23 Juli 2026

Ruminews.id-Gowa, 23 Juli 2026 — Ketidakhadiran sejumlah institusi yang memiliki mandat dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi sorotan utama dalam Dialog Interaktif bertajuk “Gunung Bulu Bawakaraeng RUSAK, Siapa yang Bertanggung Jawab?” yang berlangsung pada 22–23 Juli 2026 di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Alauddin Makassar. Forum yang digagas sebagai ruang akademik dan ruang publik tersebut bertujuan menghadirkan dialog terbuka antara masyarakat, akademisi, pegiat lingkungan, dan pemangku kebijakan terkait kondisi terkini Gunung Bulu Bawakaraeng. Namun, kursi yang disediakan untuk Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (PUSDAL), Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sulawesi Selatan tetap kosong tanpa kehadiran perwakilan. Ketidakhadiran tiga institusi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai komitmen dan keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan tata kelola kawasan Gunung Bulu Bawakaraeng yang kini dinilai mengalami tekanan ekologis serius. Potret kerusakan Bawakaraeng Dalam rangkaian kegiatan, panitia juga menggelar pameran yang menampilkan dokumentasi kerusakan di kawasan Gunung Bulu Bawakaraeng. Pengunjung diperlihatkan potret tumpukan sampah di jalur pendakian, pembukaan jalur yang tidak terkendali, aktivitas pendakian massal, hingga perubahan bentang alam yang dinilai mengancam keberlanjutan ekosistem gunung. Sebuah maket tiga dimensi turut dipamerkan untuk menggambarkan perubahan morfologi kawasan sebelum dan setelah longsor besar yang terjadi pada tahun 2004. Pameran tersebut menjadi media edukasi bagi peserta forum untuk memahami dampak kerusakan lingkungan secara lebih nyata. Pemerhati Gunung Bulu Bawakaraeng, Nevy James Tonggiroh, dalam forum tersebut menegaskan bahwa persoalan yang terjadi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai akibat aktivitas manusia di lapangan, melainkan juga berkaitan dengan pendekatan pengelolaan kawasan yang dinilai belum tepat. “Yang mengurusi tempat ini tidak memahami apa itu gunung. Bawakaraeng adalah nama gunung, maka logikanya harus diurus dengan ilmu gunung, bukan hanya dengan cara berpikir kehutanan atau lingkungan. Salah satu penyebab kerusakan Gunung Bulu Bawakaraeng adalah karena salah urus,” tegas Nevy James Tonggiroh. Seruan keterbukaan dan kolaborasi Meski tanpa kehadiran tiga institusi tersebut, dialog berlangsung aktif dan menghasilkan sejumlah gagasan penting. Para peserta menekankan perlunya pendekatan ilmiah, penguatan pengetahuan lokal, serta kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan kawasan Gunung Bulu Bawakaraeng. Forum juga menegaskan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan yang memiliki hubungan historis dan kultural dengan Gunung Bulu Bawakaraeng harus dilibatkan secara aktif dalam proses konservasi, penelitian, edukasi, dan pengawasan kawasan. Melalui dialog ini, peserta mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Gunung Bulu Bawakaraeng, percepatan langkah pemulihan ekosistem, serta lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada kelestarian lingkungan. Sampai pertanyaan publik tersebut dijawab secara terbuka oleh institusi yang berwenang, satu kalimat akan terus bergema di tengah masyarakat: “Gunung Bulu Bawakaraeng RUSAK. Siapa yang bertanggung jawab?”