Makassar Archives - Laman 11 dari 72

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Partai Gerakan Rakyat Sulsel Mulai Langkah Administratif, Konsultasi SKT di Kanwil Kemenkum

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR – Upaya memperoleh legalitas resmi sebagai partai politik mulai ditempuh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat (PGR) Sulawesi Selatan. Salah satunya melalui konsultasi langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Senin (6/4/2026). Langkah ini menjadi bagian dari tahapan awal yang dinilai krusial, terutama dalam memastikan kesiapan administrasi sebelum mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Rombongan DPW PGR Sulsel dipimpin Ketua Asri Tadda, didampingi Sekretaris Muh Zaenur dan Bendahara Irma Effendy. Mereka diterima jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot dan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Ramli, bersama tim teknis. Dalam pertemuan tersebut, PGR secara khusus menggali informasi terkait prosedur, tahapan, hingga kelengkapan dokumen yang menjadi syarat pengajuan SKT sesuai regulasi yang berlaku. Pihak Kanwil Kemenkum Sulsel memberikan penjelasan menyeluruh, mulai dari mekanisme pengajuan hingga detail persyaratan administratif yang harus dipenuhi partai politik baru. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot, menekankan pentingnya ketelitian dalam melengkapi dokumen. “Seluruh persyaratan harus dipenuhi secara lengkap dan sesuai ketentuan. Ini penting agar partai yang mendaftar benar-benar siap, baik secara administratif maupun organisasi,” ujarnya. Ia menjelaskan, salah satu syarat utama adalah struktur kepengurusan yang telah terbentuk secara proporsional. Minimal mencakup tingkat provinsi, 75 persen kabupaten/kota, serta sekurang-kurangnya 50 persen kecamatan. Selain itu, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan juga menjadi perhatian, dengan batas minimal 30 persen. Diskusi berlangsung dinamis dengan pertukaran informasi antara kedua pihak. Bagi PGR, forum ini menjadi momentum untuk memahami secara lebih detail aspek teknis yang kerap menjadi kendala dalam proses pengajuan legalitas partai. Ketua DPW PGR Sulsel, Asri Tadda, menyebut konsultasi ini penting mengingat partainya masih dalam tahap awal pembentukan. “Kami mengapresiasi keterbukaan Kanwil Kemenkum Sulsel. Sebagai partai baru, kami membutuhkan panduan agar seluruh persyaratan bisa kami penuhi dengan baik sebelum masuk tahap pengajuan,” katanya. Ia optimistis proses administrasi dapat segera dirampungkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyambut baik langkah konsultatif yang dilakukan PGR. Menurutnya, pendekatan proaktif seperti ini dapat meminimalkan kesalahan dalam proses pengajuan. Ia menegaskan, pihaknya terbuka sebagai mitra konsultasi, namun tidak akan mengendurkan standar yang telah ditetapkan. “Silakan berkonsultasi, itu yang kami dorong. Tapi ketika mengajukan, seluruh dokumen harus benar-benar lengkap dan sesuai ketentuan,” tegasnya. Lebih jauh, Andi Basmal menilai bahwa standar ketat dalam penerbitan SKT merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas sistem politik. Menurutnya, setiap persyaratan dirancang untuk memastikan partai memiliki struktur yang jelas, representasi yang merata, serta komitmen terhadap kesetaraan gender. Ia pun mengimbau partai politik lain yang tengah mempersiapkan pengajuan SKT agar aktif berkoordinasi sejak awal guna memperlancar proses administrasi.

Makassar, Nasional

Perkuat Struktur Nasional, DPD GORAN Sulsel Nyatakan Dukungan Penuh Jelang Deklarasi Pusat, Aditya Johar: Kami Satu Komando untuk Deklarasi Nasional

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional / Andi Yuni Elfira

“Kami dari Sulawesi Selatan menyatakan dukungan total terhadap Deklarasi Nasional DPP GORAN. Ini adalah wujud loyalitas dan semangat kami untuk membawa visi besar organisasi ke kancah nasional. Sulsel siap hadir dan satu komando!” tegas Aditya Johar dalam keterangannya.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan, Uncategorized

Dukungan Penuh Mengalir: Demisioner Ketua Umum HMI Koorkom UNM Tegaskan Prof. Juhanis Figur Tepat untuk FIKK UNM”

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan, Uncategorized / Alif Daisuri

ruminews.id, Makassar — Dalam merespons dinamika kepemimpinan di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) Universitas Negeri Makassar (UNM), Demisioner Ketua Umum HMI Korkom UNM periode 2023–2024 menyampaikan sikap terbuka dengan memberikan dukungan kepada Prof. Juhanis sebagai calon Dekan FIKK UNM. Dukungan ini disampaikan dalam kerangka pertimbangan yang tidak semata bersifat administratif, melainkan berpijak pada aspek etika kepemimpinan dan kapasitas intelektual yang dinilai menjadi fondasi penting dalam mengelola institusi akademik. Ihwal Anhar, yang akrab disapa Jhoker, menegaskan bahwa kepemimpinan di lingkungan kampus tidak cukup hanya diukur dari kemampuan teknokratis, tetapi juga dari integritas moral dan kedalaman berpikir. “Kampus adalah ruang etik dan intelektual. Karena itu, kepemimpinan di dalamnya harus mencerminkan keduanya. Kami melihat Prof. Juhanis memiliki keseimbangan antara integritas personal dan kapasitas akademik,” ujar Jhoker. Menurutnya, FIKK UNM ke depan membutuhkan figur yang tidak hanya mampu menjaga stabilitas kelembagaan, tetapi juga mendorong lahirnya gagasan-gagasan progresif yang berbasis pada tradisi keilmuan. Dalam konteks tersebut, rekam jejak akademik dan pengalaman Prof. Juhanis dinilai relevan dengan kebutuhan tersebut. Lebih lanjut, Jhoker menekankan bahwa dukungan ini merupakan bentuk tanggung jawab intelektual, bukan sekadar preferensi personal. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam seluruh proses dinamika kepemimpinan di kampus. “Kita perlu memastikan bahwa proses ini tetap berada dalam koridor akademik yang sehat—menghargai gagasan, menjunjung etika, dan menghindari polarisasi yang tidak produktif,” tambahnya. Dengan demikian, dukungan terhadap Prof. Juhanis diposisikan sebagai bagian dari ikhtiar kolektif untuk mendorong kepemimpinan yang berorientasi pada nilai, gagasan, dan kemajuan institusi secara berkelanjutan. “Yang kita dorong bukan hanya figur, tetapi kualitas kepemimpinan yang berakar pada etika dan intelektualitas. Itu yang kami yakini ada pada Prof. Juhanis,” tutup Jhoker.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized

Integritas DPRD Provinsi Sulsel Dipertanyakan Terkait Mandeknya RDP GMTD

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized / Alif Daisuri

ruminews.id, Makassar — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan menilai integritas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan patut dipertanyakan menyusul mandeknya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang hingga kini belum memiliki kejelasan lanjutan. RDP yang digelar pada 24 Februari 2026 tersebut sebelumnya diskorsing selama satu minggu dengan alasan ketidaksiapan data. Hingga saat ini, DPRD maupun pihak GMTD belum menunjukkan kepastian terkait kelanjutan forum tersebut, meskipun substansi yang dibahas menyangkut pengelolaan aset strategis daerah. BADKO HMI Sulsel menilai kondisi ini tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya komitmen pengawasan lembaga legislatif terhadap isu publik yang krusial. “Sejak RDP 24 Februari yang diskorsing satu minggu, hingga hari ini belum ada kejelasan lanjutan. Kami menilai integritas DPRD Provinsi Sulsel patut dipertanyakan terkait mandeknya RDP dengan GMTD,” tegas Ketua Bidang PTKP BADKO HMI Sulsel, Muh. Rafly Tanda. Dalam forum RDP sebelumnya, sejumlah persoalan mendasar belum dijawab secara transparan oleh pihak GMTD, termasuk terkait ketidaksesuaian data dividen, pengelolaan kawasan, serta arah komersialisasi yang berkembang. HMI Sulsel menilai bahwa perkembangan kawasan yang dikelola GMTD saat ini diduga telah bergeser jauh dari tujuan awal kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 1991 dan 1995, yang semestinya berorientasi pada kepentingan publik dan pembangunan kawasan strategis daerah. “Ini sudah keterlaluan. Ada indikasi upaya penghilangan aset melalui komersialisasi yang tidak lagi relevan dengan SK Gubernur 1991 dan 1995. Namun sampai hari ini, tidak terlihat keprihatinan serius dari lembaga negara yang berwenang,” lanjutnya. Secara prinsip, pengelolaan aset yang melibatkan kepentingan publik harus tunduk pada asas transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip pengelolaan keuangan negara dan daerah. HMI Sulsel menegaskan bahwa mandeknya RDP justru memperlemah fungsi pengawasan DPRD sebagai representasi rakyat dalam memastikan pengelolaan aset daerah berjalan sesuai hukum dan kepentingan publik. Apabila tidak ada langkah tegas dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, HMI Sulsel menyatakan akan mengambil langkah lanjutan sebagai bentuk kontrol sosial. “Apabila DPRD Sulsel tidak mengambil sikap dan langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan yang berpotensi merugikan publik, maka kami akan melangsungkan aksi unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan atas mandeknya RDP ini,” tegas Rafly. HMI Sulsel menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu memberikan kepastian hukum, khususnya dalam pengelolaan aset strategis daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, HMI Sulsel mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera melanjutkan RDP secara terbuka, menghadirkan dokumen yang dibutuhkan, serta mengambil langkah tegas guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan GMTD.

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Appi Serukan Atur Ulang Jam Angkut Sampah, Pemkot Makassar Targetkan Kota Lebih Bersih

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR – Persoalan kebersihan dan pengelolaan sampah menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar, secara berkelanjutan. Hal ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang menempatkan isu persampahan sebagai prioritas utama, sekaligus menjadi tanggung jawab camat dan lurah di masing-masing wilayah untuk memastikan lingkungan tetap bersih dan tertata. “Produksi sampah di Makassar telah mencapai sekitar 800 ton per hari. Perlu solusi penanganan serius,” hal itu, disampaikan Munafri dalam Rapat Koordinasi, terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik dan penanganan persampahan yang digelar di Ruang Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Senin (6/4/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Melinda Aksa, para asisten, kepala dinas. Serta seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar, sebagai bentuk penguatan koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan sampah secara terintegrasi. Pria yang akrab disapa Appi menjelaskan, kapasitas pengangkutan smapah saat ini baru mampu menjangkau sekitar 67 persen, sehingga masih ada lebih dari 30 persen atau sekitar 240 ton sampah yang berpotensi tidak terangkut setiap harinya. Kondisi tersebut, menurut Munafri, menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani melalui pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, terutama pada aspek pengangkutan. “Ini angka yang besar, artinya masih ada ratusan ton sampah yang tertinggal di wilayah kita setiap hari. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya. Kondisi ini juga mendorong perlunya pembenahan sistem pengangkutan, termasuk penjadwalan ulang waktu pembuangan sampah oleh warga agar selaras dengan jadwal armada pengangkut setiap hari. Appi meminta seluruh camat dan lurah untuk segera merancang ulang sistem pengangkutan sampah yang lebih efektif, termasuk menyusun alur atau diagram proses yang terukur dan terintegrasi. Salah satu poin penting yang ditekankan adalah sinkronisasi antara waktu pembuangan sampah oleh masyarakat dengan jadwal pengangkutan. “Perlu diatur ulang jam pembuangan sampah dan jam pengangkutan, agar kebersihan tetap terjaga. Jangan sampai sampah dibuang pagi, tapi diangkut siang atau sore. Ada jeda waktu yang membuat sampah menumpuk dan terlihat tidak terkelola,” ujarnya. Selain itu, Munafri juga menegaskan agar tidak ada lagi praktik pembuangan sampah di trotoar maupun sudut jalan. Ia meminta pelaku usaha, khususnya rumah makan dan sektor komersial, untuk menempatkan sampah di dalam area masing-masing dan menyesuaikan dengan jadwal penjemputan. Di sisi lain, ia menuturkan pentingnya pengaturan jadwal pengangkutan sampah yang sinkron dengan waktu pembuangan oleh masyarakat. Ia kembali mengulang selama ini jadwal pengangkutan sudah ada, namun tidak diimbangi dengan pengaturan waktu buang sampah, sehingga sering terjadi penumpukan di berbagai titik. Sebagai Wali Kota, iameminta camat dan lurah untuk segera menyusun pola waktu yang terintegrasi, yang nantinya akan diperkuat melalui surat keputusan resmi pemerintah. “Harus ada koneksi antara waktu buang dan waktu angkut. Kalau ini tidak sinkron, pasti akan ada timbunan sampah di mana-mana,” tegasnya. Dia juga menekankan perhatian khusus pada kawasan dengan volume sampah tinggi seperti area komersial, warung, dan pusat aktivitas ekonomi, agar pengelolaannya dilakukan lebih disiplin dan terjadwal. Munafri menegaskan bahwa pembenahan sistem persampahan membutuhkan keseriusan semua pihak. Tanpa komitmen dan konsistensi, upaya yang dilakukan hanya akan membuang waktu, sementara persoalan sampah terus bertambah di Makassar. “Kalau ini kita jalankan bersama dan konsisten, tingkat kebersihan kota pasti akan meningkat signifikan,” terangnya. Di sisi lain, ia menyoroti perlunya evaluasi sistem penarikan retribusi sampah, khususnya dari sektor komersial. Munafri menilai masih terdapat ketimpangan antara volume sampah yang dihasilkan dengan besaran iuran yang dibayarkan. Dikatakan, hal ini perlu dihitung ulang secara detail agar lebih adil dan proporsional. “Jangan sampai sampahnya banyak, tapi bebannya ditanggung pemerintah. Harus ada perhitungan yang jelas dan transparan,” tegasnya. Untuk itu, ia menuturkan, pendataan ulang seluruh wilayah komersial serta penerapan sistem pembayaran berbasis digital guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan retribusi sampah. Lebih lanjut, Munafri juga meminta agar data masyarakat penerima subsidi iuran sampah diperjelas. Ia menilai data yang ada saat ini masih belum akurat dan perlu diperbarui agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, kebijakan pembebasan iuran sampah bagi masyarakat kurang mampu merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam meringankan beban ekonomi warga, mengingat keterbatasan fiskal daerah untuk memberikan bantuan langsung tunai. “Kita bantu dengan mengurangi beban bulanan mereka, salah satunya dengan membebaskan iuran sampah. Tapi datanya harus jelas dan valid,” imbuh Appi. Tak hanya itu, Munafri juga menilai keberadaan petugas kebersihan di lapangan. Ia meminta camat dan lurah melakukan verifikasi ulang terhadap data petugas, guna memastikan tidak ada” data siluman” atau nama fiktif yang tetap menerima gaji. “Saya yakin masih ada data yang tidak valid. Ini harus dicek ulang agar tidak ada kebocoran anggaran,” tegasnya. Wali Kota Makassar itu, menekankan bahwa pembenahan sistem persampahan membutuhkan kerja serius, terukur, dan kolaboratif dari seluruh jajaran pemerintah di tingkat wilayah. “Kalau sistem ini kita benahi dengan baik, maka persoalan sampah bisa kita kendalikan secara bertahap,” ungkapnya.

Hukum, Kriminal, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Ratusan Massa di Makassar Gelar Aksi “Lawan Kekerasan Militer”

Tinggalkan Komentar / Hukum, Kriminal, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar – 06 April 2026 Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi lintas elemen masyarakat menggelar aksi bertajuk “Seruan Aksi Solidaritas untuk Keadilan dan Supremasi Sipil: Lawan Kekerasan Militer” di Makassar, tepatnya di Flyover Jalan Urip Sumoharjo. Aksi ini melibatkan gabungan organisasi masyarakat (ormas), pemuda, serta mahasiswa yang menyuarakan keresahan atas meningkatnya dugaan praktik kekerasan yang melibatkan aparat militer. Massa aksi membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan tegas, di antaranya mendesak pencopotan Menteri Pertahanan, pencopotan Panglima TNI, mengembalikan TNI ke barak, serta menegakkan supremasi sipil di Indonesia. Koordinator lapangan dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan bentuk perlawanan terhadap praktik kekerasan yang dinilai terus berulang dan mencederai prinsip negara hukum. Ia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, militer seharusnya tunduk pada otoritas sipil dan tidak terlibat dalam tindakan represif terhadap masyarakat. “Supremasi sipil adalah fondasi negara demokrasi. Ketika militer kembali masuk ke ruang sipil dengan cara-cara kekerasan, maka itu adalah kemunduran,” tegasnya di hadapan massa aksi. Aksi solidaritas ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap aktivis Andrie Yunus dari KontraS yang menjadi korban penyiraman air keras yang diduga dilakukan oleh oknum TNI. Peristiwa tersebut memicu gelombang kemarahan publik dan menjadi salah satu alasan utama lahirnya aksi ini. Massa menilai bahwa kasus kekerasan terhadap aktivis tersebut harus diusut tuntas secara transparan dan adil. Mereka menolak segala bentuk impunitas terhadap aparat yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk jika pelakunya berasal dari institusi militer. Sepanjang aksi berlangsung, massa secara bergantian melakukan orasi, menyanyikan lagu perjuangan, serta membakar semangat solidaritas antar elemen masyarakat. Aparat kepolisian terlihat berjaga di sekitar lokasi untuk mengamankan jalannya aksi. Aksi ini ditutup dengan pernyataan sikap bersama yang menegaskan komitmen aliansi untuk terus mengawal isu supremasi sipil dan menolak segala bentuk kekerasan militer di ruang sipil. Mereka juga mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan tidak direspons oleh pemerintah.

Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Psikologi Perempuan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

Edha Angriani – Peserta LKK HMI Cabang Barru ruminews.id – Psikologi perempuan adalah wilayah yang kaya, kompleks, dan sering kali disalahpahami karena terlalu lama dilihat melalui kacamata umum yang belum tentu merepresentasikan pengalaman perempuan secara utuh. Menurut saya, memahami psikologi perempuan berarti memahami bagaimana emosi, identitas, dan relasi terbentuk dari interaksi antara faktor biologis, pengalaman personal, serta tekanan sosial yang khas. Perempuan cenderung memiliki kedalaman emosional yang kuat, bukan dalam arti “lebih emosional” secara stereotip, tetapi lebih terlatih dalam mengenali, mengolah, dan mengekspresikan perasaan. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pola asuh dan ekspektasi sosial yang sejak dini mendorong perempuan untuk peka, peduli, dan menjaga hubungan. Akibatnya, banyak perempuan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, terutama dalam membaca situasi sosial dan membangun koneksi interpersonal. Namun, di balik kekuatan itu, ada sisi rentan yang sering terabaikan. Perempuan kerap menghadapi tuntutan yang berlapis: menjadi individu yang mandiri, sekaligus tetap memenuhi ekspektasi tradisional seperti merawat, mengalah, atau menjaga keharmonisan. Tekanan ini bisa menimbulkan konflik batin, rasa bersalah, atau kecemasan ketika merasa tidak mampu memenuhi semua peran tersebut secara sempurna. Menariknya, justru dari kompleksitas itu muncul ketahanan psikologis yang kuat. Banyak perempuan mampu beradaptasi, bertahan, bahkan berkembang dalam situasi yang penuh tekanan. Mereka sering menjadikan relasi, dukungan sosial, dan makna hidup sebagai sumber kekuatan, bukan sekadar pencapaian individual. Dalam pandangan saya, penting untuk tidak lagi melihat psikologi perempuan sebagai sesuatu yang “lebih lemah” atau “terlalu emosional”, tetapi sebagai bentuk kecerdasan yang berbeda—yang berakar pada empati, koneksi, dan kemampuan memahami nuansa kehidupan. Ketika ruang untuk menjadi diri sendiri semakin terbuka, perempuan memiliki potensi besar untuk berkembang secara psikologis tanpa harus terjebak dalam batasan stereotip. Kesimpulannya, psikologi perempuan bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang bagaimana perempuan menavigasi dunia dengan kompleksitas emosi, tuntutan sosial, dan kekuatan batin yang sering kali tidak terlihat namun sangat mendalam.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Uncategorized

Kekurangan Volume 20 Paket Proyek PUPR Diduga Rugikan Negara, SPMP Ancam Demo Kantor Bupati dan Kejari Gowa

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Uncategorized / Alif Daisuri

ruminews.id, Gowa- Dalam tahun 2024 pemerintah menggelontorkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam sebesar Rp172.108.797.874,17 atau 172M untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa. Namun dalam hasil rekapan atau audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan kejanggalan pada 20 paket pengerjaan jalan, irigasi dan jaringan. Dalam hasil audit BPK RI terdapat kekurangan volume pada setiap paket pengerjaan yang berjumlah 20 paket dengan estimasi kerugian negara sebesar Rp724.444.628,77. Dari hasil temuan itu BPK RI memerintahkan pemerintah kabupaten gowa untuk segera mengganti seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akan tetapi hanya Rp.40.000.000 yang di kembalikan ke negara. Atas dasar tersebut Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda (SPMP) mengambil sikap tegas perihal persoalan temuan yang merugikan keuangan negara tersebut. Dalam pernyataan sikapnya Bams sapaan akrab Jendral Lapangan SPMP itu menyampaikan bahwa mereka siap turun kejalan dan melaporkan perihal tersebut ke aparat penegak hukum untuk menyikapi persoalan kerugian negara tersebut. “Kami siap dan akan melakukan pergerakan aksi unjuk rasa serta melaporkan temuan tersebut ke aparat penegak hukum”, ungkapnya. Bams juga menambahkan bahwa terungkapnya temuan negara tersebut bukan hanya sebatas hasil audit tapi bagaimana aparat penegak hukum dan bupati kabupaten gowa mengambil sikap tegas tanpa pandang bulu terhadap oknum pejabat yang menimbul kerugian negara. “Kita disini liat bagaimana ketegasan aparat penegak hukum dan bupati gowa dalam menyikapi temuan tersebut apa lagi ini sudah bisa kita bilang mengarah ke tindakan Korupsi”, Ujarnya.

Makassar, Pemuda, Pendidikan

Pentas Seni PPNJ: Wadah Ekspresi dan Dakwah Kreatif Generasi Muda

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemuda, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id – Makassar, 5 April 2026 – Suasana meriah dengan panggung megah dan antusiasme ribuan penonton mewarnai kegiatan tahunan Pentas Seni Santri yang digelar di Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah (PPNJ) Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada Sabtu malam (05/04/2026). Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi para santri untuk mengekspresikan bakat dan kreativitas di berbagai bidang seni, sekaligus menghadirkan seni sebagai medium alternatif dakwah yang komunikatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Mengusung tema “Harmoni dalam Perbedaan, Mewujudkan Generasi Islami Kreatif dan Inovatif”, pentas seni tersebut menampilkan beragam pertunjukan, mulai dari tari tradisional, nyanyian Islami, teater, modern dance, hingga pembacaan puisi. Ragam penampilan ini berhasil memukau para penonton yang hadir dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, tenaga pendidik, hingga masyarakat umum. Acara ini turut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, di antaranya Bupati Luwu Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Luwu Timur, Dr. Ramadhan Pirade, M.Si., Anggota DPRD Luwu Timur daerah pemilihan Wotu–Burau, Harisal dan Muh. Nur, sejumlah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), camat se-Kabupaten Luwu Timur, serta para kepala desa di Kecamatan Burau. ‎Dalam sambutannya, Sekda Luwu Timur menyampaikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai pentas seni ini sebagai bukti nyata kreativitas santri yang patut mendapat perhatian lebih luas. “Luar biasa pentas ini, kita harus viralkan di media sosial. Ini untuk membuktikan bahwa kampung kita memiliki potensi yang luar biasa,” ujar Ramadhan Pirade. Sekda juga membacakan sambutan Bupati Luwu Timur, Irwan Bahri Syam (IBAS), yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa kegiatan yang digagas oleh PPNJ merupakan bentuk dakwah melalui pendekatan seni dan budaya. “Budaya dan kesenian adalah jantung peradaban bangsa. Nilai-nilai Islam yang luhur berpadu dengan kebudayaan lokal harus terus dikembangkan. Seni dan budaya harus menjadi media dakwah yang mampu menjangkau masyarakat luas,” demikian kutipan sambutan Bupati. Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah, Nurchalis Azis R., Lc., M.Pd., menegaskan bahwa Pentas Seni Santri merupakan ruang positif dalam mengarahkan energi generasi muda ke arah yang konstruktif. “Pentas seni santri harus terus didukung sebagai wadah yang mengarahkan potensi anak muda ke hal-hal positif. Ini juga menjadi sarana dakwah bahwa anggapan pesantren kumuh dan tertinggal di era digital adalah keliru,” ujarnya. ‎Ia juga menambahkan bahwa santri masa kini memiliki daya saing yang tidak kalah dengan generasi di luar pesantren, termasuk dalam bidang seni dan kreativitas. ‎“Santri hari ini mampu bersaing, bahkan unggul dalam kreativitas. Pesantren bukan untuk dijauhi, melainkan dirangkul bersama dalam menjaga masa depan generasi umat,” tegasnya. Salah satu penampilan yang paling mencuri perhatian adalah drama musikal bertema kehidupan sehari-hari santri. Dengan alur cerita yang menyentuh dan akting yang kuat, pertunjukan tersebut sukses mengundang tepuk tangan meriah dari penonton. ‎Selain itu, penampilan tari tradisional yang dikemas secara modern turut menjadi daya tarik tersendiri karena mampu mengangkat nilai-nilai budaya lokal dalam balutan yang lebih segar dan kontekstual. ‎Melalui kegiatan ini, diharapkan Pentas Seni Santri dapat terus menjadi agenda rutin yang tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga ruang pembinaan karakter, ekspresi kreatif, serta penguatan nilai-nilai dakwah di kalangan generasi muda.

Kesehatan, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Politik

Wali Kota Makassar Ajak Warga Lari Tiap Akhir Pekan di Balaikota menuju MHM 2026

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Politik / Fikri Haikal

Wali Kota Makassar Lepas dan Ikut Lari Bersama Runners dari Halaman Balaikota ruminews.id, MAKASSAR-Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengisi Ahad paginya dengan berlari bersama komunitas pelari dari Balaikota Makassar (5/4/2026). Munafri hadir mengenakan Jersey kuning dan melakukan pemanasan bersama para runners. Kegiatan lari ini menjadi bagian dari upaya membangun atmosfer menjelang pelaksanaan event Makassar Half Marathon (MHM) 2026 yang dijadwalkan pada akhir Mei mendatang. Dalam sambutannya, Munafri membakar semangat sportifitas sebelum melepas peserta dan menyampaikan apresiasi kepada para founder Makassar Half Marathon (MHM) 2026 yang dinilainya berhasil menghadirkan salah satu event lari terbesar di Indonesia Timur. “Terima kasih telah membuat event yang sangat luar biasa yang menjadi salah satu ikon flagship lari terbesar di Indonesia Timur yang dihadirkan di Kota Makassar,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi titik awal menuju hitung mundur pelaksanaan MHM 2026. Munafri mendorong kegiatan lari setiap akhir pekan dari Balaikota untuk menggaungkan kebiasaan hidup sehat, sekaligus menjadi strategi memperkuat identitas Makassar sebagai kota pelari menuju MHM 2026. Inisiatif ini bahkan telah didorong langsung oleh Munafri sejak beberapa bulan lalu dalam rapat bersama panitia MHM 2026. Agar euforia MHM 2026 tidak hanya terasa pada hari pelaksanaan, tetapi jauh-jauh hari sebelumnya. “Dan pada hari ini kita akan memulai countdown menuju ke sana, dan setiap minggu kita akan lari bersama. Saya berharap vibes ini akan terus kita sebarkan di Kota Makassar,” lanjutnya. Lebih jauh, Munafri menekankan pentingnya kesiapan Kota Makassar dalam menyambut ribuan peserta dari berbagai daerah. Ia menyebut sekitar 12.000 pelari diproyeksikan akan ambil bagian dalam ajang tersebut. “Saya berharap semua para peserta, para runners untuk mulai dari sekarang ikut menata yang namanya hospitality untuk menyambut tamu-tamu yang akan datang,” tegasnya. Menurutnya, momentum ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga peluang untuk menunjukkan keramahan kota dan memperkuat citra Makassar sebagai tuan rumah event berskala besar. Pemerintah Kota Makassar, kata dia, juga akan terus memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan positif seperti Makassar Half Marathon yang telah masuk dalam kalender event unggulan daerah. “Ini momentum yang sangat penting untuk memastikan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan terus memberikan support terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat positif,” tambah Munafri. Menutup sambutannya, Munafri mengajak warga untuk ikut berlari setiap akhir pekan dari Balaikota dan membuka ruang bagi komunitas untuk memanfaatkan area Balaikota pusat sosialisasi dan kegiatan lari mingguan. “Setiap minggu tempat ini kita bisa pakai untuk berlari dan melakukan sosialisasi. Dan hari ini saya akan ikut lari,” tutupnya. Usai melepas peserta, Munafri pun turun langsung ke lintasan dan berlari bersama para runners, menegaskan komitmennya dalam menghidupkan budaya olahraga sekaligus menyambut suksesnya MHM 2026 di Kota Makassar.(*)

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Makassar