Iin Nirmala, Author at ruminews

Deforestasi di Indonesia: Tragedi Lingkungan yang Lahir dari Krisis Moral

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda / Iin Nirmala

Penulis : Aril – Founder Lentera Aksi Nusantara ruminews.id – Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan hutan tropis terbesar di dunia. Namun ironisnya, di tengah besarnya potensi alam tersebut, deforestasi justru terus meningkat dari tahun ke tahun. Hutan dibuka secara masif untuk perkebunan, pertambangan, pembangunan industri, hingga proyek strategis nasional. Situasi ini menunjukkan bahwa deforestasi bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan cerminan krisis moral dalam cara negara dan manusia memperlakukan alam. Laporan Auriga Nusantara menunjukkan bahwa kehilangan hutan Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 433 ribu hektare dan meningkat sekitar 66 persen dibanding tahun sebelumnya. Kalimantan, Papua, dan Sumatra menjadi wilayah yang paling terdampak akibat ekspansi lahan berskala besar. Angka tersebut membuktikan bahwa upaya perlindungan hutan di Indonesia masih belum berjalan secara maksimal. Dalam kondisi ini, pemerintah tidak dapat sepenuhnya melepaskan tanggung jawab. Banyak kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada investasi dan pertumbuhan ekonomi dibanding keberlanjutan lingkungan. Atas nama pembangunan nasional, pembukaan lahan terus diberikan izin meskipun berisiko merusak ekosistem hutan. Hal ini memperlihatkan bahwa negara sering kali berada di posisi yang ambigu: di satu sisi berbicara tentang pelestarian lingkungan, tetapi di sisi lain tetap membuka ruang eksploitasi hutan dalam skala besar. Krisis moral itu terlihat ketika kerusakan lingkungan mulai dianggap sebagai hal biasa. Deforestasi seolah dinormalisasi demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Padahal dampaknya sangat nyata bagi masyarakat, mulai dari banjir, longsor, kebakaran hutan, hingga meningkatnya suhu dan krisis iklim. Hutan yang seharusnya menjadi pelindung kehidupan justru terus dikorbankan, sementara masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan akibatnya. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi persoalan serius. Banyak kasus pembukaan lahan ilegal atau eksploitasi berlebihan yang tidak ditindak secara tegas. Dalam beberapa kasus, perusahaan besar justru memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang membuat kerusakan lingkungan sulit dihentikan. Situasi ini memunculkan anggapan bahwa hukum lingkungan di Indonesia masih lemah ketika berhadapan dengan kepentingan industri dan investasi. Pada akhirnya, deforestasi di Indonesia adalah tragedi lingkungan yang lahir dari krisis moral dan lemahnya keberpihakan terhadap alam. Jika pemerintah terus menempatkan lingkungan sebagai prioritas kedua setelah keuntungan ekonomi, maka kerusakan hutan akan semakin sulit dikendalikan. Hutan bukan sekadar sumber daya yang dapat dieksploitasi, melainkan warisan kehidupan yang menentukan masa depan bangsa. Ketika negara gagal menjaga hutannya, maka yang hilang bukan hanya pepohonan, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang.

Daerah, Luwu

Diduga Marak Judi Sabung Ayam di Desa Buntu Batu, Warga Minta Aparat Segera Bertindak

Tinggalkan Komentar / Daerah, Luwu / Iin Nirmala

ruminews.id – Luwu, 28 Mei 2026 — Aktivitas perjudian sabung ayam yang diduga berlangsung di Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, menuai keresahan di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut disebut-sebut telah berlangsung beberapa kali dan dinilai mengganggu ketertiban serta memberikan dampak negatif bagi lingkungan sosial masyarakat. Sejumlah warga berharap aparat penegak hukum dapat segera mengambil langkah tegas untuk menindak praktik perjudian tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku. Masyarakat juga meminta adanya pengawasan yang lebih ketat agar kegiatan serupa tidak terus berlangsung di wilayah Kecamatan Bupon. Karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan, menyediakan, atau turut serta dalam praktik perjudian dapat dipidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda. Sorotan publik kini tertuju kepada Kapolsek Bupon, Rusman, agar segera merespons laporan dan keluhan masyarakat terkait dugaan praktik perjudian sabung ayam tersebut. Warga berharap pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan serta penindakan secara profesional demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. “Perjudian seperti ini tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak lingkungan sosial dan memicu gangguan kamtibmas,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Masyarakat berharap aparat terkait menunjukkan komitmen dalam memberantas segala bentuk perjudian di wilayah Kabupaten Luwu demi terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

Daerah

Tragis! Dua Bocah Hanyut di Sungai Walanae Saat Bermain di Tepian Sungai

Tinggalkan Komentar / Daerah / Iin Nirmala

ruminews.id, Wajo – Peristiwa nahas terjadi di tepian Sungai Walanae, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pada Kamis (28/5/2026) sekitar pukul 15.14 WITA. Dua anak yang masih berstatus pelajar dilaporkan tenggelam usai diduga terseret arus sungai saat bermain bersama teman-temannya. Kedua korban diketahui bernama Fathir bin Alam (12) dan Akbar bin Ian (11). Keduanya merupakan pelajar yang berdomisili di Jalan Cendana, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum kejadian korban bersama sejumlah temannya bermain di pinggir Sungai Walanae, tepatnya di kawasan Padduppa. Total terdapat enam anak yang berada di lokasi saat insiden terjadi. Salah seorang saksi, Iqbal bin Anjoreng (10), yang juga merupakan pelajar dan tinggal di Jalan Cendana, Kelurahan Lapongkoda, menjelaskan bahwa kedua korban sempat bermain di tepian sungai dan diduga saling “gendong” sebelum tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terseret arus sungai yang cukup deras. “Korban bersama temannya sedang bermain di pinggir sungai, kemudian kedua korban diduga baku gendong lalu tiba-tiba terseret arus dan hanyut,” ungkap informasi dari saksi di lokasi kejadian. Saksi bersama empat temannya sempat memanggil dan berusaha mencari keberadaan korban. Namun nahas, kedua korban yang diketahui tidak dapat berenang langsung terbawa arus Sungai Walanae. Hingga berita ini diterbitkan, proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Damkar Wajo, serta dibantu masyarakat sekitar. Sejumlah warga masih memadati lokasi pencarian di tepian Sungai Padduppa, Jalan Sungai Walanae, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Pihak keluarga korban dan warga sekitar berharap proses pencarian dapat segera membuahkan hasil serta kedua korban dapat segera ditemukan. Situasi di lokasi masih dipenuhi warga yang turut membantu pemantauan dan pencarian korban.

Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

PerBPOM No. 5 Tahun 2026 Dinilai Lukai Profesi Farmasi: Obat Bebas di Ritel Modern Dinilai Berbahaya, Kasus Tewasnya Perempuan di Hotel Makassar Jadi Alarm

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik / Iin Nirmala

ruminews.id, Makassar – Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (PerBPOM) Nomor 5 Tahun 2026 yang membuka ruang bagi ritel-ritel modern menjual obat-obatan menuai sorotan tajam dari kalangan tenaga kefarmasian. Regulasi tersebut dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap profesi farmasi dan apoteker, bahkan disebut sebagai “penghinaan” terhadap dunia kefarmasian karena menggeser fungsi pengawasan tenaga profesional dalam distribusi obat kepada masyarakat. Kebijakan ini dinilai membuka celah semakin bebasnya akses masyarakat terhadap obat-obatan tanpa edukasi, tanpa pengawasan tenaga vokasi farmasi maupun apoteker, serta minim kontrol penggunaan yang rasional. Padahal selama ini, apotek menjadi garda utama dalam memastikan keamanan penggunaan obat melalui proses konsultasi, edukasi dosis, hingga pemantauan efek samping kepada pasien. Sorotan semakin tajam setelah Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menyampaikan alasan kurangnya tenaga kefarmasian sebagai salah satu dasar dibukanya ruang bagi ritel modern menjual obat-obatan tertentu. Pernyataan tersebut menuai kritik keras dari tenaga kefarmasian yang menilai alasan tersebut justru kontradiktif dengan realitas banyaknya lulusan tenaga vokasi farmasi maupun apoteker yang masih menghadapi persoalan kepastian profesi dan distribusi kerja. Alih-alih memperkuat peran tenaga kefarmasian di fasilitas kesehatan dan pelayanan masyarakat, negara justru dinilai membuka jalan agar obat dapat diperoleh secara lebih bebas tanpa pendampingan profesional. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran baru, yakni meningkatnya potensi penyalahgunaan obat oleh masyarakat yang tidak memahami risiko penggunaan secara benar. Kekhawatiran tersebut dinilai bukan tanpa alasan. Publik masih dihebohkan dengan kasus tragis di Makassar, Sulawesi Selatan, yang merenggut nyawa seorang perempuan di sebuah kamar hotel. Korban diduga dicekoki obat antinyeri oleh pelaku hingga berujung kematian. Kasus ini menjadi pengingat serius bahwa obat-obatan yang tampak “umum” sekalipun tetap memiliki risiko fatal apabila digunakan secara sembarangan, tanpa edukasi dan pengawasan tenaga kesehatan. Apt. Adithyawarman menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami risiko penggunaan obat antinyeri secara berlebihan, khususnya asam mefenamat yang kerap dianggap aman hanya karena mudah diperoleh. “Masyarakat perlu memahami bahwa asam mefenamat bukan obat yang aman diminum berlebihan. Obat ini termasuk golongan OAINS yang dapat menimbulkan perdarahan lambung, gangguan ginjal, reaksi alergi berat, kejang, hingga kematian, terutama bila digunakan dalam dosis tinggi atau diberikan beberapa tablet sekaligus. Memberikan 4 butir asam mefenamat secara langsung merupakan tindakan yang berisiko dan tidak sesuai dengan prinsip penggunaan obat yang rasional. Penggunaan obat nyeri harus mengikuti aturan pakai dan sebaiknya dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan,” ujar Apt. Adithyawarman. Pernyataan tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa kebijakan pelonggaran distribusi obat tanpa pengawasan tenaga kefarmasian justru dapat memperbesar potensi masyarakat menjadi korban. Dalam praktiknya, masyarakat tidak hanya membeli obat, tetapi juga membutuhkan edukasi mengenai indikasi, kontraindikasi, dosis, efek samping, hingga interaksi obat yang tidak dapat digantikan oleh pelayanan kasir di ritel modern. Sorotan tajam juga datang dari Tenaga Vokasi Kefarmasian, Fikri Haikal, A.Md. Farm, yang menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap profesi kefarmasian yang selama ini diperjuangkan. “Beberapa tahun kemarin saya sempat membuat tulisan mengenai krisis identitas profesi farmasi dengan besar harapan organisasi profesi maupun pemerintah memberi kejelasan profesi kami, tetapi hari ini saya melihat penghianatan itu sebab kami disamakan dengan karyawan ritel-ritel modern,” tegas Fikri Haikal, A.Md. Farm. Menurutnya, alasan kekurangan tenaga farmasi tidak dapat dijadikan legitimasi untuk membuka penjualan obat secara lebih bebas. Sebaliknya, pemerintah dinilai seharusnya memperluas distribusi tenaga kefarmasian, memperkuat apotek komunitas, serta memastikan masyarakat memperoleh akses obat yang aman dengan pendampingan tenaga profesional. PerBPOM No. 5 Tahun 2026 kini menjadi polemik serius di tengah kekhawatiran meningkatnya penyalahgunaan obat dan ancaman keselamatan pasien. Kasus kematian perempuan di Makassar menjadi refleksi pahit bahwa obat bukan sekadar komoditas dagang, melainkan instrumen kesehatan yang membutuhkan pengawasan, edukasi, dan tanggung jawab profesi. Ketika obat diperlakukan layaknya barang belanja biasa di rak ritel modern, pertanyaan besarnya: siapa yang akan bertanggung jawab ketika masyarakat kembali menjadi korban?

Daerah, Kesehatan, Pangkep

KAHMI Makassar Perkuat Semangat Pengabdian Lewat Aksi Sosial di Pangkep

Tinggalkan Komentar / Daerah, Kesehatan, Pangkep / Iin Nirmala

ruminews.id, MAKASSAR — Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kota Makassar akan menggelar kegiatan bakti sosial kesehatan bertajuk “KAHMI Mengabdi” di Desa Tamarupa, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, Jumat (29/5/2026). Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Milad ke-60 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam itu dipusatkan di kediaman Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung. Selain menjadi agenda pengabdian masyarakat, kegiatan tersebut juga diharapkan mempererat silaturahmi antaralumni Himpunan Mahasiswa Islam dan KAHMI di Sulawesi Selatan. Sekretaris Umum MD KAHMI Makassar, Andi Sri Hastuti Sultan, mengatakan sejumlah layanan kesehatan gratis akan dihadirkan untuk masyarakat setempat. “Bakti sosial kesehatan ini meliputi pemeriksaan kesehatan umum, sunnatan massal, layanan fisioterapi, serta pemeriksaan kesehatan gigi. Ada juga penyuluhan tentang hukum bagi warga setempat,” ujarnya, Rabu (27/5/2026). Menurut perempuan yang akrab disapa Andi Tuti itu, kegiatan sosial tersebut melibatkan berbagai institusi kesehatan dan tenaga medis, termasuk dokter-dokter alumni HMI. Beberapa pihak yang terlibat di antaranya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin, hingga Puskesmas Mandalle. “KAHMI Makassar berkolaborasi dengan banyak pihak dalam melaksanakan kegiatan ini. Khusus untuk layanan medis, kita menghadirkan dokter-dokter ahli alumni HMI. Alhamdulillah, Kak Tamsil Linrung berkenan menjadi tuan rumah kegiatan ini,” katanya. Rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.00 Wita hingga petang hari. Setelah bakti sosial selesai, acara akan dilanjutkan dengan tabligh akbar menghadirkan dai nasional, Das’ad Latif. “Iya, Insya Allah dilanjutkan dengan tabligh akbar bersama Ustadz Das’ad Latief,” tambah Andi Tuti. Panitia memperkirakan ratusan alumni HMI dan KAHMI dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan akan hadir dalam kegiatan tersebut. Untuk mendukung mobilisasi peserta dari Makassar menuju lokasi acara di Kabupaten Pangkep, panitia juga menyiapkan dua unit bus bagi peserta yang tidak menggunakan kendaraan pribadi. “Panitia sudah menyiapkan dua unit bus yang akan berangkat pukul 06.00 pagi dengan titik kumpul di SPBU depan Pintu 1 Unhas,” jelasnya. Melalui kegiatan “KAHMI Mengabdi”, MD KAHMI Makassar berharap semangat pengabdian sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dapat terus diperkuat sejalan dengan nilai perjuangan yang diwariskan HMI dan KAHMI selama enam dekade terakhir. (*)

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan

Fomo atau Hanya Menjatuhkan Pihak Lain?

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan / Iin Nirmala

Penulis : Magfira – Sekertaris Umum / Korps HmI WATI HmI Cabang Makassar ruminews.id, Makassar – Hari ini, istilah fomo tidak lagi sekadar berarti fear of missing out. Ia telah berubah menjadi peluru sosial. Sebuah cap. Sebuah cara paling malas untuk membatalkan suara orang lain tanpa perlu membaca, mengkaji, atau memahami alasan mengapa seseorang bergerak, bersuara, atau ikut dalam sebuah isu. Sedikit penjelasan FOMO (Fear of Missing Out) adalah istilah yang menggambarkan rasa takut tertinggal dari pengalaman, informasi, atau tren sosial yang sedang ramai terjadi. Istilah ini mulai populer pada awal 2000-an di mana Patrick J.McGinnis memperkenalkan untuk pertama kalinya dalam artikel yang berjudul The Harbin yang di unggah dalam media mahasiswa Harvard business school lalu banyak dibahas dalam kajian psikologi serta media sosial. Selain itu juga ada penelitian yang bernama Andrew K. Przybylski pada tahun 2013 yang menjelaskan FOMO sebagai kecemasan sosial akibat keinginan untuk terus terhubung dengan aktivitas orang lain. Namun hari ini, sejak 2020 istilah FOMO sering dipakai secara berlebihan untuk menggantikan kata ikut ikutan. Orang turun aksi dibilang fomo. Orang bicara isu lingkungan dibilang fomo. Orang mengkritik pemerintah dibilang fomo. Bahkan ketika seseorang mulai peduli terhadap kemanusiaan, selalu ada yang datang dengan nada sinis: “Paling juga ikut-ikutan.” Lucunya, mereka yang paling sering meneriakkan kata fomo justru jarang membawa data. Tidak ada pengkajian. Tidak ada pembacaan sosial. Tidak ada usaha memahami konteks. Yang ada hanya keinginan untuk terlihat paling sadar di tengah keramaian. Seolah skeptisisme otomatis membuat seseorang lebih cerdas. Tapi disclaimer dulu nggak semua ya. Hanya sebagian besar. Kita hidup di zaman ketika label lebih dipercaya daripada fakta. Dan istilah fomo menjadi alat baru untuk merendahkan partisipasi publik. Padahal sejarah tidak pernah bergerak karena manusia-manusia yang terlalu sibuk curiga. Dalam Arus Balik, Pramoedya Ananta Toer menggambarkan bagaimana kekuasaan bekerja bukan hanya lewat senjata, tetapi juga lewat bahasa. Istilah-istilah dibentuk untuk mengatur cara berpikir masyarakat. Bahasa menjadi alat pengendali. Orang-orang akhirnya saling mencurigai, saling mematahkan, dan perlahan kehilangan keberanian untuk berdiri bersama. Kita sedang melihat pola yang sama hari ini. Ketika setiap gerakan dicurigai sebagai tren. Ketika solidaritas dianggap pencitraan. Ketika kepedulian dianggap panggung sosial. Akhirnya masyarakat menjadi lumpuh sebelum bergerak. Istilah fomo dipakai seperti palu godam untuk menghancurkan kemungkinan lahirnya kesadaran kolektif. Dan ironisnya, mereka yang paling keras meneriakkan “fomo” sering kali berdiri nyaman di posisi penonton. Tidak bergerak. Tidak menawarkan solusi. Tidak ikut menyusun perubahan. Mereka hanya sibuk mengaudit ketulusan orang lain. Padahal perubahan sosial selalu lahir dari gelombang. Dari orang-orang yang awalnya ikut-ikutan, lalu belajar, lalu sadar, lalu bergerak lebih jauh. Tidak semua kesadaran lahir dari ruang akademik yang sunyi. Banyak orang mulai peduli karena melihat orang lain peduli terlebih dahulu. Dan itu bukan dosa. Lihat saja bagaimana media sosial bekerja hari ini dalam kasus film dokumenter Pesta Babi. Banyak orang buru-buru mengatakan bahwa mereka yang menonton film tersebut hanyalah “kaum fomo”. Alasannya karena muncul video Mama Yasinta atau Mama Sinta yang menyatakan keberatan terhadap kemunculannya di dalam film. Tetapi persoalannya, banyak orang langsung membangun kesimpulan tanpa membaca pernyataan utuhnya. Dalam berbagai pemberitaan, Mama Yasinta tidak secara eksplisit mengatakan bahwa seluruh isi film itu bohong atau keliru. Yang ia soroti justru persoalan izin penggunaan dirinya dalam film dan rasa kecewa karena merasa tidak diberi persetujuan yang jelas terkait penayangan dokumenter tersebut. Namun media sosial bekerja dengan logika yang brutal, satu potongan video langsung dijadikan senjata untuk menyerang siapa saja yang menonton atau membicarakan film itu. Orang tidak lagi memeriksa substansi kritik filmnya, tidak membaca konteks konflik tanah adat Papua, tidak mengecek bagaimana polemik itu berkembang, tetapi langsung menuduh: “Yang nonton cuma orang fomo.” Padahal bahkan sutradara film tersebut meminta publik untuk tidak asal menghakimi dan menahan diri dalam membangun kesimpulan sepihak terhadap Mama Yasinta maupun situasi yang terjadi. Begitulah cara istilah dipakai hari ini: bukan untuk menjelaskan realitas, tetapi untuk menghentikan percakapan. Fenomena seperti ini bukan cuma terjadi pada film. Kita melihatnya setiap hari di media sosial. Dalam perdebatan hukum misalnya, orang lebih cepat menuduh masyarakat “fomo kasus” dibanding membahas substansi persoalan hukum itu sendiri. Ketika ada kasus korupsi viral, masyarakat yang ikut mengkritik disebut hanya numpang tren. Ketika ada pembahasan revisi undang-undang, orang yang baru mulai bicara dianggap tidak layak karena “baru sadar sekarang”. Akhirnya yang dibunuh bukan cuma opini, tetapi keberanian masyarakat untuk belajar dan ikut terlibat. Padahal partisipasi publik tidak pernah menuntut seseorang menjadi ahli terlebih dahulu. Kalau semua orang harus memiliki gelar hukum sebelum bicara soal keadilan, maka demokrasi hanya akan diisi oleh elit akademik. Kalau semua orang harus menjadi aktivis lama sebelum boleh bersolidaritas, maka gerakan sosial akan mati karena tidak pernah punya generasi baru. Begitulah kira kira kata Magfira, sekretaris Umum Korps HmI Wati Hmi cabang Makassar. Yang lebih berbahaya lagi, budaya mengejek fomo melahirkan kemalasan intelektual. Orang merasa cukup dengan satu label tanpa perlu membaca data. Satu potongan video dianggap cukup untuk memvonis. Satu utas Twitter dianggap cukup untuk menghakimi. Padahal masyarakat yang sehat justru lahir dari budaya verifikasi, bukan budaya asumsi. Ironisnya, orang yang paling sering menyebut orang lain fomo justru sering menjadi konsumen informasi paling malas. Mereka tidak membaca laporan. Tidak membuka kajian. Tidak menelusuri sumber. Mereka hanya memungut potongan narasi yang sesuai dengan ego mereka. Di sinilah bahasa berubah menjadi alat pemecah. Dan yang paling diuntungkan dari masyarakat yang saling mengejek adalah kekuasaan. Karena masyarakat yang sibuk saling menuduh tidak akan pernah cukup kuat untuk bersatu mengkritik ketimpangan yang nyata. Dalam banyak momentum sejarah, perubahan besar justru lahir dari gelombang massa yang awalnya dianggap “ikut-ikutan”. Demonstrasi mahasiswa, solidaritas kemanusiaan, gerakan lingkungan, hingga kesadaran politik anak muda selalu dimulai dari penyebaran pengaruh sosial. Orang melihat, tertarik, ikut, lalu belajar lebih jauh. Tidak ada kesadaran yang tumbuh di ruang hampa. Bahkan penelitian tentang pengaruh sosial di media menunjukkan bahwa opini publik memang sangat dipengaruhi oleh efek sosial dan keterpaparan informasi dari lingkungan sekitar. Itu artinya, menjadi tertarik karena melihat orang lain peduli adalah bagian normal dari proses sosial manusia, bukan sesuatu yang otomatis dangkal. Jadi mungkin masalahnya bukan pada orang yang dianggap fomo. Masalahnya justru ada pada budaya kita yang terlalu cepat merendahkan partisipasi. Karena

Daerah, Pemuda

Kecewa Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Blokade Jalur Perbatasan Mantobua–Korihi di Muna

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemuda / Iin Nirmala

RUMINEWS.ID, MUNA – Kekecewaan warga terhadap buruknya kondisi infrastruktur jalan kembali memicu aksi protes di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Sekelompok pemuda bersama warga setempat melakukan aksi blokade jalan di jalur perbatasan antara Desa Mantobua dan Desa Korihi, Kecamatan Lohia, pada Rabu (27/05/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas kondisi jalan poros yang rusak parah dan dinilai tak kunjung mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Jalan yang menjadi akses utama penghubung antarwilayah itu disebut telah lama mengalami kerusakan tanpa adanya perbaikan yang signifikan. Berdasarkan dokumentasi yang beredar luas di media sosial, warga melakukan pemblokiran tepat di area jalan berlubang di bawah gapura bertuliskan “Selamat Datang di Desa Korihi, Kec. Lohia, Kab. Muna”. Jalan yang rusak berat tampak dipenuhi bebatuan, tanah bergelombang, serta lubang besar yang membahayakan pengguna jalan. Dalam aksi tersebut, warga terlihat membakar sejumlah ban bekas di tengah badan jalan. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi, menyebabkan akses kendaraan di lokasi untuk sementara waktu tidak dapat dilalui. Aksi bakar ban itu menjadi simbol kekecewaan warga terhadap lambannya penanganan infrastruktur di wilayah mereka. Tak hanya itu, massa aksi juga membentangkan spanduk protes berwarna putih yang berisi kritik keras kepada pemerintah daerah. Pada spanduk tersebut tertulis kalimat bernada protes, “BUPATI MUNA TIDAK TAU CARA MEMBANGUN MUNA”, yang menjadi sorotan publik setelah dokumentasinya tersebar di berbagai platform media sosial. Warga menyebut aksi ini merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan masyarakat yang selama ini merasa diabaikan. Mereka menilai jalan poros Mantobua–Korihi merupakan akses vital bagi aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, hingga aktivitas ekonomi sehari-hari. “Kami hanya ingin jalan yang layak. Bertahun-tahun rusak, tapi tidak ada perbaikan nyata,” ungkap salah satu warga dalam informasi yang beredar di media sosial. Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Muna terkait tuntutan warga maupun rencana perbaikan jalan tersebut. Aparat kepolisian setempat juga belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai situasi pasca aksi pemblokiran. Warga berharap aksi ini dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah agar segera merealisasikan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Lohia. Mereka menegaskan bahwa akses jalan yang layak bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak masyarakat yang selama ini dinilai terabaikan.

Nasional, Olahraga, Opini

Peluit Akhir untuk Keberadaban: Ketika Nilai Luhur Olahraga Kalah oleh Premanisme Tribun

Tinggalkan Komentar / Nasional, Olahraga, Opini / Iin Nirmala

Penulis: Andi Taufiq Nur Ilmi (Dosen Pendidikan Kepelatihan Olahraga UNISMUH Makassar) ruminews.id – Ada suatu hal yang mengganjal ketika menyaksikan rekaman video dari Stadion Gelora BJ Habibie, Kota Pare-pare. Bukan karena klub kebanggaan PSM Makassar kalah, karena kekalahan adalah bagian dari sepak bola, dan setiap penggemar sejati mengetahui hal itu. Yang membuat heran adalah pemandangan ketika flare mulai menyala dimana-mana, asap merah mengepul memenuhi stadion, dan orang-orang berpakaian hitam berlarian masuk ke lapangan seperti hendak berperang. Sebagai orang Bugis-Makassar, penulis tahu betapa dalamnya cinta masyarakat terhadap PSM Makassar atau yang biasa disebut cinta tanpa syarat. Klub yang memiliki julukan Pasukan Ramang bukan hanya sekadar tim sepak bola tetapi ia adalah identitas dan kebanggaan, namun malam itu setelah wasit meniup peluit panjang menandai berakhirnya laga, cinta itu berubah menjadi api yang justru membakar rumah sendiri. Salah satu mantan pemain Timnas Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Direktur Teknik PSM Makassar sekaligus legenda PSM Makassar yang tidak asing lagi namanya dikalangan pecinta sepak bola tanah air yaitu Zulkifli Syukur yang membuat postingan diinstastory media sosialnya, beliau mengatakan bahwa “INI BUKAN OKNUM TAPI KELOMPOK”, oleh karena itu penulis hanya ingin berkata “Pentingnya menanamkan nilai-nilai sportivitas pada diri seseorang dan sportivitas tidak tumbuh sendiri tetapi dibentuk oleh pendidikan, dan budaya yang kita bangun bersama didalam dan diluar stadion’’. Di ruang kuliah, penulis memiliki satu kebiasaan kecil yang hampir selalu diulang setiap semester yaitu “olahraga bukan hanya tentang mencapai yang namanya tingkat kebugaran jasmani, tapi olahraga adalah soal sportivitas”. Sportivitas bukan hanya soal jabat tangan setelah peluit panjang berbunyi, tetapi jauh lebih dalam dari pada itu. Sportivitas adalah cerminan karakter seseorang yang paling jujur, seperti bagaimana kita bersikap ketika menang tanpa merendahkan, dan bagaimana kita bersikap ketika kalah tanpa kehilangan harga diri. Karakter itu bukan hanya dituntut oleh para pemain di atas lapangan tapi juga harus dimiliki oleh pemain kedua belas atau para suporter yang ada di tribun. Karena sejatinya suporter yang tangguh bukan diukur dari seberapa keras berteriak saat timnya menang tetapi suporter yang tangguh adalah yang tetap berdiri, tetap hadir, dan tetap setia disaat klub kebanggaannya terpuruk. Disitulah nilai sportivitas yang paling murni. PSM Makassar kalah dengan skor 1-2 dari tamunya Persib Bandung, gol penentu kemenangan lahir dimenit 90+7. Tujuh menit injury time yang terasa seperti tujuh tahun, ribuan suporter yang sudah datang dengan penuh harapan, bernyanyi sepanjang pertandingan dan percaya bahwa malam ini milik mereka, ternyata harus pulang dengan tangan hampa. Kalah dimenit-menit akhir adalah salah satu rasa sakit paling dalam yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang benar-benar mencintai sebuah klub. Kecewa itu nyata, marah itu manusiawi, menangis di tribun pun tidak ada yang salah. Tetapi disinilah letak persoalannya. Ada jarak yang sangat jauh antara kecewa dan merusak, ada jurang yang sangat dalam antara ekspresi emosi dan tindakan kekerasan. Pada malam itu di Stadion Gelora BJ Habibie, Kota Pare-pare banyak yang memilih untuk melompati jurang dalam tersebut seolah-olah rasa sakit yang dirasakan bisa menjadi pembenaran untuk menyakiti yang lain. Kericuhan itu berpotensi menjerat Pasukan Ramang dengan denda yang sangat fantastis akibat dari penyalaan flare, invasi lapangan, hingga pelemparan benda ke area pertandingan. Belum lagi ancaman pertandingan kandang tanpa penonton, dan bisa dibayangkan denda yang fantastis itu bisa dipakai untuk apa? Untuk program pembinaan pemain muda, pembenahan fasilitas latihan, atau kontrak pemain yang lebih kompetitif. Penulis tidak ingin berhenti pada kritik, karena kritik tanpa solusi hanyalah tong kosong yang nyaring bunyinya. Sebagai akademisi dibidang olahraga percaya bahwa persoalan ini memerlukan pendekatan yang sistematis dan jangka panjang. Pertama, edukasi suporter harus menjadi program yang sangat serius bukan sekadar spanduk imbauan yang terpasang sebelum pertandingan lalu dilupakan, tetapi butuh pelatihan budaya suporter seperti dialog antara manajemen dan beberapa kelompok suporter. Kedua, manajemen PSM Makassar perlu lebih terbuka dan komunikatif kepada publik. Kericuhan ini adalah sebagian dari ungkapan frustrasi yang sudah lama menumpuk, terbukti dengan adanya spanduk protes yang dibentangkan suporter malam itu bukan hanya soal kalah dari Persib Bandung tetapi itu adalah sinyal bahwa ada jarak yang perlu dijembatani antara manajemen klub dan suporter. Ketiga, yang paling mendasar yaitu perlu membangun budaya olahraga yang sehat mulai sejak dini seperti di sekolah-sekolah, kita perlu menanamkan bahwa kalah itu bukanlah sebuah aib, menghormati lawan adalah tanda kebesaran jiwa dan yang terpenting stadion adalah panggung perayaan, bukan arena pelampiasan. PSM Makassar adalah milik semua masyarakat Sulawesi Selatan. Setiap gol yang dicetak, kemenangan yang dirayakan, dan gelar juara yang diraih itu adalah milik bersama. Tapi konsekuensi dari setiap kerusuhan juga harus menjadi tanggungan bersama, maka dari itu menjaga nama baik PSM Makassar adalah tanggung jawab bersama bukan hanya pemain di lapangan, bukan hanya manajemen di balik meja, tapi juga para suporter di tribun. Bugis-Makassar punya Siri’ na Pacce yang wajib dijaga tapi bukan dengan kekerasan, melainkan dengan martabat. Tunjukkan kepada sepak bola Indonesia bahwa suporter PSM Makassar adalah yang paling berjiwa besar di negeri ini. Bukan hanya paling keras, tapi paling dewasa. EWAKO PSM MAKASSAR.

Nasional, Opini, Pemuda, Yogyakarta

Negeri dalam Timbunan Nol

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Yogyakarta / Iin Nirmala

Penulis: Suko Wahyudi – Pegiat Literasi Yogyakarta ruminews.id – Negeri ini barangkali terlalu banyak memelihara angka sampai lupa memelihara manusia. Di layar-layar televisi, angka dipamerkan seperti pengantin baru. Grafik ekonomi melenggang bak peragawati di catwalk pembangunan. Para pejabat tersenyum lebar sambil menyebut triliun demi triliun dengan lidah yang enteng, seolah-olah uang negara jatuh dari langit seperti hujan bulan November. Kini utang pemerintah hampir Rp10 ribu triliun. Sebuah angka yang kalau ditulis lengkap mungkin bisa membentang dari Monas sampai ujung kesabaran rakyat. Nolnya berbaris panjang seperti rombongan semut menemukan gula. Dan anehnya, bangsa ini mendengarnya dengan wajah biasa saja. Tidak ada yang pingsan. Tidak ada yang jatuh dari kursi. Mungkin karena rakyat sudah terlalu lama hidup di bawah guyuran angka-angka fantastis sampai rasa kagetnya habis digerus pidato ekonomi. Padahal Rp10 ribu triliun bukan angka kecil. Itu angka yang bisa membuat kalkulator masuk angin. Tetapi di republik ini, triliun sudah diperlakukan seperti uang parkir. Hari ini bicara triliun, besok bicara kuadriliun pun mungkin orang hanya mengangguk sambil menyeruput kopi sachet. Pemerintah tentu punya penjelasan yang terdengar gagah perkasa. Utang dipakai untuk pembangunan. Untuk infrastruktur. Untuk stabilitas ekonomi. Untuk masa depan bangsa. Kata “masa depan” memang kata yang paling sering dipinjam penguasa ketika masa kini mulai terasa sesak. Masa depan dijadikan lemari besar untuk menyimpan semua janji. Lalu jalan-jalan tol dibangun membelah pulau seperti ular baja yang sedang mencari makan. Bandara berdiri gagah dengan kaca mengilap. Gedung-gedung menjulang tinggi seperti sedang berlomba menyundul langit. Dari kejauhan negeri ini tampak modern. Lampu kota gemerlap. Beton tumbuh lebih cepat daripada pohon. Crane berdiri di mana-mana seperti burung bangau besi yang tak pernah tidur. Tetapi coba belok sedikit ke gang-gang sempit. Di sana hidup rakyat yang lain. Ada ibu-ibu yang menghitung harga cabai dengan wajah setegang sidang kabinet. Ada buruh yang gajinya habis sebelum kalender sempat ganti halaman. Ada anak-anak sekolah yang mimpinya sering kandas sebelum sampai meja makan. Negeri ini akhirnya seperti pesta perkawinan besar dengan dekorasi mewah, tetapi dapurnya kosong. Yang lucu, setiap kali utang naik, yang diminta mengerti selalu rakyat kecil. Mereka diminta sabar demi stabilitas nasional. Kata “stabilitas” di negeri ini sakti luar biasa. Ia dipakai seperti minyak angin untuk mengobati semua persoalan. Harga naik, demi stabilitas. Pajak naik, demi stabilitas. Subsidi dikurangi, demi stabilitas. Lama-lama rakyat mungkin akan diminta menahan lapar demi stabilitas perasaan para elite. Sementara itu para pejabat tetap muncul dengan mobil yang pintunya lebih berat daripada nasib rakyat. Jas mereka licin seperti baru disetrika malaikat. Jam tangannya berkilau seperti lampu diskotek. Mereka bicara penghematan sambil duduk di kursi empuk yang harganya mungkin cukup untuk membiayai satu dusun makan sebulan. Dan korupsi tetap berjalan dengan langkah santai seperti orang habis menang arisan. Negeri ini memang ajaib. Utang naik, korupsi juga naik. Rakyat diminta hemat, pencuri uang negara malah semakin sehat. Kadang saya curiga jangan-jangan korupsi di republik ini sudah menjadi cabang olahraga nasional. Bedanya, pelakunya tidak berkeringat tetapi rekeningnya yang gemuk. Kita ini seperti keluarga yang atap rumahnya bocor di mana-mana, tetapi sibuk membeli lampu kristal untuk ruang tamu. Air hujan masuk dari segala arah, sementara tuan rumah berdiri bangga memamerkan sofa baru kepada tetangga. Begitulah kira-kira pembangunan kita: megah di depan, rapuh di belakang. Yang paling menyedihkan adalah rakyat kecil sering tidak benar-benar menikmati pembangunan itu. Jalan tol dibangun, tetapi petani tetap sulit menjual hasil panennya. Bandara diperluas, tetapi nelayan masih berutang solar. Kota dibuat cantik, tetapi kontrakan rakyat tetap sumpek seperti kaleng sarden. Negeri ini sibuk memperindah wajah, tetapi lupa mengobati perut. Padahal Indonesia bukan negeri miskin. Tanahnya subur sampai tongkat kayu dan batu bisa tumbuh jadi tanaman, kata orang lama. Lautnya luas seperti hamparan doa yang tak selesai dibaca. Gunungnya penuh isi bumi. Tetapi entah bagaimana caranya, kekayaan sebesar itu sering berubah menjadi kemiskinan berjamaah. Mungkin masalah terbesar bangsa ini bukan kurang uang, melainkan terlalu banyak kebocoran. Anggaran bocor. Moral bocor. Amanah bocor. Negeri ini seperti ember tua yang terus diisi air, tetapi lubangnya lebih rajin bekerja daripada orang yang menuang. Karena itu utang Rp10 ribu triliun bukan sekadar urusan ekonomi. Ini soal arah akal sehat bangsa. Soal apakah negara masih ingat wajah rakyatnya sendiri atau sudah terlalu silau oleh cahaya investasi dan tepuk tangan pasar. Sebab kalau pembangunan hanya melahirkan gedung tinggi tetapi hati rakyat makin rendah, maka yang tumbuh bukan kemajuan, melainkan kesepian sosial. Dan jika utang terus menggunung sementara kesejahteraan tetap berjalan pincang, mungkin suatu hari nanti sejarah akan mencatat republik ini sebagai negeri yang terlalu sibuk menghitung angka sampai lupa menghitung air mata.

Enrekang, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan

Arsyila Farzana, Siswi Kelas 1 SDN 1 Enrekang, Harumkan Nama Sulsel di JSO

Tinggalkan Komentar / Enrekang, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan / Iin Nirmala

ruminews.id, MAKASSAR – Kabupaten Enrekang kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang akademik. Arsyila Farzana Tyas, siswi kelas 1 SD Negeri 1 Enrekang, sukses menyabet medali perak dalam ajang bergengsi Jenius Science Olympiad (JSO) babak Final Provinsi Sulawesi Selatan untuk mata pelajaran Bahasa Inggris. Kompetisi yang berlangsung di Kampus STIMIK KHARISMA Makassar ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah. Namun, ketenangan dan kecerdasan Arsyila berhasil membuatnya unggul di antara para pesaingnya, sekaligus memastikan satu tiket untuk mewakili Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat nasional. Sinergi Orang Tua dan Guru Kesuksesan Arsyila tidak lepas dari bimbingan intensif duet guru pendamping, Amriani Mustakim Nur dan M. Haris Syah. Menurut tim pendamping, keberhasilan peserta didik merupakan buah dari kolaborasi yang solid antara lingkungan sekolah dan rumah. “Prestasi ini adalah hasil nyata dari kerja sama serta dukungan penuh dari orang tua, guru, dan Kepala Sekolah. Sinergi inilah yang membangkitkan rasa percaya diri anak di atas panggung kompetisi,” ujar guru pendamping. Persiapan Menuju Puncak Nasional Rasa bangga terpancar dari raut wajah orang tua Arsyila, Dr. Yassir M. Nur dan Ibu Tuti Alawiah. Sebagai ayah, Dr. Yassir menyatakan komitmennya untuk terus mendukung sang buah hati dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di babak final nasional. “Kami selaku orang tua tentu merasa sangat bangga. Insya Allah, kami akan memberikan persiapan yang lebih matang lagi agar Arsyila bisa tampil maksimal di tingkat nasional nanti,” ungkap Dr. Yassir. Menuju UPN Yogyakarta Berdasarkan jadwal yang dirilis panitia, Arsyila akan berangkat membawa nama Sulawesi Selatan ke babak Final Nasional yang diagendakan pada 28 Juni 2026 mendatang. Pertarungan perebutan gelar juara nasional tersebut akan dipusatkan di Kampus UPN Veteran Yogyakarta. Prestasi Arsyila ini diharapkan menjadi inspirasi bagi siswa-siswi lain di Kabupaten Enrekang untuk terus berani bermimpi dan mengasah kemampuan sejak dini di kancah internasional maupun nasional.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Iin Nirmala