Admin01, Author at ruminews

Setahun MULIA Memimpin: Realisasi Janji dan Kepercayaan Publik.

Tinggalkan Komentar / Opini, Pemerintah Kota Makassar / Admin01

ruminews.id – Kemampuan pasangan Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham (MULIA) dalam mengelola pemerintahan Kota Makassar patut diapresiasi. Dalam satu tahun kepemimpinan, arah kebijakan mereka mulai menunjukkan bentuk dan dampak nyata di tengah masyarakat. Tujuh program prioritas yang diusung sejak masa kampanye tidak berhenti sebagai janji politik, tetapi perlahan bertransformasi menjadi kebijakan yang dirasakan publik. Salah satu yang paling terasa adalah kebijakan iuran sampah gratis bagi masyarakat menengah ke bawah. Program ini menyentuh kebutuhan dasar warga. Di tengah tekanan ekonomi, penghapusan iuran yang sebelumnya wajib dibayar menjadi simbol keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan. Walaupun tingkat kepuasannya berada di angka 62,2 persen, angka ini tetap menunjukkan mayoritas masyarakat menerima kebijakan tersebut dengan positif, sembari berharap adanya penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Hasil survei Parameter Publik Indonesia (PPI) yang dirilis, Kamis, (19/2/2026),semakin mempertegas bahwa tujuh program prioritas Pemerintah Kota Makassar mendapatkan respon menggembirakan. Program seragam sekolah gratis mencatat tingkat kepuasan tertinggi, yakni 89,5 persen. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang menyasar langsung kebutuhan pendidikan dasar memiliki daya ungkit sosial yang kuat. Ketika beban orang tua berkurang, akses pendidikan pun menjadi lebih inklusif. Program Sambungan PDAM gratis memperoleh tingkat kepuasan 57,9 persen. Angka ini memang belum setinggi program lainnya, namun tetap memperlihatkan dukungan mayoritas masyarakat. Catatan perbaikan pada aspek teknis menjadi pekerjaan rumah yang wajar dalam tahap awal implementasi kebijakan infrastruktur. Menariknya, meski pembangunan stadion baru belum terealisasi, 59,3 persen responden optimistis proyek tersebut akan terlaksana. Optimisme publik ini mencerminkan adanya kepercayaan terhadap komitmen pemerintah. Kepercayaan adalah modal sosial yang mahal dalam tata kelola pemerintahan. Program Makassar Mulia Berjasa bahkan mencatat dukungan 100 persen responden. Capaian ini menunjukkan bahwa program yang menyentuh aspek penghargaan dan kepedulian sosial memiliki resonansi kuat di hati masyarakat. Begitu pula dengan Aplikasi Lontara Plus, yang dinilai mempermudah akses layanan publik. Sebanyak 92,5 persen responden mengakui kemudahannya, 87,5 persen merasa puas, dan 70 persen menilai respons aduan tergolong cepat. Ini menjadi indikator bahwa digitalisasi layanan publik mulai berjalan ke arah yang tepat. Sementara itu, program Creative Hub dengan tingkat kepuasan 78,6 persen memperlihatkan bahwa perhatian pada sektor ekonomi kreatif dan pengembangan talenta muda juga diapresiasi. Tak hanya itu, kebijakan penertiban parkir liar, penataan pedagang kaki lima, dan relokasi pasar turut mendapat respon positif. Kebijakan yang sering kali tidak populer ini justru menunjukkan keberanian pemerintah dalam menata kota secara lebih tertib dan berkelanjutan. Meski demikian, dalam catatan PPI, masih terdapat aspek yang perlu dibenahi, antaranya, sosialisasi dan pelaksanaan yang belum sepenuhnya masif. Kritik dan evaluasi tentu menjadi bagian dari dinamika pemerintahan. Justru di situlah ruang perbaikan terbuka. Secara keseluruhan, satu tahun kepemimpinan MULIA memperlihatkan fondasi yang cukup kuat. Tingkat kepuasan yang berada pada rentang 57 hingga 100 persen bukan sekadar angka statistik, melainkan refleksi dari harapan dan kepercayaan publik. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi, memperluas dampak, dan memastikan setiap program benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Jika konsistensi ini terus dijaga, bukan tidak mungkin kepemimpinan MULIA akan dikenang sebagai periode transformasi pelayanan publik di Kota Makassar.

Jakarta, Nasional, Politik

Besok, Dismissal Gugatan KEPPRES Pengangkatan Adies Kadir di Gelar

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Politik / Admin01

ruminews.id – Jakarta – Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan mengagendakan sidang dismissal terkait gugatan pembatalan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9P Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, pada kamis (19/02/2026) Gugatan tersebut menyoal proses pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi. Gugatan diajukan oleh Yayasan Pijar Demokrasi Indonesia (YPDI) melalui kuasa hukumnya, Farah Fahmi Namakule dan Handi D. Sella. YPDI mempersoalkan keabsahan Keppres Nomor 9P Tahun 2026 sebagai keputusan tata usaha negara yang dinilai patut diuji secara yudisial. Farah Fahmi Namakule menyatakan, putusan dismissal untuk menguji syarat formil maupun materil sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara. Ia meyakini, bahwa perkara ini akan dilanjutkan sebab memiliki dasar hukum yang jelas untuk diperiksa di pengadilan. “Kami yakini objek gugatan memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara dan layak diuji secara terbuka di persidangan,” ujarnya. Menurutnya, gugatan tersebut secara khusus merujuk pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengatur mekanisme pengajuan dan pengangkatan Hakim Konstitusi oleh lembaga pengusul. Ia menegaskan bahwa ketentuan tersebut bersifat mengikat dan harus dijalankan secara transparan, objektif, dan akuntabel. “Pengangkatan Hakim Konstitusi bukan sekadar prosedur politik, melainkan proses hukum yang harus tunduk pada prinsip negara hukum dan independensi kekuasaan kehakiman,” kata Farah. Perkara ini menjadi sorotan publik karena berkaitan langsung dengan proses pengisian jabatan pada lembaga penjaga konstitusi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Presiden maupun DPR terkait gugatan tersebut.

Ekonomi, Jakarta, Jakarta, Nasional, Opini, Uncategorized

BEI Ditengah Tekanan Global dan Kelemahan Domestik

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Jakarta, Jakarta, Nasional, Opini, Uncategorized / Admin01

ruminews.id – Jakarta, 18 Februari 2026 — Kebijakan terbaru Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merilis Shareholders Concentration List (Daftar Konsentrasi Pemegang Saham) pada akhir Februari menuai sorotan tajam dari kalangan analis ekonomi politik pasar modal. Analis ekonomi politik pasar modal, Kusfiardi, menilai langkah tersebut memang dibingkai sebagai upaya meningkatkan transparansi. Namun secara struktural, kebijakan itu tidak bisa dilepaskan dari tekanan lembaga pemeringkat indeks global seperti MSCI. Dengan aset terindeks sekitar US$18 triliun, MSCI memiliki daya tekan luar biasa terhadap arus modal pasif global. Ketika status Indonesia dipertanyakan atas nama transparansi, itu bukan sekadar isu tata kelola. Itu adalah instrumen leverage politik pasar,” ujar Kusfiardi. ‎Menurutnya, ancaman peninjauan status Indonesia pada Januari lalu yang berujung pada net outflow sekitar Rp13 triliun menunjukkan bagaimana sentimen indeks global dapat secara langsung memengaruhi stabilitas domestik. Transparansi atau Peta Navigasi Modal Global? Kusfiardi menjelaskan bahwa tuntutan pembukaan data Ultimate Beneficial Owner (UBO) serta daftar pemegang saham di bawah 5% memang secara teoritis mendukung pemberantasan manipulasi pasar. Namun dalam praktiknya, data tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh algoritma high-frequency trading dan robot trading asing untuk mengoptimalkan strategi akumulasi maupun distribusi saham secara presisi. ‎“Tanpa firewall struktural, transparansi bisa berubah menjadi peta navigasi bagi modal global untuk mengekstraksi likuiditas domestik,” tegasnya. ‎Ia menambahkan bahwa struktur emerging markets pasca-krisis 1997 memang relatif terbuka terhadap arus modal jangka pendek. Di Indonesia, arus masuk asing berkontribusi signifikan terhadap likuiditas, namun juga menjadi sumber utama volatilitas saat terjadi gejolak. Demokratisasi Pasar Modal yang Rentan ‎Data BEI menunjukkan jumlah investor ritel telah menembus 21 juta dengan kontribusi transaksi harian lebih dari 50%. Namun menurut Kusfiardi, inklusivitas tersebut belum diimbangi perlindungan struktural yang memadai. ‎“Investor ritel domestik berpotensi menjadi bantalan likuiditas saat investor asing melakukan exit strategy. Demokratisasi pasar tidak boleh berhenti pada kuantitas partisipasi, tetapi harus menjamin distribusi risiko yang adil,” jelasnya. ‎Ia mengingatkan bahwa volatilitas yang tinggi sering kali menghasilkan keuntungan signifikan bagi investor institusional global, sementara investor ritel domestik menanggung risiko yang tidak proporsional. Tekanan Free Float dan Risiko Transfer Kepemilikan Mulai 2026, kebijakan batas free float minimum 15% akan berlaku penuh. Kusfiardi menilai kebijakan ini berpotensi menekan pemegang saham pengendali domestik untuk melepas kepemilikan dalam jumlah besar. ‎“Dalam kondisi pasar yang sensitif terhadap sentimen global, pelepasan saham besar-besaran berisiko menciptakan transfer kepemilikan ke institusi global seperti BlackRock dengan valuasi diskon,” ujarnya. ‎Ia menilai dilema yang dihadapi Indonesia bukan sekadar antara oligarki lokal dan transparansi global, melainkan bagaimana memastikan kedaulatan kepemilikan strategis tetap terjaga. ‎Tantangan Institusional dan Reformasi OJK Di sisi lain, dinamika kepemimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI turut menambah ketidakpastian pasar. Kusfiardi menekankan bahwa reformasi regulasi tidak boleh sekadar administratif, tetapi harus menyentuh akar persoalan struktur pasar. Ia menilai delapan agenda reformasi OJK, termasuk penguatan manajemen risiko, perlu dibarengi dengan pengawasan terhadap praktik perdagangan berkecepatan tinggi dan penguatan instrumen stabilisasi pasar. ‎Usulan Jalan Tengah Berdaulat Kusfiardi menawarkan tiga rekomendasi kebijakan. Pertama, Instrumen makroprudensial terhadap hot money, termasuk pajak progresif atas modal spekulatif jangka pendek. Kedua, Audit independen tata kelola OJK dan BEI oleh lembaga internasional yang bebas konflik kepentingan. ‎Ketiga, Penguatan dana stabilisasi pasar yang dikelola secara transparan untuk melindungi investor domestik saat terjadi volatilitas ekstrem. ‎“Indonesia tidak boleh menjadi koloni finansial. Reformasi pasar modal harus memastikan kedaulatan struktural, bukan sekadar memenuhi standar global yang belum tentu netral,” tegasnya. ‎Menurutnya, jika Shareholders Concentration List hanya berhenti sebagai respons simbolik terhadap tekanan eksternal, maka pertumbuhan IHSG akan bersifat semu—besar secara angka, tetapi rapuh secara kedaulatan.

Olahraga, Pemuda

ORADO Sulsel Cetak Wasit Profesional, Pelatihan Sertifikasi Digelar di Makassar

Tinggalkan Komentar / Olahraga, Pemuda / Admin01

ruminews.id – MAKASSAR — Organisasi Olahraga Domino Indonesia (ORADO) Provinsi Sulawesi Selatan sukses menggelar kegiatan Pelatihan Sertifikasi dan Lisensi Wasit pada 15–16 Februari 2026 di Hotel Grand Sayang Makassar, Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pengurus kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan, serta menghadirkan pemateri langsung dari Pengurus Besar ORADO pusat. Pelatihan tersebut menjadi langkah strategis ORADO Sulsel dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme perangkat pertandingan, khususnya wasit, guna mendukung perkembangan olahraga domino yang kini semakin diminati masyarakat. Ketua Umum ORADO Sulsel, Firman Zulkadri, SH, dalam sambutannya menegaskan bahwa sertifikasi dan lisensi wasit merupakan fondasi utama dalam membangun sistem kompetisi yang sehat, adil, dan berintegritas. “Wasit adalah garda terdepan dalam menjaga marwah pertandingan. Tanpa perangkat pertandingan yang kompeten dan tersertifikasi, sulit bagi sebuah cabang olahraga untuk berkembang secara profesional. Karena itu, pelatihan ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia ORADO di Sulawesi Selatan,” ujar Firman yang akrab di sapa Mile. Ia menjelaskan, antusiasme peserta dari berbagai kabupaten dan kota menunjukkan komitmen bersama dalam memajukan olahraga domino di daerah. Firman berharap, setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta mampu memahami regulasi terbaru, kode etik perwasitan, serta mekanisme pertandingan sesuai standar nasional yang ditetapkan oleh PB ORADO. Materi pelatihan mencakup pemahaman peraturan pertandingan, teknik pengambilan keputusan di lapangan, simulasi kasus, hingga evaluasi praktik perwasitan. Para peserta juga mengikuti sesi ujian sebagai bagian dari proses sertifikasi dan lisensi. Perwakilan PB ORADO pusat yang hadir sebagai pemateri menyampaikan apresiasi atas kesiapan dan keseriusan ORADO Sulsel dalam membangun sistem pembinaan yang terstruktur. Menurutnya, Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang aktif dalam mendorong legalitas dan profesionalitas perangkat pertandingan. “Kami melihat ORADO Sulsel memiliki komitmen kuat dalam membangun tata kelola organisasi yang baik. Standarisasi wasit ini penting agar setiap turnamen yang digelar memiliki kualitas dan kredibilitas yang sama di seluruh Indonesia,” ungkapnya. Kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi antar pengurus daerah, sekaligus mempererat koordinasi menjelang sejumlah agenda kejuaraan yang direncanakan berlangsung sepanjang tahun 2026. Dengan terselenggaranya pelatihan sertifikasi dan lisensi ini, ORADO Sulsel optimistis mampu mencetak wasit-wasit berkompeten yang tidak hanya bertugas di tingkat daerah, tetapi juga berpeluang mengawal pertandingan di level nasional.

Bantaeng, Makassar, Pemuda

Muh Ridwan Yusuf Resmi Pimpin GP Ansor Sulsel, Siap Wujudkan Kedaulatan Pangan

Tinggalkan Komentar / Bantaeng, Makassar, Pemuda / Admin01

ruminews.id – Makassar – Gerakan Pemuda Ansor wilayah Sulawesi Selatan resmi menuntaskan Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-XVI yang digelar di Asrama Haji Sudiang, Makassar, pada 13–15 Februari 2026. Forum tersebut menetapkan Muhammad Ridwan Yusuf sebagai Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Sulawesi Selatan periode 2026–2030. Konferwil yang mengusung tema “Digdaya Ansor Menuju Kedaulatan Pangan” ini merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat wilayah yang menandai berakhirnya masa khidmat kepengurusan sebelumnya di bawah kepemimpinan H. Rusdi Idrus, sekaligus memilih nahkoda baru untuk menentukan arah dan strategi gerakan Ansor ke depan. Dalam proses pemilihan yang berlangsung demokratis, Muhammad Ridwan Yusuf berhasil meraih 12 suara dari total 22 suara sah, mengungguli pesaingnya, Salman Alfarizi, yang memperoleh 10 suara. Hasil tersebut dibacakan secara resmi oleh pimpinan sidang setelah melalui seluruh tahapan dan mekanisme organisasi yang telah ditetapkan. Suasana pemilihan berlangsung lancar, tertib, dan penuh khidmat. Hal ini mencerminkan komitmen kader GP Ansor Sulawesi Selatan dalam menjaga nilai-nilai organisasi, demokrasi kader, serta semangat persatuan di tubuh organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama tersebut. Dalam sambutannya, Muhammad Ridwan Yusuf menyampaikan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta mendorong peran aktif kader GP Ansor Sulawesi Selatan dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor ketahanan dan kedaulatan pangan. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya untuk memimpin GP Ansor Sulawesi Selatan periode 2026–2030, sekaligus mengajak seluruh kader untuk tetap solid dan bersatu dalam membesarkan organisasi. “Ini bukan kemenangan pribadi, tetapi kemenangan seluruh kader Ansor Sulsel. Mari kita bersatu dan bersama-sama membesarkan organisasi,” ujarnya, Minggu (15/2/2026). Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor ini menegaskan pentingnya membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, pesantren, serta berbagai elemen masyarakat guna mewujudkan program-program produktif berbasis kader dan komunitas. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam memperkuat peran strategis GP Ansor, khususnya dalam mendukung agenda ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah. Dengan terpilihnya sebagai nahkoda baru, Muhammad Ridwan Yusuf diharapkan mampu memperkuat soliditas organisasi serta meningkatkan peran strategis GP Ansor dalam kaderisasi pemuda, penguatan nilai-nilai keislaman Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, serta kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Selain itu, kepemimpinan baru ini juga diharapkan dapat mendukung agenda kedaulatan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan sejalan dengan arah kebijakan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharuddin, dalam memperkuat peran kader Ansor di berbagai sektor strategis. Selain menetapkan ketua terpilih, Konferwil XVI juga menetapkan Abustan, sebagai Mid Formatur Pimpinan Wilayah GP Ansor Sulawesi Selatan yang akan bersama tim formatur menyusun struktur kepengurusan lengkap periode 2026–2030.(rls)

Pemuda

Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan, Vonny Ameliani Suardi di Undang Hadiri Konferensi Wilayah GP Ansor Sulsel XVI, Perkuat Sinergi Pemuda Menuju Kedaulatan Pangan

Tinggalkan Komentar / Pemuda / Admin01

ruminews.id – Makassar – Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan, Vonny Ameliani Suardi, Di Undang menghadiri Konferensi Wilayah (Konferwil) XVI GP Ansor Sulawesi Selatan yang digelar pada 14 Februari di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Kehadiran Vonny menjadi simbol kuatnya kolaborasi antarorganisasi kepemudaan di Sulsel dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Konferwil XVI GP Ansor Sulsel mengangkat tema “Digdaya Ansor, Menuju Kedaulatan Pangan”, sebuah gagasan besar yang menegaskan komitmen Ansor untuk turut berkontribusi dalam penguatan sektor pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional. Ketua GP Ansor Sulawesi Selatan, H.Rusdi Idrus dalam sambutannya mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di internal Ansor. Ia menyampaikan kisah tentang pemuda hebat di Baghdad sebagai refleksi semangat juang, keberanian, dan integritas Pemuda. “Jaga persatuan dan kebersamaan sesama Ansor,” ucap Rusdi, menegaskan bahwa soliditas organisasi menjadi kunci menghadapi tantangan zaman. Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, unsur Forkopimda Sulsel, Wakil Ketua Pusat GP Ansor, serta perwakilan BKPRMI Sulawesi Selatan. Kehadiran para tokoh ini menunjukkan dukungan luas terhadap peran strategis GP Ansor dalam pembangunan daerah. Sebagai Ketua DPD KNPI Sulsel, Vonny Ameliani Suardi dinilai memiliki posisi penting dalam memperkuat jejaring kepemudaan lintas organisasi. Undangan kepada dirinya dalam forum Konferwil ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun sinergi, terutama dalam mendorong agenda besar kedaulatan pangan yang menjadi isu prioritas nasional. Konferensi Wilayah XVI ini juga menjadi momentum konsolidasi organisasi serta peneguhan arah gerak Ansor ke depan. Di akhir acara, Rusdi Idrus menutup sambutannya dengan pantun penuh semangat, menambah kehangatan suasana sekaligus mempererat kebersamaan antar kader. Dengan semangat Digdaya Ansor, kolaborasi antar elemen pemuda di Sulawesi Selatan diharapkan semakin solid, adaptif, dan mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan daerah serta kedaulatan bangsa.

Nasional

Pendaftaran Calon Ketua Karang Taruna Provinsi Jambi Ditutup, Satu Kandidat Resmi Mendaftar

Tinggalkan Komentar / Nasional / Admin01

ruminews.id – Jambi – Steering Committee (SC) Temu Karya Karang Taruna Provinsi Jambi secara resmi membuka pendaftaran calon Ketua pada Jumat, 13 Februari 2026. Proses pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal, tata tertib, dan mekanisme organisasi yang telah ditetapkan oleh panitia. Pada hari pembukaan pendaftaran, Saudara Rocky Candra secara langsung mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Karang Taruna Provinsi Jambi. Pendaftaran tersebut sekaligus disertai dengan penyerahan berkas persyaratan administrasi oleh tim pemenangan Rocky Candra kepada pihak SC. Berkas pendaftaran diterima langsung oleh Ketua SC, Keni Novandri, beserta jajaran panitia. Penyerahan dokumen berlangsung tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta disaksikan oleh perwakilan pengurus dan warga yang hadir. Hingga batas akhir penutupan pendaftaran, hanya satu calon kandidat yang secara resmi mengembalikan dan melengkapi berkas pendaftaran, yakni Saudara Rocky Candra. Ketua SC, Keni Novandri, menegaskan bahwa seluruh tahapan pendaftaran telah dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. “Kami telah membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh warga terbaik untuk mendaftarkan diri. Sampai dengan penutupan pendaftaran, hanya satu kandidat yang secara resmi mendaftarkan diri dan menyerahkan berkas lengkap kepada SC, yaitu Saudara Rocky Candra. Selanjutnya, kami akan melakukan proses verifikasi administrasi sesuai aturan organisasi,” ujar Keni Novandri. SC memastikan bahwa tahapan berikutnya adalah proses verifikasi dan penetapan calon yang akan dibawa ke forum Temu Karya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Steering Committee mengajak seluruh pengurus dan warga Karang Taruna se-Provinsi Jambi untuk tetap menjaga soliditas organisasi, menjunjung tinggi semangat kebersamaan, serta menyukseskan seluruh rangkaian agenda Temu Karya demi kemajuan Karang Taruna ke depan.

Hukum, Makassar

HMI: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Diminta Jangan Serampangan dalam Penanganan Kasus

Tinggalkan Komentar / Hukum, Makassar / Admin01

ruminews.id – Makassar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) agar tidak bersikap serampangan dalam menangani perkara hukum. Penegakan hukum yang tergesa-gesa, tidak transparan, dan terkesan selektif dinilai berpotensi mencederai prinsip keadilan serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. Hal tersebut disampaikan oleh Alwi Agus, Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Makassar. Ia menyoroti adanya ketimpangan dalam penanganan sejumlah perkara di Kejati Sulsel, di mana beberapa kasus terkesan mandek tanpa kejelasan, sementara kasus lainnya justru diproses dengan sangat cepat dan terkesan dipaksakan. “Kami melihat adanya indikasi standar ganda dalam penanganan perkara. Di satu sisi, ada kasus yang berlarut-larut tanpa kepastian hukum, namun di sisi lain terdapat perkara tertentu yang dipercepat secara tidak wajar. Kondisi ini tentu menimbulkan dugaan adanya politisasi penegakan hukum,” tegas Alwi Agus. Menurutnya, sejumlah perkara yang sebelumnya ditangani dan berujung pada putusan bebas di pengadilan seharusnya menjadi bahan evaluasi serius. Beberapa di antaranya seperti kasus dugaan korupsi tambang pasir di Kabupaten Takalar, kasus dugaan korupsi kredit Bank Sulselbar Cabang Pangkep, kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Perpustakaan Kota Makassar, kasus korupsi pupuk subsidi Jeneponto, kasus pembebasan lahan dan pembangunan Celebes Convention Centre (CCC), kasus dugaan korupsi kredit fiktif BTN Syariah Makassar, hingga kasus dugaan korupsi rehabilitasi irigasi Jaling. “Putusan bebas dalam berbagai perkara tersebut harus menjadi refleksi bersama. Jangan sampai ada kekeliruan dalam konstruksi hukum, pembuktian yang lemah, atau penerapan pasal yang tidak tepat sehingga perkara akhirnya kandas di persidangan. Ini tentu merugikan upaya pemberantasan korupsi itu sendiri,” lanjutnya. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum seharusnya dijalankan dengan menjunjung tinggi asas kehati-hatian, profesionalisme, dan objektivitas. Kejaksaan, kata dia, tidak boleh bekerja berdasarkan tekanan, pesanan, ataupun kepentingan tertentu. “Penegakan hukum bukan soal cepat atau lambat, tetapi soal benar atau salah. Jika hukum dijalankan secara serampangan, maka keadilan hanya akan menjadi slogan. Hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan, melainkan harus menjadi alat keadilan,” ujarnya. Alwi juga mengingatkan bahwa proses hukum yang tidak cermat dan tidak profesional berpotensi menimbulkan cacat hukum, baik formil maupun materil, yang pada akhirnya dapat menggugurkan perkara di pengadilan dan merugikan masyarakat. Lebih lanjut, HMI Cabang Makassar mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kejati Sulsel, khususnya dalam penanganan perkara-perkara strategis dan kasus yang menjadi perhatian publik. “Kejaksaan Agung harus turun tangan melakukan evaluasi agar tidak terjadi pembiaran terhadap praktik penegakan hukum yang menyimpang dari prinsip keadilan dan due process of law,” pungkasnya. HMI Cabang Makassar berharap Kejati Sulsel segera melakukan pembenahan internal, membuka ruang transparansi kepada publik, serta memastikan seluruh proses penanganan perkara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dinas Koperasi Makassar

Legalitas Gratis, Omzet Melejit: Kisah Sukses Alura Brewcha Bersama Inkubator UMKM

Tinggalkan Komentar / Dinas Koperasi Makassar / Admin01

ruminews.id – Makassar – Program Inkubator UMKM yang digagas Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha. Salah satunya dirasakan Alura Brewcha. Owner Alura Brewcha, Nursyafitri atau akrab disapa Pite, mengungkapkan hal tersebut dalam unggahan reels akun instagram @inkubatorumkmmks bahwa setelah bergabung, ia memperoleh berbagai fasilitas seperti pelatihan usaha, pendampingan legalitas, hingga pengurusan NIB dan sertifikat halal. Seluruh layanan tersebut diberikan secara gratis. Menurutnya, legalitas usaha yang difasilitasi Inkubator UMKM membuka akses lebih luas ke pasar ritel di Kota Makassar. “Alhamdulillah ada peningkatan omzet sekitar 2 sampai 3 kali dari sebelumnya, setelah menerapkan pelatihan yang saya dapatkan dan sudah masuk (produk) ke beberapa toko dan apotik” ujar Pite. Di akhir testimoninya, Pite menyampaikan terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar serta Wali Kota Makassar atas Program Inkubator Bisnis Makassar yang dinilai telah membawa perubahan signifikan bagi perkembangan usahanya

Olahraga

Frank Ilett Gagal Cukur Rambut, Kutukan Tantangan Berlanjut Usai MU Tumbang dari West Ham

Tinggalkan Komentar / Olahraga / Admin01

ruminews.id – Tantangan unik yang dibuat fans fanatik Manchester United, Frank Ilett, kembali menjadi sorotan publik sepak bola dunia. Pria yang dikenal luas di media sosial dengan julukan “The United Strand” itu dipastikan belum bisa memotong rambutnya, setelah Manchester United gagal meraih kemenangan kelima secara beruntun saat menghadapi West Ham United. Sejak Oktober lalu, Frank Ilett bersumpah tidak akan mencukur rambutnya sampai Setan Merah mampu mencatatkan lima kemenangan berturut-turut di Premier League. Tantangan tersebut awalnya dianggap candaan oleh warganet, namun seiring waktu, rambut Frank yang semakin panjang justru menjadi simbol harapan sekaligus penderitaan fans MU. Harapan besar sempat muncul jelang laga krusial melawan West Ham. Empat kemenangan beruntun yang berhasil diraih MU membuat tantangan itu terasa semakin nyata. Para pendukung MU di seluruh dunia ikut memantau laga tersebut, bukan hanya demi posisi klasemen, tetapi juga demi nasib rambut Frank Ilett. Namun kenyataan berkata lain. Manchester United gagal meraih hasil yang dibutuhkan. Hasil pertandingan tersebut memastikan rekor lima kemenangan beruntun tak tercapai, dan otomatis membuat Frank Ilett harus kembali menunda niatnya untuk mencukur rambut. Di media sosial, momen ini langsung viral. Banyak fans MU yang merasa ikut “terpukul”, sementara para haters justru menjadikan momen ini sebagai bahan olok-olok. Foto terbaru Frank dengan rambut yang kini semakin panjang beredar luas disertai berbagai komentar jenaka. “Rambutnya makin panjang, sama seperti penantian fans MU,” tulis salah satu warganet. Frank sendiri menanggapi dengan santai. Ia menyebut akan tetap memegang janjinya sampai Manchester United benar-benar mampu mencatat lima kemenangan beruntun. Tantangan yang awalnya sederhana kini berubah menjadi cerita unik yang selalu mengikuti setiap pertandingan MU. Setiap kemenangan memberi harapan, setiap kegagalan membuat rambut Frank semakin panjang. Kini, publik menanti: berapa lama lagi rambut Frank Ilett akan terus tumbuh sebelum akhirnya Manchester United mampu mematahkan ‘kutukan’ tersebut.

Home

Berita

Internasional