusut oleh Inspektorat dan Ombudsman?

Daerah, Pinrang, Uncategorized

Dukungan Mengalir: KNPI Pinrang Beri Rekomendasi Resmi untuk Vonny Ameliani Suardi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pinrang, Uncategorized /

ruminews.id – Pinrang, Dukungan ini tidak lahir tiba-tiba. Ia tumbuh dari percakapan panjang, dari ruang-ruang diskusi, dari timbang rasa para pengurus dan tokoh pemuda Pinrang yang menginginkan figur terbaik bagi masa depan organisasi. Dalam kesenyapan perenungan itu, nama Vonny mengemuka sebagai cahaya yang menyatukan harapan. DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pinrang secara resmi menyatakan dukungan kepada Vonny Ameliani Suardi untuk maju sebagai Calon Ketua DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan pada Musyawarah Daerah (Musda) ke-XVI yang akan digelar pada 29 November 2025. Salman, salah satu pengurus DPD KNPI Pinrang, menjelaskan bahwa dukungan ini diberikan karena Vonny dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat, rekam jejak organisasi yang jelas, serta komitmen terhadap agenda besar pemberdayaan pemuda di Sulawesi Selatan. “Vonny Ameliani Suardi adalah figur yang tepat untuk memimpin KNPI Sulsel. Ia memiliki pengalaman, jaringan, dan visi yang relevan untuk membawa KNPI lebih inklusif dan progresif. Pinrang melihat beliau sebagai sosok pemersatu yang bisa merangkul seluruh elemen kepemudaan,” ujar Salman. Lebih jauh, Salman menegaskan bahwa DPD KNPI Pinrang tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga siap mengambil peran aktif dalam mengawal proses hingga Musda berlangsung. Ia berharap momentum Musda XVI menjadi ajang konsolidasi dan penguatan kembali gerakan pemuda di tingkat provinsi. Dukungan terhadap Vonny juga disebut sejalan dengan aspirasi banyak pemuda daerah yang menginginkan perubahan arah kepemimpinan KNPI Sulsel ke arah yang lebih modern, produktif, dan kolaboratif. Dengan keluarnya rekomendasi ini, DPD KNPI Pinrang menjadi salah satu daerah yang lebih awal menyatakan sikap mendukung Vonny Ameliani Suardi. Sementara itu, rangkaian dinamika menuju Musda XVI diperkirakan akan semakin menguat menjelang akhir tahun 2025. (*)

Daerah, Makassar, Opini, Pendidikan

Hantu-Hantu Yang Bergentayangan Di Kampus

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Opini, Pendidikan /

ruminews.id – Budaya senioritas didalam kampus masih marak terjadi, tempat yang semestinya menghadirkan pemikiran-pemikiran pembaharu, malah menjadi sarang orang-orang kolot yang gemar melakukan perpeloncoan. Fenomena ini mungkin terjadi di hampir semua perguruan tinggi di Indonesia. Di Indonesia budaya senioritas berkonotasi negatif, ia sering dikaitkan dengan kegiatan perpeloncoan. Perpeloncoanberasal dari bahasa Jawa “pelonco” (kepala gundul), namun maknanya menjadi meluas ke arah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh senior kepada juniornya. biasanya perpeloncoan dialami oleh mahasiswa baru (Maba) yang sedang menjalani masa orientasi. Tidak hanya bagi maba, tindakan kekerasan ini akan dirasakan oleh siapapun yang statusnya sebagai junior. Akar sejarah kekerasan ini dimulai pada tahun 1700an, Di Amerika Serikat, Susan Lipkins dalam bukunya Menumpas Kekerasan Pelajar dan Mahasiswa Menghentikan Perpeloncoan di Sekolah (2016). Menjelaskan bahwa kegiatan sejenis ospek terjadi ketika para mahasiswa Oxford University berkunjung ke Harvard sekitar 1700-an. Mereka memperkenalkan fagging–murid muda melayani murid yang lebih tua atau senior. Inilah awal budaya senioritas tumbuh di dalam kampus. ​Di Indonesia perpeloncoan terdeteksi mulai ada pada tahun1898 hingga 1927 ketika masa kolonialisme belanda diSchool tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) yang kini telah bertransformasi menjadi Universitas Indonesia (UI). Pada masa itu, orientasi studi juga dijadikan sebagai suatu ajang perpeloncoan senior kepada juniornya. Hingga sekarang, di era pasca reformasi dimana demokrasi yang menjadi DNA-nya yang salah satu tujuannya adalah menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), masih sangat marak terjadi tindak perpeloncoan di dalam kampus. Padahal pada tahun 1998 salah satu elemen yang meruntuhkan kediktatoran rezim militerisme Soeharto ialah Mahasiswa itu sendiri. Namun, bagaimana mungkin praktik yang mengungkung kebebesan yang tidak sejalan dengan tujuan Demokrasi itu bisa masih tumbuh subur di dalam kampus. Kampus yang seharusnya menjadi tempat orang-orang kritis yang dipersiapkan untuk menciptakan perubahan sosial ke arah yang lebih berkeadilan justru banyak mempertontonkan tindakan yang tidak sewajarnya, dan juga akan sangat berpengaruh bagi masyarakat serta generasi kedepannya. Dikutip dari laman gramediablog.com  “Sebetulnya kegiatan orientasi studi serta pengenalan kampus ini telah ada sejak lama. Pada tahun 1898 hingga 1927, ospek ini telah diterapkan disalah satu institusi pendidikan yang ada yaitu diantaranya pada STOVIA, yang mana kampus ini kemudian berubah menjadi Universitas Indonesia setelah masa kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, orientasi studi ini dijadikan sebagai suatu ajang perpeloncoan senior kepada juniornya. Lalu, pada tahun 1927 sampai 1945 terdapat perubahan dalam pelaksanaan orientasi studi serta pengenalan kampus itu. Institutie Geneeskundige Hogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Kedokteran) juga melakukan ospek dengan lebih formal serta sifatnya tidak memaksa pada mahasiswa baru, jadi hanya akan dihadiri oleh mahasiswa baru yang mau mengikuti kegiatan itu saja”. Namun secara sinoptik hari ini masih banyak kejadian atau peristiwa yang sering kali kita temui terkait perpeloncohan dan kekerasan dalam masa ospek. Hal tersebut dapat saya simpulkan bahwa arogansi dari penyelengaralah yang menjadi masalah dasar kenapa hal tersebut bisa kita jumpai dengan mudahnya, ospek yang hari ini  saya sebut sebagai bagian dari kekerasan hanyalah implementasi dari budaya militerisme yang merasuk dalam batang tubuh organisasi kampus sebagai penyelengara ospek. Senioritas adalah hasil dari reaksi antara budaya konservatis dan militerialisme dalam organisasi kampus maka saya menyatakan budaya ini harusnya kita tinggalkan sebelum banyak korban akibat budaya ini, sebagai penutup saya mengutip sedikit keresahan kawan-kawan yang belum berani mengatakan tidak pada senioritas ini, biarkan saja ketakutan datang saat petang tapi jangan sampai saat fajar datang kita tak berani menyerukan kebenaran atas penderitaan dan ketakutan yang kita alami. Tapi realitasnya yang terjadi sekarang beberapa oknum mengatas namakan dan menenteng alibi-alibi pemberanan hanya untuk mempengaruhi dan mengambil kontrol terhadap juniornya, apalagi kalo bukan arogansi semata dan mencaplok gelar kakanda terhormat.  Saya mencoba lebih reflektif dengan keresahanku ini, karena saya yakin, saya tidak sendiri tapi saya mencoba menyampaikan melalui tulisan ini terkait keresahan yang mungkin dirasakan hampir semua mahasiswa baru, mau dia kaya-miskin, laki-perempuan, konglomerat-konglomelarat. Dan tentunya sudah banyak yang mengkritik budaya ini bukan hanya saya pribadi, hanya saja ketakutanku akan dianggap heroik bagi para pembaca. Jika kalian yang menganggap hal yang saya lakukan adalah sebuah perlawanan, maka saya katakan hal ini adalah kerja spontanitas dari keresahan saya untuk menyampaikan jeritan tentang budaya mahasiswa, sebab budaya perpeloncohan mestinya hanyut bersama  sejarah dan diluapkan oleh dentuman waktu. Namun naasnya budaya ini masih  dilanggengkan, sehingga hari ini ia masih bertahan dan dianggap relevan. Untuk kalian-kalian atau mereka-mereka yang meresahkan keresahan yang hampir serupa maka kita adalah kawan untuk melawan.

Daerah, Makassar

23 Miliar Menguap, Penanganan Merayap: Polda Sul-Sel Ditanya Serius atau Seremonial

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id – Makassar, 19 November 2025 — Aksi Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMPH) Sul-Sel kembali menggema di Polda Sul-Sel dan Kejaksaan Tinggi Sul-Sel, membawa satu pesan yang tidak bisa lagi diabaikan: kasus korupsi Pasar Lamataesso harus dituntaskan, bukan terus diputar-putar seperti bola liar tanpa ujung. Dengan anggaran mencapai Rp 23 miliar, publik tentu layak bertanya mengapa sebuah perkara sebesar ini seperti berjalan di tempat? Apakah berkas perkaranya terlalu berat untuk diangkat, atau justru terlalu sensitif untuk disentuh? Massa aksi menilai penyidik Polda Sul-Sel seperti sedang menari di antara dalih teknis: pengujian betonlah, proses ini lah, tahapan itu lah seolah waktu adalah barang yang tidak berharga dan keadilan bisa ditunda sesuka hati. Padahal rakyat hanya ingin melihat satu hal keseriusan. Ryyan Saputra, ketua GMPH Sul-Sel, menegaskan bahwa jawaban penyidik terasa seperti naskah lama yang terus diputar ulang: banyak penjelasan, sedikit penyelesaian. Rakyat tentu berharap penyidik mampu bekerja tegak lurus, bukan “tegak saat konferensi pers, tapi miring saat menangani perkara.” Dan untuk Kapolda Sul-Sel yang baru, publik menaruh harapan besar yang sayangnya justru berubah menjadi pertanyaan besar “Apakah pergantian pucuk pimpinan hanya mengganti nama jabatan, atau benar-benar mengganti cara kerja?” Kasus ini sudah terlalu lama, dan masyarakat semakin cemas bila akhirnya hanya “orang kecil” yang terseret sementara aktor-aktor yang punya kuasa justru lolos hanya karena berdiri di balik tembok yang lebih tinggi. GMPH menegaskan, ini bukan sekadar aksi, tetapi uji integritas institusi penegak hukum. Jangan sampai hukum tampak tegas hanya ketika berhadapan dengan masyarakat biasa, namun mendadak lentur ketika menyentuh meja kekuasaan. Karena itu, GMPH Sul-Sel memastikan bahwa aksi jilid 1 segera digelar. Publik menuntut transparansi, dan tidak akan berhenti sampai melihat bukti nyata bahwa penanganan kasus ini bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan benar-benar upaya menegakkan hukum secara adil tanpa pilih kasih.

Daerah, Gowa, Pemerintahan

SAPMA PP Gowa Desak Penuntasan Kasus PTSL dan Beri Warning Keras ke Lurah & Kades

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemerintahan /

ruminews.id – Gowa, 19 November 2025 — SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Gowa melalui Kabid Sosial Kemasyarakatan, Jamal Dg Pasuntik, mengecam keras dugaan korupsi dan pungutan liar (pungli) program PTSL yang menyeret mantan Lurah Tombolo, Kecamatan Somba Opu. Tindakan tersebut dinilai bukan hanya merugikan warga, tetapi juga mencoreng integritas pelayanan publik. “Ini bukan sekadar penyimpangan, ini pengkhianatan terhadap masyarakat. Kami mengecam keras dan menuntut proses hukum tanpa kompromi,” tegas Jamal Dg Pasuntik. SAPMA PP Gowa memberikan warning keras kepada seluruh lurah dan kepala desa di Kabupaten Gowa agar tidak mengulangi perbuatan yang merugikan negara dan masyarakat, khususnya dalam program-program pelayanan publik seperti PTSL. “Kami peringatkan lurah dan kepala desa: hentikan semua praktik yang merugikan negara dan menekan masyarakat. Jangan jadikan jabatan sebagai alat untuk memeras warga,” lanjutnya. Selain itu, SAPMA PP Gowa turut mengapresiasi langkah cepat Polres Gowa yang berhasil mengungkap kasus PTSL di Kelurahan Tombolo. Menurut SAPMA PP, tindakan tersebut menunjukkan komitmen aparat dalam memberantas pungli di daerah. “Kami apresiasi Polres Gowa yang bergerak cepat dan tegas. Ini contoh nyata keberpihakan pada rakyat,” ujar Jamal. SAPMA PP Gowa juga mengajak masyarakat untuk berani melapor jika menemukan pungli, korupsi, atau tindakan penyalahgunaan wewenang lainnya, baik kepada aparat penegak hukum maupun langsung kepada SAPMA PP Gowa. “Jangan takut! Jika ada pungli atau penyelewengan, laporkan ke pihak berwajib atau kepada kami. Kami siap mengawal,” tegasnya. Dalam waktu dekat, SAPMA PP Gowa akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran mendesak Kejaksaan Negeri Gowa untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat dalam pungli PTSL berdasarkan aduan masyarakat. “Kami akan turun dalam jumlah besar. Kejari Gowa harus memproses semua pelaku tanpa tebang pilih. Tidak ada ruang bagi oknum yang merampas hak rakyat,” tutup Jamal daeng pasuntik.

Scroll to Top