Daerah Archives - Laman 136 dari 180

Daerah, Jeneponto, Pemerintahan, Uncategorized

Alwi Agus, Putra Daerah Kabupaten. Jeneponto Sekaligus Kader HMI Menyoroti Kasus Pasar Lassang-Lassang

Tinggalkan Komentar / Daerah, Jeneponto, Pemerintahan, Uncategorized / Alif Daisuri

ruminews.id, Jeneponto – Kabar terbaru menyebutkan, penyidik Polda Sulsel telah memanggil sejumlah saksi untuk mendalami kasus yang bergulir sejak tahun 2017 ini. Hal itu pun dibenarkan oleh Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polda Sulsel, Kompol Jufri, yang dikonfirmasi pada Selasa (16/09). “Kemarin dari terpidana sebelumnya (Haruna Talli) menyampaikan bahwa ada bagian perencanaan yang terlibat. Inilah yang sedang kami dalami,” kata Jufri. Meski begitu, Kompol Jufri memastikan bahwa kasus ini akan diproses secara mendalam untuk mengungkap semua pihak yang terlibat. “Intinya kami menindaklanjuti keterangan terlapor dan masih dalam tahap pendalaman. Siapapun yang diduga terlibat, akan kami dalami,” tegasnya. Mencuatnya kasus ini, mengingatkan kita kembali pada pernyataan terdakwa Haruna Talli, melalui rekaman video berdurasi 1 menit 20 detik yang beredar luas di media sosial. Kala itu, pernyataan Haruna Talli menjadi perbincangan hangat lantaran secara terang-terangan Ia menyebut nama Paris Yasir saat akan dibawa ke Lapas Kelas I Makassar. Haruna menyampaikan pesan terbuka ini dan ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, hingga ke Presiden Joko Widodo. “Saya minta keadilan, dan saya minta Kapolda, Kejati, Kapolri, KPK, Presiden Jokowi, saya minta keadilan,” ujar Haruna Talli. Haruna bahkan secara tegas mengklaim bahwa dirinya menjadi tersangka dan ditahan atas “perintah wakil bupati sebagai Ketua Nasdem Kabupaten Jeneponto,” tegas Haruna. Berangkat dari pada itu, maka kami atas nama putra daerah Kabupaten Jeneponto sekaligus kader HMI akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sulsel Dan kami akan menguji integritas dari bapak kapolda baru untuk menuntaskan kasus pasar lassang-lassang Kabupaten Jeneponto. Ujar alwi gus

Bone, Daerah, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized

Momentum Sumpah Pemuda, FPMK Bone Audiensi di Polda Sulsel Desak Penuntasan Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Mattirowalie

Tinggalkan Komentar / Bone, Daerah, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized / Alif Daisuri

ruminews.id, Bone – Pada tanggal 28 Oktober 2025 Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Front Pemuda dan Mahasiswa Anti Korupsi (FPMK) Bone yang dipimpin oleh Muhammad Fahmi selaku Koordinator, melakukan audiensi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan sebagai bentuk komitmen moral generasi muda dalam mengawal pemberantasan korupsi di daerah. Rombongan FPMK Bone diterima langsung oleh Bidang Paminal Propam Polda Sulsel, di ruang pelayanan pengaduan Propam Polda Sulsel. Audiensi tersebut berlangsung dengan suasana terbuka, santai, namun penuh semangat idealisme pemuda. Dalam pertemuan itu, Muhammad Fahmi menyampaikan aspirasi dan menyerahkan sejumlah dokumen pendukung terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 di Desa Mattirowalie, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, yang saat itu melibatkan Sri Rahayu Usmi, Kepala Desa Mattirowalie sekaligus Ketua APDESI Sulawesi Selatan. “Momentum Sumpah Pemuda ini menjadi pengingat bagi kami bahwa perjuangan pemuda tidak hanya di jalanan, tapi juga dalam menegakkan integritas dan keadilan di daerah. Kami meminta Polda Sulsel dan Polres Bone untuk menuntaskan kasus ini dengan transparan dan profesional,” tegas Muhammad Fahmi, Koordinator FPMK Bone. Ia menambahkan bahwa FPMK Bone membawa hasil kajian penggunaan dana desa tahun 2016. Pihaknya juga mendesak Propam Polda Sulsel untuk mengawasi proses penyelidikan agar bebas dari intervensi dan kepentingan politik. Sementara itu, Bidang Paminal Propam Polda Sulsel menyampaikan apresiasi kepada FPMK Bone atas langkah aspiratif dan santun yang diambil dalam menyampaikan laporan masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap laporan yang disampaikan akan diproses dan diteruskan kepada bagian terkait sesuai prosedur hukum yang berlaku. “Kami mengapresiasi semangat rekan-rekan pemuda Bone yang memilih jalur dialog untuk menyalurkan aspirasi. Semua laporan akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan,” ujarbBidang Paminal Propam Polda Sulsel. Audiensi ini diakhiri dengan penyerahan berkas resmi dan pernyataan sikap FPMK Bone kepada Propam Polda Sulsel sebagai bentuk komitmen untuk terus mengawal penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda untuk bersatu, berjuang, dan membangun bangsa tanpa korupsi.

Daerah, Kolaka Utara, Pendidikan

Ketua Umum PP HIPPERMAKU Muhammad Raihan Kamal, S.IP Dorong Pemprov Sultra Lebih Adaptif dan Proporsional dalam Program Beasiswa Daerah

Tinggalkan Komentar / Daerah, Kolaka Utara, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id, Kolaka Utara – Pendidikan merupakan pondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Melalui dukungan pendidikan yang merata, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang siap berkontribusi bagi kemajuan Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini, program beasiswa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi bentuk nyata komitmen untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studi mereka. Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Kolaka Utara (PP HIPPERMAKU) Periode 2025–2027, Muhammad Raihan Kamal, S.IP, menyampaikan bahwa bantuan pendidikan tidak seharusnya hanya difokuskan pada pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), tetapi juga perlu mencakup berbagai kebutuhan akademik lainnya. Hal itu meliputi biaya seminar proposal, seminar hasil, penelitian, serta kegiatan ilmiah yang menunjang penyelesaian studi mahasiswa. Menurutnya, kebijakan beasiswa yang lebih proporsional dan fleksibel akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Lebih lanjut, Muhammad Raihan Kamal menilai bahwa Pemprov Sultra perlu lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam hal sistem pengelolaan beasiswa. Ia menyarankan agar program beasiswa dibuka setiap saat (open submission) dengan sistem pengajuan dan pengumpulan berkas secara digital (online) melalui platform resmi pemerintah daerah. “Banyak mahasiswa Sulawesi Tenggara yang menempuh pendidikan di luar daerah seperti Makassar, Jakarta, Yogyakarta, dan berbagai kota lainnya. Ketika proses pengumpulan berkas masih dilakukan secara manual di biro kesekretariatan di Kendari, tentu menjadi kendala bagi mereka. Karena itu, Pemprov perlu menghadirkan sistem digital agar mahasiswa dapat mengakses bantuan pendidikan tanpa hambatan mobilisasi,” ujar Muhammad Raihan Kamal. Ia juga menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan beasiswa bukan hanya mempermudah mahasiswa, tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses seleksi maupun penyaluran bantuan. Dengan sistem yang modern dan adaptif, beasiswa daerah akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh mahasiswa Sultra di mana pun mereka menempuh pendidikan. Melalui kebijakan yang inklusif dan berbasis teknologi, PP HIPPERMAKU berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat memperkuat komitmen terhadap pembangunan sumber daya manusia. Sebab, investasi terbaik bagi masa depan daerah adalah memastikan setiap generasi muda mendapatkan kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan tinggi dan berkontribusi bagi kemajuan Sulawesi Tenggara.

Gowa

PMII Gowa Gugat Arah Kekuasaan Lewat Gerakan “Interupsi Rezim” Gerakan Nurani yang Menyuarakan Keadilan dari Jalanan

Tinggalkan Komentar / Gowa / Admin01

ruminews.id – MAKASSAR, 28 Oktober 2025 — Di tengah hiruk-pikuk peringatan Hari Sumpah Pemuda, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa menggemakan satu seruan yang mengguncang ruang publik: “Interupsi Rezim.” Sebuah gerakan yang tidak hanya menuntut perubahan kebijakan, tetapi juga menegaskan bahwa mahasiswa masih menjadi nadi nurani bangsa. Melalui pernyataan sikap yang dirilis pada 26 Oktober 2025, PMII Gowa menilai bahwa arah pemerintahan saat ini telah menyimpang dari cita-cita konstitusi. Mereka menyoroti praktik penyalahgunaan kekuasaan, komersialisasi pendidikan, ketimpangan ekonomi, serta lemahnya penegakan hukum yang kian memperdalam jurang keadilan sosial. “Kami berdiri bukan untuk menentang negara, tapi untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa moral akan melahirkan penderitaan. Interupsi Rezim adalah bentuk cinta kami terhadap bangsa ini,” ujar Abdullah Ketua PMII Gowa dalam orasinya di hadapan kader dan simpatisan. Gerakan yang Tumbuh dari Nurani Kolektif PMII Gowa menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap kondisi rakyat kecil yang kerap diabaikan. Sepuluh tuntutan pun disuarakan, mulai dari penghentian program MBG, penegakan HAM, hingga penghapusan praktik komersialisasi pendidikan. Gerakan ini juga menyoroti pentingnya keberpihakan negara terhadap buruh, petani, pelajar, dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini hidup dalam tekanan sistem yang tidak adil. “Kami tidak akan berhenti bersuara sebelum keadilan benar-benar berpihak pada rakyat. Mahasiswa lahir dari rahim penderitaan sosial, dan di situlah tanggung jawab moral kami tumbuh,” ungkap Irwanto Jenderal Lapangan Aksi “Interupsi Rezim” dengan tegas. Menurutnya, aksi ini adalah bentuk nyata dari dakwah sosial mahasiswa yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama’ah — menegakkan keadilan dengan kesadaran spiritual dan keberanian intelektual. Mengawal Demokrasi, Menggugah Kesadaran PMII Gowa menegaskan bahwa Interupsi Rezim bukanlah gerakan yang menolak negara, melainkan gerakan penyadaran terhadap moralitas kekuasaan. Mahasiswa, kata mereka, tidak boleh menjadi penonton di tengah krisis nurani bangsa. Dalam pandangan mereka, perjuangan mahasiswa tidak berhenti di ruang kelas, tetapi harus hidup di jalanan, di antara suara rakyat yang nyaris tak terdengar. Gerakan ini menjadi pengingat bahwa demokrasi bukan sekadar sistem politik, melainkan napas keadilan yang harus dijaga. Dan selama ketidakadilan masih ada, mahasiswa akan tetap berdiri — menginterupsi kekuasaan yang lupa pada rakyatnya.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Munafri: Kota Makassar Siap Jadi Rumah Ramah Santri

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri Silaturahim Munajat Santri dan Ulama Pesantren (SITARUPA) se-Indonesia Timur yang digelar di Balai Manunggal Prajurit Jenderal M. Yusuf, Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Selasa (28/10/2025). Acara religius yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Santri 2025 itu menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya santri, kiai, dan pimpinan pondok pesantren dari 11 Provinsi di kawasan Indonesia Timur berkumpul di Kota Makassar dalam satu majelis besar. Dengan mengusung semangat persatuan umat, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang doa bersama seribu santri, tetapi juga memperkuat silaturahmi ulama pesantren. Serta membuka ruang kolaborasi melalui Pesantren Business Forum sebagai langkah nyata memperkuat kemandirian ekonomi pesantren. Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi mengucapkan selamat datang kepada para kiai, ulama, dan santri dari berbagai daerah yang hadir di Kota Makassar. Ia menyebut kehadiran mereka menjadi rahmat bagi kota ini. “Selamat datang di Kota Makassar, kota lahirnya para pemberani. Kehadiran para santri dan ulama di kota ini tentu membawa harapan besar untuk kemajuan pesantren, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar,” ucap Appi. Di hadapan ribuan santri dan ulama, Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar, berkomitmen kuat mendukung kemajuan pesantren. Salah satunya melalui penyiapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Pengelolaan Pesantren, kini sudah dibahas bersama DPRD lewat pandangan umum fraksi, ditargetkan disahkan pada tahun 2026 mendatang. “Komitmen kami terhadap perkembangan pesantren dan pendidikan Islam sudah kami jalankan,” tuturnya. “Tahun ini kami telah mengajukan Rancangan Perda Sistem Pengelolaan Pesantren dna dibahas bersama Dewan. Insya Allah akan disahkan DPRD Kota Makassar pada 2026,” lanjutanya. Ia menjelaskan, Perda tersebut sangat penting untuk memberikan payung hukum bagi keberlangsungan pesantren, termasuk tata kelola kelembagaan, penguatan kurikulum keagamaan, dan perlindungan santri. “Kami tidak ingin pesantren hanya dijadikan objek atau dikambinghitamkan ketika ada persoalan. Pemerintah harus hadir melindungi santri, para pengajar, dan lembaga pesantren,” tegasnya. Mantannbos PSM itu menambahkan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam mencegah perpecahan bangsa dan menjaga persatuan umat. Menurutnya, pondok pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga penjaga nilai moral masyarakat dan perekat persatuan bangsa. “Kami berharap doa mustajab dari para ulama senantiasa menyertai perjalanan kami dalam membangun kota ini,” tuturnya. Pada kesempatan ini, orang nomor satu Kota Makassar itu menyampaikan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak akan berhasil tanpa doa para ulama dan peran kalangan pesantren. “Di Makassar ini hidup 1,4 juta jiwa. Apa yang kami lakukan sebagai pemerintah tidak akan cukup tanpa doa-doa para ulama,” jelasnya. Selain itu, Appi juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Kota Makassar. Menurutnya, Kota Makassar harus menjadi kota yang taat pada agama, sekaligus tetap hidup dalam keberagaman. “Kami tidak membedakan siapa pun, dari mana pun asalnya. Inilah bingkai toleransi yang harus kita jaga,” tegasnya lagi. Mengakhiri sambutannya, Appi mengajak seluruh tamu untuk menikmati suasana Kota Makassar dan keramahan warganya. “Nikmatilah Kota Makassar. Kalau ada hal yang kurang berkenan, sampaikan kepada kami agar kami terus berbenah,” pesan Munafri. “Ada dua larangan di Makassar. Pertama, dilarang diet. Kedua, dilarang buru-buru pulang. Minimal dua sampai tiga hari tinggal di Makassar, rasakan semilir angin Mamiri dan keindahan Pantai Losari,” tambah Appi disambut tawa peserta.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Munafri Jamu Delegasi ACRS 2025: Selamat Enjoy

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung menjamu para delegasi The 46th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) 2025 yang dilaksanakan oleh Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia (MAPIN) di Kota Makassar. Dalam agenda ACRS 2025 Cultural Dinner yang digelar di atas Kapal Pinisi sambil berlayar di perairan Pantai Losari, Selasa (28/10/2025) malam, Wali Kota Munafri, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem. Suasana keakraban terasa hangat ketika para delegasi dari berbagai negara menikmati semilir angin Mamiri khas Makassar di atas kapal. Mereka juga disuguhi kuliner tradisional seperti pisang epe, yang menjadi ikon kuliner pesisir Makassar. Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh delegasi internasional yang hadir. “Selamat datang di Makassar. Selamat menikmati malam di Makassar, nikmati angin mamiri, dan mari kita bersama-sama menikmati kuliner tradisional khas Makassar,” ujarnya. “Selamat menikmati malam ini dan semoga pelayaran kita menyenangkan. Terima kasih,” lanjutnya. ACRS 2025 menjadi momentum penting memperkenalkan Makassar sebagai kota maritim modern dengan keramahan budaya yang tetap melekat kuat. Ia menegaskan bahwa Makassar merasa bangga menjadi tuan rumah pertemuan ilmiah terbesar di Asia dalam bidang teknologi penginderaan jauh tersebut. “Malam ini bukan sekadar jamuan makan malam, tetapi perayaan budaya, persahabatan, dan kolaborasi yang mempertemukan kita lintas bangsa,” tambahnya. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai asosiasi internasional, institusi nasional, serta akademisi dunia, di antaranya. Prof. Kohei Cho, Sekjen Asian Association on Remote Sensing (AARS). Prof. Dr.-Ing. Christian Heipke, perwakilan ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing) Prof. Dr. Agustin, perwakilan Indian Society of Remote Sensing (ISRS).

Daerah, Hukum, Makassar

Celebes Law And Transparency (CLAT) Gelar Aksi di Kejati Sulsel: Menyambut Kajati Baru.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Makassar / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar, Senin 27 Oktober 2025 Puluhan massa dari Celebes Law And Transparency (CLAT) hari ini menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel). Aksi ini merupakan bentuk sambutan dan sekaligus tantangan “selamat datang” kepada Kepala Kejati Sulsel yang baru, dengan pesan agar segera menunjukkan ketegasan dan profesionalisme dalam menuntaskan berbagai perkara hukum yang mandek di Sulawesi Selatan, khususnya dugaan penyalahgunaan dana aspirasi mantan anggota DPR RI Komisi V periode 2019–2024, Muhammad Fauzi, serta kasus pengrusakan oleh anggota DPRD Tana Toraja, Dahlan Kembong. Dalam pernyataannya, Andi Rifky, Jenderal Lapangan CLAT, menegaskan bahwa aksi hari ini merupakan wujud kepedulian publik terhadap penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan. “Kami datang untuk menyambut sekaligus menantang Kajati baru agar benar-benar menunjukkan keberpihakan pada kebenaran. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum siapapun pelakunya, apalagi pejabat publik, harus diproses secara terbuka dan tuntas,” ujar Andi Rifky di tengah orasi massa. Ia menegaskan bahwa CLAT telah mengajukan pengaduan resmi ke Kejati Sulsel pada 22 Oktober 2025, terkait dugaan penyalahgunaan dana aspirasi yang bersumber dari APBN melalui Komisi V DPR RI. Dalam laporan tersebut, CLAT menemukan dugaan pungutan fee sebesar 20% hingga 25% dari nilai proyek yang disalurkan melalui sejumlah kelompok tani di Dapil Sulawesi Selatan III, serta penerima manfaat yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis). “Dana aspirasi adalah hak rakyat, bukan alat memperkaya diri. Kami menuntut Kejati Sulsel segera menindaklanjuti laporan kami dengan memanggil seluruh pihak terkait dan mengusut aliran dana secara menyeluruh,” tegas Rifky. Selain kasus dana aspirasi, CLAT juga menyoroti kasus dugaan pengrusakan yang melibatkan anggota DPRD Tana Toraja, Dahlan Kembong, yang saat ini berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Dalam hal ini, CLAT meminta agar Kejaksaan segera melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan dan melakukan penahanan terhadap tersangka, untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan tanpa intervensi politik. “Jangan ada kesan bahwa pejabat daerah bisa kebal hukum. Dahlan Kembong harus segera ditahan dan disidangkan agar masyarakat melihat bahwa hukum benar-benar ditegakkan di Sulawesi Selatan,” tambah Rifky. Aksi CLAT yang berlangsung damai ini diwarnai dengan orasi dan pembacaan pernyataan sikap di depan gerbang utama Kejati Sulsel. Massa membawa berbagai spanduk bertuliskan “Selamat Datang Kajati Baru, Bersihkan Sulsel dari Korupsi!”, “Usut Fee 25% Dana Aspirasi!”, dan “Tahan Dahlan Kembong, Hukum Jangan Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas!” CLAT menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum dua kasus besar tersebut, sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap penegakan hukum yang bersih dan berintegritas di Sulawesi Selatan. “Kedatangan Kajati baru harus menjadi momentum pembenahan total. CLAT akan terus mengawal, melaporkan, dan turun ke jalan bila ada upaya pembiaran. Kami percaya, keadilan tidak akan hadir kalau rakyat diam,” tutup Andi Rifky.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

PP HIPPERMAKU Resmi Dilantik: Di Bawah Nahkoda M. Raihan Kamal, Siap Wujudkan Program Kerja yang Berdampak bagi Pembangunan Daerah

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar, 27 Oktober 2025 — Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Pengurus Pusat Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kolaka Utara (PP HIPPERMAKU) resmi dilantik di Kota Makassar. Pelantikan ini menjadi babak baru bagi HIPPERMAKU untuk memperkuat peran mahasiswa dan pemuda Kolaka Utara dalam mendukung pembangunan daerah di berbagai sektor melalui gagasan, kolaborasi, dan kerja nyata. Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan Talk Show bertema “Pembangunan Kepemudaan”, yang menghadirkan dua pembicara utama, yaitu Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H dengan materi “Membangun Kepemimpinan Mahasiswa dan Pemuda untuk Kemajuan Daerah” dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Drs. Achmad Hendra Hakamuddin, S.STP., MPA dengan materi “Makassar Creative Hub: Ruang Kreasi Pemuda Menuju Indonesia Emas 2045.” Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kolaka Utara H. Kamal Mustafa, S.Pi., M.M, Plt. Kepala Dinas Perindustrian Kolaka Utara Andi Khaerul Rijal, S.Sos, Ketua Kadin Kolaka Utara Abdul Gafur, Pejabat Eselon III Kolaka Utara, para Kepala Desa lingkup Kolaka Utara, Humas PT. CSM, serta para tokoh pemuda seperti Ketua BAKOPMIST, Ketua KNPI Kota Makassar, Ketua BAKORD HIPMI PT Sulsel, Ketua Karang Taruna Kampus Sulsel, Dewan Senior HIPPERMAKU, organisasi kepemudaan (OKP) Kolaka Utara, dan tamu undangan dari berbagai organisasi di Kota Makassar. Dalam sambutannya, Muhammad Raihan Kamal, S.IP yang resmi dilantik sebagai Ketua Umum PP HIPPERMAKU periode 2025–2027 menegaskan bahwa HIPPERMAKU di bawah kepemimpinannya akan menjadi wadah sinergi dan kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat untuk menghadirkan program kerja yang berdampak nyata bagi pembangunan daerah. “HIPPERMAKU akan hadir bukan sekadar organisasi mahasiswa daerah, tetapi sebagai wadah produktif yang melahirkan ide dan aksi nyata. Kita ingin memastikan bahwa semangat pemuda Kolaka Utara tercermin dalam kontribusi langsung terhadap pembangunan di berbagai sektor, baik pendidikan, ekonomi kreatif, maupun pengembangan sumber daya manusia,” ujar Raihan. Dalam sesi talk show, Bupati Kolaka Utara, H. Nur Rahman Umar, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemuda dan pemerintah daerah dalam memperkuat partisipasi pembangunan, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah. Menurutnya, mahasiswa dan pemuda harus berani tampil dengan inovasi serta gagasan yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani fiskal pemerintah. Sementara itu, Drs. Achmad Hendra Hakamuddin, memaparkan bahwa model creative hub seperti di Makassar dapat menjadi inspirasi bagi pemuda Kolaka Utara untuk menciptakan ruang kolaboratif dalam bidang ekonomi kreatif dan kewirausahaan sosial. “Kreativitas dan kepemimpinan pemuda harus diarahkan pada produktivitas. Ketika ide-ide mereka difasilitasi dengan ruang yang tepat, dampaknya akan sangat besar terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. Pelantikan dan talk show ini menjadi momentum penting bagi HIPPERMAKU untuk mempertegas posisinya sebagai wadah intelektual muda Kolaka Utara yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan semangat “Bersatu, Berkarya, dan Berkontribusi untuk Kolaka Utara,” PP HIPPERMAKU di bawah kepemimpinan M. Raihan Kamal siap membangun gerakan kepemudaan yang inovatif, kolaboratif, dan berdampak nyata dalam mendukung pembangunan daerah menuju Kolaka Utara yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Daerah, Gowa, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan

Masyarakat Beri Amplop Aspirasi saat Kunjungan Kerja Anggota DPRD Prov. Sulsel di Kelurahan Tombolo, Gowa

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan / Fikri Haikal

ruminews.id, Gowa, 26 Oktober 2025 — Viral Kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Tenri Indah, di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, diwarnai penyerahan ‘Amplop Aspirasi’ dari masyarakat Tinggimae. Amplop tersebut berisi laporan dan keprihatinan warga terhadap dugaan Mafia tanah dan pungli (sertifikasi ilegal) di Jl. Tinggimae, Lingkungan Pa’bangngiang, yang kini tengah diproses di kepolisian. Dalam kegiatan Reses Masa Persidangan tahun sidang 2025/2026 tersebut dihadiri langsung oleh Andi Tenri Indah, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kesejahteraan Rakyat DPRD Sulsel sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Gowa, hadir didampingi oleh Lurah Kelurahan Tombolo perwakilan Polri. Warga menyampaikan bahwa tanah negara yang telah lama mereka tempati justru diklaim sepihak dan disertifikatkan atas nama pribadi oleh oknum tertentu melalui program PTSL. Masyarakat menilai hal tersebut sebagai bentuk ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenangan, disertai dugaan pungutan liar, penyerobotan lahan warga, serta upaya menggiring warga untuk menghentikan proses hukum yang masih berjalan di Polres Gowa. Dalam video yang beredar, pemberian amplop aspirasi dari warga tersebut diwakilkan melalui narasi dari salah satu aktivis Sospol, Sultan. Sultan mengatakan, “Menyambung dari ungkapan pak lurah bahwa ‘Rakyat tentu tak pernah ragu untuk menyampaikan keluhan’. Justru yang sering membuat kami ragu sebagai rakyat adalah keseriusan atau kesungguhan dalam menyelesaikan keluhan itu. Jadi reses adalah momen curhat-curhatan yang dijamin oleh hukum. Komisi E sebagai komisi Kesejahteraan Rakyat tentu sangat dekat dan sangat relevan dengan kondisi persolan hidup dan hajat hidup masyarakat Tombolo pada khususnya”. “Belakangan ini, beberapa bulan ini. Kesejahteraan itu terganggu dengan maraknya bayang-bayang mafia tanah dan pungli di Tombolo itu sendiri. Khusus tempat yang kita gunakan reses saat ini. Tentu dari tidak adanya kepastian hukum dan political will dari pihak legislatif, membuat kami sedih selaku masyarakat. Tentu walaupun kami pihak masyarakat mendapatkan bantuan pendidikan, kesehatan tapi tempat tinggal yang kami tempati Itu tidak jelas dan di bawah bayang-bayang mafia tanah dan pungli. Itu sama saja, ‘tena na sannang tinro ta’ (artinya: tidak tenang tidurnya).. ‘betullll’ (sorak masyarakat/audiens reses). Sultan mengakhiri diolog dengan memberikan Amplop khusus kepada Andi Tenri Indah selaku ketua Komisi E sekaligus Mantan Pacar/istri dari Wakil Bupati Gowa, Darmawangsa Muin dengan pemberian Surat Aspirasi. “Jika ingin lebih jelasnya, kami dari ‘Aliansi Masyarakat Tombolo’ sudah menyiapkam dan mengurai beberapa persoalan yang ada di Tombolo ini. Tentu anggota Dewan bukan hanya sebagai Simbol tapi orang yang selalu ingin mendengar dan dekat dengan hati masyarakat. Apalagi kita dengar-dengar tadi bahwa di sini adalah salahsatu penyumbang suara teebanyak. Tentu kami meminta, selaku anggota dewan untuk betul-betul memperjuangkan kami. Terlepas dari persoalan suara, itu sudah lewat. Selaku anggota dewan dan juga istri wakil Bupati, itu sudah menjadi kewajiban. Dan tentu ibu dewan lebih paham”. “Maka dari itu, mewakili masyarakat di sini, kami akan memberikan amplop. Jadi permasalahannya sudah kita urai bu. Jadi, mohon dibaca-baca. (Tutupnya melalui pemberian amplop di depan audiens reses). Selaku pihak legislatif, Andi Tenri Indah langsung menerima amplop dan menyambung dengan lantang bahwa, “Saya benci mafiah tanah, saya juga sudah jadi korban mafiah tanah. Jadi aspirasi sudah diterima, nanti saya juga akan membantu, menyampaikan ini ke Bapak Kapolres untuk diperoses segera. Terkait temuan pungli, saya akan berusaha membantu, supaya secepatnya untuk diperoses seadil-adilnya. (Tegas Ketua Komisi E DPRD Prov. Sulsel di depan peserta reses) “Persoalan ini bukan hanya sengketa tanah biasa, tapi menyangkut keberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Kalau tanah rakyat bisa diambil semena-mena lewat permainan administrasi, berarti ada yang salah dalam sistem kita,” tegas Sultan, aktivis sosial-politik yang turut hadir memberi dukungan moral kepada warga. Sultan menekankan bahwa amplop aspirasi yang diberikan masyarakat adalah simbol keresahan publik terhadap lemahnya pengawasan negara atas kebijakan pertanahan di tingkat daerah. Ia juga meminta DPRD turun langsung mengawal proses hukum agar tidak ada intervensi yang menghambat penyidikan. Gowa Darurat Mafiah Tanah dan Pungli. Pertemuan berlangsung terbuka dan penuh harapan. Warga berharap momentum ini menjadi awal pembenahan tata kelola pertanahan dan perlindungan hukum bagi masyarakat kecil yang selama ini merasa terpinggirkan.

Gowa, Kesehatan

SAPMA PP Gowa Gelar Aksi Sosial Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Sambut HUT Pemuda Pancasila ke-66 dan Hari Sumpah Pemuda.

Tinggalkan Komentar / Gowa, Kesehatan / Admin01

ruminews.id – Gowa – 27 Oktober 2025, Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pemuda Pancasila ke-66 sekaligus Hari Sumpah Pemuda, Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Gowa bersama KOTI Mahatidana, Farkes Reformasi, PMI Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kecamatan Somba Opu menggelar kegiatan sosial berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, Senin (27/10/2025). Kegiatan yang digelar di wilayah Kecamatan Somba Opu ini mendapat antusiasme tinggi dari warga sekitar. Ratusan masyarakat berpartisipasi mendonorkan darah serta memeriksakan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ketua SAPMA PP Gowa, Sigit, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan aksi nyata Pemuda Pancasila terhadap masyarakat. ” Ini adalah aksi sosial kami sebagai wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Melalui momentum HUT Pemuda Pancasila dan Hari Sumpah Pemuda, kami ingin mengajak masyarakat untuk hidup sehat dan peduli terhadap sesama melalui donor darah,” ujar Sigit. Sementara itu, Ketua Farkes Reformasi, Dr. dr. Muji, menambahkan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk sinergi antara organisasi kepemudaan dan tenaga medis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. “ Kami ingin menunjukkan bahwa kesehatan adalah bagian penting dari pembangunan bangsa. Kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat,” jelasnya. Dari unsur KOTI Mahatidana, Agussalim, selaku Komandan KOTI, menegaskan dukungan penuh terhadap kegiatan sosial tersebut. “Pemuda Pancasila tidak hanya hadir dalam gerakan moral, tapi juga aksi kemanusiaan yang langsung menyentuh masyarakat,” ungkapnya. Camat Somba Opu, Nuraeny Apriyani, turut mengapresiasi inisiatif kegiatan yang digelar di wilayahnya. “Kami sangat mendukung kegiatan positif seperti ini. Kolaborasi antara organisasi kepemudaan, kesehatan, dan pemerintah daerah menjadi contoh baik bagi masyarakat dalam memperingati momen bersejarah bangsa,” tuturnya. Dengan terlaksananya kegiatan ini, SAPMA PP Gowa berharap semangat kepemudaan dan nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang!

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah