Penulis: F.H Kalindra – Putra Daerah Gowa
Ruminews.id – Ada ironi yang selalu berulang dalam kehidupan politik. Ketika ruang-ruang kekuasaan dipenuhi perdebatan, konflik, dan tarik-menarik kepentingan, justru rakyatlah yang paling dahulu merasakan akibatnya.
Penundaan Beautiful Malino bukan sekadar perubahan jadwal sebuah festival pariwisata.
Di balik keputusan itu, ada ribuan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, pemilik homestay, sopir angkutan, pekerja informal, hingga masyarakat Malino yang telah menggantungkan harapan pada perputaran ekonomi dari agenda tersebut.Yang tertunda bukan hanya panggung hiburan, tetapi juga kesempatan memperoleh penghasilan dan menggerakkan ekonomi lokal.
Dalam perspektif Karl Marx, negara merupakan arena tempat berbagai kepentingan politik saling berhadapan.
Kebijakan publik tidak selalu lahir semata-mata karena kebutuhan rakyat, melainkan sering kali dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan yang berkembang di kalangan elite.
Karena itu, setiap kebijakan publik layak dipertanyakan: apakah benar-benar disusun demi kepentingan masyarakat, atau justru menjadi konsekuensi dari konflik politik yang sedang berlangsung?
Di Kabupaten Gowa, perhatian publik belakangan ini banyak tertuju pada proses politik di DPRD yang membahas berbagai persoalan pemerintahan melalui panitia khusus (Pansus).
Terlepas dari apa pun hasil dan substansi proses tersebut, muncul kesan di tengah masyarakat bahwa energi pemerintah lebih banyak terserap oleh dinamika politik dibanding memastikan program yang telah dinantikan masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Kesan inilah yang memunculkan pertanyaan kritis. Mengapa ketika konflik politik menguat, justru program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat menjadi pihak yang ikut terdampak?
Mengapa rakyat kembali diminta memahami keadaan, sementara mereka bukan pihak yang menciptakan persoalan politik tersebut?
Dalam logika Marx, keadaan semacam ini merupakan bentuk keterasingan politik. Keputusan diambil dalam ruang kekuasaan, tetapi konsekuensi ekonominya dipikul oleh masyarakat yang tidak memiliki posisi dalam proses pengambilan keputusan.
Beautiful Malino selama ini bukan sekadar festival tahunan. Ia telah menjadi ruang hidup bagi ekonomi rakyat. Setiap wisatawan yang datang berarti ada dagangan yang laku, kamar penginapan yang terisi, jasa transportasi yang digunakan, dan pendapatan masyarakat yang meningkat. Ketika agenda itu tertunda, denyut ekonomi masyarakat ikut melambat.
Karena itu, apabila dinamika politik internal pemerintahan benar-benar mengganggu keberlangsungan pelayanan publik maupun pelaksanaan program yang telah disiapkan untuk masyarakat, maka kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi bersama.
Rakyat tidak semestinya menjadi pihak yang selalu membayar harga dari setiap krisis politik yang terjadi di lingkaran kekuasaan.
Pemerintahan yang baik diukur bukan hanya dari kemampuannya menghadapi konflik politik, tetapi juga dari kemampuannya memastikan pelayanan publik dan program yang menyentuh kehidupan masyarakat tetap berjalan. Kepentingan rakyat seharusnya tidak ikut tertunda hanya karena elite sedang menyelesaikan persoalan politik mereka.
Pada akhirnya, Beautiful Malino dapat kembali diselenggarakan. Panggung dapat dibangun kembali, lampu-lampu dapat kembali menyala, dan wisatawan akan datang lagi.
Namun kepercayaan masyarakat jauh lebih sulit dipulihkan apabila mereka merasa bahwa kebahagiaan dan penghidupan mereka mudah dikorbankan setiap kali dinamika politik menguasai ruang pemerintahan.
Sebab hakikat kekuasaan bukanlah menjaga kepentingan elite melainkan memastikan bahwa rakyat tidak pernah menjadi korban dari konflik yang tidak mereka ciptakan
