Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Makassar

Makassar, Pemerintahan, Uncategorized

Wali Kota Munafri Dukung Gerakan Tertib Bahasa di Makassar, Tim Pengawasan Dibentuk

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintahan, Uncategorized /

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menunjukkan komitmennya dalam menjaga marwah bahasa Indonesia di ruang publik. Dukungan penuh diberikan terhadap pembentukan Tim Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia yang digagas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Sulawesi Selatan. Hal itu, ia sampaikan saat menerima audiensi dari Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Sulsel, Toha Machsum di kantor Balai Kota Makassar, Selasa (8/7/2025). “Saya tentu mendukung langkah ini. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik adalah bagian dari identitas bangsa yang perlu kita jaga bersama,” ujar Munafri Arifuddin. Pertemuan membahas persiapan penyusunan tim kerja yang akan memastikan penggunaan bahasa Indonesia sesuai kaidah, baik dalam dokumen resmi pemerintahan maupun di berbagai ruang publik di Kota Makassar. Sedangkan, Kepala Badan Bahasa Sulsel, Toha Machsum, menjelaskan bahwa pembentukan tim kerja tersebut mengacu pada ketentuan Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengutamaan Bahasa Negara. Tim kerja akan diketuai Sekretaris Daerah Kota Makassar, dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan unsur terkait lainnya. “Rencananya tahun ini penyusunan dan pembentukan tim segera dilakukan. Kami akan segera berkoordinasi lebih lanjut dengan Pak Sekda, Pak Asisten, dan Ibu Kadis Pendidikan setelah mendapatkan persetujuan resmi,” ungkap Toha Machsum. Program ini mencakup pendampingan teknis, sosialisasi, dan evaluasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik maupun dokumen resmi pemerintah. Masa kerja tim direncanakan berlaku hingga lima tahun, dengan evaluasi rutin setiap akhir tahun. “Jika ada perubahan positif dan signifikan, kami juga akan memberikan penghargaan bagi pihak-pihak yang telah mendukung pengutamaan bahasa Indonesia,” tambah Toha. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketertiban penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan sesuai kaidah di Kota Makassar, sekaligus menjadi teladan bagi daerah lain. “Tim ini akan memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan sesuai kaidah dalam berbagai dokumen resmi pemerintahan maupun papan informasi publik,” tukasnya.

Makassar, Pemerintahan

Wali kota Munafri Gencarkan Komitmen Lindungi Perempuan dan Anak Serta cegah Stunting Lewat Edukasi

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan sosial yang kerap menimpa perempuan dan anak, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga stunting. Hal ini disampaikan Munafri saat menerima audiensi pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar di Balai Kota, Selasa (8/7/2025). Menurut Munafri, akar persoalan kekerasan dan pengabaian anak pada dasarnya bermuara pada rendahnya kualitas pendidikan keluarga. “Intinya ini adalah pendidikan dan edukasi keluarga. Kalau pendidikannya bagus, pola pikirnya akan berbeda, tidak mudah melakukan tindak kekerasan. Inilah yang akan kami lakukan kedepan,” ujar Munafri, saat menerima pengurus Fatayat NU. Ia menjelaskan, upaya edukasi perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk pendampingan informal kepada pasangan suami istri, terutama yang baru memasuki jenjang pernikahan maupun masa pasca-persalinan. “Baby blues, kekerasan, atau (pengabaian anak) itu sering muncul karena minimnya pengetahuan bagaimana menjadi pasangan suami istri, bagaimana mengasuh anak. Ini masalah kita bersama. Pemerintah tidak akan mampu jika bekerja sendiri,” jelasnya. Untuk itu, Pemkot Makassar lewat sejumlah Dinas terkait seperti DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta menggandeng kader PKK dan tokoh masyarakat hingga ke level RT/RW. Munafri juga menekankan bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara serius, berbasis data yang valid. “Kalau penanganan stunting, saya minta benar-benar dilakukan dengan data by name by address supaya bisa kelihatan progresnya. Seminar tidak boleh hanya menjadi tempat berkumpul, harus ada tindak lanjut konkret,” tegas Appi. Lebih jauh, Munafri mendorong agar program edukasi dan seminar parenting, tidak hanya menyasar orang tua yang sudah memiliki anak, tetapi juga calon pasangan yang akan menikah. “Kalau bisa yang diundang adalah orang-orang yang baru mau masuk jenjang pernikahan. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Fokusnya pencegahan,” jelasnya. Wali Kota Makassar, menyambut baik komitmen Fatayat NU. Ia memastikan pemerintah kota akan mendukung berbagai program kolaborasi yang sejalan dengan visi Kota Makassar yang inklusif, ramah anak, dan peduli lingkungan. “Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengapresiasi langkah Fatayat NU yang bergerak konkret di lapangan,” tukas Munafri. Audiensi bersama Fatayat NU Makassar ini menjadi langkah awal sinergi Pemerintah Kota Makassar dengan organisasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang lebih berdaya, sehat, dan berkeadilan. Dengam upaya memperkuat sinergi antara organisasi masyarakat dan pemerintah. Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar, memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyampaikan berbagai gagasan dan program kerja yang menitikberatkan pada perlindungan perempuan dan anak, serta kepedulian terhadap isu lingkungan. Ketua Fatayat NU Makassar, Nurul Husna mengtakan, pengurus Fatayat NU Makassar hadir dengan semangat kolaborasi, menghadirkan solusi konkret atas persoalan sosial yang semakin kompleks. “Kami ingin kolaborasi dengan Pemerintah Kota, tasi berbagai probelem mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat,” ujarnya. Ia kemudian bersama jajaran pengurus, menyampaikan sejumlah program prioritas yang berfokus pada pemuliaan perempuan dan anak secara inklusif, berkeadilan, dan bermasyarakat. “Kasus kekerasan, bahkan yang menyebabkan anak meninggal, belakangan ini semakin banyak. Kami ingin bersama pemerintah menghadirkan pendampingan dan edukasi,” turur Nurul Husna. Oleh sebab itu, Fatayat NU Makassar berinisiatif mengadakan seminar parenting secara rutin di setiap kecamatan, menggandeng Ketua PRC (Pengurus Ranting Cabang) sebagai fasilitator kegiatan. “Edukasi pengasuhan ini, kami harapkan menjadi langkah preventif kekerasan dalam rumah tangga dan pengabaian anak,” harapnya. Selain itu, Fatayat NU juga menaruh perhatian serius pada isu lingkungan hidup. Dalam waktu dekat, organisasi perempuan muda NU ini akan mengadakan pelatihan pembuatan eco-enzim. Dimana, metode mendaur ulang sampah organik menjadi produk ramah lingkungan seperti pupuk cair, cairan pembersih, hingga minyak yang bermanfaat untuk pengobatan luka. “Kami ingin memastikan perempuan juga berperan dalam menjaga lingkungan, sambil meningkatkan keterampilan ekonomi keluarga,” tutur Nurul Husna. Sebagai wujud keseriusan dalam perlindungan kelompok rentan, Fatayat NU Makassar kini membentuk LKP3A (Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Perempuan dan Anak) yang akan mendampingi korban kekerasan serta melakukan edukasi berkelanjutan. “Kami memohon dukungan Bapak Wali Kota agar Fatayat NU dapat berkontribusi secara lebih luas menangani isu kekerasan dalam rumah tangga,” tukasnya.(*)

Infotainment, Makassar

Ratu Emas Mira Hayati di Jatuhi Hukuman Penjara 10 Bulan pada Kasus Skincare Abal-abal

Tinggalkan Komentar / Infotainment, Makassar /

ruminews.id, Makassar – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar menjatuhkan vonis penjara selama 10 bulan terhadap ratu emas, Mira Hayati dalam perkara peredaran kosmetik berbahaya. Hakim Ketua Arif Wisaksono menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan alat kesehatan yang tidak sesuai standar atau persyaratan keamanan kesehatan sebagaimana diatur pada pasal 138 ayat (2) dan (3). “Karena itu terdakwa pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti penjara selama 2 bulan,” Pungkas Arif, Selaku Hakim Ketua. Dalam pembacaan Amar Putusan, Hakim menjatuhkan vonis 10 bulan tersebut, dengan alasan selama menjalani sidang perilaku terdakwa sangat sopan. “Terdakwa sopan dan terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa memiliki bayi yang masih memerlukan terdakwa sebagai ibu,” ungkapnya. Pada sidang sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) dituntut Mira Hayati dituntut selama 6 tahun penjara berbanding dengan Putusan Hakim yang memberi Hukuman terbilang ringan hanya 10 bulan kurungan penjara.

Makassar, Pare-pare, Pemerintahan, Politik

Aliansi Hijau Hitam Sulsel Mengeluarkan Pernyataan Sikap dengan membawa lima tuntutan dugaan Korupsi Dinkes Parepare

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pare-pare, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, Makassar – Bahwa belum lama ini, publik digemparkan oleh berita adanya Oknum Aparat Pemerintah Parepare tersandung dugaan korupsi. Maka dari itu kami dari Aliansi Gerakan Hijau Hitam Sulawesi Selatan kembali menyerukan desakan keras kepada Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi anggaran sebesar Rp6,3 miliar di Dinas Kesehatan Kota Parepare yang hingga kini belum menemui kejelasan hukum. Tiga kali pergantian Kapolda Sulsel, namun penanganan kasus ini tetap stagnan. Hal ini dinilai sebagai bentuk kelalaian institusi penegak hukum dalam menuntaskan kasus korupsi yang telah merugikan keuangan negara dan mencederai rasa keadilan publik. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2299 K/PID.SUS/2021 sudah jelas. Tapi sampai hari ini belum ada langkah konkret terhadap dugaan keterlibatan aktor utama. Kami mendesak Polda Sulsel segera memeriksa mantan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, yang diduga kuat sebagai otak di balik skandal yang merugikan negara dan menjatuhkan kepercayaan public terhadap pemerintah Parepare. Bahwa Penegakan hukum akan kehilangan legitimasi bila aparat tidak berani menyentuh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Jika Taufan Pawe terbukti terlibat, maka tangkap dan adili! Jangan ada tebang pilih dalam hukum. Ini soal integritas institusi! Untuk itu, Bahwa Aliansi Gerakan Hijau Hitam menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum kasus ini. Mereka mendesak Kapolda Sulsel dan Kajati Sulsel menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan keadilan rakyat, bukan pada elit yang diduga turut menikmati hasil korupsi. Penegakan hukum tanpa keberanian menyentuh aktor besar, hanya akan menjadi panggung sandiwara. Masyarakat Sulsel menuntut keadilan yang utuh, bukans etengah hati. Hukum pada prinsipnya hadir untuk menjaga kedamaian ditengah masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, Satjipto Raharjo dari jauh-jauh hari telah menegaskan hal tersebut, bahwa “hukum hadir untuk manusia”. Oleh karenanya segala bentuk tindakan yang mengurangi, mengkerdilkan nilai-nilai kemanusiaan tentunya tidak dapat ditolerir. Dan dengan dasar hukum – UUD 1945; – UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; – UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; – UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; – UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; – PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; – UU. No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah; – UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; – UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; – UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; – Peraturan KPK No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaporan Gratifikasi; – UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; – UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana; – UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; Maka dengan ini Aliansi Hijau Hitam Sulsel mengeluarkan Pernyataan Sikap dengan tuntutan sebagai berikut: TUNTUTAN 1. Mendesak Polda Sulsel segera memeriksa dan memanggil Taufan Pawe, yang diduga kuat terlibat dalam pusaran kasus korupsi Dinkes Parepare. 2. Meminta Kejati Sulsel segera mengambil langkah progresif dan transparan dalam membuka kembali berkas perkara serta mengejar keterlibatan aktor-aktor besar lainnya. 3. Menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap pelapor atau pihak-pihak yang mengawal kasus ini, dan meminta jaminan perlindungan bagi mereka. 4. Menuntut Kapolri dan Jaksa Agung RI mengevaluasi kinerja Kapolda Sulsel dan Kajati Sulsel, yang dinilai gagal menunjukkan keberanian dan komitmen dalam memberantas korupsi secara menyeluruh. 5. Aliansi Gerakan Hijau Hitam akan terus mengawal dan menggelar aksi di berbagai titik sebagai bentuk tekanan publik agar kasus ini tidak ditutup-tutupi dan segera dituntaskan secara hukum. Penegakan Hukum tanpa menyentuh aktor utama adalah penghiatatan terhadap keadilan. Tangkap dan adili Taufan Pawe jika terbukti! Jangan lindungi Koruptor!!!

Makassar

Peringatan Hari Bhayangkara, Badko HMI Sulsel ; Tangkap dan Adili Iptu Roswanda S.H., M.H. Dugaan Kasus Penipuan dan Penggelapan

Tinggalkan Komentar / Makassar /

ruminews.id, Makassar, — Di tengah perayaan Hari Bhayangkara ke-79 harusnya menjadi momentum refleksi dan konsolidasi moral institusi Polri, muncul desakan publik untuk menindak tegas aparat kepolisian yang diduga menyalahgunakan kewenangannya. (1/7) Sekretaris Umum Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan secara tegas menyuarakan tuntutan: Tangkap dan adili IPTU Roswanda, S.H., M.H. atas dugaan dalam kasus penipuan dan penggelapan dana investasi senilai ratusan juta rupiah. Kasus ini mencuat setelah dugaan penipuan yang melibatkan IPTU Roswanda saat masih menjabat sebagai Plt. Kanit Reskrim Polsek Somba Opu. IPTU Roswanda menawarkan skema investasi kepada warga bernama AL dan S untuk proyek tambang batu di Polewali Mandar, Sulbar. Dalam prosesnya, korban diminta mentransfer sejumlah dana yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah ke rekening pribadi IPTU Roswanda. Namun janji pengembalian uang investasi tak kunjung ditepati hingga hari ini, sehingga korban melayangkan somasi hingga laporan resmi ke Polrestabes Makassar dan Propam Polda Sulsel. Sekum Badko HMI Sulsel menegaskan, “Kami mendukung sepenuhnya penegakan hukum tanpa pandang bulu. Bila benar terbukti tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh anggota Polri atas nama Iptu Roswanda, apalagi sampai memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, maka harus segera ditindak secara hukum dan diberhentikan dengan tidak hormat dari institusi Polri.” Peringatan Hari Bhayangkara tahun ini tak cukup hanya dengan seremoni dan slogan. Sebagaimana amanat reformasi institusi penegak hukum, masyarakat kini menuntut keteladanan, transparansi, dan keberanian bersih-bersih dari dalam tubuh Polri sendiri. “Jangan biarkan seragam digunakan untuk menutupi kejahatan. Hukum harus jadi panglima, bahkan ketika itu menyentuh internal sendiri.” tegas Sekum Badko HMI Sulsel.

Makassar

Harapan Kabid Media dan Komunikasi HMI Cabang Makassar Timur untuk Polri di HUT ke-79: Tetap Berkomitmen Melayani Masyarakat

Tinggalkan Komentar / Makassar /

ruminews.id Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur menyampaikan harapannyada untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 yang jatuh pada tanggal 1 Juli mendatang. Dengan tema “Polri Untuk Masyarakat”, Kabid Hikas dan Komunikasi Publik HMI mengapresiasi kinerja Polri selama ini, namun juga berharap agar komitmen pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan. Fikri Haikal, Ketua Bidang Media dan komunikasi Publik HMI Cabang Makassar Timur, menyatakan bahwa Polri telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). “Polri telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” ujarnya. Namun, HMI juga berharap agar Polri terus meningkatkan kualitas pelayanannya, khususnya dalam hal responsivitas terhadap laporan masyarakat dan penegakan hukum yang adil dan transparan. HUT Bhayangkara tahun ini dirayakan dengan berbagai kegiatan sejak 1 Juni hingga 1 Juli 2025. HMI Cabang Makassar Timur turut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan tersebut, sebagai bentuk dukungan terhadap Polri dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, HMI juga berharap agar Polri terus menjalin sinergi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan, untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah Makassar Timur dan sekitarnya. Fikri menambahkan bahwa peran Polri sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, khususnya di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. Oleh karena itu, HMI berharap agar Polri senantiasa profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dalam menjalankan tugasnya. “Selamat HUT Bhayangkara ke-79, semoga Polri semakin jaya dan selalu dicintai masyarakat,” tutup Fikri.

Makassar

LTMI HMI Cabang Makassar Timur Kembali Bergeliat: Sukses Gelar Pembukaan LAKSUS 1 dan Stadium General

Tinggalkan Komentar / Makassar /

ruminews.id Makassar, 26 Juni 2025 – Setelah beberapa tahun mengalami kevakuman, Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur kembali menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu lembaga Pengembangan Profesi semi otonom dalam tubuh HMI. Momentum kebangkitan itu ditandai dengan suksesnya pelaksanaan Pembukaan Latihan Khusus (LAKSUS) 1 dan Stadium General, yang digelar secara resmi di Ruang Rapat Lantai 9 Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Fadel Muhammad Taufan Ansar, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang sekaligus menjadi salah satu narasumber utama dalam Stadium General. Dalam sambutannya, Fadel mengapresiasi langkah LTMI Cabang Makassar Timur dalam menginisiasi ruang-ruang kaderisasi dan diskursus teknologi di kalangan mahasiswa Islam. Ia menegaskan pentingnya inovasi digital dan sinergi lintas sektor sebagai strategi pembangunan yang relevan di masa kini dan masa depan. “Pemuda, terutama kader HMI, harus mampu menjadi pionir perubahan. Jangan hanya jadi penonton di tengah geliat teknologi dan pembangunan. Justru kita harus jadi arsitek masa depan,” ujar Fadel di hadapan para peserta dan undangan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Erlangga Pratama Susilo, Direktur Eksekutif LTMI HMI Cabang Makassar Timur, yang menyampaikan bahwa LAKSUS 1 menjadi titik balik untuk membangkitkan kembali semangat kaderisasi berbasis teknologi, yang selama ini menjadi ciri khas LTMI. Ia menekankan bahwa transformasi digital bukan hanya soal alat dan platform, tetapi juga soal cara berpikir, budaya organisasi, dan kesiapan kader menghadapi perubahan zaman. HMI Cabang Makassar Timur juga turut memberikan dukungan langsung atas terselenggaranya kegiatan ini, yang diwakili oleh Hilal Hamdi, selaku Bendahara Umum Cabang. Dalam keterangannya, Hilal menyampaikan bahwa revitalisasi lembaga-lembaga kekaryaan seperti LTMI merupakan bagian penting dari strategi penguatan basis kaderisasi HMI secara menyeluruh. Stadium General yang menjadi bagian utama dalam pembukaan LAKSUS 1 ini mengangkat tema “Inovasi Digital dan Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Kekuatan Pembangunan Masa Depan.” Tema ini dipilih untuk menjawab tantangan zaman sekaligus memperluas perspektif kader terhadap pentingnya konektivitas lintas bidang dalam membangun masyarakat modern yang berkeadilan dan berkemajuan. Selain Fadel, dua narasumber lainnya juga hadir memberikan materi yang bernas dan inspiratif. Pertama, Sultan Rakib, S.S., M.M., selaku Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, yang membawakan materi seputar transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan peran pemuda dalam mengawal digitalisasi layanan publik. Kedua, Kasat Polrestabes Makassar yang hadir mewakili Kapolrestabes Makassar, turut menyampaikan pentingnya kolaborasi keamanan dan teknologi informasi dalam menjaga stabilitas sosial di era digital. Kegiatan ini juga menjadi ruang konsolidasi gagasan antarkader dari berbagai komisariat, yang hadir dengan semangat membangun kembali LTMI sebagai wadah intelektual dan laboratorium kaderisasi berbasis teknologi. LAKSUS 1 sendiri dirancang sebagai pelatihan khusus yang tidak hanya memperkuat pemahaman teknologi kader, tetapi juga memperdalam sikap kritis, kolaboratif, dan visioner dalam menjawab persoalan umat dan bangsa. Dengan antusiasme tinggi dari peserta, serta dukungan berbagai pihak, kegiatan ini berhasil menciptakan suasana yang dinamis dan produktif. LTMI Cabang Makassar Timur membuktikan bahwa vakum bukanlah akhir, tetapi justru titik tolak untuk bangkit dan bergerak lebih progresif. Semangat kebangkitan ini menjadi sinyal kuat bahwa LTMI siap kembali memainkan perannya sebagai penggerak inovasi, penyambung nalar strategis kader, dan motor perubahan dalam tubuh HMI Cabang Makassar Timur.

Makassar

BEM FH-UNIBOS: Di Atas Luka Rakyat, Tak Patut Ada Pesta Bhayangkara

Tinggalkan Komentar / Makassar /

ruminews.id Makassar, 29 Juni 2025 – Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa (BEM FH Unibos) melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia, khususnya dalam penanganan hukum di wilayah Sulawesi Selatan. Presiden BEM Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Ardy Bangsawan, menyatakan bahwa hari jadi Bhayangkara bukan saatnya euforia, tetapi momen refleksi atas masih banyaknya pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, dan ketimpangan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi kepolisian. “Di tengah berbagai ucapan selamat kepada Polri, kami justru mempertanyakan: bagaimana bisa merayakan ulang tahun ketika begitu banyak kasus yang dibiarkan terbengkalai, terutama di Kota Makassar dan wilayah Sulsel pada umumnya?” ujar Ardy. Ia mencontohkan berbagai kasus yang hingga kini tidak kunjung diselesaikan, mulai dari dugaan korupsi di instansi publik, pelanggaran HAM dalam penanganan demonstrasi, hingga praktik diskriminatif terhadap warga yang mencari keadilan. “Kami melihat bahwa institusi ini belum berbenah secara menyeluruh. Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan dan keterbukaan dari pihak kepolisian terkait sejumlah kasus besar di Sulsel, maka kami tidak segan untuk turun ke jalan dan menyuarakan ketidakadilan itu dalam bentuk aksi demonstrasi terbuka menjelang Hari Bhayangkara,” tegasnya. Ardy menambahkan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya hukum agar tetap berada pada rel keadilan, bukan tunduk pada tekanan kekuasaan atau kepentingan elit tertentu. “Hari Bhayangkara bukan milik institusi semata. Ia adalah milik seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan aparat yang bersih, transparan, dan berintegritas. Jika Polri masih abai terhadap aspirasi publik, maka suara rakyat akan kami nyatakan melalui aksi di lapangan,” tutupnya.

Daerah, Makassar

Lewat Indonesia Youth Summit 2025 di Makassar: Generasi Muda Ambil Peran Nyata Bangun Indonesia Emas

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id, MAKASSAR — Indonesia Youth Summit (IYS) 2025 resmi dibuka di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (13/6/2025), dengan mengusung tema “Gen Merah Putih, Pemuda Penggerak Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045”. Acara yang akan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, bahkan menjadi ajang berkumpulnya ratusan pemuda dari berbagai penjuru tanah air yang membawa semangat perubahan dan inovasi. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengapresiasi hajatan tersebut. Menurutnya, Indonesia Youth Summit 2025 merupakan forum tahunan yang dirancang sebagai wadah bagi generasi muda Indonesia untuk menyuarakan ide. Juga solusi inovatif, serta menjalin kolaborasi strategis guna mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Sustainable Development Goals (SDGs). “Generasi muda adalah kekuatan penggerak bangsa. Mereka harus menjadi katalisator dalam transformasi ekonomi, digitalisasi, dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Munafri, Kamis (12/6). Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh perwakilan Konsulat Jenderal dari Australia dan Jepang di Makassar dan duta negara lainnya. Kehadiran mereka mencerminkan dukungan internasional terhadap upaya membangun masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu hadir juga delegasi tamu dari Pemuda Singapura, India, dan Jepang yang akan melakukan sesi Youth Multilateral Forum bersama Delegasi Pemuda Indonesia. Indonesia Youth Summit 2025 membuktikan pentingnya pemanfaatan bonus demografi Indonesia melalui kolaborasi lintas daerah dan pengembangan solusi berbasis ekologi seperti ekonomi sirkular dan energi terbarukan. Salah satu hasil utama dari kegiatan ini adalah lahirnya “Suara Pemuda Indonesia”, sebuah naskah rekomendasi kebijakan yang akan diserahkan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan di daerah masing-masing. “Lewat kegiatan seperti ini, kita harapkan menjadi bukti konkret kontribusi pemuda menuju Indonesia Emas 2045. IYS 2025 lebih dari sekadar forum diskusi, melainkan gerakan nyata menuju perubahan,” harap Appi. Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadis Pora) Makassar, A. Muh. Yasir, menyampaikan bahwa tahun ini terjadi efisiensi jumlah delegasi dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 250 delegasi yang biasanya diundang, jumlahnya kini dikurangi menjadi 150 delegasi resmi. Namun, jumlah pendaftar mencapai 825 orang. “Untuk IYS 2025 ini adalah perhelatan ketiga. Tahun ini kami kurangi jumlah delegasi menjadi 150 karena efisiensi, namun total pendaftar mencapai 825 orang. Selain 150 delegasi resmi, kami juga menerima 300 partisipan umum (general participants),” ujar Kadis Pora. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa 150 delegasi tersebut terdiri dari 23 delegasi asal Makassar, 57 dari wilayah Sulawesi Selatan, dan 58 delegasi dari luar Sulsel yang berasal dari berbagai kabupaten/kota serta anggota Youth City Changers. “Selain itu, ada juga delapan peserta asing yang berasal dari Jepang, Singapura, dan India,” ungkapnya. Dari sisi persiapan, panitia menyatakan hampir seluruh rangkaian sidang dan pembukaan telah rampung. Sejumlah tokoh dan lembaga nasional dan internasional juga telah mengonfirmasi kehadirannya pada acara pembukaan. Yang sudah terkonfirmasi hadir antara lain Bima Arya selaku Wakil Menteri Dalam Negeri, Konjen Jepang, Konjen Australia, serta perwakilan dari AIESEC Indonesia, Hewlett-Packard Indonesia, dan Think Policy Indonesia. Sementara itu, pihak penyelenggara masih menunggu konfirmasi kehadiran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia. IYS 2025 menjadi panggung strategis bagi pemuda untuk terlibat aktif dalam isu-isu besar seperti transformasi digital, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan, sekaligus mempererat jejaring nasional dan internasional antar generasi muda. (*).   —————— Performance -> *PLOTINGAN NARSUM* Undangan (Kementerian Pemuda dan Olahraga) 1. *Welcoming speech* – Walikota Makassar (Bapak Munafri Arifuddin) > PPT 2. *Keynot Speech* – Direksi APEKSI (Bapak Alwis Rustam) 2. *Policy Townhall* – Wakil Menteri Dalam Negeri (Bapak Bima arya) > Video dan PPT 3. *Intern. Townhall* – Konjen Australia > PPT 4. *Youth Panel Discussion* – ⁠Gemintang Kejora Mallarangeng (Tokoh Pemuda) – ⁠Andi Gita Namira Patigana Haris – Ananda Raehan (Anggota PSM Makassar) 5. *You talks* – Nur Syarif Ramadhan (Yayasan Perdik) – Baso Muhammad Ikram ⁠(Ketua KNPI Kota Makassar) 6. *Social Night* – Aloysius Efraim Leonard – ⁠Presiden AIESEC Indonesia – Aep Syaefullah (HP) Performance -> FADLI PADI FT FANDY WD.

Makassar, Politik

DPRD Makassar Gelar Rapat Paripurna Bahas RPJMD 2025–2029

Tinggalkan Komentar / Makassar, Politik /

ruminews.id, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025, Rabu (11/6/2025). Agenda utama dalam rapat tersebut adalah penyampaian penjelasan Wali Kota Makassar terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2029. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Makassar, Supratman, didampingi para Wakil Ketua DPRD, yakni Andi Suhamika, Anwar Faruq, dan Eric Horas. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir bersama Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam pemaparannya, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa penyusunan RPJMD ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pelayanan publik. Dokumen tersebut disusun untuk menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan Kota Makassar selama lima tahun ke depan. “RPJMD ini bukan sekadar janji politik, tetapi rencana nyata yang lahir dari aspirasi masyarakat, disusun dengan landasan visi nasional Indonesia Emas 2045,” ungkap Munafri. Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah merumuskan tujuh misi strategis dan 50 indikator Program Strategis MULIA, yang menjadi fondasi arah pembangunan ke depan. Program unggulan tersebut mencakup pembangunan stadion internasional, pendirian creative hub untuk anak muda, digitalisasi layanan publik melalui Makassar Super App, hingga penyediaan air bersih gratis dan jaminan sosial bagi kelompok masyarakat rentan. “Kami ingin Makassar tumbuh dan maju tanpa meninggalkan siapa pun di belakang,” tegas Munafri. Rapat paripurna ini menjadi tonggak awal bagi pembahasan lebih lanjut dokumen RPJMD, yang akan menjadi acuan pembangunan Kota Makassar menuju 2029.

Scroll to Top