Penulis: Muhammad Kasim (Ketua HMI Cab.Takalar periode 2022-2023)
Ruminews.id, Takalar – Jalan rusak bukan sekadar persoalan infrastruktur. Jalan rusak adalah simbol dari pelayanan publik yang belum tuntas. Ketika masyarakat memilih menanam pohon pisang di tengah jalan, tindakan itu bukanlah sebuah hiburan atau sensasi media sosial, melainkan bentuk ekspresi atas kekecewaan yang telah menumpuk karena aspirasi mereka tidak kunjung mendapat perhatian.
Dalam negara demokrasi, protes semacam itu seharusnya dibaca sebagai alarm bagi pemerintah. Sebab, ketika warga memilih turun langsung menyampaikan keresahan melalui aksi simbolik, sesungguhnya telah terjadi kegagalan komunikasi antara pemerintah dan rakyat.
Ironisnya, respons yang muncul justru memantik polemik. Pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang beredar luas di media sosial dinilai banyak kalangan tidak mencerminkan empati terhadap penderitaan masyarakat. Alih-alih menghadirkan solusi dan menenangkan publik, komentar tersebut justru dianggap bernada sinis sehingga memperlebar jarak antara pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya.
Seorang gubernur bukan hanya administrator pemerintahan. Ia adalah representasi negara di hadapan rakyatnya. Setiap ucapan memiliki konsekuensi politik, sosial, dan moral. Karena itu, ketika rakyat mengeluhkan jalan rusak, jawaban yang paling dibutuhkan bukanlah komentar yang berpotensi merendahkan atau menyudutkan, melainkan komitmen, penjelasan, dan langkah nyata penyelesaian.
Kepemimpinan tidak diukur ketika keadaan berjalan normal. Kepemimpinan justru diuji ketika menghadapi kritik. Pemimpin yang besar tidak alergi terhadap protes. Ia mampu mengubah kemarahan rakyat menjadi energi untuk memperbaiki pelayanan publik.
Sayangnya, pola komunikasi yang terkesan reaktif dan emosional justru menghadirkan kesan kepemimpinan yang kehilangan prinsip-prinsip dasar pelayanan publik. Publik berhak mempertanyakan apakah pemerintah masih menempatkan rakyat sebagai subjek yang harus dilayani atau justru sebagai pihak yang dianggap mengganggu citra kekuasaan.
Dalam teori kepemimpinan modern, legitimasi seorang pemimpin tidak hanya lahir dari kemenangan dalam pemilihan umum, tetapi juga dari kemampuan menjaga kepercayaan masyarakat melalui sikap rendah hati, empati, dan keterbukaan terhadap kritik. Tanpa itu, kekuasaan hanya akan dipandang sebagai instrumen untuk mempertahankan kewibawaan, bukan melayani kepentingan publik.
Kritik terhadap pemerintah bukan ancaman bagi demokrasi. Justru kritik adalah vitamin bagi pemerintahan yang sehat. Karena itu, merespons kritik dengan nada yang dianggap meremehkan hanya akan memperkuat persepsi bahwa pemerintah semakin jauh dari realitas yang dihadapi masyarakat.
Sulawesi Selatan membutuhkan kepemimpinan yang tenang, bijaksana, dan berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan kepemimpinan yang memberi kesan ugal-ugalan dalam berkomunikasi di ruang publik. Jabatan publik menuntut kedewasaan dalam setiap ucapan. Sebab satu kalimat dari seorang gubernur dapat membangun kepercayaan rakyat, tetapi juga dapat meruntuhkannya dalam hitungan detik.
Pada akhirnya, rakyat tidak menuntut pemimpinnya selalu benar. Rakyat hanya berharap pemimpinnya mampu mendengar, menghargai, dan menjawab keluhan dengan empati serta tindakan nyata. Sebab, jalan yang rusak memang bisa diperbaiki dengan anggaran, tetapi kepercayaan publik yang rusak hanya dapat dipulihkan melalui kepemimpinan yang beretika, bertanggung jawab, dan benar-benar berpihak kepada rakyat.
