Author name: Admin01

Opini

Kemenangan Versi Washington, Ketidakstabilan di Tubuh Pentagon

Penulis : Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi ruminews.id – Di panggung resmi, Pete Hegseth berdiri dengan penuh keyakinan, menyuarakan satu kalimat yang ingin didengar dunia bahwa Amerika menang. Iran disebut lumpuh, operasi militer dianggap sukses, dan publik global (setidaknya menurut versi Washington) diminta percaya bahwa ini adalah kemenangan cepat, bersih, dan menentukan. Sebuah narasi yang rapi, tegas, dan terdengar meyakinkan… sampai realitas mulai berbicara dengan bahasa yang jauh lebih jujur. Sebab di saat kata “kemenangan” dipukul seperti genderang perang, justru yang terjadi di balik layar adalah pemecatan para jenderal tertinggi. Bahkan Kepala Staf Angkatan Darat dicopot di tengah konflik yang belum juga reda. Di sini, akal sehat tidak bisa lagi diam. Publik mulai bertanya dengan nada yang hampir sinis, sejak kapan kemenangan dirayakan dengan pemecatan? Sejak kapan jenderal yang “berhasil” justru disingkirkan, bukan diangkat? Sejarah tidak pernah mencatat kemenangan dengan cara seperti ini. Dalam setiap perang yang benar-benar dimenangkan, para komandan pulang sebagai pahlawan, bukan sebagai korban restrukturisasi. Mereka menerima medali, bukan surat pemberhentian. Tapi yang kita saksikan hari ini justru kebalikannya, sebuah ironi yang terlalu mencolok untuk diabaikan, terlalu keras untuk disangkal. Di titik ini, narasi resmi mulai retak. Karena dalam logika politik kekuasaan, klaim kemenangan yang dibarengi dengan “pembersihan internal” hampir selalu menandakan satu hal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan di garis depan saja, tetapi di jantung kekuasaan itu sendiri. Dan semakin keras kemenangan itu diklaim, semakin terasa ada kegelisahan yang disembunyikan di baliknya. Lebih janggal lagi, perang itu sendiri belum menunjukkan tanda-tanda selesai. Operasi militer justru diperluas, ancaman serangan semakin meningkat, dan eskalasi terus dipacu. Ini bukan suasana pasca-kemenangan tapi lebih mirip suasana perang yang belum menemukan ujungnya. Namun anehnya, narasi kemenangan sudah dipaksakan seolah-olah akhir cerita telah tiba. Di sinilah kita menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar strategi militer. Kita menyaksikan strategi persepsi, sebuah upaya untuk mendahului realitas dengan kata-kata. Dan dalam filsafat politik, ini bukan hal baru. Kekuasaan sering kali tidak menunggu fakta. Kekuasaan kadang menciptakan versi faktanya sendiri. Tapi ada satu hukum yang tak pernah gagal yakni ketika sebuah kekuasaan terlalu cepat menyatakan kemenangan, sering kali itu bukan karena ia telah menang, melainkan karena ia takut menghadapi kemungkinan sebaliknya. Kemenangan berubah dari fakta menjadi kebutuhan psikologis, sesuatu yang harus diumumkan, bukan dibuktikan. Pemecatan para jenderal di tengah perang lalu menjadi sinyal yang lebih dalam, lebih gelap. Ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi tanda bahwa kepercayaan di dalam struktur komando mulai retak. Ketika peluru masih berdesing namun kursi-kursi kekuasaan mulai digeser, itu bukan tanda kendali tapi tanda kegelisahan. Sebuah upaya untuk mengatur ulang permainan ketika permainan itu sendiri belum dimenangkan. Dunia internasional, tentu saja, tidak naif. Negara-negara tidak menilai dari pidato, mereka membaca pola. Dan pola yang terbaca hari ini sangat jelas yaitu klaim kemenangan yang terlalu cepat, diiringi kekacauan internal, di tengah perang yang justru semakin intens. Itu bukan gambaran kekuatan yang solid, melainkan bayangan dari sesuatu yang sedang goyah. Kontradiksi itu menjadi terlalu terang untuk disembunyikan. Ketika Pete Hegseth mengumumkan kemenangan, ia seolah sedang menutup sebuah bab, padahal tindakan yang menyertainya justru membuka bab baru yang lebih problematik. Pemecatan para jenderal bukan sekadar keputusan administratif tapi juga adalah sinyal bahwa ada ketidakpuasan mendasar terhadap jalannya perang itu sendiri. Dalam logika sederhana, jika strategi berhasil, maka para pelaksana strategi itu dipertahankan. Jika mereka justru disingkirkan, maka yang patut dipertanyakan bukan hanya orangnya, tetapi keseluruhan arah dan klaim keberhasilannya. Lebih jauh lagi, dunia membaca ini sebagai gejala klasik kekuatan besar yang mulai kehilangan keseimbangan antara narasi dan realitas. Klaim kemenangan yang tidak diikuti stabilitas internal justru menggerus kredibilitas global, karena kekuatan sejati tidak perlu diumumkan secara tergesa-gesa tapi akan terlihat dari konsistensi. Ketika Amerika memecat para petinggi militernya di tengah klaim kemenangan, pesan yang tersirat menjadi jauh lebih keras daripada pidato mana pun bahwa di balik deklarasi kemenangan itu, ada kegelisahan strategis yang belum terselesaikan, dan mungkin, ketakutan bahwa perang ini tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Kesimpulannya sederhana dan telanjang: ini bukan kemenangan. Ini tanda kepanikan. Amerika sedang mencari jalan keluar dari perang tanpa harus mengakui kegagalan—dan dalam proses itu, wibawanya di mata dunia mulai runtuh.

Ekonomi, Nasional

IKA ISMEI Apresiasi Pemerintah Tidak Naikkan Harga BBM di Tengah Tekanan Global

ruminews.id- Jakarta, 1 April 2026 — Ikatan Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (IKA ISMEI) menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas kebijakan strategis yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah dinamika dan tekanan ekonomi global yang masih berfluktuasi. Ketua Bidang Energi IKA ISMEI, Fahmi Ismail, menilai langkah tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap daya beli masyarakat serta upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM patut diapresiasi. Di tengah ketidakpastian harga energi dunia, kebijakan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap menjaga daya beli dan aktivitas ekonomi,” ujar Fahmi. Menurutnya, kebijakan tersebut juga berdampak positif terhadap pengendalian inflasi, khususnya pada sektor transportasi dan logistik yang sangat bergantung pada harga energi. IKA ISMEI juga mendorong pemerintah untuk terus memperkuat ketahanan energi nasional melalui: • Optimalisasi produksi energi dalam negeri • Diversifikasi sumber energi baru dan terbarukan • Efisiensi distribusi energi agar lebih tepat sasaran Selain itu, IKA ISMEI mengingatkan pentingnya pengelolaan subsidi energi yang tepat guna agar tetap berkelanjutan dan tidak membebani fiskal negara dalam jangka panjang. “Kami berharap kebijakan ini diiringi dengan langkah-langkah strategis untuk memperkuat fondasi energi nasional, sehingga Indonesia dapat lebih mandiri dan tahan terhadap gejolak global,” tambahnya. IKA ISMEI menegaskan komitmennya untuk terus memberikan masukan konstruktif dalam perumusan kebijakan energi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Internasional, Jakarta, Nasional

Gugurnya 3 Pasukan Perdamaian Unifil Indonesia, PB HMI : Indonesia Harus Berani Peringatkan PBB dan Unsur yang Terlibat.

ruminews.id – Jakarta – Indonesia sebagai negara yang memiliki cita-cita mewujudkan ketertiban dan kedamaian dunia sesuai amanat UUD 1945, maka Indonesia terlibat dalam pengiriman pasukan kontingen Garuda Unifil, ke wilayah konflik dan memiliki dampak masalah korban kemanusiaan. Ketulusan Indonesia sebagai negara Asia demi menjaga kedamaian Dunia telah diuji, namun tak jarang prajurit TNI kusuma bangsa, gugur dalam tugas tersebut. Seorang prajurit Satuan Tugas (Satgas) Kontingen Garuda (Konga) TNI di misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) gugur dalam serangan Israel terhadap Lebanon. Bukan hanya itu, beberapa prajurit lainnya mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut. Kementerian Pertahanan RI mengonfirmasi bahwa dua prajurit yang tergabung dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda (Konga) TNI di misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) gugur di Lebanon Selatan pada Senin (30/3/2026). Hal tersebut menambah daftar prajurit TNI yang gugur menjadi tiga anggota, korban terbaru adalah Mayor ZA dan Sertu I. Secara langsung hal ini telah mencemari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dalam peristiwa ini Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, melalui Ketua Bidang Hubungan Internasional PB HMI, Muhammad Arsyi Jailolo, menyanpaikan turut berbela sungkawa atas gugurnya patriot kusuma bangsa, Satuan Tugas (Satgas) Kontingen Garuda (Konga) TNI di misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) gugur dalam serangan Israel terhadap Lebanon yaitu Prajurit TNI Praka Farizal Romadhon, Mayor ZA dan Sertu I. PB HMI meminta negara dalam atas nama pemerintah dan Presiden untuk tidak tinggal diam, agar Presiden mendesak Dewan Keamanan PBB melakukat rapat darurat dan investigasi terhadap pelanggaran hukum Internasional. “Saudara-saudara sekalian bangsa kiya telah berkontribusi untuk perdamaiain dunia, Kontingen Garuda (Konga) UNIFIL adalah pasukan TNI yang dikirim PBB ke Lebanon Selatan sejak 2006 (melalui kontingen XXIII-A) untuk memonitor penghentian permusuhan antara Israel-Hizbullah. Oleh karena itu ketegasan Pemerintah Indonesia kepada PBB dalam hal ini harus segera ditindaklanjuti, dan walaupun kita Indonesia sudah masuk ke dalam Board Of Peace, namun kita seperti tidak diperhitungkan, karena Israel dengan sengaja menyerang markas Pasukan Kontingen Garuda UNIFIL, ini sama saja tamparan buruk bagi Bangsa Indonesia” tegas Arsyi Jailolo. Pasukan perdamaian PBB (UN Peacekeepers) berfungsi menjaga stabilitas di wilayah konflik dengan memantau gencatan senjata, memisahkan pihak bertikai, melindungi warga sipil, serta memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Mereka bertindak sebagai pihak netral untuk menciptakan kondisi aman guna dialog politik. Berikut adalah fungsi utama pasukan perdamaian PBB secara lebih rinci: Menjaga Keamanan dan Stabilitas: Mengawasi gencatan senjata dan mengamankan kawasan penyangga (buffer zone) agar tidak terjadi kembalinya konflik. Perlindungan Warga Sipil: Melindungi masyarakat lokal yang terdampak konflik bersenjata dari ancaman kekerasan. Bantuan Kemanusiaan: Memfasilitasi distribusi bantuan kemanusiaan kepada warga yang membutuhkan di daerah konflik. Penegakan HAM dan Hukum: Mendukung penegakan hak asasi manusia (HAM) dan membantu proses transisi hukum yang adil. Mendukung Proses Politik: Membantu proses perdamaian, mediasi, dan pelaksanaan pemilu di negara konflik. Pelucutan Senjata (DDR): Melakukan program perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi mantan kombatan ke masyarakat. PB HMI juga menuntut keras peran Indonesia sendiri sebagai Presiden Dewan HAM PBB yang baru, dimana bahkan sebagai fasilitator perdamaian, Indonesia sendiri yang mendapatkan tindakan kejahatan Kemanusiaan dari negara sekelas Israel. Oleh karena itu, negara harus bertanggung jawab atas gugurnya tiga patriot kusuma bangsa dan negara haeus mendesak PBB melakukan investigasi dan Dewan Keamanan PBB melakukan rapat darurat untuk memutuskan perkara ini.

Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemuda, Politik

Konsolidasi Perjuangan Luwu Raya, HBH Wija to Luwu Digelar 18 April di Makassar

ruminews.id, MAKASSAR — Kegiatan Halalbihalal (HBH) Wija to Luwu 2026 resmi dijadwalkan pada hari Sabtu, 18 April 2026 bertempat di Gedung Graha Pena Fajar Lantai 2, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Semula, kegiatan ini dijadwalkan pada 4 April 2026. Keputusan perubahan jadwal ini diambil dalam rapat koordinasi panitia yang berlangsung pada Sabtu (28/3) petang. Penyesuaian waktu dilakukan setelah mempertimbangkan sejumlah aspek teknis guna memastikan kelancaran dan kesuksesan acara. Rapat tersebut dihadiri langsung Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Ir Hasbi Syamsu Ali, bersama Sekretaris BPW KKLR Sulsel, Asri Tadda, Ketua Panitia Ir Ahmad Huzain, serta unsur-unsur kepanitiaan lainnya. Dalam arahannya, Hasbi menegaskan bahwa kegiatan Halalbihalal Wija to Luwu memiliki arti strategis, tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai momentum penting dalam konsolidasi perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya. “Halalbihalal Wija to Luwu 2026 adalah momentum penting dan strategis bagi konsolidasi perjuangan mewujudkan Provinsi Luwu Raya. Kita ingin pada acara ini seluruh stakeholder Luwu Raya dapat berkumpul kembali untuk menguatkan barisan perjuangan,” ujar Hasbi. Ia juga meminta seluruh panitia bekerja maksimal dalam mempersiapkan kegiatan tersebut, sekaligus membuka ruang partisipasi yang luas bagi diaspora Wija to Luwu yang berada di Makassar dan sekitarnya. Menurut rencana, panitia akan mengundang seluruh kepala daerah di wilayah Luwu Raya, termasuk pimpinan dan anggota DPRD se-Luwu Raya untuk turut hadir meramaikan kegiatan yang mengangkat tema “Merajut Ukhuwah, Memperkuat Arah Perjuangan Provinsi Luwu Raya.” Selain itu, panitia juga berencana mengundang Datu Luwu serta unsur Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Luwu Raya (BPP-DOB). “Jika jadwalnya memungkinkan, kita juga akan mengundang Datu Luwu agar bisa hadir bersama-sama di acara ini, termasuk dari unsur Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Luwu Raya. Kita ingin memaksimalkan konsolidasi,” tambahnya. Berdasarkan rancangan rundown yang tengah disusun panitia, acara HBH Wija to Luwu 2026 juga akan diisi dengan dzikir dan doa bersama untuk kelancaran perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya. “Insya Allah semua ikhtiar kita lakukan untuk perjuangan yang mulia demi terwujudnya Provinsi Luwu Raya, termasuk dengan mengetuk pintu-pintu langit agar apa yang kita laksanakan mendapatkan rahmat dan ridho Allah,” ungkap Hasbi. Dirinya berharap diaspora Wija to Luwu yang berdomisili di Kota Makassar dan sekitarnya dapat menjadwalkan waktunya untuk hadir dan mensukseskan kegiatan Halalbihalal ini. (*)

Bulukumba, Pemuda, Pendidikan

Pelantikan Pengurus Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (KKMB) UINAM Periode 2026-2027

ruminews.id, Makassar – Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (KKMB) UIN Alauddin Makassar resmi melantik Imran sebagai Ketua Umum dan Badan Pengurus Harian untuk periode 2026–2027. Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi serta memperkuat komitmen mahasiswa Bulukumba dalam berkontribusi bagi daerah dan kampus. Dalam sambutannya, Ketua Umum terpilih menyampaikan bahwa kepemimpinan ini bukan sekadar jabatan, tetapi amanah besar untuk membawa KKMB UNAM menjadi organisasi yang lebih progresif, solid, dan berdampak nyata bagi anggota serta masyarakat. “KKMB UINAM harus menjadi rumah bersama bagi seluruh mahasiswa Bulukumba di UIN Alauddin Makassar. Tempat bertumbuh, belajar, dan mengabdi. Kepengurusan ini akan kami arahkan untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kualitas kader, serta menghadirkan program yang bermanfaat bagi daerah dan bangsa,” ujar Imran. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dan semangat kekeluargaan sebagai fondasi utama dalam menjalankan roda organisasi. Menurutnya, KKMB bukan hanya wadah silaturahmi, tetapi juga ruang pengembangan kapasitas intelektual, sosial, dan kepemimpinan mahasiswa. Dengan mengusung semangat kebersamaan dan progresivitas, kepengurusan KKMB periode 2026–2027 diharapkan mampu menghadirkan inovasi program kerja, memperkuat peran mahasiswa Bulukumba dalam ruang akademik maupun sosial, serta menjaga nilai-nilai persatuan dan identitas kedaerahan. Pelantikan ini juga menjadi awal perjalanan baru bagi KKMB UIN Alauddin Makassar untuk terus berkontribusi aktif dalam mencetak generasi muda Bulukumba yang berintegritas, kritis, dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan daerah. “Bersatu dalam kekeluargaan, bergerak dalam pengabdian.”

Luwu Timur, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Pekat Lumpur, Pucat Hukum

ruminews.id – Sungai Ussu di Luwu Timur berubah warna setiap kali hujan deras, diduga tercemar limbah PT Prima Utama Lestari. Bukannya membenahi kolam pengendap, perusahaan justru memolisikan warga yang protes dengan pasal merintangi tambang. Potret asimetri hukum di pusaran nikel. Setiap kali mendung menggelayut di langit Desa Ussu, rasa cemas menyergap hati warga. Bukan karena takut basah, melainkan karena mereka tahu apa yang akan mengalir di sungai mereka, bubur merah kecokelatan yang pekat. Sungai Ussu, yang dahulu menjadi sumber air bersih, kini lebih mirip saluran pembuangan limbah raksasa. Dugaan mengarah kuat pada aktivitas PT Prima Utama Lestari (PUL). Namun, alih-alih mendapatkan keadilan, warga yang berteriak justru dibungkam. Panggilan polisi datang beruntun. Tuduhannya serius, merintangi aktivitas pertambangan. Di sini, hukum tampak kehilangan warnanya saat berhadapan dengan korporasi, namun mendadak tajam ketika menyasar rakyat jelata. “Ini adalah potret pucatnya penegakan hukum kita,” ujar Rihal Tamsin, praktisi hukum dari Universitas Andi Djemma. Ketika warga membela hak atas air bersih, mereka justru dijerat pasal-pasal karet UU Minerba. Sementara itu, dugaan pencemaran lingkungan oleh perusahaan seolah-olah menjadi urusan kelas dua yang tak kunjung tuntas. Lumpur pekat itu diduga kuat berasal dari limpasan disposal atau tempat pembuangan tanah kupasan tambang nikel milik PT Prima Utama Lestari (PUL). Alih-alih mendapatkan kompensasi atau perbaikan lingkungan, warga yang vokal justru harus berurusan dengan meja penyidik Kepolisian Resor Luwu Timur. Mereka dipanggil dengan tuduhan yang kini menjadi “senjata pamungkas” korporasi, merintangi aktivitas pertambangan. “Ini anomali penegakan hukum. Masyarakat yang kehilangan air bersih justru dikriminalisasi, sementara dugaan pencemaran lingkungan seolah dibiarkan melenggang,” ujar Rihal Tamsin, praktisi hukum dari Unanda, kepada media, Sabtu, 28 Maret 2026. Jejak Lumpur yang Tak Terhapus PT PUL bukan pemain baru yang minim catatan merah. Beroperasi sejak 2011, perusahaan ini kerap tersandung urusan lingkungan. Pada 2020, luapan lumpur dari area konsesinya sempat ‘mengunci’ Jalan Trans Sulawesi, memutus urat nadi transportasi dan menenggelamkan sawah warga. Kala itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan sudah berteriak lantang meminta izin perusahaan dicabut. Penelusuran media mengungkap bahwa rekomendasi perbaikan dari Kementerian ESDM dan temuan sidak DPRD Luwu Timur berkali-kali menyoroti lubang-lubang dalam pengelolaan limbah perusahaan. Mulai dari sistem sediment pond (kolam pengendap) yang tak memadai hingga penggunaan jalan umum untuk aktivitas hauling (pengangkutan) yang menyisakan debu dan ceceran material. Meski sidak berulang kali dilakukan, taring pengawasan pemerintah daerah dan pusat seolah tumpul. Di lapangan, Sungai Ussu tetap saja memerah. “Korporasi seolah memiliki privilege hukum. Alih-alih menyelesaikan akar masalah pengelolaan limbah, mereka lebih memilih membungkam suara kritis warga,” tambah Rihal. Hukum yang Tajam ke Bawah Pola yang terjadi di Ussu dianggap Rihal sebagai cermin retak industri ekstraktif di Sulawesi. Ada asimetri kekuasaan yang nyata, perusahaan memiliki akses karpet merah ke aparat penegak hukum, sementara warga yang memperjuangkan hak konstitusional atas lingkungan sehat dianggap sebagai pengganggu investasi. Padahal, merujuk pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Namun, di Luwu Timur, pasal-pasal ‘karet’ dalam UU Minerba lebih sering dipakai untuk menjerat masyarakat yang melakukan protes spontan. “Protes warga adalah bentuk partisipasi publik yang sah, bukan tindak pidana. Polisi seharusnya tidak cepat-cepat memproses laporan perusahaan tanpa melihat latar belakang mengapa warga bergerak,” tegas Rihal. Analisis Hukum: Tameng “Anti-SLAPP” yang Terabaikan Rihal Tamsin menunjuk hidung praktik ini sebagai gejala Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Menurutnya, aparat penegak hukum di Luwu Timur sering kali abai terhadap Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009. Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. “Polisi seharusnya menggunakan kacamata lingkungan, bukan sekadar kacamata niaga. Memanggil warga dengan dalih ‘merintangi pertambangan’ (Pasal 162 UU Minerba) tanpa memeriksa terlebih dahulu apakah perusahaan telah melanggar AMDAL adalah bentuk sesat pikir hukum,” ujar Rihal. Ia menilai, jika protes warga dipicu oleh rusaknya sumber air, maka tindakan warga adalah upaya bela diri lingkungan yang dilindungi konstitusi. Rihal juga menyoroti asimetri informasi. “Warga dipaksa membuktikan pencemaran dengan parameter laboratorium yang mahal, sementara perusahaan cukup menyodorkan laporan operasional di atas kertas. Di sini peran negara harusnya hadir sebagai penyeimbang, bukan menjadi ‘satpam’ korporasi,” tambahnya. WALHI Sulsel: Izin PT PUL Layak Dicabut Setali tiga uang, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menilai kasus di Desa Ussu adalah puncak gunung es dari karut-marut tata kelola nikel di Luwu Timur. Berdasarkan catatan WALHI, rekam jejak PT PUL yang berulang kali menyebabkan banjir lumpur hingga ke jalan trans-nasional pada 2020 seharusnya sudah cukup menjadi alasan bagi Kementerian ESDM untuk mencabut izin operasi mereka. Menanti Nyali Pengawas Hingga laporan ini disusun, manajemen PT PUL belum memberikan jawaban resmi. Di masa lalu, perusahaan kerap berdalih telah menerapkan praktik tambang yang baik (good mining practice) dan sedang melakukan reklamasi. Namun, fakta di pinggir Sungai Ussu berbicara lain. Tim independen untuk audit lingkungan yang transparan kini mendesak untuk dibentuk. Tanpa langkah konkret, geliat nikel yang digadang-gadang sebagai penopang transisi energi hijau hanya akan meninggalkan jejak hitam bagi warga lokal: air yang tak lagi bisa diminum dan bayang-bayang jeruji besi bagi mereka yang berani bersuara.

Gowa, Politik

‎Di Tengah Isu Pribadi, Bupati Gowa Diminta Tetap Fokus pada Kinerja dan Menurunkan Kemiskinan Ekstrem

ruminews.id- Gowa – Di tengah beredarnya isu pribadi yang belum terverifikasi, perhatian publik terhadap Bupati Gowa diharapkan tetap berfokus pada kinerja dan upaya nyata dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah. Sejumlah kalangan menilai bahwa isu yang belum jelas kebenarannya tidak seharusnya mengalihkan perhatian dari agenda pembangunan yang lebih mendesak. ‎ ‎Akbar Haruna, Aktivis HMI Gowa menyampaikan bahwa masyarakat perlu menempatkan persoalan secara proporsional. Menurutnya, kepemimpinan daerah harus dinilai berdasarkan capaian kerja dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan semata pada isu yang belum terbukti. ‎ ‎Ia menegaskan bahwa Gowa masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam penanganan kemiskinan ekstrem yang membutuhkan perhatian penuh dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, dukungan publik terhadap program-program strategis dinilai lebih penting daripada memperbesar polemik yang belum tentu benar. ‎ ‎Sementara itu, pemerhati media sosial sekaligus Co-Founder Distrupsi Indonesia, Haikal F, mengingatkan pentingnya literasi digital dalam menyikapi derasnya arus informasi saat ini. Ia menilai masyarakat harus lebih selektif dalam menerima dan membagikan informasi, khususnya yang menyangkut ranah pribadi seseorang. ‎ ‎“Dalam era digital seperti sekarang, informasi sangat mudah tersebar tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman bahkan fitnah,” ujar Haikal F. ‎ ‎Haikal juga menekankan bahwa peran media sangat besar dalam membentuk opini publik. “Media bekerja sangat cepat, tolong gunakan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, jangan mengadili seseorang dengan hanya melihat judul berita saja,” tegasnya. ‎ ‎Ibu Bupati Gowa, Sebaiknya energi dan waktu di Fokus kan saja pada pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem, ini dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Gowa tetap menjadi prioritas utama. tegas Akbar Haruna.

Gowa, Hukum & Kriminal, Politik

SAPMA PP Gowa Ajak Masyakarat dan Pemuda Kawal Program Pemerintah, Tolak Isu Tidak Berdasar

ruminews.id- Gowa,  Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Gowa menyatakan sikap tegas dan tanpa kompromi terhadap beredarnya isu dugaan yang menyerang pribadi Bupati Gowa. SAPMA PP Gowa menilai isu tersebut sebagai bentuk penggiringan opini liar, tidak berdasar, dan berpotensi menjadi fitnah publik serta mengganggu stabilitas. Ketua SAPMA PP Gowa, Sigit, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya yang sengaja menggiring persepsi negatif tanpa bukti yang jelas. “Ibu Bupati Gowa sebaiknya tetap fokus pada program kerja dan pelayanan kepada masyarakat Gowa, daripada disibukkan dengan isu dugaan yang belum tentu benar, seperti tudingan perselingkuhan yang beredar,” ujar Sigit. Lebih lanjut, Sigit menegaskan bahwa setiap tuduhan harus disertai bukti yang konkret. Menurutnya, hingga saat ini isu yang beredar belum memiliki dasar yang jelas dan cenderung menjadi serangan terhadap ranah pribadi. “Isu tersebut tidak bisa dibenarkan selama tidak ada bukti yang konkret. Kami mengimbau semua pihak untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi,” tegasnya. SAPMA PP Gowa juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pemuda di Kabupaten Gowa, untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan dan mendukung program kerja Bupati demi kemajuan daerah. “Kami mengajak masyarakat dan pemuda Gowa untuk tetap fokus pada pembangunan dan bersama-sama mengawal serta menyukseskan program kerja pemerintah daerah. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas dan cenderung menyerang personal,” lanjut Sigit. SAPMA PP Gowa berharap seluruh pihak dapat menjaga kondusivitas daerah dan mendukung kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik serta kemajuan Kabupaten Gowa.

Opini

Amerika di Ambang “Imperial Decline”

Penulis : Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi. Ruminews.id- Hari ini, Amerika Serikat berdiri sebagai kekuatan global dengan utang yang telah menembus sekitar $38–39 triliun (± Rp597–612 kuadriliun). Angka ini bukan sekadar besar tapi juga bergerak seperti makhluk hidup yang terus tumbuh, bahkan dalam hitungan minggu bisa bertambah ratusan miliar dolar. Lebih menarik lagi, negara ini tidak berhenti berutang. Defisit tahunannya tetap berada di kisaran $1,9 triliun (± Rp29,8 kuadriliun) dan terus meningkat. Dalam bahasa sederhana, mesin utangnya masih menyala, dan belum ada tanda akan dimatikan. Namun pada saat yang sama, aliran dana keluar tetap deras. Kepada Israel, Amerika memberikan sekitar $3,8 miliar setiap tahun (± Rp59,6 triliun), dan dalam situasi perang angka itu melonjak tajam. Dalam satu fase konflik saja, bantuan militer bisa menembus lebih dari $16 miliar (± Rp251 triliun), sementara secara historis totalnya telah melampaui $300 miliar (± Rp4,7 kuadriliun), bahkan beberapa estimasi menyebut mendekati $350 miliar (± Rp5,5 kuadriliun). Ini bukan sekadar bantuan. Ini adalah komitmen strategis jangka panjang yang mahal, semacam investasi geopolitik yang dibayar dengan masa depan fiskal. Di titik ini, logika kekuasaan masih tampak utuh. Utang digunakan untuk mempertahankan pengaruh global. Tapi seperti dalam filsafat ekonomi, realitas tidak pernah bisa dipahami hanya dari satu sisi neraca keuangan. Angka kekuatan eksternal sering kali menyembunyikan rapuhnya kondisi internal. Di negeri yang sama, sekitar 37 juta orang hidup dalam kemiskinan (sekitar 11% populasi). Ini bukan angka kecil untuk negara yang sering disebut pusat kapitalisme dunia. Lebih dari itu, kemiskinan di Amerika bukan sekadar tidak punya uang, tapi hidup dalam ketidakpastian permanen yakni bekerja, namun tetap rapuh. Seolah-olah kesejahteraan adalah janji yang selalu tertunda. Tidak hanya kemiskinan. Masalah kesehatan, juga menjadi tampak serius. Amerika menghabiskan hampir $4,9 triliun untuk sektor kesehatan dalam satu tahun (± Rp76,9 kuadriliun) atau sekitar $14.600 per orang (± Rp229 juta per orang), yang tertinggi di dunia. Namun di balik angka fantastis itu, jutaan orang tetap tidak memiliki perlindungan memadai, dan banyak yang terjerat utang medis hanya karena jatuh sakit. Di beberapa wilayah, rumah sakit justru tutup, akses menyempit, dan warga harus menempuh jarak jauh hanya untuk mendapatkan layanan darurat. Di sinilah paradoks itu tampak… Sebuah negara yang mampu membiayai perang lintas kawasan, tapi sebagian rakyatnya ragu untuk pergi ke rumah sakit. Sebuah negara yang menguasai sistem keuangan global, tapi jutaan warganya hidup dari gaji ke gaji. Sebuah negara yang menopang sekutu dengan miliaran dolar, tapi masih berjuang menyembuhkan luka di dalam dirinya sendiri. Jika dilihat melalui perspektif sejarah, konsep decline of empire mulai terasa nyata seolah menghidupkan kembali pola kemunduran yang pernah terjadi pada Kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat. Bukan karena Amerika akan runtuh besok pagi, tapi karena pola-pola yang muncul begitu serupa mulai dari utang membengkak, beban global meluas, dan keseimbangan internal mulai retak. Decline of empire adalah fase ketika sebuah kekuatan besar tidak lagi runtuh secara tiba-tiba, tapi perlahan kehilangan daya pengaruh, keseimbangan internal, dan legitimasi yang terjadi sering kali justru saat kekuatan besar itu masih tampak kuat dari luar. Pertanyaan sebenarnya bukan apakah Amerika Serikat masih kuat. Jelas masih. Amerika masih memegang dolar sebagai pusat sistem keuangan global, memiliki kekuatan militer paling dominan di dunia, serta menguasai teknologi dan jaringan pengaruh lintas benua. Dalam banyak ukuran konvensional, Amerika belum tergantikan. Namun justru di situlah letak bahayanya. Kekuatan yang terlalu besar sering kali menciptakan ilusi bahwa segala sesuatu masih terkendali, padahal fondasinya mulai bergeser. Utang yang terus membengkak bukan hanya soal angka, tapi potensi tekanan jangka panjang terhadap stabilitas fiskal. Ketergantungan pada peran global membuat biaya geopolitik semakin mahal dan sulit ditarik kembali. Sementara di dalam negeri, kesenjangan sosial, krisis kesehatan, dan tekanan ekonomi perlahan mengikis kepercayaan publik terhadap negara itu sendiri. Jika kondisi ini berlanjut, maka ancamannya bukan sekadar krisis ekonomi atau konflik politik, melainkan sesuatu yang lebih dalam yaitu erosi legitimasi. Ketika rakyat mulai merasa bahwa negara tidak lagi sepenuhnya bekerja untuk mereka, maka retakan itu tidak terlihat dalam statistik, tapi terasa dalam sikap, dalam ketidakpercayaan, dalam polarisasi yang semakin tajam. Dan sejarah menunjukkan, imperium jarang runtuh karena kalah perang. Imperium lebih sering melemah karena kehilangan keseimbangan antara kekuatan eksternal dan ketahanan internal. Kemungkinan bagi Amerika bukan hanya “jatuh” atau “tetap kuat”. Ada jalan ketiga yang lebih halus yaitu tetap kuat secara militer dan ekonomi, tetapi perlahan kehilangan posisi sebagai pusat dunia. Dalam kondisi seperti itu, Amerika tidak lagi memimpin arah global, melainkan hanya salah satu pemain besar di antara kekuatan-kekuatan baru yang terus bangkit. [Erwin]

Gowa, Opini

Hentikan Karakter Assassination: Fitnah terhadap Bupati Gowa Wajib Diadili

Penulis: Hasdar Onotz – Aktivis Gowa. ruminews.id, Gowa – Di tengah derasnya arus informasi digital, batas antara kritik dan fitnah kian kabur. Ruang publik yang seharusnya menjadi arena dialektika sehat justru kerap berubah menjadi panggung pembunuhan karakter (character assassination). Isu yang menyeret Bupati Gowa terkait dugaan perselingkuhan adalah salah satu contoh nyata bagaimana opini liar dapat berkembang tanpa pijakan fakta yang jelas. Perlu ditegaskan bahwa dalam negara demokrasi, kritik terhadap pemimpin adalah hal yang sah, bahkan penting. Namun, kritik yang sehat harus berbasis data, argumentasi, dan niat untuk memperbaiki. Ketika tuduhan dilempar tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka itu bukan lagi kritik melainkan fitnah yang merusak integritas individu sekaligus mencederai kualitas demokrasi itu sendiri. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis etika dalam ruang publik kita. Media sosial, yang semestinya menjadi alat edukasi dan kontrol sosial, justru sering digunakan untuk menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dalam banyak kasus, publik lebih cepat percaya pada sensasi dibanding klarifikasi. Akibatnya, reputasi seseorang dapat hancur dalam hitungan jam, sementara proses pemulihannya bisa memakan waktu sangat panjang, bahkan tidak jarang meninggalkan luka permanen. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa fitnah bukan sekadar persoalan moral, tetapi juga persoalan hukum. Negara melalui perangkat hukumnya telah memberikan ruang untuk menindak penyebaran informasi bohong yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, jika isu yang beredar memang tidak berdasar, maka langkah hukum menjadi keniscayaan. Ini bukan semata untuk membela individu, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan menjaga kewarasan ruang publik. Lebih jauh, pembiaran terhadap praktik “character assassination” akan menciptakan preseden buruk dalam kehidupan politik kita. Siapa pun dapat dijatuhkan bukan karena kegagalan kinerja, tetapi karena serangan personal yang direkayasa. Jika hal ini terus dibiarkan, maka yang rusak bukan hanya individu yang menjadi korban, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Kita juga perlu mendorong kedewasaan kolektif sebagai masyarakat. Setiap informasi yang diterima seharusnya disikapi dengan sikap kritis: memverifikasi, membandingkan, dan tidak mudah terprovokasi. Budaya literasi digital harus diperkuat agar masyarakat tidak menjadi bagian dari rantai penyebaran fitnah. Pada akhirnya, menjaga marwah kepemimpinan bukan berarti membungkam kritik, tetapi memastikan bahwa setiap kritik berdiri di atas kebenaran. Jika isu perselingkuhan yang diarahkan kepada Bupati Gowa terbukti tidak benar, maka sudah sepatutnya dilawan melalui jalur hukum. Hanya dengan cara itu, kita bisa mengirim pesan tegas: bahwa demokrasi tidak boleh menjadi ruang bebas bagi fitnah dan pembunuhan karakter. Sudah saatnya kita menghentikan praktik-praktik tidak bermartabat ini. Kebenaran harus ditegakkan, dan keadilan harus berjalan tanpa kompromi.

Scroll to Top