Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

10 Juli 2026

Daerah, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Janji SK Panlih DPM 1×24 Jam Tinggal Narasi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Palopo – Komitmen pimpinan Universitas Muhammadiyah Palopo untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Panitia Pemilihan (Panlih) Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) belum juga terealisasi. Padahal, janji itu disampaikan langsung dalam forum resmi. Pada 17 Juni 2026, perwakilan mahasiswa bersama Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik (HPKP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) se-Universitas Muhammadiyah Palopo menggelar audiensi dengan Wakil Rektor III, Dr. Goso, S.E., M.M. Pertemuan tersebut membahas kepastian pembentukan Panitia Pemilihan DPM. Dalam audiensi itu, Wakil Rektor III menjelaskan pembentukan Panlih tidak dapat dilaksanakan pada Juni karena adanya agenda dinas luar kota. Forum kemudian menyepakati pembentukan Panlih dijadwalkan pada 7 Juli 2026. Dua hari menjelang pelaksanaan forum, penulis menghubungi Wakil Rektor III melalui WhatsApp untuk mengingatkan kesepakatan tersebut. Pesan itu mendapat respons, “Terima kasih nanda telah mengingatkan.” Ia kemudian menegaskan, “Jika Panlih telah terpilih maka 1×24 jam diterbitkan SK, kemudian Panlih melakukan penjaringan calon Ketua DPM.” Forum pembentukan Panlih akhirnya digelar sesuai jadwal di MCC Universitas Muhammadiyah Palopo pada 7 Juli 2026. Forum dihadiri Wakil Rektor III bersama sejumlah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setelah melalui pembahasan yang berlangsung cukup panjang, forum menetapkan ketua beserta struktur Panlih. Namun, komitmen penerbitan SK dalam waktu 1×24 jam tak kunjung terealisasi. Pada 9 Juli 2026, Ketua Panlih terpilih kembali mengingatkan Wakil Rektor III melalui WhatsApp. Balasan yang diterima berbunyi, “Wa’alaikum salam, iye insya Allah ini hari sudah bisa terbit nanda.” Hingga Jumat, 10 Juli 2026, SK Panlih yang dijanjikan belum juga diterbitkan. Keterlambatan tersebut memunculkan tanda tanya di kalangan mahasiswa. Sebab, tanpa SK, Panlih belum memiliki dasar administratif untuk menjalankan tahapan pemilihan Ketua DPM. Padahal, seluruh proses telah disepakati dalam forum resmi yang difasilitasi pihak universitas. Kini, publik kampus menunggu bukan lagi janji, melainkan realisasi.

Daerah, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Takalar

Ketika Kritik Rakyat Dibalas Sinisme, Jalan Rusak ditanggapi oleh Etika yang Rusak

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Takalar /

Penulis: Muhammad Kasim (Ketua HMI Cab.Takalar periode 2022-2023) Ruminews.id, Takalar – Jalan rusak bukan sekadar persoalan infrastruktur. Jalan rusak adalah simbol dari pelayanan publik yang belum tuntas. Ketika masyarakat memilih menanam pohon pisang di tengah jalan, tindakan itu bukanlah sebuah hiburan atau sensasi media sosial, melainkan bentuk ekspresi atas kekecewaan yang telah menumpuk karena aspirasi mereka tidak kunjung mendapat perhatian.

Daerah, Hukum, Makassar, Pemerintahan, Pemuda

Spanduk Terbentang di Bawah Flyover: Masyarakat Makassar Menunggu Keberanian Polri

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Makassar, Pemerintahan, Pemuda /

Ruminews.id – Makassar, Jumat, 10 Juli 2026 – Sebuah spanduk terbentang di bawah flyover di Kota Makassar dan menarik perhatian masyarakat. Dalam spanduk tersebut tertulis: “MASYARAKAT MAKASSAR MENUNGGU KEBERANIAN POLRI: TANGKAP DAN ADILI PETINGGI KEJAGUNG YANG TERLIBAT KASUS KORUPSI.” Kemunculan spanduk tersebut dinilai sebagai bentuk ekspresi dan kegelisahan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara khususnya di internal Kejagung. Pesan yang tertuang dalam spanduk tersebut mencerminkan harapan masyarakat agar aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dapat mengungkap secara terang benderang dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Agung. Kemunculan spanduk ini sekaligus menjadi pengingat bahwa publik terus mengawasi proses penegakan hukum dan berharap agar pemberantasan korupsi dilakukan secara serius demi terwujudnya supremasi hukum di Indonesia.

Scroll to Top