Fikri Haikal, Author at ruminews

Skrining Haemoglobin (Hb), Edukasi Anemia dan Pemberian Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri

Tinggalkan Komentar / Uncategorized / Fikri Haikal

ruminews.id – Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Skrining Haemoglobin (Hb), Edukasi Anemia dan Pemberian Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri” telah dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2026 di Pondok Pesantren Tahfizul Qur’an UMI Kalsum. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) Universitas Hasanuddin Angkatan 2025/2 dengan Yayasan Kesmas Sahabat Dhuafa. Latar belakang pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada tingginya prevalensi anemia pada remaja putri yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Remaja putri merupakan kelompok rentan terhadap anemia, terutama akibat kebutuhan zat besi yang meningkat selama masa pertumbuhan dan menstruasi. Kondisi anemia yang tidak ditangani dengan baik dapat berdampak pada penurunan konsentrasi belajar, produktivitas, serta berisiko berlanjut hingga masa kehamilan di masa depan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini anemia melalui pemeriksaan kadar haemoglobin (Hb), meningkatkan pengetahuan remaja putri mengenai anemia, serta memberikan intervensi berupa suplementasi tablet tambah darah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan anemia. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sambutan dari perwakilan mahasiswa program studi doktor 2025/2 Adriyani Adam, SKM, M. Kes, Dietisien. Selanjutnya dilakukan skrining haemoglobin (Hb) menggunakan metode pemeriksaan sederhana untuk mengetahui status anemia santriwati. Hasil skrining menunjukkan bahwa semua santriwati bebas dari anemia dengan kadar HB normal. Kegiatan selanjutnya adalah Pemberian edukasi tentang anemia oleh dr. Rezky Putri Indarwati Abdullah, M. Kes, FISFH, FISCM yang juga merupakan mahasiswa program studi doktor 2025/2 IKM Unhas. Sesi edukasi kesehatan yang membahas secara komprehensif mengenai anemia, meliputi pengertian, penyebab, tanda dan gejala, dampak jangka pendek dan jangka panjang, serta upaya pencegahan melalui pola makan bergizi seimbang dan kepatuhan dalam mengonsumsi tablet tambah darah. Edukasi disampaikan secara interaktif dengan pendekatan komunikatif sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi yang diberikan. Sebagai bentuk tindak lanjut, dilakukan pemberian tablet tambah darah kepada peserta sebagai intervensi langsung dalam meningkatkan kadar haemoglobin. Selain itu, peserta juga diberikan motivasi untuk rutin mengonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran serta menerapkan pola makan yang mendukung penyerapan zat besi. Kegiatan ini mendapatkan respon yang sangat positif dari pihak pesantren maupun peserta. Para santri menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung, baik dalam mengikuti skrining maupun sesi edukasi. Kolaborasi antara akademisi dan mitra masyarakat dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model intervensi promotif dan preventif yang berkelanjutan dalam upaya penanggulangan anemia pada remaja putri. Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa deteksi dini dan intervensi anemia, tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku kesehatan di kalangan remaja putri, khususnya di lingkungan pesantren.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Pemkab Gowa Perkuat Sinergi dengan Muhammadiyah Melalui Silaturahmi di Pusdam

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.di, GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat melalui kegiatan silaturahmi bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gowa di Pusat Dakwah Muhammadiyah (Pusdam) Gowa, Jumat (27/3). Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan bahwa Muhammadiyah merupakan mitra strategis yang memiliki rekam jejak kuat dalam membangun masyarakat melalui pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting dalam menyatukan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Sinergi dengan Muhammadiyah diperlukan untuk pembangunan. Kita melihat bagaimana Muhammadiyah selama ini hadir di tengah masyarakat. Ini adalah kekuatan yang perlu kita satukan agar pembangunan di Kabupaten Gowa semakin terarah dan berdampak,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa kepemimpinan daerah mengemban tanggung jawab besar dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata. “Tanggung jawab bupati memastikan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gowa. Karena itu, kami tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi, dukungan, dan keterlibatan semua pihak, termasuk Muhammadiyah agar setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” lanjut Talenrang. Dalam kesempatan tersebut, Talenrang turut menyampaikan harapannya terhadap dukungan moral dan doa dari masyarakat, serta menegaskan komitmennya untuk membuka ruang komunikasi yang luas. “Doa dan dukungan dari masyarakat sangat kami harapkan. Kami ingin memastikan bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat. Pintu kami selalu terbuka untuk seluruh masyarakat Kabupaten Gowa, terkhusus Muhammadiyah, sebagai bagian dari kebersamaan dalam membangun Gowa,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gowa, Ardan Ilyas, menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi kunjungan resmi pertama Bupati Gowa di Pusdam Gowa, sekaligus memperkuat hubungan antara Muhammadiyah dan pemerintah daerah. “Kunjungan ini menjadi bagian dari silaturahmi sekaligus sinergi dengan pemerintah dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten Gowa,” ujar Ardan. Ia menambahkan bahwa Muhammadiyah Gowa terus berkontribusi di berbagai bidang, dengan fokus utama pada sektor sosial dan dakwah. “Di bidang pendidikan, Muhammadiyah Gowa menaungi 58 sekolah, sementara pada sektor kesehatan tengah dipersiapkan pendirian klinik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Muhammadiyah semakin kuat dan berkelanjutan dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berdampak luas bagi masyarakat Kabupaten Gowa. (PS)

Gowa, Hukum & Kriminal, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Integritas Dipermainkan! HMI Cabang Gowa Raya Bongkar Dugaan Kejahatan Terorganisir di Lapas Narkotika Bollangi

Tinggalkan Komentar / Gowa, Hukum & Kriminal, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

Ruminews.id – Gowa, 27 Maret 2026 — Menanggapi penangkapan tujuh terduga penyalahguna narkoba oleh Badan Narkotika Nasionabupaten/Kota (BNNK), sebagaimana terungkap dalam operasi terbaru yang disampaikan kepada publik, yang salah satunya diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas Narkotika Bollangi, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya menyampaikan sikap tegas dan kecaman keras. Ketua Bidang Hukum dan HAM HMI Cabang Gowa Raya, Aan Saputra BM, menegaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan indikasi kegagalan serius dalam sistem pemasyarakatan. “Ini bukan lagi kelalaian kecil. Ini adalah kegagalan total! Lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan justru diduga menjadi pusat kendali peredaran narkoba. Negara tidak boleh kalah oleh jaringan kejahatan dari dalam penjara,” tegasnya. HMI menilai, jika jaringan narkoba bisa beroperasi dari balik jeruji, maka hal tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan yang akut, bahkan membuka kemungkinan adanya pembiaran yang sistematis. “Apapun alasannya, ini tidak bisa ditoleransi. Jika ada oknum yang bermain, maka harus dibongkar sampai ke akar. Jika ini akibat kelalaian, maka pejabatnya tidak layak dipertahankan,” lanjutnya. Sorotan keras juga diarahkan kepada pimpinan lapas dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. “Kepala Lapas tidak bisa berlindung di balik alasan ketidaktahuan. Ini adalah tanggung jawab penuh. Jika terbukti lalai atau terlibat, maka pencopotan adalah keharusan,” tegas Aan. Lebih jauh, HMI menilai bahwa kasus ini bukanlah yang pertama, melainkan bagian dari pola kegagalan yang berulang. “Publik belum lupa kasus di Lapas Sidrap yang berujung pembunuhan. Kini, berdasarkan temuan terbaru aparat, muncul lagi dugaan jaringan narkoba dari dalam lapas. Ini bukan kebetulan, ini pola kegagalan. Ini bukti bahwa Kanwil Kemenkumham Sulsel gagal total menjalankan fungsi pengawasan,” ujarnya. HMI menegaskan bahwa kondisi ini sudah berada pada tahap darurat dan tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan biasa. “Kami tidak butuh lagi klarifikasi normatif atau janji evaluasi. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata: audit total, bongkar jaringan, dan copot pejabat yang gagal,” tegasnya. Bahkan, HMI secara terbuka menantang Kemenkumham untuk membuktikan komitmennya dalam membersihkan institusi dari praktik kejahatan terorganisir. “Jika Kemenkumham tidak mampu membersihkan lapas dari jaringan kejahatan, maka patut dipertanyakan: siapa yang sebenarnya dilindungi? Jangan sampai negara justru kalah dan memberi ruang aman bagi kejahatan berkembang di dalam penjara,” lanjutnya. HMI Cabang Gowa Raya juga menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan tidak akan tinggal diam jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah dan aparat. “Kami akan terus mengawal dan menekan. Jika tidak ada tindakan nyata, gelombang protes akan kami eskalasi. Ini soal masa depan generasi dan wibawa negara,” tutupnya. *TUNTUTAN HMI CABANG GOWA RAYA:* * Meminta Polres Gowa Usut tuntas jaringan narkoba di lapas bollangi hingga ke aktor intelektual tanpa kompromi * Copot Pimpinan Lapas, dan proses hukum seluruh pejabat lapas yang terlibat atau lalai * Audit total seluruh lapas di Sulawesi Selatan dan buka ke publik secara transparan * Bersihkan internal Kemenkumham dari oknum yang terlibat jaringan kejahatan * Jika Kanwil gagal, Kemenkumham RI harus turun tangan dan mengambil alih langsung pengawasan di Sulawesi Selatan. Mengetahui Ketua Umum Taufikurrahman Sekretaris Umum Muh Vikram Syahrir

Bulukumba, Hukum & Kriminal, Pemerintahan, Pemuda

BBM Melonjak Drastis di Kajang, Mahasiswa Soroti Dugaan Praktik Kotor

Tinggalkan Komentar / Bulukumba, Hukum & Kriminal, Pemerintahan, Pemuda / Fikri Haikal

ruminews.id, Bulukumba – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di kabupaten Bulukumba kini di perhadapkankan dengan harga yang sangat fantastis, khusus di kecamatan kajang Harga Bahan Bakar Minyak (Pertalite) mencapai kisaran 20ribu perliter, Masyarakat kini merasakan cekikan serta resahkan bahan bakar tersebut. Semula harga biasanya hanya mencapai 12ribu perliter namun kini harga naik, sehingga timbul banyak pertanyaan, masalah apa yang terjadi sehingga harga tersebut melonjak tinggi. Ketika kita lihat antiranpun di SPBU antiran kendaraan begitu banyak bahkan biasanya ada tidak kedepatan dalam antrian tersebut. Masyarakat kajang yang mayoritas petani dan nelayan sebagai sumber penghasilan nya sangat membutuhkan Bahan Bakar Minyak (pertalite) kini dilematis untuk melakukan pekerjaan nya dikarenakan melihat harga BBM tersebut. Melihat kondisi yang terjadi kami semua pahami bahwa dari peran Iran, dengan Amerika Serikat serta Israel. Memang ada dampak namun dampak itu harus dirasakan oleh masyarakat pada khususnya masyarakat bulukumba tepat nya masyarakat kajang. Asmar ketua bisang advokasi persatuan gerakan mahasiswa Indonesia Timur mempertanyakan kepada PT Pertamina Patra Niaga Regional VII memberikan klarifikasi publik. Apa ke ganjalan terhadap kurang nya BBM yang ada di kabupaten bulukumba? Kalau pun memang tidak ada hambatan terhadap kelangkaan tersebut?Maka kami minta kepada pihak yang berwajib untuk memeriksa semua direktur SPBU dan memberikan klarifikasi agar masyarakat bisa mengetahui apa yang terjadi di bulukumba mengenai kelangkaan BBM tersebut sehingga harga bisa mencapai harga se fantastis tersebut. Asmar selaku ketua bidang Advokasi persatuan gerakan mahasiswa Indonesia Timur menduga adanya praktik kotor yang ada di kabupaten bulukumba, pun juga dari hasil dugaan tersebut maka pihak yang berwajib harus segera memeriksa sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kami juga tegaskan untuk mengawal dugaan kami semua di atas sampai ada titik terang mengenai kelangkaan harga tersebut.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Orasi dan Tulisan: Dua Wajah Perlawanan Terhadap Kekuasaan

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

Penulis: Muh. Nur Fajri Ramadhana M.K, S.Pd. – Guru Sejarah SMKN 1 Selayar ruminews.id – Sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa setiap kekuasaan yang melampaui batas akan selalu berhadapan dengan perlawanan baik melalui orasi di jalanan maupun tulisan yang menggugah kesadaran. Zaman selalu berganti namun suara rakyat tidak pernah benar-benar bisa dipadamkan. Hari ini di tengah geliat demokrasi yang seharusnya menjamin kebebasan untuk bersuara, akan tetapi praktik kekuasaan justru kerap kembali menunjukkan wajah yang sama yaitu membatasi kritik, meredam perbedaan, dan menganggap perbedaan sebagai ancaman. Dalam kondisi seperti ini, perlawanan bukan lagi sekadar warisan sejarah, melainkan kebutuhan yang harus tetap hidup. Dua medium ini menjadi wajah berbeda dari satu semangat yang sama menyuarakan kebenaran di tengah tekanan, serta menantang kekuasaan yang cenderung menutup ruang kritik terhadap penguasa. Orasi dan tulisan memiliki karakter yang berbeda, tetapi keduanya saling melengkapi. Orasi adalah suara yang hidup, langsung, dan mampu membakar emosi massa dalam sekejap. Sementara itu, tulisan adalah suara yang tenang dan mampu bertahan melintasi waktu. Orasi sejak lama menjadi simbol keberanian publik. Ia hadir di jalanan, di mimbar bahkan di ruang-ruang terbuka di mana masyarakat berkumpul untuk menyuarakan kegelisahan bersama. Dalam satu momen, orasi mampu menggerakkan kesadaran kolektif dan memantik solidaritas. Ia adalah ekspresi langsung dari emosi sosial yang tidak bisa lagi ditahan. Kekuatan orasi juga menjadi alasan mengapa ia sering dibatasi. Kekuasaan memahami bahwa suara yang terorganisir dapat menjadi ancaman nyata. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk mengontrol ruang publik mulai dari regulasi yang ketat hingga tekanan terhadap individu yang berani berbicara. Orasi yang seharusnya menjadi hak demokratis, perlahan berubah menjadi aktivitas yang penuh risiko. Di ititik inilah tulisan mengambil peran. Jika orasi adalah api yang menyala terang, maka tulisan adalah bara yang terus hidup dalam diam. Ia tidak selalu terlihat mencolok, tetapi memiliki daya tahan yang jauh lebih lama. Tulisan mampu merekam gagasan, menyusun argumen, dan menyebarkan pemikiran secara lebih luas dan mendalam. Tulisan juga memiliki keunggulan dalam membangun kesadaran kritis. Ia tidak hanya mengandalkan emosi, tetapi juga logika dan refleksi. Dalam tulisan, penulis memiliki ruang untuk menjelaskan, mengaitkan, dan memperkuat argumen dengan data serta teori. Dengan demikian, tulisan tidak hanya menggerakkan, tetapi juga mencerahkan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak perubahan besar tidak hanya dipicu oleh orasi di jalanan, tetapi juga oleh tulisan yang menyebar secara luas. Pamflet, esai, dan artikel opini telah menjadi alat penting dalam membentuk opini publik. Bahkan ketika suara dibungkam, tulisan tetap menemukan jalannya melalui buku, media, hingga platform digital di era sekarang. Praktik pembungkaman terhadap suara kritis bukanlah hal yang asing di Indonesia. Pada masa kolonial, banyak tokoh pergerakan yang mengalami tekanan karena keberanian mereka dalam menyampaikan gagasan. Soekarno misalnya, tidak hanya dikenal sebagai orator ulung, tetapi juga sebagai penulis yang tajam. Tulisan-tulisannya di berbagai media kerap dianggap mengancam kekuasaan kolonial, hingga membuatnya harus merasakan pembuangan. Memasuki era Orde Baru, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat juga masih terjadi. Kritik terhadap pemerintah sering kali dianggap sebagai bentuk subversif. Banyak aktivis, jurnalis, dan mahasiswa yang mengalami tekanan karena berani menyuarakan ketidakadilan. Situasi tersebut menjadikan tulisan sebagai medium penting untuk menyampaikan kritik secara lebih terselubung namun tetap tajam. Media alternatif, buku, hingga selebaran menjadi sarana untuk menjaga api perlawanan tetap menyala di tengah represi. Namun, baik orasi maupun tulisan tidak lepas dari tantangan. Di era modern, kebebasan berekspresi sering kali dihadapkan pada dilema antara kebebasan dan tanggung jawab. Orasi yang tidak terarah dapat berubah menjadi provokasi, sementara tulisan yang tidak berbasis fakta dapat menjadi disinformasi. Karena itu, keduanya membutuhkan kesadaran etis agar tetap berada pada jalur yang konstruktif. Lebih dari itu, penting untuk melihat kembali bahwa orasi dan tulisan sebagai bagian dari ekosistem demokrasi. Keduanya bukan sekadar alat perlawanan, tetapi juga mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Tanpa adanya kritik yang disampaikan melalui orasi dan tulisan, kekuasaan berpotensi menjadi otoriter dan kehilangan arah. Seiring perkembangan tersebut, masyarakat memiliki peran penting untuk menjaga kedua medium ini tetap hidup. Keberanian untuk berbicara harus diimbangi dengan kemampuan untuk menulis, dan sebaliknya. Dengan demikian, perlawanan terhadap ketidakadilan tidak hanya bersifat sesaat, tetapi juga berkelanjutan. Orasi dan tulisan adalah dua wajah dari perlawanan yang sama. Satu menggema di ruang publik, yang lain meresap dalam kesadaran. Ketika orasi dibungkam, tulisan akan berbicara ketika tulisan diabaikan, orasi akan kembali menggema. Keduanya adalah bukti bahwa gagasan tidak pernah benar-benar bisa dipadamkan. Selama masih ada keberanian untuk bersuara dan menulis, kekuasaan akan selalu memiliki penyeimbangnya. Maka, menjaga orasi dan tulisan tetap hidup bukan hanya soal kebebasan berekspresi, tetapi juga soal menjaga nurani demokrasi itu sendiri.

Bima, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Membangun Pariwisata Kota Bima yang Berkarakter di Tengah Arus Digitalisasi

Tinggalkan Komentar / Bima, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda / Fikri Haikal

Penulis: Feriyadin – Pemuda Bima ruminews.id – Pariwisata bukan sekadar perjalanan atau kunjungan ke tempat indah, tetapi merupakan sebuah sistem kompleks yang menghubungkan ekonomi, budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat. Di banyak daerah, termasuk Kota Bima, pariwisata telah menjadi sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga identitas lokal. Dalam konteks ini, pengelolaan pariwisata tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional. Ia harus mampu menjawab tantangan zaman, mulai dari tuntutan keberlanjutan hingga transformasi digital yang semakin masif. Kota Bima memiliki posisi yang sangat strategis sebagai jalur penghubung antara Lombok, Labuan Bajo, dan Bali, serta didukung oleh kekayaan sumber daya alam dan budaya yang khas. Potensi ini menjadikan Bima bukan hanya sebagai destinasi, tetapi juga sebagai simpul penting dalam jaringan pariwisata nasional (Feriyadin, Marswandi, et al., 2024). Namun, potensi besar ini juga diiringi oleh berbagai tantangan, seperti pengelolaan destinasi yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur, hingga rendahnya integrasi teknologi dalam pengembangan pariwisata. Di sinilah pentingnya menghadirkan pendekatan baru: menggabungkan kearifan lokal sebagai fondasi nilai dengan digitalisasi sebagai alat transformasi. Pendekatan ini tidak hanya menjadikan pariwisata lebih modern dan kompetitif, tetapi juga tetap berakar pada identitas budaya masyarakat. Kearifan Lokal sebagai Fondasi. Salah satu kekuatan utama pariwisata Kota Bima terletak pada nilai budaya lokal yang dikenal dengan Maja Labo Dahu, sebuah filosofi hidup yang tidak hanya dipahami sebagai konsep moral, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, Maja Labo Dahu mengandung makna “malu dan takut” malu untuk melakukan hal yang tidak pantas secara sosial dan budaya, serta takut melanggar norma agama dan nilai-nilai kebaikan. Namun, jika ditarik lebih dalam, filosofi ini sebenarnya membentuk kesadaran kolektif masyarakat Bima dalam menjaga keseimbangan hidup, baik hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar sesama, maupun hubungan dengan alam sekitarnya (Feriyadin, Marswandi, et al., 2024). Dalam konteks pariwisata, nilai ini menjadi landasan etis yang sangat kuat dalam pengelolaan destinasi, karena tidak hanya berbicara tentang bagaimana menarik wisatawan, tetapi juga bagaimana menjaga martabat, identitas, dan keberlanjutan lingkungan destinasi tersebut. Ketika nilai Maja Labo Dahu diinternalisasikan dalam praktik pariwisata, maka ia akan terwujud dalam tindakan nyata masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana masyarakat lokal secara sadar menjaga kebersihan lingkungan wisata, tidak semata karena aturan pemerintah, tetapi karena dorongan nilai moral yang tertanam sejak lama. Selain itu, sikap ramah, sopan, dan menghormati wisatawan bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, melainkan refleksi dari budaya yang menjunjung tinggi penghargaan terhadap sesama manusia. Tradisi budaya seperti upacara adat, kesenian daerah, hingga pola interaksi sosial yang hangat menjadi bagian dari pengalaman wisata yang otentik. Di kawasan seperti Pantai Lawata, misalnya, aktivitas ekonomi masyarakat melalui UMKM tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperlihatkan nilai gotong royong, saling membantu, dan keterbukaan terhadap pendatang, sehingga menciptakan suasana yang nyaman dan berkesan bagi wisatawan. Lebih jauh lagi, kearifan lokal ini sesungguhnya berfungsi sebagai “filter sosial” dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi pariwisata. Di tengah derasnya pengaruh luar, termasuk budaya konsumtif dan eksploitasi destinasi demi keuntungan jangka pendek, Maja Labo Dahu menjadi pengingat bahwa tidak semua hal harus diadopsi tanpa pertimbangan nilai. Dalam perspektif ini, masyarakat lokal memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai sekaligus aktor utama dalam pembangunan pariwisata. Mereka bukan hanya objek pembangunan, tetapi subjek yang menentukan arah perkembangan destinasi agar tetap selaras dengan identitas budaya mereka. Pendekatan berbasis kearifan lokal ini juga memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan konsep pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, dan nilai-nilai dalam Maja Labo Dahu secara inheren telah mencerminkan prinsip tersebut. Ketika masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap destinasi wisata, maka keberlanjutan bukan lagi sekadar konsep akademik, melainkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, tanpa fondasi nilai lokal yang kuat, pengembangan pariwisata berisiko menjadi eksploitatif hanya mengejar jumlah kunjungan dan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap budaya dan lingkungan. Dengan demikian, kearifan lokal bukan hanya pelengkap dalam pengembangan pariwisata, tetapi merupakan fondasi utama yang menentukan arah dan kualitas pembangunan destinasi. Ia menjadi identitas, kekuatan, sekaligus pembeda yang tidak dimiliki oleh destinasi lain. Dalam konteks Kota Bima, Maja Labo Dahu bukan sekadar warisan budaya, tetapi merupakan strategi kultural yang relevan untuk menjawab tantangan pariwisata modern, mewujudkan pariwisata yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga bermartabat, berkarakter, dan berkelanjutan. Manajemen Destinasi Pengelolaan destinasi pariwisata pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang kompleks dan dinamis, sehingga tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu aktor saja. Keberhasilan suatu destinasi sangat ditentukan oleh kemampuan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat lokal, pelaku usaha, akademisi, dan media untuk bekerja secara kolaboratif dalam satu kerangka yang terintegrasi. Dalam perspektif manajemen destinasi modern, kolaborasi ini bukan sekadar pembagian peran, tetapi merupakan proses sinergi yang saling menguatkan, di mana setiap pihak memiliki kontribusi strategis dalam menciptakan pengalaman wisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing (Susanty et al., 2024). Dalam konteks Kota Bima, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada keterbatasan potensi, melainkan pada aspek tata kelola yang belum optimal. Berbagai persoalan seperti penataan pedagang kaki lima yang kurang terorganisir, pengelolaan sampah yang belum sistematis, serta keterbatasan fasilitas publik menjadi indikator bahwa manajemen destinasi masih menghadapi persoalan struktural. Temuan dalam kajian analisis kebijakan pengembangan Kota Bima sebagai kawasan waterfront city memperkuat hal ini, bahwa permasalahan utama bukan pada kurangnya daya tarik wisata, melainkan pada lemahnya perencanaan yang berkelanjutan dan minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan (Syamsuddin & Junaidin, 2020). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia. Padahal, jika dikelola secara profesional dan terarah, kawasan pesisir seperti Pantai Lawata dan Amahami memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi ikon wisata unggulan yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga kuat secara ekonomi dan sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi manajemen destinasi yang komprehensif dan berbasis pada pendekatan sistem. Penguatan kelembagaan pengelola destinasi menjadi langkah awal yang sangat penting, karena kelembagaan yang kuat akan mampu mengkoordinasikan berbagai kepentingan dan memastikan keberlanjutan program. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas wisata harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya dalam aspek fisik seperti akses jalan, sanitasi, dan ruang publik, tetapi juga dalam aspek pelayanan yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Jalan Rusak Bertahun-tahun di Borimasunggu, Warga Mengeluh, Pemuda Desak Perbaikan Segera

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id – Gowa, Sulawesi Selatan — Kondisi jalan poros di wilayah Borimasunggu, Kabupaten Gowa, tampak memprihatinkan. Berdasarkan pantauan pada Jumat (27/3/2026) pagi, jalan yang menjadi akses utama warga tersebut terlihat berbatu, tidak rata, berdebu dan sulit dilalui, terutama bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Jalan ini menghubungkan permukiman warga dengan lahan pertanian, pemukiman warga serta fasilitas umum. Namun, kondisi yang rusak dan belum tersentuh perbaikan membuat mobilitas masyarakat menjadi terhambat. Saat musim hujan, jalan ini bahkan semakin sulit dilalui karena licin dan rawan kecelakaan. Salah seorang warga setempat mengungkapkan bahwa kondisi ini sudah berlangsung cukup lama. “Kalau hujan, motor sering jatuh karena licin. Kami berharap ada perhatian dari pemerintah untuk perbaikan jalan ini,” ujarnya. Hal serupa juga disampaikan Daeng Tinggi yang mengaku kesulitan mengangkut hasil pertanian. Jalan yang tidak layak menyebabkan biaya transportasi meningkat karena kendaraan sering mengalami kerusakan. Sementara itu Akbar, kalangan pemuda setempat turut menyoroti kondisi tersebut. Mereka menilai infrastruktur jalan yang baik sangat penting untuk mendukung kemajuan desa. “Kami sebagai pemuda berharap pemerintah segera turun tangan. Jalan ini vital untuk aktivitas ekonomi dan pendidikan,” kata Akbar salah satu pemuda gowa . Para pemuda juga menyatakan kesiapan mereka untuk ikut bergotong royong apabila ada program perbaikan dari pemerintah maupun inisiatif bersama masyarakat. Warga dan pemuda Borimasunggu berharap adanya perhatian serius dari pihak terkait agar akses jalan tersebut segera diperbaiki, sehingga dapat menunjang aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Penulis: Akbar, S.Tr.Pt Ketua Pemuda Kecamatan Biring bulu Gowa

Bulukumba, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Harga BBM Bersubsidi Tembus Rp20.000: Masyarakat Kajang Menjerit dalam Cengkeraman Kelangkaan

Tinggalkan Komentar / Bulukumba, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

Ruminews.id, Bulukumba -Kelangkaan BBM ini menjadi hal yang meresahkan masyarakat, antara memilih tidak bekerja atau membeli BBM yang harganya tidak masuk akal. Kondisi di mana harga BBM subsidi (Pertalite) yang seharusnya Rp10.000 kini tembus menjadi Rp20.000 di tingkat pengecer; ini adalah beban berat bagi ekonomi masyarakat. Kondisi yang terjadi di beberapa desa yang ada di Kec. Kajang bahkan jauh lebih memperhatikan, BBM bersubsidi seolah raib dari peredaran. Yang tersisa di botol-botol pengecer kini lebih dominan Pertamax dengan harga nonsubsidi yang mencekik, memaksa warga tak punya pilihan selain membeli bahan bakar mahal tersebut demi menyambung hidup. Selisih harga yang mencapai 100% ini merupakan beban yang teramat berat bagi struktur ekonomi rumah tangga. Fenomena ini menciptakan ketimpangan yang nyata, di mana subsidi yang seharusnya meringankan beban rakyat justru berubah menjadi barang mewah yang sulit dijangkau. Bagi masyarakat Kajang yang mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan, BBM bukanlah kebutuhan tersier. BBM adalah “nyawa” untuk mesin pompa sawah dan perahu melaut. Jika harga mencapai Rp20.000, maka biaya operasional membengkak, hasil keuntungan menipis, dan harga pangan di pasar lokal pun ikut naik. Ini adalah lingkaran setan kemiskinan yang dipicu oleh kegagalan distribusi energi. Pertanyaan besarnya: Ke mana perginya jatah subsidi tersebut? Antrean panjang di SPBU seringkali didominasi oleh oknum “pelangsir” atau yang kerap disebut mafia BBM subsidi. Tanpa pengawasan ketat dari pihak berwenang dan Dinas Perdagangan (Disdagrin) Bulukumba, kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat kecil justru menguap ke tangan pihak-pihak yang tidak berhak. Apakah ini murni kendala distribusi dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, ataukah ada permainan kotor di balik layar? “Kami butuh solusi konkret terhadap problematika yang terjadi saat ini. Pemerintah perlu mendorong titik distribusi resmi di wilayah Kajang agar harga terkendali. Pengawasan Digital: Memastikan penggunaan QR Code (Subsidi Tepat) benar-benar dijalankan tanpa celah untuk para penimbun. Bahkan memberikan Sanksi Tegas: SPBU yang kedapatan mendahulukan pelangsir daripada kendaraan umum/pribadi warga harus diberi sanksi pencabutan izin”. “Pada akhirnya, isu BBM ini bukan sekadar angka-angka di atas kertas, melainkan soal urusan perut dan keberlangsungan hidup ribuan kepala keluarga. Jika dalam waktu dekat tidak ada intervensi nyata, maka jangan salahkan jika gelombang protes masyarakat akan terus membesar sebagai bentuk pertahanan diri melawan ketidakadilan energi. Kajang butuh BBM, bukan sekadar janji-janji manis di tengah kelangkaan yang menyengsarakan.”

Hukum & Kriminal, Luwu Timur, Pemerintahan

Dugaan Pencemaran Oleh PT. PUL: Ketum HAM Lutim Desak APH dan Pemda Lutim Bertindak

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Luwu Timur, Pemerintahan / Fikri Haikal

Ruminews.id, LUWU TIMUR – Salah satu Perusahaan Pertambangan yang berada Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Malili, tepatnya di Desa Ussu PT. Prima Utama Lestari (PT. PUL) diduga melakukan pembuangan air limbah ke aliran sungai ussu sehingga mengakibatkan air singa menjadi keruh kecoklatan. Rishariyadi Selaku ketua Umum PP HAM LUTIM Batara Guru, meminta kepada Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur untuk keseriusannya dalam menangani persoalan ini. “Kami minta keseriusan pemerintah Kab. Luwu timur melaluhi instansi terkait untuk menanggapi persoalan dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. PUL, kerena akibat dugaan ini aliran sungai dapat tercemar dan akan berdampak langsung kepada ekosistem lingkungan,” kata Rishariyadi dalam rilisnya. Lanjut Rishariyadi, ia meminta kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Luwu Timur untuk mengambil langkah tegas dan terukur serta konsisten dalam melakukan penyelidikan dan pengawasan terkait dugaan pencemaran lingkungan ini dan memberikan sanksi tegas jika terbukti melakukan perbuatan kejahatan terhadap kungkungan sesuai aturan yang berlaku. “Sebab sudah jelas dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi Negara wajib hadir dalam menjamin pemenuhan hak setiap warganya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut kemudian dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) untuk memperkuat perencanaan dan penegakan hukum lingkungan sekaligus memberikan perlindungan terhadap rakyat dari kerusakan lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ucap Rishariyadi. Rishariyadi, juga berharap agar aparat penegak hukum dan pemerintahan kabupaten Luwu timur dalam melakukan evaluasi itu mengedepankan transparansi agar publik mengetahui penyebab permasalahan tersebut, dan bila persoalan terus menerus terjadi maka kami meminta pihak terkait untuk tegas menghentikan aktivitas pertambangan PT PUL. “Dengan permasalahan ini kami meminta kepada aparat penegak hukum dan pemerintahan kabupaten Luwu timur agar melakukan penyelidikan dan pengawasan ketat atas dugaan pencemaran yang dilakukan secara transparansi, dan kami meminta kepada pihak terkait apa bila pelanggaran hukum terus menerus terjadi maka menghentikan dan mengevaluasi aktivitas Pertambangan PT PUL.” tutur Rishariyadi

Bone, Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan

Terima Kunjungan Pemkab Bone, Wabup Gowa Sebut Bangun Sinergi untuk Sulsel Maju

Tinggalkan Komentar / Bone, Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, GOWA – Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin menerima kunjungan Wakil Bupati Bone, untuk melakukan ziarah Makam Raja Latenritatta Datu Mario Arung Palakka Raja Bone Ke-XV Matinroe ri Bontoala, di Kompleks Makam Arung Palakka, Kelurahan Katangka, Kamis (26/3). Dalam sambutannya, Wabup Gowa menyampaikan hubungan antara Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bone bukan sekadar relasi administratif, melainkan ikatan persaudaraan yang telah terjalin sejak lama. “Atas nama pribadi dan masyarakat Kabupaten Gowa, kami sangat menyambut baik, bukan hanya sebagai tamu, melainkan sebagai keluarga,” ujarnya. Darmawangsyah menyebut, tiga kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Gowa, Kerajaan Bone, dan Kerajaan Luwu, memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Jejak sejarah itu, lanjutnya, masih dapat ditemukan melalui situs bersejarah seperti prasasti Batu Tallua atau Tellu Poccoe di Kelurahan Katangka. “Momentum ziarah ini menjadi simbol kuat bahwa Bone dan Gowa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam membangun sinergi dan kolaborasi menuju Sulawesi Selatan yang lebih maju,” tambah Darmawangsyah. Ia berharap, melalui kunjungan ini seluruh elemen masyarakat dapat melanjutkan semangat perjuangan para pendahulu melalui pengabdian nyata bagi daerah, bangsa, dan negara. “Selamat Hari Jadi Bone ke-696. Semoga Kabupaten Bone semakin maju, sejahtera, serta tetap menjunjung tinggi nilai persatuan dan jati diri daerah,” harapnya. Sementara Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menyampaikan ziarah makam ini merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Bone ke-696 tahun 2026 yang diperingati pada 6 April 2026, dan mengapresiasi sambutan hangat Pemerintah Kabupaten Gowa. Menurutnya Hari Jadi Bone tahun ini yang mengangkat tema, “To Masseddi Patarompoi Wanua Bone”, sebagai ajakan untuk memperkuat persatuan dan memuliakan tanah leluhur. “Kami bersyukur dapat berkumpul di makam Raja Tallo dan Arung Palakka. Ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk komitmen kami dalam menghormati jasa para pendahulu,” katanya. Akmal juga mengungkapkan rombongan Pemerintah Kabupaten Bone membagi kunjungan ziarah ke beberapa daerah, termasuk Kabupaten Gowa, Sidrap, Pinrang, dan Pangkep, untuk mengunjungi makam raja-raja Bone serta para mantan bupati. Di akhir sambutannya, Akmal menegaskan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, melainkan juga sebagai ajang memperkuat kolaborasi antara Bone dan Gowa. “Yang terpenting adalah bagaimana sinergitas dan kolaborasi antara Bone dan Gowa semakin kuat ke depan,” pungkasnya.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Fikri Haikal