Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Makassar

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Appi Serukan Atur Ulang Jam Angkut Sampah, Pemkot Makassar Targetkan Kota Lebih Bersih

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR – Persoalan kebersihan dan pengelolaan sampah menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar, secara berkelanjutan. Hal ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang menempatkan isu persampahan sebagai prioritas utama, sekaligus menjadi tanggung jawab camat dan lurah di masing-masing wilayah untuk memastikan lingkungan tetap bersih dan tertata. “Produksi sampah di Makassar telah mencapai sekitar 800 ton per hari. Perlu solusi penanganan serius,” hal itu, disampaikan Munafri dalam Rapat Koordinasi, terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik dan penanganan persampahan yang digelar di Ruang Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Senin (6/4/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Melinda Aksa, para asisten, kepala dinas. Serta seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar, sebagai bentuk penguatan koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan sampah secara terintegrasi. Pria yang akrab disapa Appi menjelaskan, kapasitas pengangkutan smapah saat ini baru mampu menjangkau sekitar 67 persen, sehingga masih ada lebih dari 30 persen atau sekitar 240 ton sampah yang berpotensi tidak terangkut setiap harinya. Kondisi tersebut, menurut Munafri, menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani melalui pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, terutama pada aspek pengangkutan. “Ini angka yang besar, artinya masih ada ratusan ton sampah yang tertinggal di wilayah kita setiap hari. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya. Kondisi ini juga mendorong perlunya pembenahan sistem pengangkutan, termasuk penjadwalan ulang waktu pembuangan sampah oleh warga agar selaras dengan jadwal armada pengangkut setiap hari. Appi meminta seluruh camat dan lurah untuk segera merancang ulang sistem pengangkutan sampah yang lebih efektif, termasuk menyusun alur atau diagram proses yang terukur dan terintegrasi. Salah satu poin penting yang ditekankan adalah sinkronisasi antara waktu pembuangan sampah oleh masyarakat dengan jadwal pengangkutan. “Perlu diatur ulang jam pembuangan sampah dan jam pengangkutan, agar kebersihan tetap terjaga. Jangan sampai sampah dibuang pagi, tapi diangkut siang atau sore. Ada jeda waktu yang membuat sampah menumpuk dan terlihat tidak terkelola,” ujarnya. Selain itu, Munafri juga menegaskan agar tidak ada lagi praktik pembuangan sampah di trotoar maupun sudut jalan. Ia meminta pelaku usaha, khususnya rumah makan dan sektor komersial, untuk menempatkan sampah di dalam area masing-masing dan menyesuaikan dengan jadwal penjemputan. Di sisi lain, ia menuturkan pentingnya pengaturan jadwal pengangkutan sampah yang sinkron dengan waktu pembuangan oleh masyarakat. Ia kembali mengulang selama ini jadwal pengangkutan sudah ada, namun tidak diimbangi dengan pengaturan waktu buang sampah, sehingga sering terjadi penumpukan di berbagai titik. Sebagai Wali Kota, iameminta camat dan lurah untuk segera menyusun pola waktu yang terintegrasi, yang nantinya akan diperkuat melalui surat keputusan resmi pemerintah. “Harus ada koneksi antara waktu buang dan waktu angkut. Kalau ini tidak sinkron, pasti akan ada timbunan sampah di mana-mana,” tegasnya. Dia juga menekankan perhatian khusus pada kawasan dengan volume sampah tinggi seperti area komersial, warung, dan pusat aktivitas ekonomi, agar pengelolaannya dilakukan lebih disiplin dan terjadwal. Munafri menegaskan bahwa pembenahan sistem persampahan membutuhkan keseriusan semua pihak. Tanpa komitmen dan konsistensi, upaya yang dilakukan hanya akan membuang waktu, sementara persoalan sampah terus bertambah di Makassar. “Kalau ini kita jalankan bersama dan konsisten, tingkat kebersihan kota pasti akan meningkat signifikan,” terangnya. Di sisi lain, ia menyoroti perlunya evaluasi sistem penarikan retribusi sampah, khususnya dari sektor komersial. Munafri menilai masih terdapat ketimpangan antara volume sampah yang dihasilkan dengan besaran iuran yang dibayarkan. Dikatakan, hal ini perlu dihitung ulang secara detail agar lebih adil dan proporsional. “Jangan sampai sampahnya banyak, tapi bebannya ditanggung pemerintah. Harus ada perhitungan yang jelas dan transparan,” tegasnya. Untuk itu, ia menuturkan, pendataan ulang seluruh wilayah komersial serta penerapan sistem pembayaran berbasis digital guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan retribusi sampah. Lebih lanjut, Munafri juga meminta agar data masyarakat penerima subsidi iuran sampah diperjelas. Ia menilai data yang ada saat ini masih belum akurat dan perlu diperbarui agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, kebijakan pembebasan iuran sampah bagi masyarakat kurang mampu merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam meringankan beban ekonomi warga, mengingat keterbatasan fiskal daerah untuk memberikan bantuan langsung tunai. “Kita bantu dengan mengurangi beban bulanan mereka, salah satunya dengan membebaskan iuran sampah. Tapi datanya harus jelas dan valid,” imbuh Appi. Tak hanya itu, Munafri juga menilai keberadaan petugas kebersihan di lapangan. Ia meminta camat dan lurah melakukan verifikasi ulang terhadap data petugas, guna memastikan tidak ada” data siluman” atau nama fiktif yang tetap menerima gaji. “Saya yakin masih ada data yang tidak valid. Ini harus dicek ulang agar tidak ada kebocoran anggaran,” tegasnya. Wali Kota Makassar itu, menekankan bahwa pembenahan sistem persampahan membutuhkan kerja serius, terukur, dan kolaboratif dari seluruh jajaran pemerintah di tingkat wilayah. “Kalau sistem ini kita benahi dengan baik, maka persoalan sampah bisa kita kendalikan secara bertahap,” ungkapnya.

Hukum, Kriminal, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Ratusan Massa di Makassar Gelar Aksi “Lawan Kekerasan Militer”

Tinggalkan Komentar / Hukum, Kriminal, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Makassar – 06 April 2026 Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi lintas elemen masyarakat menggelar aksi bertajuk “Seruan Aksi Solidaritas untuk Keadilan dan Supremasi Sipil: Lawan Kekerasan Militer” di Makassar, tepatnya di Flyover Jalan Urip Sumoharjo. Aksi ini melibatkan gabungan organisasi masyarakat (ormas), pemuda, serta mahasiswa yang menyuarakan keresahan atas meningkatnya dugaan praktik kekerasan yang melibatkan aparat militer. Massa aksi membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan tegas, di antaranya mendesak pencopotan Menteri Pertahanan, pencopotan Panglima TNI, mengembalikan TNI ke barak, serta menegakkan supremasi sipil di Indonesia. Koordinator lapangan dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan bentuk perlawanan terhadap praktik kekerasan yang dinilai terus berulang dan mencederai prinsip negara hukum. Ia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, militer seharusnya tunduk pada otoritas sipil dan tidak terlibat dalam tindakan represif terhadap masyarakat. “Supremasi sipil adalah fondasi negara demokrasi. Ketika militer kembali masuk ke ruang sipil dengan cara-cara kekerasan, maka itu adalah kemunduran,” tegasnya di hadapan massa aksi. Aksi solidaritas ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap aktivis Andrie Yunus dari KontraS yang menjadi korban penyiraman air keras yang diduga dilakukan oleh oknum TNI. Peristiwa tersebut memicu gelombang kemarahan publik dan menjadi salah satu alasan utama lahirnya aksi ini. Massa menilai bahwa kasus kekerasan terhadap aktivis tersebut harus diusut tuntas secara transparan dan adil. Mereka menolak segala bentuk impunitas terhadap aparat yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk jika pelakunya berasal dari institusi militer. Sepanjang aksi berlangsung, massa secara bergantian melakukan orasi, menyanyikan lagu perjuangan, serta membakar semangat solidaritas antar elemen masyarakat. Aparat kepolisian terlihat berjaga di sekitar lokasi untuk mengamankan jalannya aksi. Aksi ini ditutup dengan pernyataan sikap bersama yang menegaskan komitmen aliansi untuk terus mengawal isu supremasi sipil dan menolak segala bentuk kekerasan militer di ruang sipil. Mereka juga mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan tidak direspons oleh pemerintah.

Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Psikologi Perempuan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Edha Angriani – Peserta LKK HMI Cabang Barru ruminews.id – Psikologi perempuan adalah wilayah yang kaya, kompleks, dan sering kali disalahpahami karena terlalu lama dilihat melalui kacamata umum yang belum tentu merepresentasikan pengalaman perempuan secara utuh. Menurut saya, memahami psikologi perempuan berarti memahami bagaimana emosi, identitas, dan relasi terbentuk dari interaksi antara faktor biologis, pengalaman personal, serta tekanan sosial yang khas. Perempuan cenderung memiliki kedalaman emosional yang kuat, bukan dalam arti “lebih emosional” secara stereotip, tetapi lebih terlatih dalam mengenali, mengolah, dan mengekspresikan perasaan. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pola asuh dan ekspektasi sosial yang sejak dini mendorong perempuan untuk peka, peduli, dan menjaga hubungan. Akibatnya, banyak perempuan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, terutama dalam membaca situasi sosial dan membangun koneksi interpersonal. Namun, di balik kekuatan itu, ada sisi rentan yang sering terabaikan. Perempuan kerap menghadapi tuntutan yang berlapis: menjadi individu yang mandiri, sekaligus tetap memenuhi ekspektasi tradisional seperti merawat, mengalah, atau menjaga keharmonisan. Tekanan ini bisa menimbulkan konflik batin, rasa bersalah, atau kecemasan ketika merasa tidak mampu memenuhi semua peran tersebut secara sempurna. Menariknya, justru dari kompleksitas itu muncul ketahanan psikologis yang kuat. Banyak perempuan mampu beradaptasi, bertahan, bahkan berkembang dalam situasi yang penuh tekanan. Mereka sering menjadikan relasi, dukungan sosial, dan makna hidup sebagai sumber kekuatan, bukan sekadar pencapaian individual. Dalam pandangan saya, penting untuk tidak lagi melihat psikologi perempuan sebagai sesuatu yang “lebih lemah” atau “terlalu emosional”, tetapi sebagai bentuk kecerdasan yang berbeda—yang berakar pada empati, koneksi, dan kemampuan memahami nuansa kehidupan. Ketika ruang untuk menjadi diri sendiri semakin terbuka, perempuan memiliki potensi besar untuk berkembang secara psikologis tanpa harus terjebak dalam batasan stereotip. Kesimpulannya, psikologi perempuan bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang bagaimana perempuan menavigasi dunia dengan kompleksitas emosi, tuntutan sosial, dan kekuatan batin yang sering kali tidak terlihat namun sangat mendalam.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Uncategorized

Kekurangan Volume 20 Paket Proyek PUPR Diduga Rugikan Negara, SPMP Ancam Demo Kantor Bupati dan Kejari Gowa

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Uncategorized /

ruminews.id, Gowa- Dalam tahun 2024 pemerintah menggelontorkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam sebesar Rp172.108.797.874,17 atau 172M untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa. Namun dalam hasil rekapan atau audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan kejanggalan pada 20 paket pengerjaan jalan, irigasi dan jaringan. Dalam hasil audit BPK RI terdapat kekurangan volume pada setiap paket pengerjaan yang berjumlah 20 paket dengan estimasi kerugian negara sebesar Rp724.444.628,77. Dari hasil temuan itu BPK RI memerintahkan pemerintah kabupaten gowa untuk segera mengganti seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akan tetapi hanya Rp.40.000.000 yang di kembalikan ke negara. Atas dasar tersebut Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda (SPMP) mengambil sikap tegas perihal persoalan temuan yang merugikan keuangan negara tersebut. Dalam pernyataan sikapnya Bams sapaan akrab Jendral Lapangan SPMP itu menyampaikan bahwa mereka siap turun kejalan dan melaporkan perihal tersebut ke aparat penegak hukum untuk menyikapi persoalan kerugian negara tersebut. “Kami siap dan akan melakukan pergerakan aksi unjuk rasa serta melaporkan temuan tersebut ke aparat penegak hukum”, ungkapnya. Bams juga menambahkan bahwa terungkapnya temuan negara tersebut bukan hanya sebatas hasil audit tapi bagaimana aparat penegak hukum dan bupati kabupaten gowa mengambil sikap tegas tanpa pandang bulu terhadap oknum pejabat yang menimbul kerugian negara. “Kita disini liat bagaimana ketegasan aparat penegak hukum dan bupati gowa dalam menyikapi temuan tersebut apa lagi ini sudah bisa kita bilang mengarah ke tindakan Korupsi”, Ujarnya.

Makassar, Pemuda, Pendidikan

Pentas Seni PPNJ: Wadah Ekspresi dan Dakwah Kreatif Generasi Muda

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 5 April 2026 – Suasana meriah dengan panggung megah dan antusiasme ribuan penonton mewarnai kegiatan tahunan Pentas Seni Santri yang digelar di Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah (PPNJ) Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada Sabtu malam (05/04/2026). Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi para santri untuk mengekspresikan bakat dan kreativitas di berbagai bidang seni, sekaligus menghadirkan seni sebagai medium alternatif dakwah yang komunikatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Mengusung tema “Harmoni dalam Perbedaan, Mewujudkan Generasi Islami Kreatif dan Inovatif”, pentas seni tersebut menampilkan beragam pertunjukan, mulai dari tari tradisional, nyanyian Islami, teater, modern dance, hingga pembacaan puisi. Ragam penampilan ini berhasil memukau para penonton yang hadir dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, tenaga pendidik, hingga masyarakat umum. Acara ini turut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, di antaranya Bupati Luwu Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Luwu Timur, Dr. Ramadhan Pirade, M.Si., Anggota DPRD Luwu Timur daerah pemilihan Wotu–Burau, Harisal dan Muh. Nur, sejumlah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), camat se-Kabupaten Luwu Timur, serta para kepala desa di Kecamatan Burau. ‎Dalam sambutannya, Sekda Luwu Timur menyampaikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai pentas seni ini sebagai bukti nyata kreativitas santri yang patut mendapat perhatian lebih luas. “Luar biasa pentas ini, kita harus viralkan di media sosial. Ini untuk membuktikan bahwa kampung kita memiliki potensi yang luar biasa,” ujar Ramadhan Pirade. Sekda juga membacakan sambutan Bupati Luwu Timur, Irwan Bahri Syam (IBAS), yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa kegiatan yang digagas oleh PPNJ merupakan bentuk dakwah melalui pendekatan seni dan budaya. “Budaya dan kesenian adalah jantung peradaban bangsa. Nilai-nilai Islam yang luhur berpadu dengan kebudayaan lokal harus terus dikembangkan. Seni dan budaya harus menjadi media dakwah yang mampu menjangkau masyarakat luas,” demikian kutipan sambutan Bupati. Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah, Nurchalis Azis R., Lc., M.Pd., menegaskan bahwa Pentas Seni Santri merupakan ruang positif dalam mengarahkan energi generasi muda ke arah yang konstruktif. “Pentas seni santri harus terus didukung sebagai wadah yang mengarahkan potensi anak muda ke hal-hal positif. Ini juga menjadi sarana dakwah bahwa anggapan pesantren kumuh dan tertinggal di era digital adalah keliru,” ujarnya. ‎Ia juga menambahkan bahwa santri masa kini memiliki daya saing yang tidak kalah dengan generasi di luar pesantren, termasuk dalam bidang seni dan kreativitas. ‎“Santri hari ini mampu bersaing, bahkan unggul dalam kreativitas. Pesantren bukan untuk dijauhi, melainkan dirangkul bersama dalam menjaga masa depan generasi umat,” tegasnya. Salah satu penampilan yang paling mencuri perhatian adalah drama musikal bertema kehidupan sehari-hari santri. Dengan alur cerita yang menyentuh dan akting yang kuat, pertunjukan tersebut sukses mengundang tepuk tangan meriah dari penonton. ‎Selain itu, penampilan tari tradisional yang dikemas secara modern turut menjadi daya tarik tersendiri karena mampu mengangkat nilai-nilai budaya lokal dalam balutan yang lebih segar dan kontekstual. ‎Melalui kegiatan ini, diharapkan Pentas Seni Santri dapat terus menjadi agenda rutin yang tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga ruang pembinaan karakter, ekspresi kreatif, serta penguatan nilai-nilai dakwah di kalangan generasi muda.

Kesehatan, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Politik

Wali Kota Makassar Ajak Warga Lari Tiap Akhir Pekan di Balaikota menuju MHM 2026

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Politik /

Wali Kota Makassar Lepas dan Ikut Lari Bersama Runners dari Halaman Balaikota ruminews.id, MAKASSAR-Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengisi Ahad paginya dengan berlari bersama komunitas pelari dari Balaikota Makassar (5/4/2026). Munafri hadir mengenakan Jersey kuning dan melakukan pemanasan bersama para runners. Kegiatan lari ini menjadi bagian dari upaya membangun atmosfer menjelang pelaksanaan event Makassar Half Marathon (MHM) 2026 yang dijadwalkan pada akhir Mei mendatang. Dalam sambutannya, Munafri membakar semangat sportifitas sebelum melepas peserta dan menyampaikan apresiasi kepada para founder Makassar Half Marathon (MHM) 2026 yang dinilainya berhasil menghadirkan salah satu event lari terbesar di Indonesia Timur. “Terima kasih telah membuat event yang sangat luar biasa yang menjadi salah satu ikon flagship lari terbesar di Indonesia Timur yang dihadirkan di Kota Makassar,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi titik awal menuju hitung mundur pelaksanaan MHM 2026. Munafri mendorong kegiatan lari setiap akhir pekan dari Balaikota untuk menggaungkan kebiasaan hidup sehat, sekaligus menjadi strategi memperkuat identitas Makassar sebagai kota pelari menuju MHM 2026. Inisiatif ini bahkan telah didorong langsung oleh Munafri sejak beberapa bulan lalu dalam rapat bersama panitia MHM 2026. Agar euforia MHM 2026 tidak hanya terasa pada hari pelaksanaan, tetapi jauh-jauh hari sebelumnya. “Dan pada hari ini kita akan memulai countdown menuju ke sana, dan setiap minggu kita akan lari bersama. Saya berharap vibes ini akan terus kita sebarkan di Kota Makassar,” lanjutnya. Lebih jauh, Munafri menekankan pentingnya kesiapan Kota Makassar dalam menyambut ribuan peserta dari berbagai daerah. Ia menyebut sekitar 12.000 pelari diproyeksikan akan ambil bagian dalam ajang tersebut. “Saya berharap semua para peserta, para runners untuk mulai dari sekarang ikut menata yang namanya hospitality untuk menyambut tamu-tamu yang akan datang,” tegasnya. Menurutnya, momentum ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga peluang untuk menunjukkan keramahan kota dan memperkuat citra Makassar sebagai tuan rumah event berskala besar. Pemerintah Kota Makassar, kata dia, juga akan terus memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan positif seperti Makassar Half Marathon yang telah masuk dalam kalender event unggulan daerah. “Ini momentum yang sangat penting untuk memastikan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan terus memberikan support terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat positif,” tambah Munafri. Menutup sambutannya, Munafri mengajak warga untuk ikut berlari setiap akhir pekan dari Balaikota dan membuka ruang bagi komunitas untuk memanfaatkan area Balaikota pusat sosialisasi dan kegiatan lari mingguan. “Setiap minggu tempat ini kita bisa pakai untuk berlari dan melakukan sosialisasi. Dan hari ini saya akan ikut lari,” tutupnya. Usai melepas peserta, Munafri pun turun langsung ke lintasan dan berlari bersama para runners, menegaskan komitmennya dalam menghidupkan budaya olahraga sekaligus menyambut suksesnya MHM 2026 di Kota Makassar.(*)

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Kota Makassar Resmi Jalankan PSEL Berbasis Aglomerasi bersama Gowa-Maros

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Proyek PLTSa Siap Dibangun di TPA Manggala, Appi: Penting untuk Jawab Lonjakan Sampah Perkotaan ruminews.id, MAKASSAR -Wali Kota Makassar bersama Bupati Gowa dan Bupati Maros resmi menandatangani perjanjian kerja sama atau PKS penyelenggaraan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) bersama Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Penandatangan kolaborasi lintas daerah tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu (4/04/2026). Kolaborasi tersebut ini menjadi langkah konkret lintas daerah dalam mendukung implementasi PSEL di Makassar, sebagai bagian dari program nasional pengelolaan sampah berbasis energi (waste to energy). Sekaligus menjawab tantangan timbulan sampah di tiga kawasan Mamminasata Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurifq, dalam arahannya menjelaskan bahwa proyek nasional ini merupakan bagian dari proses panjang yang telah dirancang pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan sampah secara sistemik di Indonesia. Ia menegaskan pengembangan PSEL merupakan langkah penting dalam menjawab persoalan timbulan sampah yang terus meningkat diperkotaan dan mencapai timbulan 1000 ton perhari. “Ini suatu langkah panjang yang telah dilakukan, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu memotong generasi dari pengelolaan sampah sekarang ini,” ujarnya. Sementera itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan pendekatan aglomerasi bersama dua kabupaten tetangga dirancang untuk memastikan persoalan sampah tidak diselesaikan secara parsial, melainkan melalui kerja sama antarwilayah. “Perjanjian kerjasama ini dibangun sistem algomerasi dengan daerah sekitar (Maros dan Gowa),” jelasnya. Munafri menjelaskan bahwa timbulan sampah di Kota Makassar saat ini mencapai sekitar 800 ton per hari dan dinilai masih dapat dioptimalkan. Namun demikian, kapasitas pengangkutan yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar baru berada di kisaran 67 persen, sehingga perlu dilakukan peningkatan untuk memaksimalkan layanan pengangkutan sampah. Ia menambahkan, dengan tambahan pasokan dari Kabupaten Gowa sekitar 150 ton per hari dan Kabupaten Maros sekitar 50 ton per hari, fasilitas PSEL diproyeksikan mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan energi listrik sebesar 20 hingga 25 MegaWatt, tergantung kualitas sampah yang masuk. “Di Makassar hari ini sampah yang tercatat kurang lebih 800 ton per hari, ini sebenarnya masih cukup untuk kita maksimalkan,” katanya. Karena kapasitas angkut yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar itu cuma di angka 67 persen. Sehingga memang harus dimaksimalkan untuk menambah kemampuan untuk daya angkut ini,” lanjutnya. Wali kota yang akrab disapa Appi ini juga memastikan bahwa teknologi PSEL yang digunakan merupakan teknologi modern yang telah teruji dan tidak akan menimbulkan dampak seperti yang dikhawatirkan. Ia menepis kekhawatiran warga bahwa kawasan TPA akan berubah menjadi kawasan industri yang mencemari lingkungan. Appi menjelaskan, fasilitas PSEL justru hadir untuk mengolah sampah agar tidak menggunung dengan pengolahan yang telah memenuhi standar keamanan. “Jadi pembangkit listrik ini modern, yang sudah teruji, yang tidak mungkin pemerintah membangun kalau tidak proven (terbukti),” tegasnya. Ia menambahkan, Pemerintah Kota Makassar saat ini telah menyiapkan lahan 10 hektardi kawasan TPA Tamangapa untuk dipola memenuhi kebutuhan 7 hektare sebagai lokasi pembangunan fasilitas PSEL. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi bahan baku tambahan dari timbunan sampah lama yang masih bisa dimanfaatkan “Karena 20 sampai 25 persen sampah yang ada di TPA masih bisa dipakai sebagai bahan baku,” jelasnya. Lebih jauh, Appi menekankan bahwa PSEL merupakan bagian dari solusi hilir yang terintegrasi dengan pembenahan sistem pengelolaan sampah Kota, termasuk peralihan dari open dumping menuju sanitary landfill serta penguatan pengelolaan dari hulu. Appi menjelaskan dirinya bersama jajaran dinas terkait saat ini juga tengah melakukan pembenahan menyeluruh sistem persampahan di Kota Makassar, termasuk percepatan transisi dari metode open dumping menuju sanitary landfill. Implementasinya diperkuat melalui pemilihan sampah berbasis RT/RW, penguatan bank sampah, optimalisasi TPS3R, pengolahan sampah organik melalui maggot dan kompos hingga pemanfaatan teknologi RDF (Refuse Derived Fuel). “Hari ini kita sudah memetakan semua blok-blok yang harus dilakukan cover soil setiap hari untuk memastikan bahwa tidak ada lagi open dumping yang bisa memberikan tingkat pencemaran yang tinggi di kota ini,” tambahnya.(*)

Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Krisis Energi di Depan Mata, Prabowo Jangan Salah Prioritas

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Rendi Pangalila (Ketua Umum HMI MPO Komisariat UNM Gunung Sari) ruminews.id, Makassar – Di tengah eskalasi perang global antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran, dunia kini tidak lagi sekadar berbicara tentang potensi krisis energi kita sudah berada di ambang nyata kehancuran stabilitas energi global. Namun ironisnya, Prabowo Subianto justru tetap sibuk mendorong program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), seolah-olah Indonesia tidak sedang berdiri di tepi jurang krisis. Fakta global saat ini sangat mengkhawatirkan. Penutupan Selat Hormuz jalur vital yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dunia telah mengguncang pasar energi internasional. Bahkan, akibat eskalasi konflik sejak Februari 2026, jalur ini praktis lumpuh, dengan lalu lintas kapal turun drastis hingga hampir berhenti. Dampaknya brutal: harga minyak dunia melonjak tajam hingga menembus lebih Rp1,6 juta per barel (setara dengan lebih dari seratus dolar Amerika), bahkan sempat mendekati Rp1,8 juta per barel dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, distribusi energi global terganggu, suplai jutaan barel per hari terancam hilang, dan negara-negara Asia termasuk Indonesia menjadi pihak yang paling rentan karena ketergantungan tinggi pada impor energi. Ini bukan sekadar krisis regional ini adalah shock energi global yang berpotensi memicu resesi dunia. Bahkan lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan perdagangan global akan anjlok drastis akibat gangguan ini. Lalu di mana posisi Indonesia? Indonesia bukan negara yang siap menghadapi guncangan ini. Ketergantungan terhadap impor energi masih tinggi, sementara cadangan energi domestik terbatas. Dalam kondisi seperti ini, setiap lonjakan harga minyak global akan langsung menghantam APBN, memperbesar subsidi, dan pada akhirnya menekan rakyat melalui inflasi dan kenaikan harga barang. Namun alih-alih memperkuat fondasi energi nasional, pemerintah justru memilih jalur yang dangkal: mempertahankan program MBG yang menyedot anggaran besar. Ini adalah bentuk kebijakan yang gagal membaca konteks global. Ketika dunia sedang berperang memperebutkan energi, Indonesia justru sibuk membagi-bagikan anggaran untuk program yang secara ekonomi tidak mendesak. Lebih parah lagi, eskalasi konflik belum menunjukkan tanda mereda. ancaman meluas ke jalur energi lain seperti Laut Merah semakin memperbesar potensi krisis berlapis. Artinya, dunia bisa menghadapi dua titik choke point energi sekaligus sebuah skenario mimpi buruk yang akan melumpuhkan rantai pasok global. Dalam situasi seperti ini, melanjutkan MBG bukan hanya salah prioritas ini adalah bentuk kelalaian strategis. Negara seharusnya mengalihkan fokus pada: Penguatan cadangan energi nasional Percepatan transisi energi terbarukan Pengurangan ketergantungan impor Reformasi subsidi agar tepat sasaran Bukan malah terjebak dalam kebijakan populis yang hanya menguntungkan citra politik jangka pendek. Sejarah akan mencatat; negara yang gagal membaca krisis bukan karena tidak punya sumber daya, tetapi karena salah menetapkan prioritas. Dan hari ini, jika kebijakan tidak segera dikoreksi, Indonesia sedang berjalan menuju krisis yang seharusnya bisa dihindari. Jika pemerintah tetap keras kepala, maka ini bukan lagi soal program ini soal kegagalan kepemimpinan dalam menghadapi realitas global.

Makassar, Opini, Pemerintahan

Jalan Baik Menuju TPA, Namun Sampah Tetap Tidak Tertangani

Tinggalkan Komentar / Makassar, Opini, Pemerintahan /

Penulis Muhamad Ringga (Ketua Dema Fakultas Dakwah UIN Alauddin Makassar) ruminews.id-Pemerintah Kota Makassar mengumumkan rencana untuk membangun infrastruktur tambahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa, yang lebih dikenal sebagai TPA Antang. Anggaran yang ditetapkan cukup besar. Rp10,6 miliar untuk jalur akses menuju TPA dan Rp12,65 miliar untuk membangun area pejalan kaki. Di atas kertas, ini adalah berita yang menggembirakan. Akses yang baik dan lingkungan yang tertata sangat diperlukan. Namun, bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun harus mencium bau busuk, meminum air sumur yang tidak bersih, dan melihat tumpukan sampah yang membusuk tanpa penanganan, pertanyaan utama adalah: apakah infrastruktur fisik ini prioritas yang paling mendesak? Jangan sampai kita salah mengartikan skala prioritas. Masalah utama TPA Tamangapa bukan sekadar jalan yang berlubang atau trotoar yang belum tertata. Krisis yang sebenarnya adalah sistem pengelolaan sampah yang masih sangat sederhana, tidak adanya pengolahan air sampah yang tepat, serta metode pembuangan terbuka yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Jumlah lebih dari Rp23 miliar tersebut seharusnya memicu pertanyaan: mengapa tidak digunakan untuk membangun instalasi pengolahan air lindi yang baik, membuat tempat pembuangan sampah yang sesuai, atau mendirikan fasilitas untuk memilah dan mengolah sampah dengan cara yang terintegrasi? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa TPA Tamangapa sudah berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Setiap harinya, ratusan ton sampah diterima, hanya untuk ditumpuk dan dibiarkan membusuk. Gas metana yang berpotensi ledak tidak dikelola, dan air lindi meresap ke tanah serta mencemari sungai-sungai di sekitarnya. Apabila anggaran Rp23 miliar tersebut dialokasikan untuk membangun fasilitas pengolahan sampah yang mengikuti teknologi ramah lingkungan, seperti bahan bakar yang berasal dari limbah (RDF) atau pengomposan dalam skala besar, akan menghasilkan manfaat jangka panjang yang jauh lebih berarti dibanding hanya memperbaiki jalan dan membuat trotoar. Bukan berarti jalan akses tidak penting. Jalan yang jelek memang menyulitkan kendaraan pengangkut sampah dan mengganggu kegiatan masyarakat di sekitar. Namun, membangun jalur pejalan kaki di sekitar TPA yang jelas bukan tempat wisata atau pusat aktivitas berjalan kaki terlihat aneh di tengah kebutuhan mendesak akan solusi untuk lingkungan. Anggaran yang sebesar itu seolah menegaskan bahwa cara kita mengelola sampah masih terfokus pada “sampah harus diangkut dan dibuang” bukan “sampah harus dikelola dan diminimalkan”. Mempercantik infrastruktur di TPA tanpa menyelesaikan masalah yang lebih mendasar hanyalah tindakan permukaan yang tidak menyembuhkan masalah serius. Lebih parah lagi, ketika ribuan warga di sekitar TPA setiap hari harus menghadapi kualitas udara yang buruk dan risiko penyakit, justru dana besar digunakan untuk hal-hal yang tidak langsung mengurangi dampak pencemaran. Keadilan lingkungan menuntut agar pemerintah bisa lebih memperhatikan suara masyarakat yang paling merasakan dampak. Mereka tidak memerlukan trotoar yang indah; mereka hanya menginginkan hak untuk bernapas dengan nyaman dan mendapatkan akses ke air bersih. Kita juga harus ingat bahwa rencana ini harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 menetapkan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan memperhatikan kesehatan masyarakat. Menghabiskan dana yang besar untuk infrastruktur pendukung sebelum sistem pengolahan sampah memenuhi standar justru berpotensi mempertahankan praktik pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Sudah tiba waktunya bagi Pemerintah Kota Makassar serta Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan tinjauan ulang terhadap pembagian anggaran ini. Jika ingin membangun jalan akses, lakukanlah dengan ukuran yang seimbang. Namun, fokus utama harus diarahkan pada: Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang dapat mengolah limbah cair hingga memenuhi standar kualitas lingkungan, Penghentian sistem pembuangan terbuka dan peralihan menuju tempat pembuangan sampah yang saniter, Fasilitas pengolahan sampah terpadu yang memilah dan mengubah sampah menjadi energi atau kompos. Masyarakat dan DPRD Kota Makassar perlu berani memberikan kritik dan meminta penjelasan mengenai anggaran tersebut secara jelas. Jangan sampai uang rakyat yang besarnya sangat signifikan justru dialokasikan untuk proyek yang tidak menyelesaikan masalah utama. Membangun jalan dan trotoar memang boleh, tetapi jangan sampai itu menjadi alasan untuk terus mengabaikan tanggung jawab utama: mengelola sampah dengan baik, bukan hanya memindahkannya ke tempat pembuangan akhir dan membiarkannya mencemari lingkungan. Kami memerlukan pemimpin yang berani merombak sistem pengelolaan sampah di kota ini, bukan hanya memperbaiki penampilan luarnya. Jika tidak, anggaran lebih dari Rp23 miliar itu hanya akan menjadi biaya tinggi yang membawa kita lebih cepat menuju persoalan di TPA Tamangapa yang sudah kelebihan beban.

Makassar, Opini, Uncategorized

TPA Antang dan “Tugas Rumah” DLH yang Tak Pernah Selesai

Tinggalkan Komentar / Makassar, Opini, Uncategorized /

Penulis : Alamsyah Adam (Jaklion) ketua umum MAPALASTA ruminews.id-Ada satu tugas rumah yang tidak kunjung tuntas meskipun tahun demi tahun berganti, yaitu menangani sampah di Makassar. Sepertinya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar masih terjebak dalam cara-cara lama yang malah menyebabkan masalah baru. TPA Antang, yang menerapkan metode pembuangan terbuka, bukan solusi lagi, melainkan bom waktu lingkungan yang setiap harinya meracuni tanah, air, dan udara di sekitar. Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar (DLH) tidak pernah usai. Masalah yang paling jelas terlihat adalah cara pengolahan yang masih sangat sederhana. TPA Antang tetap memakai sistem pembuangan terbuka, yakni membuang sampah tanpa proses pengolahan yang memadai. Sampah yang membusuk menghasilkan lindi (air sampah) yang meresap ke tanah dan mencemari air permukaan, serta gas metana yang tidak terkelola dengan baik. Warga sekitar TPA Antang telah lama mengeluhkan bau busuk dan pencemaran pada sumur air mereka. Keluhan ini adalah bukti dari ketidakberhasilan dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan yang seharusnya menjadi perhatian utama DLH. Selain itu, tidak ada inovasi yang berarti dalam sistem pengurangan sampah dari sumbernya. Selama ini, dana dan perhatian lebih banyak diberikan untuk operasional truk sampah yang mengangkut dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke TPA, tanpa ada perkembangan program bank sampah, pengolahan kompos berskala besar, atau fasilitas Material Recovery Facility (MRF) yang memadai. Akibatnya, sampah organik yang seharusnya bisa diolah menjadi kompos tercampur dengan sampah plastik dan limbah, yang mempercepat penumpukan di TPA. Padahal, jika pemisahan dan pengolahan dilakukan dengan serius dari awal, masa pakai TPA Antang dapat diperpanjang dan dampak pencemaran bisa dikurangi. Masalah ini juga memperlihatkan kurangnya koordinasi dan implementasi kebijakan yang efektif. Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pengelolaan Sampah sudah ada, namun penegakan hukum terhadap industri yang membuang limbah sembarangan atau warga yang tidak memilah sampah hampir tidak terlihat. Seolah-olah, DLH hanya berfungsi sebagai “petugas kebersihan” yang sibuk memindahkan sampah dari kota ke TPA, bukan sebagai pengelola lingkungan yang memiliki visi. Setelah TPA Antang dinyatakan kelebihan kapasitas beberapa tahun lalu, seharusnya itu menjadi peringatan untuk segera beralih ke sistem sanitary landfill dengan instalasi pengolahan lindi (IPAL) yang modern serta pembangkit listrik dari sampah (PLTSa). Namun, sampai saat ini, langkah tersebut masih terasa tidak maksimal. Kita tidak bisa terus menerus menyalahkan masyarakat atas ketidakdisiplinan dalam membuang sampah jika infrastruktur dan regulasi dari pemerintah daerah sendiri masih kurang menunjukkan komitmen yang kuat. Masyarakat memerlukan contoh dan fasilitas. Jika TPA, yang merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan sampah, dikelola dengan cara kuno yang kotor dan tidak berkelanjutan, bagaimana kita bisa berharap untuk memiliki lingkungan yang bersih dan sehat? Saatnya Kepala DLH dan Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah berani untuk melakukan perubahan. Tidak ada lagi alasan tentang keterbatasan anggaran ketika dampak terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan akan menimbulkan biaya yang jauh lebih besar di masa depan. TPA Antang perlu segera diperbarui dengan teknologi pengolahan yang modern. Selain itu, perlu ada program pemisahan sampah secara besar-besaran, mulai dari rumah tangga hingga pasar tradisional, dengan sanksi tegas bagi pelanggar. Warga Makassar memiliki hak untuk tidak tinggal di kawasan yang terganggu oleh bau sampah dan pencemaran air. Ini adalah saat yang ideal bagi DLH untuk membuktikan bahwa mereka dapat memimpin perubahan dalam pengelolaan limbah, bukan hanya sebagai instansi yang pasif di depan tumpukan sampah di TPA Antang. Jika bukan sekarang, kapan lagi?

Scroll to Top