Daerah

Ekonomi, Hukum & Kriminal, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Diantara Satu Sama Lain Jejak Sejarah dan Realitas Perempuan yang Saling Menghakimi

Oleh : Merlinda J. Suleman ( Ketua Umum Kohati HMI Komisariat STIKYAPMA Cabang Makassar) ruminews.id, – MAKASSAR, Sejarah perjuangan feminisme mengajarkan hal yang tak terhapus, perlawanan perempuan bukanlah untuk menguasai, melainkan untuk melepaskan diri dari belenggu ketidakadilan. Namun, jika kita menengok kebelakang dan juga kedalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan sebuah ironi yang menyakitkan bahwa ditengah upayaa membebaskan diri, ada juga perempuan yang justru saling mencela, merendahkan dan membagi-bagi diri sendiri. Pada awal gerakan feminisme didunia, para pejuang seperti Sojourner Truth, Susan B Anthony, hingga tokoh-tokoh di Nusantara seperti Raden Ajeng Kartini, telah menyuarkan bahwa kesetaraan bukan berarti perempuan harus menjadi “lawan’ sesama perempuan. Mereka berjuang agar perempuan diakui sebagai makhluk yang berakal, berhak bersuara, dan memiliki harga diri yang setara dengan laki-laki. Namun, perjuangan ini seringkali dihadang oleh ketidaktahuan, ketakutan, dan juga kebiasaan yang sudah tertanam lama termasuk kecenderungan untuk menjatuhkan sesama perempuan yang dianggap “berbeda” atau “terlalu berani”. Banyak dari kita mungkin pernah mendengar atau bahkan menjadi saksi perempuan yang satu mengkritik cara berpakaian perempuan lain, yang lain menila bagaimana ia mendidik anak, atau yang lain lagi meremehkan pilihan hidupny. Seringkali hal ini muncul karena ada ketidapercayaan, karena kita merasa tidak nyaman melihat orang lain berkembang, atau karena kita sendiri belum sepenuhnya membebaskan diri dari pola pikir yang menganggap perempuan harus selalu mematuhi aturan yang dibuat oleh orang lain. Padahal, sejarah menunjukan bahwa kekuatan sejati perempuan bukanlah terletak pada kemampuan untuk menjatuhkan satu sama lain, melainkan pada kemampuan untuk saling mendukung dan memahami Seperti yang pernah dikatakan oleh tokoh feminis Indonesia Ny. Siti Walidah, “ perempuan harus bersatu, bukan saling memotong sayap. Jika kita saling mencela maka kita akan tetap terperangkan dalam belenggu yang sama’. Sebagai penulis, saya percaya bahwa sejarah tidak hanya bercerita tentang kemenangan, tetapi juga tentang pelajaran. Perempuan yang saling mencela bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa perjuangan kita masih belum selesai. Namun jika belajar dari masa lalu, kita akan menyadari bahwa satu-satunya cara untuk maju adalah dengan saling menghormati, saling menguatkan, dan menyadari bhwa kita berjalan di jalur yang sama, meski dengan langkah yang berbeda.

Daerah, Nasional, Pemerintahan

APDESI Kabupaten Takalar Gelar Bimbingan Teknis Siskeudes Online, Perkuat Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa

Ruminews.id, Takalar, 9 – 11 Juli 2026 – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Takalar menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Online sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Travellers Phinisi ini dihadiri langsung oleh Bupati Takalar bersama jajaran pemerintah daerah, narasumber, serta kepala desa se-Kabupaten Takalar.

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Takalar

HIPERMATA Komisariat UIN Alauddin Makassar Mendesak Perbaikan Tata Kelola dan Pembangunan di Kabupaten Takalar

Penulis : Abdul Jafar – Ketua HIPERMATA Komisariat UIN Alauddin Makassar Ruminews.id – Takalar, 10 Juli 2026 – Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (HIPERMATA) Komisariat UIN Alauddin Makassar menyampaikan keprihatinan terhadap berbagai persoalan tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Takalar yang dinilai masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Daerah, Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Mahasiswa Soroti Tingginya Biaya KKN Integrasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Pertanyakan Dasar Perbedaan Anggaran

Ruminews.id, Makassar – Biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar menjadi sorotan mahasiswa. Mereka mempertanyakan dasar penetapan biaya yang dinilai lebih tinggi dibandingkan beberapa fakultas lain, meskipun pelaksanaan KKN berada pada wilayah yang sama dan berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Takalar

Lewat Talkshow “Takalar Cepat Menyapa”, Kadinkes Ajak Masyarakat Bersatu Wujudkan Takalar Bebas TBC 2030

Ruminews.id, TAKALAR – Upaya mewujudkan Kabupaten Takalar bebas Tuberkulosis (TBC) pada tahun 2030 terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Takalar melalui berbagai langkah inovatif. Salah satunya dengan memperluas edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui program talkshow “Takalar Cepat Menyapa” yang disiarkan secara langsung di Radio Suara Lipang Bajeng (SLIBE) 98.8 FM, Kamis (9/7/2026).

Makassar, Nasional, Pemuda

Kohati Badko Sulsel dan KPID Sulsel Gelar Dialog Literasi Digital: Melawan Kekerasan Digital terhadap Perempuan

Ruminews.id, Makassar – Korps HMI Wati Badan Koordinasi Sulawesi Selatan dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan berkolaborasi menggelar Dialog Literasi Digital dengan mengangkat tema “GOES TO CAMPUS: Kesadaran Terhadap Perempuan Atas Ancaman Kekerasan Digital dan Penyiaran” tepat pada Kamis 9 Juli 2026.

Hukum & Kriminal, Kota Yogyakarta, Nasional

Kecelakaan Pengemudi Ojol di Jalan Magelang Berakhir Damai, WAKANDA Kawal Pemenuhan Hak Korban

Ruminews.id, Yogyakarta — Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang pengemudi ojek online (ojol) di kawasan Jalan Magelang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berakhir dengan penyelesaian secara damai melalui mekanisme restorative justice. Kesepakatan tersebut dicapai setelah proses mediasi yang difasilitasi kepolisian dan didampingi komunitas Wadah Komunikasi Antar Driver Aktif (WAKANDA) Yogyakarta.

Daerah, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Janji SK Panlih DPM 1×24 Jam Tinggal Narasi

ruminews.id, Palopo – Komitmen pimpinan Universitas Muhammadiyah Palopo untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Panitia Pemilihan (Panlih) Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) belum juga terealisasi. Padahal, janji itu disampaikan langsung dalam forum resmi. Pada 17 Juni 2026, perwakilan mahasiswa bersama Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik (HPKP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) se-Universitas Muhammadiyah Palopo menggelar audiensi dengan Wakil Rektor III, Dr. Goso, S.E., M.M. Pertemuan tersebut membahas kepastian pembentukan Panitia Pemilihan DPM. Dalam audiensi itu, Wakil Rektor III menjelaskan pembentukan Panlih tidak dapat dilaksanakan pada Juni karena adanya agenda dinas luar kota. Forum kemudian menyepakati pembentukan Panlih dijadwalkan pada 7 Juli 2026. Dua hari menjelang pelaksanaan forum, penulis menghubungi Wakil Rektor III melalui WhatsApp untuk mengingatkan kesepakatan tersebut. Pesan itu mendapat respons, “Terima kasih nanda telah mengingatkan.” Ia kemudian menegaskan, “Jika Panlih telah terpilih maka 1×24 jam diterbitkan SK, kemudian Panlih melakukan penjaringan calon Ketua DPM.” Forum pembentukan Panlih akhirnya digelar sesuai jadwal di MCC Universitas Muhammadiyah Palopo pada 7 Juli 2026. Forum dihadiri Wakil Rektor III bersama sejumlah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setelah melalui pembahasan yang berlangsung cukup panjang, forum menetapkan ketua beserta struktur Panlih. Namun, komitmen penerbitan SK dalam waktu 1×24 jam tak kunjung terealisasi. Pada 9 Juli 2026, Ketua Panlih terpilih kembali mengingatkan Wakil Rektor III melalui WhatsApp. Balasan yang diterima berbunyi, “Wa’alaikum salam, iye insya Allah ini hari sudah bisa terbit nanda.” Hingga Jumat, 10 Juli 2026, SK Panlih yang dijanjikan belum juga diterbitkan. Keterlambatan tersebut memunculkan tanda tanya di kalangan mahasiswa. Sebab, tanpa SK, Panlih belum memiliki dasar administratif untuk menjalankan tahapan pemilihan Ketua DPM. Padahal, seluruh proses telah disepakati dalam forum resmi yang difasilitasi pihak universitas. Kini, publik kampus menunggu bukan lagi janji, melainkan realisasi.

Daerah, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Takalar

Ketika Kritik Rakyat Dibalas Sinisme, Jalan Rusak ditanggapi oleh Etika yang Rusak

Penulis: Muhammad Kasim (Ketua HMI Cab.Takalar periode 2022-2023) Ruminews.id, Takalar – Jalan rusak bukan sekadar persoalan infrastruktur. Jalan rusak adalah simbol dari pelayanan publik yang belum tuntas. Ketika masyarakat memilih menanam pohon pisang di tengah jalan, tindakan itu bukanlah sebuah hiburan atau sensasi media sosial, melainkan bentuk ekspresi atas kekecewaan yang telah menumpuk karena aspirasi mereka tidak kunjung mendapat perhatian.

Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

Spanduk Terbentang di Bawah Flyover: Masyarakat Makassar Menunggu Keberanian Polri

Ruminews.id – Makassar, Jumat, 10 Juli 2026 – Sebuah spanduk terbentang di bawah flyover di Kota Makassar dan menarik perhatian masyarakat. Dalam spanduk tersebut tertulis: “MASYARAKAT MAKASSAR MENUNGGU KEBERANIAN POLRI: TANGKAP DAN ADILI PETINGGI KEJAGUNG YANG TERLIBAT KASUS KORUPSI.” Kemunculan spanduk tersebut dinilai sebagai bentuk ekspresi dan kegelisahan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara khususnya di internal Kejagung. Pesan yang tertuang dalam spanduk tersebut mencerminkan harapan masyarakat agar aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dapat mengungkap secara terang benderang dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Agung. Kemunculan spanduk ini sekaligus menjadi pengingat bahwa publik terus mengawasi proses penegakan hukum dan berharap agar pemberantasan korupsi dilakukan secara serius demi terwujudnya supremasi hukum di Indonesia.

Scroll to Top